Perspektif Pemerintahan

Oleh. Muhadam Ketika Prof.Taliziduhu Ndraha memberi nuansa pada ilmu pemerintahan berparadigma baru, Ia sampai pada kompleksitas terminologi yang cukup membingungkan, antara menggunakan istilah Governologi ataukah Kybernologi . Govern yang setaraf dengan steering (Inggris), sementara kybern dari Bahasa Greek (cybern) . Keduanya bermakna sama yaitu mengemudi, mengatur, maupun memerintah (bandingkan dengan penjelasan Sutoro Eko tentang Governability, Juli 2020). Dalam ejaan Belanda kata tersebut populer dimata Pamongpraja Muda dengan istilah bestuurskunde, berstuurswetenschap, berstuurswetenschappen  (pemerintahan, ilmu pemerintahan, dan ilmu-ilmu pemerintahan). Di Indonesia, istilah perintah dan memerintah itu diadaptasi dari bahasa Belanda (recht) . Lewat aksentuasi Jawa menjadi ngereh , yang kemudian mengkonstruksi istilah Pangreh Praja hingga dihaluskan oleh Soekarno menjadi Pamong Praja pada 1956.  Menurut Talizi, istilah govern terlalu umum dipakai termasuk kata governo

Oleh. Muhadam Pada aras epistemologi ilmu pengetahuan, upaya menemu-kenali objek baik sepintas maupun mendalam lazim dilakukan lewat metodologi ilmu dan metodologi penelitian. Titik point yang pertama berkaitan dengan upaya memahami materi (objek materi) lewat kacamata formal (objek formal). Objek materi boleh sama sebagaimana kita memandang negara sebagai kumpulan padat atas variabel pemerintah, rakyat, wilayah dan kedaulatan. Semakin lengkap konsep yang digunakan, semakin mandiri dan jelas faktor pembeda suatu ilmu dihadapan ilmu lain. Bagi ilmu pengetahuan yang masih belia seperti pemerintahan, konsep-konsep tertentu mesti dipinjam-pakai dari ilmu pengetahuan lain lewat transfusi, pencangkokan dan okulasi interdisiplin, antardisiplin hingga multidisiplin. Dalam masa tertentu, hasil hybridized discipline tersebut melahirkan disiplin baru dalam rumpun yang sama. Kybernologi misalnya, harus diakui adalah disiplin baru yang dibangun diatas paradigma subkultur kekuasaan, ekonomi d

Oleh. Muhadam Usulan politisi Wahyu Sanjaya terhadap status IPDN agar diswastakan dapat dimaknai dalam ragam perspektif. Bila itu sekedar usul, tentu masih ada usulan yang lebih ekstrem, lihat usulan beberapa anggota dewan dan publik pasca kasus Wahyu Hidayat & Clift Muntu 2004/2007, IPDN dibubarkan. Kita telah melalui turbulensi itu. Andai kritik, patut dicermati nuansanya dengan hinaan. Beda tebalnya pada faedah. Kritik memberi tanggapan sekaligus mengurai masalah. Kepada kita diberi insight positif. Itulah mengapa kita butuh kritikus film, musik hingga karya ilmiah. Sentimen positifnya kita revisi atau rekonstruksi. Menariknya, kritik tak hanya membangun kesempurnaan dan intropeksi subjektif, juga menunjukkan bahwa seseorang telah menikmati karya kita sedemikian masif sehingga tak perlu dianggap pelecehan. Jangan-jangan sejak beliau lahir, masuk sekolah, hingga seleksi dan lolos di Senayan tak lepas dari pelayanan prima seorang Pamongpraja di desa, kelurahan, kecamatan, k

Oleh. Muhadam Spirit revolusi industri 4.0 kini mendorong perubahan diberbagai sektor, tak terkecuali industri pendidikan kedinasan seperti IPDN yang menanggung cita-cita hitoris dan luhur yaitu menciptakan sosok pengintegrasi bangsa, Pamongpraja Muda (PPM) dengan seperangkat pengetahuan intelektual, skill dan attitude. Dengan menggunakan pola pendekatan konsentrik pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, IPDN sejauh ini telah berjalan dengan segudang prestasi yang ditorehkan alumnusnya dari daerah hingga pusat.  Ditengah spirit revolusi industri itu, pertanyaan pentingnya apakah existing alumnus mampu menjawab tuntutan pemerintahan dan masyarakat dimasa akan datang? Pertanyaan itu tentu saja sekaligus mengandung peluang dan tantangan. Peluang dapat berjalan dan berbaris rapi dengan laju revolusi industri. Sementra tantangan hendaknya memberi kita kekuatan untuk mempersiapkan diri menghadapi peluang dimaksud. Disisi lain peluang memang terbuka lebar tetapi tantangan pun bukan sed

Oleh. Muhadam Seperti sengatan arus listrik, ruang publik kembali gaduh oleh lahirnya Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP). Draft setebal 9 bab dengan 60 pasal itu tidak saja mengundang polemik pada substansi, pertimbangan yuridisnya seakan mencoba melupakan sejarah Tap MPRS XXV Tahun 1966 yang telah ditetapkan melalui Tap MPR No.1/2003 terkait isu paling sensitif komunisme. Konsensus itu sebenarnya telah memperlihatkan itikad baik pemerintah untuk menghentikan indikasi kebangkitan idiologi komunisme hari ini dan dimasa mendatang.  Mengintip catatan rapat panja di Senayan, pemerintah telah memberi respon kuat terhadap sejumlah pasal bermasalah. Diantaranya gagasan Soekarno yang menarik benang merah kelima sila menjadi trisila dan ekasila . Perasan dimaksud berakhir pada esensi penting Pancasila, gotong-royong. Ini dianggap mengecilkan dimensi spiritualitas yang justru diyakini melandasi empat sila yang lain. Bila dimasa kekunoan konsep gotong-royong dia

Oleh. Muhadam Mengawali pengantar kata, saya ingin mengucapkan apresiasi yang tinggi atas keinginan kuat Sdr. Letkol Irhamni Zainal dalam menerbitkan buku Intelejen Pemerintahan. Ini langka, bahkan mungkin baru kali ini, suatu ijtihad dalam melakukan hibridisasi antara ilmu intelejen dan ilmu pemerintahan.  Dalam memori singkat saya, intelejen setidaknya berkaitan dengan tiga tema utama, yaitu organisasi, aktivitas, dan pengetahuan (Saronto, 2018). Sebagai organisasi dan perilaku, intelejen berhubungan dengan organisasi paling kompleks dimuka bumi, yaitu negara dan aktivitas aparatusnya yang jamak mencari dan menemukan sebanyak mungkin informasi penting & pilihan. Bila intelejen dipandang sebagai satu ilmu, maka setidaknya Ia mesti memenuhi aspek-aspek penting sebagai prasyarat ilmu pengetahuan, misalnya sistematis, logis, objektif, bebas nilai, dapat dipelajari, general, dan prediktif. Ilmu tentu berbeda dari pengetahuan, sekalipun tak dapat disangkal bahwa ilmu adalah bag