Minggu, 20 September 2020

Bom Pandemi di Pilkada

 Oleh. Muhadam

Pandemi kali ini tak kunjung melandai. Alih-alih mendatar, angkanya meroket menimbulkan kepanikan dimana-mana, tak terkecuali mereka yang mengambil bagian dalam pesta demokrasi, pemilukada. Kecemasan terburuk kita adalah ketika pesta berubah menjadi puncak bencana. Bukan mustahil, semua area pencoplosan diperkirakan dapat menjadi klaster terbaru hingga mencapai titik ledak bom atom sebagaimana prediksi Qodari (2020). Bila itu bukan spekulasi positivity rate, alamat salah pasti ditujukan ke pelaksana pesta demokrasi sebagai upaya sistemik, terstruktur, masif, dan terencana. 

Demokrasi hanyalah sebuah pilihan sistem. Mekanismenya tersedia sesuai kebutuhan, tinggal ditarik dirak buku, manakah yang lebih efisien dan efektif diterapkan dimasa sulit semacam ini. Apalagi kita kaya akan pengalaman soal praktek demokrasi melebihi negara-negara di Asia Tenggara. Memaksakan pesta ditengah ancaman pandemi sama saja bunuh diri massal. Pesta biasa dengan skala kecil dikampung kita bubarkan, apalagi pesta besar yang melibatkan ribuan bahkan jutaan orang. Itu konyol, pelaksana bisa dituduh pembunuhan berencana. 

Pilihan terbaik menunda kata Jusuf Kalla (2020), apalagi secara normatif perubahan ketiga Perpu 2/2020 pasal 201a membuka peluang tersebut. Kedepan, mekanisme terbaik adalah mempercayakan pilihan pada wakil rakyat sampai dengan situasi pulih. Ini lebih menjawab separoh masalah urgen dibalik ancaman Covid 19 tanpa mesti demokrasi dibajak secara teknis oleh Pamswakarsa atau kembalinya dwifungsi militer ke ruang sosial politik sipil. Kualitas demokrasi tentu saja akan ditentukan oleh partisipasi pemilih, keaktifan parpol, kesediaan peserta, serta kehadiran para pelaksana sekaligus wasit. Bila kontribusi dari semua variabel tersebut tak signifikan, kualitas demokrasi terancam nihil substansi kecuali prosedural semata. Inilah yang dikuatirkan Gus Dur (1999).

Andaipun kita lanjutkan dengan mengedepankan alasan demokrasi, kita justru sedang membunuh hak hidup sebagai esensi fundamental manusia (solus populi suprema lex). Demokrasi memang bukan-satunya pilihan sistem politik terbaik, tetapi ia menawarkan banyak hal termasuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Seburuk apapun sistem, ia bergantung pada manusianya. Sejarah telah memperlihatkan kepada kita, bahwa beragam sistem yang diterapkan sejak dulu hingga kini bergantung pada integritas manusianya. Itulah mengapa tugas pertama para nabi adalah mendidik manusianya sebelum mengkonstruksi sistem terbaik dimasa itu. 

Bila kita percaya bahwa sistem yang buruk akan memaksa orang baik menjadi buruk, atau sistem yang baik akan memaksa orang buruk menjadi baik, maka yang perlu disiapkan adalah manusia berintegritas yang mampu membuat aturan teknisnya. Bilapun manusia dilarang membuat hukum, setidaknya Ia wajib merujuk pada prinsip-prinsip general yang konon berasal dari Tuhan dan hukum kodrati (natural of law). Dengan demikian semua aturan teknis itu juga mengandung perintah Tuhan serta alam semesta.

 

Senin, 07 September 2020

Membumikan Pesan Presiden & Mendagri Bagi Pamongpraja Muda

Oleh. Muhadam

    Wisuda dan Pengukuhan IPDN kali ini unik dan bersejarah. Unik karena dilakukan lewat virtual, bersejarah karena berada dimasa pandemi covid 19 tahun 2020. Keunikan dan sejarah itu tentu mudah mendekam dalam benak angkatan 27, bahkan menjadi semacam penanda disela gurauan mereka, angkatan covid 19 atau angkatan corona. Kita hanya mampu membangun semangat mereka bahwa dalam masa yang penuh kesuraman ini biasanya Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik diantara kalian untuk menjadi pemimpin dimasa mendatang. Sebab pemimpin hebat biasanya lahir dari terjangan gelombang pasang, cuaca ekstrem, dan ramai cobaan, bukan tumbuh dalam keadaan biasa-biasa saja. Setiap pemimpin lazim dikirim Tuhan pada latar alam, sosial, politik dan ekonomi yang terpuruk, lengkap dengan sosok antagonis selaku penguji iman dan pembesar jiwa. Artinya latar sosiologis dan perkara yang sedang dihadapi adalah pengungkit yang sengaja disediakan Tuhan untuk menghidupkan setiap pembaharu pada satu masa. Pada semua contoh itu, kita membutuhkan pengorbanan yang tulus sebagaimana perilaku simbolik Ibrahim dan Ismail yang dapat diarahkan pada pengorbanan masyarakat, bangsa dan negara.

