Sabtu, 13 Maret 2021

Moralitas Negara Dalam Perspektif Machiavelli

Oleh. Muhadam Labolo

 

Sepanjang sejarah filsafat hukum dan negara, sejak era klasik hingga modern, hampir tak ada filosof yang tak terpengaruh oleh esensi moral para senior pendahulunya seperti Socrates, Plato maupun Aristoteles. Bagi sebagian besar filosof itu, moral adalah nilai utama sekaligus pondasi bernegara dan berpemerintahan 

 

Moralitas negara biasanya di framing lewat konstitusi. Sinarnya menerangi jalan bagi personifikasi konkrit negara, pemerintah yang silih berganti. Dalam negara yang permanen dengan aneka representasi tadi, pemerintah bertugas mengalirkan cahaya moral kedalam bentuknya yang paling nyata, rupa-rupa kebijakan.

 

Kecuali itu, bagi filosof realis Machiavelli yang pernah hidup dan menulis De Principatibus (The Prince, Il Principe)di era renaissance (1513), pemerintah tak perlu menghiraukan tata moral di dalam masyarakat. Kepedulian terhadap hal itu hanya akan merugikan negara. Moral satu hal, negara hal lain. Semua hal yang berpotensi merugikan praktek bernegara sebaiknya dikesampingkan (staat raison).

 

Baginya, mengurus negara adalah tentang bagaimana cara orang seharusnya hidup, dan bagaimana cara orang hidup seharusnya. Keduanya hanya mungkin dengan menyiapkan aturan yang memaksa agar setiap orang sadar bagaimana seharusnya hidup yang baik, dan bagaimana hidup yang baik seharusnya dilakukan. Baginya, hanya kekuasaan dan hukumlah yang mampu memaksa.

 

Jika realitas masyarakat adalah kumpulan orang-orang baik, maka hukum yang memaksa pastilah dianggap buruk. Oleh sebab masyarakat diasumsikan berpotensi jahat, maka hukum yang dibentuk pemerintah dianggap baik karena memaksa perilaku mereka menjadi lebih baik. 

 

Bagaimanapun hukum hanya mungkin tegak jika seseorang memiliki kekuasaan. Tanpa kekuasaan seseorang tak mungkin memiliki hukum sebagai dasar untuk bertindak. Itulah pentingnya mempertahankan kekuasaan dengan segala cara agar hukum dapat ditegakkan.

 

Dalam hal kekuasaan, mereka yang terlalu sering melibatkan moral hanya akan kalah. Tetapi ketika kekuasaan diperoleh, moral penting untuk melanggengkan kekuasaan, sebab tanpa dukungan masyarakat pemerintah hanya menunggu kejatuhan.

 

Semua kekuasaan yang mencoba jujur, menepati janji, menghindari tekanan pada rakyat, tak mampu menakuti dan enggan memaksa untuk melaksanakan keinginannya, selalu gagal. Kejujuran dalam kekuasaan kadang dekat dengan kebodohan. 

 

Satu kekuasaan akan berjaya jika ia mampu menciptakan ketaatan. Jika sulit membangun loyalitas kepada penguasa, jalan terdekat adalah membangun rasa takut. Ketakutan bukan hal berbahaya dibanding kebencian. Kekuasaan yang dibenci lebih rentan dan hampir pasti rontok.

 

Bagi Machiavelli, apapun tindakan pemerintah yang dinilai jahat oleh masyarakat bukanlah tujuan, melainkan alat yang pada akhirnya untuk mencapai kebaikan negara. Pesan ini telah melahirkan petuah pragmatis bagi politisi tuna moral, tak penting cara yang penting tujuan (menghalalkan segala cara).

 

Ide realistis ini jelas telah melukai perasaan moral orang banyak. Lebih lagi kaum pengusung moral dibidang religi. Sebab apapun alasan Machiavelli yang menyembunyikan moral dibalik gagasan tersebut, sulit bagi kita memastikan kekuasaan tak salah digunakan bagi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

 

Gagasan Machiavelli seakan menginjak-injak semua teori yang bergerak di atas fondasi kesusilaan sebagaimana terpancar dari teori dua pedang, teori cahaya, teori agama maupun teori organis negara. Ia bahkan tak pernah melandaskan pemikirannya pada tatanan etik yang dengan susah payah dibangun oleh pemikir klasik sekelas Socrates, Plato dan Aristoteles.

 

Pada akhirnya, mesti diakui bahwa ajaran Machiavelli hanya baik bagi orang-orang jahat, tetapi buruk untuk orang-orang baik. Peliknya, dalam praktek pemerintahan tak ada diantara kita, kecuali pemerintah itu sendiri yang tau kepada siapa dan dengan alasan apa hukum itu diterapkan, apalagi jika tekanan keseimbangan dianggap bagian yang menghalangi tujuan bernegara. Negara dapat dinilai kehilangan moralitas.

Pelemahan Demokrasi dan Rekonstruksi Parpol

 Oleh. Muhadam Labolo

 

Tiga catatan kritis atas kesehatan demokrasi kita setidaknya merujuk pada, pertama, laporan freedom house (2020). Kualitas demokrasi Indonesia dalam 10 tahun terakhir dinilai mengalami transformasi dari negara bebas (free country) menjadi negara bebas sebagian (partly free country).

 

Kedua, menurut The Economits Intellegent Unit (EIU, 2020) demokrasi Indonesia berada di peringkat 64 dengan score 6,48. Secara global demokrasi kita dianggap belum sempurna (flawed democracy). Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia bahkan berada dibawah Malaysia dan Philipina, termasuk negara bekas asuhannya, Timor Leste.

 

Report ketiga atas keafiatan demokrasi kita mungkin sedikit menaikkan imun. Laporan The Global State of Democracy (2019) menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia berada di rentang menengah (mid-range) dan tinggi pada aspek partisipatory engagement.

 

Indikasi terakhir setidaknya dapat dikonfirmasi lewat pemilu serentak 2019 dan pemilukada 2020. Angka partisipasi pemilu mencapai 81%, dan pemilukada yang mencapai 76% (KPU, 2021). Persentase itu setidaknya melampaui target RPJMN 2015-2019 sebesar 77,5%. Tak kurang Amerika mengapresiasi capaian tersebut lewat Mentri Dalam Negeri.

 

Pekerjaan utama kita hari ini adalah bagaimana meningkatkan stamina demokrasi agar mampu mencapai konsolidasi sesuai rencana strategis nasional. Meminjam gagasan Dahl (1989) tentang apa yang disebutnya polyarchy (demokrasi), satu dari tujuh variabel yang digunakan sebagai pisau analisis menunjukkan bahwa hak menyalonkan diri (the right to run for office) dikontribusikan oleh dua dimensi utama, yaitu regulasi elektoral dan partai politik.

 

Seraya menyempurnakan regulasi elektoral, kita menekankan pada sejauhmana peran partai politik terhadap upaya konsolidasi demokrasi di Indonesia, mengingat tingkat kepercayaan publik terhadap parpol berada di titik nadir sebesar 6% (LSI, 2019). Ini perlu usaha extra, strategi yang kompleks, serta kesabaran yang panjang di tengah friksi internal yang sedemikian tak sehat.

 

Sejauh ini persepsi publik terhadap parpol sulit ditolong oleh berbagai perilaku amoral anggotanya, termasuk intrik kekuasaan yang sarat khianat serta minus kenegarawanan. Diluar itu problem strategis berkaitan dengan candidacy buying dan vote buying. Kedua faktor tersebut terasa lekat dalam ingatan di setiap moment pemilukada. 

