Senin, 20 Juli 2020

Kybernologi, Sebuah Pengantar Terminologi

Oleh. Muhadam

Ketika Prof.Taliziduhu Ndraha memberi nuansa pada ilmu pemerintahan berparadigma baru, Ia sampai pada kompleksitas terminologi yang cukup membingungkan, antara menggunakan istilah Governologi ataukah Kybernologi. Govern yang setaraf dengan steering (Inggris), sementara kybern dari Bahasa Greek (cybern). Keduanya bermakna sama yaitu mengemudi, mengatur, maupun memerintah (bandingkan dengan penjelasan Sutoro Eko tentang Governability, Juli 2020). Dalam ejaan Belanda kata tersebut populer dimata Pamongpraja Muda dengan istilah bestuurskunde, berstuurswetenschap, berstuurswetenschappen (pemerintahan, ilmu pemerintahan, dan ilmu-ilmu pemerintahan). Di Indonesia, istilah perintah dan memerintah itu diadaptasi dari bahasa Belanda (recht). Lewat aksentuasi Jawa menjadi ngereh, yang kemudian mengkonstruksi istilah Pangreh Praja hingga dihaluskan oleh Soekarno menjadi Pamong Praja pada 1956. 

Menurut Talizi, istilah govern terlalu umum dipakai termasuk kata governor (gubernur) yang menjadi salah satu entitas pada 1unit pemerintahan tertentu. Melengkapi kata govern menjadi ilmu pengetahuan tentu tinggal menambah kata logos (governologi). Talizi akhirnya menggunakan kata kybern sebagai satu ilmu pengetahuan pemerintahan menjadi kybernologi. Jika diteliti istilah itu tampaknya tak konsisten dengan apa yang populer ditulis dalam bukunya, kybernologi. Ia melakukan semacam apologi dengan sedikit mendistorsi tata bahasa, Talizi bahkan mencoba meng-Indonesiakan istilah tersebut menjadi kibernologi, bukan kybernologi sebagaimana kita kenal selama ini walau akhirnya Ia kembali ke tulisan kybernologi dengan alasan terlanjur populer seperti Comte membentuk istilah sociology dari bahasa latin socius plus logos. (Kybernologi;2003, lihat juga Metodologi Ilmu Pemerintahan, 2010:21).

Ilmu pemerintahan dengan paradigma baru itu membawa misi kemanusiaan dibanding kelahiran ilmu pemerintahan generasi sebelumnya yang mendarat di Indonesia lewat ilmu politik. Itulah mengapa kajian pemerintahan diberbagai perguruan tinggi mengalami stagnasi sebagai program studi dibawah payung Fakultas Ilmu Sosial & Politik (FISIP). Pendaratan ilmu pemerintahan pada aspek kemanusiaan itu sesungguhnya adalah purifikasi dari bayang-bayang ilmu politik sesuai orisinalitas ilmu pemerintahan yang dikembangkan oleh Van de Speigel (dalam Gerrit Van Poelje, 1953). Menurutnya, ilmu pemerintahan itu mempelajari upaya mengelola kehidupan bersama dalam mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani tanpa merugikan orang lain secara aman dan wajar. Jadi, sekali lagi, tekanan penting disini adalah pada upaya memanusiakan manusia, bukan semata-mata mengalokasikan nilai secara otoritatif dengan sedikit banyak menggunakan paksaan sebagaimana batasan politik David Easton dan Gabriel Almond (1953/1963). Bila politik memandang relasi antara yang memerintah dan yang diperintah sebagai satu hubungan yang bersifat vertikal-hirarkhis absolut, maka ilmu pemerintahan dalam paradigma itu memandang relasi keduanya bergantung pada konteks dimana posisi keduanya berhadapan. Dalam relasi politik bisa bersifat vertikal-hirarkhis, namun dalam relasi ekonomi dan sosial, boleh jadi keduanya menjadi fungsional antara produsen-konsumen, bahkan posisi yang diperintah seringkali menjadi raja pada kondisi tertentu sebagaimana pendekatan dalam sistem ekonomi (pelanggan adalah raja) atau dalam sistem demokrasi (kedaulatan berada ditangan rakyat). 

Dalam perkembangannya di Indonesia, sejak kejatuhan orde baru yang menganut sistem politik otoritarianisme (1998), ilmu pemerintahan paradigma baru itu bertumbuh dan berkembang pasca politik dan ekonomi mengalami turbulensi. Disini kybernologi menjadi semacam antitesis atas kegamangan ilmu politik dan ekonomi saat membereskan masalah pemerintahan yang dikemudi orde baru 32 tahun sebelumnya. Oleh Talizi, paradigma ilmu pemerintahan baru itu dibangun tidak saja pada nilai politik semata (kekuasaan), juga nilai ekonomi dan sosial. Ketiganya menjadi basis bagi pembangunan subkultur kekuasaan (SKK), subkultur ekonomi (SKE), dan subkultur sosial (SKS). Inilah paradigma baru yang Ia maksud dalam pengembangan nilai pemerintahan dewasa ini, bukan semata-mata berdiri diatas regangan kekuasaan absolut politik.

