Selasa, 25 Agustus 2020

Memosisikan Mahakarya Kybernologi Sebagai Ilmu Pemerintahan Berkarakter Indonesia[1]

 Oleh. Muhadam Labolo[2]

Persapaan Terminologi

Ketika Prof.Taliziduhu Ndraha memberi nuansa pada ilmu pemerintahan berparadigma baru, beliau sampai pada kompleksitas terminologi yang cukup membingungkan antara menggunakan istilah Governologi ataukah Kybernologi. Govern setaraf dengan steering berasal dari Bahasa Inggris, sementara kybern (cybern) dari Bahasa Greek. Keduanya memiliki makna yang tak jauh berbeda yaitu mengemudi, mengatur, maupun memerintah. Dalam ejaan Belanda kata tersebut populer dimata Pamongprajamuda dengan istilah ilmu mengemudi/memerintah atau bestuurskunde, berstuurswetenschap, berstuurswetenschappen (pemerintahan, ilmu pemerintahan, dan ilmu-ilmu pemerintahan). Di Indonesia, istilah perintah dan memerintah itu diadaptasi dari bahasa Belanda (recht). Lewat aksentuasi Jawa menjadi ngereh (memerintah) yang kemudian membentuk istilah Pangrehpraja hingga mengalami asimilasi menjadi Pamongpraja oleh Soekarno pada 1956. 

Menurut Talizi, istilah govern terlalu umum dipakai, termasuk kata governor (gubernur) yang menjadi salah satu entitas jabatan pada unit pemerintahan antara pusat dan daerah (provinsi). Melengkapi kata govern menjadi ilmu pengetahuan tentu tinggal menambah kata logos menjadi governologi. Talizi akhirnya menggunakan kata kybern sebagai satu ilmu pengetahuan pemerintahan menjadi kybernologi. Jika ditelisik lebih jauh istilah itu tak begitu konsisten dengan apa yang populer ditulis dalam bukunya kybernologi.  Tetapi dengan serta-merta beliau melakukan semacam apologi dengan sedikit melengkungkan tata bahasa. Talizi mencoba meng-Indonesiakan istilah tersebut menjadi Kibernologi, bukan Kybernologi sebagaimana kita kenal selama ini walau akhirnya Ia kembali ke terminologi Kybernologi dengan alasan terlanjur populer sebagaimana August Comte membentuk istilah Sociology dari bahasa latin socius (teman) plus logos (ilmu pengetahuan).[3] 

Untuk penciptaan itu, terlepas dimanapun sisi lemah kybernologi diusianya yang masih belia, bagi saya tidak ada desainer ilmu pengetahuan di Indonesia dalam masa 15 terakhir ini kecuali Prof. Taliziduhu Ndraha, seseorang yang membaktikan lebih separuh hidupnya untuk mengokohkan peran ilmu pemerintahan agar lebih mandiri dari bayang-bayang ilmu politik, hukum dan administrasi. Konteks itu tidak berarti menghilangkan peran politik, administrasi dan hukum sebagaimana spekulasi yang naif dan dangkal oleh pembelajar tertentu. Bilapun dikatakan bahwa kybernologi adalah mahakarya yang lebih kurang sama dengan konsep governance, mungkin saja iya, namun konteks ontologinya yang kompleks dan suasana kebatinan Indonesia adalah pembeda utama yang mesti didalami oleh para pembelajar pemerintahan. Sementara government dan governance adalah dua konsep yang sedikit berbeda sekalipun memiliki hubungan yang cukup erat. Dewasa ini peran governance mengalami perluasan lewat konsep-konsep semacam pentahelix hingga collaborative governance. Peran tunggal government (eksekutif) tampaknya mengalami pergeseran kearah yang lebih luas mulai dari peran tiga sektor (governance), lima sektor (pentahelix), hingga enam sektor vital dalam masyarakat (collaborative governance). Bila government adalah konsep yang secara khusus melihat institusi, orang, sistem, dan proses (Finer,1974), maka governance merupakan konsep yang lebih luas dengan menekankan pada aspek akuntabilitas, legitimasi dan transparansi.  Latar governance bisa dilacak sebagai konsep yang diajukan oleh lembaga donor dunia atas keprihatinan terhadap negara-negara terbelakang karena masalah korupsi, hilangnya legitimasi dan tanggungjawab pemerintahan.  Batasan pemerintahan diperluas guna merelaksasi sistem pemerintahan otoriter-sentralistik ke model pemerintahan demokratis-desentralistik guna memudahkan intervensi dan kerjasama ke tujuan yang lebih baik (lihat Kooiman, 1993 & World Bank, 1992). Singkatnya, governance merespon gejala dinegara dunia ketiga yang mengalami kemerosotan tata kelola pemerintahan, sementara kybernologi menjawab konteks pemerintahan Indonesia pasca runtuhnya orde baru dengan patologi yang dihadapi.

Makalah pendek ini tentu tidaklah cukup untuk mengelaborasi kitab kybernologi dimaksud, sebab panitia simposium telah dengan sengaja membagi tugas sehingga bagian terbaik saya akan dibentangkan secara singkat dan padat, memenuhi alokasi waktu, serta pendalaman lebih jauh oleh pembahas dan peserta.

 

Pembedaan

Ilmu pemerintahan dengan paradigma baru membawa misi kemanusiaan dibanding kelahiran ilmu pemerintahan generasi sebelumnya yang mendarat di Indonesia lewat ilmu politik. Indikasinya kajian pemerintahan diberbagai perguruan tinggi menjadi salah satu program studi yang berada dibawah payung Fakultas Ilmu Sosial & Politik (FISIP). Pendaratan ilmu pemerintahan pada aspek kemanusiaan itu sesungguhnya adalah upaya pemurnian (purifikasi) dari perangkap politik sebagaimana orisinalitas dari batasan ilmu pemerintahan yang dikemukakan Van de Speigel (dalam Gerrit Van Poelje, 1953). Menurutnya, ilmu pemerintahan itu mempelajari upaya mengelola kehidupan bersama dalam mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani tanpa merugikan orang lain secara aman dan wajar.  Batasan itu menekankan pada upaya memanusiakan manusia, bukan semata-mata mengalokasikan nilai secara otoritatif dengan sedikit banyak menggunakan paksaan sebagaimana gagasan politik David Easton dan Gabriel Almond.[4]  Pada aras dialektika ontologik politik,  relasi antara yang memerintah dan yang diperintah adalah satu hubungan yang bersifat vertikal-hirarkhis dan absolut sebagaimana gagasan Thomas Hobbes (1651). [5] Ide ini melahirkan negara absolutis, sentralistik dan otoritarian dimana seluruh kepentingan rakyat dikendalikan oleh penguasa, rakyat adalah korban (victims) yang sangat bergantung sepenuhnya pada mereka yang memerintah.  Sejauh pemerintah itu baik tidak masalah, jika perilaku pemerintah dalam berbagai bentuknya memperlihatkan hal sebaliknya maka siapakah yang akan mengontrol pemerintah, serta pemerintah seperti apakah yang sebaiknya kita perlukan. Sekalipun demikian sejauh pemerintah itu eksis tentu masih lebih baik dibanding rakyat kehilangan pemerintah sama sekali, sebab pemerintahan itu merupakan sebuah kebutuhan.[6]

Ilmu pemerintahan dalam paradigma baru memandang relasi keduanya bergantung pada konteks dimana posisi keduanya berhadapan. Dalam relasi yang lebih kompleks hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah dapat berlangsung secara fungsional sebagaimana hubungan antara produsen dan konsumen, bahkan posisi yang diperintah seringkali menjadi raja pada kondisi tertentu sebagaimana pendekatan dalam sistem ekonomi (pelanggan adalah raja). Dalam sistem sosial hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah dapat tercipta karena sebab organis, fungsional maupun ideal. Sebab organis karena pada dasarnya mereka yang memerintah adalah produk nyata atau lahir dari kumpulan mereka yang diperintah. Sedangkan sebab fungsional karena hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tak bisa saling melepaskan, kecuali tergantung satu dengan yang lain. Mereka yang memerintah sangat bergantung pada legitimasi dari mereka yang diperintah, dilain pihak mereka yang diperintah membutuhkan otoritas dari mereka yang memerintah. Sebab ideal itulah yang mengintegrasikan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, yaitu adanya satu tujuan kolektif yang kemudian diletakkan pada sistem demokrasi, dimana kedaulatan berada ditangan mereka yang diperintah.[7] Disini terang bahwa ilmu pemerintahan perspektif Talizi itu tidaklah semata-mata bertumpu pada aspek politik, juga aspek ekonomi dan sosial. 

Dalam pengembangan kerangka pikir kybernologi digambarkan hubungan antara subkultur kekuasaan (SKK), subkultur ekonomi (SKE), dan subkultur sosial (SKS) sebagai satu kerangka bangunan yang mesti dikonstruksi secara proporsional, serasi, selaras dan sinergik.  Pengembangan nilai sumber daya ekonomi (SKE) setidaknya memenuhi prinsip dasar membeli semurah mungkin, menjual seuntung mungkin, dan membuat sehemat mungkin. Tanpa itu negara hanya akan menjadi penonton atas gejala seleksi alam, struggle for life, survival of the fittest, konflik dan ketidakadilan. Untuk menciptakan kebahagiaan (adil dan damai) tentu diperlukan aturan, dan untuk menegakkan aturan diperlukan kekuasaan (politik). Dalam konteks kekuasaan itu setidaknya memenuhi prinsip berkuasa semudah mungkin, menggunakan kekuasaan seefektif mungkin, serta mempertanggungjawabkan kekuasaan seformal mungkin. Tanpa itu maka pengelolaan kekuasaan oleh negara hanya akan melahirkan detournement de pouvoir, abuse de droit, KKN, penindasan, dan pembohongan publik. Untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan tentu saja diperlukan kontrol sosial.  Terkait subkultur sosial prinsip dasar yang mesti dipenuhi oleh masyarakat adalah adanya kepedulian, kesadaran, keberanian dan collective action. Tanpa itu yang terjadi adalah civil disobedience, civil distrust, anarki, terorisme, perang saudara, dan revolusi.  Sekali lagi, ketiganya harus dibangun secara paralel sehingga pemerintahan benar-benar dimaknai sebagai satu kesatuan yang menjadi milik bersama, bukan semata-mata milik penguasa (politik).

