Minggu, 29 Maret 2020

Kewenangan Menetapkan Kondisi Darurat

Oleh. Dr. Muhadam Labolo 

Menurut konstitusi pasal 12 UUD 1945, Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya dalam keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Jika merujuk pasal dalam konstitusi tersebut maka keadaan bahaya itu mesti dilihat dalam tiga aspek utama. Berdasarkan UU 24/2007 Tentang Penanggulangan bencana, keadaan bahaya itu dapat disebabkan oleh tiga hal yaitu alam, non alam, dan manusia. Sebab alam misalnya gempa bumi, tzunami, kekeringan, banjir, gunung meletus, angin topan, dan tanah longsor. Faktor non alam misalnya, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan faktor manusia seperti konflik sosial, kelompok, komunitas maupun teror. Yang terakhir diatur lewat UU No.7/2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Bila merujuk pada undang-undang diatas, kasus corona termasuk bencana non alam (epidemi dan penyakit menular). Dalan undan-undang tersebut penanggungjawab utamanya adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Soal bagaimana dan dalam konteks apa masing-masing bertanggungjawab diatur lewat peraturan pemerintah. Keduanya punya lembaga struktural yaitu BNPB pusat dan daerah. Jika dicermati ketiga bahaya diatas adalah bahaya internal. Status daruratnya sering disebut darurat sipil yang dapat berkembang sesuai kondisi.

Berbeda dengan bahaya eksternal seperti perang, hal ini diatur khusus lewat UU 74/57. Undang-undang ini kemudian dicabut dengan Perpu No. 23/59. Dalam Perpu ini jika negara dinilai dalam keadaan bahaya maka Presiden selaku pemegang tertinggi angkatan perang berhak menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Statusnya sering kita sebut sebagai darurat militer.  Diskresi ini sesuai amanah Pasal 22 ayat (1) UUD 45 yang memberikan kewenangan penuh pada Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa untuk mengambil tindakan. Mahkamah Konstitusi telah memaknai pasal tersebut sebagai subjektivitas Presiden. Namun demikian kegentingan memaksa secara teoritik berkaitan dengan kondisi yang bersifat mendadak/urgensif, menyangkut kepentingan orang banyak yang mesti dilayani, dan jika tidak akan menimbulkan dampak yang lebih luas.

Hal diatas tentu berbeda dengan pengaturan pada UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, Presiden dan Kepala Daerah memiliki wewenang yang sama dalam hal menetapkan satu lokasi berada dalam situasi darurat bencana, tergantung eskalasinya masing-masing. Bila dinilai eskalasinya bersifat nasional maka Presiden berhak menetapkan kondisi darurat bencana (solus populi suprema lex). Demikian pula bila eskalasinya terbatas di daerah tertentu maka kepala daerah dapat menetapkan kondisi darurat.

Jika lock down dimaknai sama dengan karantina, artinya baik Presiden maupun Kepala Daerah dapat menetapkan lock down bergantung eskalasinya masing-masing. Konsekuensi penting yang mesti diperhatikan adalah bahwa setiap kebijakan karantina menjadi tanggungjawab penuh pemerintah. Konsekuensi itu diatur lewat UU No. 6/2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 55 ayat (1), dimana selama karantina diberlakukan seluruh kebutuhan dasar orang dan temak menjadi tanggungjawab pemerintah. Itulah mengapa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan lock down di hari-hari ini. Artinya, siapapun itu baik pemerintah maupun pemda yang melakukan kebijakan lock down wajib memenuhi kewajiban dasar sebagaimana amanah kebijakan tersebut. Terlepas dari itu pembatasan akses, karantina, maupun lock down haruslah bersifat terbatas dari sisi area maupun waktu agar tak menimbulkan caos semisal di Itali dan Inggris.  Bagaimanapun pemerintah dalam arti luas termasuk pemerintah daerah baik dalam kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat maupun daerah otonom. Bila pemerintah daerah menyadari bahwa urusan kesehatan adalah urusan wajib konkuren (wajib dasar) maka suka tidak suka menurut UU 23/2014 tentang Pemda, kepala daerah wajib bertanggungjawab dalam hal urusan kesehatan sekalipun dalam konteks tertentu dapat berbagi tanggungjawab dengan pemerintah pusat. Di Amerika dan Itali, pemerintah otomatis mengeluarkan kebijakan seperti hibah, pinjaman dan kompensasi.

