Jumat, 29 Mei 2020

Mengembalikan Marwah Kemendagri, Sebuah Respon Akademik

Oleh. Muhadam Labolo

Sebuah Webinar dengan headline Merekonstruksi Marwah Kemendagri yang dilaksanakan BPSDM rasanya memberi magnet yang kuat untuk direspon secara akademik. Saya meraba dialektika itu lahir karena urusan dan eksistensi kemendagri dalam 10 tahun terakhir seakan mengalami pergeseran. Visinya terasa melemah, sebagian urusannya berpencaran ke instansi lain, desa misalnya. Eksistensinya yang selama ini didukung oleh UU 39/2008 sebagai salah satu Triumvirat seperti terdistorsi di kelas kesekian bahkan portofolio, termasuk masa depan IPDN. 

Menurut saya, ada baiknya kita pahami akar kemunculan Kemendagri sebagai kementrian induk (babon) sekaligus satu diantara Triumvirat yang disebut eksplisit dalam undang-undang tersebut. Secara faktual departemen of home affairs dihampir semua negara tetap eksis. Agar rujukan norma tersebut memiliki basis akademis, ide Thomas Hobes, Jhon Lock, Montesque, Imanuel Kant, Van Vollen Hoven, dan Logemann menjadi spirit dalam artikel pendek ini. Dialektika gagasan mereka pada dasarnya telah mendorong terciptanya negara absolut beserta variannya (termasuk negara kesatuan sentralistik) seperti kemunculannya di Romawi, Perancis, Belanda, bahkan Indonesia. Dalam konteks Indonesia, sejak 1999 kita bergeser dari bentuk negara kesatuan sentralistik ke bentuk negara kesatuan desentralistik. Sebagian menyatakan beraroma federalisme. Demikian pula pada sistem pemerintahan, corak presidensial namun berasa parlementarialisme. 

Kembali ke konsep Hobes diatas, kepadatan kekuasaan pada eksekutif sebelum dikiritik Locke dan generasi setelahnya melahirkan kekuasaan sentralistik. Sentralisasi kekuasaan pada satu negara lazim dilaksanakan konkrit oleh pemerintahan dalam negaranya. Negara dalam konsep kita adalah negeri, yaitu urusan pribumi dan semua aktivitas didalamnya. Jadi konsep kementrian dalam negara itu sesungguhnya adalah kementrian dalam negeri (Suryaningrat, 1999). Jadi sumber urusan asalnya hanya satu, yaitu urusan dalam negara. Jika pun dipersoalkan apakah urusan luar negeri adalah urusan dalam negeri juga? Jawabannya jelas Ya, sebab urusan luar negeri itu pada dasarnya adalah urusan dalam negara yang dikerjakan diluar negeri. Apakah urusan pertahanan adalah juga urusan dalam negara? Menurut asbabun nuzul juga iya, sebab urusan pertahanan adalah urusan dalam negeri yang dilakukan dengan cara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari ancaman luar. Ancaman dari dalam menjadi urusan kepolisian, ancaman luar adalah urusan militer sebagai konsekuensi mencegah gejala homo homini lupus maupun bellum omnium contra omnes (lihat Hobes dalam Leviathan, 1651). 

Berkaitan dengan itu, dan memahami perkembangan dewasa ini, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah apakah yang diurus kemendagri dewasa ini? Menurut Logemann (1954) bahwa semua urusan itu pada hakekatnya adalah urusan pemerintahan umum (algemene bestuur). Urusan pemerintahan umum dalam arti luas adalah semua urusan yang dilaksanakan menurut cabang kekuasaan Montesque & Imanuel Kant, yaitu urusan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Setelah dibagi secara horisontal maka tersisalah urusan eksekutif yang lazim dikerjakan oleh kepala negara/pemerintahan (presiden/PM). Pada level teknis dilaksanakan oleh kementrian dalam negara. Karena paradigma negara bergeser dari nachtstaat ke welfare state (paham negara penjaga malam ke negara sejahtera), maka perkembangan urusan pemerintahan umum yang berada dipundak kementrian dalam negara itu mengalami spesialisasi, diferensiasi, proliferasi dan departementasi. Contoh yang dapat dilihat adalah Kepolisian, Agraria, Bawaslu, Pemilu, dll. 

