Minggu, 07 Februari 2021

Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

Oleh. Muhadam Labolo

 

Salah satu upaya mendaratkan teori kepemimpinan dalam ranah pemerintahan adalah bagaimana mengukur kepemimpinan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Kepemimpinan mereka setidaknya di ukur baik dalam organisasi (birokrasi) maupun pada ruang sosial (masyarakat). Inilah praktek kepemimpinan pemerintahan menurut Pamudji, Ndraha, & Wasistiono (2002). Peringkat walikota terbaik di dunia misalnya di ukur oleh World Mayor Prize, yang pernah menempatkan Fauzi Wibowo, Joko Widodo, Tri Risma, Ridwan Kamil, Arief Sirajuddin, atau Yasin Limpo di posisi tertentu.

 

Masalahnya, mengukur kepemimpinan kepala daerah dalam realitas kemajemukan lewat variabel, dimensi dan indikator yang sama tentu berpotensi bias. Masalah di Kalsel dan Sulbar jelas berbeda. Itu membutuhkan pendekatan yang beragam. Ibarat menggunakan Kunci Inggris untuk membuka semua benda yang bernama pintu. Apalagi basis yang paling menentukan kepala daerah terpilih atau tidak adalah masyarakatnya. Tentu saja keberhasilan kepemimpinan kepala daerah sangat bergantung penilaian masyarakat yang dipimpinnya. Ahok, Risma, Nurdin Abdullah, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan mungkin akseptabel dan efektif di ruang dan waktu tertentu, tapi tidak diluar konteks itu. Mungkin baik menurut kacamata pemerintah namun buruk di masyarakat, sama-sama baik, sama-sama buruk, atau sebaliknya diatas buruk dibawah baik.

 

Secara politik, kepala daerah jelas-jelas dipilih oleh masyarakat, bukan ditunjuk dari atasan, kecuali para penjabat maupun pelaksana tugas. Sekali lagi, kepemimpinan kepala daerah sangat ditentukan oleh kepercayaan dan persepsi sosial, bukan sebaliknya. Sebab itu indeks kepemimpinan sosialnya harus jauh lebih tinggi dibanding bobot kepemimpinan birokrasinya. Hal ini berguna menjaga kesenjangan yang terlalu jauh antara persepsi publik dan penilaian pemerintah ketika terjadi contrary to the fact. Tentu sulit menjelaskan bila hasil penilaian pemerintah buruk, tapi di level sosial seorang kepala daerah justru terpilih dua periode, disukai, bahkan melenggang ke Senayan.

 

Karena itu, ada baiknya dimensi pengukuran kepemimpinan kepala daerah penting dibedakan pada aspek kepala daerah sebagai manajer dan politisi. Secara internal kepemimpinannya bersifat manajerial. Keluar, kepemimpinannya bersifat sosial. Dengan pemahaman itu maka dimensi yang dipakai haruslah menunjukkan korelasi yang kuat dengan variabel pengukuran. Sebagai contoh, bila kepemimpinan birokrasi itu kita pahami lebih manajerial, teknis dan jangka pendek, maka dimensi visonerlebih tepat menjadi bagian dari variabel kepemimpinan sosial karena memiliki jangkauan yang lebih luas, seperti perubahan besar apa yang akan dilakukan kepala daerah pada masyarakat dalam kurun waktu 20 tahun kedepan dengan berpijak pada rencana jangka panjangnya, bukan sekedar menyelesaikan agenda rutin lima tahunan.

 

Secara teknis, penilaian indeks kepemimpinan kepala daerah yang dilakukan setiap tahun mungkin durasinya terlalu pendek dan mepet. Bukan rahasia lagi bila tahun pertama dianggap transisi, kepala daerah hanya menjalankan agenda kepala daerah sebelumnya. Tahun kedua istilahnya merencanakan dan melaksanakan (memupuk). Tahun ketiga melaksanakan-mengembangkan (menyemai/menanam). Tahun keempat-kelima menghasilkan (panen), bahkan mengumpulkan modal kata sebagian kritikus di daerah. Dengan imaji itu, kalaupun ingin menilai kepemimpinan kepala daerah mungkin lebih ideal saat memasuki tahun kelima. Hal ini setidaknya akan memperlihatkan hasil yang lebih nyata, selain jumlah kepala daerah yang akan dinilai lebih sedikit dan tentu saja lebih bergengsi. 

