Perspektif Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo Dialektika publik dipaksa berkerut lewat isu berskala besar, penundaan pemilu. Seksinya, ide liar itu dicurah-tumpahkan oleh satu dua elite. Mengalir deras menghantam tembok konstitusi, menguji konsensus politik, hingga membuat kembang-kempis pelaksana pesta demokrasi agar berpikir ulang konsekuensi logistik bila mungkin.  Reasoning yang diajukan soal stabilitas ekonomi, ancaman ketidakpastian pandemi, serta desakan arus bawah. Bila itu alasannya tentu mudah dijawab lewat logika dan pengalaman empirik. Bukankah merancang jadwal pemilu adalah garansi bagi kepastian ekonomi. Tanpa itu masa depan ekonomi justru amburadul. Jika argumennya soal pandemi, bukankah status kita perlahan berubah menjadi endemi. Se- extrem apapun prediksi kita terkait itu, bukankah dengan percaya diri kita lewati pemilukada tahun 2020 dengan angka partisipasi politik mencapai 76,13%. Satu prestasi yang bahkan Amerika Serikat pun kagum. Bagaimana dengan tekanan arus bawah? Tentu terlalu ...

Oleh. Muhadam Labolo Dialektika ruang publik dipadati mobilitas isu dan laporan. Isu melimpah hingga sulit memastikan keajegan dan hoax. Laporan meluap ke penegak hukum, saling menegasi eksistensi. Masing-masing dengan heroik membuktikan benar atau salah, haram atau halal, etis atau tidak, kebohongan atau kepalsuan. Malangnya, pemanasan lokal di ruang publik tak hanya dipicu oleh penyakit mental masyarakat yang latah isu baru, juga disuburkan oleh ketimpangan ekonomi, emosi religi, konflik sosial politik, bahkan kebijakan pemerintah. Pada tingkat global tak kalah menarik perang tak seimbang antara Beruang Merah dengan sebuah negara kecil di Eropa Timur. Setiap ekspresi pikiran dalam ruang publik pada dasarnya dilindungi negara. Batasannya adalah kebebasan orang lain yang di atur hukum. Namun hukum yang terbatas itu tak selamanya mampu menjangkau persoalan masyarakat. Hukum baru menyentuh bagian terpenting dalam hubungan subjek dan objek. Basisnya nilai, norma, agama dan etika yang tum...

Oleh. Muhadam Labolo Di tengah keberhasilan kita melalui ancaman pandemi tahun kedua, catatan demokrasi kita perlu menjadi perhatian utama menyambut tahun depan yang penuh dinamika ketidakpastian. Dengan mensinergikan kekuatan dan peluang guna meminimalisir kelemahan dan ancaman, kita dapat mengungkit pesimisme ke optimisme guna menggapai visi terbaik di tahun-tahun mendatang. Agenda politik utama memasuki pesta besar 2024 adalah mempersiapkan landasan prosedur demokrasi sebaik mungkin. Sekalipun pengalaman tahun-tahun sebelumnya memperlihatkan partisipatory engagement relatif tinggi, namun demokrasi kita di setiap periode terjebak oleh upaya merevisi prosedur ketimbang meraih substansinya. Demokrasi prosedur itu kita akui telah banyak mengkanalisasi berbagai soal, namun jaminan terhadap ekspresi hak-hak sipil dalam catatan Freedom House (2019), IDEA (2020), IEU (2020) & BPS (2018) belum bersahabat dengan aksi mural dan kebebasan berucap di ruang publik. Tanpa mengecilkan upaya me...

Oleh. Muhadam Labolo  Jika diteliti secara seksama, pada dasarnya inti pengaturan rezim pemerintahan daerah adalah pembagian kekuasaan (sharing of power) . Pembagian kekuasaan dimaksud adalah bagian dari sharing kekuasaan eksekutif secara vertikal. Sementara pembagian kekuasaan secara horisontal terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif (Locke, Montesquieu, Kant, dll). Dalam bahasa undang-undang, kekuasaan diterjemahkan dengan istilah kewenangan (authority). Kewenangan sendiri adalah bagian kekuasaan yang bersifat formal (Alfian,1999). Kewenangan melekat pada institusi, sedangkan wewenang lazim berada pada person. Di tingkat teknis istilah kewenangan berubah menjadi urusan, yaitu urusan pemerintahan. Urusan dalam UU Pemda inilah yang dibagi berupa urusan pemerintah pusat dan daerah. Klasifikasinya menjadi urusan absolut, bersama (concurent) dan pilihan. Urusan bersama menjadi urusan wajib dasar dan non dasar. Jadi sekali lagi, esensi penting rezim pemerintahan daerah itu ...