 

   Menyelami Pidato Presiden Jokowi di Istana Bogor tgl 29 Juli 2020, Pamongpraja Muda adalah salah satu penentu reformasi birokrasi, melayani rakyat, serta  memperkokoh pemerintahan. Butir-butir harapan itu seakan mendekatkan tugas Pamongpraja Muda tak kurang beratnya dengan para pembaharu yang pernah diutus Tuhan, memiliki spirit reformasi, pelayan, dan penyatu dalam perbedaan. Tantangan itu tak hanya realitas ancaman pandemi hari-hari ini, juga situasi birokrasi yang tak pernah sepi dari isu kerumitan, kelambanan, ketidak-ringkasan, bahkan penumpukan SOP yang berliku-liku bak labirin. Tantangan itu mesti dijawab lewat perubahan budaya kerja yang tak biasa-biasa saja, tapi lebih dari itu bagaimana menyederhanakan pelayanan birokrasi menjadi simpel dan ringkas pada tingkat implementasinya. Kecepatan layanan menjadi faktor determinan yang menjadi perhatian serius, mereka yang lamban akan dimakan oleh mereka yang cepat (if u slow, u eaten). Bersamaan dengan fakta itu memberi peluang bagi Pamongpraja Muda untuk menunjukkan integritas, loyalitas, kecerdasan, dan ketangkasan. Buah karyanya akan dinikmati oleh masyarakat luas sebagai produk jarlatsuh yang masing-masing mewakili aspek kognitif, psiko dan afeksinya. 

 

      Didalam kerumitan birokrasi itu kita membutuhkan peran kognisi yang cukup. Disinilah tekanan akademik sebagaimana pesan Prof.Tito Karnavian (Mendagri) lewat kutipan Josep S, if theory without policy is for academics, then policy without theory is for gamblers. Catatan tersebut penanda bahwa teori bukanlah sesuatu yang mengawang di langit biru. Kata Fadhilah Putra (2019), teori adalah cermin terjujur dari kenyataan. Tanpa cermin kita tak akan pernah mampu mengenal siapa kita, serta bagaimana orang lain mengenali kita. Sebuah tindakan tanpa teori adalah perbuatan kosong makna dan hampa tujuan, sebab itu teori menjadi penting sebagaimana kata Elinor Ostrom (2015), the power of theory is exactly proporsional to the diversity of situation it can explain. Malangnya, birokrasi kita dipenuhi kebijakan tanpa analisis yang memadai, lebih sering dikendalikan lewat kekuasaan yang bersifat instingtif, tiba masa tiba akal.

 

    Pada titik ini Pamongpraja Muda dan civitas akademik mesti menyadari bahwa analisis kebijakan merupakan aktivitas praktis yang bertujuan memberikan nasihat kebijakan kepada para pengambil kebijakan. Oleh karenanya dia bersifat multi-disipliner, kontekstual, dan berorientasi pada pemecahan masalah (Laswel & Lerner, 1951, Welmer & Vining, 1992). Nasehat kebijakan itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh kita sebagai birokrat maupun diluar institusi pemerintah. Bentuknya dapat berupa naskah akademik, telaahan staf, policy brief, nota dinas, memorandum dsbnya. Dalam relasi itulah aktivitas analisis kebijakan membutuhkan rujukan kuat dari aspek akademik, khususnya kerangka pikir dan metode penelitian kebijakan. Inilah pekerjaan rumah bersama yang mesti diterjemahkan kedalam kurikulum pengajaran dan pelatihan agar karya besar kita dalam memproduk eksekutif civil servant tidak saja memperlihatkan pembeda, juga menjawab tuntutan, tantangan, dan perubahan jaman disetiap kesempatan.

 

     Tugas kita secara keseluruhan ibarat memproduk mobil berkelas Lamborghini massal, didesain khusus sesuai pesanan (user) di pusat dan daerah. Kalau ada cacat di karoseri, knalpot, spion dsbnya adalah hak pengguna untuk complain. Namun secara umum civitas telah berusaha semaksimal mungkin mendesain yang terbaik sesuai standar profile yang ditetapkan. Sebagus apapun lamborghini yang telah diproduk, bila tiba dipengguna birokrasi, biasanya akan lebih variatif, mungkin bertambah asesoris, menjadi ceper, berubah warna dll. Semua tergantung user, tidak pada pabriknya, bergantung penggunanya untuk merawat dan mengembangkannya menjadi semakin berkualitas.  Terlepas itu, pabrik lamborghini tetap bertanggungjawab sekalipun kurang adil jika semua kekurangan produknya dilapangan dialamatkan ke pabriknya. Sebagai bagian dari asosiasi pencetak kader, kita sebagai civitas dan anggota korps Pamongpraja turut bertanggungjawab memelihara dan merawat produk dimaksud.

Kebenaran & Keberanian Sufi

 Oleh. Muhadam

 

Akhir buku Studi Hermeneutika, Kajian Pengantar karya Edi Susanto (2016) dinukilkan sebuah kisah pendek tentang seorang Sultan meminta nasehat pada Sufi. "Katakanlah kepadaku tentang suatu kebenaran wahai Sufi". Jawab Sufi, "mampukah telinga Sultan mendengarkan kebenaran, sebab suara kebenaran melebihi suara petir disiang hari, selaput telinga Sultan bisa terkoyak", jawab sang Sufi. "Apa gunanya sepasang telinga yang tak mampu mendengarkan kebenaran, biarlah selaput telingaku robek, aku tetap ingin mendengarkan suara kebenaran," jawab Sultan. 