 

Andaipun semua kepala daerah yang berjumlah 514 dan 34 provinsi dinilai setiap tahun, eksesnya panitia hanya akan disibukkan menjadi penilai lomba ketimbang meneliti dan mengembangkan aspek-aspek selain indeks kepemimpinan di daerah. Sisi buruknya mendorong kompetisi para timses daerah berdesakan memperebutkan nominasi lewat jalur pintas. Kondisi semacam ini membuka peluang suap antara wasit dan pemain. Tak heran jika perlombaan sejenis ini di banyak cabang (sektor) lebih banyak menyuburkan budaya patrimonialistik dilingkungan birokrasi ketimbang sungguh-sungguh kepala daerah itu berprestasi.

Menghitung Implikasi Pemilu Serentak

Oleh. Muhadam Labolo

 

Beberapa waktu lalu, salah satu Parpol mengajukan tiga alasan menolak pemilu serentak di 2024. Resistensi itu dilabeli sejumlah alasan sekalipun jadwal pemilu jelas tertuang dalam rezim pemilu tahun 2016. Pertanyaan lebih jauh apakah implikasi bagi partai, pemerintah, penyelenggara dan masyarakat sebagai pemilik suara. Saya coba memberi catatan pendek merujuk tiga alasan utama yang dikemukakan parpol tersebut sehingga tergambar implikasi bagi stakeholders yang terkait pemilu (parpol, pemerintah, penyelenggara dan pemilih).

 

Pertama, apakah beban teknis sebagai konsekuensi pemilu serentak mempengaruhi stakeholders? Tentu saja. Bagi penyelenggara pemilu di pusat hingga desa kita mesti mengkalkulasi kembali biaya yang dibutuhkan, termasuk meminimalisir jumlah korban penyelenggara pemilu akibat kelelahan dan resiko terinveksi pandemi yang tak jelas kapan berakhirnya. Bagi masyarakat pemilih tentu semakin tinggi tekanan psikologisnya, sebab ada beban multi full choiceyang beragam dipertimbangkan. Bagi parpol, ini pekerjaan berat guna meloloskan kader terbaiknya, partai politik, termasuk sirkulasi di puncak kekuasaan.

 

Mengakui pilkada serentak dinilai sukses oleh pemerintah dan negara lain, tentu kita tak ingin lonjakan Covid 19 meningkat akibat kerumunan yang tak berkesudahan betapapun prokes telah ditegakkan. Beberapa menduga boleh jadi lonjakan lebih sejuta Covid 19 hari ini merupakan ekses pesta demokrasi lokal tempohari. Tak ada salahnya di evaluasi kembali agar pemilu secara keseluruhan lebih safety.

 

Bagi kita, kualitas demokrasi bukan semata soal pilihan waktu dan mekanisme, tapi seberapa besar partisipasi otonom pemilih dalam menentukan keberlanjutan masa depan pemerintahan. Setidak-tidaknya mereka datang dengan kesadaran ideal, bukan karena mobilisasi atas dasar politik uang. Bilapun angka partisipasi politik meningkat diatas 80% bersamaan dengan infeksi pandemi yang melaju, itu artinya tetap ada ancaman masif yang mesti diantisipasi, apalagi bila dilakukan serentak nasional.

 

Ditengah kecenderungan tarik-ulur jadwal pemilu dan try and error itu, pemerintah perlu mempertimbangkan high cost ditengah beban keuangan negara dengan angka pinjaman yang terus menanjak, trend inflasi serta ancaman krisis ekonomi. Demokrasi hanya akan melahirkan janji kesejahteraan bila pondasi ekonomi kita gagal mencukupkan persyaratan yang diinginkannya (Boediono,2012). Kedua, apakah transisi kekuasaan dilevel daerah akan memberi akses penuh bagi parpol tertentu? Boleh jadi menguntungkan partai mayoritas, dimana konsolidasi basis dan sumber daya mudah dikendalikan lewat organ birokrasi yang mudah dipolitisir, apalagi jika transisi pelaksana tugas memiliki durasi panjang.

