Perspektif Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo Mungkin tak ada yang paling menggelisahkan bagi warga dalam hidup bernegara, sejak dulu hingga kini, kecuali pajak. Sedemikian mencemaskan hingga pajak dan kematianlah yang paling menakutkan bagi warga Amerika. Pajak salah satu konsekuensi hidup bernegara.  Negara dan pajak ibarat dua sisi mata uang. Sulit dipisahkan. Semakmur apapun sebuah negara, rakyat menyisihkan sedikit-banyak keuntungan buat negara. Negara dengan pajak rendah lazim bergantung pada sumber daya alamnya. Sebaliknya, negara minus sumber daya alam bergantung pada pajak pendapatan warganya. Beberapa negara kaya di timur tengah bertumpu pada sumber daya alamnya. Itulah mengapa pungutan pajak ke warganya kecil seperti Qatar. Ada pula yang bersandar pada pendapatan warganya seperti Pantai Gading, Finlandia, dan Jepang. Bandingkan dengan Indonesia sebagai salah satu negara besar dengan kekayaan melimpah, pajak masih jadi keluhan. Tak ada cara paling efektif mengumpulkan pajak kecuali menadah pada r...

Oleh. Muhadam Labolo Rencana pemerintah membagi izin kelola tambang kepada organisasi masyarakat (ormas) tertentu menuai kritik. Bukan saja dari elemen masyarakat, juga sejumlah ormas itu sendiri. Ormas sekelas Muhammadiyah, PGI, NWDI, KWI, HKBP, dan PMKRI memperlihatkan sikap tegas, menolak.  Alasannya sederhana, ormas keagamaan semacam itu tak di desain untuk mengelola tambang, tapi lebih soal bagaimana mengelola kerukunan antar dan inter umat beragama. Bila ormas ikut mengurusi tambang, lalu siapa yang mengurus umat masing-masing? Jangan-jangan kementrian yang urus tambang juga kehilangan pekerjaan. Mungkin PBNU satu-satunya yang menerima dengan sukacita. Ormas PHDI butuh waktu untuk mengkaji. Alasan pemerintah, ormas telah memperlihatkan bakti yang panjang bagi nusa dan bangsa. Reasoning itu tentu sulit diterima, lantaran tak sedikit ormas punya kontribusi relatif sama bagi pemajuan bangsa ini.  Lagi pula, bila semua ormas menuntut hak yang sama, persoalannya mampukah pem...

Oleh. Muhadam Labolo Salah satu tugas esensial pemerintah adalah melindungi. Melindungi warga dari ancaman sesama, dalam dan di luar kelompok (baca; negara). Dalam negara kita butuh kehadiran polisi. Tugas utamanya melindungi warga dari kejahatan sesama warga dalam negara. Setiap negara meletakkan fungsi itu dalam konstitusi, termasuk Indonesia (preambule, alinea ke 4). Pada makna itu, polisi jamak berada dalam kendali eksekutif mulai presiden, gubernur hingga walikota. Menimbang fungsi itu pula, kuasa polisi melekat pada tingkatan pemerintahan. Di sejumlah negara, polisi lazim di kontrol kementrian dalam negara, kementrian hukum, atau kementrian tersendiri. Mengingat ancaman warga pada tiap level pemerintahan berbeda dan khas. Organ polisi biasanya beradaptasi dengan konteks ancaman dalam negara. Tak heran bila ada polisi wisata, polisi wanita, polisi hutan, polisi perda, polisi syariah, polisi cyber, hingga polisi pajak. Perkembangan crime memungkinkan polisi mengembangkan organisa...