Pada awalnya semua urusan itu dikerjakan oleh kementrian dalam negara, termasuk pula urusan teknis seprti pertanian, pertahanan, kesehatan, pendidikan dll. Itulah mengapa struktur kementrian dalam negara itu masih menyisakan bibitnya seperti Polisi Pamongpraja (bibit polisi dalam konsep Van Vollen Hoven/ Panca Tantra). Ada BAKD (bibit urusan keuangan), Adminduk (bibit urusan demografi dan KB), PMD (bibit urusan desa di Kemendes), Bangda (bibit urusan Bapenas). Semua itu adalah urusan pemerintahan umum dalam arti luas. Sekarang ini, urusan pemerintahan umum dalam arti sempit yang dikerjakan kementrian dalam negeri itu adalah urusan yang telah dikurangi urusan yang telah dibagi secara horisontal, urusan desentralisasi dan urusan dekonsentrasi (yang bersifat functionale field administration). Inilah urusan pemerintahan umum kementrian dalam negeri (algemen bestuur, Suryaningrat, 1995). 

Lalu apakah visi utama Kemendagri kedepan setelah mengalami banyak diferensiasi urusan mulai dari hanyut ke daerah lewat kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi, maupun terbagi secara horisontal? (Misalnya urusan Pemilu, Polisi, Bawaslu, BNPP, dll). Menurut kybernolog Prof. Taliziduhu Ndraha dalam paper pendeknya, Quo Vadis Kemendagri (2010), Visi Kemendagri kedepan terletak pada dua esensi utama yaitu menjaga kebhinnekaan dan ketunggal-ikaan. Kebhinekaan (keragaman) secara struktural direpresentasikan oleh Dirjend Otda, sedangkan visi ke-ikaan dijaga oleh Dirjend Kesbangpol (PUM). Direktorat lain pada pokoknya adalah komplemen yang awalnya telah mengalami diferensiasi menjadi departemen tersendiri (Keuangan, Bangda, Pemdes dan Adminduk). Jadi, visi pokok yang mesti diusung Kemendagri saat ini adalah menjaga spirit Bhinneka Tunggal Ika. 

Pada konteks kita, apakah instrumen konkrit perekat di tingkat teknis yang menghubungkan pusat dan daerah dalam spirit bhinneka tunggal ika itu? Sy ingin menjawab dengan tegas, IPDN. IPDN sejak awal didesain dengan maksud menjadi perekat vertikal antara central and local government. Dalam peran ideal lain selaku ASN adalah pengintegrasi bangsa (horisontal). Inilah alasan konseptual mengapa eksistensi IPDN dipertahankan selain alasan historis yang dibentuk Soekarno sejak tahun 1956. 

Hemat saya inilah marwah yang mesti dijaga, dikuatkan, direkonstruksi, bahkan ditegaskan kembali sebelum tenggelam dalam urusan sektor yang semakin hegemonic.

Tantangan Paradigma New Normal Bagi Aparatur Pemerintahan


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

Sejak 1962, Thomas Samuel Khun mencatat periode kejatuhan sains dari waktu ke waktu. Einstein menggeser konsep fisika Newton, temuan oksigen oleh Lovoiser menumbangkan ide awal phlogiston, bahkan eksperimen Galileo mengubur mimpi Aristoteles bahwa benda jatuh dengan laju yang sepadan bobotnya. Kritik Khun dalam buku populernya The Structure of Scientific Revolutions menjadi pijakan kuat tentang apa yang kita sebut paradigma, suatu pola dasar dalam pemecahan masalah. Paradigma diasumsikan sebagai pandangan dasar yang menjadi rujukan manusia pada waktu tertentu sebagai satu metode pendekatan (normal science). Inilah sejarah sains yang diawali Auguste Comte tentang positivisme dan Karl Raimund Popper soal falsifikasi hingga disintesis kembali oleh Khun.

