Sabtu, 13 Maret 2021

Moralitas Negara Dalam Perspektif Machiavelli

Oleh. Muhadam Labolo

 

Sepanjang sejarah filsafat hukum dan negara, sejak era klasik hingga modern, hampir tak ada filosof yang tak terpengaruh oleh esensi moral para senior pendahulunya seperti Socrates, Plato maupun Aristoteles. Bagi sebagian besar filosof itu, moral adalah nilai utama sekaligus pondasi bernegara dan berpemerintahan 

 

Moralitas negara biasanya di framing lewat konstitusi. Sinarnya menerangi jalan bagi personifikasi konkrit negara, pemerintah yang silih berganti. Dalam negara yang permanen dengan aneka representasi tadi, pemerintah bertugas mengalirkan cahaya moral kedalam bentuknya yang paling nyata, rupa-rupa kebijakan.

 

Kecuali itu, bagi filosof realis Machiavelli yang pernah hidup dan menulis De Principatibus (The Prince, Il Principe)di era renaissance (1513), pemerintah tak perlu menghiraukan tata moral di dalam masyarakat. Kepedulian terhadap hal itu hanya akan merugikan negara. Moral satu hal, negara hal lain. Semua hal yang berpotensi merugikan praktek bernegara sebaiknya dikesampingkan (staat raison).

 

Baginya, mengurus negara adalah tentang bagaimana cara orang seharusnya hidup, dan bagaimana cara orang hidup seharusnya. Keduanya hanya mungkin dengan menyiapkan aturan yang memaksa agar setiap orang sadar bagaimana seharusnya hidup yang baik, dan bagaimana hidup yang baik seharusnya dilakukan. Baginya, hanya kekuasaan dan hukumlah yang mampu memaksa.

 

Jika realitas masyarakat adalah kumpulan orang-orang baik, maka hukum yang memaksa pastilah dianggap buruk. Oleh sebab masyarakat diasumsikan berpotensi jahat, maka hukum yang dibentuk pemerintah dianggap baik karena memaksa perilaku mereka menjadi lebih baik. 

 

Bagaimanapun hukum hanya mungkin tegak jika seseorang memiliki kekuasaan. Tanpa kekuasaan seseorang tak mungkin memiliki hukum sebagai dasar untuk bertindak. Itulah pentingnya mempertahankan kekuasaan dengan segala cara agar hukum dapat ditegakkan.

 

Dalam hal kekuasaan, mereka yang terlalu sering melibatkan moral hanya akan kalah. Tetapi ketika kekuasaan diperoleh, moral penting untuk melanggengkan kekuasaan, sebab tanpa dukungan masyarakat pemerintah hanya menunggu kejatuhan.

 

Semua kekuasaan yang mencoba jujur, menepati janji, menghindari tekanan pada rakyat, tak mampu menakuti dan enggan memaksa untuk melaksanakan keinginannya, selalu gagal. Kejujuran dalam kekuasaan kadang dekat dengan kebodohan. 

 

Satu kekuasaan akan berjaya jika ia mampu menciptakan ketaatan. Jika sulit membangun loyalitas kepada penguasa, jalan terdekat adalah membangun rasa takut. Ketakutan bukan hal berbahaya dibanding kebencian. Kekuasaan yang dibenci lebih rentan dan hampir pasti rontok.

 

Bagi Machiavelli, apapun tindakan pemerintah yang dinilai jahat oleh masyarakat bukanlah tujuan, melainkan alat yang pada akhirnya untuk mencapai kebaikan negara. Pesan ini telah melahirkan petuah pragmatis bagi politisi tuna moral, tak penting cara yang penting tujuan (menghalalkan segala cara).

 

Ide realistis ini jelas telah melukai perasaan moral orang banyak. Lebih lagi kaum pengusung moral dibidang religi. Sebab apapun alasan Machiavelli yang menyembunyikan moral dibalik gagasan tersebut, sulit bagi kita memastikan kekuasaan tak salah digunakan bagi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

 

Gagasan Machiavelli seakan menginjak-injak semua teori yang bergerak di atas fondasi kesusilaan sebagaimana terpancar dari teori dua pedang, teori cahaya, teori agama maupun teori organis negara. Ia bahkan tak pernah melandaskan pemikirannya pada tatanan etik yang dengan susah payah dibangun oleh pemikir klasik sekelas Socrates, Plato dan Aristoteles.

