Menangkap Sinyal Masa Depan Sultim

Oleh. Muhadam Labolo

Pernyataan dalam bentuk harapan dan doa Anwar Hafid (Gubernur Sulteng) pada Amiruddin Tamoreka (Bupati Banggai) untuk menjadi Gubernur Sulawesi Timur kedepan dalam acara Tabligh Akbar di Kecamatan Toili, 8 Juni 2025 patut mendapat perhatian serius. Khususnya masyarakat dan Tim Pembentukan Provinsi Sultim.

Sinyal kuat Gubernur Sulteng perlu dibaca dan disikapi dengan kecerdasan politik. Pertama, Ia seakan memberi spirit baru agar perjuangan Sultim dibangun kembali dalam tidur panjang hampir 30 tahun. Penting kiranya faksi-faksi internal merapatkan barisan agar terkonsolidasi dengan baik.

Perjuangan Sultim mungkin memasuki generasi ketiga. Tokoh-tokoh awal seperti Basri Sono, Arifin Lambaga, Syaifuddin, (alm) Theo Solany, Irianto, dll telah dilanjutkan oleh generasi kedua seperti Hasrin Rahim dkk. Beliau dengan heroik mampu memaksa lahirnya rekomendasi DPRD dan Gubernur Sulteng.

Hari ini, kita butuh darah segar baru. Tim dan generasi yang tak hanya berani, juga cerdas dan santun mengembangkan strategi politik di kawasan Sulawesi Timur. Sekurangnya level strategi diplomasi di pusat, motor penggerak lapangan, serta dukungan logistik yang memadai. Hemat saya, Bupati Amiruddin mampu mengendalikan ketiganya.

Kedua, sebagai politisi, Bupati Amiruddin punya peluang mendorong percepatan terbentuknya Sultim. Bila statmen gubernur dipahami implisit, persoalan persetujuan administrasi pemerintah dan dukungan politik DPRD Sulteng bukan halangan. Gubernur bisa saja pasang badan untuk mendorong pengembangan kawasan kaya di Timur Sulteng.

Melalui koalisi dan dukungan gubernur, mayoritas wakil rakyat dapat menjadi tenaga baru untuk mempercepat pembentukan Daerah Otonom Provinsi Sultim. Sejauh ini, dukungan politik DPRD dan Gubernur Sulteng diragukan, menimbang alasan ibukota provinsi belum mencapai kata sepakat. Namun itu bukan masalah lagi.

Ketiga, memahami relasi personal Amiruddin sebagai politisi dengan jaringan vertikal yang luas di Senayan dan kementrian terkait, prioritas usulan pemekaran daerah otonom akan lebih mudah dilakukan bila moratorium dibuka kembali. Tentu saja harus dipompa sejak dini agar terbuka lebar. Menimbang antrian DOB, penting meyakinkan pusat urgensi dan prioritas pembentukan Sultim.

Networking penting guna melunakkan hati para pemangku kepentingan agar disetujui sebagai daerah otonom. Secara formal dan real, syarat-syarat administrasi dan faktual Sultim bukan masalah dibanding calon daerah otonom lain. Hal ini dapat dibuktikan sejak 20 tahun terakhir. Perkembangan Sultim jauh melampaui Gorontalo dan Sulbar dari sejumlah aspek.

Keempat, statmen Gubernur Sulteng tidaklah berlebihan ditengah kesepakatan baru antara pemerintah yang diwakili Dirjen Otda dan Komisi 2 DPR RI untuk membuka kembali kunci moratorium pemekaran daerah otonom. Peluang ini dapat dimanfaatkan diantara 233 calon daerah otonom baru yang menunggu antrian. 