 

Konteks Indonesia

Dalam perkembangannya di Indonesia, sejak kejatuhan orde baru yang menganut sistem politik otoritarianisme (1998), ilmu pemerintahan paradigma baru itu bertumbuh dan berkembang pasca politik dan ekonomi mengalami turbulensi. Disini kybernologi menjadi semacam antitesis atas kegamangan ilmu politik dan ekonomi saat membereskan masalah pemerintahan yang dikemudi orde baru 32 tahun sebelumnya. Oleh Talizi, paradigma ilmu pemerintahan baru itu dibangun tidak saja pada nilai politik semata, juga nilai ekonomi dan sosial. Ketiganya menjadi basis bagi pembangunan subkultur kekuasaan (SKK), subkultur ekonomi (SKE), dan subkultur sosial (SKS). Inilah paradigma baru yang beliau maksudkan dalam pengembangan nilai pemerintahan dewasa ini, bukan semata-mata berdiri diatas pondasi kekuasaan absolut (politik).  Potret atas realitas ketiga subkultur kini dapat ditangkap dengan mudah. Pada subkultur ekonomi tampak pula bagaimana sumberdaya bangsa mengalami semacam ketimpangan. Prinsip-prinsip semurah mungkin, menjual seuntung mungkin, dan membuat sehemat mungkin jauh dari kenyataan.  Sumber-sumber vital seperti tambang dan Indosat dimasa lalu banyak terjual dengan harga murah. Menurut KPK (2019), tercatat lebih 12 kasus korupsi di sektor sumber daya alam sepanjang 2004-2017 dengan lebih dari 24 pejabat yang diproses, 144 anggota dewan yang terlibat, 25 mentri/kepala lembaga, serta 184 pejabat swasta (Tempo, 2019).  Kondisi ini dalam keseharian dan jangka panjang mengarah kedalam gejala seleksi alam, struggle for life, survival of the fittest, konflik dan ketidakadilan. Disini pentingnya peran pemerintah dalam fungsi redistribusi, produksi dan alokasi yang adil agar memperoleh keuntungan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan sejauh-jauhnya kepentingan generasi dimasa akan datang.

Dalam bidang politik upaya memperoleh kekuasaan yang terlalu mahal lewat pemilukada langsung sejak dicanangkan tahun 2005 hingga saat ini telah memperlihatkan pameo bahwa dalam politik tidak ada makan siang gratis.  Eksesnya bagi penguasa adalah detournement de pouvoir, abuse de droit, KKN, penindasan, dan pembohongan publik.  Sejumlah pengamat kini menyarankan perlunya pilkada yang lebih murah (sebagai wujud dari bagaimana memperoleh kekuasaan dengan cara yang lebih mudah), namun jadwalnya saja yang dibuat serentak, hasilnya tetap saja lebih dari 400 kepala daerah dan ribuan birokrat berurusan dengan penegak hukum dengan sebab balas dendam dan balas budi. Pada sisi lain kekuasaan tampak dikelola tidak efektif, organisasi obesitas sebagai konsekuensi balas budi serta panjangnya rentang birokrasi mengakibatkan pemerintahan limbung, berat dan tak lincah baik didaerah lebih lagi di pusat (lihat kasus penghapusan 18 lembaga, 2020). Tata kelola pemerintahan juga memperlihatkan bagaimana pertanggungjawaban tak begitu formal dilakukan, padahal pemerintah itu formal maka seluruh pertanggungjawabannya semestinya bersifat formal, bukan bersifat transaksional politik semata sebagai konsekuensi balas budi. Hilangnya prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan tadi telah menunjukkan dengan jelas apa yang disebut Talizi, de tetournement de povoir, corruption, collution, nepotisme, abuse of power, hingga public of lie.

  Situasi diatas tentu saja membutuhkan kontrol sosial agar kekuasaan tak keliru dalam menegakkan aturan.  Dalam hubungan inilah dibutuhkan peran subkultur sosial berupa kepedulian, kesadaran, keberanian dan collective action. Ketiadaan prasyarat tersebut mendorong totalitarianisme pemerintah disebabkan hilangnya pengawasan masyarakat. Dalam masa orde baru kesadaran kritis seringkali diamputasi lewat upaya depolitisasi. Dewasa ini keberanian masyarakat dipicu lewat media sosial sebagaimana dinamika politik di negara lain seperti gejolak Arab Spring, demokratisasi di Hongkong, anti rezim pemerintah di Thailand serta pergeseran rezim Malaysia (pasukan kuning). Di sejumlah pemerintah termasuk Asia, kritik seringkali ditangkap sebagai ujaran kebencian yang kemudian sewaktu-waktu diredam melalui ketentuan undang-undang pelanggaran informasi dan elektronik. Tindakan demikian dinilai oleh sebagian orang seakan mengembalikan kembali sifat-sifat otoritarianisme dimasa lalu. Ketiga gejala tersebut cukup menjadi alasan perlunya eksistensi ilmu pemerintahan dalam menjawab masalah yang dihadapi khususnya Indonesia.

Sejauh ini perkembangan ilmu pemerintahan yang muncul dari negeri Belanda pada 1776 mengalami distorsi kedalam cakupan ilmu politik sebagaimana geneologinya di Athena. Pengaruh hukum Romawi ke Perancis yang menjajah Belanda hingga ke Indonesia setidaknya telah membedakan titik perhatian politik dibanding ilmu pemerintahan disatu pihak, namun redup kembali karena perkembangan ilmu politik dan administrasi public yang semakin kuat. Secara historis kemunculan ilmu pemerintahan sebenarnya jauh lebih tua di Amerika (1780) hingga serial Science of Government yang dapat dilacak seperti Archeology, Blakeslee,1876 atau Natural Law, Clinton Roosevelt, 1841.[8]

Harus diakui bahwa perjuangan ilmu pemerintahan mengidentifikasi dirinya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor pertama adalah surutnya perbincangan Science of Government di dunia, termasuk di lokus kelahirannya. Jika kita amati perkembangan dewasa ini ilmu pemerintahan diberbagai belahan dunia hanyalah ilmu teknis dari ilmu politik sebagaimana kebijakan publik maupun administrasi. Negara dipandang sebagai objek materi yang kemudian dipersepsikan secara formal (objek formal) baik sebagai pembuat kebijakan, sumber pelayanan, maupun penegak aturan dari sisi hukum. Dibanding kemunculan awalnya politik lebih berbicara pada derajat ideal sebagai upaya mengelola kehidupan orang banyak demi kebaikan bersama (common good, Aristoteles) hingga ke level pragmatisnya bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan (Machiavelli). Diakui bahwa perkembangan ilmu politik kini semakin meluas, mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan (ekologi politik) dan transedental. Sementara perkembangan ilmu administrasi juga berkembang pada sejumlah tahapan hingga ke level New Administrasi Publik.  Demikian pula jika kita cermati ilmu hukum yang mengalami perkembangan tidak hanya melihat negara sebagai satu institusi-struktural dimana setiap aktivitasnya mengikat kaku, juga melihat realitas masyarakat sebagai organisme fungsional yang tidak selalu didekati secara normatif-struktural juga humastik melalui hukum fungsional.  Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut tentu saja dipicu baik oleh dinamika dunia yang terus bergolak (perang dunia), maupun upaya para ilmuan dibidang masing-masing dalam mengantisipasi perubahan internal di setiap negara serta upaya menata sistem pemerintahan yang lebih baik dimasa mendatang.

Faktor kedua secara internal tentu saja didorong oleh faktor pertama. Kelas menengah di Indonesia yang mendapatkan pendidikan di Eropa dan Amerika tak menemukan lebih banyak kekayaan ilmu pemerintahan di negara asalnya kecuali artefak yang ditinggalkan selain perkembangan ilmu pengetahuan lain seperti politik, administrasi dan hukum yang digunakan untuk menata kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pasca perang dunia kedua. Di Indonesia, implikasi lebih jauh perkembangan ilmu pemerintahan beradaptasi kembali kedalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik (Fisipol). Jauh sebelum itu dalam sejarah Pamongpraja di Indonesia sebagaimana ditulis oleh S.L Vander Wal, kurikulum pemerintahan yang diajarkan lebih dititikberatkan pada aspek Indologi, hukum adat dan hukum administrasi.[9] Pada tahun 1950-1962, Leontine E Visser & Amapon Jos Marey menggambarkan dalam bukunya peta kurikulum di daerah disesuaikan kembali dengan menekankan pada aspek politik lokal dan administrasi perkantoran.[10] Di Institut Ilmu Pemerintahan, sejak ditasbihkan dan dialihkan ke Jakarta pada tahun 1972 pengajaran ilmu pemerintahan lebih bersifat sains murni dengan tekanan pada bidang politik, kebijakan publik, hukum, dan administrasi pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada komposisi kurikulum yang terdiri dari berbagai varian sub ilmu guna melengkapi karakteristik pengetahuan bagi kader pemerintahan yang bersifat general-spesialis, spesialis-generalis. Pada tahun 1990, seluruh APDN yang terbentuk dari OSVIA, MOSVIA hingga KDC dan tersebar di seluruh Indonesia diintegrasikan menjadi STPDN. Pada tahun 2004 STPDN diintegrasikan kedalam IIP menjadi IPDN. Pengajaran ilmu pemerintahan di tingkat Osvia, Mosvia, KDC dan APDN secara umum merujuk pada pola pengajaran ilmu pemerintahan yang lahir di Belanda dengan berbagai modifikasi sesuai tuntutan dan kebutuhan lokal dan nasional. Pada level tersebut ilmu pemerintahan lebih ditekankan pada aspek terapan (applied) berbentuk akademi dan sekolah tinggi pemerintahan.