 

Artinya, korupsi politik dan money politics adalah dua penyakit akut bagi integritas elektoral di setiap strategi pemenangan (electoral winning strategy). Semua itu dapat dibuktikan dengan tertangkapnya lebih kurang 300 kepala daerah oleh KPK, terakhir kali Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

 

Konfirmasi diatas memperlihatkan pada kita bahwa parpol sebagai salah satu elemen demokrasi mengidap semacam penyakit kanker stadium akhir. Sementara kita berharap parpol diposisikan sebagai salah satu aktor kunci dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi, dilain pihak parpol nyata-nyata terbelit oleh tekanan oligarkhi, disorientasi idiologi, lemahnya kaderisasi, serta gelapnya sumber daya materil.

 

Tanpa membangun kepedulian kita pada parpol, ia bukan saja melenyapkan ekspektasi menuju konsolidasi demokrasi, juga menihilkan masa depan kepemimpinan bangsa yang teramat mahal. Membubarkan parpol tentu bukan jalan keluar yang efektif. 

 

Tanpa parpol kita mungkin kembali ke era sistem politik traditional. Siapa sekuat Ken Arok tentu dapat menyingkirkan Tunggul Ametung demi kekuasaan di Singosari. Ini realitas dan kecendrungan yang kita saksikan hari-hari kini. Menyederhanakan parpol tentu ide yang bijak agar sistem presidensial dalam konstitusi semakin presisi. 

 

Problem parpol mesti diselesaikan dengan mendorong demokratisasi berjalan ditubuhnya sendiri. Di luar, fasih bicara demokrasi, di dalam ketat hirarkhi, feodal, sentralistik dan transaksional. Pola rekrutmen parpol perlu dibenahi agar tak terjadi kelangkaan sumber daya yang menyebabkan artis, birokrat sipil/militer serta pengusaha jauh lebih marketable dibanding kadernya sendiri. Keuangan parpol yang minim mesti dicarikan solusi, agar kasus yang memperlihatkan aliran dana tak jelas dapat dihentikan. Sisanya menyempurnakan regulasi yang berpotensi bagi orang sebaik apapun mudah menjadi bulan-bulanan penegak hukum.

Membatasi Peran Cukong Dalam Pemilukada

Oleh. Muhadam Labolo

 

Survei INES tentang pertimbangan masyarakat memilih menunjukkan 50,3% karena uang, 22,4% iklan, 17,2% program, sisanya 10,1% karena visi (Rep, 20 Nov 2012). Data itu setidaknya mengkonfirmasi bahwa daya tarik paling sexydalam pemilukada tak jauh dari aktivitas saweran. Itu potret dilapis terbawah, belum lagi pesta dilevel atas. 

 

Semua pesta lokal itu membutuhkan modal. Modal tak mungkin ditanggung paslon semata, dia membutuhkan pihak lain, cukong kata Mahfudh MD (Sept, 2020). Pada 1950an istilah cukong, dalam bahasa Hokkian merujuk ke pengusaha, majikan atau bos tertinggi. Di era 1960an istilh cukong di produk orde baru berkesan negatif serta menunjuk pada etnik tertentu yang kerap melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam perbisnisan (wikipedia,2020).

 

Ketika mekanisme pemilukada dilepas ke pasar bebas, yang tumbuh adalah pemegang modal, kaum kapitalis. Dulu para pemodal menyemut di pusat. Pasca desentralisasi mereka berbondong-bondong mengangkat koper ke daerah, berjudi lewat pemilukada. Praktis para spekulan dan rentenir kelas kakap pun hanya migrasi dari sentrum kekuasaan ke local-government (Olson, 2005). 

 

Apesnya, peran pemerintah sebagai invisible handseakan kehilangan tempat. Hanya bunyi dalam norma tapi kosong dalam wujud. Pemilukada bergerak bak dinamika pasar yang bergantung penuh pada perjumpaan demand & supplay. Disitu hukum ekonomi-politik mendapat tempat yang layak, berlangsung telanjang dengan opsi nomer piro wani piro (npwp). 

 

Di era orde baru hingga akhir 2004, kepala daerah dipilih wakil rakyat DPRD. Bila anggota DPRD berjumlah 45 orang, maka absolute majority (51%) mesti dicapai lewat 23 suara. Umumnya para calon akan mendistribusikan nutrisi bagi 30 orang atau sekitar 67% dari 45 orang. 

 

Besarnya nutrisi berkisar 30-100 jt/orang. Tergantung potensi ekonomi daerah rendah, sedang hingga tinggi. Taruhlah sedang, maka besarnya nutrisi yang harus disiapkan oleh paslon sekitar 40 jt kali 30 orang,1,2 M. 

 

Bandingkan dengan pemilukada dewasa ini. Setiap paslon setidaknya mesti melalui empat tahapan yaitu biaya nominasi, pelaksanaan pilkada, iklan/promosi, serta biaya jadi. Pada daerah paling miskin di salah satu provinsi misalnya, biaya nominasi paling sedikit 300 jt untuk mendekati partai, pendaftaran dan biaya penyaringan internal. 

 

Pada tahap berikut biaya pelaksanaan pemilukada lebih kurang 7 M yang terdiri dari pengganti transport, timses, mobilisasi, pelumas aparat desa, toga, tomas, dan serangan fajar dalam bentuk pembagian sembako. Biaya promosi sebesar 300 jt terdiri dari iklan, spanduk, umbul-umbul, poster, stiker, media cetak, dan media elektronik. 

 

Terakhir, biaya jadi sebesar 400 jt sebagai ungkapan terima kasih kepada sejumlah orang, upacara dan pesta syukuran. Total cost yang mesti dikeluarkan sekitar 8 M. Sekali lagi itu hanya gambaran paslon di daerah paling miskin. Sejujurnya dalam 15 tahun terakhir, political costpemilukada melonjak lebih tiga kali lipat. 

 

Sekarang, bandingkan dengan gaji pokok kepala daerah yang hanya berkisar 2,7-3,5 jt ditambah tunjangan sekitar 40 jutaan. Fakta ini semakin meyakinkan mengapa peran cukongsangat dibutuhkan. Lalu dimana sumber masalahnya?

 

Dalam perspektif pemerintahan (kybernologi, Ndraha, 2002), pengelolaan subkultur kekuasaan tampak jauh dari tiga prinsip utama, yaitu berkuasa semudah mungkin, menjalankan seefektif mungkin, dan mempertanggungjawabkan seformal mungkin. Praktek pemilukada kita memperlihatkan bahwa pola sirkulasi kekuasaan dari satu rezim ke rezim selanjutnya tidaklah mudah dan teramat mahal. 

 

Jalan panjang yang mesti dilewati oleh setiap paslon secara logika memungkinkan mereka menghimpun modal demi mencapai puncak kekuasaan. Itu bukan sepenuhnya salah mereka, tapi lebih karena pilihan mekanisme dalam sistem pemilukada yang tak rasional. Mekanisme semacam itu membutuhkan jumlah bukan isi. Akibatnya, banyak paslon terpilih karena jumlah kepala, bukan isi kepala. 

 

Diakui bahwa jumlah kepala penting sebagai dasar legitimasi, tetapi isi kepala pun tak kalah pentingnya sebagai kompas yang akan membawa daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Realitas ini mengingatkan kita pada ajaran filosof Socrates (399 M), jangan paksakan demokrasi langsung pada masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan rendah, sebab yang akan terpilih bukan mereka yang kompeten, tetapi mereka yang lebih populer dan bermodal besar.