Bila aspek ontologik-metafisik ilmu pemerintahan itu menjangkau spektrum yang luas yaitu dimulai dari manusia dan berakhir pada manusia (kemanusiaan), maka aspek praksis-aksiologikalnya menyentuh terapan ilmu pemerintahan sehari-hari. Sebagai contoh bahwa hubungan pemerintahan yang mencakup karakteristik dari kedua kutub yang memerintah dan yang diperintah dapat menjadi fokus kajian dilevel doktoral, sedangkan bagaimana pengelolaan kewenangan dan praktek pelayanan (jasa publik dan private) dapat menjadi fokus kajian di lanskap terapan pemerintahan (S2 dan S3 terapan). Dengan kata lain bahwa hubungan pemerintahan yang lebih luas cakupannya (kekuasaan dan pelayanan pada manusia dan kemanusiaan) menjadi pembeda dengan kurikulum terapan pengelolaan kewenangan (otoritas) dan segi-segi praktis pelayanan pada masyarakat seperti pelayanan prima, hospitality dan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam birokrasi pemerintahan.

Pada optik simboliknya, filosofi kybernologi yang padat pesan itu direkonstruksi Talizi lewat delapan ruas kemudi kapal. Simbol klasik ini sekaligus kritik atas pendekatan teritorial pohon beringin yang sejak awal menjadi salah satu simbol politik orde-baru. Simbol itu kini menjadi milik salah satu kementrian yang terkesan men-drive kementrian lain sekalipun awalnya Kemendagri adalah pemegang kendali dimaksud sebelum mengalami diferensiasi urusan baik horisontal dan vertikal pasca reformasi.

Mendudukkan Metodologi Ilmu dan Penelitian Dalam Pemerintahan

Oleh. Muhadam

Pada aras epistemologi ilmu pengetahuan, upaya menemu-kenali objek baik sepintas maupun mendalam lazim dilakukan lewat metodologi ilmu dan metodologi penelitian. Titik point yang pertama berkaitan dengan upaya memahami materi (objek materi) lewat kacamata formal (objek formal). Objek materi boleh sama sebagaimana kita memandang negara sebagai kumpulan padat atas variabel pemerintah, rakyat, wilayah dan kedaulatan. Semakin lengkap konsep yang digunakan, semakin mandiri dan jelas faktor pembeda suatu ilmu dihadapan ilmu lain. Bagi ilmu pengetahuan yang masih belia seperti pemerintahan, konsep-konsep tertentu mesti dipinjam-pakai dari ilmu pengetahuan lain lewat transfusi, pencangkokan dan okulasi interdisiplin, antardisiplin hingga multidisiplin. Dalam masa tertentu, hasil hybridized discipline tersebut melahirkan disiplin baru dalam rumpun yang sama. Kybernologi misalnya, harus diakui adalah disiplin baru yang dibangun diatas paradigma subkultur kekuasaan, ekonomi dan sosial dalam taksonomi rumpun ilmu sosial. Walau bila dirunut secara historiografi termasuk ilmu tua yang mengalami normal science pasca reformasi.

Dalam upaya memandirikan ilmu pemerintahan, tentu diperlukan berbagai cara (metodologi) agar konsep-konsep pemerintahan dapat lebih mudah dipahami baik sebagai sains murni (akademik), maupun sebagai terapan pemerintahan (appliyed). Kegagalan para pembelajar memahami metodogi ilmu pemerintahan mengakibatkan kaburnya konsep-konsep pemerintahan yang dianalisis pada kajian literatur. Kebuntuan ini membuat pengkaji ilmu pemerintahan terjebak pada kubangan kajian asal-usul ilmu pemerintahan, bukan merujuk pada konsep atau teori pokok dalam ilmu pemerintahan, atau setidaknya hasil transfusi, pencangkokan, okulasi, asimilasi, adaptasi, bahkan hibridisasi dari spesis lain pada rumpun ilmu sosial. Kenyataan ini menjadikan pembelajar pemerintahan di level doktoral khususnya selain gagal paham atas konsep-konsep ilmu pemerintahan, juga gagal mengkontribusikan hasil risetnya guna memperkuat body of knowledge ilmu pemerintahan. Mirisnya lagi kalau pembimbing dan yang dibimbing sama-sama berada dalam labirin gelap Jendela Johari, kemungkinan kita sedang menuju kesesatan yang nyata. Didalam jalan panjang memahami ilmu pemerintahan itu, Prof. Talizi sebenarnya telah menuntun kita lewat bukunya, Metodologi Ilmu Pemerintahan (2010) dan Metodologi Pemerintahan Indonesia (1983). Buku pertama bersifat konseptual teoritik, yang kedua lebih pada upaya mendekatkan kita dalam memahami pemerintahan Indonesia secara konseptual-praktikal.

Guna melahirkan konsep-konsep baru dalam ranah ilmu pemerintahan kita membutuhkan metodologi penelitian sosial. Produk penting dari hasil penelitian itu adalah apa yang kita istilahkan invention dan novelty. Invention diharapkan mampu melahirkan konsep baru yang akan digunakan secara mandiri sekaligus pembeda bagi ilmu pemerintahan dihadapan ilmu pengetahuan lain. Demikian pula novelty, sebuah produk hasil modifikasi atau hibridisasi yang dapat memperkuat disiplin ilmu pemerintahan dalam performa body of knowlegde nya. Karena itu, menjadi penting bagi pembelajar ilmu pemerintahan memahami metodologi penelitian agar output yang dicapai tidak sekedar pemaksaan hibridisasi dengan mencantolkan nama peneliti dalam akronim konsep-teori sebagai novelty. Itu sama halnya dengan pemerkosaan telanjang terhadap konsep maupun teori baku dalam ilmu-ilmu sosial.