Pada tahun 1996, pengembangan ilmu pemerintahan di IIP yang awalnya bersandar pada pendekatan politik, kebijakan publik, hukum administrasi dan pembangunan mengalami revolusi kearah sains akademik level magister dan doktoral. Basis didaktiknya adalah ilmu pemerintahan paradigma baru (kybernologi) yang digagas oleh Prof. Taliziduhu Ndraha. Sekalipun terhambat oleh kebijakan pemerintah, pengembangan ilmu pemerintahan dilakukan dengan menggunakan wadah Universitas Padjadjaran. Disini bahan baku pengajaran dikonstruksi dengan ontologi yang berbeda baik dengan alasan kebutuhan Indonesia yang khas (Pamongpraja), maupun upaya purifikasi dan pengembangan ilmu pemerintahan yang sesungguhnya. Hingga berakhirnya kerjasama tersebut pada tahun 2009, kybernologi bertahan dan melahirkan ratusan pembelajar ilmu pemerintahan baik ditingkat magister maupun doktoral. Sayangnya, dengan berakhirnya kerjasama tersebut, Universitas Padjadjaran tak melanjutkan bahan baku kybernologi kecuali kembali kedalam konteks kurikulum berbasis ilmu-ilmu sosial dan politik (Fisip Unpadj). Sementara IIP yang kemudian berubah menjadi IPDN pun terjebak kedalam warisan terapan semula, kecuali beberapa kelas yang dibentuk dan diarahkan ke program studi sarjana sains akademik 2012-2021 (passing out). Kondisi ini membuat kybernologi selama kurang lebih 10 tahun terakhir mengalami mati suri sebagaimana kritik Yunanto (2020), jika tidak ingin dikatakan kehilangan pijakan aksiologiknya, khususnya aspek didaktik dihampir semua strata pendidikan.


Memosisikan Kybernologi Dalam Aksiologik

Menjawab kebutuhan panitia simposium terkait bagaimana memosisikan ilmu pemerintahan berparadigma baru itu (kybernologi) kedalam sistem pembelajaran kita dewasa ini, maka tidak ada jalan lain kecuali mendorong kembali kybernologi kedalam sistem kurikulum sains akademik pada level sarjana, magister dan doktoral.  Diatas telah saya singgung sepintas bahwa aspek ontologik ilmu pemerintahan itu menjangkau spektrum yang luas dan kompleks yaitu dimulai dari manusia dan berakhir pada manusia (kemanusiaan), maka aspek praksis-aksiologikalnya lebih banyak menyentuh terapan ilmu pemerintahan sehari-hari. Sebagai contoh bahwa hubungan pemerintahan yang mencakup karakteristik dari kedua kutub yang memerintah dan yang diperintah dapat menjadi fokus kajian di level doktoral, sedangkan bagaimana pengelolaan kewenangan dan praktek pelayanan (jasa publik dan private) dapat menjadi fokus kajian di lanskap terapan pemerintahan (S2 dan S3 terapan). Dengan kata lain bahwa hubungan pemerintahan yang lebih luas cakupannya (kekuasaan dan pelayanan pada manusia dan kemanusiaan) menjadi pembeda dengan kurikulum terapan pengelolaan kewenangan (otoritas) dan segi-segi praktis pelayanan pada masyarakat seperti pelayanan prima, hospitality dan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam birokrasi pemerintahan.  Terkait itu kebutuhan akan terapan ilmu pemerintahan yang sesuai socio-cultural setidaknya telah menemukan cangkangnya lewat Pamongpraja, yaitu satu konsep historis yang menggambarkan sifat-sifat kepemimpinan pemerintahan dan pelayan masyarakat berkarakter khas ke-Indonesiaan (abdi dalem). [11]

Pada aras implementasi, problem klasik kita lagi-lagi adalah kebijakan pemerintah lewat Kemendikti yang sulit memberikan kesempatan dalam pengembangan ilmu pemerintahan pure sains berparadigma baru khas Indonesia (kybernologi) untuk berkembang.  Standar keilmuan yang disyaratkan selalu wajib bersifat general, padahal dengan membiarkan semakin berkembangnya ilmu pemerintahan akan semakin mengokohkan eksistensi ilmu pemerintahan tidak saja di IPDN, Indonesia maupun international. Bukankah kebijakanlah yang mesti beradaptasi dan akomodatif dalam merespon semakin berkembangnya ilmu pengetahuan seperti ilmu teknologi informasi yang dulunya tidak ada. Masalahnya  sebaliknya, kebijakanlah yang membunuh perkembangan suatu ilmu pengetahuan termasuk ilmu pemerintahan. Dengan mempertimbangkan dinamika dan sejumlah catatan itu, hemat saya dalam upaya mengembangkan ilmu pemerintahan yang lebih mandiri (sekalipun diakui ilmu pemerintahan bukan ilmu murni), ada baiknya kita meminjam kembali wadah diberbagai perguruan tinggi yang telah membuka sarjana dan magister ilmu pemerintahan seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Riau, Universitas Syiahkuala, Universitas Hasanuddin dan Universitas Lambung Mangkurat misalnya guna memelihara dan mengembangkan kybernologi. Sementara di IPDN sendiri yang saat ini mengembangkan ilmu pemerintahan terapan di tingkat magister dan doktoral secara perlahan dapat ditingkatkan ke level sains melalui pembukaan kembali program studi sarjana ilmu pemerintahan yang akan berakhir tahun depan. Dengan demikian melalui kerjasama tersebut kita dapat memelihara inang kybernologi selain menjadi inkubator bagi pengembangan ilmu pemerintahan diberbagai perguruan tinggi. Strategi ini akan menjadikan kybernologi lebih akseptabel dan meluas, tidak terbatas menjadi pengajaran dan pengembangan di IPDN, bukan pula milik para birokrat tetapi milik masyarakat, bukan semata melahirkan kader pemerintahan yang bersifat robotik dan administrator perkantoran, juga mencetak pemimpin pemerintahan yang handal sesuai kebutuhan jaman. Pada jangkauan yang lebih jauh, kybernologi di Indonesia kita harapkan dapat diterima secara perlahan di tingkat global sebagai salah satu disiplin ilmu mandiri.

Tantangan terberat saat ini pertama, perlunya peningkatan sumber daya tenaga pendidik yang memahami ilmu pemerintahan berparadigma baru (kybernologi) tersebut.  Diakui bahwa ratusan alumni magister dan doktor konsentrasi sains ilmu pemerintahan alumnus hasil kerjasama IIP dan Universitas Padjadjaran sejak 1996-2000 cenderung lebih berorientasi pada memperoleh ijazah untuk perbaikan nasib dibanding mendalami ilmu pemerintahan secara serius dari aspek akademiknya. Kedua, perlunya reorientasi pengelolaan pasca sarjana yang lebih berkualitas. Pengelolaan pasca sarjana yang menjual bahan baku kybernologi selama masa kerjasama tersebut cenderung bersifat industrial oriented ketimbang mengembangkan kualitas peserta didik.  Gejala ini dapat dilihat dari seleksi yang mudah dengan basis keilmuan yang kadang tak serumpun, serta mengutamakan kelompok elit di birokrasi. Kesannya, kelompok pembelajar di level tersebut adalah kaum eksekutif yang difasilitasi, bahkan dipercepat perkualiahannya semata untuk privilege. Ketiga, perlunya mentor yang kuat sebagai promotheus dalam melanjutkan misi kelimuan. Disadari wafatnya Prof. Taliziduhu Ndraha pada 10 September 2012, praktis pengembangan ilmu pemerintahan bermazhab kybernologi seperti mengalami kematian bersama pengembangnya. Para pengelola pasca dimasa itu, hari ini seakan cuci tangan dan mencari kambing hitam pada anak didiknya, padahal mereka menikmati industri pengembangan kybernologi dengan nilai yang tak terkira. Keempat, perlunya re-freshing organisasi keilmuan sebagai penjaga hati nurani pemerintahan. Organisasi keilmuan kybernologi sebagai wadah pengembangan ilmu di tingkat praktikum yang menghubungkan menara gading perguruan tinggi dengan masyarakat luas selaku pemetik manfaat atas pengembangan ilmu pemerintahan pun layu sebelum berkembang. Hal ini disebabkan pengurus Masyarakat Kybernologi Indonesia (MKI) isinya adalah kelompok birokrat yang tak bernafsu mengembangkan ilmu kecuali menjadikan asosiasi sebagai sandaran proposal bagi kepentingan pragmatis. Berbeda dengan Asosiasi Ilmu Politik atau Ilmu Hukum misalnya.  Nasib yang kurang lebih sama dialami oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) sebagai wadah berkumpulnya kaum ilmuan dan praktisi pemerintahan berparadigma politik-pemerintahan karya Prof. Ryaas Rasyid. Kelima, perlunya upaya keras IPDN dalam meng-conversi kitab kybernologi kedalam bahasa yang lebih popular dikalangan ilmuan dan praktisi pemerintahan, sebab salah satu kerumitan yang dihadapi pembelajar adalah sulitnya memahami diagram, matriks, jalur, dan tabel yang berkenaan dengan abstraksi kualitatif atas gagasan Taliziduhu Ndraha.

 

Referensi Utama;

Averus, Ahmad & Muhadam Labolo, 2017. Kepamongprajaan di Indonesia, Ghalia, Jakarta

Almond, G.A dan Coleman, J.S, 1960, The Politics of the Developing Countries, Pricenton, NJ

Blakeslee, SV, 1876. Archeology, New York and San Fransisco, Roman Company

Easton, D, 1965. A System Analysis of Political Life, New York

Finer. S.E, 1974. Comparative Government, Hard-mondsworth

Friedman, R. B, 1973. On the Concept of Authority in Political Phylosophy, dalam R.E Flathman (ed) Concept in Social in Political Phylosophy, New York.