 

Berkali-kali dalam berbagai kesempatan ceramah dihadapan DPRD se-Indonesia, saya mengatakan bahwa menihilkan money politics dalam pesta pemilukada adalah hal mustahil, baik lewat mekanisme langsung maupun tak langsung. Bila dideteksi, laju perjalanan uang panas itu mengalir deras pada dua segmen utama, yaitu sekelompok elit parpol dalam bentuk gelondongan, atau membanjir ke khalayak ramai yang didatangi bak penerima bantuan di panti asuhan. 

 

Artinya, mau langsung atau tidak, tetap saja penyakit kronis money politics itu hampir mendarah-daging bagi masyarakat tuna integrity. Pertanyaan yang lebih realistis dalam konteks ini adalah mekanisme manakah yang lebih mudah dikontrol, efisien, efektif, rendah kerumunan, kebal epidemi, serta tak mudah menodai integritas moral masyarakat? Bahwa ia tetap berpotensi dihadiri cukong tentu tak dapat dihindari, sebab kita sedang memilih pemimpin dibumi, bukan malaikat di surga. 

 

Mesti pula diakui bahwa dalam peristiwa pemilukada yang terlibat bukan saja cukong,juga birokrat opurtunis dan politisi kelas lokal. Jadi, yang dapat kita lakukan hanyalah meminimalisasi sampai titik terendah, yaitu mengubah mekanisme sistem pemilukada, seraya meningkatkan sistem meningkatkan pengawasan sekelompok kecil orang. Bukankah jauh lebih efektif bila PPATK mengontrol transaksi pada 45 orang wakil rakyat daripada memburu serangan fajar pada 450 ribu pemilih irrasional dan lapar?

 

Dengan sendirinya kita tak membutuhkan tahapan panjang yang memeras kocek paslon lewat cukong, menghindari kerumunan sosial, mengurangi resiko keterlibatan penyelenggara pemilukada mulai KPUD, Bawaslu dan organisasi TPS ditingkat terbawah. Bahkan menghindari kepala daerah sebaik apapun terjerumus dalam politik balas budi dan balas sendam yang membawa mereka di buih oleh KPK. 

 

Semua perubahan mekanisme itu sekaligus menjadi sistem anti pandemi, menurunkan political costpaslon, mengurangi potensi konflik, mengefisienkan APBD, serta menihilkan berbagai keperluan yang tak perlu dan menguatirkan, termasuk menjauhkan moral masyarakat dari infeksi korupsi.

Masa Depan Politik Demokrasi

Oleh. Muhadam Labolo

 

Sebagaimana sejarah mencatat, demokrasi tak selalu hancur spektakuler di tangan militer sebagai kekuatan pemaksa seperti terlihat di Myanmar hari-hari ini, Aung San Suu Kyi dan sejumlah aktivis pro demokrasi di tahan (2021).

 

Kata Levistky & Ziblatt dalam pengantar buku How Democracie Die (2018), di Amerika, untuk pertama kali seseorang tanpa pengalaman sebagai pejabat publik, tanpa banyak komitmen terhadap hak-hak konstitusional, dan dengan kecenderungan otoriter yang jelas, terpilih menjadi presiden. Donald Trumph dianggap presiden terburuk dalam sejarah demokrasi Amerika.

 

Sebelumnya, dibelahan lain, Allende telah membawa Chile dalam keresahan sosial, krisis ekonomi dan kelumpuhan politik (1973). Di Venezuela, Hugo Chavez menjadi pilihan dilematik ditengah kegagalan pemerintahnya (1998). Demokrasi seperti terinfeksi, dan Chavez satu-satunya antibiotik yang dimiliki kata seorang warga di Barinas.

 

Bila kudeta segera melucuti demokrasi dalam tempo sesingkat-singkatnya, di jalan pemilu yang terkesan demokratis hal-hal semacam itu jarang terjadi. Pemilu seringkali mengecoh kita tanpa tank dijalanan, konstitusi dan lembaga berlabel demokrasi tetap eksis, rakyat masih memberi suara, namun autokrat dapat menghilangkan substansi lewat tampilan asesoris demokrasi.

 

Tanpa sensitivitas kontrol yang kuat demokrasi seringkali di sabotase secara legal lewat perantara penguasa, elit partai dan kaum oligarkhi. Bukan mustahil persekutuan semacam itu efektif mengubah tatanan demokrasi yang dibangun di atas rezim otoritarianisme. Apalagi jika dibantu oleh para pendengung yang super aktif (buzzer). Ini soalan sekaligus tantangan bagi upaya menjaga kesehatan demokrasi kita.

 

Lalu bagaimanakah politik demokrasi kita? Merujuk indeksasi demokrasi The Economits Intellegence Unit (UIE, 2021), Indonesia mencatat rekor terendah dalam 14 tahun terakhir. Berada di peringkat 64 dengan skor 6.3 dibawah Malaysia, Timor Leste dan Philipina di kawasan Asia Tenggara.

 

Catatan EIU menunjukkan bahwa situasi pandemi seringkali mengecualikan pendapat publik dalam pengambilan keputusan. Disisi lain kritik terkendala oleh instrumen yang menimbulkan phobia kepada subjek yang di kiritik. Kritik bisa berubah menjadi kriminal. Politik identitas masih mengecilkan politik universalitas di hampir semua kompetisi electionMoney politic menjadi patologi penggerak dibanding kesadaran masyarakat menentukan nasib pemimpinnya.

 

Perawatan demokrasi di negara-negara transisi dan maju bukan semata menjadi tanggungjawab penguasa, juga membutuhkan kontribusi seluruh kekuatan politik yang terserak di masyarakat. Amerika bertahan karena sebagian besar politisi seperti Obama & Biden mampu mengawal demokrasi. Jepang eksis karena kaum samurai (militer) menjaga transisi demokrasinya. Jerman & Perancis survive karena kaum birokrat & pengendali modal tak bisa dikecualikan kontribusinya bagi demokrasi. India bertahan sebab kaum intelektual masih kritis menjaga demokrasinya. Demikian kata Boediono di satu kesempatan pengukuhan guru besarnya (2007).

 

Politik demokrasi seringkali kehilangan arah karena menyusutnya kontrol civil society. Agenda demokrasi dalam jangka panjang seringkali berubah tanpa sadar di bajak di tengah jalan, entah menuju kemapanan demokrasi atau menuju neo-otoritarianisme. Politik demokrasi tampak mudah sebagai sebuah gagasan dalam mengelola kehidupan kolektif dengan sebaik-baiknya kata Aristoteles, tetapi menjadi complicated di tangan Machiavelli hingga butuh metode yang dinilai tak popular.

 

Di alam nyata politik demokrasi tak jarang paradoks di tangan para pengendali. Agenda reformasi bisa berubah menjadi gejala resentralisasi, omnibus law contohnya. Demikian pula agenda pemberantasan korupsi bisa menunjukkan sebaliknya, dimana Indeks persepsi korupsi melorot di peringkat 102 dari 108 negara (TII, 2020). Kedua indikasi itu setidaknya mengonfirmasi bahwa transisi tak selamanya menjamin kita menuju konsolidasi demokrasi, bisa jadi balik arah ke terminal awal otoritarianisme, kata mantan penasehat White House, Samuel Huntington. Maknanya, prejudiceKKN orba bisa disematkan sama ke orde reformasi.

 

Sedemikian sukarnya realitas itu mengingatkan kita pada percakapan Einsten di Princenton tahun 1946. Para saintis pernah ditanya, mengapa anda mampu membuat bom dan struktur atom tapi gagal men-drive secara politik yang membuat atom agar tak merusak kita? Einstein menjawab, itu pekerjaan sederhana, tapi politik lebih sulit daripada fisika.