Hal yang sama bila bencana disebabkan oleh ulah manusia seperti konflik sosial. UU 7/2012 Tentang Penanggulangan Konflik Sosial memberikan kewenangan penuh pada pemerintah daerah dan pusat untuk menentukan kondisi siaga berdasarkan derajat dan eskalasinya masing-masing.

Sabtu, 28 Maret 2020

Mencari Jalan Terbaik Bagi Masa Depan IKAPTK Pasca Kongres

Oleh. Muhadam Labolo




Banyak alumni bertanya apakah agenda besar yang dihasilkan Munas IKAPTK ketiga tahun 2020. Dalam dua periode pasca rekonsiliasi atas basis alumni KDC, APDN, IIP, STPDN & IPDN, kita telah melalui babak yang penuh ketidakpastian. Situasi itu kita jahit kembali lewat integrasi alumni yang melahirkan wadah bersama IKAPTK. Sebenarnya, harapan alumni pada paguyuban yang dinilai paling solid, kredibel, terstruktur, berhirakhi, berkorsa, memiliki semangat esprit de corps tinggi serta bermasa depan cereal itu tak banyak, kecuali kepedulian yang serius terhadap nasib 20 ribuan alumni ditengah ketidakpastian posisi dalam biduk birokrasi yang penuh onak dan duri. 

Membandingkan sumberdaya IKAPTK yang basisnya diproduk massal & khas itu tentu jauh lebih menjanjikan dibanding produk alumni lain. Organisasi ini secra faktual memiliki kelebihan baik aspek sosio-cultural, politik dan ekonomi. Secara sosio-politik alumninya memiliki basis kepemimpinan yang diakui secra de jure maupun de facto. Modal strategis itu tentu menjdi daya tarik paling sexy diantara alumni lain ketika berhadapan dengan sirkulasi kekuasaan baik ditingkat daerah maupun pusat. Dari aspek ekonomi, bila dikalkulasi acak, kekuatan berjenjang dan terdistribusi merata dari Sabang sampai Merauke itu memiliki sumber daya finansial yang mungkin melampaui APBD satu daerah otonom baru kalaupun ditarik 100 ribu rupiah dari kocek terendah seorang alumni perbulan. 

Ditingkat imajinasi kedua aspek itu tidak saja menjanjikan, juga membanggakan hingga kita dapat bermimpi one day IKAPTK dapat mengantarkan seorang alumninya ke level puncak kekuasaan, Presiden Republik Indonesia yang kesekian. Tentu saja untuk mewujudkan semua impian di siang bolong itu membutuhkan kepemimpinan alumni yang tidak saja akseptabel juga memiliki kemampuan memobilisasi sumber daya yang berserakan lewat wadah besarnya IKAPTK. Kedepan, kepemimpinan alumni diharapkan mampu mengelola dua potensi besar diatas, yaitu potensi sosial politiknya dan potensi sumberdaya ekonominya. Bila itu dilakukan maka semua optimisme kita atas masa depan alumni bukanlah mimpi di siang bolong, tapi visi yang realistis. 

Unfortunately, kekuatan besar IKAPTK itu mengalami polarisasi yang entah disengaja atau tidak dapat mengancam potensi atas masa depannya sendiri. Alih-alih membayangkan organisasi itu berjalan kearah konsolidasi yang semakin menguatkan, yang terjadi adalah gejala fragmentasi akibat ketidaksiapan kita untuk saling menahan diri ditengah kondisi luar biasa yang dihadapi bangsa ini. 