Bupati Amiruddin dapat memanfaatkan peluang ini lewat pendekatan personal politik. Dengan kerja keras hari ini, kita berharap investasi politik beliau dalam 5 tahun kedepan membuka jalan bagi terwujudnya doa dan harapan Gubernur Sulteng, Anwar Hafid. Saya kira, dalam politik tak ada yang mustahil, sebab kata kuncinya terletak pada bagaimana eksekusinya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenang Sartono, M. Jaffar dan Indrarto

Oleh. Muhadam Labolo Terinspirasi buku Yudi Latif tentang Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan (Mizan:2014) sebagai kelanjutan buku pertama Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila (Kompas Gramedia:2011), serasa penting membicarakan sosok yang pernah dekat dilingkungan kampus IPDN dari pada menemu-kenalkan tokoh-tokoh besar penuh inspirasi kesederhanaan dan kejujuran seperti Hoegoeng Iman Santoso (mantan Kapolri era Soeharto) atau Baharuddin Lopa (Mantan Jaksa Agung era Gus Dur).  Nama Sartono Hadisumarto bukan semata-mata karena beliau mantan Ketua STPDN pertama (1990-1995), lebih dari itu sederetan pengalamannya sebagai mantan pegawai militer berpangkat Mayjend hingga pernah menjabat Bupati Kampar di Provinsi Riau (1979-1984). Bagi saya, Sartono Hadisumarto adalah salah satu sumber mata air keteladanan selain Indrarto dan Kolonel M. Jaffar selaku pendamping setia selama menjalankan tugas sebagai Ketua STPDN pertama. Saya pikir merekalah...
Rotasi Kekuasaan dan Dilema Weber

Seri: Kajian Filsafat Ilmu Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo Focus Dialektika Ilmu Pemerintahan Pada setiap generasi, perdebatan tentang eksistensi ilmu pemerintahan selalu saja berkutat pada persoalan syarat ilmu pengetahuan yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Pertanyaan di seputar ontologi misalnya apakah pemerintah dan pemerintahan itu, mengapa pemerintah dibutuhkan manusia, serta dapatkah manusia hidup tanpa pemerintahan. Pada tingkat selanjutnya perdebatan meningkat ketika para pembelajar pemerintahan mencoba untuk merumuskan dan menyepakati mana objek materi dan objek formalnya.   Dari sisi epistemologi berkaitan dengan adakah konsep-konsep pemerintahan itu, dengan cara apa dan bagaimana ia dipelajari. Dua masalah pokok di sini muncul yaitu bagaimanakah metodologi ilmu dan metodologi penelitiannya.  Sementara di tingkat aksiologinya berkenaan dengan persoalan bagaimanakah pemerintahan itu sebaiknya di desain dan dipraktikkan (diajarkan) agar sesuai kebutuhan manusia sehingga mereka dapat mencap...
Rotasi Kekuasaan dan Dilema Weber

Sejarah Singkat Luwuk

Oleh. Haryanto Djalumang Luwuk merupakan Ibu kota Kabupaten Banggai di Sulteng. Sayangnya banyak masyarakat belum memahami sejarah terbentuk serta perkembangannya. Luwuk, terletak di ujung timur Sulawesi Tengah. Dalam perjalanannya, kota ini berawal dari sebuah nama yang diberikan penduduknya. Nama itu menjadi pengenal dalam berkomunikasi, sesama warga. Pada Tahun 1726, di wilayah Pegunungan pesisir Pulau Sulawesi Tengah Bagian Timur, terdapat sekelompok masyarakat. Mereka membentuk persekutuan dengan nama KELEKE. Wilayah kekuasaannya meliputi Keles, Tandos, Mankin Piala & Tontoan. Pemimpinnya dikenal sebagai Bosanyo Keleke (pembesar Keleke) dalam wilayah kekuasaan kerajaan Banggai. Pada Tahun 1791, masyarakat Keleke mengembangkan wilayah perkampungan di tepi pantai. Mereka berkebun, bercocok-tanam, sambil memancing di laut. Bosanyo Keleke Sula kemudian menamakan tempat perkampungan ini, LUWOK. Secara etimologis, Luwok berasal dari kata Huk, artinya TELUK. Bentuknya seperti Teluk. ...
Rotasi Kekuasaan dan Dilema Weber