Hamdi, Muchlis, 2005. Bunga Rampai Pemerintahan, Yarsif Watampone, Jakarta

Hobbes, Thomas, 1996. Leviathan, Revised Student Edition, Cambridge University Press.

Iver, Mc, 1947. The Web of Government (terj jilid 1 & 2), New York, The Macmillian Company.

Iver, Mc, 1950. The Modern State (terj), RM. Publisher London; Oxford University Press.

Kooiman, J, 1993. Modern Governance; New Government-Society Relation, London

Labolo, Muhadam dkk, 2008. Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan, Bayu Media, Jogjakarta.

----------------------------, 2015. Dialektika Ilmu Pemerintahan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

----------------------------, 2018. Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Press, Jakarta

Leontine E Visser dkk, 2008. Bakti Pamongpraja Papua di Era Transisi Kekuasaan, Kompas, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan, SCC, Tangerang

-----------------------, 2002. Kybernologi I & II, SCC, Tangerang.

-----------------------, 1988. Metodologi Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara, Jakarta

Rasyid, Ryaas, 1999. Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etik. Yarsif Watampone, Jakarta

Roosevelt, Clinton, 1841. Natural Law, New York by Dean Treevet

Van der Wal, 2001. Kenang-Kenangan Pangreh Praja Belanda Antara Tahun 1920-1942, Djambatan, Jakarta

Weber, M, 1978. Economy and Society, 2 Vols,ed. G Roth and C Wittich, Berkeley, CA

Wasistiono, Sadu, 2018. Perkembangan Ilmu Pemerintahan, IPDN Press, Jatinangor.

World Bank, 1992. Governance and Development, Washington, DC

Yunanto, Sutoro Eko, 2020. Ilmu Pemerintahan, Anti Politik, Lupa Pada Hukum, Enggan Pada Administrasi, Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Governability, Vol.1, No.1 Juni, Jogjakarta

 

 

 



[1] Disampaikan dalam Simposium IV Pengembangan Ilmu Pemerintahan Dari Hulu sampai Hilir, Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, tanggal 12 Agustus 2020 di Jatinangor.

[2] Dosen tetap & Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.

[3] Untuk hal ini lihat dan bandingkan Kybernologi Jilid I;2003 dan Metodologi Ilmu Pemerintahan, hal 21: 2010, Sirao Credensia Center (SCC), Tangerang.

 

[4] Almond, G.A dan Coleman, J.S, 1960, The Politics of the Developing Countries, Pricenton, NJ dan Easton, D, 1965. A System Analysis of Political Life, New York

[5] Hobbes, Thomas, 1996. Leviathan, Revised Student Edition, Cambridge University Press.

[6] Rasyid, Ryaas, 1999. Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Sisi Etika, Yarsif Watampone, Jakarta

[7] Ndraha, Taliziduhu. 1988. Metodologi Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara, Jakarta

[8] Lihat Wasistiono, Sadu, 2018. Perkembangan Ilmu Pemerintahan dari Jaman Klasik hingga Kontemporer, IPDN Press, Jatinangor.

[10] Leontine E Visser dkk, 2008. Bakti Pamongpraja Papua di Era Transisi Kekuasaan, Kompas, Jakarta.

[11] Tentang ini lihat, Labolo & Averus, 2017. Kepamongprajaan di Indonesia, Ghalia, Jakarta. Lihat juga Ndraha, Taliziduhu, 2010. Kepamongprajaan, SCC, Tangerang.

Seri: Kajian Filsafat Ilmu Pemerintahan

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

Focus Dialektika Ilmu Pemerintahan

          Pada setiap generasi, perdebatan tentang eksistensi ilmu pemerintahan selalu saja berkutat pada persoalan syarat ilmu pengetahuan yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Pertanyaan diseputar ontologi misalnya apakah pemerintah dan pemerintahan itu, mengapa pemerintah dibutuhkan manusia, serta dapatkah manusia hidup tanpa pemerintahan. Pada tingkat selanjutnya perdebatan meningkat ketika para pembelajar pemerintahan mencoba untuk merumuskan dan menyepakati mana objek materi dan objek formalnya.  Dari sisi epistemologi berkaitan dengan pertanyaan dapatkah gejala pemerintahan itu dipelajari, dengan cara apa dan bagaimana. Dua masalah pokok di sini muncul yaitu bagaimanakah metodologi ilmu dan metodologi penelitiannya. Sementara di tingkat aksiologinya berkenaan dengan persoalan bagaimanakah pemerintahan itu sebaiknya didesain dan dipraktikkan agar sesuai kebutuhan manusia sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Pada aspek ilmunya tentu saja berkaitan dengan metodologi pengajarannya baik didaktik maupun metodiknya. Tiga persoalan mendasar itu selalu saja menghantui para pembelajar pemerintahan yang kadang menanjak tajam di tensi tertentu atau bahkan tenggelam di kedalaman ilmu lain yang tetap menganggap ilmu pemerintahan hanyalah satu program studi sekaligus teknik yang khas dalam mengelola kekuasaan (terapan). Ada baiknya saya coba mengantarkan pemahaman pada tiga persoalan di atas dengan merujuk pada makalah utama, Problematika Perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia (Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D), Perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia antara Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon/Pilihan Terapan dan Sains di IPDN (Prof. Purwo Santoso, MA., Ph.D), Perkembangan Ilmu Pemerintahan Kontemporer di Indonesia (Prof. Dr. Utang Suwaryo, MA), Sejarah Perkembangan Teori dan Terapan Ilmu Pemerintahan di Indonesia (Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU), Muscle Ilmu Pemerintahan Berkarakter Indonesia dari Hulu sampai Hilir (Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS), Memosisikan Mahakarya Kybernologi sebagai Ilmu Pemerintahan Berkarakter Indonesia (Dr. Muhadam Labolo), serta Posisi IPDN Dalam Pengembangan Ilmu Pemerintahan, Antara Keilmuan dan Terapan (Dr. Halilul Khairi).

 

Eksistensi Pemerintahan sebagai Alasan Ontologik

          Secara historis tak ada catatan paling presisi terhadap kehadiran pemerintahan di atas permukaan bumi ini. Menurut Suwaryo (2020), pemerintahan sebagai fenomena konkrit telah menyatu dan berdampingan dengan kehidupan manusia sejak ribuan tahun ke belakang. Melalui kitab suci, pemerintahan diyakini hadir sejak di alam Surgawi hingga terciptanya dunia ini.  Ketika Taman Eden dikreasi, relasi antara Tuhan sebagai yang memerintah dengan manusia, malaikat dan iblis sebagai yang diperintah telah berlangsung dengan sendirinya. Gambaran tersebut membawa kita ke dalam refleksi dunia nyata di mana manusia pada dasarnya adalah kumpulan mahluk yang diperintah oleh sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa. Relasi ini telah mengilhami satu model pemerintahan klasik, teokrasi. Dalam model ini seseorang dengan seluruh genetiknya ditasbihkan Tuhan sebagai representasi di dunia untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan.  Karena yang memerintah dianggap sebagai wakil Tuhan, maka cara menyelenggarakannya (sistem politik dan pemerintahannya) lazim bersifat totaliter dan monarchi. Hubungannya cenderung formal dan sentralistik. Setiap sanggahan maupun kritik kepada penguasa identik dengan mengingkari firman Tuhan.  Sabda raja adalah pandito ratu yang mesti dilaksanakan, bukan didiskusikan apalagi sampai ditentang. Inilah paham kedaulatan di tangan Tuhan yang dipercaya selama ribuan tahun hingga tersisa sedikit seperti pemerintahan di Vatikan, Roma. Jika dikaji lebih jauh model teokrasi secara teoritik hampir mirip dengan gagasan Thomas Hobbes (1651) sekalipun ia sendiri tak mempersoalkan model pemerintahan seperti apa yang paling tepat diterapkan.  Baginya, tidak ada cara paling efektif untuk mengendalikan sifat alami manusia yang soliter, kejam, keji dan selfisis kecuali menghadirkan satu sosok mahluk raksasa (leviathan) untuk menciptakan keteraturan sosial dengan menciptakan rasa takut. Tanpa itu, mereka yang lemah sekalipun dapat bersatu untuk melawan kelompok lain dengan alasan yang sama (survival of the fittest). Situasi ini dalam kondisi ekstrem dapat mendorong terciptanya gejala homo homini lupus maupun bellum omnium contra omnes. Dalam keadaan demikian diperlukan seseorang atau sekelompok orang yang mampu menyelamatkan manusia dari serangan brutal sesamanya atau ancaman dari kelompok lain. Gagasan Hobbes telah mendorong terbentuknya pemerintahan absolutis, totaliter dan fasis dengan mengandalkan polisi sebagai penjaga keamanan dalam negara dan militer sebagai satuan penjaga serangan dari luar negara. Inilah negara penjaga malam (naach-state). Sekalipun demikian gagasan Hobbes dianggap lebih optimistik, logis dan rasional dalam menghadirkan pemerintahan dengan model apapun yang dimungkinkan untuk melindungi masyarakat dari situasi yang mencekam dan tak beraturan itu. Bahkan dengan alasan apapun jauh lebih baik pemerintah hadir dengan sifatnya yang paling kejam dibanding ketiadaan pemerintah sama sekali. Sifat kejam pemerintah pada akhirnya dapat ditolerir sebagai kejahatan yang diperlukan pada situasi dan waktu tertentu. Alasannya, tindakan pemerintah setidak-tidaknya dapat melindungi sedikit banyak masyarakat daripada tidak ada satupun yang mampu memastikan keselamatan orang banyak.