Kepemimpinan pada pokoknya membutuhkan legitimasi. Legitimasi berkaitan dengan seberapa jauh tingkat penerimaan kita pada kepemimpinan terpilih. Ukurannya hanya dua, proses dan hasil. Bila prosesnya baik namun partisipasi pemilihnya rendah dapat dinilai tak legitimate. Sebaliknya, bila hasilnya memenuhi standar sesuai konsensus normatif (baik absolut maupun simple mayority) namun proses yang dilalui dinilai tak sesuai, bisa jadi tingkat legitimasinya dipersoalkan baik secara moral maupun secra hukum. Itulah mengapa disebut legitimasi (lex & supremacy). Artinya, penerimaan tertinggi peserta ditentukan oleh dua aspek diatas, proses dan hasil. Proses biasanya berkaitan dengan persoalan moral, etik, standar-standar tertentu sbagai syarat, sementara hasil lazim berhubungan dengan perkara tercapainya legalitas yuridisnya atau hasil yang kita sebut quorum. 

Dalam konteks IKAPTK kita tak mempersoalkan siapapun yang terpilih bila mekanisme dan hasil yang disepakati telah memenuhi aspek diatas. Bagi kita sbagai anggota yang berprofesi homogen (ASN), tanpa kongres luar biasa pun, cukup dengan menunjuk kepemimpinan berikutnya tak ada soal, lagi-lagi sepanjang memenuhi dua aspek diatas yaitu proses dan hasil, semua akan menerima dengan lapang dada. Dengan begitu akan tercipta preseden positif bagi kaderisasi serta menciptakan pengaruh kuat bagi organ dibawahnya. Sebab faktanya, organ paguyuban angkatan jauh lebih solid dibanding organisasi IKAPTK sebgai gravitasinya. 

Akhirnya, bila semua peserta munas di pusat dan daerah sbagai pemegang mandat tertinggi meletakkan kepentingan yg lebih besar sbagai perhatian utama (solus populi suprema lex) maka tidak ada cara lain kecuali menyudahi potensi polarisasi ini agar tak cenderung menjadi babak kedua yang semakin meretakkan dan bukan menyatukan. Pendek kata, meminjam istilah Pance Pondag, suka tidak suka mesti dicari jalan terbaik sekalipun pasti akan sedikit banyak menguras tenaga dan pikiran kita. Selamat Kongres Nasional III IKAPTK.