Dapatkah Kerala Daerah Menolak SKB

Oleh. Muhadam Labolo

 

Pertama, dalam paham negara kesatuan (integralistik), hubungan pemerintahan tersusun secara hirarkhis, dimana pemerintahan disetiap level adalah sub-sub sistem yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional. Konsekuensi dari itu semua sub-sistem dibawahnya pada dasarnya tak memiliki hak menolak, kecuali urusan tertentu yang nyata-nyata disebutkan secara ekplisit dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks ini tak ada negara dalam negara (state in state)

 

Hal ini berbeda dengan paham negara federal yang sebagian kedaulatan (dignity)berada di negara bagian sehingga kebijakan pemerintah pusat dapat di tolak atau diselesaikan lewat pengadilan tertentu terkait penegasan kewenangan masing-masing.

 

Kedua, jika merujuk pada pembagian urusan dalam undang-undang pemda (23/2014), pertanyaannya apakah soal hijab dalam SKB tiga menteri bagi siswa tertentu masuk kategori urusan keyakinan beragama ataukah sekedar urusan atribut sekolah. Jika berkenaan dengan urusan agama jelas menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat, daerah cukup melaksanakan. 

 

Sebaliknya bila hijab dianggap urusan atribut sekolah semata, hemat saya cukuplah menjadi kewenangan daerah masing-masing guna menjaga kekhasan antar daerah yang berbeda-beda. Inilah hakekat otonomi jikapun masih diakui pasca omnibus law.

 

Ketiga, sekalipun demikian bukan berarti semua kebijakan pemerintah pusat tak dapat ditawar, apalagi jika dalam ketentuan membolehkan hal dimaksud. Sebagai contoh prinsip tugas pembantuan yang dapat dinegosiasikan jika pemerintah provinsi, kab/kota bahkan desa secara berjenjang merasa tak sanggup melaksanakan oleh sebab alasan tertentu (Wasistiono, 2012, lihat juga mekanisme tugas dekon dan pembantuan dalam peraturan pemerintah).

 

Keempat, dalam ketentuan UU 23/2014 tentang Pemda, salah satu tugas kepala daerah adalah, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, sejauh tak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kepala daerah wajib melaksanakan, kecuali bertentangan dengan ketentuan lain hingga dapat dikonsultasikan. 

 

Demikian pula dari tujuh kewajiban kepala daerah, tiga diantaranya mewajibkan kepala daerah melaksanakan seluruh ketentuan perundang-undangan, melaksanakan kebijakan strategis nasional, dan menjalin hubungan kerja dengan instansi vertikal.

Minggu, 07 Februari 2021

Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

Oleh. Muhadam Labolo

 

Salah satu upaya mendaratkan teori kepemimpinan dalam ranah pemerintahan adalah bagaimana mengukur kepemimpinan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Kepemimpinan mereka setidaknya di ukur baik dalam organisasi (birokrasi) maupun pada ruang sosial (masyarakat). Inilah praktek kepemimpinan pemerintahan menurut Pamudji, Ndraha, & Wasistiono (2002). Peringkat walikota terbaik di dunia misalnya di ukur oleh World Mayor Prize, yang pernah menempatkan Fauzi Wibowo, Joko Widodo, Tri Risma, Ridwan Kamil, Arief Sirajuddin, atau Yasin Limpo di posisi tertentu.

 

Masalahnya, mengukur kepemimpinan kepala daerah dalam realitas kemajemukan lewat variabel, dimensi dan indikator yang sama tentu berpotensi bias. Masalah di Kalsel dan Sulbar jelas berbeda. Itu membutuhkan pendekatan yang beragam. Ibarat menggunakan Kunci Inggris untuk membuka semua benda yang bernama pintu. Apalagi basis yang paling menentukan kepala daerah terpilih atau tidak adalah masyarakatnya. Tentu saja keberhasilan kepemimpinan kepala daerah sangat bergantung penilaian masyarakat yang dipimpinnya. Ahok, Risma, Nurdin Abdullah, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan mungkin akseptabel dan efektif di ruang dan waktu tertentu, tapi tidak diluar konteks itu. Mungkin baik menurut kacamata pemerintah namun buruk di masyarakat, sama-sama baik, sama-sama buruk, atau sebaliknya diatas buruk dibawah baik.

 

Secara politik, kepala daerah jelas-jelas dipilih oleh masyarakat, bukan ditunjuk dari atasan, kecuali para penjabat maupun pelaksana tugas. Sekali lagi, kepemimpinan kepala daerah sangat ditentukan oleh kepercayaan dan persepsi sosial, bukan sebaliknya. Sebab itu indeks kepemimpinan sosialnya harus jauh lebih tinggi dibanding bobot kepemimpinan birokrasinya. Hal ini berguna menjaga kesenjangan yang terlalu jauh antara persepsi publik dan penilaian pemerintah ketika terjadi contrary to the fact. Tentu sulit menjelaskan bila hasil penilaian pemerintah buruk, tapi di level sosial seorang kepala daerah justru terpilih dua periode, disukai, bahkan melenggang ke Senayan.

 

Karena itu, ada baiknya dimensi pengukuran kepemimpinan kepala daerah penting dibedakan pada aspek kepala daerah sebagai manajer dan politisi. Secara internal kepemimpinannya bersifat manajerial. Keluar, kepemimpinannya bersifat sosial. Dengan pemahaman itu maka dimensi yang dipakai haruslah menunjukkan korelasi yang kuat dengan variabel pengukuran. Sebagai contoh, bila kepemimpinan birokrasi itu kita pahami lebih manajerial, teknis dan jangka pendek, maka dimensi visonerlebih tepat menjadi bagian dari variabel kepemimpinan sosial karena memiliki jangkauan yang lebih luas, seperti perubahan besar apa yang akan dilakukan kepala daerah pada masyarakat dalam kurun waktu 20 tahun kedepan dengan berpijak pada rencana jangka panjangnya, bukan sekedar menyelesaikan agenda rutin lima tahunan.

 

Secara teknis, penilaian indeks kepemimpinan kepala daerah yang dilakukan setiap tahun mungkin durasinya terlalu pendek dan mepet. Bukan rahasia lagi bila tahun pertama dianggap transisi, kepala daerah hanya menjalankan agenda kepala daerah sebelumnya. Tahun kedua istilahnya merencanakan dan melaksanakan (memupuk). Tahun ketiga melaksanakan-mengembangkan (menyemai/menanam). Tahun keempat-kelima menghasilkan (panen), bahkan mengumpulkan modal kata sebagian kritikus di daerah. Dengan imaji itu, kalaupun ingin menilai kepemimpinan kepala daerah mungkin lebih ideal saat memasuki tahun kelima. Hal ini setidaknya akan memperlihatkan hasil yang lebih nyata, selain jumlah kepala daerah yang akan dinilai lebih sedikit dan tentu saja lebih bergengsi. 

 

Andaipun semua kepala daerah yang berjumlah 514 dan 34 provinsi dinilai setiap tahun, eksesnya panitia hanya akan disibukkan menjadi penilai lomba ketimbang meneliti dan mengembangkan aspek-aspek selain indeks kepemimpinan di daerah. Sisi buruknya mendorong kompetisi para timses daerah berdesakan memperebutkan nominasi lewat jalur pintas. Kondisi semacam ini membuka peluang suap antara wasit dan pemain. Tak heran jika perlombaan sejenis ini di banyak cabang (sektor) lebih banyak menyuburkan budaya patrimonialistik dilingkungan birokrasi ketimbang sungguh-sungguh kepala daerah itu berprestasi.

