Perspektif Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo Gouldner dalam Thompson (1967) melihat administrasi dalam dua perspektif utama, yaitu sistem alamiah dan rasionalitas. Alamiah, karena administrasi tumbuh dalam realitas sosial dimana-mana. Rasional, sebab administrasi adalah upaya sadar mencapai tujuan tertentu. Administrasi dalam linguistik latin menunjuk kata ad-ministrare, bermakna to serve, melayani. Kata ministrare berkaitan dengan minister. Akar kata minister mengandung serabut minis, artinya less, kurang. Maknanya, orang yang melayani (servant) memiliki posisi lebih rendah di banding mereka yang dilayani. Jadi konsep administrasi sebetulnya menunjukkan relasi yang melayani dan yang dilayani tak setaraf. Ketidakseimbangan itu menimbulkan disharmoni civil servant dalam pelayanan. Dalam relasi spiritual, konsep ministr y adalah Tuhan yang dilayani (zat tertinggi). Dengan demikian pelayanan bukanlah proses exchange yang didasarkan oleh rasionalitas semata, melainkan supra-rasional (transedental). Disi

Oleh. Muhadam Labolo Tujuan negara bahagia adalah konsep klasik dalam dialektika akademik. Setidaknya dari tinjauan spiritual dan filsafat. Konsep bahagia telah tumbuh lewat perkembangan agama-agama di dunia. Semua kitab suci seperti Zabur (10 SM), Taurat (12 SM), Injil (1 M), dan Quran (17 M) meletakkan tujuan manusia pada kebahagiaan hidup yang hakiki. Bahagia dalam pandangan spiritual tak hanya melulu soal kenikmatan di dunia, juga kebahagiaan di akherat. Disitu masalahnya, abstrak dan privatif. Dari aspek filsafat politik misalnya, setiap manusia pada hakekatnya menginginkan kebahagiaan (Aristoteles,1887). Sebaliknya, semua hal yang merusak dan menciptakan penderitaan penting untuk dihindari. Gagasan itu melahirkan cara pandang  hedonisme yang oleh Aristoteles di kritik dengan segala kelemahannya. Manusia boleh saja menikmati kebahagiaan, namun tak harus lupa diri. Hedonisme mempengaruhi individu untuk memenuhi hasrat mencari kenikmatan apa saja guna memuaskan hidup manusia. Damp

Oleh. Muhadam Labolo Pengadilan Sambo berakhir dengan putusan maksimal, hukuman mati (Selasa, 13 Februari 2023). Hakim tampak memuaskan dahaga publik atas keraguan akhir peradilan panjang pembunuhan Joshua Hutabarat. Keluarga korban, pengacara, jaksa, pengamat hukum, dan sebagian besar masyarakat memperlihatkan apresiasi lewat ekspresi di media sosial. Komentar itu seakan memberi pesan positif pada negara dan perangkat hukumnya. Tapi apakah keadilan tercapai? Tujuan hukum pada dasarnya mencapai keadilan. Keadilan bermakna subjektif, semacam kepuasan atas penyamaan rasa, penghormatan atas hak-hak orang lain, atau memperlakukan seseorang sesuai hak dan kewajibannya. Almarhum dosen saya, Bernardus Luankali suka mengutip keadilan menurut filosof Aristoteles, terhadap hal yang sama diperlakukan sama, dan terhadap hal beda diperlakukan secara berbeda. Keadilan banyak macamnya. Ada keadilan komutatif, distributif, kodrati alam, konvensional, dan perbaikan (restorasi). Dalam kasus Sambo, hakim

(Bahan Simposium III Ilmu Pemerintahan, Fakultas Politik Pemerintahan, 2020) Oleh. Muhadam Labolo Pada setiap generasi, perdebatan tentang eksistensi ilmu pemerintahan selalu berkutat pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Pertanyaan di seputar ontologi misalnya apakah pemerintah dan pemerintahan itu, mengapa manusia membutuhkan pemerintahan, dapatkah manusia hidup tanpa pemerintahan, apakah tujuan pemerintahan itu bahkan dalam bentuknya yang paling kompleks, negara. Bila disederhanakan kita sampai pada soal apakah objek materi dan objek formalnya.  Dari sisi epistemologi berkaitan dengan adakah konsep-konsep pemerintahan itu, dengan cara apa, serta bagaimana ia diteliti. Bila disimplifikasi kita sampai pada dua hal utama, yaitu bagaimanakah metodologi ilmu dan metodologi penelitiannya. Sementara di level aksiologi nya berkenaan dengan bagaimanakah cara pemerintahan itu dipraktik-ajarkan agar mencapai cita tertingginya, kesejahteraan. Kesejahteraan disini lebih dapat

  Oleh. Muhadam Labolo Dalam time series MIPI lewat zoom meeting telah terselenggara empat episode kajian ilmu pemerintahan (Jan-Feb 2023). Empat narasumber dipilih masing-masing membawakan perpektif ilmu pemerintahan dengan aksentuasi hukum, administrasi, manajemen dan politik. Dr. Sutoro Eko (STPMD) membawakan ilmu pemerintahan dengan Madzhab Timoho, Jogja. Dialektika itu untuk melihat sejauh mana perkembangan ilmu pemerintahan dewasa ini. Apa yang telah ditumpah-curahkan sebenarnya tak beda jauh sejak simposium IIP-IPDN tahun 1985, 1995, dan 2020. Pergumulan ilmu pemerintahan tak banyak berubah, selalu saja di cumbu oleh hukum, administrasi, politik dan manajemen (untuk hal ini silahkan dalami kompilasi buku Beberapa Pandangan Dasar Ilmu Pemerintahan, Dialektika Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Pemerintahan Karakteristik Pamongpraja (Labolo dkk, 2018, Ghalia Jakarta). Hal baru mungkin hasil sintesis Sutoro yang sampai pada satu konklusi 5G ( Government, Governing, Governability, G