Mengendalikan Banishing Bureaucracy

Oleh. Muhadam Labolo
Memenuhi lima visi besar Presiden, reformasi birokrasi di periode kedua kali ini dilakukan lewat pemangkasan birokrasi (banishing bureaucracy). Masalah psikologisnya karena objek dari penyederhanaan itu justru berada dilini terdepan pelayan birokrasi, eselon tiga dan empat. Bisa dibayangkan, ibarat mengurangi lebah pekerja yang sehari-hari bertugas menyusun konstruksi bangunan bagi tetesan madu dalam mangkok birokrasi pemerintahan. Dampaknya pasti ada, setidaknya demoralisasi kinerja bagi kurang lebih 95% total ASN super aktif yang kini duduk di kursi eselon 3, 4 dan mungkin 5. 
Dalam bangunan birokrasi, level eselon tiga dan empat ibarat penyusun batu bata, pekerja kasar, dan sedikit-banyak penghalus bangunan. Tanpa susunan mayoritas semacam itu, bukan mustahil front terdepan birokrasi bisa lumpuh, alih-alih mendorong efisiensi dan efektivitas, boleh jadi roda pemerintahan bergerak lamban bahkan berjalan ditempat. Mesti diakui bahwa level eselon itulah yang selama ini menjadi kaki-tangan dan ujung tombak birokrasi, selain penyumbang terbanyak kinerja birokrasi di puncak rantai kekuasaan. 
Bila level eselon tiga dan empat dipaksa mensubstitusi diri kedalam organisasi fungsional, masalahnya apakah cara kerja fungsional akan efektif sebagaimana cara kerja struktural yang bergerak atas prinsip-prinsip klasik birokrasi Weber.  Jika kondisi itu yang diinginkan, bagaimanakah sebaiknya pengaturan cara kerja fungsional dalam ruang birokrasi yang sejak awal cenderung mengidap patologis. Cara kerja fungsional lazim bergerak bebas diruang yang membutuhkan atmosfir merdeka. Itulah mengapa kebijakan Mendiknas kini menggandeng kata merdeka, baik merdeka belajar maupun merdeka kampus. Sementara organisasi struktural terbiasa bergerak dalam ruang yang ketat hirarkhi, impersonal, spesialisasi, dan formalistik. 
Ada baiknya penyederhanaan birokrasi lewat strategi mengeliminir dua strata terbawah tadi mesti dibarengi oleh strategi perubahan budaya birokrasi yang lebih serius. Masalahnya, sejauh seri reformasi birokrasi itu dicanangkan sejak rezim sebelumnya, tetap saja yang berubah adalah strukturnya, bukan kulturnya. Padahal, bagian inilah yang jauh lebih penting dilakukan agar cara berpikir, melayani, dan menghasilkan barang & jasa mampu menciptakan kepuasan bagi masyarakat luas. Lewat berbagai strategi perubahan kultur birokrasi dengan sendirinya efisiensi dan efektivitas yang menjadi tujuan reformasi birokrasi itu dapat diraih dalam jangka panjang. Jepang, Korea Selatan, dan China adalah sedikit contoh negara di Asia yang mampu mengubah kultur birokrasinya. Beberapa diantaranya adlah mengubah mindset bahwa birokrasi bukan tempat mengoleksi kekayaan, birokrasi bukan perusahaan nenek-moyang orang-perorang yang dapat diserah-terimakan, birokrasi bukan ruang politik yang suka dipolitisasi, atau birokrasi bukan tempat memamerkan kekuasaan, jabatan, apalagi pundi-pundi keberhasilan mengumpul selama bertahun-tahun. Itu ciri masyarakat traditional pengumpul (nomaden) yang pernah hidup ribuan tahun lalu. Birokrasi tempat untuk melayani orang banyak, bukan tempat melayani kepentingan satu-dua dan segelintir orang. Dan itu bukan hal mustahil, sebagaimana pernah dipraktekan kaum Pamongpraja di Keraton Jogjakarta, atau sosok negarawan seprti Soedirman, Hoegeng Imam Santoso, dan Moh. Hatta yang hingga akhir hayatnya tak sempat menikmati sepatu Bally
Tampaknya, gagasan Osborne & Geabler yang diperkenalkan sejak tahun 1992 guna mewirausahakan birokrasi ternyata lebih produktif melahirkan birokrat yang rajin memakmurkan diri pribadi daripada orang banyak. Pada titik itu kita sepakat dengan visi presiden untuk mengubah kultur birokrasi ketitik asalnya, bukan menghasilkan birokrat temain gadget akibat kelebihan personil dan ketiadaan pekerjaan. Tentu saja ditengah etos kerja, kerja dan kerja tersebut, kita membutuhkan birokrasi yang berperforma slim, efisien, efektif, high-tec dan tetap humanis.  Mudah-mudahan visi baik itu tak gagal diterjemahkan oleh para pembantunya, apalagi kebijakan ASN lewat UU 5/2014 tak mengenal lagi stratifikasi eselonering.