Pandangan Hobbes yang dilatarbelakangi oleh rasa takut akibat kekacauan di lingkungannya dalam perkembangannya mendapat kritik dan penyempurnaan oleh John Locke, JJ Roasseau dan Imanual Kant. Guna menghindari totalitarianisme pemerintah dalam berbagai model sistem politik dan pemerintahan yang dibentuk sebagai konsekuensi logis atas gagasan Hobbes maka sebagian hak-hak warga negara yang bersifat prinsipil dan pemberian Tuhan tidaklah mungkin diserahkan begitu saja kepada pemerintah. Hak hidup, hak berdoa kepada penciptanya, hak berbicara, hak berkumpul dan berserikat adalah sedikit contoh yang tak bisa diserahkan begitu saja kepada pemerintah. Hak-hak demikian cukup diakui, difasiltasi dan dipenuhi oleh pemerintah, setidaknya pada tingkat minimal.  Selain itu tidak ada satupun pemerintah yang boleh mengambil hak-hak tersebut tanpa alasan yang dimungkinkan.  Dalam keterikatan dengan pemerintah, sepanjang pemerintah mampu memenuhi seluruh kewajibannya maka manusia dapat terus bergabung di dalamnya.  Tanpa jaminan itu setiap manusia dapat menentukan kapan seseorang mesti berhenti untuk berada di dalam sistem pemerintahan atau bergabung dengan pemerintahan lainnya. Pemikiran ini telah mendorong gagasan tentang konsep trias politica yang berusaha membatasi penumpukan kekuasaan pada satu tangan. Pengurangan kekuasaan tiranik yang melekat pada seseorang (monarchi) hingga sekelompok orang (oligarkhi) telah mendorong diferensiasi kekuasaan melalui pembagian kekuasaan (separation of power) maupun pembagian kekuasaan (distribution of power) pada tiga cabang utama kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.  Dalam masa selanjutnya gagasan tersebut berkembang seiring dengan bergesernya orientasi dari negara penjaga malam ke negara kesejahteraan (welfare-state).

        Pandangan optimistik Hobbes tentang urgensi pemerintahan sebagai satu kebutuhan bukanlah tanpa antitesis. Gagasan William Godwin (1793) lewat paham anarchisme memperlihatkan hal sebaliknya dimana pemerintah bukanlah institusi yang paling diperlukan. Sekalipun latar sosial yang dikemukakan Hobbes adalah kecenderungan yang mencekam penuh ketidakteraturan namun Godwin menganggap bahwa pada akhirnya dengan kesadaran terus-menerus dari setiap individu, konflik yang terjadi tak akan berlangsung lama sebagaimana juga perdamaian yang bersifat relatif. Manusia dapat sempurna dengan melakukan perbaikan terus-menerus. Dengan menyadari bahwa kepentingan umum lebih utama dari kepentingan pribadi mereka akan terus berdiskusi secara rasional menuju kesempurnaan. Setiap individu akan mengorganisir diri dengan alasan bahwa pada dasarnya tidak ada satupun manusia yang menyukai kekerasan, kekejaman, konflik dan pertumpahan darah berlangsung selama-lamanya.  Bila setiap individu telah mampu mengatur dirinya sendiri maka kehadiran pemerintahan tak terlalu diperlukan.  Ide Godwin tampak sejalan dengan Karl Marx (1848) yang menganggap negara yang di dalamnya adalah juga pemerintah merupakan sumber penindasan bagi kepentingan kelas rendah (proletariat) sehingga peranannya tak begitu diperlukan. Pandangan pesimistik Godwin atas relativitas pemerintah menunjukkan bahwa eksistensi pemerintah mungkin bukan satu-satunya institusi yang dibutuhkan sekalipun kita akan sedikit kesulitan ketika mengkonfirmasi kembali entitas seperti apakah yang akan menggantikan peran pemerintah di tengah keraguan kita terhadap konsistensi atas tanggungjawab setiap individu dalam masyarakat. Kebimbangan ini setidaknya dapat dipinggirkan mengingat tesis James Madison (1788) bahwa andainya semua manusia adalah malaikat maka kemungkinan kita tak membutuhkan kehadiran pemerintah.

Dialektika di atas setidaknya cukup walau belum lengkap untuk mewakili pandangan ontologik politik pemerintahan sebagaimana arus utama pemikiran Ryaas Rasyid (1999) dan kajian studi ilmu pemerintahan di berbagai perguruan tinggi sejak perkembangannya sebagai sains pada abad 20 di Indonesia. Tentu saja kurang lengkap kiranya jika perspektif di atas tidak kita luaskan pada pandangan lain khususnya basis sosial dan ekonominya, sebab manusia tidak saja merupakan zoon politicon, juga homo socius dan homo economicus.  Kedua bagian ini akan menyempurnakan pandangan politik yang kemudian membentuk kerangka pikir pengembangan nilai sebagaimana dikonstruksi oleh Prof. Taliziduhu Ndraha (lihat makalah Labolo, 2020).  Tentu saja ada banyak pandangan dalam konteks ini, namun dengan pertimbangan tertentu untuk basis sosialnya kita dapat memilih gagasan Mc Iver dalam bukunya The Web of Government (1947), sedangkan basis ekonominya dapat dilihat dari pandangan Adam Smith dalam The Wealth of Nation (1776). Ide Iver dalam kaitan ini bahwa fenomena pemerintahan terbentuk sebagai kebutuhan dari setiap individu sebagaimana ilustrasi perangkap jaring laba-laba. Setiap individu selalu berhubungan dan karenanya membutuhkan orang lain untuk mencapai tujuan kelompok dari yang paling tradisional (keluarga) hingga yang paling kompleks (negara). Tanpa perikatan antara individu dalam kelompok sulit mencapai tujuan besar yang hendak diraih. Setiap individu memiliki potensi namun tak akan berarti apa-apa jika tak berada dalam satu kelompok yang kuat.  Dalam kelompok yang lebih besar sebagai akumulasi dari kelompok-kelompok kecil, manusia dapat meraih apapun yang mereka inginkan. Kemampuan mengorganisir kelompok oleh beberapa orang yang memiliki kemampuan lebih (khusus) dapat melahirkan kepercayaan dalam membentuk pemerintahan.  Pandangan Iver telah meyakinkan kita bahwa naluri setiap individu untuk hidup berkelompok adalah alamiah sekaligus mendudukkan keluarga sebagai basis utama dan akar bagi pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan ke arah negara modern. Dari perspektif ekonomi gagasan Smith sekalipun terkesan kontradiktif dalam melihat peran dan fungsi negara, namun Smith setuju bahwa eksistensi pemerintah dibutuhkan dalam kondisi tertentu guna mengintervensi pasar sepanjang dengan alasan menciptakan stabilitas bagi kemakmuran dan keadilan sosial. Dalam keadaan normal intervensi pemerintah tak diperlukan karena pasar dapat mereleksasi dirinya secara alamiah (laissez faire).  Apapun itu, bahkan sekalipun pandangan Locke (1632-1704) kita anggap lebih memadai sebagai filsuf ekonomi, Smith pada prinsipnya setuju bahwa tangan pemerintah sebagai tangan Tuhan (invisible hand) tetap dibutuhkan manakala terjadi ketidakteraturan yang dapat mendistorsi kepentingan rakyat, termasuk kepentingan ekonomi.

Dari berbagai pandangan politik, sosial dan ekonomi di atas baik yang bersifat optimistik maupun pesimistik terhadap perlunya kehadiran pemerintahan pada akhirnya telah menarik minat kita untuk mempelajari lebih jauh tentang perilaku, organisasi, proses, bentuk, tipe dan sistem pemerintahan yang dapat didekati baik sebagai ilmu pengetahuan maupun praktek dinamis dari unsur-unsur yang membentuk pemerintahan. Inilah alasan ontologis-filsafat mengapa kita membutuhkan dan mempelajari pemerintahan pada tingkat selanjutnya.  Untuk selanjutnya kita coba menguraikan objek materil dan formal ilmu pemerintahan dari sisi epistemologinya.

Menemukan Objek Materil dan Formal dari Sisi Epistemologi

Pemerintah dan pemerintahan pada dasarnya dapat dimaknai dari berbagai perspektif. Sedemikian banyak pemaknaan terhadap pemerintah dan pemerintahan itu ada baiknya kita pilihkan satu pemaknaan yang lebih umum dan sering digunakan oleh para ahli ilmu pemerintahan. Agar mencakup hal yang lebih luas selanjutnya akan lebih banyak digunakan istilah pemerintahan yang dipandang meliputi pula istilah pemerintah di dalamnya. Bila objek materilnya negara, secara konkrit yang menjadi pusat perhatian utamanya adalah pemerintahan. Pertanyaan lebih jauh adalah di dalam unsur pemerintahan itu apakah yang akan menjadi titik perhatian kita, apakah subjeknya, organisasinya, prosesnya, ataukah sistemnya (Finer, 1964). Tentu saja persoalan ini tak dapat disempitkan begitu saja, karena ketika kita memfokuskan pada subyek pemerintahan maka pembicaraan pemerintahan akan terkait dengan perilaku pelaku pemerintahan, yaitu pemimpin dan fenomena kepemimpinannya. Kepemimpinan merupakan fenomena alamiah yang muncul bersamaan dengan eksistensi umat manusia. Artinya di manapun ada pemerintah di sanalah pemimpin akan muncul.  Di sini peran ilmu sosiologi penting dalam menjelaskan sebab, tipe, model, sifat, karakteristik hingga gaya kepemimpinan dalam pemerintahan. Ilmunya dibatasi pada sosiologi pemerintahan dan pada obyeknya yaitu kepemimpinan pemerintahan. Berkaitan dengan organisasi, pusat perhatian utamanya adalah bagaimana bekerjanya organisasi pemerintahan, termasuk bagaimana implikasi atas tindakan-tindakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintahan. Di sini peran ilmu manajemen dan hukum yang dibatasi pada aspek manajemen pemerintahan dengan keseluruhan fungsi dan unsur-unsur yang mengikutinya seperti perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasannya. Pada aspek hukum dibatasi pula pada hukum pemerintahan.  Bila titik perhatian kita berada pada proses pemerintahan itu sendiri, maka hal mana berkaitan dengan relasi antara mereka yang melayani dan yang dilayani, mereka yang memerintah dan yang diperintah, produsen dan konsumen, atau antara penguasa dan mereka yang dikuasai. Konteks ini setidaknya melahirkan peran ilmu administrasi, ekonomi dan politik. Terkait sistem, yang menjadi fokus perhatian kita adalah sistem pemerintahan seperti apakah yang ideal diterapkan pada satu masyarakat.  Hal ini tentu berkenaan dengan peran ilmu politik dan hukum.

