Postingan

Memaknai Ulang Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo Pemerintahan kehilangan makna. Demikian basis argumen yang dibangun Ryaas ketika menulis kitab makna pemerintahan, sebuah tinjauan dari sisi etika dan kepemimpinan (1999). Ia mencoba mengajak kita memaknai ulang pemerintahan pasca keruntuhan orde baru, 1998. Pemerintahan mengalami depresiasi. Penyusutan kualitas moral dihadapan pemangkunya sendiri. Di titik itu pemerintahan kehilangan arti hingga dikerdilkan, seakan tak punya fungsi apa-apa kecuali musuh bersama yang siap dirajam (common enemy). Ryaas mengingatkan kita sebagai pemilik daulat dalam negara (state of dignity). Inisiator yang butuh pemerintahan. Bukankah perasaan takut manusialah yang mendorong keinginan untuk membentuk pemerintahan (Hobbes, 1651). Perasaan takut itu pula yang mendorong survival of the fittes. Satu naluri bertahan hidup hingga merelakan sebagian besar haknya dikontrol secara absolut oleh otoritas istimewa bernama lembaga pemerintahan. Disinilah fungsi pertahanan dimulai, upaya melind...

Kehilangan, Catatan Buat Sahabat Pasopati, Mas Hedik

Oleh. Muhadam Labolo Kita tak tau harus berkata apa, kecuali melepas kalimat perpisahan sesuai tuntunan agama masing-masing. Dalam sebulan terakhir, kita merelakan Serly, Deddy, Joko, dan Hedik pergi mendahului. Mereka pergi dalam diam, tanpa sapa yang panjang sebagai pengantar. Hedik Iswanto lahir di Jember, 1 November 1973. Satu dari empat bersaudara, tugas di Tulungagung bersama Wahyd. Ia punya generasi pelanjut, Ahmad Masda Reza Fahlevi, Angkatan 30, yang sekarang jadi ajudan Wakil Bupati Tulungagung. Dulu, Ia paksakan diri bertemu di Kampus Jakarta. Urus anaknya masuk Manglayang. Saya bersikeras melatih CAT hingga rangking 5 besar se-Jatim. Waktu lulus, Hendik mampir di rumah buat sekedar terima kasih. Sama seperti anak Bu Eny-Budi asdaf Banyuwangi, yang akhirnya lulus di putaran kedua.  Sejak kelulusan anaknya, Hedik buat bimbel bantu anak-anak purna masuk Manglayang. Saya kirim trainer alumni Kemenpan. Dia selalu melapor berapa yang lulus dan gugur tiap kali dibuka pendaftar...

Mengenang Sahabat Pasopati, Deddy Friadie & Joko Priyanto

Oleh. Muhadam Labolo Deddy dan Joko rasanya punya perangai yang relatif sama. Sedikit bicara, tenang, perasa,  halus, menyenangi gurauan, dan jauh dari publisitas. Mereka menggeluti dunia birokrasi dalam cara yang jamak, laksanakan hingga capai suhu tertentu. Deddy lahir di Banjarmasin, 28 Juni 1974. Beliau anak pertama dari tiga bersaudara. Meninggalkan seorang istri dan dua putra. Keduanya tamat SMA dan sedang berjuang ke perguruan tinggi. Deddy bertugas sebagai Kabag Pemerintahan di Kota Banjarmasin. Saya berkali-kali mampir ke Kalsel atas undangan Teuku Dahsya, namun jarang ketemu Deddy. Sama sulitnya ketemu Minggu Basuki walau disana pas hari minggu. Minggu aktif di group dan sering japrian, namun Deddy absen. Mereka tugas di kota yang ramai. Sama sibuknya dengan kepala daerah. Deddy yakin betul bahwa akar pendidikan selalu pahit dirasakan namun berakhir manis. Itu beliau katakan lewat kesan di buku kenangan. Kendati Ia sendiri harus puas di eselon tiga di akhir hidupnya. Ia t...