 

Ketiga, apakah isu pilkada akan redup jika diserentakkan dengan pemilu legislatif dan pilpres? Pengalaman menunjukkan bahwa antusiasme pemilih cenderung tersedot ke isu pilpres dibanding dua electionlainnya. Implikasinya pemilu legislatif dan pilkada tak akan semenarik biasanya. Ini membuat demokrasi di tingkat lokal kemungkinan tak populer ditimpa isu pilpres yang lebih sexy. Padahal antara  isu lokal dan pusat jauh berbeda (Mochtar, 2020). Jajanan kampanye menyerupai jus campur, kehilangan tekstur rasa, problem lokal yang mesti dijawab mati rasa. Mesti disadari bahwa di basis pemilih, energi politiknya akan mengalami kontraksi tinggi. Bisa saja semua terkonsentrasi ke pilpres, dapat pula sebaliknya. Mengingat hubungan antara basis dan elit di daerah bersifat emosionalselain tak berjarak. Kecuali itu, basis pemilih di pemilu nasional cenderung berjarak dan rasional sekalipun ramai dipadati politik identitas yang bahkan mengalahkan rasionalitas itu sendiri.

 

Lalu apa profit pragmatis bagi rakyat. Kata penikmat demokrasi di daerah, sedikitnya ada tiga keuntungan sekaligus, yaitu serangan fajar (cabup/cagub), serangan tengah hari (pileg), dan serangan malam (capres). Eksesnya, pemilu dalam semua strata itu akan terlihat demokratis dari sisi prosedural tapi nihil kualitas, persis pasar malam, rakyat kelelahan berbelanja, termasuk para penjaja di pasar (partai dan penyelenggara). 

 

Kondisi ini dapat mencipta black market, tak ada calon pemimpin yang benar-benar sempat dipertimbangkan dengan akal sehat, semuanya serba instan, serba 50 ribu, serba jadi, dan serba terpilih. Tak ada proses mengunyah, kecuali menelan hingga tersedak, apa saja, yang penting tebal dan enak dipandang mata, meski mengandung racun demokrasi (defective of democracy).  Akhirnya, kendatipun kita mencoba konsisten dengan jadwal, patut dipertimbangkan dengan serius implikasi yang akan muncul bagi semua stakeholders pemilu, terlebih ketercukupan logistik, keamanan dan peradilan pemilu yang jujur. Kalaupun pemilu lokal dipercepat pada 2022 bukan pula tanpa ancaman serius. Semula stakeholders pemilu harus duduk kembali untuk menata mekanisme demokrasi agar adaptif dan tak mudah tergerus kepentingan jangka pendek.

Menerima Jalan Pikir Tetua Bangsa

 Oleh. Muhadam Labolo


Bagaimanakah memahami jalan pikir tetua bangsa dengan konteks Indonesia dewasa ini, penting menjadi refleksi di tengah perdebatan isu sensitif tentang idiologi & sistem politik-pemerintahan. Saya pikir ini bukan perdebatan panjang dan pertama kali, sejak lama  para founding fathers mendiskusikan hal serupa. Kalau kita baca literatur sejarah pendirian Indonesia, dialektika mereka telah menyentuh apa yang menjadi topik diskursus kita hari-hari ini. Baca misalnya Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Latif, 2011).

 

Bahwa kemudian para tetua bangsa membentuk negara dengan sistem politik dan pemerintahan sedemikian rupa tentu dengan proses perdebatan yang sengit, bukan sim salabim abra kadabra atau lewat whats up group yang terbatas margin-nya. Mereka membawa konsep, bukan sekedar datang dan tanda tangan absen lalu tidur diruangan ber-AC. Puncaknya adalah jalan tengah dengan apa yang kita sepakati sebagai philosofische grondslag (Pancasila), bagi mekanisme sistem apapun yang akan kita bangun di kelak hari. Kalau kita sepaham bahwa Pancasila adalah saripati dari esensi semua agama, maka menurut logika jamak tidak ada problem dari sisi itu. Lalu dimana masalahnya?