Pilihan metodologi penelitian dalam ilmu sosial (termasuk ilmu pemerintahan) dapat menggunakan kuantitatif, kualitatif atau mixed method (Bungin, 2019). Pilihan pertama bila populasinya bersifat meluas, cenderung homogen dan karena itu dilakukan pengambilan sampel untuk disimpulkan lewat induksi. Inilah generalisasi. Kegunaannya untuk melihat trend yang sedang berlangsung, sifatnya relatif tergantung ruang dan waktu. Dewasa ini perilaku calon pemimpin dan basis konstituen dapat diukur pada skala tertentu lewat survei quick qount. Metode penelitian ini sifatnya mengukur, sumber pemikirnya Aristoteles, berkembang di Inggris dan Perancis, aliran filsafatnya behavioralisme, empirisme, naturalisme, dan saintisisme. Pemikiran positivistik ini dikembangkan oleh Auguste Comte untuk melihat realitas sesaat sehingga dapat dilakukan intervensi.

Sebaliknya, pilihan kedua bila objeknya spesifik, khas, heterogen, dan kasuistik. Hasil simpulnya tanpa generalisasi. Penelitian dengan metode ini berusaha untuk mencapai kepuasaan (satisfaction), keberartian (meaningful), kedalaman (interdepth), dan keutuhan objek (holistic). Metode penelitian kualitatif yang b1erbasis pada cara pikir Plato merupakan antitesis dari cara pikir posivistik yang dikembangkan Hegel di Jerman. Talizi menyarankan agar para pembelajar dibidang pemerintahan menggunakan metode kualitatif dengan sejumlah alasan, satu diantaranya agar kita sebagai pemerintah benar-benar mampu menangkap dan merasakan langsung apa yang menjadi kemauan masyarakat, bukan sekedar laporan hasil sampling. Akhirnya, pilihan terhadap salah satu metode atau campuran keduanya sangat bergantung pada tujuan peneliti terhadap objek, apa yang ingin dicapai, serta bagaimana ruang-lingkupnya, bukan berdasarkan batas-batas administrasi pemerintahan seperti strata doktor di pusat, magister di provinsi, sarjana di kabupaten/kota, diploma di kecamatan dan desa.

Membaca Pesan Politisi

Oleh. Muhadam

Usulan politisi Wahyu Sanjaya terhadap status IPDN agar diswastakan dapat dimaknai dalam ragam perspektif. Bila itu sekedar usul, tentu masih ada usulan yang lebih ekstrem, lihat usulan beberapa anggota dewan dan publik pasca kasus Wahyu Hidayat & Clift Muntu 2004/2007, IPDN dibubarkan. Kita telah melalui turbulensi itu. Andai kritik, patut dicermati nuansanya dengan hinaan. Beda tebalnya pada faedah. Kritik memberi tanggapan sekaligus mengurai masalah. Kepada kita diberi insight positif. Itulah mengapa kita butuh kritikus film, musik hingga karya ilmiah. Sentimen positifnya kita revisi atau rekonstruksi. Menariknya, kritik tak hanya membangun kesempurnaan dan intropeksi subjektif, juga menunjukkan bahwa seseorang telah menikmati karya kita sedemikian masif sehingga tak perlu dianggap pelecehan. Jangan-jangan sejak beliau lahir, masuk sekolah, hingga seleksi dan lolos di Senayan tak lepas dari pelayanan prima seorang Pamongpraja di desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Sama halnya Alex Litaay, Ahok dan mantan penasehat UKP4 era SBY, Kuntoro Mangkusubroto pun pernah menyampaikan kritik yang lebih keras. Bagaimanapun realitas kebenaran kata para ahli hikmah menimbulkan dua reaksi, bagi orang bijak mencipta perenungan, bagi orang bodoh memompa adrenalin ketersinggungan.

Bersebelahan dengan kritik, hinaan mengandung umpatan, basisnya jelas, ego dan emosi. Eksesnya menjatuhkan martabat seseorang atau institusi. Diruang media sosial mudah kita jumpai hinaan dan umpatan. Susunan pembicaranya rupa-rupa warnanya, seperti kata ahli sufi, orang besar bicara tentang ide, orang biasa bicara soal kejadian, sementara orang kecil bicara tak jauh dari perkara orang lain. Kita dengan mudah dapat meletakkan dimana posisi para politisi dengan kualitas statmennya masing-masing. Singkatnya kata Quora (2020), antara kritik dan hinaan itu, the two should be fairly easy to distinguish. Criticism carries some desire to improvement. Insult is just needless abuse.