 

Beberapa tahun kemudian datanglah sang Sufi ke Istana Sultan. Begitu mendengar kedatangan sang sufi, Sultanpun bergegas ke gerbang istana untuk menjemputnya. Tak lupa turut bersama Sultan, Putra Mahkota, putra tunggal Sultan. Mereka menyalami sang Sufi, "selamat datang, silahkan masuk." "Tunggu dulu, kata Sufi, biar aku memberkati putramu." Lalu Ia menepuk-nepuk kepala sang Putra Mahkota sambil berkata, "kamu akan mati." Seketika itu juga Sultan seperti tidak mempercayai telinganya sendiri. "Apa yang kau katakan Sufi? Untuk inikah kau datang? Untuk mengutuk anakku? Untuk menyumpahinya? Sultan murka, bahkan diantara para mentri ada yang sudah mengeluarkan pedang dari sarungnya. 

 

Dengan tenang sang Sufi berkata, "apa yang kau katakan Sultan? Kau keliru menafsirkan kata-kataku. Untuk apa aku harus mengutuk anakmu, untuk apa aku harus menyumpahimu, aku hanya memberikan satu pernyataan, "kau akan mati." Pernyataanku itu berlaku bagi setiap manusia, bagi setiap mahluk hidup, bukankah yang lahir pasti akan mati. Aku hanya menyampaikan kebenaran, Sultan. Bukankah kau pernah menanyakan hal itu, dan aku datang untuk menyampaikannya, rupanya Sultan belum bisa mendengarkan kebenaran." Sultan tak dapat berkata-kata, seluruh kemarahannya membeku, nyalinya ciut membentuk rasa malu tak terkira. 

 

Kebenaran terkadang seperti obat, pahit untuk ditelan sekalipun bermaksud menyembuhkan. Demikianlah mengapa kekuasaan cenderung alergi terhadap kebenaran. Kebenaran dalam gagasan filosof politik paling dibenci, Machiavelli, berbanding lurus dengan besaran kekuasaan. Semakin besar kuasa semakin besar pula otoritas kebenarannya. Dapat dimaklumi mengapa diantara kita ingin memperbesar kekuasaan, dengan sendirinya klaim kebenaran turut serta. Dalam keseharian betapapun pandirnya seorang penguasa, tetap saja seluruh bawahan akan patuh kepadanya dibanding fatwa kebenaran oleh seorang sufi. Inilah kebenaran relatif karena sebab kekuasaan. Begitu penguasa tumbang kebenaranpun tenggelam bersamanya. 

 

Bagi Sayyidina Abu Bakar ra, khalifah pertama dalam sistem pemerintahan Islam, Ia menilai kekuasaan tak memiliki kewenangan absolut untuk mendefenisikan kebenaran, apalagi menggenggam hak monopoli atas kebenaran. Katanya, jika aku berlaku baik ikuti dan bantulah, sebaliknya bila berlaku buruk, kalian berhak untuk tidak taat. Tidak ada kebenaran mutlak kecuali ditangan Allah Swt. Jika penguasa dianggap melanggar perintah Allah swt maka gugurlah komitmen kesetiaan rakyat kepadanya. Kekuasaan berkewajiban melindungi pihak yang sangat lemah. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, sedangkan kebohongan sebuah pengkhianatan. Kekuasaan diabdikan kepada kebenaran, bukan pada kebohongan.

 

Didalam kehidupan nyata kebenaran sifatnya relatif, bergantung pada peran apa yang dimainkan subjek serta bagaimana objek formalnya. Semakin tinggi peran yang dimainkan semakin besar pula kebenaran atau sekaligus kebohongan yang diproduk. Metodologinya bisa dilakukan lewat berbagai cara termasuk influenzer dan buzzers. Terlepas dari itu pemimpin ideal semestinya bersandar pada yang relatif konstan, bukan yang mudah berubah. Yang konstan biasanya bersifat general, diterima orang banyak, disebut kebenaran umum, sekalipun yang umum belum tentu pula benar. Tapi setidaknya kata Willian Penn, what is wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is still right, even if no one else is doing it. Demikian kata pendiri Negara Bagian Peninsilvania.

Membaca Kontradiksi Pemerintahan

Oleh. Dr. Muhadam Labolo


       Catatan Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Intitute tentang Man of Contradictions-Joko Widodo and The Struggle to Remake Indonesia (Sept 2020), menarik untuk dicermati. Buku setebal 180 halaman itu tidak saja mendeskripsikan keberhasilan Jokowi sebagai Pembuat Mebel menangkap imajinasi bangsa Indonesia, juga kemampuannya bertarung mendamaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Pada konteks pertama Ben menjelaskan bagaimana Jokowi merealisasikan mimpi-mimpi ekonominya, memposisikan dirinya ditengah transisi demokrasi dan otoritarianisme serta pergaulan international. Seluruh modal politik tersebut telah mengantar Jokowi ke putaran selanjutnya sebagai presiden. 