 

Sejauh pemahaman saya dengan literatur yang tersedia (termasuk membandingkan sebab-sebab keruntuhan sistem khilafah), problem dasarnya pada semua sistem politik itu berada ditingkat implementasi. Faktanya, sistem apapun yang kita gunakan sepanjang prakteknya konsisten dengan idiologi dimaksud tidak ada masalah. Di tahun 80an sejumlah pengamat menilai bahwa sistem politik otoriter akan rontok dengan sendirinya, dimulai dari collaps-nya idiologi sosialis-komunis. Pemandangan hari ini Rusia, China, Korea Utara tetap eksis dengan janji pengendalian kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi relatif stabil. 

 

Disebaliknya, sebagian pengamat optimis bahwa demokrasi menjanjikan pertumbuhan yang lebih baik, tapi India bahkan Uni Soviet yang mencoba bermetamorfosis ke demokrasi digambarkan Ryaas Rasyid dalam orasi ilmiahnya tak menunjukkan kearah yang lebih baik, hancur berkeping-keping di Semenanjung Balkan. Artinya, sosialis-komunis dapat tumbuh relatif baik, disamping demokrasi yang terlihat gulung tikar. Jangan lupa, banyak pula negara demokrasi survivedi eropa, juga sosialis yang down seperti kasus dibeberapa negara Amerika Latin. Dalam diskusi pendek dengan Prof. Talizi dan Prof. Ryaas di tahun 2009, hampir tak ada korelasi antara perubahan sistem dengan soal kesejahteraan. Amerika pun berada ditengah krisis demokrasi pasca terpilihnya Joe Bidden versus Donald Trumph.

 

Apakah negara dengan model teokrasi menjanjikan hal yang lebih baik? Secara teoritik dan historis, boleh jadi. Namun secara universal intinya tak beda dengan sistem lain, sebab sistem lain pun pada dasarnya esensi idiologinya diperas dari religi. Realitas menunjukkan berdasarkan sejumlah penelitian bahwa religiusitas tak banyak menyokong kemajuan suatu bangsa, mereka masih berkutat dengan masalah korupsi, perilaku opresif, ketidak-adilan, ketidak-bebasan, hilangnya dialog dan rekonsiliasi (Askari & Rehman, Global Economy Journal, Universitas Goerge Washington, 2014. Bandingkan juga Ali & Ardiputranto, 2020).

 

Kembali problem dasarnya pada soal bagaimana penerapan suatu idiologi dalam sistem yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kita boleh sepakat pada rujukan kitab yang sama, kenyataannya tafsir atas teks diberbagai wilayah tampak beragam sehingga hukum positif yang ditarik dari kitab yang sama itu menjadi berwarna ditingkat praksis. Artinya bergantung siapa pemegang otoritas agama dan kelompok penafsir paling shohih yang akan dirujuk (lihat Arab Saudi, Maroko, Sudan, Brunai, dll).

 

Disini kita dapat memahami jalan pikir para pendiri bangsa, apalagi teks-teks dalam kitab suci tak mewajibkan soal model macam apa yang mesti kita bentuk sebagai satu negara ideal, semua bergantung konsensus (Islam, musyawarah, Ali Imran, 159). Secara historis dapat kita bandingkan dengan kebangunan Madinah sebagai state sekalipun jumlah muslim dimasa itu justru minoritas. Itulah mengapa konstitusi Madinah tak dibangun berdasarkan agama tertentu, tapi didasarkan pada esensi agama keseluruhan, yaitu representasi Islam, Yahudi, Nasrani, & Majusi. 

 

Kalau kita bandingkan historisitas Piagam Madinah memiliki setting yang mirip dengan Inggris, Amerika dan Indonesia. Ketika Magna Charta dikonstruksi pada 1215, dia dibentuk berdasarkan esensi agama yang paling dasar lalu dirasionalisasi kedalam konstitusi. Intinya pembatasan kekuasaan, sebab agama apapun mengajarkan agar kekuasaan tak dzolim dan perlu dikendalikan. Kasus Indonesia pun relatif tak berbeda jauh. Piagam Jakarta dibentuk sedemikian rupa hingga mengalami rekonstruksi melahirkan apa yang kini kita sepakati. 