 

Pada akhirnya, mesti diakui bahwa ajaran Machiavelli hanya baik bagi orang-orang jahat, tetapi buruk untuk orang-orang baik. Peliknya, dalam praktek pemerintahan tak ada diantara kita, kecuali pemerintah itu sendiri yang tau kepada siapa dan dengan alasan apa hukum itu diterapkan, apalagi jika tekanan keseimbangan dianggap bagian yang menghalangi tujuan bernegara. Negara dapat dinilai kehilangan moralitas.

Pelemahan Demokrasi dan Rekonstruksi Parpol

 Oleh. Muhadam Labolo

 

Tiga catatan kritis atas kesehatan demokrasi kita setidaknya merujuk pada, pertama, laporan freedom house (2020). Kualitas demokrasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir dinilai mengalami transformasi dari negara bebas (free country) menjadi negara bebas sebagian (partly free country).

 

Kedua, menurut The Economits Intellegent Unit (EIU, 2020) demokrasi Indonesia berada di peringkat 64 dengan score 6,48. Secara global demokrasi kita dianggap belum sempurna (flawed democracy). Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia bahkan berada dibawah Malaysia dan Philipina, termasuk negara bekas asuhannya, Timor Leste.

 

Report ketiga atas keafiatan demokrasi kita mungkin sedikit menaikkan imun. Laporan The Global State of Democracy (2019) menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia berada di rentang menengah (mid-range) dan tinggi pada aspek partisipatory engagement.

 

Indikasi terakhir setidaknya dapat dikonfirmasi lewat pemilu serentak 2019 dan pemilukada 2020. Angka partisipasi pemilu mencapai 81%, dan pemilukada yang mencapai 76% (KPU, 2021). Persentase itu setidaknya melampaui target RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5%. Tak kurang Amerika mengapresiasi capaian tersebut lewat Mentri Dalam Negeri.

 

Pekerjaan utama kita hari ini adalah bagaimana meningkatkan stamina demokrasi agar mampu mencapai konsolidasi sesuai rencana strategis nasional. Meminjam gagasan Dahl (1989) tentang apa yang disebutnya polyarchy (demokrasi), satu dari tujuh variabel yang digunakan sebagai pisau analisis menunjukkan bahwa hak menyalonkan diri (the right to run for office) dikontribusikan oleh dua dimensi utama, yaitu regulasi elektoral dan partai politik.

 

Seraya menyempurnakan regulasi elektoral, kita menekankan pada sejauhmana peran partai politik terhadap upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia, mengingat tingkat kepercayaan publik terhadap parpol berada di titik nadir sebesar 6% (LSI, 2019). Ini perlu usaha extra, strategi yang kompleks, serta kesabaran yang panjang di tengah friksi internal yang sedemikian tak sehat.

 

Sejauh ini persepsi publik terhadap parpol sulit ditolong oleh berbagai perilaku amoral anggotanya, termasuk intrik kekuasaan yang sarat khianat serta minus kenegarawanan. Diluar itu problem strategis berkaitan dengan candidacy buying dan vote buying. Kedua faktor tersebut terasa lekat dalam ingatan di setiap moment pemilukada. 

 

Artinya, korupsi politik dan money politics adalah dua penyakit akut bagi integritas elektoral di setiap strategi pemenangan (electoral winning strategy). Semua itu dapat dibuktikan dengan tertangkapnya lebih kurang 300 kepala daerah oleh KPK, terakhir kali Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

 

Konfirmasi diatas memperlihatkan pada kita bahwa parpol sebagai salah satu elemen demokrasi mengidap semacam penyakit kanker stadium akhir. Sementara kita berharap parpol diposisikan sebagai salah satu aktor kunci dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi, dilain pihak parpol nyata-nyata terbelit oleh tekanan oligarkhi, disorientasi idiologi, lemahnya kaderisasi, serta gelapnya sumber daya materil.

 

Tanpa membangun kepedulian kita pada parpol, ia bukan saja melenyapkan ekspektasi menuju konsolidasi demokrasi, juga menihilkan masa depan kepemimpinan bangsa yang teramat mahal. Membubarkan parpol tentu bukan jalan keluar yang efektif. 