Menghitung Implikasi Pemilu Serentak

Oleh. Muhadam Labolo

 

Beberapa waktu lalu, salah satu Parpol mengajukan tiga alasan menolak pemilu serentak di 2024. Resistensi itu dilabeli sejumlah alasan sekalipun jadwal pemilu jelas tertuang dalam rezim pemilu tahun 2016. Pertanyaan lebih jauh apakah implikasi bagi partai, pemerintah, penyelenggara dan masyarakat sebagai pemilik suara. Saya coba memberi catatan pendek merujuk tiga alasan utama yang dikemukakan parpol tersebut sehingga tergambar implikasi bagi stakeholders yang terkait pemilu (parpol, pemerintah, penyelenggara dan pemilih).

 

Pertama, apakah beban teknis sebagai konsekuensi pemilu serentak mempengaruhi stakeholders? Tentu saja. Bagi penyelenggara pemilu di pusat hingga desa kita mesti mengkalkulasi kembali biaya yang dibutuhkan, termasuk meminimalisir jumlah korban penyelenggara pemilu akibat kelelahan dan resiko terinveksi pandemi yang tak jelas kapan berakhirnya. Bagi masyarakat pemilih tentu semakin tinggi tekanan psikologisnya, sebab ada beban multi full choiceyang beragam dipertimbangkan. Bagi parpol, ini pekerjaan berat guna meloloskan kader terbaiknya, partai politik, termasuk sirkulasi di puncak kekuasaan.

 

Mengakui pilkada serentak dinilai sukses oleh pemerintah dan negara lain, tentu kita tak ingin lonjakan Covid 19 meningkat akibat kerumunan yang tak berkesudahan betapapun prokes telah ditegakkan. Beberapa menduga boleh jadi lonjakan lebih sejuta Covid 19 hari ini merupakan ekses pesta demokrasi lokal tempohari. Tak ada salahnya di evaluasi kembali agar pemilu secara keseluruhan lebih safety.

 

Bagi kita, kualitas demokrasi bukan semata soal pilihan waktu dan mekanisme, tapi seberapa besar partisipasi otonom pemilih dalam menentukan keberlanjutan masa depan pemerintahan. Setidak-tidaknya mereka datang dengan kesadaran ideal, bukan karena mobilisasi atas dasar politik uang. Bilapun angka partisipasi politik meningkat diatas 80% bersamaan dengan infeksi pandemi yang melaju, itu artinya tetap ada ancaman masif yang mesti diantisipasi, apalagi bila dilakukan serentak nasional.

 

Ditengah kecenderungan tarik-ulur jadwal pemilu dan try and error itu, pemerintah perlu mempertimbangkan high cost ditengah beban keuangan negara dengan angka pinjaman yang terus menanjak, trend inflasi serta ancaman krisis ekonomi. Demokrasi hanya akan melahirkan janji kesejahteraan bila pondasi ekonomi kita gagal mencukupkan persyaratan yang diinginkannya (Boediono,2012). Kedua, apakah transisi kekuasaan dilevel daerah akan memberi akses penuh bagi parpol tertentu? Boleh jadi menguntungkan partai mayoritas, dimana konsolidasi basis dan sumber daya mudah dikendalikan lewat organ birokrasi yang mudah dipolitisir, apalagi jika transisi pelaksana tugas memiliki durasi panjang.

 

Ketiga, apakah isu pilkada akan redup jika diserentakkan dengan pemilu legislatif dan pilpres? Pengalaman menunjukkan bahwa antusiasme pemilih cenderung tersedot ke isu pilpres dibanding dua electionlainnya. Implikasinya pemilu legislatif dan pilkada tak akan semenarik biasanya. Ini membuat demokrasi di tingkat lokal kemungkinan tak populer ditimpa isu pilpres yang lebih sexy. Padahal antara  isu lokal dan pusat jauh berbeda (Mochtar, 2020). Jajanan kampanye menyerupai jus campur, kehilangan tekstur rasa, problem lokal yang mesti dijawab mati rasa. Mesti disadari bahwa di basis pemilih, energi politiknya akan mengalami kontraksi tinggi. Bisa saja semua terkonsentrasi ke pilpres, dapat pula sebaliknya. Mengingat hubungan antara basis dan elit di daerah bersifat emosionalselain tak berjarak. Kecuali itu, basis pemilih di pemilu nasional cenderung berjarak dan rasional sekalipun ramai dipadati politik identitas yang bahkan mengalahkan rasionalitas itu sendiri.

 

Lalu apa profit pragmatis bagi rakyat. Kata penikmat demokrasi di daerah, sedikitnya ada tiga keuntungan sekaligus, yaitu serangan fajar (cabup/cagub), serangan tengah hari (pileg), dan serangan malam (capres). Eksesnya, pemilu dalam semua strata itu akan terlihat demokratis dari sisi prosedural tapi nihil kualitas, persis pasar malam, rakyat kelelahan berbelanja, termasuk para penjaja di pasar (partai dan penyelenggara). 

 

Kondisi ini dapat mencipta black market, tak ada calon pemimpin yang benar-benar sempat dipertimbangkan dengan akal sehat, semuanya serba instan, serba 50 ribu, serba jadi, dan serba terpilih. Tak ada proses mengunyah, kecuali menelan hingga tersedak, apa saja, yang penting tebal dan enak dipandang mata, meski mengandung racun demokrasi (defective of democracy).  Akhirnya, kendatipun kita mencoba konsisten dengan jadwal, patut dipertimbangkan dengan serius implikasi yang akan muncul bagi semua stakeholders pemilu, terlebih ketercukupan logistik, keamanan dan peradilan pemilu yang jujur. Kalaupun pemilu lokal dipercepat pada 2022 bukan pula tanpa ancaman serius. Semula stakeholders pemilu harus duduk kembali untuk menata mekanisme demokrasi agar adaptif dan tak mudah tergerus kepentingan jangka pendek.

Menerima Jalan Pikir Tetua Bangsa

 Oleh. Muhadam Labolo


Bagaimanakah memahami jalan pikir tetua bangsa dengan konteks Indonesia dewasa ini, penting menjadi refleksi di tengah perdebatan isu sensitif tentang idiologi & sistem politik-pemerintahan. Saya pikir ini bukan perdebatan panjang dan pertama kali, sejak lama  para founding fathers mendiskusikan hal serupa. Kalau kita baca literatur sejarah pendirian Indonesia, dialektika mereka telah menyentuh apa yang menjadi topik diskursus kita hari-hari ini. Baca misalnya Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Latif, 2011).

 

Bahwa kemudian para tetua bangsa membentuk negara dengan sistem politik dan pemerintahan sedemikian rupa tentu dengan proses perdebatan yang sengit, bukan sim salabim abra kadabra atau lewat whats up group yang terbatas margin-nya. Mereka membawa konsep, bukan sekedar datang dan tanda tangan absen lalu tidur diruangan ber-AC. Puncaknya adalah jalan tengah dengan apa yang kita sepakati sebagai philosofische grondslag (Pancasila), bagi mekanisme sistem apapun yang akan kita bangun di kelak hari. Kalau kita sepaham bahwa Pancasila adalah saripati dari esensi semua agama, maka menurut logika jamak tidak ada problem dari sisi itu. Lalu dimana masalahnya?

