Kamis, 12 November 2020

Politik Otonomi Pasca Omnibus Law

 Oleh. Muhadam Labolo

Pasca pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja politik otonomi daerah dipertanyakan kembali, paling tidak pada soal keseriusan dan konsistensi segenap stakeholders (Djohan,2020). Kesulitan menjawab pertanyaan semacam itu sebab teknisnya karena ketiadaan draft yang otentik, kekosongan instrumen organiknya, serta terbatasnya sumber primer kecuali saripati power point yang disuguhi di media sosial oleh satu dua pejabat terkait. Dengan epistemologi seadanya, ditambah policy brief kawan-kawan UGM, draft RUU OLCK setebal 905 halaman, serta menyimak dialektika diberbagai kanal, penting untuk mendiskusikan kembali nasib politik otonomi daerah dimasa kini dan akan datang. Dengan begitu seluruh niat baik pemerintah dapat ditangkap sebagai satu peluang, bukan sekedar sikap reaktif yang minim refleksi, atau perilaku narsis sejumlah orang ketimbang perasaan peduli pada masalah-masalah kebangsaan.

Secara umum mesti diakui bahwa politik otonomi dalam kerangka omnibus law mengalami relaksasi. Kendatipun kritik sejumlah pakar bahwa gejala resentralisasi terbentuk secara sistemik dalam beleid itu, namun dalam cara pandang sebaliknya penting pula untuk direnungkan, misalnya, sejauh manakah implementasi otonomi daerah memberi dampak positif dibanding janji kemakmuran yang ditawarkan rezim pemerintahan daerah itu dalam 20 tahun terakhir. Sisi baiknya, tujuan otonomi daerah dalam konteks politik dapat dinikmati lewat tenda-tenda kerumunan pilkada, tapi tidak dalam kecepatan administrasi ketika bersentuhan dengan investasi. Ini soalan pokok, sekaligus kritik atas gagalnya capaian otonomi dibidang administrasi yang penuh jala, perangkap dan melelahkan di hulu sampai ke hilir.

Atas kemacetan yang tidak saja membuang banyak sumber daya dan energi akibat bertumpuknya regulasi yang mesti dilangkahi, dapat dipahami mengapa spirit omnibus law dengan sengaja melucuti kebiasaan menciptakan antrian panjang kedalam kendali pusat selaku sentral penanggungjawab akhir pelayanan pemerintahan. Omnibus Law mengoreksi itu, sembari mengambil peran lebih pada kepadatan route yang selama ini menciptakan frustasi dan lemah jiwa, hingga mendorong ide pintas lewat jalan tikus. Eksesnya tak ada layanan sunyi suap, dan dengan sendirinya menyuburkan praktek korupsi di pusat-pusat layanan birokrasi yang berhubungan dengan investasi. Kondisi ini jelas tak dapat ditoleransi bagi sebuah negara yang selalu berada dirangking terbawah dalam kemudahan berusaha di dunia (easy of doing business).

Politik otonomi pada dasarnya bermaksud membuka peran  masyarakat kedalam proses pengambilan keputusan agar setiap problem yang dihadapi ditingkat lokal diselesaikan tidak saja murah, mudah, juga lekas. Bila cita baik itu justru menjadi malpraktek, ada baiknya elite lokal mesti mengoreksi kembali dimana letak kekeliruan atas semua regulasi yang diproduk selama ini. Jika semua indikasi investasi di daerah tak juga menunjukkan efisiensi kecuali diskriminasi, maka resentralisasi sekalipun dikritik dalam omnibus law, pada satu sisi dapat dimaknai sebagai antitesa dari penantian panjang terhadap semua aturan yang tak kunjung membebaskan, kecuali penyanderaan kepentingan orang banyak.

Gerak kekuasaan yang mengalami sentrifugalistik lewat omnibus law dengan sendirinya akan mengubah posisi rezim pemerintahan daerah tidak lagi sebagai penjuru (corner) bagi undang-undang sektor, tapi lebih sebagai followers ketimbang guiden di daerah. Dalam masa transisi kedepan, setidaknya usai penyelesaian 35 peraturan pemerintah, 5 perpres dan ratusan permen, Pemda mesti disibukkan melakukan evaluasi terhadap ribuan Perda agar tunduk dan beradaptasi dengan semangat omnibus law. Konkritnya, Pemda mesti melakukan sejumlah revisi, penyesuaian hingga perubahan status atas sejumlah regulasi yang dinilai menjadi duri dalam daging.

Suka atau tidak, dengan semua konsekuensi itu nasib politik otonomi di Indonesia tak lebih dari hiruk-pikuk pilkada, bukan administrasi birokrasi yang mandek dan kembali ke tangan pusat. Bila satu-satunya muatan desentralisasi yang tak ikut membonceng dalam bus besar inipun gagal melahirkan kepemimpinan yang akseptabel dan legitimate, dapat dibayangkan bahwa politik otonomi daerah persis deskripsi dimasa rezim 5/74 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Bunyi dalam teks, namun sepanjang sejarah implementasinya tak pernah nyata dalam konteks, kecuali pilot project pada sejumlah pemerintah lokal yang dinilai mampu berotonomi, itupun sebatas urusan administrasi belaka.

 

Simbiotik Agama-Negara

Oleh. Muhadam Labolo

Sejak dulu bahkan sampai nanti, ketegangan agama versus negara dipenuhi kontraksi. Pada titik tertentu keduanya berusaha menampilkan ego otoritasnya masing-masing. Ditingkat ideal keduanya hidup dalam rukun bernegara, entah negara sebagai lead, atau agama sebagai pandu. Dalam ajaran sekularisme, agama hidup sekalipun mesti menjaga jarak dengan negara. Agama adalah privasi yang dibiarkan merdeka begitu saja (Kencana, 2018). Dalam paradigma simbiotik, agama ibarat matahari yang menerangi negara sebagai bulan bagi cahaya di bumi. Berbeda dengan itu, dinegara yang meletakkan agama sebagai satu-satunya sumber nilai mengharuskan pemerintah tunduk pada otoritas agama. Negara, dalam paham integralistik semacam itu hanyalah bagian dari lanskap agama yang maha luas.

Dalam konteks negara agama, otoritas negara relatif tak banyak dipersoalkan. Alasannya pemerintah sebagai personifikasi negara adalah representasi konkrit atas firman Tuhan dan sabda dari setiap pesuruhNya. Dengan doktrin ini maka setiap pembangkangan dapat dimaknai pengingkaran terhadap otoritas Tuhan dan pesuruhNya melalui mana pemerintahan dijalankan. Ketegangan mudah ditemukan pada negara yang memisahkan urusan agama dan negara. Di Perancis, dengan alasan kebebasan adalah ekspresi politik warga yang dilindungi, negara lewat Emannuel Macron (2020) dinilai bersikap diskriminatif terhadap salah satu agama. Ironisnya ekspresi agama lewat simbol dan ritualitasnya seringkali dicurigai negara, bahkan dianggap ancaman serius. Negara, sekalipun nyatanya dibangun diatas esensi agama, faktanya jamak bersikap acuh dan merujuk pada konsensus bersama, bukan semata agama. Praktis relasi agama dan negara terjebak dalam romantisme benci tapi rindu.

Tensi agama dan negara meningkat tajam ketika agama tak lagi menjadi suluh bagi pelita bernegara. Sekalipun batin konstitusi dianggap telah merepresentasikan spirit penting dari tiap-tiap agama, realitasnya tafsir atas konsensus tak jarang abai merangkul agama. Disini persoalannya, para penerjemah konstitusi terpilih di legislatif tak banyak memiliki kemampuan merawat semangat religi dalam batang tubuh kebijakan. Hasilnya, produk kebijakan berpotensi melawan kehendak Tuhan, melukai rasa keadilan orang banyak, sekalipun terdapat sedikit orang yang diuntungkan. Spirit agama penting untuk memandu setiap aktor negara agar mampu mentransformasikan nilai agama kedalam kebijakan sehingga berkualitas secara ruhaniah dan bermoral secara sosial. 

Terhadap kesadaran spiritual dan kewargaan kita dalam negara bangsa semacam ini, relasi agama dan negara yang dimanifestasikan oleh mereka yang memerintah dan yang diperintah lewat aneka keyakinan, wajib hukumnya dibangun secara mutualistik agar menuai manfaat bagi keduanya. Esensi agama sepatutnya menjadi pengawas melekat bagi personifikasi negara (waskat). Kelopak religiusitasnya mencipta mahkota kejujuran, welas-asih, bela-rasa, integritas, dan keteladanan dimana-mana. Diyakini salah satu kemajuan negara karena faktor integrity. Negara melalui perangkatnya bertindak mewakili sifat-sifat Tuhan yang tidak saja pengasih dan penyayang, juga tegas dan melindungi. Pada saat yang sama ekspresi agama dengan segenap atributnya dapat tumbuh dan berkembang dibawah naungan negara. Sisi etiknya, otonomi agama tumbuh dengan sifat ilahiyahNya tanpa memaksa agar tubuh negara menjadi teokrasi. Inilah simbiosis-mutualistik dalam hubungan agama dan negara yang kita sepakati, entah sementara ataupun sepanjang masa.

 

Mitos, Religi dan Sains Kita

Oleh. Muhadam Labolo

Dunia bergerak dalam kebimbangan orientasinya. Antara melaju pada kecepatan sains atau kembali keruang transedental yang penuh misteri, mitos dan religi. Sejak lama mitos menstimulasi semangat bangsa-bangsa tertentu untuk maju. Jepang yakin mereka adalah generasi penerus Dewa Matahari yang menyinari alam. Bangsa Jerman percaya bahwa merekalah Ras Aria paling sempurna di muka bumi. Sisi baiknya keyakinan kolektif itu memberi energi bagi logos hingga kemajuan  bangsanya diberbagai bidang. Eksesnya, kepercayaan diri yang berlebihan itu menciptakan ambisi menaklukkan, eksploitasi dan kolonialisasi seperti slogan simpatik saudara tua dari timur atau tragedi genosaida bagi bangsa Yahudi.

Religi datang menjadi suluh bagi gelapnya mitos dan pengetahuan. Ada kekuasaan tunggal dan maha luas yang mengendalikan segalanya. Religi berusaha menjernihkan keyakinan kelam pada jalan spiritual yang menjanjikan, surga dan neraka. Maknanya semua perbuatan ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Semua yang tersentuh indrawi maupun yang belum, menjadi tanggungjawab Tuhan hingga lingkup paling mikro. Sedemikian banyaknya tanggungjawab Tuhan hingga kredibilitasNya tak jarang terancam didistorsi, dimanipulasi, diperkosa, bahkan dibajak atas nama otoritas religi hingga menciptakan kemacetan, kerusakan, dan konflik atas nama Tuhan. Dalam konteks itu eksistensi Tuhan digugat bahkan diperperdebatkan lewat pengetahuan kritis manusia.

Pengetahuan datang menggantikan peran mitos yang gelap, sekaligus berupaya menalarkan apa yang selama ini disangka semata-mata menjadi tanggungjawab Tuhan. Manusia rasional tentu bertanya, dimanakah tanggungjawab dirinya sebagai mahluk sosial (homo socius), politik (zoon politicon), dan ekonomi (homo economicus). Bukankah kognisi dan perangkatnya adalah sarana yang disediakan Tuhan untuk mengetahui, memahami, menerapkan,  menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi setiap persoalan yang ingin dijawab menurut tingkatannya (Bloom,1956). Pengetahuan jelas diperkenankan, apalagi religi memberi sinyal kuat. Bagi mereka yang menggunakan iman & ilmu secara simultan dijanjikan Tuhan diangkat derajatnya selevel diatas manusia pada umumnya. Tentu saja semua itu membutuhkan penjelasan pengetahuan, tidak sekedar percaya sebagaimana mitos atau doktrin religi.

Kini sains merasa semakin kokoh dengan arogansi rasionalitasnya. Semua instrumen canggih yang memudahkan gerak manusia dianggap prestasi tertinggi yang tak mungkin diraih jika hanya bersandar pada tahayul dan teks suci. Ilmu pengetahuan bukan sekedar keyakinan, tapi tindakan nyata. Hasilnya, sains dan teknologi menjadi bagian dari kekayaan peradaban. Sekalipun demikian mitos dan religi tak pernah mati, bahkan ketika mereka dilangkahi dan dikesampingkan. Mitos, kendatipun tertatih jauh dibelakang, sekali-kali datang dan menyita perhatian sebagian publik, entah lewat Bidadari turun dari kahyangan atau seorang anak yang mampu bertelur (Supeli, 2016). Mungkin saja mitos modern yang gagal rancang berubah rupa menjadi hoax. Lepas dari itu masing-masing menampilkan sisi terbaik dan ekses berlebih atas keyakinan yang terus dibangun para penganutnya.