 

     Menariknya, sekalipun makna kontradiksi diintrodusir sebagai hal yang tidak selalu negatif, namun tekanan pada kalimat memudarnya janji-janji politik, pembangunan dinasti politik, serta pelemahan lembaga anti korupsi yang merespon demonstrasi mahasiswa, setidaknya menyempurnakan sisi positif dan negatif kepemimpinan setiap rezim. Meneruskan penilaian Ben, kontradiksi itu pun semakin terlihat ketika ujian pandemi melanda, Ia dianggap tak menghargai pendapat para pakar kesehatan, tak percaya dengan gerakan masyarakat sipil, serta gagal membangun strategi terpadu. Sedemikian kompleks masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, Ben menyimpulkan Jokowi belum mampu mencairkan strategi ditengah kekecewaan sebagian pendukungnya, dan bahkan terjebak sebagai Walikota ditengah Istana. 

 

     Menurut saya, diagnosis Ben seperti dua sisi mata uang yang melengkapi signifikansi uang itu sendiri. Tanpa keduanya uang tak akan bernilai apa-apa. Kepemimpinan dalam pemerintahan pun memiliki wajah yang sama, gambar dan nilai. Sisi gambar menunjukkan estetika yang mencipta popularitas hingga menarik untuk dipilih. Sisi lainnya soal kualitas dari nilai kepemimpinan kita yang dapat melambung atau bahkan terhempas karena kehilangan nilai tukar. Nilai tukar itu menurut Ndraha (2002) terletak pada soal realitas janji yang kemudian membentuk kepercayaan (trust). Tanpa itu kepemimpinan pemerintahan kehilangan makna, kehilangan spirit moralnya, kecuali seonggok artefak mata uang yang dapat dikoleksi atau disimpan di museum.

 

       Gagasan di ranah politik adalah mimpi. Mimpi yang sama oleh Anies, Risma, Ganjar, Ridwan, dan sederet pemimpin daerah sejauh ini. Untuk bermimpi kita tak harus tidur berkepanjangan, kecuali mendengar harapan orang banyak sebagaimana pernah dilakukan Jokowi. Pada tingkat selanjutnya seluruh gagasan itu hanya akan landing bila diterjemahkan dengan baik kedalam rencana konkrit oleh jajaran birokrasi. Disini birokrasi tak bicara mimpi lagi, namun bagaimana merealisasikan mimpi lewat berbagai pilihan strategi. Dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek kedalam aksi program plus kegiatan. Jadi, bila penilaian Ben kita anggap positif pada sisi kualitas dari nilai kepemimpinan pemerintahan, maka tugas seksama kita adalah menemukan birokrasi yang mampu mencairkan mimpi ke desain perencanaan yang tidak saja produktif, juga inovatif dan solutif.

 

   Lebih dari itu, kontradiksi Ben bisa direspon lewat pilihan metodologi pembangunan pemerintahan. Pada lokus selebar Solo, Surabaya, Bandung, dan Makassar misalnya, metode kualitatif lewat pendekatan blusukan efektif untuk mengais harapan publik menjadi adonan kebijakan yang responsif. Sebaliknya, pada populasi yang hampir mencapai 300 juta penduduk, 34 provinsi, 550 kota dan kabupaten, pola pendekatan semacam itu tak cukup efektif menyedot harapan publik kecuali mempercayai kinerja para kepala daerah sebagai sampel. Dalam konteks inilah kualitas  desentralisasi politik dan administrasi menjadi perhatian serius jika kita ingin memastikan semua program dan kegiatan pemerintah berjalan ditingkat terbawah. 

 

    Akhirnya, merenungkan kembali paragraf penutup pidato pengukuhan guru besar Ryaas Rasyid (1997), pemerintahan, seperti yang kita hayati selama ini, adalah sebuah lahan pengabdian sekaligus mengandung peluang dan tantangan (challenging). Ia bukan tempat untuk bersenang-senang, melainkan tempat untuk menyenangkan kebutuhan orang banyak. Sebab itu, siapapun yang berkecimpung didalamnya membuka peluang yang luas untuk berbuat baik sebagaimana harapan di setiap kita tentang hadirnya pemerintahan yang baik.

Relasi Alit & Elit Dalam Politik-Pemerintahan

 Oleh. Dr. Muhadam Labolo

    Mekanisme pilkada langsung pada dasarnya mempermudah imajinasi alit agar berjarak dekat dengan personifikasi elit yang paling dipercaya lewat lembaran kertas suara. Faktanya, rekomendasi partai tak selalu bersenyawa dengan asa publik. Apa yang dibutuhkan seringkali tak muncul dalam daftar pilihan ganda, kecuali hasrat elit partai yang mesti ditelan mentah-mentah. Kolaborasi warna tak jarang telah melunturkan karakter aslinya. Efek warna pada basis konstituen bisa berubah silau, suram atau buta warna. Peluang bagi timses cukup dengan menebar pewarna buatan, money politics. Sisi baiknya, keindahan warna adalah rahmat, itu cukup membahagiakan menurut dogma spiritual. 