Agar objektif, saya anggap usul Wahyu Sanjaya sebagai usulan biasa, walau tentu beliau bukan orang biasa. Mesti dimaklumi bahwa di lembaga politik semacam itu adalah tempat bersemayam para pembawa usulan. Entah itu lahir dari hasil reses dijalanan, titipan pengurus partai, bisa juga sisipan atas kepentingan pribadi. Pada titik tertentu, lalu lintas ide seringkali memicu perdebatan sengit antara emosi dan rasio. Usulan boleh apa saja, tapi kualitas gagasan perlu diseleksi lewat dialektika yang sehat, sebab pola induksi dan deduksi dalam sains sekalipun mengidap sejumlah kelemahan. Misalnya saja menyamakan kader pemerintahan dengan pegawai swasta tentu bukan saja tak relevan, juga tak proporsional, apalagi menjadikan kasus negatif sebagai refleksi atas keseluruhan. Itu contoh gagal simpul yang tak jarang di jumpai dalam dunia akademik, lebih-lebih diruang politik yang didominasi oleh hasrat telanjang kekuasaan.

Kata aktivis Islam Wahyu Almaroky (2020), swastanisasi adalah terminologi dalam paham kapitalisme dan liberalisme. Bila kader pemerintahan (baca:Pamogpraja Muda) diswastakan, sama artinya dengan mendistorsi cita-cita luhur para founding fathers. Saat Soekarno meresmikan IIP di Malang (1956), pengantar pemerintah menegaskan bahwa urgensi kader pemerintahan adalah mereka yang mampu menerjemahkan setiap kebijakan menjadi sama indahnya ketika berada di level implementasi. Idealitas teks setidaknya dapat direkatkan agar tak berjarak jauh dari realitas konteks. Urgensivitas itu tak bisa ditunda, bahkan kondisinya bersifat sine quo non (Ndraha, Haily, Rowa, 2004).

Pendidikan Pamongpraja bukan pendidikan biasa. Pasca Soekarno menyelesaikan pembangunan Akmil, ide selanjutnya adalah bagaimana membentuk aparatur pemerintah yang memiliki kekhasan tidak saja dari segi kognisi, lebih dari itu psikomotorik dan afeksi. Untuk sekedar meningkatkan aspek intelektual dan kecakapan teknis kita dapat belajar diberbagai perguruan tinggi umum, tapi untuk membentuk karakter militan (afeksi) dia membutuhkan sentuhan yang berbeda. Bila idiologinya uang, maka kader pemerintahan cukup dididik oleh swasta sebagaimana produk satpam yang bisa dipesan kapan saja. Pamongpraja Muda dibentuk dengan orientasi tunggal, berkhitmat pada negara dan rakyat. Kepada negara, Pamongpraja adalah personifikasi konkrit kelas pertama yang menjadi benteng terakhir lewat mesin birokrasi yang efektif dan efisien. Menanam 539 M dengan harapan menadah return investment bagi upaya merealisasikan tujuan negara jauh lebih berguna dibanding membuang sia-sia 4,53 triliun uang rakyat di BLBI. Secara konseptual investasi pendidikan dalam bentuk apapun tak ada ruginya bagi negara, yang ada jika uang rakyat disalah-kelola oleh wakilnya sendiri. Kepada rakyat, Pamongpraja menjadi pengasuh, guru, dan subjek penanggung derita kritik (among, ngomong, di omongin).

Jadi, jika pesan Wahyu Sanjaya adalah kritik, tentu kita perlu meresponnya dengan proporsional, sebab imunitas politisi hanya bisa diinfeksi lewat argumentasi bernalar. Setidaknya Wahyu Sanjaya paham bahwa perubahan peta kekuasaan sebagai agenda besar antara pusat dan daerah dalam sistem pemerintahan daerah sejak UU 5/74, 22/99, 32/2004, hingga 23/2014 tak lepas dari kognitivistik alumnus OSVIA, MOSVIA, KDC, APDN, IIP, STPDN, & IPDN. Wahyu Sanjaya juga perlu memahami bahwa sebagian besar kecakapan administrasi pemerintahan di hirarkhi terendah pemerintahan ditata apik oleh alumni Manglayang sehingga mengantarkan mereka setiap tahun ke Istana Merdeka sebagai Lurah, Camat, ASN, dan Kepala Daerah terbaik. Itu wujud dari integrasi antara sedikit kognisi, dan selebihnya psiko dan afeksi.

Pada akhirnya, kebuntuan diberbagai jalur pemerintahan yang mengandung kompleksitas masalah dengan mudah dipecahkan lewat afeksi positifnya (behavior). Akseptabilitas yang tinggi dari masyarakat dan user dilapangan pemerintahan menurut penelitian WB & Agus Harahap (2019), lebih karena kontribusi afeksinya yang menonjol. Performa ini setidaknya disokong oleh karakter moral dan karakter kinerjanya. Inilah wujud dari visi pendidikan kekinian, yang menurut Baswedan (2018) perlu menjadi visi pendidikan nasional, sebab dalam banyak penelitian menunjukkan bahwa 80% kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh aspek kognitif, tapi soft skill, yaitu leadership dan self confidence (Hariyanto, 2009). Beruntungnya, pendidikan karakter itu ada di sekolah tertua Pamongpraja IPDN. Saya pikir Wahyu Sanjaya hanya perlu diberitahu soal kecermalangan itu, tanpa harus menghafal tokoh-tokoh besar Boedi Utomo yang menjadi cikal-bakal pendidikan Pamongpraja, kelompok elit pribumi dan non pribumi yang menjadi Pangrehpraja, apalagi sejarah panjang kaum abdi dalem di Kesultanan Ngayokyakarta. Barangkali hanya itu pesan yang dapat saya tangkap dalam keterbatasan kita terhadap usul yang juga minim argumentasi.

