Perspektif Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo   Pertama, dalam paham negara kesatuan (integralistik), hubungan pemerintahan tersusun secara hirarkhis, dimana pemerintahan disetiap level adalah sub-sub sistem yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional. Konsekuensi dari itu semua sub-sistem dibawahnya pada dasarnya tak memiliki hak menolak, kecuali urusan tertentu yang nyata-nyata disebutkan secara ekplisit dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks ini tak ada negara dalam negara  (state in state) .    Hal ini berbeda dengan paham negara federal yang sebagian kedaulatan  (dignity) berada di negara bagian sehingga kebijakan pemerintah pusat dapat di tolak atau diselesaikan lewat pengadilan tertentu terkait penegasan kewenangan masing-masing.   Kedua, jika merujuk pada pembagian urusan dalam undang-undang pemda (23/2014), pertanyaannya apakah soal hijab dalam SKB tiga menteri bagi siswa tertentu masuk kategori urusan keyakinan beragama ataukah sekedar urusan atri...

Oleh. Muhadam Labolo   Salah satu upaya mendaratkan teori kepemimpinan dalam ranah pemerintahan adalah bagaimana mengukur kepemimpinan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Kepemimpinan mereka setidaknya di ukur baik dalam organisasi (birokrasi) maupun pada ruang sosial (masyarakat). Inilah praktek kepemimpinan pemerintahan menurut Pamudji, Ndraha, & Wasistiono (2002). Peringkat walikota terbaik di dunia misalnya di ukur oleh  World Mayor Prize , yang pernah menempatkan Fauzi Wibowo, Joko Widodo, Tri Risma, Ridwan Kamil, Arief Sirajuddin, atau Yasin Limpo di posisi tertentu.   Masalahnya, mengukur kepemimpinan kepala daerah dalam realitas kemajemukan lewat variabel, dimensi dan indikator yang sama tentu berpotensi bias. Masalah di Kalsel dan Sulbar jelas berbeda. Itu membutuhkan pendekatan yang beragam. Ibarat menggunakan Kunci Inggris untuk membuka semua benda yang bernama pintu. Apalagi basis yang paling menentukan kepala daerah terpilih atau tidak adalah ma...

Oleh. Muhadam Labolo   Beberapa waktu lalu, salah satu Parpol mengajukan tiga alasan menolak pemilu serentak di 2024. Resistensi itu dilabeli sejumlah alasan sekalipun jadwal pemilu jelas tertuang dalam rezim pemilu tahun 2016. Pertanyaan lebih jauh apakah implikasi bagi partai, pemerintah, penyelenggara dan masyarakat sebagai pemilik suara. Saya coba memberi catatan pendek merujuk tiga alasan utama yang dikemukakan parpol tersebut sehingga tergambar implikasi bagi  stakeholders  yang terkait pemilu (parpol, pemerintah, penyelenggara dan pemilih).   Pertama , apakah beban teknis sebagai konsekuensi pemilu serentak mempengaruhi  stakeholders ? Tentu saja. Bagi penyelenggara pemilu di pusat hingga desa kita mesti mengkalkulasi kembali biaya yang dibutuhkan, termasuk meminimalisir jumlah korban penyelenggara pemilu akibat kelelahan dan resiko terinveksi pandemi yang tak jelas kapan berakhirnya. Bagi masyarakat pemilih tentu semakin tinggi tekanan psikologisnya, seb...

  Oleh. Muhadam Labolo Bagaimanakah memahami jalan pikir tetua bangsa dengan konteks Indonesia dewasa ini, penting menjadi refleksi di tengah perdebatan isu sensitif tentang idiologi & sistem politik-pemerintahan. Saya pikir ini bukan perdebatan panjang dan pertama kali, sejak lama  para  founding fathers  mendiskusikan hal serupa. Kalau kita baca literatur sejarah pendirian Indonesia, dialektika mereka telah menyentuh apa yang menjadi topik diskursus kita hari-hari ini. Baca misalnya  Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan  Aktualitas  Pancasila  (Latif, 2011).   Bahwa kemudian para tetua bangsa membentuk negara dengan sistem politik dan pemerintahan sedemikian rupa tentu dengan proses perdebatan yang sengit, bukan  sim  salabim  abra kadabra  atau lewat  whats  up group   yang terbatas  margin- nya. Mereka membawa konsep, bukan sekedar datang dan tanda tangan absen lalu tidur dirua...