 

Bahwa kemudian di setiap rezim pemerintahan menafsirkan berbeda dan semakin jauh dari kesolehan Pancasila dan UUD 45, itu kita sadari. Sebab itu, semua praktek pengembangan sistem politik-pemerintahan yang bertolak-belakang dengan spirit weltanshauung dalam prakteknya perlu dikontrol, dirujuk kedalam konstitusi dan dibagi (Foucalt). Kita pun tak menolak jika sejumlah sistem yang bertentangan perlu diubah dan direvisi, tapi bukan dengan mengganti seluruh artefak pemerintahan menjadi sistem khilafah, dengan alasan semua masalah akan berakhir dengan sendirinya. 

 

Mengganti sistem politik dan pemerintahan secara revolusioner tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi, sebab kita berada dalam realitas Indonesia yang padat kemajemukan, dipenuhi manusia dengan ragam socio-cultural-nya, bukan mayoritas malaikat yang dimoderatori Tuhan. Andai semua manusia adalah malaikat, mungkin kita tak butuh pemerintahan. Maknanya, apapun model pemerintahan yang kita sepakati sejauh ini, hadir karena ada manusia, dan harus dikelola dengan cara manusia, bukan dengan cara setan, bukan pula dengan cara malaikat, begitu kata James Madison, mantan Presiden Amerika keempat.

Kontribusi Kritik Bagi Demokrasi

Oleh. Muhadam Labolo


Ketika Hitler mengangkat dirinya sebagai penyelamat Jerman pasca perdamaian Versailles (1919), apa yang diucapkannya ditirukan orang. Awalnya di latah oleh sekelompok kecil pengikutnya lalu meluas menjadi doktrin bagi sebagian besar bangsa itu. Pada saat itu Hitler benar-benar penyelamat, barangsiapa tak mempercayainya atau mengatakan sebaliknya adalah pengkhianat. 

 

Dalam konteks ini kekuasaan menurut Francis Bacon tak hanya memberi arti, juga pengambil arti. Kata Marleau-Ponty, satu kata yang diucapkan seseorang dapat menjadi dunia pembicaraan umum (univers de discours).Sebuah kalimat yang di sahut oleh masyarakat dapat berubah menjadi kekuasaan. Apatah lagi bila kekuasaan senyatanya mengendalikan arti segala sesuatu di ruang publik, termasuk tafsir tunggal atas manusia, tempat dan isu yang menjadi pilihan wacana dalam dialektika demokrasi (mind changing concept).

 

Guna menjaga mutu demokrasi agar tak mudah berubah menjadi oligarchi dan tiran,kita membutuhkan kritik. Kritik ideal mesti dibangun diatas pondasi pengetahuan. Sadar atau tidak ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah kritik sekaligus kekuasaan yang dapat dipakai sebagai lentera. Dengan mendiskusikan pelbagai hal menurut standar ilmiah termasuk struktur-struktur kehidupan tersembunyi, ilmu telah berkontribusi bahkan menguasainya. Itulah mengapa kritik dan ilmu tak dapat dipisahkan. Tanpa kritik ilmu ikut berhenti. 

 

Semua kemajuan pada dasarnya lahir dari kritik. Logika lahir sebagai buah atas kritik pemikiran manusia. Etika tumbuh sebagai kritik atas kesusilaan. Sementara teknologi berkembang akibat kritik terhadap praksis manusia. Berkat kritik kita dapat memperbaiki berbagai hal, termasuk kesehatan kita agar semakin baik. Pendek kata, segala kebudayaan kita adalah hasil dari nalar yang kritis. Kemajuan di kota dan desa mesti diterima sebagai satu kenyataan bahwa manusia mau menyampaikan kritik ilmiah dari aspek sosiologi pembangunan misalnya.