Oleh. Muhadam Labolo Rilis survei tingkat toleransi dikalangan mahasiswa oleh PPIM UIN Jakarta menunjukkan 30,16% mahasiswa memiliki sikap toleransi beragama rendah (27 Des 2020). Angka itu akumulasi dari 24,89% rendah dan 5,27% sangat rendah. Menariknya, angka toleransi mahasiswa di sekolah kedinasan lebih tinggi dibanding perguruan tinggi negeri dan swasta. Meski begitu, secara umum tingkat toleransi dikalangan mahasiwa masih lebih tinggi. Sikap minoritas itu bermakna bahwa penghargaan & penghormatan terhadap perbedaan keyakinan belum selaras dengan esensi yang diajarkan oleh religi itu sendiri. Indikasi itu seakan mengkonfirmasi cara beragama kita, khususnya relasi horisontal yang kerap menimbulkan kecurigaan antar dan internal beragama. Intoleransi dalam relasi beragama. Toleransi dalam sedikit literasi dipahami sebagai kesadaran akan keberagamaan disekeliling kita. Dalam arti luas, toleransi tak hanya dialamatkan pada kesadaran berupa penghormatan dan penghargaan terhadap pola...

Oleh. Muhadam Labolo Lepas reuni perak rasanya belum move on . Seperti kembali dari perjalanan spiritual. Semangatnya masih terbawa, di meja, kursi, ranjang, mobil, dan kantor. Lihat kebun kecil dibelakang rumah seperti berada di Dusun Bambu. Makan pagi dan malam seperti ditemani Pak In dan kawan jauh, dari Sabang sampai Merauke. Beberapa merawat reuninya sampai ke Jakarta dan Karimun Jawa. Biasanya, 40 hari auranya baru menguap. Itupun kalau tak dihidupkan sewaktu-waktu oleh kiriman video dan foto yang tercecer. Putri apalagi. Setiap foto butuh beberapa menit untuk diseleksi, dinikmati dan diberi bintang. Entah mengukur kedewasaan, pencahayaan, atau sekedar mengecek efektivitas anti aging, keserasian kostum, fokus kamera, serta keterlambatan nimbrung dalam kilatan _blizt._ Pendek kata, ini paduan unik antara kosmetikologi & idiologi narsisme. Tanpa mereka, reuni rasanya hanya kumpulan veteran kalah perang. Reuni kali ini benar-benar memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Ada per...

Oleh. Muhadam Labolo Gagasan memajukan kebudayaan kita oleh Dirjen Kebudayaan Dikti (Hilmar, Ph.D) dalam webinar bersama civitas IPDN tanggal 20 November 2021 patut dipertimbangkan dalam agenda strategis. Visi besar itu rasanya compatible dengan strategi pendidikan IPDN yang sejauh ini konsisten membangun wajah kebudayaan pemerintah (baca;birokrat) lewat sistem konsentrik jarlatsuh. Kebudayaan, dalam lanskap makro setidaknya meliputi gagasan (idiologi), tindakan (behavior) dan produk dari tindakan tersebut (artefak) (Koentjaraningrat, 1997). Problem pertama berkaitan dengan bagaimana membangun kepercayaan pada idiologi (Pancasila) yang dalam 13 tahun terakhir mengalami degradasi hingga 10% (Yusuf, 2020, UMM). Indikasinya, radikalisasi agama dan munculnya idiologi alternatif.  Ironinya, survei Alvara Research menunjukkan bahwa angka ketidakpercayaan ASN terhadap Pancasila mencapai 19,4%, atau sekitar 800.000 dari total jumlah ASN (Infokom, 2019). Kelompok ekslusif itu tersebar di ...