Senin, 12 Februari 2018

Memetakan Potensi & Manajemen Logistik


Oleh. Muhadam Labolo

          Meningkatnya gejala kekurangan pangan dibeberapa daerah termasuk Indonesia pada umumnya serasa mengganggu perasaan nasionalisme kita sebagai anak bangsa.  Kekurangan beras pada kelas tertentu mendorong import dari Pakistan, India, China, Thailand dan Vietnam. Data BPS menunjukkan bahwa kebutuhan beras tahun 2017 setidaknya sebanyak 2000 ton dengan nilai sebesar US$ 1,08 juta. Ironisnya, surplus beras dalam negeri akibat kelaikan iklim dalam tahun tersebut telah membunuh rasa optimisme petani dan pemerintah daerah atas kesediaan logistik yang relatif cukup untuk menyuplai daerah-daerah yang dianggap mengalami kekurangan beras dan gagal panen.  Daerah-daerah surplus beras itu justru berada di wilayah potensial seperti Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat.  Para kepala daerah di wilayah tersebut dengan percaya diri bahkan menjanjikan upaya untuk mendistribusikan surplus beras tadi ke wilayah yang membutuhkan di seluruh tanah air. Ini dapat dilihat dari semangat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (Syahrul Yasin Limpo & Muhammad Zainal Majdi) dalam beberapa kesempatan pidato bahkan dihadapan Presiden Jokowi.  Malangnya import Jagung juga dilakukan untuk menutupi kekurangan pangan sebagai makanan pokok kedua.  Pada tahun 2018 Indonesia pun mengimport garam sebanyak 3,7 juta ton yang dilakukan secara bertahap dari India. Lalu apa relevansi impor dan ketersediaan logistik diberbagai daerah? Saya sengaja mengemukakan dua pemandangan kontras diatas dengan kasus memprihatinkan di Kabupaten Asmat akibat gizi buruk yang telah menewaskan 61 jiwa dalam 4 bulan terakhir. Persoalan tersebut tentu saja mengganggu akal sehat kita sebagai bangsa dengan sumber daya yang maha luas bila dibandingkan dengan negara disekitar kita.
          Asmat hanyalah salah satu kabupaten yang mengalami masalah gizi buruk di Indonesia. Menurut data Kementrian Kesehatan RI, sejak tahun 2016 setidaknya terdapat 16 provinsi dengan proporsi balita gizi buruk.  Tertinggi diantaranya adalah NTT, Papua Barat dan Papua.  Kabupaten Asmat adalah salah kabupaten di Provinsi Papua dengan kepadatan populasi sebanyak 76.577  jiwa.  Artinya, rata-rata kepadatan sebanyak 2,58 jiwa/km2 dengan luas wilayah 29.658 km2, terdiri dari 21 kecamatan dan 139 kampung.  Kabupaten ini terkenal dengan Suku Asmat yang dinilai memiliki kebudayaan lebih maju dibanding suku lain di wilayah Papua.  Selain artefak ukiran manusia, perahu, dan alam, Suku Asmat dikenal memiliki solidaritas yang tinggi dalam hubungan sosial.  Sayangnya, realitas alam yang kaya serta kebudayaan yang unggul tak sepenuhnya menopang tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang sebagian besar bertumpu pada ladang pertanian. Daerah landai dekat pesisir sungai memiliki sungai-sungai besar yang tidak saja digunakan oleh masyarakat setempat juga dihuni oleh Buaya.  Beberapa kubangan besar tak jauh dari sungai sengaja dibuat sebagai tempat mandi anak kecil agar aman dari ancaman binatang buas.  Rumah dan jalan didesain berada diatas ketinggian lebih semeter hingga tampak seperti berjalan diatas jembatan panjang. Hal ini selain aman dari sergapan binatang juga lebih aman dari genangan air.  Sekalipun tampak lebat oleh hutan perawan namun tanah di wilayah Asmat bukanlah tanah yang subur untuk jenis tanaman yang jamak tumbuh didaerah lain.  Beberapa narasumber lokal mengatakan bahwa tanah di wilayah tersebut mengandung potensi gas dan sumber minyak berkualitas tinggi.  Dapat dimaklumi mengapa penduduk sekitar kesulitan memperoleh sumber air bersih untuk konsumsi sehari-hari.