 

Tanpa parpol kita mungkin kembali ke era sistem politik traditional. Siapa sekuat Ken Arok tentu dapat menyingkirkan Tunggul Ametung demi kekuasaan di Singosari. Ini realitas dan kecendrungan yang kita saksikan hari-hari kini. Menyederhanakan parpol tentu ide yang bijak agar sistem presidensial dalam konstitusi semakin presisi. 

 

Problem parpol mesti diselesaikan dengan mendorong demokratisasi berjalan ditubuhnya sendiri. Di luar, fasih bicara demokrasi, di dalam ketat hirarkhi, feodal, sentralistik dan transaksional. Pola rekrutmen parpol perlu dibenahi agar tak terjadi kelangkaan sumber daya yang menyebabkan artis, birokrat sipil/militer serta pengusaha jauh lebih marketable dibanding kadernya sendiri. Keuangan parpol yang minim mesti dicarikan solusi, agar kasus yang memperlihatkan aliran dana tak jelas dapat dihentikan. Sisanya menyempurnakan regulasi yang berpotensi bagi orang sebaik apapun mudah menjadi bulan-bulanan penegak hukum.

Membatasi Peran Cukong Dalam Pemilukada

Oleh. Muhadam Labolo

 

Survei INES tentang pertimbangan masyarakat memilih menunjukkan 50,3% karena uang, 22,4% iklan, 17,2% program, sisanya 10,1% karena visi (Rep, 20 Nov 2012). Data itu setidaknya mengkonfirmasi bahwa daya tarik paling sexydalam pemilukada tak jauh dari aktivitas saweran. Itu potret dilapis terbawah, belum lagi pesta dilevel atas. 

 

Semua pesta lokal itu membutuhkan modal. Modal tak mungkin ditanggung paslon semata, dia membutuhkan pihak lain, cukong kata Mahfudh MD (Sept, 2020). Pada 1950an istilah cukong, dalam bahasa Hokkian merujuk ke pengusaha, majikan atau bos tertinggi. Di era 1960an istilh cukong di produk orde baru berkesan negatif serta menunjuk pada etnik tertentu yang kerap melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perbisnisan (wikipedia,2020).

 

Ketika mekanisme pemilukada dilepas ke pasar bebas, yang tumbuh adalah pemegang modal, kaum kapitalis. Dulu para pemodal menyemut di pusat. Pasca desentralisasi mereka berbondong-bondong mengangkat koper ke daerah, berjudi lewat pemilukada. Praktis para spekulan dan rentenir kelas kakap pun hanya migrasi dari sentrum kekuasaan ke local-government (Olson, 2005). 

 

Apesnya, peran pemerintah sebagai invisible handseakan kehilangan tempat. Hanya bunyi dalam norma tapi kosong dalam wujud. Pemilukada bergerak bak dinamika pasar yang bergantung penuh pada perjumpaan demand & supplay. Disitu hukum ekonomi-politik mendapat tempat yang layak, berlangsung telanjang dengan opsi nomer piro wani piro (npwp). 

 

Di era orde baru hingga akhir 2004, kepala daerah dipilih wakil rakyat DPRD. Bila anggota DPRD berjumlah 45 orang, maka absolute majority (51%) mesti dicapai lewat 23 suara. Umumnya para calon akan mendistribusikan nutrisi bagi 30 orang atau sekitar 67% dari 45 orang. 

 

Besarnya nutrisi berkisar 30-100 jt/orang. Tergantung potensi ekonomi daerah rendah, sedang hingga tinggi. Taruhlah sedang, maka besarnya nutrisi yang harus disiapkan oleh paslon sekitar 40 jt kali 30 orang,1,2 M. 

 

Bandingkan dengan pemilukada dewasa ini. Setiap paslon setidaknya mesti melalui empat tahapan yaitu biaya nominasi, pelaksanaan pilkada, iklan/promosi, serta biaya jadi. Pada daerah paling miskin di salah satu provinsi misalnya, biaya nominasi paling sedikit 300 jt untuk mendekati partai, pendaftaran dan biaya penyaringan internal. 