 

Sejauh pemahaman saya dengan literatur yang tersedia (termasuk membandingkan sebab-sebab keruntuhan sistem khilafah), problem dasarnya pada semua sistem politik itu berada ditingkat implementasi. Faktanya, sistem apapun yang kita gunakan sepanjang prakteknya konsisten dengan idiologi dimaksud tidak ada masalah. Di tahun 80an sejumlah pengamat menilai bahwa sistem politik otoriter akan rontok dengan sendirinya, dimulai dari collaps-nya idiologi sosialis-komunis. Pemandangan hari ini Rusia, China, Korea Utara tetap eksis dengan janji pengendalian kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi relatif stabil. 

 

Disebaliknya, sebagian pengamat optimis bahwa demokrasi menjanjikan pertumbuhan yang lebih baik, tapi India bahkan Uni Soviet yang mencoba bermetamorfosis ke demokrasi digambarkan Ryaas Rasyid dalam orasi ilmiahnya tak menunjukkan kearah yang lebih baik, hancur berkeping-keping di Semenanjung Balkan. Artinya, sosialis-komunis dapat tumbuh relatif baik, disamping demokrasi yang terlihat gulung tikar. Jangan lupa, banyak pula negara demokrasi survivedi eropa, juga sosialis yang down seperti kasus dibeberapa negara Amerika Latin. Dalam diskusi pendek dengan Prof. Talizi dan Prof. Ryaas di tahun 2009, hampir tak ada korelasi antara perubahan sistem dengan soal kesejahteraan. Amerika pun berada ditengah krisis demokrasi pasca terpilihnya Joe Bidden versus Donald Trumph.

 

Apakah negara dengan model teokrasi menjanjikan hal yang lebih baik? Secara teoritik dan historis, boleh jadi. Namun secara universal intinya tak beda dengan sistem lain, sebab sistem lain pun pada dasarnya esensi idiologinya diperas dari religi. Realitas menunjukkan berdasarkan sejumlah penelitian bahwa religiusitas tak banyak menyokong kemajuan suatu bangsa, mereka masih berkutat dengan masalah korupsi, perilaku opresif, ketidak-adilan, ketidak-bebasan, hilangnya dialog dan rekonsiliasi (Askari & Rehman, Global Economy Journal, Universitas Goerge Washington, 2014. Bandingkan juga Ali & Ardiputranto, 2020).

 

Kembali problem dasarnya pada soal bagaimana penerapan suatu idiologi dalam sistem yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kita boleh sepakat pada rujukan kitab yang sama, kenyataannya tafsir atas teks diberbagai wilayah tampak beragam sehingga hukum positif yang ditarik dari kitab yang sama itu menjadi berwarna ditingkat praksis. Artinya bergantung siapa pemegang otoritas agama dan kelompok penafsir paling shohih yang akan dirujuk (lihat Arab Saudi, Maroko, Sudan, Brunai, dll).

 

Disini kita dapat memahami jalan pikir para pendiri bangsa, apalagi teks-teks dalam kitab suci tak mewajibkan soal model macam apa yang mesti kita bentuk sebagai satu negara ideal, semua bergantung konsensus (Islam, musyawarah, Ali Imran, 159). Secara historis dapat kita bandingkan dengan kebangunan Madinah sebagai state sekalipun jumlah muslim dimasa itu justru minoritas. Itulah mengapa konstitusi Madinah tak dibangun berdasarkan agama tertentu, tapi didasarkan pada esensi agama keseluruhan, yaitu representasi Islam, Yahudi, Nasrani, & Majusi. 

 

Kalau kita bandingkan historisitas Piagam Madinah memiliki setting yang mirip dengan Inggris, Amerika dan Indonesia. Ketika Magna Charta dikonstruksi pada 1215, dia dibentuk berdasarkan esensi agama yang paling dasar lalu dirasionalisasi kedalam konstitusi. Intinya pembatasan kekuasaan, sebab agama apapun mengajarkan agar kekuasaan tak dzolim dan perlu dikendalikan. Kasus Indonesia pun relatif tak berbeda jauh. Piagam Jakarta dibentuk sedemikian rupa hingga mengalami rekonstruksi melahirkan apa yang kini kita sepakati. 

 

Bahwa kemudian di setiap rezim pemerintahan menafsirkan berbeda dan semakin jauh dari kesolehan Pancasila dan UUD 45, itu kita sadari. Sebab itu, semua praktek pengembangan sistem politik-pemerintahan yang bertolak-belakang dengan spirit weltanshauung dalam prakteknya perlu dikontrol, dirujuk kedalam konstitusi dan dibagi (Foucalt). Kita pun tak menolak jika sejumlah sistem yang bertentangan perlu diubah dan direvisi, tapi bukan dengan mengganti seluruh artefak pemerintahan menjadi sistem khilafah, dengan alasan semua masalah akan berakhir dengan sendirinya. 

 

Mengganti sistem politik dan pemerintahan secara revolusioner tidak serta-merta menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi, sebab kita berada dalam realitas Indonesia yang padat kemajemukan, dipenuhi manusia dengan ragam socio-cultural-nya, bukan mayoritas malaikat yang dimoderatori Tuhan. Andai semua manusia adalah malaikat, mungkin kita tak butuh pemerintahan. Maknanya, apapun model pemerintahan yang kita sepakati sejauh ini, hadir karena ada manusia, dan harus dikelola dengan cara manusia, bukan dengan cara setan, bukan pula dengan cara malaikat, begitu kata James Madison, mantan Presiden Amerika keempat.

Kontribusi Kritik Bagi Demokrasi

Oleh. Muhadam Labolo


Ketika Hitler mengangkat dirinya sebagai penyelamat Jerman pasca perdamaian Versailles (1919), apa yang diucapkannya ditirukan orang. Awalnya di latah oleh sekelompok kecil pengikutnya lalu meluas menjadi doktrin bagi sebagian besar bangsa itu. Pada saat itu Hitler benar-benar penyelamat, barangsiapa tak mempercayainya atau mengatakan sebaliknya adalah pengkhianat. 

 

Dalam konteks ini kekuasaan menurut Francis Bacon tak hanya memberi arti, juga pengambil arti. Kata Marleau-Ponty, satu kata yang diucapkan seseorang dapat menjadi dunia pembicaraan umum (univers de discours).Sebuah kalimat yang di sahut oleh masyarakat dapat berubah menjadi kekuasaan. Apatah lagi bila kekuasaan senyatanya mengendalikan arti segala sesuatu di ruang publik, termasuk tafsir tunggal atas manusia, tempat dan isu yang menjadi pilihan wacana dalam dialektika demokrasi (mind changing concept).

 

Guna menjaga mutu demokrasi agar tak mudah berubah menjadi oligarchi dan tiran,kita membutuhkan kritik. Kritik ideal mesti dibangun diatas pondasi pengetahuan. Sadar atau tidak ilmu pengetahuan pada dasarnya adalah kritik sekaligus kekuasaan yang dapat dipakai sebagai lentera. Dengan mendiskusikan pelbagai hal menurut standar ilmiah termasuk struktur-struktur kehidupan tersembunyi, ilmu telah berkontribusi bahkan menguasainya. Itulah mengapa kritik dan ilmu tak dapat dipisahkan. Tanpa kritik ilmu ikut berhenti. 

 

Semua kemajuan pada dasarnya lahir dari kritik. Logika lahir sebagai buah atas kritik pemikiran manusia. Etika tumbuh sebagai kritik atas kesusilaan. Sementara teknologi berkembang akibat kritik terhadap praksis manusia. Berkat kritik kita dapat memperbaiki berbagai hal, termasuk kesehatan kita agar semakin baik. Pendek kata, segala kebudayaan kita adalah hasil dari nalar yang kritis. Kemajuan di kota dan desa mesti diterima sebagai satu kenyataan bahwa manusia mau menyampaikan kritik ilmiah dari aspek sosiologi pembangunan misalnya.