Revolusi Industri dan Tantangan Kurikulum Pamongpraja Muda

Oleh. Muhadam

Spirit revolusi industri 4.0 kini mendorong perubahan diberbagai sektor, tak terkecuali industri pendidikan kedinasan seperti IPDN yang menanggung cita-cita hitoris dan luhur yaitu menciptakan sosok pengintegrasi bangsa, Pamongpraja Muda (PPM) dengan seperangkat pengetahuan intelektual, skill dan attitude. Dengan menggunakan pola pendekatan konsentrik pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, IPDN sejauh ini telah berjalan dengan segudang prestasi yang ditorehkan alumnusnya dari daerah hingga pusat. 

Ditengah spirit revolusi industri itu, pertanyaan pentingnya apakah existing alumnus mampu menjawab tuntutan pemerintahan dan masyarakat dimasa akan datang? Pertanyaan itu tentu saja sekaligus mengandung peluang dan tantangan. Peluang dapat berjalan dan berbaris rapi dengan laju revolusi industri. Sementra tantangan hendaknya memberi kita kekuatan untuk mempersiapkan diri menghadapi peluang dimaksud. Disisi lain peluang memang terbuka lebar tetapi tantangan pun bukan sedikit. Salah satu peluang yang diberikan bagi IPDN adalah diakui sebagai perguruan tinggi kedinasan dengan status institut dibanding pendidikan kedinasan lain yang dipaksa menjadi politeknik. Tantangan terbesar kita dgn realitas hari ini adalah bagaimana merekonstruksi kembali sosok ideal Pamongpraja Muda (PPM) agar kompatibel dengan kebutuhan dilapangan pemerintahan. 

Salah satu cara itu adalah meraba dengan sungguh-sungguh kebutuhan pasar (market signal) sebelum dicari ilmu pengetahuan macam apa yg akan diajarkan kemudian (scientific vision). Masalahnya apakah problem market signal di pusat dan daerah sama? Apakah kebutuhn alumnus di Indonesia timur, tengah dan barat sama? Mencermati output alumnus yg disebar di sejumlah kementrian (Kemenpan, Kemendagri, BPK, KPK dll) tentu saja penting dipertimbangkan kembali kompetensi apa yang tepat untuk mereka. Setidaknya mereka tidak kebingungan ketika disodorkan persoalan tata kelola keuangn dasar yang suka tidak suka mesti diselesaikan. User seringkali tidak peduli anda darimana, mereka yakin alumnus dapat mengelola keuangan desa hingga tingkat departemental. Sementara di wilayah Indonesia timur penting dicatat bahwa kepemimpinan dengan pendekatan socio-cultural masih menjadi perhatian serius dibanding pola kepemimpinan socio-rasional seperti di DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Dengan mempertimbangkan hal itu  dapat diimajinasikan sosok PPM seperti apa yang akan kita produk dimasa akan datang. Bila sosoknya terbayangkan maka pekerjaan berikutnya adalah memilah dan memilih ilmu pengetahuan macam apa yang diperlukan untuk membentuk sketsa ideal semacam itu. Sebab boleh jadi user berharap roti buaya tapi yang tercetak hanya buayanya, sementara bagian terenaknya (roti) justru gagal produk. Secara umum, dari tiga variabel utama yang mesti kita bentuk kedepan yaitu karakter, kompetensi dan literasi (Baswedan,2018), variabel terakhir rasanya masih berceceran. 

Karakter praja, baik karakter moral maupun karakter kinerja over all tidak banyak masalah kecuali satu dua. Itu biasa, sebab buah mangga tak semua mencapai tahap panen, sedikit banyak ada yang tak layak dipetik untuk dikonsumsi. Itu tugas utama pengasuhan yang selama ini konsisten dan fokus pada pembentukan sikap yang unggul (attitude). Dari aspek kompetensi, sosok PPM kedepan membutuhkan keahlian (skill) agar kemampuan kritisnya, kreativitasnya, komunikasinya, serta kemampuan kolaborasinya berada dilevel standar. Catatan terakhir yang mesti menjadi perhatian kita adalah kemampuan literasi, baik literasi sosial, data, maupun teknologi. Menimbang sejak awal Praja hidup bersama dalam bentuk boarding school yg berbeda latar belakang, maka soal literasi sosial saya pikir bukanlah masalah pelik. Itulah mengapa kebijakan distribusi PPM dengan pendekatan regional selama dua tahun bukan kendala. Menurut tangkapan sepintas, tantangan terbesar kita saat ini terletak pada bagaimana meningkatkan literasi data dan literasi teknologi. Literasi data berkaitan dengan kemampuan PPM untuk membaca informasi dengan cepat, mampu menganalisis secara tajam, serta mampu menyuguhkan pilihan alternatif kebijakan yang memadai. Literasi data tidak saja menyangkut kemampuan membaca perubahan regulasi/norma, tapi lebih dari itu kemampuan membaca manajemen teknis keuangan dan perkembangan dinamika sosial. Sebab sejumlah PPM yang kini mendekam di lapas lebih disebabkan karena rendahnya literasi keuangan dan hukum administrasi hingga membawa mereka ke penegak hukum. Pada akhirnya, pengetahuan akan literasi data bergantung sepenuhnya pada kemampuan literasi teknologi sebagai dampak dari revolusi industri 4.0. Kesanalah kurikulum kita mesti didesain dan dikonstruksi kembali.

