Perspektif Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo Sesuai jadwal, Pemilukada serentak rencananya akan digelar tanggal 9 Desember, setelah sebelumnya tanggal 23 September 2020. Kompromi ini mungkin bukan last decision , bergantung back up  anggaran, statistik Covid 19, prediksi partisipasi publik, mekanisme Pemilukada dimasa Corona, serta dinamika diruang publik yang direpresentasikan oleh wakilnya di Senayan. Soal dukungan logistik pemilukada, kita paham bahwa hampir semua pos anggaran di pusat dan daerah telah mengalami optimalisasi berkali-kali dengan urgensi refocusing  anggaran terkait Covid 19. Lebih 405 triliun didistribusikan pada upaya perlindungan kesehatan, stabilisasi lapangan kerja, serta jaring pengaman sosial. Itu artinya pemerintah serius memprioritaskan keselamatan publik dibanding program lain. Persoalannya, apakah mekanisme demokrasi yang diwujudkan melalui pemilukada sama pentingnya dengan keselamatan publik? Menurut saya tergantung kapan mekanisme demokrasi itu ditentukan dan kapan dike

Oleh. Muhadam Labolo Melanjutkan Webiner  tanggal 21 Mei 2020 bertajuk diatas, saatnya kita meramu dialektika tersebut ke tataran yang lebih konkrit yaitu penataan organisasi IPDN. Tentu saja hal-hal penting yang akan mengemuka adalah apa tujuannya, apa problematikanya, apa landasan teoritik dan normatifnya, apa prinsip-prinsip penting yang mesti diperhatikan, serta struktur seperti apakah yang sebaiknya dirancang untuk pada akhirnya dikompromikan. Pertanyaan lebih jauh adalah apakah kita hanya akan menambal sulam atas kondisi existing hari ini, ataukah kita akan merombak total struktur organisasi IPDN yang dalam berbagai perspektif tak relevan lagi oleh perubahan sistem. Tujuan penataan organisasi IPDN tentu saja tak lepas dari upaya penyelarasan atas problem internal dan eksternal yang dihadapi pasca 26 angkatan terakhir. Ini diluar sejarah berdirinya pendidikan Pamongpraja pada tahun 1956 dengan nama Osvia, Mosvia, KDC, APDN, IIP oleh Soekarno, STPDN era Soeharto (1992) dan