Melihat cakupan dan fokus pemerintahan yang cukup luas itu maka posisi pemerintahan sebagai salah satu unsur negara akan sangat bergantung pada konteks apa pemerintahan itu dimaknai, apakah subyeknya, organisasinya, prosesnya, ataukah sistemnya. Demikian pula dari titik manakah cara pandang kita saat melihat setiap obyek dalam cakupan dan fokus pemerintahan itu. Cara pandang inilah yang kita sebut objek formalnya, sementara objek pemerintahan itu sendiri kita sebut sebagai objek materilnya. Bila objek materil pemerintahan itu telah kita pahami dalam empat unsur utama di atas (subjek, organisasi, proses dan sistem), maka objek formalnya akan sangat bergantung pada posisi atau lokasi di mana kita melihat objek materilnya, instrument apa yang kita gunakan, kapan kita melihatnya, serta faktor apakah yang mempengaruhi cara kita melihat obyek materil pemerintahan itu. Guna melihat pemerintahan itu kita tak mungkin hanya terpaku pada salah satu objek materil di atas, dapat saja kita bersentuhan dengan persoalan perilaku kepemimpinan pemerintahan, bagaimana bekerjanya organisasi pemerintahan, bagaimana proses atau hubungan pemerintahan itu terjadi, serta sistem pemerintahan seperti apakah yang adaptif diterapkan pada suatu masyarakat.

Sejauh ini dan pada umumnya unsur penting yang dilihat dari pemerintahan itu adalah prosesnya.  Proses berkaitan dengan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah (hukum), hubungan antara yang melayani dan yang dilayani (administrasi), yang menguasai dan yang dikuasai (politik), atau hubungan antara produsen dan konsumen (ekonomi). Pilihan atas proses mengarahkan penglihatan kita pada aspek-aspek lain seperti subyek, organisasi dan sistem pemerintahan yang tercakup di dalamnya. Menurut Ndraha (2002), proses atau hubungan pemerintahan itu berkaitan dengan relasi antara yang memerintah dan yang diperintah terkait tata kelola kekuasaan dan pelayanan baik jasa publik maupun layanan civil. Tak jauh dengan Wasistiono (2020), relasi antara pemerintah dan mereka yang diperintah berhubungan dengan persoalan penggunaan kewenangan serta pelayanan. Pandangan Ndraha dengan mengaitkan konsep kekuasaan pada relasi kedua kutub di atas tampak lebih luas selain aspek ekonomi dan sosial yang kemudian menjadi kerangka pikir pengembangan nilai ilmu pemerintahan paradigma baru (kybernologi). Ndraha menggambarkan hal itu lewat diagram sederhana sebagai satu hubungan yang kuat dan saling bergantung antara subkultur kekuasaan (SKK), subkultur ekonomi (SKE), dan subkultur sosial (SKS). Diagram hubungan antar subkultur menunjukkan nilai pemerintahan menjadi lebih luas dan kompleks. Luas karena cakupannya berkaitan dengan alasan kehadiran pemerintahan sejak bernama mahluk Tuhan hingga berakhir pada realitas manusia sebagai warga negara dari sistem sosial tertinggi. Kompleks, karena di dalam realitasnya pemerintahan itu berhubungan dengan semua urusan manusia dari lahir sampai mati yang menjadi tanggungjawabnya termasuk aktivitas organisasi tertingginya, negara. Konteks ini telah menempatkan posisi pemerintahan tidak saja sebagaimana kerangka pikir di atas, juga pada level tertinggi dari ontologi pemerintahan.

Dalam pada itu pandangan Wasistiono melihat hubungan pemerintahan dalam cakupan yang lebih sempit, yaitu soal tata kelola kewenangan dan pelayanan masyarakat.  Tata kelola kewenangan berkaitan dengan aspek kekuasaan yang bersifat formal (authority), atau dapat diartikan sebagai konsep kekuasaan yang pada sisi praktikal disebut dengan tugas pokok dan fungsi pejabatnya, atau dalam istilah lain disebut dengan urusan pada institusinya. Dalam perspektif hukum, wewenang melekat pada person (pejabatnya), sedangkan kewenangan melekat pada institusi. Keduanya dapat digunakan berdasarkan batasan waktu, teritorial, dan cakupan pelayanan. Dalam hal penggunaan wewenang tak dapat melampaui, mencampur-adukkan, membiarkan, termasuk bersikap sewenang-wenang. Jika boleh disederhanakan hal ini berkaitan dengan bagaimana wewenang atau tugas dan fungsi yang melekat pada setiap pelaku pemerintahan (subjek) dapat digunakan, termasuk bagaimana kewenangan atau urusan yang melekat pada institusi itu dapat dijalankan sesuai aturan untuk mencapai tujuan. Pada aspek pelayanan berkaitan dengan bagaimana pelayanan itu dapat dilaksanakan melalui prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (efisien dan efektif). Pandangan ini setidaknya lebih mempersempit relasi pemerintahan dan memaksa kita pada peran ilmu hukum dan administrasi pemerintahan. Kedua pandangan di atas tentu saja dapat dikanalisasi dengan menempatkan gagasan Ndraha pada kajian ilmu pemerintahan yang bersifat akademik di level sarjana, magister dan doktoral. Sementara pandangan Wasistiono dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pemerintahan terapan di tingkat vokasi, profesi, dan pasca terapan pemerintahan.

Pada aras epistemologi ilmu pengetahuan, upaya menemu-kenali obyek baik sepintas maupun sepanjang masa lazim dilakukan lewat metodologi ilmu dan metodologi penelitian. Titik point yang pertama berkaitan dengan upaya memahami materi (objek materi) lewat kacamata formal (objek formal).  Obyek materi boleh sama sebagaimana kita memandang negara sebagai kumpulan padat atas variabel pemerintah, rakyat, wilayah dan kedaulatan (Hamdi, 2020). Semakin lengkap konsep yang digunakan, semakin mandiri dan jelas faktor pembeda suatu ilmu di hadapan ilmu lain. Bagi ilmu pengetahuan yang masih belia seperti ilmu pemerintahan, diakui konsep-konsep tertentu mesti dipinjam-pakai dari ilmu pengetahuan lain lewat transfusi, pencangkokan dan okulasi interdisiplin, antardisiplin hingga multidisiplin. Dalam masa tertentu, hasil hybridized disciplin tersebut melahirkan disiplin baru dalam rumpun yang sama. Kybernologi misalnya, harus diakui adalah disiplin baru yang dibangun di atas paradigma subkultur kekuasaan, ekonomi dan sosial dalam taksonomi rumpun ilmu sosial. Walau bila dirunut secara historiografi termasuk ilmu tua yang mengalami normal science pasca turbulensi reformasi.

Dalam upaya memandirikan ilmu pemerintahan tentu saja diperlukan berbagai cara (metodologi) agar konsep-konsep pemerintahan dapat lebih mudah dipahami baik sebagai sains (akademik), maupun sebagai terapan pemerintahan (appliyed). Kegagalan para pembelajar memahami metodogi ilmu pemerintahan mengakibatkan kaburnya konsep-konsep pemerintahan yang dianalisis pada kajian literatur.  Kebuntuan ini membuat pengkaji ilmu pemerintahan terjebak pada kubangan kajian asal-usul ilmu pemerintahan, bukan merujuk pada konsep atau teori pokok dalam ilmu pemerintahan, atau setidaknya hasil transfusi, pencangkokan, okulasi, asimilasi, adaptasi, bahkan hibridisasi dari spesies lain pada rumpun ilmu sosial. Kenyataan ini menjadikan pembelajar ilmu pemerintahan di level doktoral khususnya selain gagal paham atas konsep-konsep ilmu pemerintahan, juga gagal mengontribusikan hasil risetnya guna memperkuat body of knowledge ilmu pemerintahan. Mirisnya lagi kalau pembimbing dan yang dibimbing sama-sama berada dalam labirin gelap Jendela Johari, kemungkinan kita sedang menuju kesesatan yang nyata. Di dalam jalan panjang memahami ilmu pemerintahan itu, Prof. Taliziduhu Ndraha telah menuntun kita lewat bukunya, Metodologi Ilmu Pemerintahan (2010) dan Metodologi Pemerintahan Indonesia (1983). Buku pertama bersifat konseptual teoritik, yang kedua lebih pada upaya mendekatkan kita dalam memahami pemerintahan Indonesia secara konseptual-praktikal.

Guna melahirkan konsep-konsep baru dalam ranah ilmu pemerintahan kita membutuhkan metodologi penelitian sosial. Produk penting dari hasil penelitian itu adalah apa yang kita istilahkan invention dan novelty. Invention diharapkan mampu melahirkan konsep baru yang akan digunakan secara mandiri sekaligus pembeda bagi ilmu pemerintahan di hadapan ilmu pengetahuan lain. Demikian pula novelty, sebuah produk hasil modifikasi atau hibridisasi yang dapat memperkuat disiplin ilmu pemerintahan dalam performa body of knowledge-nya. Karena itu, menjadi penting bagi pembelajar ilmu pemerintahan untuk memahami metodologi penelitian agar output yang dicapai tidak sekedar memaksakan hibridisasi dengan mencantolkan nama peneliti dalam akronim model-konsep-teori sebagai novelty. Hal ini sama halnya dengan pemerkosaan telanjang terhadap konsep maupun teori baku dalam ilmu-ilmu sosial.