Keadaan normal pada waktu tertentu dapat mengalami gejala anomali, satu kondisi dimana paradigma yang selama ini diyakini sebagai metode pemecahan masalah tak cukup compatible menyelesaikan problem yang dihadapi. Dalam batasan lain, anomali adalah suatu kondisi dimana manusia berada dalam keraguan antara ketidak-relaan melepas budaya lama ketika berhadapan dengan budaya baru yang suka atau tidak mesti diterima (Hamdi, 2002). Andai sains-budaya meninggalkan artefak busana yang dirajut sesuai keyakinan sepuluh tahun lalu, kini sesak di perut karena perkembangan nutrisi dan karbohidrat. Ketika kita membuang dan meninggalkan busana tadi, artinya kita sedang memasuki satu fase telanjang yang disebut krisis. Kekosongan pegangan tentang apa yang akan menjadi dasar atau metode dalam menyelesaikan setiap persoalan. Terhadap sifatnya, krisis dapat berlangsung baik secara evolutif maupun revolutif. Khun menegaskan bahwa revolusi itulah yang membawa kita kearah posisi normal kembali (new normal) atau paradigma baru. 

Sebagai theoritical frame work, pemikiran Khun tampaknya dapat dipakai dalam merefleksikan kondisi saat ini, setidaknya revolusi 4.0 yang ditandai internet things dan kecerdasan buatan (artificial intellegence) membawa manusia pada perubahan hidup baru (new normal) sebagaimana konsep paradigma pasca pandemik. Sifat anomali yang kita rasakan dewasa ini ditunjukkan oleh kegagalan sains dalam merespon covid 19. Sejauh ini belum ada tablet antivirus penangkal covid 19 kecuali bertahan dengan cara mengisolasi diri semampu kita. Kini, dalam kepasrahan itu manusia perlahan menaikkan bendera putih sebagai ekspresi untuk tidak menyatakan kalah, menyerah, atau bahkan frustasi #terserah, kecuali mengubah cara pandang terhadap covid 19, berdamai seraya menguji imunitas kolektif lewat seleksi alam (herd imunity).

Krisis pasca pandemik akan mendorong revolusi pada berbagai sektor khususnya kesehatan manusia (medical chek up). Teknologi informasi akan menggantikan fungsi dokter dalam mengidentifikasi panas tubuh hingga sistem jaringan vital manusia sebelum berinteraksi dengan komunitas lain. Mekanisme tukar dalam ekonomi akan berubah menjadi transaksi tanpa uang hingga ke penjual sayur di depan rumah. Kecuali itu, produksi, distribusi dan konsumsi akan benar-benar terukur sesuai kebutuhan saja. Ruang domestik akan menjadi kantor, pusat hiburan, sekaligus rumah ibadah. Eksesnya, semua fasilitas publik, pekerja seni & olah raga, termasuk guru dan dosen yang mengandalkan kerumunan akan menyepi virtual dirumah.

Secara khusus, tentu saja sektor publik akan semakin adaptif dalam memaksimalkan fungsi pelayanan, regulasi, pembangunan dan pemberdayaan. Pada konteks itu eksistensi pemerintahan akan cenderung dipersoalkan, misalnya saja seberapa perlu rantai organisasi pemerintahan dibentuk, berapa banyak personifikasi pemerintah kita butuhkan, dalam fungsi dan tugas seperti apa peran pemerintah dihadirkan ditengah peran subkultur ekonomi dan sosial yang lebih dominan mengambil-alih tugas-tugas pemerintahan. Dengan konsekuensi itu maka desain aparatur pemerintah pasca revolusi menuju new normal sekurang-kurangnya memiliki kemampuan berselancar diatas gelombang digital, globalisasi, dan teknologi informasi disamping kemampuan linguistik yang mencitrakan kesantunan, etika, dan keluhuran budi. Tanpa itu, kita hanya akan memproduk aparatur robot, hampa kemanusiaan, miskin budi, bahkan fakir etika. Inilah sentuhan akhir yang diingatkan Jack Ma sebelum kita memasuki era new normal yang penuh ketidakpastian dan spekulasi.