 

Pada tahap berikut biaya pelaksanaan pemilukada lebih kurang 7 M yang terdiri dari pengganti transport, timses, mobilisasi, pelumas aparat desa, toga, tomas, dan serangan fajar dalam bentuk pembagian sembako. Biaya promosi sebesar 300 jt terdiri dari iklan, spanduk, umbul-umbul, poster, stiker, media cetak, dan media elektronik. 

 

Terakhir, biaya jadi sebesar 400 jt sebagai ungkapan terima kasih kepada sejumlah orang, upacara dan pesta syukuran. Total cost yang mesti dikeluarkan sekitar 8 M. Sekali lagi itu hanya gambaran paslon di daerah paling miskin. Sejujurnya dalam 15 tahun terakhir, political costpemilukada melonjak lebih tiga kali lipat. 

 

Sekarang, bandingkan dengan gaji pokok kepala daerah yang hanya berkisar 2,7-3,5 jt ditambah tunjangan sekitar 40 jutaan. Fakta ini semakin meyakinkan mengapa peran cukongsangat dibutuhkan. Lalu dimana sumber masalahnya?

 

Dalam perspektif pemerintahan (kybernologi, Ndraha, 2002), pengelolaan subkultur kekuasaan tampak jauh dari tiga prinsip utama, yaitu berkuasa semudah mungkin, menjalankan seefektif mungkin, dan mempertanggungjawabkan seformal mungkin. Praktek pemilukada kita memperlihatkan bahwa pola sirkulasi kekuasaan dari satu rezim ke rezim selanjutnya tidaklah mudah dan teramat mahal. 

 

Jalan panjang yang mesti dilewati oleh setiap paslon secara logika memungkinkan mereka menghimpun modal demi mencapai puncak kekuasaan. Itu bukan sepenuhnya salah mereka, tapi lebih karena pilihan mekanisme dalam sistem pemilukada yang tak rasional. Mekanisme semacam itu membutuhkan jumlah bukan isi. Akibatnya, banyak paslon terpilih karena jumlah kepala, bukan isi kepala. 

 

Diakui bahwa jumlah kepala penting sebagai dasar legitimasi, tetapi isi kepala pun tak kalah pentingnya sebagai kompas yang akan membawa daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Realitas ini mengingatkan kita pada ajaran filosof Socrates (399 M), jangan paksakan demokrasi langsung pada masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan rendah, sebab yang akan terpilih bukan mereka yang kompeten, tetapi mereka yang lebih populer dan bermodal besar.

 

Berkali-kali dalam berbagai kesempatan ceramah dihadapan DPRD se-Indonesia, saya mengatakan bahwa menihilkan money politics dalam pesta pemilukada adalah hal mustahil, baik lewat mekanisme langsung maupun tak langsung. Bila dideteksi, laju perjalanan uang panas itu mengalir deras pada dua segmen utama, yaitu sekelompok elit parpol dalam bentuk gelondongan, atau membanjir ke khalayak ramai yang didatangi bak penerima bantuan di panti asuhan. 

 

Artinya, mau langsung atau tidak, tetap saja penyakit kronis money politics itu hampir mendarah-daging bagi masyarakat tuna integrity. Pertanyaan yang lebih realistis dalam konteks ini adalah mekanisme manakah yang lebih mudah dikontrol, efisien, efektif, rendah kerumunan, kebal epidemi, serta tak mudah menodai integritas moral masyarakat? Bahwa ia tetap berpotensi dihadiri cukong tentu tak dapat dihindari, sebab kita sedang memilih pemimpin dibumi, bukan malaikat di surga. 

 

Mesti pula diakui bahwa dalam peristiwa pemilukada yang terlibat bukan saja cukong,juga birokrat opurtunis dan politisi kelas lokal. Jadi, yang dapat kita lakukan hanyalah meminimalisasi sampai titik terendah, yaitu mengubah mekanisme sistem pemilukada, seraya meningkatkan sistem meningkatkan pengawasan sekelompok kecil orang. Bukankah jauh lebih efektif bila PPATK mengontrol transaksi pada 45 orang wakil rakyat daripada memburu serangan fajar pada 450 ribu pemilih irrasional dan lapar?