Sains diakui mempermudah kita membangun pengalaman, walau sisi berlebihnya ia kadang menjebak manusia ke bilik hampa nilai. Sains mengurai bukti agar gulita menjadi kebenaran walau relatif. Tentu saja kebenaran dimaksud adalah kebenaran objektif minus subjektivitas sebisa mungkin. Dalam pencarian itu pengetahuan seringkali menerobos batas suci yang di klaim mitos dan religi. Sejak kemunculan logos, kesakralan religi dipertanyakan lewat kritik God is death. Religi bermaksud menjadi cahaya dan pelentur bagi kesombongan mitos dan pengetahuan, kendatipun pengetahuan mengklaim datang untuk mencerahkan, tak jarang pun menuju kesesatan. Disisi yang sama religi tak luput dari kecurigaan menyimpan spirit membahayakan. Disadari atau tidak, kita sedang berdiri di tengah keangkuhan pengetahuan dan fanatisme religi. Pada keterjepitan semacam itulah Nietzche (1884) pernah bertanya, dalam makna seperti apakah kesolehan kita kini dinilai?

 

Selasa, 13 Oktober 2020

Dialektika Dosen Ilmuan di Media Sosial

 Oleh. Muhadam Labolo


Dialektika dalam media sosial pada dasarnya menunjukkan sinyal tumbuhnya pengetahuan. Apalagi jika yang berdiskusi sekelompok ilmuan, bukan sebangsa haters,demonstran, atau barisan sakit hati. Bila itu, yang muncul hanya koleksi caci dan umpat, pengumpul kerikil panas, dan pengipas api dendam. Oleh sebab dosen secara normatif adalah ilmuan, wajar jika ragam perspektif muncul dari lobus frontalis otaknya sebagai bahan argumentasi. Bila deskripsi argumen dipenuhi data dan fakta artinya ilmuan mendasarkan pada analisis empirical based. Disisi lain, bila deskripsi diurai abstraktif lewat analisis teoritik dan bangunan konseptual, ilmuan meletakkan pendekatan rasional based sebagai gaya penalaran. Dua sistem berpikir itu jamak dimana saja, apalagi bila keduanya diintegrasikan dengan positivisme dan instuisi, lengkap sudah.

 

Didalam ilmu sosial, setiap konklusi bersifat sementara sampai ditemukan kebenaran berikutnya. Relativitas itu selalu diklarifikasi, bahkan diruang publik yang padat opini seperti group whats up. Lebih lagi bila sifatnya transedental semacam isu agama. Kata Sobary (2002), agama bukan milik para rohaniawan, juga bukan monopoli orang-orang yang memegang ijazah sekolah agama. Bila selama ini ada lembaga-lembaga yang oleh banyak pihak dianggap memiliki otoritas khusus mengatur perkara agama, itu hanya administratif. Hal ikhwal spiritual tak bisa di take overoleh lembaga agama, betapapun sucinya lembaga tersebut. Komitmen terhadap agama milik semua orang, yang berarti juga milik rakyat. Untuk menjadi pemeluk yang sholeh, orang tak harus menjadi ahli agama. Sudah banyak bukti, orang sederhana dan miskin ternyata lebih sholeh dari orang yang kesana-kemari rapi dengan simbol agama. Mereka menabung untuk berkurban, menyumbang ke panti asuhan, pondok yatim-piatu, bahkan ke lembaga-lembaga agama yang notabenediurus oleh orang-orang berdasi, berijazah, dan beratribut keagamaan.

 

Didalam lalu-lintas dan akseptabilitas informasi itu, ilmuan mesti memahami jernih dan hati-hati setiap opini yang mungkin sengaja dijual. Sikap skeptisisme penting untuk menguji setiap informasi dan pernyataan. Apalagi bila sifatnya hanya pendapat satu ahli (ad verecundiam), mayoritas (ad populem), penguasa (ad bacculum),sedikit bukti (ad ignorantiam), sentimen pribadi (ad hominem), atau karena rasa iba (ad misercordiam). Itu sesat berpikir menurut ilmu logika (fallacies). Negatifnya, pemikiran skeptisisme berlebihan dapat melahirkan sikap a priori. Kampus dapat disangka tak produktif melahirkan solusi tapi lebih dianggap pabrik anarkhi, lantaran setiap kebijakan pemerintah di rejectionbegitu saja. Ambil contoh dimasa lalu pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak mayoritas dewan sekalipun belum sehelai kertas pun dibacakan.

 

Akan tetapi, tanpa sikap skeptisisme kita hanya akan menelan mentah-mentah apapun informasi dan pernyataan yang muncul diruang medsos. Agar tetap waras, perlu didiskusikan lewat argumen yang bernas, bukan dengan emosi apalagi kebencian, agar kedalaman pengetahuan kita tak mudah di ukur sepanjang galah oleh orang lain. Syaratnya, diruang diskusi akademik penting membuang feodalisme kampus, alergi kritik, bias gender, birokrasi yang mengabdi pada figur, atau mentalitas dilayani berlebihan dengan menikmati mahasiswa membungkuk-bungkuk sambil mencium tangan dosen, seakan pengetahuan berhubungan dengan kedudukan. Itu mitos kampus yang justru kita tinggalkan sejak kelahiran logosdi Yunani kata Rocky (2016). 

 

Akhirnya, meskipun dialektika dalam media sosial terbatas marginnya dibanding menulis satu makalah untuk bahan seminar, namun Ia setidaknya telah menyediakan ruang bagi kita sebagai dosen yang ilmuan untuk membangun infrastruktur pemikiran sederhana. Kekuatan itulah yang digunakan mengeksplorasi berbagai isu yang mungkin membahayakan religi, negara dan tradisi, bahkan mengoreksi ortodoksi kampus yang selama ini membunuh daya imajinasi kita, lalu menguburnya lewat birokrasi akademik yang melelahkan. Disitulah esensi dosen ilmuan, bukan sekedar memburu sertifikat doktor, yang mungkin dalam lima tahun kedepan surplushingga meluap menjadi penjaga kelas, bukan pengajar di kelas.

Distorsi Representasi Dalam Demokrasi

Oleh. Muhadam Labolo

 

Untuk kesekian kalinya demokrasi kita di uji. Di uji seberapa kuat Ia berhadapan dengan sumber kedaulatannya sendiri, rakyat. Rakyat menguji gagasan idealnya lewat kontrol di dalam maupun diluar parlemen. Bila kanalisasinya berjalan normal, anggota parlemen dapat berdebat hebat hingga berhari-hari, bukan sembunyi dan berpindah-pindah. Sebaliknya, bila saluran ekspresinya abnormal, parlemen jalanan menjadi pilihan dialektika. Ide demokrasi secara historik digagas oleh rakyat sebagai kritik atas kegagalan autokrasi (Lincoln, 1861). Dapat dipahami mengapa demokrasi selalu bersentuhan dengan pesta rakyat dan tumpahan demonstran dijalanan. Bila suksesi rakyat berpesta, bila marah rakyat dapat memperlihatkan perilaku sebaliknya, mencari wakilnya, menawar kembali akuntabilitas dengan paksa.

 

Tak beda dari sistem yang lain, demokrasi pun bukan yang terbaik, Ia memiliki talenta bawaan sekaligus virus yang mematikan bila luput dikelola dengan bijak. Bakat bawaan itu setidaknya menawarkan pilihan bagi kaum rasional untuk mengekspresikan kehendaknya dalam arena yang dibingkai tanggungjawab dan pondasi hukum. Dengan begitu semua kemelut yang terjadi dapat dikanalisasi lewat institusi yang tersedia. Sisi buruknya bila demokrasi tak diberi prasyarat, ditingkat teknis Ia hanya mengantarkan sekumpulan aktor ke puncak kekuasaan lantaran popularitas dan kapitalisasi. Sedemikian mengkhawatirkan hingga penganut teokrasi dan sosialis menjadikan demokrasi sebagai objek kritik sekaligus musuh kolektif (common enemy).

 

Prasyarat demokrasi setidaknya bertumbuh dan tampak lewat kualitas kognisi dan ketercukupan atas kebutuhan dasar rakyatnya. Tanpa itu demokrasi hanyalah rekapan jumlah kepala, bukan isi kepala. Tanpa itu pula demokrasi hanya melahirkan dealer, bukan leader. Hasilnya dapat di takar, mekanisme demokrasi hanya mengkalkulasi jumlah untuk meletakkan seseorang di kursi kekuasaan. Dengan logika itu, tak heran bila demokrasi berjarak dekat dengan akumulasi kapital, apalagi jika Ia sungguh-sungguh di bajak. Realitas itu membuat kekuasaan rentan dipertukarkan demi keuntungan yang tak berimbang. Inilah politik transaksional yang menyandera kepentingan orang banyak seraya mengenyangkan perut segelintir orang.

 

Agar demokrasi lestari, kuncinya terletak pada kontrol desainernya sendiri, rakyat. Bila tidak, kritik pedas Socrates (399 SM) atas perangai buruk demokrasi bukan isapan jempol, yaitu bodoh, korup, nakal, liar, dangkal dan tak patuh hukum. Untuk menghindari itu, diambil yang terbaik dari yang baik (primus interpares). Karena sulit membayangkan jika ada ribuan orang melakukan rapat dan memutuskan perkara dalam waktu singkat, maka dibuatlah syarat dan mekanisme yang memungkinkan terpilihnya wakil yang tidak saja dikenal dari kemampuan retorik dan artikulatiknya, juga kapasitas moral dan pengalaman yang cukup. Persoalannya, relasi antara basis dan wakilnya tak melulu berbanding lurus dengan aspirasinya. Stigmanya selalu khianat, selingkuh dan dissosiatif.

 

Diskoneksitas itu kemungkinan karena realitas kontrak sosial kurang dirawat oleh kedua belah pihak. Basis seringkali tak peduli usai wakilnya terpilih dalam satu periode. Seluruh kedaulatan seakan berpindah selama masa kontrak disepakati berdasarkan konstitusi. Apalagi rendahnya pendidikan mengakibatkan orientasi kognisi rakyat hanya mampu memperlihatkan budaya politik parokial-kaula, bukan partisipan. Disisi lain para wakil mengklaim bahwa legitimasi yang diperoleh adalah hasil pertukaran kepentingan sesaat sebagaimana hukum pasar. Kesadaran demikian memposisikan dirinya bukan lagi wakil rakyat, tapi lebih mereprentasikan dirinya dan partai. Perbedaan frekuensi inilah yang menciptakan banyak distorsi antara kepentingan rakyat dan wakilnya yang hari-hari ini kita saksikan meluap dan tumpah ke jalan.

Kamis, 01 Oktober 2020

Iblis Corona Dalam Persepsi Awam

Oleh. Muhadam

Diruang publik, persepsi masyarakat terhadap pandemi rupanya bervariasi. Dalam wawancara acak presiden di depan Istana, aras bawah menyimpulkan bahwa  kita sesungguhnya sedang berhadapan dengan serbuan iblis (Rabu, 30 Sept 2020). Corona dalam kesan awam adalah iblis yang tak terlihat secara kasat mata. Bagi mereka, selain Tuhan dan Malaikat yang bersifat gaib, semua yang mengganggu umat manusia adalah mahluk halus, jin dan sebangsanya. Kesadaran budaya semacam itu melahirkan cara beradaptasi kelompok grassroots lewat mantra dan doa.

Persepsi itu diametral dengan pandangan kelompok rasional yang menurut sains adalah mahluk micro-biologis bernama corona virus disease (covid 19). Situasi dewasa ini secara eskatologi perlu ditangani serius, bukan sekedar memenuhi standar penggunaan masker, social distancing, dan cuci tangan (Alfayadi, 2020). Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan pragmatis kaum industrialis atas nama pertumbuhan ekonomi. Masker dan desinfektan tentu akan menjadi barang paling laris dengan memanfaatkan moment pesta demokrasi. Persis penjual asongan memanfaatkan kemacetan di jalan tol. Dalam jangka panjang penting untuk sesegera mungkin menciptakan anti-virus agar angka infeksi tak melaju ibarat deret ukur. Tanpa strategi jangka panjang, sadar atau tidak komposisi demografi bangsa ini akan mudah dikendalikan oleh negara penemu vaksin.

Dua orientasi kognitif diatas menyadarkan kita bahwa strategi pengendalian pandemi tak bisa dilakukan seragam dan instan. Diperlukan strategi jangka panjang yang jauh lebih menjawab menimbang ketidakpastian berakhirnya masa pandemi. Badan-badan survei nasional dan international yang diawal kemunculan percaya diri memprediksi baik lewat pendekatan kuantitatif maupun kualitatif kini tiarap, gagal membuktikan hasil analisis statistik regresi linier tentang berakhirnya pandemi secara presisi. Kegagalan itu kemungkinan karena semua upaya teknis diberbagai negara tak di desain secara terstruktur, masif, dan terencana, kecuali insidental, lokalitas dan partikularistik. 

Positifnya, bagi kaum marginal situasi ini hanyalah masa transisi, ada saatnya mereda. Jadi tak perlu cemas berlebihan, bukankah sekelompok pemulung yang hidup dibawah kolong jembatan tetap segar-bugar. Kepanikan, kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan hanya menambah laju iblis mengantar kita ke liang lahat. Pada akhirnya kita akan terbiasa, sehat sediakala lewat kekebalan alami (herd immunity). Bagi kaum langitan yang menganggap serangan pandemi ini sebagai kiamat kecil, berharap agar respon politik tak melulu bersifat praksis, tapi mampu menemukan solusi berdaya jangkau hingga batas horison terjauh guna mengantisipasi runtuhnya kebudayaan sosial, politik dan ekonomi masyarakat.

