Perspektif Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo           Dua sosok terbaik dalam kompetisi pemilu presiden tahun ini setidaknya menjadi simbol atas dua problem utama bangsa, yaitu melebarnya dissosiasi antara yang memerintah dengan yang diperintah, serta melemahnya citra negara baik internal maupun eksternal. Jokowi mewakili jawaban atas problem pertama, sementara Prabowo tentu saja merepresentasikan jawaban terhadap soal kedua. Oleh karena Jokowi pada akhirnya menjadi pemenang akhir dalam pemilu itu, maka ada baiknya problem kedua menjadi agenda strategis yang mesti ikut diselesaikan pasca rekonsiliasi antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Bahasa damainya adalah ‘saatnya kita kibarkan merah putih menuju Indonesia hebat, salam tiga jari’ . Persoalan melebarnya jarak tampak dalam gejala hilangnya kepedulian pemerintah pada masyarakatnya. Apa yang dijanjikan berbeda dengan apa yang dilaksanakan. Sarana komunikasi baik formal maupun informa...

Oleh . Dr. Muhadam Labolo           Presentasi Nindya Wanita Praja Sucia atas buku Brenda Ralph Lewis, Sabtu, 4 Oktober 2014 di ruang Platos Institute IPDN Cilandak menggambarkan bahwa Raja dan Ratu Eropa di Abad Pertengahan memiliki sejarah gelap yang tidak saja gila dan menyeramkan, juga jauh dari standar moral bila dibandingkan dengan sejarah para Raja di wilayah Nusantara. Terlepas dari itu menurut saya para penulis asing lebih inklusif dalam mendeskripsikan sirkulasi kekuasaan yang penuh ambisi, dorongan seks maupun gelimang harta dibanding sejarah rotasi kekuasaan di tanah air.  Hampir sulit ditemukan penulis sejarah domestik yang berani menggambarkan realitas kelam para pemimpin nusantara dalam kompetisi atas tahta, harta dan wanita di abad pertengahan, kecuali mendekati masa orde baru sebagaimana catatan atas sejumlah kejahatan Orde Baru dimasa pemerintahan Soeharto. Dibandingkan dengan catatan Anthony Reid dalam buku Sumate...

Oleh. Dr. Muhadam Labolo Diskusi bersama kawan-kawan di Pusat Kajian Strategis Kementrian Dalam Negeri tentang dinamika konflik di daerah, Jumat, pukul 09.00-11.00, 15 Agustus 2014 menarik untuk diperluas dalam catatan ringan ini. Maklum, pemerintah seperti baru sadar terhadap bahaya laten ekstrem kanan yang menambah daftar inventarisasi ancaman konflik di seantero negeri. Dalam benak saya terbayang benih-benih konflik baru yang kian menganga di depan mata. Frustasinya, semakin dipikirkan semakin kentara pokok, aliran dan akhir dari masalah konflik itu sendiri, yaitu pemerintah. Betapa tidak, secara struktural akhir dari pengaturan pemilihan legislatif melahirkan politisi bermasalah, akhir pengaturan pemilihan presiden melahirkan pemilih oplosan hingga adu pinalti di Mahkamah Konstitusi, akhir pengaturan aparat sipil negara menciptakan pemasungan hak-hak politik, akhir pengaturan kesehatan reproduksi melahirkan polemik tafsir legalitas aborsi antar sesama stakeholders , bahkan b...

Oleh. Dr. Muhadam Labolo           Ditengah kecemasan dan kejenuhan sebagian kita soal akhir dari kompetisi politik dua pasangan capres di Mahkamah Konstitusi, kita didera pula oleh infiltrasi idiologi lewat Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Tampaknya tantangan presiden dan wapres terpilih bertambah panjang kali lebar, bukan sekedar memata-matai pemilik SPBU nakal yang menjual premium bersubsidi bagi kelas menengah (midle class) , namun lebih dari itu perlu waspada dan fokus memburu semua hal yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bagi keberlanjutan pemerintahan. Semua pembangunan citra dalam style ‘turun lapangan’ sudah mesti di up-grade ke level pengembangan teknologi dunia maya bercorak ‘virtual blusukan’ , agar tetap terkorespondensi dengan kehendak nyata kelas bawah (grass root) sekaligus menangkal aktivitas cuci otak (brain wash) terhadap generasi muda. Maklum, seorang presiden bukanlah sosok wali...

oleh. Dr. Muhadam Labolo             Secara administratif, kalkulasi suara pilpres telah selesai kita peroleh. Secara hukum sedang berproses, dan mungkin saja Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil akan memberikan tafsiran akhir apakah diterima, ditolak atau diulang sebagian dan atau seluruhnya. Kalaupun proses hukum selesai, masalah selanjutnya adalah apakah proses politik akan berkesudahan dengan sendirinya? Politik memang bukan soal matematika, ia bahkan menyentuh alam metafisik, dimana logika kuantitatif seringkali tak menemukan makna kualitatif. Kepuasan batin dalam kaca mata kualitatif lebih utama ketimbang kepuasan materi yang bersifat kuantitatif. Hukum dapat bergambar hitam putih, namun politik faktanya berwarna-warni. Boleh jadi sebagian besar publik dapat menerima capres terpilih berdasarkan kalkulasi Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi, namun secara politik akseptabilitas capres terpilih tak sepenuhnya diter...

Pesta demokrasi lima tahunan telah usai. Bagi pemenang capres dan pendukungnya tentu saja patut berbangga tanpa berlebihan. Bagi yang tertunda dan pendukungnya penting belajar menerima semua kenyataan itu dengan lapang dada tanpa mesti mengotori pekarangan bundaran HI atau bagian vital lainnya. Bagi kita semua saatnya sadar untuk pilihan nomor tiga, yaitu Persatuan Indonesia sebagaimana ajakan berbagai lembaga pelerai konflik dan pencinta perdamaian abadi. Sekalipun pasangan presiden terpilih boleh jadi bukan harapan semua warga termasuk kaum golput, namun lebih dari lima puluh persen warga (53,15%) yang telah memberikan suaranya dianggap cukup mewakili secara absolute mayority dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Sebagai warga negara yang merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum, kiranya layak menerima realitas itu sebagai amanah konstitusi lewat undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden. Bagi pemenang presiden dan wapres penting untuk dengan segera me...

Oleh. Dr. Muhadam Labolo Catatan Fachry Ali pasca debat capres putaran kedua menarik untuk dicermati lebih jauh ( Republika, 17 Juni 2014 ). Kesimpulan Fachry menunjukkan bahwa pada akhirnya masa depan ekonomi Indonesia bergantung pada pengalaman dan kecerdasan masing-masing calon wakil presiden, bukan calon presiden yang terkesan tak lulus mata pelajaran ekonomi. Konklusi tersebut dapat dimaklumi sebab latar  kedua capres dari sisi ekonomi tak cukup memadai dibanding moderator sebagai pemandu debat. Idealnya kedua capres mengangkat moderator sebagai penasehat bidang ekonomi sehingga gambaran tentang peliknya ekonomi Indonesia dapat dipresentasikan dengan baik. Gambaran Ahmad Erani Yustika tentang hilangnya konsistensi antara capaian elite dengan kepuasan masyarakat dibidang ekonomi cukup memberikan keyakinan pada kita tentang lebarnya jarak antara yang memerintah dan yang diperintah ( Kompas, 17 Juni 2014) . Dissosiasi tersebut hanya mungkin dienyahkan jika terdapat tali pe...