Urgensi Revisi UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah


Oleh. Muhadam Labolo

Lebih dua tahun melewati masa tenggang waktu berlakunya UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Okt, 2016), persoalan pemerintahan di daerah kian tak jelas arahnya. Alih-alih menyelesaikan masalah yang menjadi salah satu tujuan revisi undang-undang tersebut, Pemda dalam sejumlah hal terkungkung dalam ketidakberdayaan menjalankan otonomi daerah yang menjadi spirit desentralisasi sejak awal (1999). Tiga alasan utama revisi UU 32/2004 yang mulanya sarat dengan kandungan dan semangat otonomi daerah sebagai big-bang dan rentang jalan panjang dari UU 22/1999, yaitu pertama, banyaknya pasal yang bertentangan dengan amanah konstitusi sehingga diperlukan revisi terbatas agar kebijakan tersebut tetap sinkron. Kedua, diperlukan pemisahan pengaturan yang lebih independen atas rezim pemilukada dan desa dari rezim pemerintahan daerah. Ketiga, perlunya efisiensi agar Pemda dapat menjalankan otonomi untuk kepentingan publik.  
Dengan tiga tujuan tersebut kita membayangkan bahwa undang-undang pemerintahan daerah akan semakin simpel dalam hal pengaturan tentang inti urusan Pemda itu sendiri, yaitu terbaginya urusan pemerintahan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sayangnya, produk UU 23/2014 itu semakin luas mengatur bahkan yang idealnya tak perlu menjadi urusan rezim tersebut. Dua tujuan diatas mungkin dengan mudah terjawab yaitu penyesuaian sejumlah pasal yang dianulir oleh Mahkamah Konsttitusi serta pemisahan pengaturan pemilukada dan desa. Namun tujuan ketiga yang berimplikasi langsung pada pengelolaan Pemda tampaknya jauh panggang dari api. Dengan menggunakan empat prinsip utama dalam UU 23/2014 yaitu eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan strategis nasional, implementasi atas undang-undang Pemda ini justru membunuh dirinya sendiri (suciade). Prinsip tersebut tidak saja ditabrak namun seperti terlempar jauh dari pondasi yang selayaknya dijunjung tinggi. 
Pertama, eksternalitas. Dampak suatu urusan kini menjadi dilema bagi bupati/walikota. Melimpahnya urusan kab/kota ke provinsi dengan tesis jamak dan pragmatis bahwa provinsi punya uang banyak tapi tak punya kerjaan kini  justru menciptakan implikasi negatif yang menghawatirkan. Bupati Sarmi merasa gelisah akibat tekanan publik dan KPK dimana pembalakan hutan yang kini menjadi salah satu urusan provinsi meninggalkan problem kerusakan hutan, infrastruktur, flora dan fauna, hilangnya pekerjaan masyarakat lokal, serta menipisnya kebutuhan kayu domestik karna diekspor ke luar negeri. Itu baru satu contoh dari satu urusan dan pada satu kabupaten. 
Kedua, prinsip akuntabilitas, dimana satu urusan yang lebih dekat dengan level pemerintah tertentu menjadi tanggungjawabnya. Bagaimana mungkin hal ini dapat diterapkan pika urusan-urusan yang selayaknya patut dikelola didepan mata justru menjadi urusan dan tanggungjawab pemerintah provinsi. Bisa dibayangkan bila visi dan misi seorang kandidat kepala daerah yang ingin mewujudkan pengelolaan pendidikan menengah (SMU dan SMK) di wilayahnya secara berkualitas terganjal hanya karena bukan menjadi kewenangannya, padahal urusan itu jelas-jelas ada di depan mata. Belum lagi jika seorang kepala daerah ingin mewujudkan kawasan pariwisata yang kompetitif, boleh jadi kandas hanya karena regulasi teknis pembentukan Organisasi Pemda seperti PP 18/2017 nyata-nyata membatasi lewat ukuran-ukuran kuantitatifnya. Faktanya di sejumlah besar daerah seperti Maluku Tenggara terjadi gejala obesitas OPD. SKPD semacam dinas tenaga kerja dan Badan Litbang tampak seperti onggokan parasit yang menyedot biaya dan energi birokrat menjadi sia-sia. 
Ketiga, prinsip efisiensi. Implikasi atas kegagalan prinsip kedua pada dasarnya selain melahirkan pembengkakan pada struktur OPD kabupaten/kota, secara masif juga membebani pembentukan struktur baru di level provinsi. Logika waras seharusnya menggambarkan bahwa ketika urusan di kab/kota menguap ke provinsi maka OPD di kab/kota mengecil dan OPD di provinsi membesar. Artinya terjadi efisiensi di kab/kota dan inefisiensi di provinsi. Kenyataannya benar-benar diluar akal sehat, OPD di kab/kota maupun provins sama-sama mengalami obesitas dan inefisiensj diluar prediksi pembuat undang-undang. Provinsi yang katanya "punya uang banyak tanpa pekerjaan yg jelas" kini mengemis-ngemis mencari alternatif baru sebagai sumber pembiayaan bagi beban urusan yang melimpah ruah dari kab/kota. 
Prinsip terakhir adalah strategis nasional. Prinsip ini ibarat blanko kosong sebab tak ada satupun pemaknaan yang jernih dalam undang-undang tersebut sehingga Pemda paham mana yang mesti disentuh dan mana yang tak boleh disentuh dengan alasan kebijakan strategis nasional. Kondisi tersebut menjadi alasan pembenaran bagi apapun yang diinginkan pusat di daerah terkait kepentingannya lewat tameng kebijakan strategis nasional. Malangnya, ketika urusan KTP didefenisikan sbagai urusan dalam lingkup kebijakan strategis nasional, maka seluruh organisasi dan perangkat daerahnya mulai dari eselon terendah sampai kepala dinasnya wajib mendapat persetujuan dan rekomendasi pusat walau disadatti bahwa organisasi dan ASNnya sesuai undang-undang Pemda telah menjadi kewenangan dan pembinaan Pemda. Bahkan sejumlah pengaturan lex spesialis seperti UU ASN mesti dikesampingkan guna melaksanakan satu pasal pada UU Pemda yang bersifat generalis seperti kompetensi pemerintahan. Dalan konteks ini pembinaan Pemda terancam oleh sistem pengendalian keuangan yang didesain sedemikian rupa. 
Kesimpulan dari urgensi ini adalah pertama, bahwa UU 23/2014 tentang Pemda telah gagal menjawab tujuannya melklui prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya. Kedua,  menguatkan kembali apa yang menjadi kesaksian ahli Prof. Ryaas di MK, undang-undang ini menjauhi esensi, makna, historisitas serta tujuan desentralisasi itu sendiri atau praktis dapat dikatakan mengalami amputasi atas otonomi daerah yang terlihat dari gejala resentralisasi. Ketiga, undang-undang ini tampak kehilangan semangat politik hukum desentralisasi, yang tampak adalah semangat administrasi namun kontradiktif dengan prinsip-prinsipnya. Keempat, pentingnya merevisi UU 23/2014 untuk mengembalikan semangat politik otonomi daerah. Tanpa itu kualitas otonomi Pemda semakin terdistorsi dan berdampak sistemik termasuk munculnya rasa frustasi dan ketidakpuasan. Akhirnya, merevisi kembali undang-undang tersebut bermakna meminimalisir rasa frustasi agar tak menciptakan tumpukan lemak kekecewaan demi kekecewaan daerah pada pusat. Harus diakui bahwa undang-undang ini kehilangan spirit politik otonomi sebagaimna undang-undang pemda sebelumnya (22/1999 & 32/2004), yang tampak adalah semangat administrasi dan kebijakan publik.