 

Sebab itu untuk memahami sesuatu lebih dalam kita membutuhkan kritik. Tapi untuk menyusun kritik kita memerlukan pengetahuan tentang realitas yang dihadapi serta norma sebagai standar rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan (Kwant, 1975). Realitas yang akan kita kritik sebaiknya hal yang kita pahami secara akal sehat maupun empirik. Tanpa metode itu, kritik seperti melepas garam di tengah samudera. Sementara norma kita gunakan sebagai pedoman, baik yang bersifat universal seperti hukum alam, maupun dogma agama, konstitusi dan hukum positif yang bersifat tertulis. Norma pun tak lepas dari kritik agar ia adaptif sepanjang waktu.

 

Kritik adalah penilaian terhadap kenyataan dalam perspektif norma. Fakta yang dihadapi harus dinilai, nilainya ditentukan lewat kritik yang memiliki sinar terang. Cahaya itu tak hanya mampu menembus diri sendiri, juga orang lain dan nilai kemanusiaan itu sendiri. Dalam hal ini, kritik menentukan nilai suatu kenyataan. Kita dapat membuat pemisahan atau merinci antara sesuatu yang bernilai dan tak bernilai, atau sesuatu yang berarti dan tak berarti dalam kehidupan (kritik=crinein, memisahkan atau merinci).

 

Kritik mengantarkan manusia pada puncak peradaban berpemerintahan. Kritik bahkan menduduki tempat strategis dalam tata kelola demokrasi. Tanpa kritik sulit membayangkan bagaimana masa depan demokrasi di suatu negara. Sayangnya, banyak kritik namun kehilangan esensi positifnya. Tak heran jika banyak diantara kita yang menilai kritik sebagai sesuatu yang bersifat tak sopan, membabi buta, bahkan upaya destruktif terhadap nilai-nilai yang dianggap sakral. Artinya tak sedikit yang gagal memahami hakekat, sifat-sifat, syarat, prinsip, serta sejauhmana dan kapan sebuah kritik baiknya dilakukan.

 

Bagaimana dengan istilah perlunya kritik membangun (konstruktif)? Apa yang kita maksud sebenarnya lebih daripada kritik itu sendiri. Kritik pada dasarnya hanya menilai kenyataan yang dihadapi tanpa harus menyampaikan sumbangan apapun. Jika seorang anggota legislator melakukan kritik pedas kepada pemerintah, artinya Ia menyampaikan realitas yang dihadapi masyarakat, bukan ikut menjadi eksekutor sebagaimana fungsi kekuasaan eksekutif. Bahwa ada kontribusi di setiap kritik, itu hanya nilai tambah sekaligus konsekuensi bagi mereka yang dikritik, tapi bukan sebuah keharusan.

 

Kritik yang diekspresikan termasuk lewat kata-kata sebaiknya mampu mendorong mengatasi keadaan, mampu menciptakan jarak atas apa yang dibicarakan, serta mampu menciptakan universalitas dalam kehidupan demokrasi. Kritik yang baik jika ia tampil dari kegelapan menuju dunia yang terang-benderang. Disini dibutuhkan nalar atau budi yang sensitif. Plato pernah berdongeng bahwa ketika semua perlengkapan telah dibagi habis pada semua binatang, satu-satunya yang tersisa untuk manusia hanyalah akal budi. Jasmani rupanya tak cukup untuk eksis di dunia, manusia modern membutuhkan budi ilmiah untuk membentuk situasinya sendiri.

 

Akhirnya, upaya menumbuhkan kritik dalam demokrasi menurut Prof. Kwant, pertama,harus ada sekelompok orang cakap diantara mereka yang diperintah untuk melakukan kritik. Pemerintahan perlu ditangani oleh orang-orang cakap, tapi pada saat yang sama mesti ada diantara yang diperintah itu orang-orang cakap untuk mengontrol kekuasaan pemerintah. Kedua,diperlukan transparansi atas setiap kebijakan pemerintah. Dengan begitu memungkinkan warga dan wakil rakyat melakukan kritik terhadap proses demokrasi. Ketiga, kritik hanya mungkin jika kebebasan berbicara dijamin oleh pemerintah. Tanpa itu kritik mustahil dapat dilakukan.