Selasa, 13 Oktober 2020

Dialektika Dosen Ilmuan di Media Sosial

 Oleh. Muhadam Labolo


Dialektika dalam media sosial pada dasarnya menunjukkan sinyal tumbuhnya pengetahuan. Apalagi jika yang berdiskusi sekelompok ilmuan, bukan sebangsa haters,demonstran, atau barisan sakit hati. Bila itu, yang muncul hanya koleksi caci dan umpat, pengumpul kerikil panas, dan pengipas api dendam. Oleh sebab dosen secara normatif adalah ilmuan, wajar jika ragam perspektif muncul dari lobus frontalis otaknya sebagai bahan argumentasi. Bila deskripsi argumen dipenuhi data dan fakta artinya ilmuan mendasarkan pada analisis empirical based. Disisi lain, bila deskripsi diurai abstraktif lewat analisis teoritik dan bangunan konseptual, ilmuan meletakkan pendekatan rasional based sebagai gaya penalaran. Dua sistem berpikir itu jamak dimana saja, apalagi bila keduanya diintegrasikan dengan positivisme dan instuisi, lengkap sudah.

 

Didalam ilmu sosial, setiap konklusi bersifat sementara sampai ditemukan kebenaran berikutnya. Relativitas itu selalu diklarifikasi, bahkan diruang publik yang padat opini seperti group whats up. Lebih lagi bila sifatnya transedental semacam isu agama. Kata Sobary (2002), agama bukan milik para rohaniawan, juga bukan monopoli orang-orang yang memegang ijazah sekolah agama. Bila selama ini ada lembaga-lembaga yang oleh banyak pihak dianggap memiliki otoritas khusus mengatur perkara agama, itu hanya administratif. Hal ikhwal spiritual tak bisa di take overoleh lembaga agama, betapapun sucinya lembaga tersebut. Komitmen terhadap agama milik semua orang, yang berarti juga milik rakyat. Untuk menjadi pemeluk yang sholeh, orang tak harus menjadi ahli agama. Sudah banyak bukti, orang sederhana dan miskin ternyata lebih sholeh dari orang yang kesana-kemari rapi dengan simbol agama. Mereka menabung untuk berkurban, menyumbang ke panti asuhan, pondok yatim-piatu, bahkan ke lembaga-lembaga agama yang notabenediurus oleh orang-orang berdasi, berijazah, dan beratribut keagamaan.

 

Didalam lalu-lintas dan akseptabilitas informasi itu, ilmuan mesti memahami jernih dan hati-hati setiap opini yang mungkin sengaja dijual. Sikap skeptisisme penting untuk menguji setiap informasi dan pernyataan. Apalagi bila sifatnya hanya pendapat satu ahli (ad verecundiam), mayoritas (ad populem), penguasa (ad bacculum),sedikit bukti (ad ignorantiam), sentimen pribadi (ad hominem), atau karena rasa iba (ad misercordiam). Itu sesat berpikir menurut ilmu logika (fallacies). Negatifnya, pemikiran skeptisisme berlebihan dapat melahirkan sikap a priori. Kampus dapat disangka tak produktif melahirkan solusi tapi lebih dianggap pabrik anarkhi, lantaran setiap kebijakan pemerintah di rejectionbegitu saja. Ambil contoh dimasa lalu pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak mayoritas dewan sekalipun belum sehelai kertas pun dibacakan.

 

Akan tetapi, tanpa sikap skeptisisme kita hanya akan menelan mentah-mentah apapun informasi dan pernyataan yang muncul diruang medsos. Agar tetap waras, perlu didiskusikan lewat argumen yang bernas, bukan dengan emosi apalagi kebencian, agar kedalaman pengetahuan kita tak mudah di ukur sepanjang galah oleh orang lain. Syaratnya, diruang diskusi akademik penting membuang feodalisme kampus, alergi kritik, bias gender, birokrasi yang mengabdi pada figur, atau mentalitas dilayani berlebihan dengan menikmati mahasiswa membungkuk-bungkuk sambil mencium tangan dosen, seakan pengetahuan berhubungan dengan kedudukan. Itu mitos kampus yang justru kita tinggalkan sejak kelahiran logosdi Yunani kata Rocky (2016). 