 

Rekonstruksi Sejarah Pemerintahan

Oleh. Muhadam

Kata Winston Churchill, history has been written by the victors. Faktanya pemenang cenderung mengubah, memanipulasi, bahkan menghilangkan artefak sejarah melalui berbagai cara termasuk politik dinasti. Terlepas itu, sejarah penting untuk menuntun kita kearah yang lebih maju tanpa melupakan setiap peristiwa dimasa lampau. Jika Kemendikti sepakat, sejarah dapat dipelajari sebagai seperangkat ilmu pengetahuan (istoria, ilmu). Efeknya tercipta spirit membangun identitas kultural suatu bangsa. Tanpa sejarah sebagai jejak pijak masa lalu dan kini, kita dapat kehilangan kompas untuk meraih masa depan. Dengan kesadaran itu sejarah mesti dipelajari bukan semata-mata atas waktu dan lokus peristiwa, yang lebih penting belajar dari sejarah (Ndraha, 2002). Bila tidak, kita hanya akan meninggalkan hafalan tentang Perang Aceh atau Perang Diponegoro, tanpa pemahaman setting social yang melatarbelakangi perang hebat dimasa itu.

Dalam konteks sejarah pemerintahan, tak banyak historiografi yang mendeskripsikan bagaimana pola kepemimpinan dan tingkah laku masyarakat, serta interaksi sosial pada satu entitas pemerintahan. Kalaupun ditulis, lebih semacam sejarah umum yang menyisakan sub bab tentang dinamika pemerintahan di lokasi peristiwa. Ambil contoh perilaku kepemimpinan Pamongpraja yang dikutip Rosihan Anwar dalam pengantar buku Kenang-Kenangan Pangrehpraja Belanda di Indonesia (1920-1942), mereka dilatih agar teliti dalam mengelola kas keuangan daerah yang dipercayakan kepada mereka. Satu senpun tidak boleh kurang apabila terjadi pemeriksaan kas. Korupsi dicegah jangan sampai menghinggapi pejabat-pejabat Pamongpraja. Catatan pendek itu meyakinkan kita bahwa pengetahuan, cara kerja dan integritas Pamongpraja dimasa lalu tak diragukan. Problem etiknya, mengapa realitas dewasa ini berkebalikan dengan masa lalu, apa masalahnya dan bagaimana mengembalikan integritas Pamongpraja agar tetap terawat sekalipun berjarak jaman. Disinilah kita perlu belajar dari sejarah sehingga identitas dan karakter kita tetap terjaga.

Ketiadaan sejarah sebagai cermin membuat kita berkiblat mentah-mentah ke barat. Masalahnya bukan saja nilainya yang kita sedot, tak terkecuali asesoris budayanya, persis menarik Pukat Harimau di tumpukan biota laut, semua terambil. Alhasil diruang publik kita berselisih paham tentang mana authentik dan mana yang sintetik. Kita sendiri kehilangan identitas, barat bukan, timurpun meragukan. Inilah generasi bangsa yang tercerabut dari akar-akar budayanya. Jepang dan Korea adalah contoh negara yang eksis ditengah invasi modern dan tradisi bushido. Lebih dari itu pengaruh eksternal tidak saja mempengaruhi perilaku, demikian pula idiologi dan artefaknya. Paling mudah dikenali adalah sistem politik dan pemerintahan kita yang bercampur aduk antara presidensial dan parlementer serta penerapan mekanisme demokrasi langsung. Semua itu menunjukkan bahwa kekayaan sejarah dan kebudayaan kita tak sepenuhnya dipelajari dan diadaptasi kecuali trial and error.

Akhirnya, mengingat kembali kata Soekarno soal jasmerah, patut bagi kita mendalami dan meneliti kembali sejarah pemerintahan berikut metodologinya, guna memperkaya literatur yang selama ini berkutat pada judul laporan akhir dan skripsi tentang implementasi, pelaksanaan, analisis, peran, partisipasi, persepsi, strategi, pemberdayaan, bahkan yang paling putus asa, upaya. Keterkungkungan dalam kotak keyakinan tunggal (in the box)  selama ini telah menjauhkan kita dari upaya memajukan pemerintahan lewat penelitian sejarah dengan teknik _etnografi-partisipatoris. Bila tidak, kemungkinan nasib laboratorium dan museum kita pun tinggal sejarah.

 

Minggu, 20 September 2020

Bom Pandemi di Pilkada

 Oleh. Muhadam

Pandemi kali ini tak kunjung melandai. Alih-alih mendatar, angkanya meroket menimbulkan kepanikan dimana-mana, tak terkecuali mereka yang mengambil bagian dalam pesta demokrasi, pemilukada. Kecemasan terburuk kita adalah ketika pesta berubah menjadi puncak bencana. Bukan mustahil, semua area pencoplosan diperkirakan dapat menjadi klaster terbaru hingga mencapai titik ledak bom atom sebagaimana prediksi Qodari (2020). Bila itu bukan spekulasi positivity rate, alamat salah pasti ditujukan ke pelaksana pesta demokrasi sebagai upaya sistemik, terstruktur, masif, dan terencana. 

Demokrasi hanyalah sebuah pilihan sistem. Mekanismenya tersedia sesuai kebutuhan, tinggal ditarik dirak buku, manakah yang lebih efisien dan efektif diterapkan dimasa sulit semacam ini. Apalagi kita kaya akan pengalaman soal praktek demokrasi melebihi negara-negara di Asia Tenggara. Memaksakan pesta ditengah ancaman pandemi sama saja bunuh diri massal. Pesta biasa dengan skala kecil dikampung kita bubarkan, apalagi pesta besar yang melibatkan ribuan bahkan jutaan orang. Itu konyol, pelaksana bisa dituduh pembunuhan berencana. 

Pilihan terbaik menunda kata Jusuf Kalla (2020), apalagi secara normatif perubahan ketiga Perpu 2/2020 pasal 201a membuka peluang tersebut. Kedepan, mekanisme terbaik adalah mempercayakan pilihan pada wakil rakyat sampai dengan situasi pulih. Ini lebih menjawab separoh masalah urgen dibalik ancaman Covid 19 tanpa mesti demokrasi dibajak secara teknis oleh Pamswakarsa atau kembalinya dwifungsi militer ke ruang sosial politik sipil. Kualitas demokrasi tentu saja akan ditentukan oleh partisipasi pemilih, keaktifan parpol, kesediaan peserta, serta kehadiran para pelaksana sekaligus wasit. Bila kontribusi dari semua variabel tersebut tak signifikan, kualitas demokrasi terancam nihil substansi kecuali prosedural semata. Inilah yang dikuatirkan Gus Dur (1999).

Andaipun kita lanjutkan dengan mengedepankan alasan demokrasi, kita justru sedang membunuh hak hidup sebagai esensi fundamental manusia (solus populi suprema lex). Demokrasi memang bukan-satunya pilihan sistem politik terbaik, tetapi ia menawarkan banyak hal termasuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Seburuk apapun sistem, ia bergantung pada manusianya. Sejarah telah memperlihatkan kepada kita, bahwa beragam sistem yang diterapkan sejak dulu hingga kini bergantung pada integritas manusianya. Itulah mengapa tugas pertama para nabi adalah mendidik manusianya sebelum mengkonstruksi sistem terbaik dimasa itu. 

Bila kita percaya bahwa sistem yang buruk akan memaksa orang baik menjadi buruk, atau sistem yang baik akan memaksa orang buruk menjadi baik, maka yang perlu disiapkan adalah manusia berintegritas yang mampu membuat aturan teknisnya. Bilapun manusia dilarang membuat hukum, setidaknya Ia wajib merujuk pada prinsip-prinsip general yang konon berasal dari Tuhan dan hukum kodrati (natural of law). Dengan demikian semua aturan teknis itu juga mengandung perintah Tuhan serta alam semesta.

 

Senin, 07 September 2020

Membumikan Pesan Presiden & Mendagri Bagi Pamongpraja Muda

Oleh. Muhadam

    Wisuda dan Pengukuhan IPDN kali ini unik dan bersejarah. Unik karena dilakukan lewat virtual, bersejarah karena berada dimasa pandemi covid 19 tahun 2020. Keunikan dan sejarah itu tentu mudah mendekam dalam benak angkatan 27, bahkan menjadi semacam penanda disela gurauan mereka, angkatan covid 19 atau angkatan corona. Kita hanya mampu membangun semangat mereka bahwa dalam masa yang penuh kesuraman ini biasanya Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik diantara kalian untuk menjadi pemimpin dimasa mendatang. Sebab pemimpin hebat biasanya lahir dari terjangan gelombang pasang, cuaca ekstrem, dan ramai cobaan, bukan tumbuh dalam keadaan biasa-biasa saja. Setiap pemimpin lazim dikirim Tuhan pada latar alam, sosial, politik dan ekonomi yang terpuruk, lengkap dengan sosok antagonis selaku penguji iman dan pembesar jiwa. Artinya latar sosiologis dan perkara yang sedang dihadapi adalah pengungkit yang sengaja disediakan Tuhan untuk menghidupkan setiap pembaharu pada satu masa. Pada semua contoh itu, kita membutuhkan pengorbanan yang tulus sebagaimana perilaku simbolik Ibrahim dan Ismail yang dapat diarahkan pada pengorbanan masyarakat, bangsa dan negara.

 

   Menyelami Pidato Presiden Jokowi di Istana Bogor tgl 29 Juli 2020, Pamongpraja Muda adalah salah satu penentu reformasi birokrasi, melayani rakyat, serta  memperkokoh pemerintahan. Butir-butir harapan itu seakan mendekatkan tugas Pamongpraja Muda tak kurang beratnya dengan para pembaharu yang pernah diutus Tuhan, memiliki spirit reformasi, pelayan, dan penyatu dalam perbedaan. Tantangan itu tak hanya realitas ancaman pandemi hari-hari ini, juga situasi birokrasi yang tak pernah sepi dari isu kerumitan, kelambanan, ketidak-ringkasan, bahkan penumpukan SOP yang berliku-liku bak labirin. Tantangan itu mesti dijawab lewat perubahan budaya kerja yang tak biasa-biasa saja, tapi lebih dari itu bagaimana menyederhanakan pelayanan birokrasi menjadi simpel dan ringkas pada tingkat implementasinya. Kecepatan layanan menjadi faktor determinan yang menjadi perhatian serius, mereka yang lamban akan dimakan oleh mereka yang cepat (if u slow, u eaten). Bersamaan dengan fakta itu memberi peluang bagi Pamongpraja Muda untuk menunjukkan integritas, loyalitas, kecerdasan, dan ketangkasan. Buah karyanya akan dinikmati oleh masyarakat luas sebagai produk jarlatsuh yang masing-masing mewakili aspek kognitif, psiko dan afeksinya. 

 

      Didalam kerumitan birokrasi itu kita membutuhkan peran kognisi yang cukup. Disinilah tekanan akademik sebagaimana pesan Prof.Tito Karnavian (Mendagri) lewat kutipan Josep S, if theory without policy is for academics, then policy without theory is for gamblers. Catatan tersebut penanda bahwa teori bukanlah sesuatu yang mengawang di langit biru. Kata Fadhilah Putra (2019), teori adalah cermin terjujur dari kenyataan. Tanpa cermin kita tak akan pernah mampu mengenal siapa kita, serta bagaimana orang lain mengenali kita. Sebuah tindakan tanpa teori adalah perbuatan kosong makna dan hampa tujuan, sebab itu teori menjadi penting sebagaimana kata Elinor Ostrom (2015), the power of theory is exactly proporsional to the diversity of situation it can explain. Malangnya, birokrasi kita dipenuhi kebijakan tanpa analisis yang memadai, lebih sering dikendalikan lewat kekuasaan yang bersifat instingtif, tiba masa tiba akal.

 

    Pada titik ini Pamongpraja Muda dan civitas akademik mesti menyadari bahwa analisis kebijakan merupakan aktivitas praktis yang bertujuan memberikan nasihat kebijakan kepada para pengambil kebijakan. Oleh karenanya dia bersifat multi-disipliner, kontekstual, dan berorientasi pada pemecahan masalah (Laswel & Lerner, 1951, Welmer & Vining, 1992). Nasehat kebijakan itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh kita sebagai birokrat maupun diluar institusi pemerintah. Bentuknya dapat berupa naskah akademik, telaahan staf, policy brief, nota dinas, memorandum dsbnya. Dalam relasi itulah aktivitas analisis kebijakan membutuhkan rujukan kuat dari aspek akademik, khususnya kerangka pikir dan metode penelitian kebijakan. Inilah pekerjaan rumah bersama yang mesti diterjemahkan kedalam kurikulum pengajaran dan pelatihan agar karya besar kita dalam memproduk eksekutif civil servant tidak saja memperlihatkan pembeda, juga menjawab tuntutan, tantangan, dan perubahan jaman disetiap kesempatan.