Survivalitas Manusia Menghadapi Musuh Terbesarnya

Oleh. Muhadam Labolo

Karya cemerlang Yuval Noah Harari dalam buku Sapiens & Homo Deus (2015, bestseller, terjual lebih 4 juta copy), menggambarkan pada kita tentang tiga ancaman terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Ketiga ancaman itu adalah kelaparan, wabah, dan perang. Jutaan manusia mati dalam setiap periode kendatipun generasi demi generasi terus meningkatkan kemampuan spiritualnya, bahkan menemukan alat, institusi, obat dan sistem sosial yang kokoh guna meredakan ancaman kelaparan, epidemi hingga kekerasan kolektif. Meski disadari bahwa masalah-masalah tersebut faktanya belum sepenuhnya berhasil diatasi sekalipun teknologi dan kualitas evolusi manusia semakin tinggi.

Kelaparan adalah musuh terburuk pertama dalam sejarah umat manusia. Di abad pertengahan Mesir dan India kehilangan 5-10% populasinya. Pada April 1664 seorang pejabat Perancis di Kota Beauvais menggambarkan bagaimana kemelaratan melanda negeri itu. Untuk memperpanjang hidup kaum miskin mesti mengkonsumsi makanan kotor layaknya kucing. Sisa daging kuda yang dikuliti dan dibuang ketumpukan kotoran menjadi rebutan, darah yang mengalir saat sapi dan kerbau disembelih menjadi minuman sewaktu-waktu, demikian pula sisa jeroan yang dilempar juru masak, jelatang, rumput, hingga akar rempah-rempah yang direbus dengan air. Sekitar 2,8 juta orang atau 15% penduduk Perancis antara 1692-1694 mati kelaparan, sementara kaum bangsawan mematok harga pangan dengan nilai tinggi ditambah kehidupan mewah Raja Louis XIV bersama gundiknya di Versailes. Kondisi yang sama dialami Finlandia, sepertiga populasi warganya mati kelaparan pada tahun 1969, disusul Skotlandia dimana sebagian distriknya kehilangan 20% penduduk antara thn 1965-1698. Nasib yang sama dialami Kuba dan China, kelaparan telah merenggut jutaan manusia dimasa itu. 