 

    Kesenjangan semacam itu pada kenyataannya menyadarkan kita mengapa elit tak pernah merasa bagian dari alit yang populasinya maha banyak dan maha penting. Elit dan alit sama-sama ter-alienasi di sudut arena kompetisi, berlawanan, vis a vis, diametral, berkonflik, bahkan kehilangan kesadaran darimana kelompok mereka bermula. Mereka yang terpilih merasa lunas kontraknya, semua telah atau akan dibayar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, cash and carry, bahkan tak sedikit yang perlu dicicil lewat balutan projek disetiap tahun anggaran.

 

Elit, kebanyakan langgeng dan berdiri kokoh karena kebutuhan materialnya di supplay lewat pajak oleh kaum alit. Tak hanya itu, kepuasan non materinya disuguhi lewat transfer suara agar legitimasinya terjamin di setiap periode. Sementara kaum minoritas kuasa acapkali membutuhkan perlindungan dari kaum elit, kapan dan dimanapun. Artinya, yang satu membutuhkan suara sebagai legalitas proteksi, yang lain membutuhkan kuasa istimewa guna memberi kepastian dalam sistem bernegara. Inilah simbiosis mutualisme antara elit dan alit sepanjang hayat dikandung badan.

 

Dilain waktu, dan agar janji para elit tak hanya indah lewat narasi, dia mesti ditata dalam literasi tertinggi, tekstualitas konstitusi. Disini keseluruhan maksud dan tujuan bernegara disatukan, bahkan diterjemahkan kedalam ruang kebijakan yang nyata oleh pemerintah. Tafsirnya boleh berbeda dan boleh diuji oleh kedua belah pihak lewat mahkamah, asalkan tetap dalam tujuan ideal, kesejahteraan dan kemakmuran kolektif. 

 

Menurut Ndraha (1988), relasi pemerintah dan yang diperintah dibentuk oleh tiga sebab utama, organis, fungsional, dan ideal. Organis karena secara sosiologis pemerintah adalah produk dan bagian integral masyarakat. Paham itu sekaligus merefleksikan kemauan pemerintah adalah cermin utuh atas kemauan masyarakat. Konsekuensinya kehendak pemerintah selayaknya utuh mewakili kehendak publik. Demikian kata filosof Perancis Jean Jacques Rousseau tentang makna kehendak umum (volonte general, 1778).

 

Relasi fungsional terbentuk lewat simbiosis yang menekankan bahwa tanpa kehadiran salah satu kutub dengan sendirinya eksistensi yang lain kehilangan makna. Relasi ini mengakibatkan keduanya hidup untuk saling menguatkan, bukan saling meniadakan, apalagi saling mengancam masa depan satu sama lain. Pemerintahan sesungguhnya adalah pengelolaan hidup bersama (Poelje & Iver). Akhirnya, relasi ideal terjadi disebabkan oleh bertemunya tujuan yang sama lewat konstitusi. Disini, pemerintah terpilih berhak menerjemahkan konstitusi kedalam aktivitas konkrit yang bertujuan memakmurkan kaum alit, bukan malah dibengkokkan bagi kepentingan dirinya sendiri.

Reorientasi Subkultur Ekonomi, Merespon Resesi

 Oleh. Dr. Muhadam Labolo

 

    Kerumitan terbesar bagi semua pengambil kebijakan di dunia hari-hari ini adalah membuka kran ekonomi ataukah menutup celah pandemi. Dilema itu tak hanya menekan psikologi penentu arah kebijakan di pusat, demikian pula di daerah. Pilihan bijaknya melonggarkan sembari mengencangkan. Dua hal yang tak mudah bagi siapapun yang duduk ditampuk pemerintahan, apalagi gejala ekonomi kita menunjukkan ketidak-bugaran pada empat variabel utama, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan pendapatan perkapita. Angka kemiskinan menanjak 26,42 juta jiwa, pengangguran merangkak lebih dari 60 ribu jiwa, ketimpangan gini rasio memperlihatkan 20% menguasai sumber daya, 80% menikmati kerak, sementara pendapatan perkapita melambat 2,97% pada triwulan pertama (BPS, Maret 2020). 

 

    Data sederhana diatas bukanlah hal yang mengejutkan ditengah kekuatiran ekonomi dunia menuju resesi global (Mulyani, 2020). Uniknya, pengalaman atas gejala resesi memperlihatkan bahwa semakin ke puncak (negara) semakin mengkuatirkan dibanding dampak resesi ditingkal lokal. Persis perilaku menggunakan masker, semakin ke udik semakin hilang greget nya, semakin ke kota semakin ketat dan disiplin. Pada turbulensi 1998 resesi tak mudah menghancurkan piranti ekonomi paling kreatif dan bersifat informal di lapis terbawah. Realitas itu menunjukkan kemandirian, tingginya antibody atau bahkan apatis pada sisi yang lain. Buktinya mereka tetap eksis tanpa mesti berpose di media sosial lewat panen ketimun, kacang panjang atau bayam misalnya.