 

     Tugas kita secara keseluruhan ibarat memproduk mobil berkelas Lamborghini massal, didesain khusus sesuai pesanan (user) di pusat dan daerah. Kalau ada cacat di karoseri, knalpot, spion dsbnya adalah hak pengguna untuk complain. Namun secara umum civitas telah berusaha semaksimal mungkin mendesain yang terbaik sesuai standar profile yang ditetapkan. Sebagus apapun lamborghini yang telah diproduk, bila tiba dipengguna birokrasi, biasanya akan lebih variatif, mungkin bertambah asesoris, menjadi ceper, berubah warna dll. Semua tergantung user, tidak pada pabriknya, bergantung penggunanya untuk merawat dan mengembangkannya menjadi semakin berkualitas.  Terlepas itu, pabrik lamborghini tetap bertanggungjawab sekalipun kurang adil jika semua kekurangan produknya dilapangan dialamatkan ke pabriknya. Sebagai bagian dari asosiasi pencetak kader, kita sebagai civitas dan anggota korps Pamongpraja turut bertanggungjawab memelihara dan merawat produk dimaksud.

Kebenaran & Keberanian Sufi

 Oleh. Muhadam

 

Akhir buku Studi Hermeneutika, Kajian Pengantar karya Edi Susanto (2016) dinukilkan sebuah kisah pendek tentang seorang Sultan meminta nasehat pada Sufi. "Katakanlah kepadaku tentang suatu kebenaran wahai Sufi". Jawab Sufi, "mampukah telinga Sultan mendengarkan kebenaran, sebab suara kebenaran melebihi suara petir disiang hari, selaput telinga Sultan bisa terkoyak", jawab sang Sufi. "Apa gunanya sepasang telinga yang tak mampu mendengarkan kebenaran, biarlah selaput telingaku robek, aku tetap ingin mendengarkan suara kebenaran," jawab Sultan. 

 

Beberapa tahun kemudian datanglah sang Sufi ke Istana Sultan. Begitu mendengar kedatangan sang sufi, Sultanpun bergegas ke gerbang istana untuk menjemputnya. Tak lupa turut bersama Sultan, Putra Mahkota, putra tunggal Sultan. Mereka menyalami sang Sufi, "selamat datang, silahkan masuk." "Tunggu dulu, kata Sufi, biar aku memberkati putramu." Lalu Ia menepuk-nepuk kepala sang Putra Mahkota sambil berkata, "kamu akan mati." Seketika itu juga Sultan seperti tidak mempercayai telinganya sendiri. "Apa yang kau katakan Sufi? Untuk inikah kau datang? Untuk mengutuk anakku? Untuk menyumpahinya? Sultan murka, bahkan diantara para mentri ada yang sudah mengeluarkan pedang dari sarungnya. 

 

Dengan tenang sang Sufi berkata, "apa yang kau katakan Sultan? Kau keliru menafsirkan kata-kataku. Untuk apa aku harus mengutuk anakmu, untuk apa aku harus menyumpahimu, aku hanya memberikan satu pernyataan, "kau akan mati." Pernyataanku itu berlaku bagi setiap manusia, bagi setiap mahluk hidup, bukankah yang lahir pasti akan mati. Aku hanya menyampaikan kebenaran, Sultan. Bukankah kau pernah menanyakan hal itu, dan aku datang untuk menyampaikannya, rupanya Sultan belum bisa mendengarkan kebenaran." Sultan tak dapat berkata-kata, seluruh kemarahannya membeku, nyalinya ciut membentuk rasa malu tak terkira. 

 

Kebenaran terkadang seperti obat, pahit untuk ditelan sekalipun bermaksud menyembuhkan. Demikianlah mengapa kekuasaan cenderung alergi terhadap kebenaran. Kebenaran dalam gagasan filosof politik paling dibenci, Machiavelli, berbanding lurus dengan besaran kekuasaan. Semakin besar kuasa semakin besar pula otoritas kebenarannya. Dapat dimaklumi mengapa diantara kita ingin memperbesar kekuasaan, dengan sendirinya klaim kebenaran turut serta. Dalam keseharian betapapun pandirnya seorang penguasa, tetap saja seluruh bawahan akan patuh kepadanya dibanding fatwa kebenaran oleh seorang sufi. Inilah kebenaran relatif karena sebab kekuasaan. Begitu penguasa tumbang kebenaranpun tenggelam bersamanya. 

 

Bagi Sayyidina Abu Bakar ra, khalifah pertama dalam sistem pemerintahan Islam, Ia menilai kekuasaan tak memiliki kewenangan absolut untuk mendefenisikan kebenaran, apalagi menggenggam hak monopoli atas kebenaran. Katanya, jika aku berlaku baik ikuti dan bantulah, sebaliknya bila berlaku buruk, kalian berhak untuk tidak taat. Tidak ada kebenaran mutlak kecuali ditangan Allah Swt. Jika penguasa dianggap melanggar perintah Allah swt maka gugurlah komitmen kesetiaan rakyat kepadanya. Kekuasaan berkewajiban melindungi pihak yang sangat lemah. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, sedangkan kebohongan sebuah pengkhianatan. Kekuasaan diabdikan kepada kebenaran, bukan pada kebohongan.

 

Didalam kehidupan nyata kebenaran sifatnya relatif, bergantung pada peran apa yang dimainkan subjek serta bagaimana objek formalnya. Semakin tinggi peran yang dimainkan semakin besar pula kebenaran atau sekaligus kebohongan yang diproduk. Metodologinya bisa dilakukan lewat berbagai cara termasuk influenzer dan buzzers. Terlepas dari itu pemimpin ideal semestinya bersandar pada yang relatif konstan, bukan yang mudah berubah. Yang konstan biasanya bersifat general, diterima orang banyak, disebut kebenaran umum, sekalipun yang umum belum tentu pula benar. Tapi setidaknya kata Willian Penn, what is wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is still right, even if no one else is doing it. Demikian kata pendiri Negara Bagian Peninsilvania.

Membaca Kontradiksi Pemerintahan

Oleh. Dr. Muhadam Labolo


       Catatan Ben Bland, Direktur Program Asia Tenggara di Lowy Intitute tentang Man of Contradictions-Joko Widodo and The Struggle to Remake Indonesia (Sept 2020), menarik untuk dicermati. Buku setebal 180 halaman itu tidak saja mendeskripsikan keberhasilan Jokowi sebagai Pembuat Mebel menangkap imajinasi bangsa Indonesia, juga kemampuannya bertarung mendamaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Pada konteks pertama Ben menjelaskan bagaimana Jokowi merealisasikan mimpi-mimpi ekonominya, memposisikan dirinya ditengah transisi demokrasi dan otoritarianisme serta pergaulan international. Seluruh modal politik tersebut telah mengantar Jokowi ke putaran selanjutnya sebagai presiden. 

 

     Menariknya, sekalipun makna kontradiksi diintrodusir sebagai hal yang tidak selalu negatif, namun tekanan pada kalimat memudarnya janji-janji politik, pembangunan dinasti politik, serta pelemahan lembaga anti korupsi yang merespon demonstrasi mahasiswa, setidaknya menyempurnakan sisi positif dan negatif kepemimpinan setiap rezim. Meneruskan penilaian Ben, kontradiksi itu pun semakin terlihat ketika ujian pandemi melanda, Ia dianggap tak menghargai pendapat para pakar kesehatan, tak percaya dengan gerakan masyarakat sipil, serta gagal membangun strategi terpadu. Sedemikian kompleks masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, Ben menyimpulkan Jokowi belum mampu mencairkan strategi ditengah kekecewaan sebagian pendukungnya, dan bahkan terjebak sebagai Walikota ditengah Istana. 

 

     Menurut saya, diagnosis Ben seperti dua sisi mata uang yang melengkapi signifikansi uang itu sendiri. Tanpa keduanya uang tak akan bernilai apa-apa. Kepemimpinan dalam pemerintahan pun memiliki wajah yang sama, gambar dan nilai. Sisi gambar menunjukkan estetika yang mencipta popularitas hingga menarik untuk dipilih. Sisi lainnya soal kualitas dari nilai kepemimpinan kita yang dapat melambung atau bahkan terhempas karena kehilangan nilai tukar. Nilai tukar itu menurut Ndraha (2002) terletak pada soal realitas janji yang kemudian membentuk kepercayaan (trust). Tanpa itu kepemimpinan pemerintahan kehilangan makna, kehilangan spirit moralnya, kecuali seonggok artefak mata uang yang dapat dikoleksi atau disimpan di museum.

 

       Gagasan di ranah politik adalah mimpi. Mimpi yang sama oleh Anies, Risma, Ganjar, Ridwan, dan sederet pemimpin daerah sejauh ini. Untuk bermimpi kita tak harus tidur berkepanjangan, kecuali mendengar harapan orang banyak sebagaimana pernah dilakukan Jokowi. Pada tingkat selanjutnya seluruh gagasan itu hanya akan landing bila diterjemahkan dengan baik kedalam rencana konkrit oleh jajaran birokrasi. Disini birokrasi tak bicara mimpi lagi, namun bagaimana merealisasikan mimpi lewat berbagai pilihan strategi. Dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek kedalam aksi program plus kegiatan. Jadi, bila penilaian Ben kita anggap positif pada sisi kualitas dari nilai kepemimpinan pemerintahan, maka tugas seksama kita adalah menemukan birokrasi yang mampu mencairkan mimpi ke desain perencanaan yang tidak saja produktif, juga inovatif dan solutif.

 

   Lebih dari itu, kontradiksi Ben bisa direspon lewat pilihan metodologi pembangunan pemerintahan. Pada lokus selebar Solo, Surabaya, Bandung, dan Makassar misalnya, metode kualitatif lewat pendekatan blusukan efektif untuk mengais harapan publik menjadi adonan kebijakan yang responsif. Sebaliknya, pada populasi yang hampir mencapai 300 juta penduduk, 34 provinsi, 550 kota dan kabupaten, pola pendekatan semacam itu tak cukup efektif menyedot harapan publik kecuali mempercayai kinerja para kepala daerah sebagai sampel. Dalam konteks inilah kualitas  desentralisasi politik dan administrasi menjadi perhatian serius jika kita ingin memastikan semua program dan kegiatan pemerintah berjalan ditingkat terbawah. 

 

    Akhirnya, merenungkan kembali paragraf penutup pidato pengukuhan guru besar Ryaas Rasyid (1997), pemerintahan, seperti yang kita hayati selama ini, adalah sebuah lahan pengabdian sekaligus mengandung peluang dan tantangan (challenging). Ia bukan tempat untuk bersenang-senang, melainkan tempat untuk menyenangkan kebutuhan orang banyak. Sebab itu, siapapun yang berkecimpung didalamnya membuka peluang yang luas untuk berbuat baik sebagaimana harapan di setiap kita tentang hadirnya pemerintahan yang baik.

Relasi Alit & Elit Dalam Politik-Pemerintahan

 Oleh. Dr. Muhadam Labolo

    Mekanisme pilkada langsung pada dasarnya mempermudah imajinasi alit agar berjarak dekat dengan personifikasi elit yang paling dipercaya lewat lembaran kertas suara. Faktanya, rekomendasi partai tak selalu bersenyawa dengan asa publik. Apa yang dibutuhkan seringkali tak muncul dalam daftar pilihan ganda, kecuali hasrat elit partai yang mesti ditelan mentah-mentah. Kolaborasi warna tak jarang telah melunturkan karakter aslinya. Efek warna pada basis konstituen bisa berubah silau, suram atau buta warna. Peluang bagi timses cukup dengan menebar pewarna buatan, money politics. Sisi baiknya, keindahan warna adalah rahmat, itu cukup membahagiakan menurut dogma spiritual. 

 

    Kesenjangan semacam itu pada kenyataannya menyadarkan kita mengapa elit tak pernah merasa bagian dari alit yang populasinya maha banyak dan maha penting. Elit dan alit sama-sama ter-alienasi di sudut arena kompetisi, berlawanan, vis a vis, diametral, berkonflik, bahkan kehilangan kesadaran darimana kelompok mereka bermula. Mereka yang terpilih merasa lunas kontraknya, semua telah atau akan dibayar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, cash and carry, bahkan tak sedikit yang perlu dicicil lewat balutan projek disetiap tahun anggaran.

 

Elit, kebanyakan langgeng dan berdiri kokoh karena kebutuhan materialnya di supplay lewat pajak oleh kaum alit. Tak hanya itu, kepuasan non materinya disuguhi lewat transfer suara agar legitimasinya terjamin di setiap periode. Sementara kaum minoritas kuasa acapkali membutuhkan perlindungan dari kaum elit, kapan dan dimanapun. Artinya, yang satu membutuhkan suara sebagai legalitas proteksi, yang lain membutuhkan kuasa istimewa guna memberi kepastian dalam sistem bernegara. Inilah simbiosis mutualisme antara elit dan alit sepanjang hayat dikandung badan.

