Perspektif Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo Etika adalah Polisi Pikiran. Dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya (Immanuel Kant). Sebuah buku yang ditulis oleh Nur Patra menarik untuk diselami. Sarat tentang deskripsi etika. Etika dalam ruang birokrasi yang tenggelam oleh praktek kepemimpinan pemerintahan. Ditulis oleh seorang Pamong Birokrat yang gelisah menatap realitas bertabrakan dengan norma dan etika, antara imaji ideal dan praksis, antara teks dan konteks. Setiap manusia ingin bahagia. Dalam pandangan eudemonisme , semua upaya mencapai kebahagiaan sah-sah saja, bahkan ketika seseorang ingin menikmatinya (hedonisme). Masalahnya, keinginan meraih kepuasan tak jarang melampaui batas kebahagiaan orang lain.  Individualistis (individuu) dalam makna latin berarti kesatuan yang tak dapat dibagi. Inilah yang membuat pemimpin seringkali terperangkap menumpuk kaya dibanding peduli kepentingan publik. Publik sendiri...

Oleh. Muhadam Labolo Sejak konstitusi mengunci mati mekanisme pemilihan presiden lewat Pasal 6A ayat (2), praktis presiden mesti mendapat legitimasi secara absolute mayority di separuh wilayah basis konstituen. Mekanisme ini membuat demokrasi tak hanya high cost , juga kelelahan. Ongkos mekanisme demokrasi kita meningkat tajam. Pemilu 2024 membuang 71,3 triliun. Biaya itu terdistribusi pada penyelenggara, peserta, pengawas, wasit, serta pengendali regulator. Itu semua di luar ongkos yang mesti ditanggung oleh kandidat capres dan cawapres. Tanpa dukungan logistik yang kuat, peserta pilpres tak mungkin lolos pada tingkat pertama. Beruntung kedepan tanpa presidential treshold, sebab biaya saringan mencapai ambang batas bukan rahasia umum, berlipat-lipat. Makin bengkak koalisi makin besar cost yang mesti disiapkan peserta. Menurut taksir kasar, setiap pasangan capres paling sedikit menyiapkan biaya sebesar 5-8 triliun. Itu termasuk distribusi pada minimal separuh dari jumlah pemilih (21...

Oleh. Muhadam Labolo Jean Jacques Rousseau, lewat karya populernya The Social Contract (Du contract social; ou, Principes du droit politique, 1762)  membangun argumen bahwa kedaulatan tidak dapat diwakilkan. Baginya, kehendak umum (volonte generale) hanya realistis bila setiap warga negara terlibat langsung. Boleh dikata, Rousseau lebih suka pilkada langsung ketimbang dipilih DPRD. Kira-kira begitu. Bila dicermati, gagasan Rousseau pada dasarnya mengandung kelemahan fundamental pada tiga aspek utama. Pertama , potensial tirani mayoritas. Konsep kehendak umum yang ia imajinasikan kehilangan relevansi. Faktanya, apa yang diasumsikan sebagai kepentingan bersama hanyalah suara mayoritas yang membungkam hak minoritas. Atas dasar one man one vote itu, suara minoritas terdidik (dosen, guru, pemikir, birokrat, aktivis dll) yang kurang lebih 37% di Indonesia tak memiliki arti. Cukong yang membiayai Paslon lebih tertarik berinvestasi pada 63% konstituen tak cukup terdidik dan miskin (tak s...

Oleh. Muhadam Labolo Lebih 30 tahun lalu, Shirly Margaret Sudjiman (NPP. 2688) pernah sekelas. Di Madya, bila tak salah terka. Ia Wanitapraja yang lincah dan cerewis, khas timur hingga kelas tak pernah sepi. Beranjak dari satu meja ke meja lain. Ia dan genknya hanya berhenti bila ada dosen dan senior masuk kelas. Shirly manise, bahkan di usia 52 tahun parasnya tak banyak berubah, kecuali tubuhnya yang subur. Ia bukan tak mau hadir reuni saban diundang, tapi butuh effort untuk sampai di lokasi acara. Kali terakhir reuni khusus putri, Ia mesti double seat ditemani putri dan cucunya yang lucu. Shirly hadir di reuni itu dengan hati yang lapang. Ia ingin memastikan pada teman-teman putri tanpa harus mempertanyakan lagi absensinya selama ini. Ia ada, walau dengan gerak yang kian lamban. Ia menyempatkan foto, tak terkecuali dengan saya yang di daulat sebagai pengantar. Di Kelas Madya, Shirly punya banyak cara mencairkan suasana. Ia bahkan mencubit satu dua praja putra yang bawaannya idealis ...