 

Mengatasi ancaman krisis itu menurut Ndraha (2002), orientasi budaya ekonomi kita mesti diubah kedalam tiga prinsip utama, yakni menjual seuntung mungkin, membeli semurah mungkin, dan bagaimana mengelola sumber daya sehemat mungkin. Sebaran kekayaan kita dimanapun tak boleh dijual semurah melepas Indosat atau tambang batubara yang harganya seenaknya dimanipulasi (transfer pricing). Kondisi ini menjadikan kekayaan alam bangsa tak mampu meneteskan kemakmuran bagi orang banyak sebagaimana amanat luhur konstitusi pasal 33 ayat (2) & (3), kecuali segelintir elit yang memiliki akses. Sepanjang tahun kemaren KPK mencatat setidaknya terdapat lebih dari 12 kasus korupsi di sektor tambang minyak, emas, nikel dan sebagainya (Syarief, 2019).

 

Prinsip berikut bahwa kendatipun terdapat kelangkaan pada sejumlah sumber daya,  sedapatnya kita membeli semurah mungkin, bukan sebaliknya. Kasus kelangkaan pangan seperti beras, kedelai, garam, gula, ikan, maupun daging sapi dimasa lalu cukup membuat kita sadar bahwa sumber daya belum maksimal di genjot. Ironisnya ditengah kesuburan tropis itu kita bergantung pangan di negara lain (BPS, 2018). Strategi import tak hanya membunuh potensi domestik, juga menimbulkan jarak daya beli masyarakat, dan lagi-lagi memberi porsi besar bagi para pebisnis kelas kakap, bukan untuk petani dan nelayan.

 

Prinsip terakhir adalah bagaimana mengelola sumber daya sehemat mungkin. Prinsip ini penting tidak saja mengingat keberlangsungan peradaban manusia, juga masa depan generasi Indonesia. Kelangkaan sumber daya dimasa depan dapat mendorong migrasi. Migrasi melahirkan kompetisi. Kompetisi beresiko memicu konflik dalam perebutan sumber daya, apalagi jika dipengaruhi perubahan iklim ekstrem (Ermaya, 2018). Inilah masalah geopolitik yang dapat melahirkan perang perebutan sumber daya hingga membutuhkan strategi pembangunan berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik. Pola-pola aneksasi, amalgamasi, bahkan reklamasi adalah indikasi yang dilakukan oleh sejumlah negara untuk mengokupasi secara perlahan seperti kasus Laut China Selatan.

 

Ditingkat micro-local, pilihan dilematis atas dampak resesi itu patut diantisipasi lewat strategi kebijakan yang lebih prioritas dan fokus dibanding menyebar benih pada banyak sektor yang tak prospektif. Guna menjembatani produk lokal kita dapat memanfaatkan infrastruktur yang tersedia. Agar efisien kita harus berani melakukan restrukturisasi seraya memastikan keberpihakan pada piranti ekonomi terbawah (UKM). Untuk semua upaya keras tadi tentu saja kita membutuhkan kepemimpinan pemerintahan yang tidak semata-mata kuat dan cerdas, tapi mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan lewat kreativitas dan inovasi diluar kebiasaan sehari-hari.

Pamong dan Resiko Pelayanan

 Oleh. Dr. Muhadam Labolo


    Sejak dulu tugas-tugas Pamong mengandung high risk. Hal ini tergambar pada tiga buku terakhir seputar kenangan Pangrehpraja karya SL Van der Wal (2001), Leontine E Visser & Amapon (2008), atau  karya pendek La Ode Budzali tentang Bhakti Pamongpraja di Merauke (2017). Dimasa lalu tantangan terberat Pamong adalah alam liar, tempat mereka pertama kali bertugas. Realitas itu membutuhkan ketahanan mental dan fisik yang tak terkira.  Wal menceritakan bagaimana sulitnya mencapai perkampungan adat di wilayah Sumatera, Sulawesi dan pedalaman Kalimantan (1920-1942). Dengan secarik surat perintah dan pakaian dinas putih cukup membuat penduduk setempat menghormati para ambtenaar. Modal dasar pengetahuan seorang Pamong adalah, pahami sosiologi dan hukum adat, temukan pimpinan tertinggi baik adat maupun agama, lalu selesaikan masalah mereka dgn cara mereka (kearifan lokal). Penyelesaian terbaik diselesaikan dirumah adat dan diterima oleh pihak-pihak yang bertikai. Meski demikian Pamong dapat melayani setiap persoalan dimana saja dan kapan saja. Inilah prinsip dasar hadir dimana saja (omni presence). Untuk kasus tertentu yang sulit ditemukan cara penyelesainnya dapat dimusyawarahkan dengan menerapkan hukum positif. Kesalahan dalam pengambilan keputusan hingga mengakibatkan ketidakadilan & ketidakpuasan diantara individu dan kelompok yang bertikai dapat mengancam nyawa seorang Pamong. 