 

Dilain waktu, dan agar janji para elit tak hanya indah lewat narasi, dia mesti ditata dalam literasi tertinggi, tekstualitas konstitusi. Disini keseluruhan maksud dan tujuan bernegara disatukan, bahkan diterjemahkan kedalam ruang kebijakan yang nyata oleh pemerintah. Tafsirnya boleh berbeda dan boleh diuji oleh kedua belah pihak lewat mahkamah, asalkan tetap dalam tujuan ideal, kesejahteraan dan kemakmuran kolektif. 

 

Menurut Ndraha (1988), relasi pemerintah dan yang diperintah dibentuk oleh tiga sebab utama, organis, fungsional, dan ideal. Organis karena secara sosiologis pemerintah adalah produk dan bagian integral masyarakat. Paham itu sekaligus merefleksikan kemauan pemerintah adalah cermin utuh atas kemauan masyarakat. Konsekuensinya kehendak pemerintah selayaknya utuh mewakili kehendak publik. Demikian kata filosof Perancis Jean Jacques Rousseau tentang makna kehendak umum (volonte general, 1778).

 

Relasi fungsional terbentuk lewat simbiosis yang menekankan bahwa tanpa kehadiran salah satu kutub dengan sendirinya eksistensi yang lain kehilangan makna. Relasi ini mengakibatkan keduanya hidup untuk saling menguatkan, bukan saling meniadakan, apalagi saling mengancam masa depan satu sama lain. Pemerintahan sesungguhnya adalah pengelolaan hidup bersama (Poelje & Iver). Akhirnya, relasi ideal terjadi disebabkan oleh bertemunya tujuan yang sama lewat konstitusi. Disini, pemerintah terpilih berhak menerjemahkan konstitusi kedalam aktivitas konkrit yang bertujuan memakmurkan kaum alit, bukan malah dibengkokkan bagi kepentingan dirinya sendiri.

Reorientasi Subkultur Ekonomi, Merespon Resesi

 Oleh. Dr. Muhadam Labolo

 

    Kerumitan terbesar bagi semua pengambil kebijakan di dunia hari-hari ini adalah membuka kran ekonomi ataukah menutup celah pandemi. Dilema itu tak hanya menekan psikologi penentu arah kebijakan di pusat, demikian pula di daerah. Pilihan bijaknya melonggarkan sembari mengencangkan. Dua hal yang tak mudah bagi siapapun yang duduk ditampuk pemerintahan, apalagi gejala ekonomi kita menunjukkan ketidak-bugaran pada empat variabel utama, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan pendapatan perkapita. Angka kemiskinan menanjak 26,42 juta jiwa, pengangguran merangkak lebih dari 60 ribu jiwa, ketimpangan gini rasio memperlihatkan 20% menguasai sumber daya, 80% menikmati kerak, sementara pendapatan perkapita melambat 2,97% pada triwulan pertama (BPS, Maret 2020). 

 

    Data sederhana diatas bukanlah hal yang mengejutkan ditengah kekuatiran ekonomi dunia menuju resesi global (Mulyani, 2020). Uniknya, pengalaman atas gejala resesi memperlihatkan bahwa semakin ke puncak (negara) semakin mengkuatirkan dibanding dampak resesi ditingkal lokal. Persis perilaku menggunakan masker, semakin ke udik semakin hilang greget nya, semakin ke kota semakin ketat dan disiplin. Pada turbulensi 1998 resesi tak mudah menghancurkan piranti ekonomi paling kreatif dan bersifat informal di lapis terbawah. Realitas itu menunjukkan kemandirian, tingginya antibody atau bahkan apatis pada sisi yang lain. Buktinya mereka tetap eksis tanpa mesti berpose di media sosial lewat panen ketimun, kacang panjang atau bayam misalnya.

 

Mengatasi ancaman krisis itu menurut Ndraha (2002), orientasi budaya ekonomi kita mesti diubah kedalam tiga prinsip utama, yakni menjual seuntung mungkin, membeli semurah mungkin, dan bagaimana mengelola sumber daya sehemat mungkin. Sebaran kekayaan kita dimanapun tak boleh dijual semurah melepas Indosat atau tambang batubara yang harganya seenaknya dimanipulasi (transfer pricing). Kondisi ini menjadikan kekayaan alam bangsa tak mampu meneteskan kemakmuran bagi orang banyak sebagaimana amanat luhur konstitusi pasal 33 ayat (2) & (3), kecuali segelintir elit yang memiliki akses. Sepanjang tahun kemaren KPK mencatat setidaknya terdapat lebih dari 12 kasus korupsi di sektor tambang minyak, emas, nikel dan sebagainya (Syarief, 2019).

 

Prinsip berikut bahwa kendatipun terdapat kelangkaan pada sejumlah sumber daya,  sedapatnya kita membeli semurah mungkin, bukan sebaliknya. Kasus kelangkaan pangan seperti beras, kedelai, garam, gula, ikan, maupun daging sapi dimasa lalu cukup membuat kita sadar bahwa sumber daya belum maksimal di genjot. Ironisnya ditengah kesuburan tropis itu kita bergantung pangan di negara lain (BPS, 2018). Strategi import tak hanya membunuh potensi domestik, juga menimbulkan jarak daya beli masyarakat, dan lagi-lagi memberi porsi besar bagi para pebisnis kelas kakap, bukan untuk petani dan nelayan.

 

Prinsip terakhir adalah bagaimana mengelola sumber daya sehemat mungkin. Prinsip ini penting tidak saja mengingat keberlangsungan peradaban manusia, juga masa depan generasi Indonesia. Kelangkaan sumber daya dimasa depan dapat mendorong migrasi. Migrasi melahirkan kompetisi. Kompetisi beresiko memicu konflik dalam perebutan sumber daya, apalagi jika dipengaruhi perubahan iklim ekstrem (Ermaya, 2018). Inilah masalah geopolitik yang dapat melahirkan perang perebutan sumber daya hingga membutuhkan strategi pembangunan berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik. Pola-pola aneksasi, amalgamasi, bahkan reklamasi adalah indikasi yang dilakukan oleh sejumlah negara untuk mengokupasi secara perlahan seperti kasus Laut China Selatan.

 

Ditingkat micro-local, pilihan dilematis atas dampak resesi itu patut diantisipasi lewat strategi kebijakan yang lebih prioritas dan fokus dibanding menyebar benih pada banyak sektor yang tak prospektif. Guna menjembatani produk lokal kita dapat memanfaatkan infrastruktur yang tersedia. Agar efisien kita harus berani melakukan restrukturisasi seraya memastikan keberpihakan pada piranti ekonomi terbawah (UKM). Untuk semua upaya keras tadi tentu saja kita membutuhkan kepemimpinan pemerintahan yang tidak semata-mata kuat dan cerdas, tapi mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan lewat kreativitas dan inovasi diluar kebiasaan sehari-hari.

Pamong dan Resiko Pelayanan

 Oleh. Dr. Muhadam Labolo


    Sejak dulu tugas-tugas Pamong mengandung high risk. Hal ini tergambar pada tiga buku terakhir seputar kenangan Pangrehpraja karya SL Van der Wal (2001), Leontine E Visser & Amapon (2008), atau  karya pendek La Ode Budzali tentang Bhakti Pamongpraja di Merauke (2017). Dimasa lalu tantangan terberat Pamong adalah alam liar, tempat mereka pertama kali bertugas. Realitas itu membutuhkan ketahanan mental dan fisik yang tak terkira.  Wal menceritakan bagaimana sulitnya mencapai perkampungan adat di wilayah Sumatera, Sulawesi dan pedalaman Kalimantan (1920-1942). Dengan secarik surat perintah dan pakaian dinas putih cukup membuat penduduk setempat menghormati para ambtenaar. Modal dasar pengetahuan seorang Pamong adalah, pahami sosiologi dan hukum adat, temukan pimpinan tertinggi baik adat maupun agama, lalu selesaikan masalah mereka dgn cara mereka (kearifan lokal). Penyelesaian terbaik diselesaikan dirumah adat dan diterima oleh pihak-pihak yang bertikai. Meski demikian Pamong dapat melayani setiap persoalan dimana saja dan kapan saja. Inilah prinsip dasar hadir dimana saja (omni presence). Untuk kasus tertentu yang sulit ditemukan cara penyelesainnya dapat dimusyawarahkan dengan menerapkan hukum positif. Kesalahan dalam pengambilan keputusan hingga mengakibatkan ketidakadilan & ketidakpuasan diantara individu dan kelompok yang bertikai dapat mengancam nyawa seorang Pamong. 

 

    Di Papua, seperti diungkapkan Leontine dkk, resiko terbesar tidak saja hutan belantara, demikian pula mahluk liar dan hukum adat yang unik dan berbeda-beda. Setiap pertemuan awal menjadi kenangan yang mencekam dan penuh kekuatiran, apalagi jika diserang penyakit ditengah hutan tropis seperti Malaria. Disejumlah wilayah yang sulit ditembus mesti menggunakan guide setempat hingga berhari-hari lamanya. Sakit dan wafat di jalan adalah hal biasa, lebih lagi bila berhadapan dengan suku terasing yang membutuhkan syarat dan negosiasi tertentu hingga diterima bulat-bulat. Hukuman mati bagi anggota suku lain yang tertangkap karena melanggar batas teritorial adalah pemandangan biasa disela-sela kunjungan. Budzali menuturkan pula bagaimana Pamong Muda lulusan STPDN pada generasi pertama bertugas di Merauke mengalami berbagai pengalaman ekstrem. Hebatnya, hampir semua tantangan yang dihadapi mampu diubah menjadi kekuatan yang membanggakan dan mengharukan. Pamong selalu di elu, dipuji, disanjung, bahkan tak sedikit yang dikawin-paksakan dengan maksud menjadi bagian dari anggota suku. Disini Pamong tidak saja memperoleh pengakuan de jure, sekaligus pengakuan de facto.

 

Bila membandingkan pengalaman Pamong dewasa ini, alam relatif tak lagi menjadi tantangan berat meski disebagian wilayah masih terisolir. Tantangan Pamong adalah tingginya tuntutan masyarakat yang berhadapan dengan konsekuensi hukum. Belum lagi jika tuntutan atasan berselang jauh dengan aturan dan nurani. Pamong seringkali menjadi tumbal yang menyiksa nurani. Dalam kasus pelayanan KTP el DST di Kelurahan Grogol Selatan, seorang Pamong dianggap berlebihan memberikan perlakuan dalam pelayanan. Terlepas bahwa kasus tersebut berkaitan dengan gembong besar yang menyita energi negara selama bertahun-tahun, namun sangkaan bagi Pamong yang berlebihan dalam memberikan pelayanan dalam kondisi saat ini rasanya juga berlebihan. Lima tuduhan yang diarahkan sebagai melampaui tugas dan fungsi terkesan dipaksakan agar semua yang bersentuhan dengan pelaku adalah bagian dari konspirasi yang juga dicurigai positif terinfeksi.

 

Apakah sangkaan bagi Pamong yang menerima masyarakat dirumah dinas adalah hal yang berlebihan atau tidak, semestinya dapat dicermati lebih objektif. Rumah dinas adalah ruang formal untuk melayani semua urusan dinas. Kecuali layanan dipindah kerumah pribadi, ini persoalan etis atau tidak, jelas tak etis. Soal apakah patut diwakili atau tidak tergantung persyaratan yang dimungkin, namun bagi seorang Pamong ketika melayani bukan soal siapa, tapi apa urusannya. Ini prinsip birokrasi Weber, soal impersonalitas seorang pelayan masyarakat, apalagi jika hanya ingin mengecek status kependudukan. Lebainya lagi ketika dipersoalkan perintah Lurah pada operator Satpel melakukan pengecekan dan mengantarkan seorang warga saat pengambilan gambar. Ini aktivitas biasa yang lazim dilakukan seorang Pamong di kelurahan, bukan hal luar biasa.

 

Perlu disadari bahwa seorang Pamong sekelas Lurah adalah pelayan masyarakat, bukan penegak hukum yang sedang memproses perkara tertentu sehingga tak etis bertemu dengan mereka yang berperkara. Pamong dituntut melayani masyarakat dengan prinsip keadilan menurut asas-asas pemerintahan yang baik dalam UU 30/2014 dan hak konstitusional warga negara agar diperlakukan sama dimata hukum dan pemerintahan. Jika hal demikian dipersoalkan, bagaimana halnya dengan kasus seorang kepala daerah bahkan berani melayani/menandatangani APBD dan melantik bawahannya dari balik jeruji besi tapi tak dianggap sebuah pelanggaran hukum dan etik (Banten dan Mesuji). 

 

Rasanya, tak ada salahnya bila seorang Pamong mendampingi warganya sejak awal hingga memastikan urusannya selesai sesuai standar operation procedure. Apalagi jika undang-undang elektronik memungkinkan bahwa sebagian bukti cukup diperlihatkan melalui media elektronik seperti handphone. Seorang Pamong dewasa ini dituntut tidak saja mampu memahami literasi teknologi, data dan keuangan, jauh lebih penting adalah kemampuan Pamong memahami literasi sosial sebagai pengetahuan dasar yang telah diajarkan sejak mereka memasuki pendidikan Pamong dimasa lampau, tentu saja tanpa mengecualikan sisi etisnya.

