Selasa, 30 Mei 2017

Kebohongan dan Kegagalan Merawat Kepercayaan


Oleh. Muhadam Labolo

          Popularitas banyak pemimpin di dunia kini mulai memudar.  Di level antar negara kita menemukan para pemimpin di Jepang, Korea, Perancis, Amerika bahkan Indonesia mengalami penyusutan dari kesan positif ke gambaran sebaliknya, dikiritik, dicaci, difitnah, diadu-domba, dilecehkan bahkan dibuihkan. Parahnya, fenomena semacam itu dinegeri kita kini melanda hingga ke hirarkhi pemerintahan terbawah sekelas pemerintah daerah bahkan pemerintah desa. Sebabnya tentu banyak hal, namun rasa-rasanya karena kegagalan para pemimpin merawat kepercayaan rakyatnya. Kegagalan merawat kepercayaan rakyat adalah gejala umum dalam rutinitas kepemimpinan politik dan pemerintahan. Pokok masalahnya bukan disitu, perlu ditemukan ditengah kedalaman laut yang bahkan mendekati tubir.  Pertanyaan mendalamnya adalah apakah penyebab lahirnya ketidakpercayaan rakyat selama ini? Dari sisi metodologi, kepada siapakah mesti diperoleh jawaban atas permasalahan yang dihadapi rakyat? Dan ditingkat pragmatisnya, bagaimanakah memperbaiki kepercayaan rakyat ditengah dinamika dan tekanan yang terus-menerus mendera para pemimpin pemerintahan?
Menurut Latif (2015), kebanyakan ketidakpercayaan rakyat kepada para pemimpin disebabkan oleh menumpuknya kebohongan. Dalam kritik yang lebih jauh atas perilaku kebohongan itu bahwa pemimpin boleh jadi lolos dari sekali-dua berbohong dihadapan rakyat, namun mereka sewaktu-waktu dapat tergelincir dikebohongan berikutnya. Kebohongan dapat diproduk dalam berbagai aspek, boleh jadi melalui aktivitas politik, ekonomi maupun identitas budaya. Dalam rupa politik kebohongan telah menjadi semacam konsumsi narkoba elit sehari-hari. Statement para politisi dapat berubah sesuai kepentingan pada dimensi ruang dan waktu. Kemaren berjanji mengentaskan kemiskinan nelayan, hari ini bisa jadi justru memperkaya segelintir orang. Di lokasi panas terik berjanji memperbaiki lapangan kerja namun ditengah kesejukan kekuasaan boleh jadi yang diperbaiki adalah rumah pribadi dan kamar tidur keluarga masing-masing. Dalam wajah ekonomi juga demikian, alokasi sumber daya mudah dijanjikan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat namun faktanya sebanyak-banyaknya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi, kelompok dan keluarga besarnya. Pada aspek identitas budaya pun tak jauh berbeda, simbol-simbol kesatuan dan persatuan dicerai-beraikan lewat contoh yang tak mencerminkan  kesholehan pribadi, kesantunan sosial dan kerendahan hati sebagai mahluk fana dihadapan Tuhan.  Kebohongan seringkali lahir karena bakat pribadi yang kemudian bertemu dimuara lingkungan elit yang memiliki karakter yang tak beda tipis (beti). Apalagi sejak dulu khazanah politik adalah kolom yang tak berwarna hitam dan putih, dia bergantung pada pancaran kepentingan manusia. Karenanya, bila kebohongan adalah bakat bawaan berarti pemimpin memiliki persoalan dimasa ia bertumbuh dan berkembang dari sejak remaja hingga menjadi pemimpin.  Disini keluarga sangat berperan penting mendikte seorang calon pemimpin untuk membedakan mana kejujuran dan mana kebohongan. Dalam hal ini kita menyadari mengapa para calon pemimpin seringkali menghadirkan keluarga utuhnya ketika kampanye sebagaimana Obama dan Trumph didepan basis konstituennya.  Pesan moralnya jelas, kegagalan membina keluarga sebagai pondasi dan akar tunjang pemerintahan adalah ancaman bagi rapuhnya tonggak pemerintahan dihari-hari selanjutnya (Mc Iver, 1953). Disisi lain, apabila kebohongan adalah produk dari tuntutan lingkungan, maka perilaku kebohongan sesungguhnya telah menjadi semacam penyakit epidemi dalam masyarakat hingga menjadi kebiasaan yang sulit untuk diperbaiki kecuali memenggal satu generasi.
Lalu kepada siapakah kita mesti bertanya soal apakah kita sebagai pemimpin terlalu jujur atau terlanjur berbohong? Hemat saya tidak ada yang paling jujur untuk ditanyakan kecuali kepada mereka yang telah memberi pilihan sehingga kita berkesempatan menjadi pemimpin mewakili meraka.  Seperti halnya kepada siapakah kualitas produk sabun mandi mesti kita tanyakan kecuali kepada konsumen sabun mandi itu sendiri. Dalam hal ini jelas, jika kita memahami bahwa kepemimpinan adalah produk dari suatu pilihan rakyat dalam sistem politik dan pemerintahan, maka tidak ada yang layak untuk ditanyakan soal kepuasaan atas produk layanan publik berupa barang dan jasa kecuali rakyat. Tetapi pada rakyat manakah yang mesti kita tanya dan dengarkan? Ditengah kumpulan rakyat yang beragam itu pemimpin selayaknya menggunakan panca indranya sebagai instrument kualitatif yang paling meyakinkan dalam meraba, merasa, melihat, mendengar dan mencium keinginan hakiki masyarakatnya. Kegagalan menggunakan semua itu hanya akan mendeklarasikan gelar pemimpin tuli, buta, gendeng, muka tembok, bahkan cacat indrawi.  Rakyat banyak memang tak dapat menggapai pucuk kekuasaan untuk berbicara langsung, ia seringkali diwakili oleh anggota parlemen secara formil atau saluran lain yang lebih jenin seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, organisasi masyarakat dan para tokoh elit lainnya.  Karena itulah mengapa para tokoh masyarakat itu perlu didengar, dihargai, dihormati, dirangkul serta diajak bicara, dan bukan dimarahi, ditangkap dan ditindas dengan kata-kata yang tak berperibahasaan. Menjauhkan diri dari elit masyarakat justru secara sadar kita sedang mendelegitimasi kekuasaan dengan sukarela.  Para elit masyarakat itu adalah simpul yang suka tidak suka mewakili sedikit banyak aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat. Mereka yang diam sebagai silent mayority seringkali diwakili tidak saja oleh segelintir orang, bahkan dalam era dewasa ini dapat berwujud karangan bunga dan lilin. Sebab itu, semakin terdissosiasi semakin jauh jarak antara pemimpin dan masyarakat. Selebihnya semakin besar ketidakpercayaan semakin berat pula upaya merajut kepercayaan rakyat yang kini menganga lebar. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa merawat kepercayaan rakyat jauh lebih sulit ketimbang merapikan kebohongan disana-sini, sebab rakyat dewasa ini terlalu mudah mengakses informasi atas semua konstruksi kebohongan yang kita rakit hari demi hari.