Pilihan metodologi penelitian dalam ilmu sosial (termasuk ilmu pemerintahan) dapat menggunakan pendekatan kuantitatif, kualitatif atau mixed method (Bungin, 2019). Pilihan pertama bila populasinya bersifat meluas, cenderung homogen dan karena itu dilakukan pengambilan sampel untuk disimpulkan lewat induksi. Inilah generalisasi. Kegunaannya untuk melihat trend yang sedang berlangsung, sifatnya relatif tergantung ruang dan waktu. Dewasa ini perilaku calon pemimpin dan basis konstituen dapat diukur pada skala tertentu lewat survei quick qount.  Metode penelitian ini sifatnya mengukur, sumber pemikirnya Aristoteles, berkembang di Inggris dan Perancis, aliran filsafatnya behavioralisme, empirisme, naturalisme, dan saintisisme. Pemikiran positivistik ini dikembangkan oleh Auguste Comte untuk melihat realitas sesaat sehingga dapat dilakukan intervensi.  Sebaliknya, pilihan kedua bila obyeknya spesifik, khas, heterogen, dan kasuistik. Hasil simpulnya tanpa generalisasi. Penelitian dengan metode ini berusaha untuk mencapai kepuasaan (satisfaction), keberartian (meaningful), kedalaman (interdepth), dan keutuhan obyek (holistic). Metode penelitian kualitatif yang berbasis pada cara pikir Plato merupakan antitesis dari cara pikir posivistik yang dikembangkan Hegel di Jerman. Talizi menyarankan agar para pembelajar di bidang pemerintahan menggunakan metode kualitatif dengan sejumlah alasan, satu diantaranya agar kita sebagai pemerintah benar-benar mampu menangkap dan merasakan langsung apa yang menjadi kemauan masyarakat, bukan sekedar laporan hasil sampling. Selain itu model penelitian yang mesti dikembangkan pada level terapan adalah evidance base dengan realitas empirik sebagai kasus utama (Purwo Santoso,2020). Sementara bila kita ingin mengembangkan sains akademiknya maka penelitian dasar (grounded research) menjadi relevan untuk menemukan dan memperkaya teori pemerintahan sebagaimana saran Utang Suwaryo (2020).  Perlu diketahui bahwa konsep-konsep yang dipinjam pakai antar bidang ilmu seperti makhluk, manusia, individu, rakyat, penduduk, masyarakat, bangsa dan negara tidaklah menjadi penanda yang ketat dewasa ini (borderline). Akhirnya, pilihan terhadap salah satu metode atau campuran keduanya sangat bergantung pada tujuan peneliti terhadap obyek, apa yang ingin dicapai, serta bagaimana ruang-lingkupnya, bukan berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan seperti strata doktor di pusat pemerintahan, magister di provinsi, sarjana di kabupaten/kota, diploma di kecamatan dan desa.

Salah satu pertanyaan penting yang sering diajukan Prof. Talizi adalah apakah judul penelitian para pembelajar telah mendarat dalam bidang kajian pemerintahan? Pertanyaan ini sesungguhnya bertalian dengan upaya membatasi cakupan yang menjadi fokus perhatian ilmu pemerintahan. Bila fokus materil dalam pemerintahan itu berkaitan dengan subyek, organisasi, proses dan sistem, maka yang penting mesti diingat bahwa ketika kita memfokuskan pilihan pada subkajian subjek (pelaku pemerintahan), semestinya dengan serta-merta dapat dikonstruksi hubungan antara pelaku pemerintahan misalnya kepala daerah dengan masyarakatnya (yang memerintah dengan yang diperintah). Bila kita memilih subkajian dalam hal ini adalah organisasi pemerintahan, sejogjanya terhubung dengan masyarakat atau organisasi masyarakat itu sendiri. Demikian pula bila pilihan kita pada proses dan sistem pemerintahan, selalu saja dikonstruksikan ke dalam relasi antara proses pelayanan pemerintah dengan masyarakat, atau bagaimana bekerjanya sistem pemerintahan itu pada masyarakat.  Jadi di dalam setiap penelitian yang akan dilakukan oleh para pembelajar selalu saja terdapat dua variabel minimal yang mendeskripsikan relasi antara yang memerintah dan yang diperintah pada obyek materil pemerintahan itu sendiri, yaitu subyek, institusi, proses dan sistemnya. Soal cara pandang (obyek formal) sangat bergantung pada pembelajar masing-masing. Bagaimana dengan penelitian deskriptif satu variabel misalnya? Penelitian model ini bukan tak dibolehkan, namun kurang konsisten dengan frame work dan core utama ilmu pemerintahan, yaitu suatu relasi antara yang memerintah dan yang diperintah pada berbagai konteks sehingga memungkinkan posisinya yang dapat berubah-ubah baik vertikal, horisontal, hirarkhis dan fungsional. Kapan dan di mana posisi mereka yang memerintah dan yang diperintah sekali lagi bergantung konteks hubungan apa yang telah dan sedang dibangun.

Merumuskan Pokok-Pokok Aksiologi Ilmu Pemerintahan

Di atas telah digambarkan secara singkat alasan yang memungkinkan pemerintahan hadir, demikian pula alasan mengapa semestinya pemerintah dibutuhkan bahkan dipelajari baik sebagai sains maupun praktek sehari-hari. Guna memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang fenomena pemerintahan itu maka dibutuhkan cara untuk mempelajarinya (metodologi ilmu pemerintahan), dan bagaimana cara menangkap realitas pemerintahan agar kita dapat memecahkan masalah baik pada mereka yang memerintah, terlebih lagi terhadap mereka yang diperintah (metodologi penelitian pemerintahan). Pada level aksiologik bagaimana menurunkan keduanya ke dalam bahan ajar (didaktik) termasuk bagaimana metodologi pengajarannya (metodik). Guna merumuskan pokok-pokok didaktiknya pada kurikulum sebaiknya kita kembali pada dua bagian penting sebelumnya yaitu cakupan ontologi dan epistemologi ilmu pemerintahan.  Sedangkan aspek metodiknya akan mengikuti apakah cukup dipelajari lewat pendekatan akademik murni ataukah perlu diikuti dengan pola penerapannya baik langsung atau terpisah. Catatan selanjutnya setidaknya berpijak pada tiga catatan kunci yaitu Prof. Purwo Santoso, Prof. Tjahya Supriatna, dan Dr. Halilul Khairi.

Untuk memahami ontologi ilmu pemerintahan tidak ada jalan lain kecuali dimulai dengan ilmu filsafat.  Pendekatan filsafat akan membuka cakrawala pembelajar pemerintahan menjadi lebih luas, utuh dan komprehensif. Dalam kaitan dengan bermulanya pemerintahan oleh Tuhan pada mahluknya suka tidak suka akan memaksa kita untuk mempelajari fenomena umum pemerintahan melalui pengetahuan agama (teologi pemerintahan), etika dan ekologi pemerintahan. Proses evolusi pemerintahan dari titik spiritual hingga berbentuk realitas pemerintahan modern baik perilaku, organisasi, proses dan sistemnya tentu saja menghadirkan kebutuhan kita untuk mempelajari unsur-unsurnya secara lebih mendalam.  Dalam hubungan itu kita dapat melakukan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu seraya mengidentifikasi pengetahuan berdasarkan sains murni dan terapan. Sains murni diperlukan untuk mengisi aspek kognisi selaku kompas, sementara terapan untuk melengkapi pembentukan keahlian dalam menjalankan pemerintahan (psikomotorik) ditambah pembentukan sikap kepemimpinan sehingga dapat dioperasikan secara utuh di lapangan pemerintahan. Sedemikian banyaknya pengetahuan yang mesti dipelajari oleh seorang pembelajar pemerintahan sehingga perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan inti, dasar dan penunjang. Pengetahuan inti tentu saja berhubungan dengan kerangka pikir awalnya semisal ilmu politik, ekonomi dan sosial pada basis filsafat dan sains kybernologi.  Pada ranah pratik diperlukan dukungan penuh ilmu politik, administrasi, hukum, dan manajemen.  Pengetahuan dasar berkaitan dengan basis pengetahuan untuk memberi fundamen bagi pengembangan ilmu intinya, misalnya filsafat, agama, dan bahasa. Sedangkan pengetahuan penunjang dibutuhkan untuk melengkapi pengetahun inti agar secara teknis dapat dijalankan dengan baik.

Pengetahuan terhadap subyek dalam pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan apa dan mengapa pemerintah serta pemerintahan itu, tetapi berkaitan pula dengan apakah keahlian yang dibutuhkan dalam memerintah di lapangan, termasuk sikap dan perilaku seperti apakah yang dapat diterima dalam masyarakat dalam proses interaksi. Di sini berhubungan dengan ilmu kepemimpinan, manajemen, sosiologi, psikologi dan antropologi baik sains maupun terapan. Contoh lain pengetahuan terhadap organisasi pemerintahan dan proses bekerjanya membutuhkan sekurang-kurangnya ilmu manajemen, administrasi, perkantoran, psikologi, ekologi, kinerja, dan sumber daya. Dalam hal proses pemerintahan berkenaan dengan ilmu pengetahuan tentang pelayanan, hak dan kewajiban, sistem politik dan pemerintahan, sistem hukum, prinsip dan dasar tata kelola pemerintahan yang baik, serta ekologi pemerintahan. Pada sistem pemerintahan setidaknya kita membutuhkan ilmu pengetahuan tentang perbandingan dan sistem/politik pemerintahan, kinerja pemerintahan, output, outcome, benefit, dan impact dari bekerjanya sistem pemerintahan.  Semua ilmu pengetahuan tersebut secara didaktif dilengkapi dengan bahan ajar praktik dan praktikum guna menghasilkan tidak saja pengetahuan kognitif juga psikomotorik.  Lebih dari itu pembentukan karakter sesuai tujuan instruksional umum dan khusus merupakan upaya guna mewujudkan profile lulusan yang ditetapkan melalui visi dan misi organisasi pembelajaran seperti IPDN (Supriatna, 2020).