Ontologi Ilmu Pemerintahan, Sebuah Perbandingan*

Oleh. Dr. Muhadam

Berbeda dengan ilmu politik, ontologi ilmu pemerintahan dideskripsikan Taliziduhu Ndraha dalam rangkaian tangga vertikal dari Tuhan hingga berakhir pada manuais (kybernologi I, 2003). Tuhan yang diyakini sebagai sentral gravitasi mendesain individu dalam konstruksi awal berinisial mahluk yang kemudian menanjak ke konsep manusia, penduduk, masyarakat, bangsa, rakyat hingga yang paling kompleks, negara. Terdapat pula konsep orang dan civil society yang tak begitu panjang dielaborasi. Jika dipahami secara mendalam, pada setiap konsep itu mengandung konsekuensi dan implikasi luas terhadap eksistensi pemerintahan dan ilmu apa yang patut dipelajari untuk mengkonstruksi posisi akademiknya. Sebagai contoh, relasi individu sebagai makhluk dengan Tuhan telah melahirkan tidak saja aspek teologikalnya, juga kesadaran etik dan doktrin yang meluas hingga membentuk sistem pemerintahan teokrasi maupun etika pemerintahan. Demikian pula konsep penduduk yang melahirkan kesadaran lingkungan dan demografi. Konsep masyarakat tidak saja membentuk kesadaran sosial, demikian pula hukum. Puncak kesadaran bermasyarakat itu pada akhirnya membentuk bangsa (nation) dan negara sebagai puncak tertinggi atas kesadaran politik masyarakat. Dalam konteks nation, masyarakat berkembang dari aspek budayanya hingga kesebangsaannya.

Disemua tingkatan itu eksistensi pemerintahan memiliki alasan kuat sekaligus terbangun berbagai pilihan akademik seperti etika pemerintahan, ekologi pemerintahan, demografi pemerintahan, sosiologi pemerintahan, hukum pemerintahan, budaya pemerintahan, hingga politik pemerintahan. Mesti diakui bahwa ontologi ilmu pemerintahan tidaklah bersifat sempit antara pemerintah dengan rakyat, namun meluas (distingtif) pada relasi antara mahluk dengan Tuhan, manusia dengan manusia, juga manusia dengan lingkungannya. Cakupan ini tentu menjadikan kybernologi memiliki horison yang lebih luas dibanding penguasa dengan rakyatnya. Meminjam istilah agama, ontologi ilmu pemerintahan itu bersifat hablumminallah, juga hablumminnas dan habblumminal alam. Pola hubungan tersebut dalam penjelasan lebih lanjut tidaklah bersifat kaku (hierarchi-vertical), bergantung pada konteks dimana dan kapan relasi tersebut dapat saling bertukar (lihat Kybernologi I, 2002;22-35).

Bila dibandingkan dengan apa yang disebut madzhab baru ilmu pemerintahan oleh Sutoro Eko (2020), konsep kunci yang dipilih antara lain penduduk, masyarakat (antropologi), rakyat (politik) dan warga (hukum), sedangkan ontologi ilmu pemerintahan dibangun tak jauh berbeda dari spirit ontologi politik Hobes, Locke, Madison, Hegel, maupun Marx. Ontologi semacam itu jauh lebih awal dan indah dideskripsikan Ryaas Rasyid dalam bukunya Makna Pemerintahan (1999:5). Diakui bahwa keduanya membangun ontologi ilmu pemerintahan lewat basis pemikiran Hobes, dimana gejala pemerintahan adalah fenomena klasik yang sulit dihindarkan sebagai bakat alami, insting maupun perilaku selfish manusia (Leviathan, 1651). Demikian pula upaya melindungi materi sesuai gagasan Marx dan Smith, atau upaya untuk berkawan dan membentuk jaringan guna mewujudkan cita bersama seperti ide Mc Iver dalam sosiologi (The Web of Government) atau ide Weber soal wewenang (authority).

Jadi, tampak jelas perbedaan ontologikal yang dibangun antara kybernologi sebagai satu sains yang mencoba mandiri dari ilmu politik. Sementara ontologi ilmu politik sejak awal berdiri diatas kehendak perlunya kekuasaan ditegakkan dalam bentuk dan corak apapun sepanjang mampu mengendalikan sifat alami manusia kearah tertib sosial yang lebih baik. Perdebatan lebih jauh misalnya apakah ontologi politik tak menyentuh persoalan teologi dan lingkungan? Bisa saja konsep Leviathan dianggap raksasa pengganti Tuhan yang bersifat absolut mengendalikan manusia, demikian pula isu-isu ekologi yang dapat berkembang menjadi ekologi politik. Lepas dari itu, bagaimanapun kita masih percaya bahwa ditengah banyaknya batasan soal politik itu, selalu saja berkaitan dengan upaya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, yang bahkan tak banyak melibatkan Tuhan didalam sekularisasi negara versus agama. Demikian pula sekalipun konsep penduduk, masyarakat, rakyat, bangsa, dan negara juga dipelajari dalam politik (Surbakti, 2016), namun objek formalnya sedikit berbeda dengan pemerintahan.

Akhirnya, kita mesti mengakui bahwa ontologi pemerintahan yang selama ini terbangun di banyak perguruan tinggi termasuk IPDN lebih dominan berbasis politik disebabkan tak banyak yang memahami ontologi ilmu pemerintahan kybernologi yang sedemikian luas, kompleks, dan membutuhkan satu kejernihan dan kehati-hatian berpikir. Sisanya mencoba mengais ontologi ilmu pemerintahan itu dari kacamata hukum dan administrasi yang seringkali terjebak pada penegakan law & order, formalisme, serta administrasi perkantoran sebagaimana kritik Ketua STPMD Jogja.

Selasa, 25 Agustus 2020

Memosisikan Mahakarya Kybernologi Sebagai Ilmu Pemerintahan Berkarakter Indonesia[1]

 Oleh. Muhadam Labolo[2]

Persapaan Terminologi

Ketika Prof.Taliziduhu Ndraha memberi nuansa pada ilmu pemerintahan berparadigma baru, beliau sampai pada kompleksitas terminologi yang cukup membingungkan antara menggunakan istilah Governologi ataukah Kybernologi. Govern setaraf dengan steering berasal dari Bahasa Inggris, sementara kybern (cybern) dari Bahasa Greek. Keduanya memiliki makna yang tak jauh berbeda yaitu mengemudi, mengatur, maupun memerintah. Dalam ejaan Belanda kata tersebut populer dimata Pamongprajamuda dengan istilah ilmu mengemudi/memerintah atau bestuurskunde, berstuurswetenschap, berstuurswetenschappen (pemerintahan, ilmu pemerintahan, dan ilmu-ilmu pemerintahan). Di Indonesia, istilah perintah dan memerintah itu diadaptasi dari bahasa Belanda (recht). Lewat aksentuasi Jawa menjadi ngereh (memerintah) yang kemudian membentuk istilah Pangrehpraja hingga mengalami asimilasi menjadi Pamongpraja oleh Soekarno pada 1956. 

Menurut Talizi, istilah govern terlalu umum dipakai, termasuk kata governor (gubernur) yang menjadi salah satu entitas jabatan pada unit pemerintahan antara pusat dan daerah (provinsi). Melengkapi kata govern menjadi ilmu pengetahuan tentu tinggal menambah kata logos menjadi governologi. Talizi akhirnya menggunakan kata kybern sebagai satu ilmu pengetahuan pemerintahan menjadi kybernologi. Jika ditelisik lebih jauh istilah itu tak begitu konsisten dengan apa yang populer ditulis dalam bukunya kybernologi.  Tetapi dengan serta-merta beliau melakukan semacam apologi dengan sedikit melengkungkan tata bahasa. Talizi mencoba meng-Indonesiakan istilah tersebut menjadi Kibernologi, bukan Kybernologi sebagaimana kita kenal selama ini walau akhirnya Ia kembali ke terminologi Kybernologi dengan alasan terlanjur populer sebagaimana August Comte membentuk istilah Sociology dari bahasa latin socius (teman) plus logos (ilmu pengetahuan).[3] 

Untuk penciptaan itu, terlepas dimanapun sisi lemah kybernologi diusianya yang masih belia, bagi saya tidak ada desainer ilmu pengetahuan di Indonesia dalam masa 15 terakhir ini kecuali Prof. Taliziduhu Ndraha, seseorang yang membaktikan lebih separuh hidupnya untuk mengokohkan peran ilmu pemerintahan agar lebih mandiri dari bayang-bayang ilmu politik, hukum dan administrasi. Konteks itu tidak berarti menghilangkan peran politik, administrasi dan hukum sebagaimana spekulasi yang naif dan dangkal oleh pembelajar tertentu. Bilapun dikatakan bahwa kybernologi adalah mahakarya yang lebih kurang sama dengan konsep governance, mungkin saja iya, namun konteks ontologinya yang kompleks dan suasana kebatinan Indonesia adalah pembeda utama yang mesti didalami oleh para pembelajar pemerintahan. Sementara government dan governance adalah dua konsep yang sedikit berbeda sekalipun memiliki hubungan yang cukup erat. Dewasa ini peran governance mengalami perluasan lewat konsep-konsep semacam pentahelix hingga collaborative governance. Peran tunggal government (eksekutif) tampaknya mengalami pergeseran kearah yang lebih luas mulai dari peran tiga sektor (governance), lima sektor (pentahelix), hingga enam sektor vital dalam masyarakat (collaborative governance). Bila government adalah konsep yang secara khusus melihat institusi, orang, sistem, dan proses (Finer,1974), maka governance merupakan konsep yang lebih luas dengan menekankan pada aspek akuntabilitas, legitimasi dan transparansi.  Latar governance bisa dilacak sebagai konsep yang diajukan oleh lembaga donor dunia atas keprihatinan terhadap negara-negara terbelakang karena masalah korupsi, hilangnya legitimasi dan tanggungjawab pemerintahan.  Batasan pemerintahan diperluas guna merelaksasi sistem pemerintahan otoriter-sentralistik ke model pemerintahan demokratis-desentralistik guna memudahkan intervensi dan kerjasama ke tujuan yang lebih baik (lihat Kooiman, 1993 & World Bank, 1992). Singkatnya, governance merespon gejala dinegara dunia ketiga yang mengalami kemerosotan tata kelola pemerintahan, sementara kybernologi menjawab konteks pemerintahan Indonesia pasca runtuhnya orde baru dengan patologi yang dihadapi.

Makalah pendek ini tentu tidaklah cukup untuk mengelaborasi kitab kybernologi dimaksud, sebab panitia simposium telah dengan sengaja membagi tugas sehingga bagian terbaik saya akan dibentangkan secara singkat dan padat, memenuhi alokasi waktu, serta pendalaman lebih jauh oleh pembahas dan peserta.

 

Pembedaan

Ilmu pemerintahan dengan paradigma baru membawa misi kemanusiaan dibanding kelahiran ilmu pemerintahan generasi sebelumnya yang mendarat di Indonesia lewat ilmu politik. Indikasinya kajian pemerintahan diberbagai perguruan tinggi menjadi salah satu program studi yang berada dibawah payung Fakultas Ilmu Sosial & Politik (FISIP). Pendaratan ilmu pemerintahan pada aspek kemanusiaan itu sesungguhnya adalah upaya pemurnian (purifikasi) dari perangkap politik sebagaimana orisinalitas dari batasan ilmu pemerintahan yang dikemukakan Van de Speigel (dalam Gerrit Van Poelje, 1953). Menurutnya, ilmu pemerintahan itu mempelajari upaya mengelola kehidupan bersama dalam mencapai kebahagiaan jasmani dan rohani tanpa merugikan orang lain secara aman dan wajar.  Batasan itu menekankan pada upaya memanusiakan manusia, bukan semata-mata mengalokasikan nilai secara otoritatif dengan sedikit banyak menggunakan paksaan sebagaimana gagasan politik David Easton dan Gabriel Almond.[4]  Pada aras dialektika ontologik politik,  relasi antara yang memerintah dan yang diperintah adalah satu hubungan yang bersifat vertikal-hirarkhis dan absolut sebagaimana gagasan Thomas Hobbes (1651). [5] Ide ini melahirkan negara absolutis, sentralistik dan otoritarian dimana seluruh kepentingan rakyat dikendalikan oleh penguasa, rakyat adalah korban (victims) yang sangat bergantung sepenuhnya pada mereka yang memerintah.  Sejauh pemerintah itu baik tidak masalah, jika perilaku pemerintah dalam berbagai bentuknya memperlihatkan hal sebaliknya maka siapakah yang akan mengontrol pemerintah, serta pemerintah seperti apakah yang sebaiknya kita perlukan. Sekalipun demikian sejauh pemerintah itu eksis tentu masih lebih baik dibanding rakyat kehilangan pemerintah sama sekali, sebab pemerintahan itu merupakan sebuah kebutuhan.[6]

Ilmu pemerintahan dalam paradigma baru memandang relasi keduanya bergantung pada konteks dimana posisi keduanya berhadapan. Dalam relasi yang lebih kompleks hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah dapat berlangsung secara fungsional sebagaimana hubungan antara produsen dan konsumen, bahkan posisi yang diperintah seringkali menjadi raja pada kondisi tertentu sebagaimana pendekatan dalam sistem ekonomi (pelanggan adalah raja). Dalam sistem sosial hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah dapat tercipta karena sebab organis, fungsional maupun ideal. Sebab organis karena pada dasarnya mereka yang memerintah adalah produk nyata atau lahir dari kumpulan mereka yang diperintah. Sedangkan sebab fungsional karena hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tak bisa saling melepaskan, kecuali tergantung satu dengan yang lain. Mereka yang memerintah sangat bergantung pada legitimasi dari mereka yang diperintah, dilain pihak mereka yang diperintah membutuhkan otoritas dari mereka yang memerintah. Sebab ideal itulah yang mengintegrasikan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, yaitu adanya satu tujuan kolektif yang kemudian diletakkan pada sistem demokrasi, dimana kedaulatan berada ditangan mereka yang diperintah.[7] Disini terang bahwa ilmu pemerintahan perspektif Talizi itu tidaklah semata-mata bertumpu pada aspek politik, juga aspek ekonomi dan sosial. 