Akhirnya, bagian terbaik yang mesti dilakukan oleh para pemimpin pemerintahan adalah bagaimanakah strategi merawat kepercayaan rakyat ditengah kebohongan yang terus-menerus melukai hati nurani. Tentu saja ada banyak strategi yang dapat dilakukan, namun dalam diskusi pendek ini saya terinspirasi pada film terbaru yang disutradarai Monty Tiwa dan Robert Ronny (2017) berjudul “Critical Eleven”.  Jika kita sepakat bahwa rumah tangga adalah unit terkecil dari sebuah pemerintahan yang lebih kompleks, maka ibarat pesawat yang sedang melakukan take off and landing, terdapat sebelas menit yang paling menentukan dan karena itu mesti diperhatikan sungguh-sungguh oleh setiap pilot/pemimpin, yaitu tiga menit pertama saat lepas landas dan delapan menit berikutnya saat mendarat.  Inilah sebelas menit yang menentukan bagi seorang pemimpin ketika Ia membawa pergi rakyatnya kemanapun yang menjadi tujuan pemerintahan itu. Sisanya, membangun komunikasi yang intensif dan kejujuran pada rakyat adalah kunci paling efektif dalam merawat kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat. Bukankah rakyat kita adalah bangsa pemaaf dan penganut agama yang soleh? Sayangnya, jangankan tiga tahun pertama kepemimpinan pemerintahan, setahun atau dua tahun pertama diatas pesawat pemerintahan seringkali mulai terasa oleng.  Penumpang tampak mulai gelisah karena tak puas atas sejumlah pelayanan.  Anehnya, para pemimpin itu bukan malah menjawab permasalahan para penumpang,  yang tampak adalah kepanikan, kemarahan dan lari dari kenyataan. Jika memberangkatkan saja para pemimpin telah gagal fokus, apatah lagi mengantarkan rakyat pada periode berikutnya, kita semakin pesimistik.