 

Akhirnya, meskipun dialektika dalam media sosial terbatas marginnya dibanding menulis satu makalah untuk bahan seminar, namun Ia setidaknya telah menyediakan ruang bagi kita sebagai dosen yang ilmuan untuk membangun infrastruktur pemikiran sederhana. Kekuatan itulah yang digunakan mengeksplorasi berbagai isu yang mungkin membahayakan religi, negara dan tradisi, bahkan mengoreksi ortodoksi kampus yang selama ini membunuh daya imajinasi kita, lalu menguburnya lewat birokrasi akademik yang melelahkan. Disitulah esensi dosen ilmuan, bukan sekedar memburu sertifikat doktor, yang mungkin dalam lima tahun kedepan surplushingga meluap menjadi penjaga kelas, bukan pengajar di kelas.

Distorsi Representasi Dalam Demokrasi

Oleh. Muhadam Labolo

 

Untuk kesekian kalinya demokrasi kita di uji. Di uji seberapa kuat Ia berhadapan dengan sumber kedaulatannya sendiri, rakyat. Rakyat menguji gagasan idealnya lewat kontrol di dalam maupun diluar parlemen. Bila kanalisasinya berjalan normal, anggota parlemen dapat berdebat hebat hingga berhari-hari, bukan sembunyi dan berpindah-pindah. Sebaliknya, bila saluran ekspresinya abnormal, parlemen jalanan menjadi pilihan dialektika. Ide demokrasi secara historik digagas oleh rakyat sebagai kritik atas kegagalan autokrasi (Lincoln, 1861). Dapat dipahami mengapa demokrasi selalu bersentuhan dengan pesta rakyat dan tumpahan demonstran dijalanan. Bila suksesi rakyat berpesta, bila marah rakyat dapat memperlihatkan perilaku sebaliknya, mencari wakilnya, menawar kembali akuntabilitas dengan paksa.

 

Tak beda dari sistem yang lain, demokrasi pun bukan yang terbaik, Ia memiliki talenta bawaan sekaligus virus yang mematikan bila luput dikelola dengan bijak. Bakat bawaan itu setidaknya menawarkan pilihan bagi kaum rasional untuk mengekspresikan kehendaknya dalam arena yang dibingkai tanggungjawab dan pondasi hukum. Dengan begitu semua kemelut yang terjadi dapat dikanalisasi lewat institusi yang tersedia. Sisi buruknya bila demokrasi tak diberi prasyarat, ditingkat teknis Ia hanya mengantarkan sekumpulan aktor ke puncak kekuasaan lantaran popularitas dan kapitalisasi. Sedemikian mengkhawatirkan hingga penganut teokrasi dan sosialis menjadikan demokrasi sebagai objek kritik sekaligus musuh kolektif (common enemy).

 

Prasyarat demokrasi setidaknya bertumbuh dan tampak lewat kualitas kognisi dan ketercukupan atas kebutuhan dasar rakyatnya. Tanpa itu demokrasi hanyalah rekapan jumlah kepala, bukan isi kepala. Tanpa itu pula demokrasi hanya melahirkan dealer, bukan leader. Hasilnya dapat di takar, mekanisme demokrasi hanya mengkalkulasi jumlah untuk meletakkan seseorang di kursi kekuasaan. Dengan logika itu, tak heran bila demokrasi berjarak dekat dengan akumulasi kapital, apalagi jika Ia sungguh-sungguh di bajak. Realitas itu membuat kekuasaan rentan dipertukarkan demi keuntungan yang tak berimbang. Inilah politik transaksional yang menyandera kepentingan orang banyak seraya mengenyangkan perut segelintir orang.

 

Agar demokrasi lestari, kuncinya terletak pada kontrol desainernya sendiri, rakyat. Bila tidak, kritik pedas Socrates (399 SM) atas perangai buruk demokrasi bukan isapan jempol, yaitu bodoh, korup, nakal, liar, dangkal dan tak patuh hukum. Untuk menghindari itu, diambil yang terbaik dari yang baik (primus interpares). Karena sulit membayangkan jika ada ribuan orang melakukan rapat dan memutuskan perkara dalam waktu singkat, maka dibuatlah syarat dan mekanisme yang memungkinkan terpilihnya wakil yang tidak saja dikenal dari kemampuan retorik dan artikulatiknya, juga kapasitas moral dan pengalaman yang cukup. Persoalannya, relasi antara basis dan wakilnya tak melulu berbanding lurus dengan aspirasinya. Stigmanya selalu khianat, selingkuh dan dissosiatif.