Dalam pengembangan kerangka pikir kybernologi digambarkan hubungan antara subkultur kekuasaan (SKK), subkultur ekonomi (SKE), dan subkultur sosial (SKS) sebagai satu kerangka bangunan yang mesti dikonstruksi secara proporsional, serasi, selaras dan sinergik.  Pengembangan nilai sumber daya ekonomi (SKE) setidaknya memenuhi prinsip dasar membeli semurah mungkin, menjual seuntung mungkin, dan membuat sehemat mungkin. Tanpa itu negara hanya akan menjadi penonton atas gejala seleksi alam, struggle for life, survival of the fittest, konflik dan ketidakadilan. Untuk menciptakan kebahagiaan (adil dan damai) tentu diperlukan aturan, dan untuk menegakkan aturan diperlukan kekuasaan (politik). Dalam konteks kekuasaan itu setidaknya memenuhi prinsip berkuasa semudah mungkin, menggunakan kekuasaan seefektif mungkin, serta mempertanggungjawabkan kekuasaan seformal mungkin. Tanpa itu maka pengelolaan kekuasaan oleh negara hanya akan melahirkan detournement de pouvoir, abuse de droit, KKN, penindasan, dan pembohongan publik. Untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan tentu saja diperlukan kontrol sosial.  Terkait subkultur sosial prinsip dasar yang mesti dipenuhi oleh masyarakat adalah adanya kepedulian, kesadaran, keberanian dan collective action. Tanpa itu yang terjadi adalah civil disobedience, civil distrust, anarki, terorisme, perang saudara, dan revolusi.  Sekali lagi, ketiganya harus dibangun secara paralel sehingga pemerintahan benar-benar dimaknai sebagai satu kesatuan yang menjadi milik bersama, bukan semata-mata milik penguasa (politik).

 

Konteks Indonesia

Dalam perkembangannya di Indonesia, sejak kejatuhan orde baru yang menganut sistem politik otoritarianisme (1998), ilmu pemerintahan paradigma baru itu bertumbuh dan berkembang pasca politik dan ekonomi mengalami turbulensi. Disini kybernologi menjadi semacam antitesis atas kegamangan ilmu politik dan ekonomi saat membereskan masalah pemerintahan yang dikemudi orde baru 32 tahun sebelumnya. Oleh Talizi, paradigma ilmu pemerintahan baru itu dibangun tidak saja pada nilai politik semata, juga nilai ekonomi dan sosial. Ketiganya menjadi basis bagi pembangunan subkultur kekuasaan (SKK), subkultur ekonomi (SKE), dan subkultur sosial (SKS). Inilah paradigma baru yang beliau maksudkan dalam pengembangan nilai pemerintahan dewasa ini, bukan semata-mata berdiri diatas pondasi kekuasaan absolut (politik).  Potret atas realitas ketiga subkultur kini dapat ditangkap dengan mudah. Pada subkultur ekonomi tampak pula bagaimana sumberdaya bangsa mengalami semacam ketimpangan. Prinsip-prinsip semurah mungkin, menjual seuntung mungkin, dan membuat sehemat mungkin jauh dari kenyataan.  Sumber-sumber vital seperti tambang dan Indosat dimasa lalu banyak terjual dengan harga murah. Menurut KPK (2019), tercatat lebih 12 kasus korupsi di sektor sumber daya alam sepanjang 2004-2017 dengan lebih dari 24 pejabat yang diproses, 144 anggota dewan yang terlibat, 25 mentri/kepala lembaga, serta 184 pejabat swasta (Tempo, 2019).  Kondisi ini dalam keseharian dan jangka panjang mengarah kedalam gejala seleksi alam, struggle for life, survival of the fittest, konflik dan ketidakadilan. Disini pentingnya peran pemerintah dalam fungsi redistribusi, produksi dan alokasi yang adil agar memperoleh keuntungan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan sejauh-jauhnya kepentingan generasi dimasa akan datang.

Dalam bidang politik upaya memperoleh kekuasaan yang terlalu mahal lewat pemilukada langsung sejak dicanangkan tahun 2005 hingga saat ini telah memperlihatkan pameo bahwa dalam politik tidak ada makan siang gratis.  Eksesnya bagi penguasa adalah detournement de pouvoir, abuse de droit, KKN, penindasan, dan pembohongan publik.  Sejumlah pengamat kini menyarankan perlunya pilkada yang lebih murah (sebagai wujud dari bagaimana memperoleh kekuasaan dengan cara yang lebih mudah), namun jadwalnya saja yang dibuat serentak, hasilnya tetap saja lebih dari 400 kepala daerah dan ribuan birokrat berurusan dengan penegak hukum dengan sebab balas dendam dan balas budi. Pada sisi lain kekuasaan tampak dikelola tidak efektif, organisasi obesitas sebagai konsekuensi balas budi serta panjangnya rentang birokrasi mengakibatkan pemerintahan limbung, berat dan tak lincah baik didaerah lebih lagi di pusat (lihat kasus penghapusan 18 lembaga, 2020). Tata kelola pemerintahan juga memperlihatkan bagaimana pertanggungjawaban tak begitu formal dilakukan, padahal pemerintah itu formal maka seluruh pertanggungjawabannya semestinya bersifat formal, bukan bersifat transaksional politik semata sebagai konsekuensi balas budi. Hilangnya prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan tadi telah menunjukkan dengan jelas apa yang disebut Talizi, de tetournement de povoir, corruption, collution, nepotisme, abuse of power, hingga public of lie.

  Situasi diatas tentu saja membutuhkan kontrol sosial agar kekuasaan tak keliru dalam menegakkan aturan.  Dalam hubungan inilah dibutuhkan peran subkultur sosial berupa kepedulian, kesadaran, keberanian dan collective action. Ketiadaan prasyarat tersebut mendorong totalitarianisme pemerintah disebabkan hilangnya pengawasan masyarakat. Dalam masa orde baru kesadaran kritis seringkali diamputasi lewat upaya depolitisasi. Dewasa ini keberanian masyarakat dipicu lewat media sosial sebagaimana dinamika politik di negara lain seperti gejolak Arab Spring, demokratisasi di Hongkong, anti rezim pemerintah di Thailand serta pergeseran rezim Malaysia (pasukan kuning). Di sejumlah pemerintah termasuk Asia, kritik seringkali ditangkap sebagai ujaran kebencian yang kemudian sewaktu-waktu diredam melalui ketentuan undang-undang pelanggaran informasi dan elektronik. Tindakan demikian dinilai oleh sebagian orang seakan mengembalikan kembali sifat-sifat otoritarianisme dimasa lalu. Ketiga gejala tersebut cukup menjadi alasan perlunya eksistensi ilmu pemerintahan dalam menjawab masalah yang dihadapi khususnya Indonesia.

Sejauh ini perkembangan ilmu pemerintahan yang muncul dari negeri Belanda pada 1776 mengalami distorsi kedalam cakupan ilmu politik sebagaimana geneologinya di Athena. Pengaruh hukum Romawi ke Perancis yang menjajah Belanda hingga ke Indonesia setidaknya telah membedakan titik perhatian politik dibanding ilmu pemerintahan disatu pihak, namun redup kembali karena perkembangan ilmu politik dan administrasi public yang semakin kuat. Secara historis kemunculan ilmu pemerintahan sebenarnya jauh lebih tua di Amerika (1780) hingga serial Science of Government yang dapat dilacak seperti Archeology, Blakeslee,1876 atau Natural Law, Clinton Roosevelt, 1841.[8]

Harus diakui bahwa perjuangan ilmu pemerintahan mengidentifikasi dirinya di Indonesia dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor pertama adalah surutnya perbincangan Science of Government di dunia, termasuk di lokus kelahirannya. Jika kita amati perkembangan dewasa ini ilmu pemerintahan diberbagai belahan dunia hanyalah ilmu teknis dari ilmu politik sebagaimana kebijakan publik maupun administrasi. Negara dipandang sebagai objek materi yang kemudian dipersepsikan secara formal (objek formal) baik sebagai pembuat kebijakan, sumber pelayanan, maupun penegak aturan dari sisi hukum. Dibanding kemunculan awalnya politik lebih berbicara pada derajat ideal sebagai upaya mengelola kehidupan orang banyak demi kebaikan bersama (common good, Aristoteles) hingga ke level pragmatisnya bagaimana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan (Machiavelli). Diakui bahwa perkembangan ilmu politik kini semakin meluas, mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan (ekologi politik) dan transedental. Sementara perkembangan ilmu administrasi juga berkembang pada sejumlah tahapan hingga ke level New Administrasi Publik.  Demikian pula jika kita cermati ilmu hukum yang mengalami perkembangan tidak hanya melihat negara sebagai satu institusi-struktural dimana setiap aktivitasnya mengikat kaku, juga melihat realitas masyarakat sebagai organisme fungsional yang tidak selalu didekati secara normatif-struktural juga humastik melalui hukum fungsional.  Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut tentu saja dipicu baik oleh dinamika dunia yang terus bergolak (perang dunia), maupun upaya para ilmuan dibidang masing-masing dalam mengantisipasi perubahan internal di setiap negara serta upaya menata sistem pemerintahan yang lebih baik dimasa mendatang.

Faktor kedua secara internal tentu saja didorong oleh faktor pertama. Kelas menengah di Indonesia yang mendapatkan pendidikan di Eropa dan Amerika tak menemukan lebih banyak kekayaan ilmu pemerintahan di negara asalnya kecuali artefak yang ditinggalkan selain perkembangan ilmu pengetahuan lain seperti politik, administrasi dan hukum yang digunakan untuk menata kembali tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara pasca perang dunia kedua. Di Indonesia, implikasi lebih jauh perkembangan ilmu pemerintahan beradaptasi kembali kedalam ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik (Fisipol). Jauh sebelum itu dalam sejarah Pamongpraja di Indonesia sebagaimana ditulis oleh S.L Vander Wal, kurikulum pemerintahan yang diajarkan lebih dititikberatkan pada aspek Indologi, hukum adat dan hukum administrasi.[9] Pada tahun 1950-1962, Leontine E Visser & Amapon Jos Marey menggambarkan dalam bukunya peta kurikulum di daerah disesuaikan kembali dengan menekankan pada aspek politik lokal dan administrasi perkantoran.[10] Di Institut Ilmu Pemerintahan, sejak ditasbihkan dan dialihkan ke Jakarta pada tahun 1972 pengajaran ilmu pemerintahan lebih bersifat sains murni dengan tekanan pada bidang politik, kebijakan publik, hukum, dan administrasi pembangunan. Hal ini dapat dilihat pada komposisi kurikulum yang terdiri dari berbagai varian sub ilmu guna melengkapi karakteristik pengetahuan bagi kader pemerintahan yang bersifat general-spesialis, spesialis-generalis. Pada tahun 1990, seluruh APDN yang terbentuk dari OSVIA, MOSVIA hingga KDC dan tersebar di seluruh Indonesia diintegrasikan menjadi STPDN. Pada tahun 2004 STPDN diintegrasikan kedalam IIP menjadi IPDN. Pengajaran ilmu pemerintahan di tingkat Osvia, Mosvia, KDC dan APDN secara umum merujuk pada pola pengajaran ilmu pemerintahan yang lahir di Belanda dengan berbagai modifikasi sesuai tuntutan dan kebutuhan lokal dan nasional. Pada level tersebut ilmu pemerintahan lebih ditekankan pada aspek terapan (applied) berbentuk akademi dan sekolah tinggi pemerintahan.