 

    Di Papua, seperti diungkapkan Leontine dkk, resiko terbesar tidak saja hutan belantara, demikian pula mahluk liar dan hukum adat yang unik dan berbeda-beda. Setiap pertemuan awal menjadi kenangan yang mencekam dan penuh kekuatiran, apalagi jika diserang penyakit ditengah hutan tropis seperti Malaria. Disejumlah wilayah yang sulit ditembus mesti menggunakan guide setempat hingga berhari-hari lamanya. Sakit dan wafat di jalan adalah hal biasa, lebih lagi bila berhadapan dengan suku terasing yang membutuhkan syarat dan negosiasi tertentu hingga diterima bulat-bulat. Hukuman mati bagi anggota suku lain yang tertangkap karena melanggar batas teritorial adalah pemandangan biasa disela-sela kunjungan. Budzali menuturkan pula bagaimana Pamong Muda lulusan STPDN pada generasi pertama bertugas di Merauke mengalami berbagai pengalaman ekstrem. Hebatnya, hampir semua tantangan yang dihadapi mampu diubah menjadi kekuatan yang membanggakan dan mengharukan. Pamong selalu di elu, dipuji, disanjung, bahkan tak sedikit yang dikawin-paksakan dengan maksud menjadi bagian dari anggota suku. Disini Pamong tidak saja memperoleh pengakuan de jure, sekaligus pengakuan de facto.

 

Bila membandingkan pengalaman Pamong dewasa ini, alam relatif tak lagi menjadi tantangan berat meski disebagian wilayah masih terisolir. Tantangan Pamong adalah tingginya tuntutan masyarakat yang berhadapan dengan konsekuensi hukum. Belum lagi jika tuntutan atasan berselang jauh dengan aturan dan nurani. Pamong seringkali menjadi tumbal yang menyiksa nurani. Dalam kasus pelayanan KTP el DST di Kelurahan Grogol Selatan, seorang Pamong dianggap berlebihan memberikan perlakuan dalam pelayanan. Terlepas bahwa kasus tersebut berkaitan dengan gembong besar yang menyita energi negara selama bertahun-tahun, namun sangkaan bagi Pamong yang berlebihan dalam memberikan pelayanan dalam kondisi saat ini rasanya juga berlebihan. Lima tuduhan yang diarahkan sebagai melampaui tugas dan fungsi terkesan dipaksakan agar semua yang bersentuhan dengan pelaku adalah bagian dari konspirasi yang juga dicurigai positif terinfeksi.

 

Apakah sangkaan bagi Pamong yang menerima masyarakat dirumah dinas adalah hal yang berlebihan atau tidak, semestinya dapat dicermati lebih objektif. Rumah dinas adalah ruang formal untuk melayani semua urusan dinas. Kecuali layanan dipindah kerumah pribadi, ini persoalan etis atau tidak, jelas tak etis. Soal apakah patut diwakili atau tidak tergantung persyaratan yang dimungkin, namun bagi seorang Pamong ketika melayani bukan soal siapa, tapi apa urusannya. Ini prinsip birokrasi Weber, soal impersonalitas seorang pelayan masyarakat, apalagi jika hanya ingin mengecek status kependudukan. Lebainya lagi ketika dipersoalkan perintah Lurah pada operator Satpel melakukan pengecekan dan mengantarkan seorang warga saat pengambilan gambar. Ini aktivitas biasa yang lazim dilakukan seorang Pamong di kelurahan, bukan hal luar biasa.

 

Perlu disadari bahwa seorang Pamong sekelas Lurah adalah pelayan masyarakat, bukan penegak hukum yang sedang memproses perkara tertentu sehingga tak etis bertemu dengan mereka yang berperkara. Pamong dituntut melayani masyarakat dengan prinsip keadilan menurut asas-asas pemerintahan yang baik dalam UU 30/2014 dan hak konstitusional warga negara agar diperlakukan sama dimata hukum dan pemerintahan. Jika hal demikian dipersoalkan, bagaimana halnya dengan kasus seorang kepala daerah bahkan berani melayani/menandatangani APBD dan melantik bawahannya dari balik jeruji besi tapi tak dianggap sebuah pelanggaran hukum dan etik (Banten dan Mesuji). 

 

Rasanya, tak ada salahnya bila seorang Pamong mendampingi warganya sejak awal hingga memastikan urusannya selesai sesuai standar operation procedure. Apalagi jika undang-undang elektronik memungkinkan bahwa sebagian bukti cukup diperlihatkan melalui media elektronik seperti handphone. Seorang Pamong dewasa ini dituntut tidak saja mampu memahami literasi teknologi, data dan keuangan, jauh lebih penting adalah kemampuan Pamong memahami literasi sosial sebagai pengetahuan dasar yang telah diajarkan sejak mereka memasuki pendidikan Pamong dimasa lampau, tentu saja tanpa mengecualikan sisi etisnya.