 

Sebab itu untuk memahami sesuatu lebih dalam kita membutuhkan kritik. Tapi untuk menyusun kritik kita memerlukan pengetahuan tentang realitas yang dihadapi serta norma sebagai standar rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan (Kwant, 1975). Realitas yang akan kita kritik sebaiknya hal yang kita pahami secara akal sehat maupun empirik. Tanpa metode itu, kritik seperti melepas garam di tengah samudera. Sementara norma kita gunakan sebagai pedoman, baik yang bersifat universal seperti hukum alam, maupun dogma agama, konstitusi dan hukum positif yang bersifat tertulis. Norma pun tak lepas dari kritik agar ia adaptif sepanjang waktu.

 

Kritik adalah penilaian terhadap kenyataan dalam perspektif norma. Fakta yang dihadapi harus dinilai, nilainya ditentukan lewat kritik yang memiliki sinar terang. Cahaya itu tak hanya mampu menembus diri sendiri, juga orang lain dan nilai kemanusiaan itu sendiri. Dalam hal ini, kritik menentukan nilai suatu kenyataan. Kita dapat membuat pemisahan atau merinci antara sesuatu yang bernilai dan tak bernilai, atau sesuatu yang berarti dan tak berarti dalam kehidupan (kritik=crinein, memisahkan atau merinci).

 

Kritik mengantarkan manusia pada puncak peradaban berpemerintahan. Kritik bahkan menduduki tempat strategis dalam tata kelola demokrasi. Tanpa kritik sulit membayangkan bagaimana masa depan demokrasi di suatu negara. Sayangnya, banyak kritik namun kehilangan esensi positifnya. Tak heran jika banyak diantara kita yang menilai kritik sebagai sesuatu yang bersifat tak sopan, membabi buta, bahkan upaya destruktif terhadap nilai-nilai yang dianggap sakral. Artinya tak sedikit yang gagal memahami hakekat, sifat-sifat, syarat, prinsip, serta sejauhmana dan kapan sebuah kritik baiknya dilakukan.

 

Bagaimana dengan istilah perlunya kritik membangun (konstruktif)? Apa yang kita maksud sebenarnya lebih daripada kritik itu sendiri. Kritik pada dasarnya hanya menilai kenyataan yang dihadapi tanpa harus menyampaikan sumbangan apapun. Jika seorang anggota legislator melakukan kritik pedas kepada pemerintah, artinya Ia menyampaikan realitas yang dihadapi masyarakat, bukan ikut menjadi eksekutor sebagaimana fungsi kekuasaan eksekutif. Bahwa ada kontribusi di setiap kritik, itu hanya nilai tambah sekaligus konsekuensi bagi mereka yang dikritik, tapi bukan sebuah keharusan.

 

Kritik yang diekspresikan termasuk lewat kata-kata sebaiknya mampu mendorong mengatasi keadaan, mampu menciptakan jarak atas apa yang dibicarakan, serta mampu menciptakan universalitas dalam kehidupan demokrasi. Kritik yang baik jika ia tampil dari kegelapan menuju dunia yang terang-benderang. Disini dibutuhkan nalar atau budi yang sensitif. Plato pernah berdongeng bahwa ketika semua perlengkapan telah dibagi habis pada semua binatang, satu-satunya yang tersisa untuk manusia hanyalah akal budi. Jasmani rupanya tak cukup untuk eksis di dunia, manusia modern membutuhkan budi ilmiah untuk membentuk situasinya sendiri.

 

Akhirnya, upaya menumbuhkan kritik dalam demokrasi menurut Prof. Kwant, pertama,harus ada sekelompok orang cakap diantara mereka yang diperintah untuk melakukan kritik. Pemerintahan perlu ditangani oleh orang-orang cakap, tapi pada saat yang sama mesti ada diantara yang diperintah itu orang-orang cakap untuk mengontrol kekuasaan pemerintah. Kedua,diperlukan transparansi atas setiap kebijakan pemerintah. Dengan begitu memungkinkan warga dan wakil rakyat melakukan kritik terhadap proses demokrasi. Ketiga, kritik hanya mungkin jika kebebasan berbicara dijamin oleh pemerintah. Tanpa itu kritik mustahil dapat dilakukan.

Kamis, 07 Januari 2021

Mengendalikan Kekuasaan Pemerintahan

 Oleh. Muhadam

Kata Prof. Von Schmid, guru besar di Brussel (1959), sebagaimana abstraksi ide Aristoteles, para pemikir terbaik percaya bahwa aristokrasi adalah bentuk ideal dalam pemerintahan. Mereka percaya para aktor pemerintahan yang memiliki kemampuan berfikir lewat akal sehat mampu memecahkan setiap masalah. Tapi aristokrasi rupanya punya penyakit bawaan, yaitu lupa diri hingga asyik mencitrakan diri agar masyhur di tengah masyarakat (timokrasi).

Kritik terhadap aristokrasi mendorong lahirnya oligarchi. Sekumpulan orang berlebih yang kata Abraham Maslow pada titik tertentu tak perlu sibuk memikirkan urusan perut, tapi bagaimana mengaktualisasikan diri pada masyarakat dengan semua harta kekayaan yang dimiliki. Sayangnya olirgarchi punya virus bawaan pula, mereka hanyalah kumpulan para pemodal (kapitalis) yang lupa diri dan menyedot keringat kaum papa. Hasilnya mereka yang berlebih melaju kaya, yang miskin terkesan dipelihara, tumbuh dan berkembang menjadi subjek eksploitasi projek. Untuk alasan itu pun diklasifikasi dalam tingkatan kemiskinan agar mudah diintervensi lewat aneka kebijakan.

Antitesa terhadap oligarchi mendorong lahirnya democracy, satu upaya mematahkan nafsu kaum kapitalis agar memerdekakan rakyat jelata. Tapi rakyat yang banyak itu tak semua cakap, lebih banyak yang pandir dibanding yang berpikir. Eksesnya adalah mobokrasi yang suatu ketika berakhir dengan perilaku anarchi. Dalam jangka panjang hal ini tidak saja mengancam kaum berkelas, juga penguasa dan rakyat sesamanya. Bukan rahasia lagi jika penguasa lazim disibukkan oleh ketidaksabaran rakyat dan potensi konflik atas nama kelompok yang bergerak vertikal maupun horisontal. Capitol Hill adalah contohnya, terlepas Amerika adalah pusat gravitasi sistem demokrasi di dunia.

Terhadap kegagalan demokrasi menumbuhkan satu keyakinan pada sebagian orang bahwa kita hanya butuh satu kekuatan yang efektif dan efisien untuk mengendalikan pemerintahan. Sepanjang aktornya baik tak sedikit model ini diminati lewat penguasa yang bijak. Namun cita ini bukan tanpa patologi, dibanyak negara memunculkan pemerintahan absolut berciri tiran. Tiran pun punya cacat bawaan, yaitu sewaktu-waktu sadar atau tidak dapat menelan hak dasar masyarakat atas nama otoritas apa saja, termasuk tradisi dan Tuhan.