Pada tahun 1996, pengembangan ilmu pemerintahan di IIP yang awalnya bersandar pada pendekatan politik, kebijakan publik, hukum administrasi dan pembangunan mengalami revolusi kearah sains akademik level magister dan doktoral. Basis didaktiknya adalah ilmu pemerintahan paradigma baru (kybernologi) yang digagas oleh Prof. Taliziduhu Ndraha. Sekalipun terhambat oleh kebijakan pemerintah, pengembangan ilmu pemerintahan dilakukan dengan menggunakan wadah Universitas Padjadjaran. Disini bahan baku pengajaran dikonstruksi dengan ontologi yang berbeda baik dengan alasan kebutuhan Indonesia yang khas (Pamongpraja), maupun upaya purifikasi dan pengembangan ilmu pemerintahan yang sesungguhnya. Hingga berakhirnya kerjasama tersebut pada tahun 2009, kybernologi bertahan dan melahirkan ratusan pembelajar ilmu pemerintahan baik ditingkat magister maupun doktoral. Sayangnya, dengan berakhirnya kerjasama tersebut, Universitas Padjadjaran tak melanjutkan bahan baku kybernologi kecuali kembali kedalam konteks kurikulum berbasis ilmu-ilmu sosial dan politik (Fisip Unpadj). Sementara IIP yang kemudian berubah menjadi IPDN pun terjebak kedalam warisan terapan semula, kecuali beberapa kelas yang dibentuk dan diarahkan ke program studi sarjana sains akademik 2012-2021 (passing out). Kondisi ini membuat kybernologi selama kurang lebih 10 tahun terakhir mengalami mati suri sebagaimana kritik Yunanto (2020), jika tidak ingin dikatakan kehilangan pijakan aksiologiknya, khususnya aspek didaktik dihampir semua strata pendidikan.


Memosisikan Kybernologi Dalam Aksiologik

Menjawab kebutuhan panitia simposium terkait bagaimana memosisikan ilmu pemerintahan berparadigma baru itu (kybernologi) kedalam sistem pembelajaran kita dewasa ini, maka tidak ada jalan lain kecuali mendorong kembali kybernologi kedalam sistem kurikulum sains akademik pada level sarjana, magister dan doktoral.  Diatas telah saya singgung sepintas bahwa aspek ontologik ilmu pemerintahan itu menjangkau spektrum yang luas dan kompleks yaitu dimulai dari manusia dan berakhir pada manusia (kemanusiaan), maka aspek praksis-aksiologikalnya lebih banyak menyentuh terapan ilmu pemerintahan sehari-hari. Sebagai contoh bahwa hubungan pemerintahan yang mencakup karakteristik dari kedua kutub yang memerintah dan yang diperintah dapat menjadi fokus kajian di level doktoral, sedangkan bagaimana pengelolaan kewenangan dan praktek pelayanan (jasa publik dan private) dapat menjadi fokus kajian di lanskap terapan pemerintahan (S2 dan S3 terapan). Dengan kata lain bahwa hubungan pemerintahan yang lebih luas cakupannya (kekuasaan dan pelayanan pada manusia dan kemanusiaan) menjadi pembeda dengan kurikulum terapan pengelolaan kewenangan (otoritas) dan segi-segi praktis pelayanan pada masyarakat seperti pelayanan prima, hospitality dan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam birokrasi pemerintahan.  Terkait itu kebutuhan akan terapan ilmu pemerintahan yang sesuai socio-cultural setidaknya telah menemukan cangkangnya lewat Pamongpraja, yaitu satu konsep historis yang menggambarkan sifat-sifat kepemimpinan pemerintahan dan pelayan masyarakat berkarakter khas ke-Indonesiaan (abdi dalem). [11]

Pada aras implementasi, problem klasik kita lagi-lagi adalah kebijakan pemerintah lewat Kemendikti yang sulit memberikan kesempatan dalam pengembangan ilmu pemerintahan pure sains berparadigma baru khas Indonesia (kybernologi) untuk berkembang.  Standar keilmuan yang disyaratkan selalu wajib bersifat general, padahal dengan membiarkan semakin berkembangnya ilmu pemerintahan akan semakin mengokohkan eksistensi ilmu pemerintahan tidak saja di IPDN, Indonesia maupun international. Bukankah kebijakanlah yang mesti beradaptasi dan akomodatif dalam merespon semakin berkembangnya ilmu pengetahuan seperti ilmu teknologi informasi yang dulunya tidak ada. Masalahnya  sebaliknya, kebijakanlah yang membunuh perkembangan suatu ilmu pengetahuan termasuk ilmu pemerintahan. Dengan mempertimbangkan dinamika dan sejumlah catatan itu, hemat saya dalam upaya mengembangkan ilmu pemerintahan yang lebih mandiri (sekalipun diakui ilmu pemerintahan bukan ilmu murni), ada baiknya kita meminjam kembali wadah diberbagai perguruan tinggi yang telah membuka sarjana dan magister ilmu pemerintahan seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Riau, Universitas Syiahkuala, Universitas Hasanuddin dan Universitas Lambung Mangkurat misalnya guna memelihara dan mengembangkan kybernologi. Sementara di IPDN sendiri yang saat ini mengembangkan ilmu pemerintahan terapan di tingkat magister dan doktoral secara perlahan dapat ditingkatkan ke level sains melalui pembukaan kembali program studi sarjana ilmu pemerintahan yang akan berakhir tahun depan. Dengan demikian melalui kerjasama tersebut kita dapat memelihara inang kybernologi selain menjadi inkubator bagi pengembangan ilmu pemerintahan diberbagai perguruan tinggi. Strategi ini akan menjadikan kybernologi lebih akseptabel dan meluas, tidak terbatas menjadi pengajaran dan pengembangan di IPDN, bukan pula milik para birokrat tetapi milik masyarakat, bukan semata melahirkan kader pemerintahan yang bersifat robotik dan administrator perkantoran, juga mencetak pemimpin pemerintahan yang handal sesuai kebutuhan jaman. Pada jangkauan yang lebih jauh, kybernologi di Indonesia kita harapkan dapat diterima secara perlahan di tingkat global sebagai salah satu disiplin ilmu mandiri.

Tantangan terberat saat ini pertama, perlunya peningkatan sumber daya tenaga pendidik yang memahami ilmu pemerintahan berparadigma baru (kybernologi) tersebut.  Diakui bahwa ratusan alumni magister dan doktor konsentrasi sains ilmu pemerintahan alumnus hasil kerjasama IIP dan Universitas Padjadjaran sejak 1996-2000 cenderung lebih berorientasi pada memperoleh ijazah untuk perbaikan nasib dibanding mendalami ilmu pemerintahan secara serius dari aspek akademiknya. Kedua, perlunya reorientasi pengelolaan pasca sarjana yang lebih berkualitas. Pengelolaan pasca sarjana yang menjual bahan baku kybernologi selama masa kerjasama tersebut cenderung bersifat industrial oriented ketimbang mengembangkan kualitas peserta didik.  Gejala ini dapat dilihat dari seleksi yang mudah dengan basis keilmuan yang kadang tak serumpun, serta mengutamakan kelompok elit di birokrasi. Kesannya, kelompok pembelajar di level tersebut adalah kaum eksekutif yang difasilitasi, bahkan dipercepat perkualiahannya semata untuk privilege. Ketiga, perlunya mentor yang kuat sebagai promotheus dalam melanjutkan misi kelimuan. Disadari wafatnya Prof. Taliziduhu Ndraha pada 10 September 2012, praktis pengembangan ilmu pemerintahan bermazhab kybernologi seperti mengalami kematian bersama pengembangnya. Para pengelola pasca dimasa itu, hari ini seakan cuci tangan dan mencari kambing hitam pada anak didiknya, padahal mereka menikmati industri pengembangan kybernologi dengan nilai yang tak terkira. Keempat, perlunya re-freshing organisasi keilmuan sebagai penjaga hati nurani pemerintahan. Organisasi keilmuan kybernologi sebagai wadah pengembangan ilmu di tingkat praktikum yang menghubungkan menara gading perguruan tinggi dengan masyarakat luas selaku pemetik manfaat atas pengembangan ilmu pemerintahan pun layu sebelum berkembang. Hal ini disebabkan pengurus Masyarakat Kybernologi Indonesia (MKI) isinya adalah kelompok birokrat yang tak bernafsu mengembangkan ilmu kecuali menjadikan asosiasi sebagai sandaran proposal bagi kepentingan pragmatis. Berbeda dengan Asosiasi Ilmu Politik atau Ilmu Hukum misalnya.  Nasib yang kurang lebih sama dialami oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) sebagai wadah berkumpulnya kaum ilmuan dan praktisi pemerintahan berparadigma politik-pemerintahan karya Prof. Ryaas Rasyid. Kelima, perlunya upaya keras IPDN dalam meng-conversi kitab kybernologi kedalam bahasa yang lebih popular dikalangan ilmuan dan praktisi pemerintahan, sebab salah satu kerumitan yang dihadapi pembelajar adalah sulitnya memahami diagram, matriks, jalur, dan tabel yang berkenaan dengan abstraksi kualitatif atas gagasan Taliziduhu Ndraha.

 

Referensi Utama;

Averus, Ahmad & Muhadam Labolo, 2017. Kepamongprajaan di Indonesia, Ghalia, Jakarta

Almond, G.A dan Coleman, J.S, 1960, The Politics of the Developing Countries, Pricenton, NJ

Blakeslee, SV, 1876. Archeology, New York and San Fransisco, Roman Company

Easton, D, 1965. A System Analysis of Political Life, New York

Finer. S.E, 1974. Comparative Government, Hard-mondsworth

Friedman, R. B, 1973. On the Concept of Authority in Political Phylosophy, dalam R.E Flathman (ed) Concept in Social in Political Phylosophy, New York.

Hamdi, Muchlis, 2005. Bunga Rampai Pemerintahan, Yarsif Watampone, Jakarta

Hobbes, Thomas, 1996. Leviathan, Revised Student Edition, Cambridge University Press.

Iver, Mc, 1947. The Web of Government (terj jilid 1 & 2), New York, The Macmillian Company.

Iver, Mc, 1950. The Modern State (terj), RM. Publisher London; Oxford University Press.

Kooiman, J, 1993. Modern Governance; New Government-Society Relation, London

Labolo, Muhadam dkk, 2008. Beberapa Pandangan Dasar Tentang Ilmu Pemerintahan, Bayu Media, Jogjakarta.

----------------------------, 2015. Dialektika Ilmu Pemerintahan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

----------------------------, 2018. Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Press, Jakarta

Leontine E Visser dkk, 2008. Bakti Pamongpraja Papua di Era Transisi Kekuasaan, Kompas, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 2010. Metodologi Ilmu Pemerintahan, SCC, Tangerang

-----------------------, 2002. Kybernologi I & II, SCC, Tangerang.

-----------------------, 1988. Metodologi Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara, Jakarta

Rasyid, Ryaas, 1999. Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etik. Yarsif Watampone, Jakarta

Roosevelt, Clinton, 1841. Natural Law, New York by Dean Treevet

Van der Wal, 2001. Kenang-Kenangan Pangreh Praja Belanda Antara Tahun 1920-1942, Djambatan, Jakarta

Weber, M, 1978. Economy and Society, 2 Vols,ed. G Roth and C Wittich, Berkeley, CA

Wasistiono, Sadu, 2018. Perkembangan Ilmu Pemerintahan, IPDN Press, Jatinangor.

World Bank, 1992. Governance and Development, Washington, DC

Yunanto, Sutoro Eko, 2020. Ilmu Pemerintahan, Anti Politik, Lupa Pada Hukum, Enggan Pada Administrasi, Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta, Governability, Vol.1, No.1 Juni, Jogjakarta

 

 

 



[1] Disampaikan dalam Simposium IV Pengembangan Ilmu Pemerintahan Dari Hulu sampai Hilir, Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, tanggal 12 Agustus 2020 di Jatinangor.

[2] Dosen tetap & Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.

[3] Untuk hal ini lihat dan bandingkan Kybernologi Jilid I;2003 dan Metodologi Ilmu Pemerintahan, hal 21: 2010, Sirao Credensia Center (SCC), Tangerang.

 

[4] Almond, G.A dan Coleman, J.S, 1960, The Politics of the Developing Countries, Pricenton, NJ dan Easton, D, 1965. A System Analysis of Political Life, New York

[5] Hobbes, Thomas, 1996. Leviathan, Revised Student Edition, Cambridge University Press.

[6] Rasyid, Ryaas, 1999. Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Sisi Etika, Yarsif Watampone, Jakarta

[7] Ndraha, Taliziduhu. 1988. Metodologi Pemerintahan Indonesia, Bina Aksara, Jakarta

[8] Lihat Wasistiono, Sadu, 2018. Perkembangan Ilmu Pemerintahan dari Jaman Klasik hingga Kontemporer, IPDN Press, Jatinangor.

[10] Leontine E Visser dkk, 2008. Bakti Pamongpraja Papua di Era Transisi Kekuasaan, Kompas, Jakarta.

[11] Tentang ini lihat, Labolo & Averus, 2017. Kepamongprajaan di Indonesia, Ghalia, Jakarta. Lihat juga Ndraha, Taliziduhu, 2010. Kepamongprajaan, SCC, Tangerang.