Di Asia, hingga kini menurut PBB masih terdapat sekitar 486 jt penduduk kelaparan, termasuk Indonesia yang oleh Global Hunger Index (GHI) dikategorikan serius. Meskipun kelaparan bersifat kasuistik seperti di Yahukimo, Indonesia masih menyisakan sekitar 20 juta potensi kelaparan menurut beberapa lembaga riset pangan dunia. Ancaman terhadap bahaya kelaparan semacam itu telah mendorong perkembangan teknologi, ekonomi dan politik di dunia untuk menciptakan jaring pengaman yang kuat guna menghentikan laju kemelaratan biologis. Kendatipun kelaparan massal masih terjadi disejumlah kawasan namun diakui bahwa kelaparan lebih disebabkan oleh kebijakan politik manusia ketimbang bencana alam. Kondisi dunia kini terbalik, angka kematian sejak tahun 2014 menunjukkan lebih dari 2,1 milyar mati karena kelebihan berat badan (obesitas). Setengah populasi manusia diperkirakan kelebihan berat badan pada tahun 2030. Jika pada tahun 2010 gabungan antara kelaparan dan gizi buruk telah membunuh sekitar 1 juta orang, maka obesitas membunuh sekitar 3 juta orang.

Musuh besar kedua yang dihadapi umat manusia adalah wabah dan penyakit menular. Wabah paling terkenal didunia bernama maut hitam meledak pada dekade 1330 di Asia Timur/Tengah. Yersinia Pestis yang berasal dari armada tikus dan kutu menyebar ke seluruh wilayah Asia, Eropa, Afrika Utara hingga pesisir Samudra Atlantik hanya dalam waktu 2 tahun. Tercatat antara 75 sd 200 juta orang mati, atau lebih dari seperempat populasi Eurasia. Di Inggris, 4 dari 10 orang mati, populasi susut dari 3,7 jt jiwa sebelum wabah menjadi 3,2 jt pasca wabah. Kota Florensia kehilangan 50.000 dari 100.000 penduduknya. Para pejabat putus asa, entah apa yang mesti dilakukan kecuali memanjatkan doa dan prosesi massal. Dimasa itu orang percaya bahwa wabah datang dari udara buruk, setan jahat, dewa yang murka, tanpa mencurigai sedikitpun bakteri dan virus. Orang mudah percaya pada malaikat dan peri tanpa membayangkan ada seekor kutu mungil atau setetes air liur yang membawa satu pasukan penuh predator mematikan. 

Pada Maret 1520, satu rombongan kapal Spanyol menuju Meksiko dipimpin Fransisco de Egula tanpa sadar membawa virus mematikan cacar (smallpox). Satu bom biologis yang berbiak dengan cepat dalam tubuh Fransisco, meletup keluar dari kulitnya dalam bentuk ruam yang mengerikan, menulari keluarga, tetangga, penduduk lokal hingga dalam 10 hari Kota Cempoallan berubah menjadi lahan kuburan. Masyarakat Maya meyakini perbuatan tiga dewa jahat, Ekpertz, Uzannkak dan Sojakak. Suku Aztek menyangka ulah dewa Tezcarlipoca & Xipetotec, atau mungkin sihir hitam orang kulit putih dimasa itu. Puluhan ribu mayat tergeletak membusuk dijalan-jalan kendatipun para pendeta dan dokter menyarankan berdoa, mandi air dingin, melumuri tubuh dengan bitumen, termasuk mengolesi luka dengan kumbang hitam yang digepengkan. Sejumlah keluarga lenyap dalam sehari, para pejabat memerintahkan agar rumah-rumah dirobohkan diatas mayat-mayat yang bergelimpangan. Dari 22 juta populasi Meksiko, sepertiga musnah, hanya 14 juta yang masih tersisa. Pada 1778 Kapten James Cook tiba di Hawaii dgn penduduk terisolasi setengah juta jiwa. Kapten Cook rupanya memperkenalkan flu pertama, tuberkolosis dan spilis ke Hawaii. Pendatang selanjutnya bahkan membawa tipus dan cacar. Hingga 1853 hanya 70 ribu orang yang selamat di Hawaii. Epidemi terus membunuh puluhan juta jiwa hingga memasuki abad 21. Pada 1918 pasukan Perancis tewas akibat flu spanyol. Dalam bebrapa bulan setengah miliar orang atau sepertiga populasi global ambruk oleh virus itu. Di India, virus tersebut membunuh 5% dari populasi 15 juta saat itu, di pulau Tahiti 14% penduduk mati, di Samoa 20% tewas. Wabah telah membunuh antara 50-100 juta orang dalam kurun waktu 1 tahun dibanding perang dunia pertama yang menewaskan 40 juta orang dari thn 1914-1918. Dewasa ini manusia kembali dihantui oleh virus flu burung, flu babi, HIV, ebola, sars, mers, dan corona (covid 19).