Menguji Eksistensi BPIP Dalam Mengawal Pancasila

Oleh. Muhadam

Seperti sengatan arus listrik, ruang publik kembali gaduh oleh lahirnya Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP). Draft setebal 9 bab dengan 60 pasal itu tidak saja mengundang polemik pada substansi, pertimbangan yuridisnya seakan mencoba melupakan sejarah Tap MPRS XXV Tahun 1966 yang telah ditetapkan melalui Tap MPR No.1/2003 terkait isu paling sensitif komunisme. Konsensus itu sebenarnya telah memperlihatkan itikad baik pemerintah untuk menghentikan indikasi kebangkitan idiologi komunisme hari ini dan dimasa mendatang. 

Mengintip catatan rapat panja di Senayan, pemerintah telah memberi respon kuat terhadap sejumlah pasal bermasalah. Diantaranya gagasan Soekarno yang menarik benang merah kelima sila menjadi trisila dan ekasila. Perasan dimaksud berakhir pada esensi penting Pancasila, gotong-royong. Ini dianggap mengecilkan dimensi spiritualitas yang justru diyakini melandasi empat sila yang lain. Bila dimasa kekunoan konsep gotong-royong dianggap sebagai akar sosialisme oleh Hatta (1945), di era kekinian disimpul sebagai elemen dasar good governance (Pranowo;2010, Suroatmojo;2015). Dimasa tumbuh-kembangnya, meski Pancasila dianggap final, namun sebagai satu idiologi tetap terbuka dan fleksibel (pidato Soeharto, 16 Agusus 1996). Artinya, Pancasila dapat ditafsir agar kompatibel dengan perkembangan jaman, tak terpojok di sudut kelas sebagai hafalan usang ditengah himpitan revolusi 4.0. Dalam sistem politik demokrasi, fleksibilitas Pancasila sebagai idiologi terbuka memungkinkan untuk terus berkembang. Meski demikian, diskursus dan distingtif Pancasila harus tetap terkendali agar tak meluas hingga kehilangan makna sejatinya, atau bahkan menyempit menjadi kaku. Fleksibilitas berpotensi kearah liberalisasi-anarkhi, sedangkan kekakuan mendorong tafsir tunggal-otoriarianisme (Alfian;1998).

Guna merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mensinkronisasi, bahkan mendidik dan melatih agar nilai-nilai Pancasila meresap sesuai tuntutan jaman maka pemerintah merancang Badan Pembinaan Idiologi Pancasila (BPIP). Hakekatnya menjembatani idealitas teks Pancasila agar tak berjarak jauh dengan realitas konteks sebagaimana catatan Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila (Gramedia, 2012). Gagasan kental itu setidaknya cair dan menetes laksana Mata Air Keteladanan Pancasila Dalam Perbuatan di buku keduanya (Mizan, 2014). Saya tak akan membedah kedua buku itu, catatan pendek ini hanya akan mendalami peran BPIP dalam mengawal spirit Pancasila dalam kehidupan bernegara. 

Salah satu pasal yang menarik dicermati adalah rencana pembentukan struktur kelembagaan BPIP di level pemerintah daerah. Peran BPIP mulai disadari mandul jika hanya memproduk fatwa pendek penuh resistensi disamping Istana. Bisa dipahami mengapa RUU HIP di inisiasi, setidaknya BPIP mencoba merakit mesin pengungkit kekuasaannya sampai ke ujung kampung. Terkait tata kelola urusan, BPIP seyogjanya meletakkan posisi sebagai bagian dari urusan pemerintahan umum (algemene bestuuren). Dengan begitu maka operasionalisasi urusannya dapat diletakkan lewat urusan concurrent menurut rezim UU Pemda. Ini penting karena berkaitan dengan konsekuensi kelembagaan, personil dan alokasi pembiayaan di daerah. Apalagi jika urusan BPIP diberi stempel urusan strategis nasional, tentu lebih urgen lagi. Hemat saya, urusan BPIP itu adalah urusan yang dapat dikolaborasikan antara pemerintah pusat dan daerah. Urusan bersama itu dapat diintegrasikan pada struktur kelembagaan yang ada di daerah, misalnya Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Kesbangpol). Tidak perlu berdiri sendiri di jalur dekonsentrasi. Itu berarti urusan BPIP yang bersifat implementatif (program dan kegiatan) dapat disebar kesemua organ pemerintah yang kemudian secara berjenjang diderivasikan ke provinsi dan kabupaten/kota. Sebagai contoh, di Kemendagri, Direktorat Pemerintahan Umum (Dirjend PUM), puluhan program dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kelima sila, termasuk pembentukan kader pelopor revolusi mental dan penciptaan zona integritas. Itu semua cerminan dari upaya pengejawantahan kelima sila. Contoh lain di lembaga tinggi MPR, terdapat pula program sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang telah berjalan lebih kurang 10 tahun. Saya yakin hampir semua organ pemerintah memiliki program dan kegiatan yang berupaya mendaratkan kelima sila itu sesuai karakteristik lembaganya masing-masing. Jadi, membentuk organ baru sebagai perpanjangan tangan BPIP di daerah pada akhirnya hanya akan membuang-buang energi di tengah kelesuan ekonomi pasca pandemik. 

