Kamis, 12 November 2020

Politik Otonomi Pasca Omnibus Law

 Oleh. Muhadam Labolo

Pasca pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja politik otonomi daerah dipertanyakan kembali, paling tidak pada soal keseriusan dan konsistensi segenap stakeholders (Djohan,2020). Kesulitan menjawab pertanyaan semacam itu sebab teknisnya karena ketiadaan draft yang otentik, kekosongan instrumen organiknya, serta terbatasnya sumber primer kecuali saripati power point yang disuguhi di media sosial oleh satu dua pejabat terkait. Dengan epistemologi seadanya, ditambah policy brief kawan-kawan UGM, draft RUU OLCK setebal 905 halaman, serta menyimak dialektika diberbagai kanal, penting untuk mendiskusikan kembali nasib politik otonomi daerah dimasa kini dan akan datang. Dengan begitu seluruh niat baik pemerintah dapat ditangkap sebagai satu peluang, bukan sekedar sikap reaktif yang minim refleksi, atau perilaku narsis sejumlah orang ketimbang perasaan peduli pada masalah-masalah kebangsaan.

Secara umum mesti diakui bahwa politik otonomi dalam kerangka omnibus law mengalami relaksasi. Kendatipun kritik sejumlah pakar bahwa gejala resentralisasi terbentuk secara sistemik dalam beleid itu, namun dalam cara pandang sebaliknya penting pula untuk direnungkan, misalnya, sejauh manakah implementasi otonomi daerah memberi dampak positif dibanding janji kemakmuran yang ditawarkan rezim pemerintahan daerah itu dalam 20 tahun terakhir. Sisi baiknya, tujuan otonomi daerah dalam konteks politik dapat dinikmati lewat tenda-tenda kerumunan pilkada, tapi tidak dalam kecepatan administrasi ketika bersentuhan dengan investasi. Ini soalan pokok, sekaligus kritik atas gagalnya capaian otonomi dibidang administrasi yang penuh jala, perangkap dan melelahkan di hulu sampai ke hilir.

Atas kemacetan yang tidak saja membuang banyak sumber daya dan energi akibat bertumpuknya regulasi yang mesti dilangkahi, dapat dipahami mengapa spirit omnibus law dengan sengaja melucuti kebiasaan menciptakan antrian panjang kedalam kendali pusat selaku sentral penanggungjawab akhir pelayanan pemerintahan. Omnibus Law mengoreksi itu, sembari mengambil peran lebih pada kepadatan route yang selama ini menciptakan frustasi dan lemah jiwa, hingga mendorong ide pintas lewat jalan tikus. Eksesnya tak ada layanan sunyi suap, dan dengan sendirinya menyuburkan praktek korupsi di pusat-pusat layanan birokrasi yang berhubungan dengan investasi. Kondisi ini jelas tak dapat ditoleransi bagi sebuah negara yang selalu berada dirangking terbawah dalam kemudahan berusaha di dunia (easy of doing business).

Politik otonomi pada dasarnya bermaksud membuka peran  masyarakat kedalam proses pengambilan keputusan agar setiap problem yang dihadapi ditingkat lokal diselesaikan tidak saja murah, mudah, juga lekas. Bila cita baik itu justru menjadi malpraktek, ada baiknya elite lokal mesti mengoreksi kembali dimana letak kekeliruan atas semua regulasi yang diproduk selama ini. Jika semua indikasi investasi di daerah tak juga menunjukkan efisiensi kecuali diskriminasi, maka resentralisasi sekalipun dikritik dalam omnibus law, pada satu sisi dapat dimaknai sebagai antitesa dari penantian panjang terhadap semua aturan yang tak kunjung membebaskan, kecuali penyanderaan kepentingan orang banyak.

Gerak kekuasaan yang mengalami sentrifugalistik lewat omnibus law dengan sendirinya akan mengubah posisi rezim pemerintahan daerah tidak lagi sebagai penjuru (corner) bagi undang-undang sektor, tapi lebih sebagai followers ketimbang guiden di daerah. Dalam masa transisi kedepan, setidaknya usai penyelesaian 35 peraturan pemerintah, 5 perpres dan ratusan permen, Pemda mesti disibukkan melakukan evaluasi terhadap ribuan Perda agar tunduk dan beradaptasi dengan semangat omnibus law. Konkritnya, Pemda mesti melakukan sejumlah revisi, penyesuaian hingga perubahan status atas sejumlah regulasi yang dinilai menjadi duri dalam daging.