 

Diskoneksitas itu kemungkinan karena realitas kontrak sosial kurang dirawat oleh kedua belah pihak. Basis seringkali tak peduli usai wakilnya terpilih dalam satu periode. Seluruh kedaulatan seakan berpindah selama masa kontrak disepakati berdasarkan konstitusi. Apalagi rendahnya pendidikan mengakibatkan orientasi kognisi rakyat hanya mampu memperlihatkan budaya politik parokial-kaula, bukan partisipan. Disisi lain para wakil mengklaim bahwa legitimasi yang diperoleh adalah hasil pertukaran kepentingan sesaat sebagaimana hukum pasar. Kesadaran demikian memposisikan dirinya bukan lagi wakil rakyat, tapi lebih mereprentasikan dirinya dan partai. Perbedaan frekuensi inilah yang menciptakan banyak distorsi antara kepentingan rakyat dan wakilnya yang hari-hari ini kita saksikan meluap dan tumpah ke jalan.

Kamis, 01 Oktober 2020

Iblis Corona Dalam Persepsi Awam

Oleh. Muhadam

Diruang publik, persepsi masyarakat terhadap pandemi rupanya bervariasi. Dalam wawancara acak presiden di depan Istana, aras bawah menyimpulkan bahwa  kita sesungguhnya sedang berhadapan dengan serbuan iblis (Rabu, 30 Sept 2020). Corona dalam kesan awam adalah iblis yang tak terlihat secara kasat mata. Bagi mereka, selain Tuhan dan Malaikat yang bersifat gaib, semua yang mengganggu umat manusia adalah mahluk halus, jin dan sebangsanya. Kesadaran budaya semacam itu melahirkan cara beradaptasi kelompok grassroots lewat mantra dan doa.

Persepsi itu diametral dengan pandangan kelompok rasional yang menurut sains adalah mahluk micro-biologis bernama corona virus disease (covid 19). Situasi dewasa ini secara eskatologi perlu ditangani serius, bukan sekedar memenuhi standar penggunaan masker, social distancing, dan cuci tangan (Alfayadi, 2020). Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan pragmatis kaum industrialis atas nama pertumbuhan ekonomi. Masker dan desinfektan tentu akan menjadi barang paling laris dengan memanfaatkan moment pesta demokrasi. Persis penjual asongan memanfaatkan kemacetan di jalan tol. Dalam jangka panjang penting untuk sesegera mungkin menciptakan anti-virus agar angka infeksi tak melaju ibarat deret ukur. Tanpa strategi jangka panjang, sadar atau tidak komposisi demografi bangsa ini akan mudah dikendalikan oleh negara penemu vaksin.

Dua orientasi kognitif diatas menyadarkan kita bahwa strategi pengendalian pandemi tak bisa dilakukan seragam dan instan. Diperlukan strategi jangka panjang yang jauh lebih menjawab menimbang ketidakpastian berakhirnya masa pandemi. Badan-badan survei nasional dan international yang diawal kemunculan percaya diri memprediksi baik lewat pendekatan kuantitatif maupun kualitatif kini tiarap, gagal membuktikan hasil analisis statistik regresi linier tentang berakhirnya pandemi secara presisi. Kegagalan itu kemungkinan karena semua upaya teknis diberbagai negara tak di desain secara terstruktur, masif, dan terencana, kecuali insidental, lokalitas dan partikularistik. 

Positifnya, bagi kaum marginal situasi ini hanyalah masa transisi, ada saatnya mereda. Jadi tak perlu cemas berlebihan, bukankah sekelompok pemulung yang hidup dibawah kolong jembatan tetap segar-bugar. Kepanikan, kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan hanya menambah laju iblis mengantar kita ke liang lahat. Pada akhirnya kita akan terbiasa, sehat sediakala lewat kekebalan alami (herd immunity). Bagi kaum langitan yang menganggap serangan pandemi ini sebagai kiamat kecil, berharap agar respon politik tak melulu bersifat praksis, tapi mampu menemukan solusi berdaya jangkau hingga batas horison terjauh guna mengantisipasi runtuhnya kebudayaan sosial, politik dan ekonomi masyarakat.