Tanggungjawab Berbangsa dan Bernegara

Oleh. Muhadam Labolo Setiap kita mulai mengkuatirkan masa depan negara dan cara berpemerintahan. Hal itu tampak lewat kritik atas realitas yang alpa di sentuh pemerintah. Setiap kebijakan berubah menjadi sepotong daging yang di lempar dan dicabik warganet. Hampir tak ada sisa untuk raport pemerintah yang lebih baik.  Di media sosial sekelas whats up pun tak beda jauh. Pemerintah menjadi pesakitan yang di keroyok ramai-ramai. Warganet bahkan tak lagi memedulikan apakah statusnya sebagai warga negara biasa, ataukah bagian dari pemerintah itu sendiri. Terkadang mereka lupa sebagai ASN yang menjadi kaki tangan pemerintah. Dimulai dengan pertanyaan, hadirkah pemerintah, apa yang telah diperbuatnya, bagaimana bila bangsa ini pecah, mengapa pemerintah melakukan kebijakan ini dan itu. Semua itu menandai kesadaran politik dengan mempersoalkan kembali legitimasi sekalipun secara legalitas pemerintah eksis pada setiap periode. Pertanyaan semacam itu sebenarnya sudah ada. Dari dulu sampai seka...

Pengantar Kata; Etika Di Atas Segalanya

Oleh. Muhadam Labolo Etika adalah Polisi Pikiran. Dalam hukum seorang bersalah ketika ia melanggar hak orang lain. Dalam etika dia bersalah jika ia hanya berpikir untuk melakukannya (Immanuel Kant). Sebuah buku yang ditulis oleh Nur Patra menarik untuk diselami. Sarat tentang deskripsi etika. Etika dalam ruang birokrasi yang tenggelam oleh praktek kepemimpinan pemerintahan. Ditulis oleh seorang Pamong Birokrat yang gelisah menatap realitas bertabrakan dengan norma dan etika, antara imaji ideal dan praksis, antara teks dan konteks. Setiap manusia ingin bahagia. Dalam pandangan eudemonisme , semua upaya mencapai kebahagiaan sah-sah saja, bahkan ketika seseorang ingin menikmatinya (hedonisme). Masalahnya, keinginan meraih kepuasan tak jarang melampaui batas kebahagiaan orang lain.  Individualistis (individuu) dalam makna latin berarti kesatuan yang tak dapat dibagi. Inilah yang membuat pemimpin seringkali terperangkap menumpuk kaya dibanding peduli kepentingan publik. Publik sendiri...

Menimbang Mekanisme Pemilihan Presiden

Oleh. Muhadam Labolo Sejak konstitusi mengunci mati mekanisme pemilihan presiden lewat Pasal 6A ayat (2), praktis presiden mesti mendapat legitimasi secara absolute mayority di separuh wilayah basis konstituen. Mekanisme ini membuat demokrasi tak hanya high cost , juga kelelahan. Ongkos mekanisme demokrasi kita meningkat tajam. Pemilu 2024 membuang 71,3 triliun. Biaya itu terdistribusi pada penyelenggara, peserta, pengawas, wasit, serta pengendali regulator. Itu semua di luar ongkos yang mesti ditanggung oleh kandidat capres dan cawapres. Tanpa dukungan logistik yang kuat, peserta pilpres tak mungkin lolos pada tingkat pertama. Beruntung kedepan tanpa presidential treshold, sebab biaya saringan mencapai ambang batas bukan rahasia umum, berlipat-lipat. Makin bengkak koalisi makin besar cost yang mesti disiapkan peserta. Menurut taksir kasar, setiap pasangan capres paling sedikit menyiapkan biaya sebesar 5-8 triliun. Itu termasuk distribusi pada minimal separuh dari jumlah pemilih (21...

Menguji Ide Rousseau Dalam Praktek Pilkada di Indonesia

Oleh. Muhadam Labolo Jean Jacques Rousseau, lewat karya populernya The Social Contract (Du contract social; ou, Principes du droit politique, 1762)  membangun argumen bahwa kedaulatan tidak dapat diwakilkan. Baginya, kehendak umum (volonte generale) hanya realistis bila setiap warga negara terlibat langsung. Boleh dikata, Rousseau lebih suka pilkada langsung ketimbang dipilih DPRD. Kira-kira begitu. Bila dicermati, gagasan Rousseau pada dasarnya mengandung kelemahan fundamental pada tiga aspek utama. Pertama , potensial tirani mayoritas. Konsep kehendak umum yang ia imajinasikan kehilangan relevansi. Faktanya, apa yang diasumsikan sebagai kepentingan bersama hanyalah suara mayoritas yang membungkam hak minoritas. Atas dasar one man one vote itu, suara minoritas terdidik (dosen, guru, pemikir, birokrat, aktivis dll) yang kurang lebih 37% di Indonesia tak memiliki arti. Cukong yang membiayai Paslon lebih tertarik berinvestasi pada 63% konstituen tak cukup terdidik dan miskin (tak s...