Suka atau tidak, dengan semua konsekuensi itu nasib politik otonomi di Indonesia tak lebih dari hiruk-pikuk pilkada, bukan administrasi birokrasi yang mandek dan kembali ke tangan pusat. Bila satu-satunya muatan desentralisasi yang tak ikut membonceng dalam bus besar inipun gagal melahirkan kepemimpinan yang akseptabel dan legitimate, dapat dibayangkan bahwa politik otonomi daerah persis deskripsi dimasa rezim 5/74 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Bunyi dalam teks, namun sepanjang sejarah implementasinya tak pernah nyata dalam konteks, kecuali pilot project pada sejumlah pemerintah lokal yang dinilai mampu berotonomi, itupun sebatas urusan administrasi belaka.

 

Simbiotik Agama-Negara

Oleh. Muhadam Labolo

Sejak dulu bahkan sampai nanti, ketegangan agama versus negara dipenuhi kontraksi. Pada titik tertentu keduanya berusaha menampilkan ego otoritasnya masing-masing. Ditingkat ideal keduanya hidup dalam rukun bernegara, entah negara sebagai lead, atau agama sebagai pandu. Dalam ajaran sekularisme, agama hidup sekalipun mesti menjaga jarak dengan negara. Agama adalah privasi yang dibiarkan merdeka begitu saja (Kencana, 2018). Dalam paradigma simbiotik, agama ibarat matahari yang menerangi negara sebagai bulan bagi cahaya di bumi. Berbeda dengan itu, dinegara yang meletakkan agama sebagai satu-satunya sumber nilai mengharuskan pemerintah tunduk pada otoritas agama. Negara, dalam paham integralistik semacam itu hanyalah bagian dari lanskap agama yang maha luas.

Dalam konteks negara agama, otoritas negara relatif tak banyak dipersoalkan. Alasannya pemerintah sebagai personifikasi negara adalah representasi konkrit atas firman Tuhan dan sabda dari setiap pesuruhNya. Dengan doktrin ini maka setiap pembangkangan dapat dimaknai pengingkaran terhadap otoritas Tuhan dan pesuruhNya melalui mana pemerintahan dijalankan. Ketegangan mudah ditemukan pada negara yang memisahkan urusan agama dan negara. Di Perancis, dengan alasan kebebasan adalah ekspresi politik warga yang dilindungi, negara lewat Emannuel Macron (2020) dinilai bersikap diskriminatif terhadap salah satu agama. Ironisnya ekspresi agama lewat simbol dan ritualitasnya seringkali dicurigai negara, bahkan dianggap ancaman serius. Negara, sekalipun nyatanya dibangun diatas esensi agama, faktanya jamak bersikap acuh dan merujuk pada konsensus bersama, bukan semata agama. Praktis relasi agama dan negara terjebak dalam romantisme benci tapi rindu.

Tensi agama dan negara meningkat tajam ketika agama tak lagi menjadi suluh bagi pelita bernegara. Sekalipun batin konstitusi dianggap telah merepresentasikan spirit penting dari tiap-tiap agama, realitasnya tafsir atas konsensus tak jarang abai merangkul agama. Disini persoalannya, para penerjemah konstitusi terpilih di legislatif tak banyak memiliki kemampuan merawat semangat religi dalam batang tubuh kebijakan. Hasilnya, produk kebijakan berpotensi melawan kehendak Tuhan, melukai rasa keadilan orang banyak, sekalipun terdapat sedikit orang yang diuntungkan. Spirit agama penting untuk memandu setiap aktor negara agar mampu mentransformasikan nilai agama kedalam kebijakan sehingga berkualitas secara ruhaniah dan bermoral secara sosial. 

Terhadap kesadaran spiritual dan kewargaan kita dalam negara bangsa semacam ini, relasi agama dan negara yang dimanifestasikan oleh mereka yang memerintah dan yang diperintah lewat aneka keyakinan, wajib hukumnya dibangun secara mutualistik agar menuai manfaat bagi keduanya. Esensi agama sepatutnya menjadi pengawas melekat bagi personifikasi negara (waskat). Kelopak religiusitasnya mencipta mahkota kejujuran, welas-asih, bela-rasa, integritas, dan keteladanan dimana-mana. Diyakini salah satu kemajuan negara karena faktor integrity. Negara melalui perangkatnya bertindak mewakili sifat-sifat Tuhan yang tidak saja pengasih dan penyayang, juga tegas dan melindungi. Pada saat yang sama ekspresi agama dengan segenap atributnya dapat tumbuh dan berkembang dibawah naungan negara. Sisi etiknya, otonomi agama tumbuh dengan sifat ilahiyahNya tanpa memaksa agar tubuh negara menjadi teokrasi. Inilah simbiosis-mutualistik dalam hubungan agama dan negara yang kita sepakati, entah sementara ataupun sepanjang masa.