          Persoalannya, bagaimanakah pola manajemen logistik bangsa ini sehingga pola distribusi pangan dapat lebih efektif dan efisien guna menjawab masalah internal dan eksternal yang dihadapi dewasa ini? Bila kita mencoba mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan setiap daerah di Indonesia tentu saja kita dapat mengenali karakteristiknya masing-masing.  Wilayah Sumatera dan Jawa merupakan basis bagi penyediaan logistik pangan terbesar seperti beras, buah-buahan dan sayur-mayur.  Sementara Kalimantan adalah daerah penghasil selain kayu juga sumber daya mineral seperti batubara, minyak dan gas. Sepanjang wilayah Sulawesi adalah dataran subur penghasil beras dan sumber daya laut.  Sementara Maluku dan sekitarnya secara historis adalah penghasil rempah yang masyur.  Demikian pula wilayah Nusa Tenggara, Bali dan sekitarnya adalah pulau-pulau yang memiliki potensi pengembangan hewan ternak selain memiliki daya tarik tersendiri. Di jaman Majapahit pusat pengembangan kota diletakkan pada karateristik wilayah masing-masing. Misalnya saja pusat ibukota berada di Mojokerto terpisah dengan pusat keamanan (Mataram), perdagangan (Tumasek) dan pengembangan sumber daya lainnya. Pengembangan wilayah strategis semacam itu dimaksudkan untuk mengembangkan pola distribusi logistik yang lebih efisien. Dengan mengenali karakteristik pengembangan potensi wilayah akan memudahkan distribusi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu daerah akibat kekurangan logistik atau kegagalan penyediaan logistik disebabkan perubahan iklim di suatu daerah. Pola barter dimasa lalu dimaksudkan untuk menjawab persoalan dan menutup kekurangan setiap daerah tanpa harus bergantung pada impor logistik. Penguatan urusan pilihan sebagaimana diamanahkan dalam UU No.23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan bagi setiap daerah untuk menetapkan wilayah tertentu sebagai pengembangan basis unggulan.  Demikian pula pengembangan kawasan khusus dan atau kawasan ekonomi khusus pada dasarnya di desain untuk mendorong terciptanya kawasan tertentu sebagai kantong logistik yang menghubungkan potensi dan karakteristik setiap daerah.  Sementara pembangunan infrastruktur berupa tol laut adalah wujud dari upaya merealisasikan visi Nawacita guna mewujudkan logistik nasional.   Dengan peta logistik nasional semacam itu, maka apa yang terjadi di hari-hari ini berupa kemalangan sebagian anak bangsa akibat gizi buruk dapat dengan mudah diatasi. Penanganan kasus-kasus seperti itu tentu saja mudah diselesaikan hanya dengan memindahkan logistik di suatu daerah melalui infrastruktur yang tersedia tanpa harus menunggu lama dari luar negeri.  Selain itu, penyediaan logistik lewat pemetaan semacam itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dengan alasan saling membutuhkan.  Kemampuan menyediakan logistik secara nasional pada akhirnya menunjukkan secara nyata kemandirian dan kekuatan domestik dihadapan bangsa-bangsa lain.  Inilah nasionalisme yang sesungguhnya, sebuah nasionalisme yang tumbuh dari kesadaran kolektif atas kebutuhan pangan sebagai kebutuhan bersama.  Dalam konteks itu kita hanya membutuhkan sebuah kepemimpinan kuat yang didasarkan atas kesadaran politik, ekonomi dan sosial budaya bagi masa depan anak bangsa.  Inilah inti dari kemandirian yang sejauh ini menjadi jargon utama pemerintah, yaitu kemandirian di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Kuncinya jelas, bagaimana memetakan potensi dan karakteristik setiap wilayah melalui manajemen logistik yang efektif dan efisien.