 

Dengan sendirinya kita tak membutuhkan tahapan panjang yang memeras kocek paslon lewat cukong, menghindari kerumunan sosial, mengurangi resiko keterlibatan penyelenggara pemilukada mulai KPUD, Bawaslu dan organisasi TPS ditingkat terbawah. Bahkan menghindari kepala daerah sebaik apapun terjerumus dalam politik balas budi dan balas sendam yang membawa mereka di buih oleh KPK. 

 

Semua perubahan mekanisme itu sekaligus menjadi sistem anti pandemi, menurunkan political costpaslon, mengurangi potensi konflik, mengefisienkan APBD, serta menihilkan berbagai keperluan yang tak perlu dan menguatirkan, termasuk menjauhkan moral masyarakat dari infeksi korupsi.

Masa Depan Politik Demokrasi

Oleh. Muhadam Labolo

 

Sebagaimana sejarah mencatat, demokrasi tak selalu hancur spektakuler di tangan militer sebagai kekuatan pemaksa seperti terlihat di Myanmar hari-hari ini, Aung San Suu Kyi dan sejumlah aktivis pro demokrasi di tahan (2021).

 

Kata Levistky & Ziblatt dalam pengantar buku How Democracie Die (2018), di Amerika, untuk pertama kali seseorang tanpa pengalaman sebagai pejabat publik, tanpa banyak komitmen terhadap hak-hak konstitusional, dan dengan kecenderungan otoriter yang jelas, terpilih menjadi presiden. Donald Trumph dianggap presiden terburuk dalam sejarah demokrasi Amerika.

 

Sebelumnya, dibelahan lain, Allende telah membawa Chile dalam keresahan sosial, krisis ekonomi dan kelumpuhan politik (1973). Di Venezuela, Hugo Chavez menjadi pilihan dilematik ditengah kegagalan pemerintahnya (1998). Demokrasi seperti terinfeksi, dan Chavez satu-satunya antibiotik yang dimiliki kata seorang warga di Barinas.

 

Bila kudeta segera melucuti demokrasi dalam tempo sesingkat-singkatnya, di jalan pemilu yang terkesan demokratis hal-hal semacam itu jarang terjadi. Pemilu seringkali mengecoh kita tanpa tank dijalanan, konstitusi dan lembaga berlabel demokrasi tetap eksis, rakyat masih memberi suara, namun autokrat dapat menghilangkan substansi lewat tampilan asesoris demokrasi.

 

Tanpa sensitivitas kontrol yang kuat demokrasi seringkali di sabotase secara legal lewat perantara penguasa, elit partai dan kaum oligarkhi. Bukan mustahil persekutuan semacam itu efektif mengubah tatanan demokrasi yang dibangun di atas rezim otoritarianisme. Apalagi jika dibantu oleh para pendengung yang super aktif (buzzer). Ini soalan sekaligus tantangan bagi upaya menjaga kesehatan demokrasi kita.

 

Lalu bagaimanakah politik demokrasi kita? Merujuk indeksasi demokrasi The Economits Intellegence Unit (UIE, 2021), Indonesia mencatat rekor terendah dalam 14 tahun terakhir. Berada di peringkat 64 dengan skor 6.3 dibawah Malaysia, Timor Leste dan Philipina di kawasan Asia Tenggara.

 

Catatan EIU menunjukkan bahwa situasi pandemi seringkali mengecualikan pendapat publik dalam pengambilan keputusan. Disisi lain kritik terkendala oleh instrumen yang menimbulkan phobia kepada subjek yang di kiritik. Kritik bisa berubah menjadi kriminal. Politik identitas masih mengecilkan politik universalitas di hampir semua kompetisi electionMoney politic menjadi patologi penggerak dibanding kesadaran masyarakat menentukan nasib pemimpinnya.

 

Perawatan demokrasi di negara-negara transisi dan maju bukan semata menjadi tanggungjawab penguasa, juga membutuhkan kontribusi seluruh kekuatan politik yang terserak di masyarakat. Amerika bertahan karena sebagian besar politisi seperti Obama & Biden mampu mengawal demokrasi. Jepang eksis karena kaum samurai (militer) menjaga transisi demokrasinya. Jerman & Perancis survive karena kaum birokrat & pengendali modal tak bisa dikecualikan kontribusinya bagi demokrasi. India bertahan sebab kaum intelektual masih kritis menjaga demokrasinya. Demikian kata Boediono di satu kesempatan pengukuhan guru besarnya (2007).