Oleh. Muhadam Labolo Ketika Hitler mengangkat dirinya sebagai penyelamat Jerman pasca perdamaian  Versailles  (1919), apa yang diucapkannya ditirukan orang. Awalnya di latah oleh sekelompok kecil pengikutnya lalu meluas menjadi doktrin bagi sebagian besar bangsa itu. Pada saat itu Hitler benar-benar penyelamat, barangsiapa tak mempercayainya atau mengatakan sebaliknya adalah pengkhianat.    Dalam konteks ini kekuasaan menurut Francis Bacon tak hanya memberi arti, juga pengambil arti. Kata Marleau-Ponty, satu kata yang diucapkan seseorang dapat menjadi dunia pembicaraan umum  (univers de discours). Sebuah kalimat yang di sahut oleh masyarakat dapat berubah menjadi kekuasaan. Apatah lagi bila kekuasaan senyatanya mengendalikan arti segala sesuatu di ruang publik, termasuk tafsir tunggal atas manusia, tempat dan isu yang menjadi pilihan wacana dalam dialektika demokrasi  (mind changing concept) .   Guna menjaga mutu demokrasi agar tak mudah berubah menjad...

  Oleh. Muhadam Kata Prof. Von Schmid, guru besar di Brussel (1959), sebagaimana abstraksi ide Aristoteles, para pemikir terbaik percaya bahwa aristokrasi adalah bentuk ideal dalam pemerintahan. Mereka percaya para aktor pemerintahan yang memiliki kemampuan berfikir lewat akal sehat mampu memecahkan setiap masalah. Tapi aristokrasi rupanya punya penyakit bawaan, yaitu lupa diri hingga asyik mencitrakan diri agar masyhur di tengah masyarakat (timokrasi) . Kritik terhadap aristokrasi mendorong lahirnya oligarchi. Sekumpulan orang berlebih yang kata Abraham Maslow pada titik tertentu tak perlu sibuk memikirkan urusan perut, tapi bagaimana mengaktualisasikan diri pada masyarakat dengan semua harta kekayaan yang dimiliki. Sayangnya olirgarchi punya virus bawaan pula, mereka hanyalah kumpulan para pemodal (kapitalis) yang lupa diri dan menyedot keringat kaum papa. Hasilnya mereka yang berlebih melaju kaya, yang miskin terkesan dipelihara, tumbuh dan berkembang menjadi subjek eksp...

Oleh. Muhadam Labolo Tensi aparat versus kekuatan-kekuatan sosial meningkat. Suhunya bisa diraba lewat media sosial. Dinamika pro & kontra tampak sulit reda. Jalan keluarnya seperti tertutup oleh banyak teka-teki, mulai isu Baliho hingga letupan di jalan tol. Aparat kokoh dengan sikapnya, semua kekuatan yang cenderung mendominasi ruang publik, tak patuh hukum, serta sumber pertikaian disangka musuh negara. Sekalipun penegakan hukum di benak publik terkesan memilih bambu besar, tapi efek psikologis yang ingin disampaikan mungkin agar ketakutan dengan sendirinya merayap lewat pori-pori ke jantung hingga ekspresi liar yang membahayakan eksistensi negara reda.   Kekuatan-kekuatan sosial tak tinggal diam. Sinyal protes di desain dan dikirim lewat meme, diksi bernada sinisme, bahkan metafora lucu yang tak habis di produk saban hari. Perang opini dan argumentasi memadati lalu lintas media baik jaringan pribadi maupun kelompok. Perang senyap terjadi sedemikian alot, walau di alam reali...