Idealnya, tugas BPIP secara umum menjadi koordinator penjuru atas semua program dan kegiatan terkait Pancasila yang melekat pada semua organ pemerintah baik vertikal maupun horisontal. Di level strategis kebijakan, BPIP mengawasi semua kebijakan yang di produk oleh semua cabang kekuasaan, apakah masih senafas atau menjauhi Pancasila sebagai philosofisce grondslag. Bila setiap produk kebijakan pada umumnya mensyaratkan pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis, maka peran ideal BPIP mengontrol aspek filosofis dan sosiologisnya agar tak secara langsung melecehkan prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya inilah peran strategis BPIP, sebab filter atas pertimbangan yuridis pada semua produk kebijakan dapat dengan mudah diuji ke MK dan MA. BPIP menguji kedalaman setiap kebijakan agar tak kehilangan roh, apalagi kontra-produktif dengan nilai-nilai Pancasila. Produknya, fooding konstruktif bagi revisi kebijakan agar menyentuh muatan dan spirit Pancasila. BPIP bisa saja menolak bila rancangan kebijakan yang dibuat tak menjiwai apalagi bila secara eksplisit bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 

Pada lapisan teknis, tugas BPIP mengontrol dan mengevaluasi apakah semua program dan kegiatan yang melekat di semua organ pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) telah berjalan sesuai standar minimum yang ditetapkan atau tidak. Produknya adalah catatan evaluasi pada semua instansi pemerintah untuk bagaimana meningkatkan kualitas program dan kegiatan yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kewajiban semua organ pemerintah adalah memperbaiki implementasinya agar benar-benar merefleksikan semangat Pancasila itu ditengah-tengah masyarakat. 

Bila BPIP memaksa membuat jejaring kekuasaan melalui struktur baru di daerah, itu sama saja dengan membiarkan lubang besar menganga lebar di hulu kebijakan terinfeksi virus anti Pancasila, sementara BPIP sibuk mengelola program dan kegiatan yang telah tercemar virus di hilir (daerah). Jadi lebih baik mengontrol semua kebijakan di tingkat pusat, sekaligus menjadi semacam alat testor yang berfungsi memastikan bahwa semua program terkait Pancasila di setiap organ pemerintah berjalan, atau bahkan jelas-jelas mencederai prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri. Inilah ujian komprehensif atas eksistensi BPIP dalam mengawal Pancasila.