 

Politik demokrasi seringkali kehilangan arah karena menyusutnya kontrol civil society. Agenda demokrasi dalam jangka panjang seringkali berubah tanpa sadar di bajak di tengah jalan, entah menuju kemapanan demokrasi atau menuju neo-otoritarianisme. Politik demokrasi tampak mudah sebagai sebuah gagasan dalam mengelola kehidupan kolektif dengan sebaik-baiknya kata Aristoteles, tetapi menjadi complicated di tangan Machiavelli hingga butuh metode yang dinilai tak popular.

 

Di alam nyata politik demokrasi tak jarang paradoks di tangan para pengendali. Agenda reformasi bisa berubah menjadi gejala resentralisasi, omnibus law contohnya. Demikian pula agenda pemberantasan korupsi bisa menunjukkan sebaliknya, dimana Indeks persepsi korupsi melorot di peringkat 102 dari 108 negara (TII, 2020). Kedua indikasi itu setidaknya mengonfirmasi bahwa transisi tak selamanya menjamin kita menuju konsolidasi demokrasi, bisa jadi balik arah ke terminal awal otoritarianisme, kata mantan penasehat White House, Samuel Huntington. Maknanya, prejudiceKKN orba bisa disematkan sama ke orde reformasi.

 

Sedemikian sukarnya realitas itu mengingatkan kita pada percakapan Einsten di Princenton tahun 1946. Para saintis pernah ditanya, mengapa anda mampu membuat bom dan struktur atom tapi gagal men-drive secara politik yang membuat atom agar tak merusak kita? Einstein menjawab, itu pekerjaan sederhana, tapi politik lebih sulit daripada fisika.

Dapatkah Kerala Daerah Menolak SKB

Oleh. Muhadam Labolo

 

Pertama, dalam paham negara kesatuan (integralistik), hubungan pemerintahan tersusun secara hirarkhis, dimana pemerintahan disetiap level adalah sub-sub sistem yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional. Konsekuensi dari itu semua sub-sistem dibawahnya pada dasarnya tak memiliki hak menolak, kecuali urusan tertentu yang nyata-nyata disebutkan secara ekplisit dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks ini tak ada negara dalam negara (state in state)

 

Hal ini berbeda dengan paham negara federal yang sebagian kedaulatan (dignity)berada di negara bagian sehingga kebijakan pemerintah pusat dapat di tolak atau diselesaikan lewat pengadilan tertentu terkait penegasan kewenangan masing-masing.

 

Kedua, jika merujuk pada pembagian urusan dalam undang-undang pemda (23/2014), pertanyaannya apakah soal hijab dalam SKB tiga menteri bagi siswa tertentu masuk kategori urusan keyakinan beragama ataukah sekedar urusan atribut sekolah. Jika berkenaan dengan urusan agama jelas menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat, daerah cukup melaksanakan. 

 

Sebaliknya bila hijab dianggap urusan atribut sekolah semata, hemat saya cukuplah menjadi kewenangan daerah masing-masing guna menjaga kekhasan antar daerah yang berbeda-beda. Inilah hakekat otonomi jikapun masih diakui pasca omnibus law.

 

Ketiga, sekalipun demikian bukan berarti semua kebijakan pemerintah pusat tak dapat ditawar, apalagi jika dalam ketentuan membolehkan hal dimaksud. Sebagai contoh prinsip tugas pembantuan yang dapat dinegosiasikan jika pemerintah provinsi, kab/kota bahkan desa secara berjenjang merasa tak sanggup melaksanakan oleh sebab alasan tertentu (Wasistiono, 2012, lihat juga mekanisme tugas dekon dan pembantuan dalam peraturan pemerintah).

 

Keempat, dalam ketentuan UU 23/2014 tentang Pemda, salah satu tugas kepala daerah adalah, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, sejauh tak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kepala daerah wajib melaksanakan, kecuali bertentangan dengan ketentuan lain hingga dapat dikonsultasikan. 

 

Demikian pula dari tujuh kewajiban kepala daerah, tiga diantaranya mewajibkan kepala daerah melaksanakan seluruh ketentuan perundang-undangan, melaksanakan kebijakan strategis nasional, dan menjalin hubungan kerja dengan instansi vertikal.