Pada semua kelemahan dan kelebihan sistem polititk pemerintahan itu kata filosof Perancis Michael Foucault, kita membutuhkan setidaknya tiga hal, pertama, institusionalisasi kekuasaan yang ketat lewat konstitusi agar kekuasaan tak berjalan sewenang-wenang, mencampuradukkan wewenang, bahkan bersikap sewenang-wenang. Kedua, kekuasaan mesti dibagi agar tak menumpuk, apalagi sampai tercipta sentralisasi. Ketiga, kekuasaan mesti dikontrol dan dibagi menjadi bagian dalam masyarakat (governance). Dengan tiga prinsip penting itu apapun bentuk dan sistem yang kita gunakan dengan sendirinya akan menyelamatkan pemerintahan dari sisi buruknya sendiri.

Jumat, 01 Januari 2021

Role Play Kepemimpinan Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo

Tensi aparat versus kekuatan-kekuatan sosial meningkat. Suhunya bisa diraba lewat media sosial. Dinamika pro & kontra tampak sulit reda. Jalan keluarnya seperti tertutup oleh banyak teka-teki, mulai isu Baliho hingga letupan di jalan tol. Aparat kokoh dengan sikapnya, semua kekuatan yang cenderung mendominasi ruang publik, tak patuh hukum, serta sumber pertikaian disangka musuh negara. Sekalipun penegakan hukum di benak publik terkesan memilih bambu besar, tapi efek psikologis yang ingin disampaikan mungkin agar ketakutan dengan sendirinya merayap lewat pori-pori ke jantung hingga ekspresi liar yang membahayakan eksistensi negara reda.

 

Kekuatan-kekuatan sosial tak tinggal diam. Sinyal protes di desain dan dikirim lewat meme, diksi bernada sinisme, bahkan metafora lucu yang tak habis di produk saban hari. Perang opini dan argumentasi memadati lalu lintas media baik jaringan pribadi maupun kelompok. Perang senyap terjadi sedemikian alot, walau di alam realitas yang tampak hanya karangan bunga bersandar di sejumlah tempat. Rupanya ketegangan ditonton para pemilik modal. Mereka wasit sekaligus pendukung. Ibarat adu ayam, para supporter cukup berteriak menyemangati, sekaligus menyiapkan logistik yang dibutuhkan siang dan malam. 

 

Dinamika hari-hari ini bukan pertama kali terjadi. Dalam sejarah orde lama kepemimpinan formal pernah memenjarakan pemimpin spiritual Buya Hamka. Orde baru pun tak luput, AM Fatwa pernah mendekam dalam penderitaan di penjara. Gesekan antara tokoh formal dan non formal seringkali tak dapat dihindarkan. Pemimpin kharismatik sekelas Nelson Mandela di Afrika Selatan pernah di penjara dan dikencingi sipir. Namun seperti Buya Hamka, Mandela tak membalas. Yang ada justru sebaliknya, air tuba dibalas dengan air susu. Disisa hidup mereka, kecantikan budi pekertilah yang muncul ketika berhadapan dengan orang-orang yang pernah melakukan tindakan sewenang-wenang. 

 

Sejarah selalu berulang, mereka yang pernah disakiti suatu saat akan datang bak pemimpin yang tidak saja mendamaikan, juga menginspirasi anak bangsa. Bukankah sejumlah pemimpin pasca orde reformasi tercipta karena efek elastisitas bola karet yang dibanting hingga melenting kepermukaan. Gus Dur, Megawati, dan SBY contohnya. Mereka bergantian menjadi pemimpin di negeri ini. Kita sejogjanya belajar dari sejarah, bukan sekedar belajar sejarah. Sedemikian pentingnya sejarah hingga Soekarno pernah berkata, jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebab itu mungkin salah satu stasiun TV pernah membuat acara dengan topik populer, menolak lupa.

 

Dari sudut pandang kybernologi, bagaimanakah role play kepemimpinan pemerintahan ketika berhadapan dengan situasi demikian? Saya coba memahami lewat penjelasan Pamudji, Ndraha & Wasistiono dalam kuliah-kuliah kenangan (memorial lecture, 2002). Kepemimpinan pemerintahan adalah praktikal atas teori kepemimpinan yang dioperasikan di ranah pemerintahan. Dua variabel itu bertemu di pundak seseorang ketika memimpin di area pemerintahan. Secara teknis bagaimana memainkan kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan sosial dalam satu posisi diberbagai waktu yang berbeda. Kata Ndraha, setiap pemimpin memiliki lebih dari satu peran. Tinggal peran apa dimainkan kapan dan dimana. Kesalahan memainkan peran akan menimbulkan masalah. Bila yang lain adalah pembeli maka kita bertindak sebagai penjual. Andai kita produsen mereka konsumen. Demikian seterusnya. Peran formalistik biasanya dimainkan berdasarkan norma dan protokol organisasi. Sedangkan peran diluar itu bersifat inisiatif bergantung konteknya (Soekanto,2016).

 

Menurut Weber (dlm Ritzer, Goerge, Goodman,2008), kepemimpinan organisasi bersifat formalistik. Wewenang diperoleh menurut kontrak rasional, baik diangkat (selection) maupun dipilih (election). Kepemimpinan ini memiliki batasan yang ditentukan secara de jure, baik batasan waktu, ruang maupun lingkup kewenangan. Bila tiba saatnya seseorang dapat diberhentikan menurut sistem yang disepakati. Birokrasi sipil maupun militer dari jenjang terendah sampai jenderal sewaktu-waktu dapat diangkat dan diberhentikan. Kepemimpinan semacam ini dalam dunia sains banyak diteliti lewat pendekatan ilmu administrasi, hukum, dan manajemen.

 

Dalam kepemimpinan sosial wewenang diperoleh menurut tradisi dan kharisma. Pemimpin dipercaya dan ditasbihkan sejak awal sebagai wakil Tuhan dimuka bumi. Memiliki daya tarik kuat sehingga durasi pengakuan de facto nya tak terbatas. Para raja, kepala suku dan tokoh spiritual lazim diangkat hingga mangkat atau mundur karena kesadaran untuk diganti generasi berikutnya. Basis sosialnya percaya mereka mewakili alam atas (macro-cosmos) dan alam bawah (micro-cosmos). Para tokoh masyarakat, agama dan adat adalah contohnya. Masa depannya bergantung pada kepercayaan (trust) dan legitimasi basis sosialnya. Bisa naik, jatuh, bangkit dan menghilang sewaktu-waktu karena seleksi alam (natural selection). Pendekatan sains biasanya menggunakan sosiologi dan politik.

 

Dalam praktek pemerintahan, setiap pemimpin tak cukup hanya berperan pada satu variabel kepemimpinan. Apalagi dalam organisasi negara yang sedemikian kompleks. Pada konteks tertentu kepemimpinan organisasi dapat dimainkan bersama kepemimpinan sosial. Gus Dur piawai memainkan keduanya. Ketika Soeharto, Habibie, Wiranto, dan Djaja Suparman ditendang dan dipersekusi. Dia datang memdamaikan, melunturkan ego, serta mencari jalan keluar bagi kebuntuan rekonsiliasi. Gus Dur kaya akan role play. Berbagai persoalan intoleransi beragama, klaim adat, isu separatisme, tak selalu Ia selesaikan dengan pendekatan formalistik. Pola kepemimpinan sosialnya Ia tonjolkan walau tak sedikit mendapatkan kritik. Agama, yang selama ini dipandang sakral terkadang diterjemahkan simpel ketika berinteraksi diruang publik yang sarat perbedaan. Ini cara beliau agar agama tak tampak sangar tapi benar-benar berbaur, merangkul dan membumi. Ini sedikit contoh bagaimana kepemimpinan pemerintahan mampu menjembatani ketegangan antara pemerintah dan kekuatan-kekuatan sosial dalam negara.