Pengantar Buku Intelejen Pemerintahan

Oleh. Muhadam
Mengawali pengantar kata, saya ingin mengucapkan apresiasi yang tinggi atas keinginan kuat Sdr. Letkol Irhamni Zainal dalam menerbitkan buku Intelejen Pemerintahan. Ini langka, bahkan mungkin baru kali ini, suatu ijtihad dalam melakukan hibridisasi antara ilmu intelejen dan ilmu pemerintahan. 
Dalam memori singkat saya, intelejen setidaknya berkaitan dengan tiga tema utama, yaitu organisasi, aktivitas, dan pengetahuan (Saronto, 2018). Sebagai organisasi dan perilaku, intelejen berhubungan dengan organisasi paling kompleks dimuka bumi, yaitu negara dan aktivitas aparatusnya yang jamak mencari dan menemukan sebanyak mungkin informasi penting & pilihan. Bila intelejen dipandang sebagai satu ilmu, maka setidaknya Ia mesti memenuhi aspek-aspek penting sebagai prasyarat ilmu pengetahuan, misalnya sistematis, logis, objektif, bebas nilai, dapat dipelajari, general, dan prediktif. Ilmu tentu berbeda dari pengetahuan, sekalipun tak dapat disangkal bahwa ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Pengetahuan sendiri belum dapat dikategorikan ilmu sekalipun tangkapan indrawi kita sangat meyakinkan. Suatu pengetahuan berubah menjadi ilmu apabila memenuhi aspek-aspek diatas. Sama halnya dengan intelejen, awalnya lebih merupakan pengetahuan yang dibutuhkan dalam mengembangkan informasi dilingkungan tertentu (negara). Menurut saya, sebagai satu pengetahuan, intelejen adalah ilmu praktis dari politik (political techniq), yaitu satu upaya keras dengan mengandalkan pengetahuan yang dimiliki untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin (dipilah dan dipilih) sebagai dasar pengambilan kebijakan setepat dan secepat mungkin dilapangan. 
Tak jauh dari pertumbuhan dan perkembangan ilmu pemerintahan, baik pemerintahan sebagai sains maupun sebagai seni kepemimpinan sehari-hari. Ilmu pemerintahan pun awalnya adalah ilmu praktis tentang teknik memerintah dan berada dibawah ketiak ilmu politik. Pemerintah & pemerintahan lazim dilihat sebagai organisasi, kepemimpinan, sistem dan proses (Finer:1956, Pamudji:1995, Ndraha:2002, Kuper:1999, Ryaas:2000, Hamdi:2002, Wasistiono:2018). Disini dapat ditelusuri bahwa asbabun nuzul kedua cabang ilmu tersebut adalah ilmu politik. Keduanya mengalami pembelahan menjadi ilmu intelejen dan ilmu pemerintahan. Lalu bagaimanakah meng-hybiride kedua ilmu tersebut menjadi ilmu intelejen pemerintahan? Ini bukan perkara mudah, perlu dilakukan pendalaman terhadap substansi ilmu intelejen, khususnya karakteristik yang membedakannya sehingga persenyawaannya jelas, bukan sekedar memadukan dua defenisi menjadi satu rangkaian kalimat. 
Dalam perspektif politik, pemerintah adalah bagian dari negara. Pemerintah salah unsur selain teritorial, people, dan dignity. Sama halnya dengan intelejen dan pemerintahan yang memisahkan diri dari ilmu politik, konsep negara pun memisahkan diri hingga membentuk ilmu negara. Jika demikian perlu diingat bahwa intelejen pemerintahan itu sesungguhnya adalah juga intelejen negara, sebab pemerintahan satu unsur yang mengkonstruksi negara. Bila negara membawahi keempat unsur diatas, maka pertanyaan pokoknya, apakah ruang lingkup intelejen pemerintahan jika dianggap sebagai satu studi ilmu pengetahuan baru sebagaimana dimaksud oleh penulis?  
Untuk mengetahui hal itu hemat saya penulis perlu menjelaskan ciri penting intelejen dan pemerintahan guna memudahkan dalam merancang Body Of Knowledge (BOK) terhadap studi intelejen pemerintahan itu. Pesan penting saya, bahwa kita perlu berhati-hati dan dapat mengidentifikasi dengan jernih mana aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis suatu ilmu. Ontologi ilmu berkenaan tentang apa dan mengapa, epistemologi berhubungan dengan cara maupun sumber-sumber penting apa yang digunakan dalam membentuk suatu ilmu. Sedangkan aksiologi menekankan pada bagaimana sebaiknya ilmu pengetahuan itu dapat ditangkap oleh pembelajarnya. Demikianlah mengapa salah satu ciri ilmu itu adalah dapat dipelajari baik secara metodik maupun didaktik.  
Pada aspek ontologi kita harus mampu membedakan apa itu mahluk intelejen dan apa itu pemerintahan. Lebih jauh lagi kita harus mampu menyelaminya dari aspek filsafat, misalnya mengapa intelejen dan pemerintahan itu kita butuhkan. Pada epistemologinya, kita harus dapat menjelaskan bagaimana metodologi ilmu dan metodologi penelitiannya. Metodologi ilmu berkenaan dengan konsep-konsep apa yang akan kita gunakan dalam mempelajari intelejen dan pemerintahan. Kelangkaan konsep-konsep penting pada kedua ilmu pengetahuan itulah sehingga kita membutuhkan sejumlah pendekatan semacam transdiplin, multidisiplin, antar dan interdisiplin ilmu guna mengadaptasi dan menjinakkan konsep-konsep tertentu pada ilmu lain untuk digunakan hingga terbentuknya konsep domestiknya yang bersifat mandiri. Misalnya saja, konsep pengawasan dalam perspektif intelejen dan pemerintahan mungkin berbeda baik batasan, metode maupun pemanfaatannya. Dalam hal batasan sekalipun objek materinya sama, tetap saja cara pandang yang berbeda (objek formil), akan melahirkan defenisi yang berbeda pula. Metodologi penelitian dalam ilmu intelejen dan pemerintahan relatif sama sebagaimana ilmu sosial lainnya, namun cara-cara pengambilan data pada intelejen lebih bersifat tertutup, rahasia, dan senyap. Hal mana jelas berbeda dalam ilmu pemerintahan yang lebih terbuka, umum, dan interaktif. Belum lagi perbedaan pada aspek aksiologi, dimana ilmu intelejen tak bisa diajarkan sembarangan karena bersifat rahasia (doktrin negara). Objek dan subjeknya juga bersifat rahasia, indoktriner, dan hirarkhi-monolog. Sebaliknya, dewasa ini ilmu pemerintahan dipelajari oleh semua kalangan, bukan hanya ilmu kaum birokrat, pemerintah, ambtenar, Pamongpraja, tapi dapat dipelajari oleh masyarakat umum baik sebagai sains murni maupun sebagai praktek pemerintahan.

Terlepas dari semua itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas upaya penulis untuk merancang buku ini sebagai pengantar awal dalam melihat intelejen dari perspektif ilmu pemerintahan, atau bahkan memberanikan diri mengawinkan kedua konsep diatas menjadi ilmu intelejen pemerintahan. Akhirnya, tanpa menutup mata atas semua kelebihan dan kekurangan buku ini, penting bagi kita memberikan masukan sebanyak mungkin agar bermanfaat secara akademik maupun praktek pemerintahan.