Oleh. Muhadam Labolo Apakah masih penting kita belajar ilmu pemerintahan di tengah realitas yang menampilkan praktisi pemerintahan bekerja lewat pengetahuan dan keterampilan yang dipandu oleh akal buatan serta perangkat virtual canggih hari-hari ini dan kedepan? Bila penting, kurikulum seperti apa yang relevan untuk sekedar melengkapi pekerjaan pemerintahan dibanding memperdebatkan dirinya sebagai ilmu atau bukan di tengah kemajuan sains dalam memudahkan kerja-kerja manusia menuju mimpi yang dulu hampir mustahil. Dalam paruh dekade akhir, sains telah memperlihatkan ragam bukti dalam memudahkan aktor pemerintahan meraih tujuan. Kewenangan yang dulu hanya dipikul pejabat manusia kini bisa dijalankan oleh pejabat IA seperti Menteri Keuangan Albania. Ia paham sampai dimana batas-batas kewenangan yang dimiliki; ruang, waktu, dan lingkup tugas. Ia juga mengerti kapan wewenangnya melampaui, tak berwewenang, atau bertentangan. Akal imitasi itu menjadikan pejabat melakukan, bukan menawar. Pelay...

Oleh. Muhadam Labolo Ruang-ruang hijau kini berubah fungsi. Tak perlu jauh ke hutan lindung yang kini diperkosa korporasi, ruang hijau di sekitar kita pun terkadang diubah semena-mena menjadi tempat parkir dan garasi. Seakan perkakas mati jauh lebih penting dari ruang hidup flora dan fauna. Pohon ditebang dengan alasan kebutuhan manusia. Kertas misalnya. Padahal kemajuan teknologi informasi telah mengurangi jutaan ton kertas. Surat berganti email. Sertifikat tanah berganti dokumen digital. Transaksi keuangan, jurnal, laporan ilmiah, layanan publik memasuki era paperless. Dengan makin rendahnya ketergantungan manusia pada kekayaan hutan, kita tak butuh projek reboisasi akibat deforestasi sistemik. Keberlimpahan sumber daya lingkungan justru menopang harapan hidup semua mahluk, tak terkecuali manusia sebagai penentu dirantai puncak. Disekeliling kita pohon besar sebagai selimut erosi tak jarang di pangkas hanya karena mengganggu kenyamanan. Padahal menanti tumbuh bisa butuh puluhan tahun...

Oleh. Muhadam Labolo Apakah pemilihan langsung memiliki akar filosofis-historis dalam realitas keIndonesiaan? Kita akan mendalami pertanyaan ini lewat presensi sejarah agar tak sesegera mungkin menelan mentah-mentah produk mekanisme demokrasi yang bahkan disumber asalnya emoh diadaptasi. Filosofi keIndonesiaan kita setidaknya terperas habis dalam landasan bernegara, Pancasila. Keyakinan yang berserakan dalam benak bangsa ini sejak lama terajut dalam kalimat sederhana, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalimat itu bukan saja merepresentasikan realitas masyarakat yang tak cukup terdidik hingga perlu diwakili, juga berharap pada hikmah yang akan diproduksi oleh mereka yang tercerahkan (enligtened) untuk memusyawarahkan apa yang menjadi keinginan luhur setiap anak bangsa. Dalam keyakinan klasik, personifikasi konkrit dimuka bumi hanyalah Wakil Tuhan. Satu keyakinan yang oleh Weber melahirkan kategori kewenangan tradisional-monarchi. Tak ...