 

Rekonstruksi Sejarah Pemerintahan

Oleh. Muhadam

Kata Winston Churchill, history has been written by the victors. Faktanya pemenang cenderung mengubah, memanipulasi, bahkan menghilangkan artefak sejarah melalui berbagai cara termasuk politik dinasti. Terlepas itu, sejarah penting untuk menuntun kita kearah yang lebih maju tanpa melupakan setiap peristiwa dimasa lampau. Jika Kemendikti sepakat, sejarah dapat dipelajari sebagai seperangkat ilmu pengetahuan (istoria, ilmu). Efeknya tercipta spirit membangun identitas kultural suatu bangsa. Tanpa sejarah sebagai jejak pijak masa lalu dan kini, kita dapat kehilangan kompas untuk meraih masa depan. Dengan kesadaran itu sejarah mesti dipelajari bukan semata-mata atas waktu dan lokus peristiwa, yang lebih penting belajar dari sejarah (Ndraha, 2002). Bila tidak, kita hanya akan meninggalkan hafalan tentang Perang Aceh atau Perang Diponegoro, tanpa pemahaman setting social yang melatarbelakangi perang hebat dimasa itu.

Dalam konteks sejarah pemerintahan, tak banyak historiografi yang mendeskripsikan bagaimana pola kepemimpinan dan tingkah laku masyarakat, serta interaksi sosial pada satu entitas pemerintahan. Kalaupun ditulis, lebih semacam sejarah umum yang menyisakan sub bab tentang dinamika pemerintahan di lokasi peristiwa. Ambil contoh perilaku kepemimpinan Pamongpraja yang dikutip Rosihan Anwar dalam pengantar buku Kenang-Kenangan Pangrehpraja Belanda di Indonesia (1920-1942), mereka dilatih agar teliti dalam mengelola kas keuangan daerah yang dipercayakan kepada mereka. Satu senpun tidak boleh kurang apabila terjadi pemeriksaan kas. Korupsi dicegah jangan sampai menghinggapi pejabat-pejabat Pamongpraja. Catatan pendek itu meyakinkan kita bahwa pengetahuan, cara kerja dan integritas Pamongpraja dimasa lalu tak diragukan. Problem etiknya, mengapa realitas dewasa ini berkebalikan dengan masa lalu, apa masalahnya dan bagaimana mengembalikan integritas Pamongpraja agar tetap terawat sekalipun berjarak jaman. Disinilah kita perlu belajar dari sejarah sehingga identitas dan karakter kita tetap terjaga.

Ketiadaan sejarah sebagai cermin membuat kita berkiblat mentah-mentah ke barat. Masalahnya bukan saja nilainya yang kita sedot, tak terkecuali asesoris budayanya, persis menarik Pukat Harimau di tumpukan biota laut, semua terambil. Alhasil diruang publik kita berselisih paham tentang mana authentik dan mana yang sintetik. Kita sendiri kehilangan identitas, barat bukan, timurpun meragukan. Inilah generasi bangsa yang tercerabut dari akar-akar budayanya. Jepang dan Korea adalah contoh negara yang eksis ditengah invasi modern dan tradisi bushido. Lebih dari itu pengaruh eksternal tidak saja mempengaruhi perilaku, demikian pula idiologi dan artefaknya. Paling mudah dikenali adalah sistem politik dan pemerintahan kita yang bercampur aduk antara presidensial dan parlementer serta penerapan mekanisme demokrasi langsung. Semua itu menunjukkan bahwa kekayaan sejarah dan kebudayaan kita tak sepenuhnya dipelajari dan diadaptasi kecuali trial and error.

Akhirnya, mengingat kembali kata Soekarno soal jasmerah, patut bagi kita mendalami dan meneliti kembali sejarah pemerintahan berikut metodologinya, guna memperkaya literatur yang selama ini berkutat pada judul laporan akhir dan skripsi tentang implementasi, pelaksanaan, analisis, peran, partisipasi, persepsi, strategi, pemberdayaan, bahkan yang paling putus asa, upaya. Keterkungkungan dalam kotak keyakinan tunggal (in the box)  selama ini telah menjauhkan kita dari upaya memajukan pemerintahan lewat penelitian sejarah dengan teknik _etnografi-partisipatoris. Bila tidak, kemungkinan nasib laboratorium dan museum kita pun tinggal sejarah.