Mengapa Pamongpraja Dianggap Istimewa?

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

Dimasa Dinasti Han dan Qin berkuasa (206-220/221-206 SM), pola rekrutmen birokrasi dilakukan dengan dua cara, yaitu sumber birokrat berasal dari kalangan istana (political appointments) dan yang berasal dari luar istana. Keluarga raja biasanya mengisi struktur inti dan garis komando. Masa kerjanya seumur hidup, privilage, dididik khusus dan masa kerjanya tergantung kebutuhan Raja. Kelompok kedua direkrut dari luar istana sebagai birokrasi outsider. Birokrasi level dua ini ditentukan batas usia, durasi kerja, profesionalitas, senioritas, gaji, dan kompensasi. Inilah dasar merit system yang dikembangkan saat ini melalui variabel based loyality dan based achievment sampai pada perangkingan (Thoha;2009, Agus;2020).

Pada masa Napoleon Bonaparte berkuasa (1769-1821), dia juga melakukan rekrutmen di birokrasi militer melalui dua model, yaitu mengangkat perwira dari kelompok bangsawan dengan pendidikan istimewa. Mereka duduk di posisi elite sampai batas tertentu. Ketika banyak perwira tewas pasca perang Mesir, Napoleon mengangkat calon perwira baru dari masyarakat biasa untuk mengisi posisi tsb. Inilah posisi kedua yang dapat diangkat dan diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan merit system yang ketat. Ini pula mendorong terbentuknya Akmil diseluruh dunia (Said, 2005).

Di Indonesia, sejak era Kesultanan Hamengkubuwono, birokrasi istana lazim direkrut dalam dua model diatas (1755). Yang pertama ditentukan dan diisi oleh keluarga istana, menjadi Pangrehpraja yang menjembatani relasi antara penguasa dan kaum jelata. Dibagian selanjutnya Sultan dapat mengangkat orang dalam (abdi dalem) yang berasal dari rakyat jelata melalui merit sistem traditional. Inilah cikal bakal yg kita sebut Pamongpraja.  Soekarno mengasimilasikan kembali kedua istilah itu dengan menggeser peran Pangreh menjadi Pamong pada tahun 1956. 

Jadi, kita tidak perlu heran jika terkadang alumni dianggap istimewa, karena kita secara historis dan faktual adalah manifestasi dari bagian dalam birokrasi, mengisi struktur penting, melaksanakan tugas khusus dan istimewa. Bahkan beberapa diantaranya diberikan kepercayaan lebih oleh organisasinya. Organisasi istimewa itu karena melaksanakan tugas pemerintahan umum di Kemendagri yang awalnya menjadi induk semua kementrian. Dapat dimaklumi mengapa nomor induk pegawai (NIP) kemendagri dimasa lalu diberi angka 01, itu indikasi sebagai kementrian pertama dan utama (UU 39/08). 

Menurut saya ini hanya soal konsekuensi, sebagaimana juga Akmil, Akpol, STAN, dan semua pendidikan kedinasan yang mendapatkan perlakuan beda di instansinya masing-masing. Tentu saja mengklarifikasi hal semacam ini diruang publik terkesan membela diri dan arogan, tapi inilah faktanya. Fakta dimana kita adalah abdi dalem yang berada dan ditempatkan pada struktur inti kelas satu, yang suka atau tidak sulit dihindarkan, apalagi disepelekan. Bagi kita, mengutip kata sahabat Ali Bin abi Thalib, jangan ceritakan dirimu kepada siapapun, karena yang mencintaimu tak membutuhkan itu, dan yang membencimu tak akan pernah percaya. Teruslah berkarya yang terbaik.