Visi pendidikan di IPDN pada dasarnya untuk menghasilkan profile kader pemerintahan yang tidak saja melayani sebagai bagian dari aparatur sipil negara dalam birokrasi, juga ilmuwan dalam bidang pemerintahan. Menurut Joseph sebagaimana dikutip Karnavian (2020), jika kebijakan mengecualikan pengetahuan hanya akan melahirkan peruntungan nasib (gambler), seterusnya pengetahuan tanpa policy action (tindakan), hanya melahirkan pengetahuan semata.   Guna mewujudkan hal itu maka pembentukan kader pemerintahan yang khas sesuai kebutuhan Indonesia mesti didesain melalui kurikulum yang tepat. Masalahnya kita agak kesulitan untuk membedakan mana kebutuhan akan sarjana pemerintahan dan mana kebutuhan akan sarjana terapan pemerintahan di lapangan birokrasi (Halilul, 2020). Keduanya mencair ketika berhadapan dengan setiap masalah, apalagi ketentuan normatif tak secara tegas menyatakan hal itu. Dalam faktanya birokrasi pemerintahan itu membutuhkan pemikiran dalam bentuk konsep dan narasi argumentatif sebelum diimplementasikan lebih jauh. Apalagi setiap masalah dewasa ini mesti didekati dan diselesaikan melalui berbagai pendekatan disiplin ilmu. Alasan inilah sehingga kita membutuhkan sejumlah program studi baik sains dan terapan melalui program akademik, vokasi, profesi dan pendidikan lanjutan (pasca sarjana dan terapan). 

Pengembangan didaktif lewat berbagai pilihan tersebut membutuhkan metode yang berbeda-beda sesuai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah selaku owner dan masyarakat birokrasi selaku pemetik manfaat dari pemerintahan.  Hasil evaluasi pada sejumlah stakeholder alumni maupun non-alumni menunjukkan bahwa kebutuhan akan kader pemerintahan yang bersifat terapan selain memuaskan juga sangat dibutuhkan, namun tidak sedikit yang mengharapkan agar laju kognisi mesti ditingkatkan guna menghadapi globalisasi yang semakin ketat (Agus Harahap, 2019).  Petunjuk ini lebih jauh dibaca bahwa sekalipun kita tetap memproduk kader pemerintahan yang lebih banyak menerapkan ilmu pemerintahan, tak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan pemikiran di bidang pemerintahan juga diperlukan guna menjawab tantangan ke depan yang semakin abstrak dan tak terbatas. Di sinilah perlunya program akademik baik di tingkat sarjana, magister maupun doktoral. Pengetahuan di level doktoral lebih dimaksudkan untuk menyiapkan kepemimpinan pemerintahan yang memiliki visi pemerintahan luas sebagaimana kata Nurcholis Madjid (1999), semakin abstrak semakin pemimpin semakin teknis semakin pekerja-birokrat. Jadi metode yang digunakan dalam hal pembentukan insan pemerintahan akademik akan relatif berbeda dengan metode pembentukan kader pemerintahan yang bersifat terapan. Kurikulumnya akan sedikit berbeda sehingga dibutuhkan perbandingan ke berbagai negara yang telah menerapkan hal ini secara baik seperti ENA di Perancis.

Jika simposium pertama ilmu pemerintahan mencoba menemukan jati dirinya, selanjutnya mengembangkan model dan orientasi kepemimpinan bahari, lalu mengalami metamorfosa kearah ilmu pemerintahan berparadigma baru (kybernologi), maka simposium tahun ini ilmu pemerintahan setidaknya mencoba menempatkan kembali posisinya yang khas dari hulu hingga hilir. Di hulu kita dapat memahami kembali perkembangan ilmu pemerintahan kendatipun tak banyak yang dapat diharapkan dalam sejumlah makalah yang bahkan mengalami pergantian judul dipenghujung simposium. Namun setidaknya dapat dikatakan bahwa secara historis ilmu pemerintahan yang berkembang di Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon tak banyak mengalami perkembangan siginifkan. Di Amerika lewat serial The Science of Government mengalami kemandekan hingga 1778. Sementara perkembangan ilmu pemerintahan di Prusia (Jerman) juga mengalami stagnasi. Di negara-negara Anglo-Saxon ilmu pemerintahan tampaknya mengalami peleburan kearah politik, hukum dan administrasi. Sama halnya ilmu hukum, ilmu pemerintahan di Indonesia mendapatkan pengaruh kuat sejak era Romawi ke Jerman, Jerman ke Perancis, Perancis ke Belanda, Belanda ke Indonesia. Di hilir, ilmu pemerintahan mendarat dalam dua kelas yang berbeda, kelas pertama dibawah subordinasi ilmu politik dan diajarkan diberbagai perguruan tinggi umum (fakultas ilmu sosial dan ilmu politik). Kelas kedua mendarat secara mandiri sebagai ilmu pemerintahan terapan yang diajarkan di sekolah kedinasan Pamongpraja sejak OSVIA, MOSVIA, KDC, APDN, STPDN dan IPDN. Sementara ilmu pemerintahan sebagai sains diajarkan di Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) sejak tahun 1972.  Dalam masa itu ilmu pemerintahan tidak saja berbasis politik, juga mengalami kemandirian sebagai studi ilmu pemerintahan mandiri lewat kerjasama dengan Universitas Padjadjaran (2002-2012). Harus diakui bahwa pasca kerjasama tersebut ilmu pemerintahan dengan kekhasannya mengalami stagnasi oleh sebab eksternal dan internal. Eksternal, kebijakan pemerintahan melalui Kemenristekdikti tak memberi ruang yang cukup untuk mengembangkan ilmu pemerintahan sebagai sains. Sementara Unpadj dan perguruan tinggi lain kembali kedalam studi pemerintahan berbasis politik, hukum dan administrasi. IPDN sendiri secara internal kembali ke ilmu pemerintahan terapan baik di tingkat diploma, profesi dan pasca sarjana. Dua masalah tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi IPDN dalam mengembangkan ilmu pemerintahan bertaraf sains dimasa akan datang. Kedepan diperlukan kerjasama untuk mengembangkan inang kybernologi sekaligus inkubator pengembangan ilmu pemerintahan diberbagai perguruan tinggi selain upaya keras IPDN dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik dibidang ilmu pemerintahan, konversi kitab kybernologi, perubahan orientasi pendidikan pascasarjana yang lebih menekankan mutu dibanding jumlah, serta perlunya reformasi kepengurusan lembaga keilmuan masyarakat seperti Masyarakat Kybernologi Indonesia (MKI).

Referensi: 

Averus, Ahmad & Muhadam Labolo, 2017. Kepamongprajaan di Indonesia, Ghalia, Jakarta

Almond, G.A dan Coleman, J.S, 1960, The Politics of the Developing Countries, Pricenton, NJ

Blakeslee, SV, 1876. Archeology, New York and San Fransisco, Roman Company

Easton, D, 1965. A System Analysis of Political Life, New York

Finer. S.E, 1974. Comparative Government, Hard-mondsworth

Friedman, R. B, 1973. On the Concept of Authority in Political Phylosophy, dalam R.E Flathman (ed) Concept in Social in Political Phylosophy, New York.

Hamdi, Muchlis, 2005. Bunga Rampai Pemerintahan, Yarsif Watampone, Jakarta

Hamdi, Muchlis, 2020. Problematika Perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia, Makalah, Jatinangor

Hobbes, Thomas, 1996. Leviathan, Revised Student Edition, Cambridge University Press.

Iver, Mc, 1947. The Web of Government (terj jilid 1 & 2), New York, The Macmillian Company.

Iver, Mc, 1950. The Modern State (terj), RM. Publisher London; Oxford University Press.

Khairi, Halilul, 2020. Posisi IPDN Dalam Pengembangan Ilmu Pemerintahan, Antara Keilmuan dan Terapan, Makalah, Jatinangor.

Kooiman, J, 1993. Modern Governance; New Government-Society Relation, London

Labolo, Muhadam, 2020. Memosisikan Mahakarya Kybernologi sebagai Ilmu Pemerintahan Berkarakter Indonesia, Makalah, Jatinangor

Labolo, Muhadam dkk, 2008. Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan, Bayu Media, Jogjakarta.

----------------------------, 2015. Dialektika Ilmu Pemerintahan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

----------------------------, 2018. Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Press, Jakarta

Leontine E Visser dkk, 2008. Bakti Pamongpraja Papua di Era Transisi Kekuasaan, Kompas, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan, SCC, Tangerang

-----------------------, 2002. Kybernologi I & II, SCC, Tangerang.

-----------------------, 1988. Metodologi Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara, Jakarta

Oetang, Suwaryo, 2020. Perkembangan Ilmu Pemerintahan Kontemporer di Indonesia, Makalah, Jatinangor

Rasyid, Ryaas, 1999. Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etik. Yarsif Watampone, Jakarta

Roosevelt, Clinton, 1841. Natural Law, New York by Dean Treevet

Santoso, Purwo, 2020. Perkembangan Ilmu Pemerintahan di Indonesia antara Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon, Makalah, Jatinangor

Supriatna, Tjahya, 2020. Sejarah Perkembangan Teori dan Terapan Ilmu Pemerintahan di Indonesia, Makalah, Jatinangor

Van der Wal, 2001. Kenang-Kenangan Pangreh Praja Belanda Antara Tahun 1920-1942, Djambatan, Jakarta

Wasistiono, Sadu, 2020. Muscle Ilmu Pemerintahan Berkarakter Indonesia dari Hulu sampai Hilir, Makalah, Jatinangor

Weber, M, 1978. Economy and Society, 2 Vols,ed. G Roth and C Wittich, Berkeley, CA

Wasistiono, Sadu, 2018. Perkembangan Ilmu Pemerintahan, IPDN Press, Jatinangor.

World Bank, 1992. Governance and Development, Washington, DC

Yunanto, Sutoro Eko, 2020. Ilmu Pemerintahan, Anti Politik, Lupa Pada Hukum, Enggan Pada Administrasi, Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Governability, Vol.1, No.1 Juni, Jogjakarta