Oleh. Muhadam Labolo Saya pernah bilang, pensiun 04 dimulai normal tahun 2033. Sekalipun teman-teman tugas belajar akan mendahului sebelum itu. Uda Akmal, Mas Sutomo, Karaeng Taufik dll. Setidaknya 200 lebih akan memasuki purna tugas 4-5 tahun kedepan. Tutup buku. Kita pernah baca sebuah narasi pendek, ada periode dimana kita disingkirkan, atau terseleksi secara alami. Kita bukan dibuang, tapi begitulah hukum alam bekerja, menyisir yang tua, senior dan kuno ke yang muda, yunior dan kekinian. Regenerasi. Kata Darwin, proses biologis berjalan secara revolutif dan evolutif. Ada yang terpinggir cepat tanpa gejala. Ada pula yang merangkak pelan hingga puncak dan menua akhirnya. Mereka lenyap karena seleksi alam, atau benar-benar menepi karena seleksi buatan. Waktu dan pergantian adalah sunnatullah. Kita hanya perlu membangun kesadaran diri (self consciousness). Kesadaran akan makna sesungguhnya. Semacam kemampuan menyadari pikiran, perasaan, ingatan, sensasi diri, dan lingkungan.  Kesa...

Oleh. Muhadam Labolo Uus Kuswanto, Purna Angkatan 04 STPDN Tahun 1995 dilantik hari ini, 1 Des 2025 sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Ia lahir di Ciamis, 53 tahun lalu, tinggal di Tasik, kontingen Jabar yang sejak awal bertugas di Ibukota Jakarta. Ia tipikal birokrat yang sabar, berhati-hati, mudah bergaul, agamis, dan murah senyum. Diruangan mantan Walikota Jakbar itu dipenuhi lantunan religi. Minggu lalu, kami sempat Jumatan, sekalian menikmati suasana masjid kecil berdesain Madinah, hasil jerih payah beliau senilai kurang lebih 19 M. Ia bercerita tentang pengalaman hidup dan jalan Tuhan menuju posisi orang ketiga di Provinsi Jakarta. Dilingkungan birokrasi tentu saja beliau orang nomor satu yang membawahi pegawai di 5 kota, 1 kabupaten, 44 kecamatan, 267 kelurahan, dan 11 jutaan penduduk. Uus membiarkan dirinya terbawa nasib yang ditentukan olehNya. Di tengah dinamika politik tingkat tinggi, Ia justru dituntun Tuhan lewat tangan para politisi kelas kakap. Ia ...

Oleh. Muhadam Labolo Catatan kritis diaspora Chris Komari (2024), aktivis demokrasi dan mantan anggota parlemen di Amerika menarik dicermati. Gagasan perlunya mengembalikan daulat rakyat lewat mekanisme demokrasi di level pusat hingga daerah.  Gagasan itu saya munculkan ulang sejalan dengan tuntutan mahasiswa di MK tentang perlunya mencabut mandat pada wakil rakyat di tengah jalan. Ide itu bertujuan membangun trust pasca pesta demokrasi yang seringkali meninggalkan pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Distrust pemilu berakumulasi pada indeks demokrasi. Hasilnya tetap stagnan di posisi cacat demokrasi ( flawed democracy, 6,53). Demikian menurut EIU (2023). Nilai eksternal itu tentu saja di suntik oleh kelalaian tata kelola demokrasi.  Dalam variabel tertentu kita boleh jadi mencengangkan, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 82% pada pemilu 2024, jauh melebihi negara-negara demokrasi termasuk Amerika sekalipun. Meski partisipa...

Oleh. Muhadam Labolo Kampung Pancasila, sebuah program yang dicanangkan Walikota Surabaya Eri Cahyadi untuk melembagakan Pancasila dalam hidup sehari-hari. Program ini dikendalikan oleh Kepala BPBD, Irvan Suryanto dengan melibatkan OPD terkait baik vertikal maupun horisontal. Kampung Pancasila pada dasarnya berupaya merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Meski realitas 86% Warga Surabaya beragama Islam dengan Program Madani, dan 83% etnik Jawa lewat tradisi Arek yang kuat, Program Kampung Pancasila mengakumulasi semuanya sebagai miniatur Indonesia. Empat variabel sebagai pilar utama penilaian mencakup lingkungan, ekonomi, budaya, dan kemasyarakatan. Keempat pilar merupakan perasan dari lima sila yang dapat diukur secara praksis, bukan sekedar simbol lewat atribut dan identitas. Pengukuran dilakukan berbasis aplikasi Sayang Warga melalui kelompok masyarakat yang di asessment oleh ASN yang dilibatkan. Aktivitas warga dipetakan lalu di ukur setiap saat yang menun...