Ontologi Ilmu Pemerintahan, Sebuah Perbandingan*

Oleh. Dr. Muhadam

Berbeda dengan ilmu politik, ontologi ilmu pemerintahan dideskripsikan Taliziduhu Ndraha dalam rangkaian tangga vertikal dari Tuhan hingga berakhir pada manuais (kybernologi I, 2003). Tuhan yang diyakini sebagai sentral gravitasi mendesain individu dalam konstruksi awal berinisial mahluk yang kemudian menanjak ke konsep manusia, penduduk, masyarakat, bangsa, rakyat hingga yang paling kompleks, negara. Terdapat pula konsep orang dan civil society yang tak begitu panjang dielaborasi. Jika dipahami secara mendalam, pada setiap konsep itu mengandung konsekuensi dan implikasi luas terhadap eksistensi pemerintahan dan ilmu apa yang patut dipelajari untuk mengkonstruksi posisi akademiknya. Sebagai contoh, relasi individu sebagai makhluk dengan Tuhan telah melahirkan tidak saja aspek teologikalnya, juga kesadaran etik dan doktrin yang meluas hingga membentuk sistem pemerintahan teokrasi maupun etika pemerintahan. Demikian pula konsep penduduk yang melahirkan kesadaran lingkungan dan demografi. Konsep masyarakat tidak saja membentuk kesadaran sosial, demikian pula hukum. Puncak kesadaran bermasyarakat itu pada akhirnya membentuk bangsa (nation) dan negara sebagai puncak tertinggi atas kesadaran politik masyarakat. Dalam konteks nation, masyarakat berkembang dari aspek budayanya hingga kesebangsaannya.

Disemua tingkatan itu eksistensi pemerintahan memiliki alasan kuat sekaligus terbangun berbagai pilihan akademik seperti etika pemerintahan, ekologi pemerintahan, demografi pemerintahan, sosiologi pemerintahan, hukum pemerintahan, budaya pemerintahan, hingga politik pemerintahan. Mesti diakui bahwa ontologi ilmu pemerintahan tidaklah bersifat sempit antara pemerintah dengan rakyat, namun meluas (distingtif) pada relasi antara mahluk dengan Tuhan, manusia dengan manusia, juga manusia dengan lingkungannya. Cakupan ini tentu menjadikan kybernologi memiliki horison yang lebih luas dibanding penguasa dengan rakyatnya. Meminjam istilah agama, ontologi ilmu pemerintahan itu bersifat hablumminallah, juga hablumminnas dan habblumminal alam. Pola hubungan tersebut dalam penjelasan lebih lanjut tidaklah bersifat kaku (hierarchi-vertical), bergantung pada konteks dimana dan kapan relasi tersebut dapat saling bertukar (lihat Kybernologi I, 2002;22-35).

Bila dibandingkan dengan apa yang disebut madzhab baru ilmu pemerintahan oleh Sutoro Eko (2020), konsep kunci yang dipilih antara lain penduduk, masyarakat (antropologi), rakyat (politik) dan warga (hukum), sedangkan ontologi ilmu pemerintahan dibangun tak jauh berbeda dari spirit ontologi politik Hobes, Locke, Madison, Hegel, maupun Marx. Ontologi semacam itu jauh lebih awal dan indah dideskripsikan Ryaas Rasyid dalam bukunya Makna Pemerintahan (1999:5). Diakui bahwa keduanya membangun ontologi ilmu pemerintahan lewat basis pemikiran Hobes, dimana gejala pemerintahan adalah fenomena klasik yang sulit dihindarkan sebagai bakat alami, insting maupun perilaku selfish manusia (Leviathan, 1651). Demikian pula upaya melindungi materi sesuai gagasan Marx dan Smith, atau upaya untuk berkawan dan membentuk jaringan guna mewujudkan cita bersama seperti ide Mc Iver dalam sosiologi (The Web of Government) atau ide Weber soal wewenang (authority).

Jadi, tampak jelas perbedaan ontologikal yang dibangun antara kybernologi sebagai satu sains yang mencoba mandiri dari ilmu politik. Sementara ontologi ilmu politik sejak awal berdiri diatas kehendak perlunya kekuasaan ditegakkan dalam bentuk dan corak apapun sepanjang mampu mengendalikan sifat alami manusia kearah tertib sosial yang lebih baik. Perdebatan lebih jauh misalnya apakah ontologi politik tak menyentuh persoalan teologi dan lingkungan? Bisa saja konsep Leviathan dianggap raksasa pengganti Tuhan yang bersifat absolut mengendalikan manusia, demikian pula isu-isu ekologi yang dapat berkembang menjadi ekologi politik. Lepas dari itu, bagaimanapun kita masih percaya bahwa ditengah banyaknya batasan soal politik itu, selalu saja berkaitan dengan upaya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, yang bahkan tak banyak melibatkan Tuhan didalam sekularisasi negara versus agama. Demikian pula sekalipun konsep penduduk, masyarakat, rakyat, bangsa, dan negara juga dipelajari dalam politik (Surbakti, 2016), namun objek formalnya sedikit berbeda dengan pemerintahan.

Akhirnya, kita mesti mengakui bahwa ontologi pemerintahan yang selama ini terbangun di banyak perguruan tinggi termasuk IPDN lebih dominan berbasis politik disebabkan tak banyak yang memahami ontologi ilmu pemerintahan kybernologi yang sedemikian luas, kompleks, dan membutuhkan satu kejernihan dan kehati-hatian berpikir. Sisanya mencoba mengais ontologi ilmu pemerintahan itu dari kacamata hukum dan administrasi yang seringkali terjebak pada penegakan law & order, formalisme, serta administrasi perkantoran sebagaimana kritik Ketua STPMD Jogja.