Meskipun demikian kemampuan manusia beradaptasi dalam bidang kesehatan telah melahirkan vaksinasi, antibiotik, ilmu kesehatan serta infrastruktur medis yang lebih baik. Buktinya, vaksinasi cacar pd tahn 1979 telah memenangkan manusia atas perang melawan cacar. Itulah epidemi pertama yg mampu dilenyapkan manusia di muka bumi hingga tahun 2014. Sama halnya Covid 19 yg hanya menunggu waktu sebagaimana kemampuan masyarakat China dalam memperlambat penularannya lewat antiviral, antibody, dan lock down. Hingga Maret 2020 lebih 70 ribu populasi dunia dari 128 negara terinfeksi virus ini. Terdapat setidaknya 3070 orang mati di China dengan pusat penyebaran Kota Wuhan, lebih dari 7050 korban di Italia, termasuk 6205 petugas medis terpapar dan 37 dokter meninggal.  Dalam tempo yang sama di Indonesia lebih dari 1000 terinfeksi virus tersebut termasuk yang mati.

Musuh terbesar ketiga manusia adalah ancaman perang. Perang antar negara, kawasan, hingga terorisme telah merenggut jutaan jiwa dalam sejarahnya. Bila kekerasan di masyarakat agricultur menyebabkan 15% kematian, dalam abad 20 kekerasan menyebabkan 5% kematian dan pada awal abad 21 berkontribusi 1% dari angka kematian global. Pada 2012, sekitar 56 jt orang mati diseluruh dunia, 600 ribu diantaranya akibat perang. Bandingkan dengan hari ini, 800 ribu orang melakukan bunuh diri, dan 1,5 jt orang mati karena diabetes. Saat ini, kelebihan gula dan garam jauh lebih berbahaya dibanding bubuk mesiu. Lahirnya kesadaran manusia akibat kemajuan pendidikan telah menciptakan perdamaian relatif. Perang perlahan menjadi lebih dingin (perang dingin), bersembunyi dibalik kecanggihan teknologi (perang dunia maya, cyber, proxy dsbnya). Mesti disadari bahwa sekalipun ancaman perang bagi Indonesia di prediksi zero dimasa depan, namun sejumlah analis politik global mengatakan bahwa wabah dan penyakit menular semacam Corona kemungkinan adalah bagian dari perang yang bersifat softly. Manusia biasanya suka tergoda bila menemukan senjata baru termasuk ancaman senjata biologis di negara-negara totaliter.

Pada akhirnya, kemampuan survivalitas manusia dari ancaman kelaparan, wabah dan perang telah menyediakan lebih banyak tempat bagi kita dan kelompok renta akibat kualitas harapan hidup yang semakin baik. Kesadaran manusia yang tinggi akan menghasilkan logistik pangan guna mencegah kelaparan, antiviral untuk menangkal wabah, serta perdamaian yang abadi untuk menghentikan peperangan dimasa mendatang. Kondisi ini tidak saja menjadi take home bagi kita untuk menjamin masa depan peradaban manusia baik dari sisi negatif dan positifnya, misalnya hilangnya separuh populasi dimuka bumi ini, atau bahkan surplus demografi yang mesti dipikirkan jalan keluarnya.