 

Mitos, Religi dan Sains Kita

Oleh. Muhadam Labolo

Dunia bergerak dalam kebimbangan orientasinya. Antara melaju pada kecepatan sains atau kembali keruang transedental yang penuh misteri, mitos dan religi. Sejak lama mitos menstimulasi semangat bangsa-bangsa tertentu untuk maju. Jepang yakin mereka adalah generasi penerus Dewa Matahari yang menyinari alam. Bangsa Jerman percaya bahwa merekalah Ras Aria paling sempurna di muka bumi. Sisi baiknya keyakinan kolektif itu memberi energi bagi logos hingga kemajuan  bangsanya diberbagai bidang. Eksesnya, kepercayaan diri yang berlebihan itu menciptakan ambisi menaklukkan, eksploitasi dan kolonialisasi seperti slogan simpatik saudara tua dari timur atau tragedi genosaida bagi bangsa Yahudi.

Religi datang menjadi suluh bagi gelapnya mitos dan pengetahuan. Ada kekuasaan tunggal dan maha luas yang mengendalikan segalanya. Religi berusaha menjernihkan keyakinan kelam pada jalan spiritual yang menjanjikan, surga dan neraka. Maknanya semua perbuatan ada konsekuensinya, baik di dunia maupun di akhirat. Semua yang tersentuh indrawi maupun yang belum, menjadi tanggungjawab Tuhan hingga lingkup paling mikro. Sedemikian banyaknya tanggungjawab Tuhan hingga kredibilitasNya tak jarang terancam didistorsi, dimanipulasi, diperkosa, bahkan dibajak atas nama otoritas religi hingga menciptakan kemacetan, kerusakan, dan konflik atas nama Tuhan. Dalam konteks itu eksistensi Tuhan digugat bahkan diperperdebatkan lewat pengetahuan kritis manusia.

Pengetahuan datang menggantikan peran mitos yang gelap, sekaligus berupaya menalarkan apa yang selama ini disangka semata-mata menjadi tanggungjawab Tuhan. Manusia rasional tentu bertanya, dimanakah tanggungjawab dirinya sebagai mahluk sosial (homo socius), politik (zoon politicon), dan ekonomi (homo economicus). Bukankah kognisi dan perangkatnya adalah sarana yang disediakan Tuhan untuk mengetahui, memahami, menerapkan,  menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi setiap persoalan yang ingin dijawab menurut tingkatannya (Bloom,1956). Pengetahuan jelas diperkenankan, apalagi religi memberi sinyal kuat. Bagi mereka yang menggunakan iman & ilmu secara simultan dijanjikan Tuhan diangkat derajatnya selevel diatas manusia pada umumnya. Tentu saja semua itu membutuhkan penjelasan pengetahuan, tidak sekedar percaya sebagaimana mitos atau doktrin religi.

Kini sains merasa semakin kokoh dengan arogansi rasionalitasnya. Semua instrumen canggih yang memudahkan gerak manusia dianggap prestasi tertinggi yang tak mungkin diraih jika hanya bersandar pada tahayul dan teks suci. Ilmu pengetahuan bukan sekedar keyakinan, tapi tindakan nyata. Hasilnya, sains dan teknologi menjadi bagian dari kekayaan peradaban. Sekalipun demikian mitos dan religi tak pernah mati, bahkan ketika mereka dilangkahi dan dikesampingkan. Mitos, kendatipun tertatih jauh dibelakang, sekali-kali datang dan menyita perhatian sebagian publik, entah lewat Bidadari turun dari kahyangan atau seorang anak yang mampu bertelur (Supeli, 2016). Mungkin saja mitos modern yang gagal rancang berubah rupa menjadi hoax. Lepas dari itu masing-masing menampilkan sisi terbaik dan ekses berlebih atas keyakinan yang terus dibangun para penganutnya.

Sains diakui mempermudah kita membangun pengalaman, walau sisi berlebihnya ia kadang menjebak manusia ke bilik hampa nilai. Sains mengurai bukti agar gulita menjadi kebenaran walau relatif. Tentu saja kebenaran dimaksud adalah kebenaran objektif minus subjektivitas sebisa mungkin. Dalam pencarian itu pengetahuan seringkali menerobos batas suci yang di klaim mitos dan religi. Sejak kemunculan logos, kesakralan religi dipertanyakan lewat kritik God is death. Religi bermaksud menjadi cahaya dan pelentur bagi kesombongan mitos dan pengetahuan, kendatipun pengetahuan mengklaim datang untuk mencerahkan, tak jarang pun menuju kesesatan. Disisi yang sama religi tak luput dari kecurigaan menyimpan spirit membahayakan. Disadari atau tidak, kita sedang berdiri di tengah keangkuhan pengetahuan dan fanatisme religi. Pada keterjepitan semacam itulah Nietzche (1884) pernah bertanya, dalam makna seperti apakah kesolehan kita kini dinilai?