Oleh. Muhadam Labolo Kesulitan terbesar publik akhir-akhir ini membedakan mana pejabat dan mana penjahat. Mungkin relasi pemerintah dan rakyat lebih mudah diindentifikasi dibanding kedua hal di atas. Pejabat, merujuk pada personifikasi mereka yang menjalankan otoritas publik secara sah. Penjahat sebaliknya, mereka yang mengatasnamakan otoritas pribadi dan kelompok minus keabsahan. Otoritas publik diperoleh lewat kontrak sosial antara yang memerintah dan yang diperintah. Mereka punya legitimasi periodik. Wujudnya pemerintah. Mereka punya fungsi, tugas, dan wewenang yang ditentukan menurut undang-undang. Tindakan-tindakan mereka dianggap legal, termasuk memungut pajak dan menghukum tersangka. Otoritas pribadi dan kelompok di klaim sepihak antara individu dan kelompok. Bentuknya bisa gangster, bandit, hingga mafia. Ada mafia peradilan, tanah, hukum, hingga mafia jabatan. Tindakan mereka di luar konsensus bernegara. Karenanya dinilai ilegal ketika memungut hingga menghukum. Bedanya tipis. ...

Oleh. Muhadam Labolo Usai Reuni Ke5 Pasopati di Swiss Belhotel dekat Benteng Roterdam Makassar, suasana berubah sepi, seperti judul lagu, mati lampu. Jangankan Andi Mappanyukki, beberapa peserta putri tak sanggup melihat ke belakang. Seakan ada kenangan kuat yang tertinggal. Itu gejala sindrom pasca reuni yang selalu menghantui peserta sejak di Jatinangor. 208 peserta di sambut hangat oleh panitia lokal. Komandannya Hasan Sulaiman. Mantan Kepala Staf Gubernur yang kini duduk sebagai orang kedua di institusi keuangan Provinsi Sulsel. Ia ditemani bendahara sejuk Irawati, dan sejumlah staf berpengalaman, Arfan, Ukki, Aprisal, Sukma, Lily, Wawan, Idrus, Lasmana, Ibo, Jamal, Muchlis dan Amril. Mereka punya jam terbang tinggi. Antusias peserta tinggi. Khususnya teman-teman di belahan Indonesia Timur. Sayang kerinduan mereka kandas karena pesawat dibatalkan. Beberapa karena sakit, tabrakan jadwal dengan tugas rutin sebagai pejabat. Tak lupa mengurus hal-hal yang dinilai super urgen. Namun beg...

Oleh. Muhadam Labolo Reuni bermakna pertemuan kembali (re & union). Pertemuan tak hanya sebatas fisik, namun temu ingatan, untuk merawat kenangan yang lama mengendap di back mind . Memori itu tak cuma terisi bagian terindah, juga bagian samar dan gulita yang perlu diberi alasan esok lusa. Reuni punya banyak fungsi. Pertama, memutar hafalan di hippocampus  otak. Locus  itu berhubungan dengan gejala alzheimer  alias Penurunan Daya Ingat Perlahan (PDIP). Kita semua bukan saja akan memasuki masa pensiunan, juga era kepikunan berjamaah. Cirinya, sering lupa, termasuk istri sendiri. Terbayang antrian registrasi di reuni berikutnya dengan suara pekak. Bukan karena peserta marah terinjak kakinya, tapi mengulang-mengulang nama sambil berteriak keras. Penanya mungkin lupa nama ingat wajah. Sebaliknya yang ditanya mengalami sindrom kepikunan ditambah berkurangnya pendengaran, atau lupa alat bantu. Kedua , reuni berfungsi memperbaiki fungsi nucleus accumbens . Sejenis eleme...

Oleh. Muhadam Labolo Kata Marcus Tullius Cicero (106 SM), rotten fish from its head . Ikan busuk dari kepala. Pesan pokoknya, upaya mencegah kerusakan sistemik dalam pemerintahan sebaiknya dimulai dari kepala. Kelalaian kita memperbaiki bagian vital itu pada akhirnya meresap ke bagian landai secara terstruktur, masif dan terencana. Kepemimpinan pemerintahan setidaknya membutuhkan nilai kognitif, psiko dan afeksi sebagai prasyarat utama. Ketiganya meliputi kejujuran (shiddiq), akuntabel (amanah), komunikatif (tabligh) , serta kecerdasan (fathonah). Keempat hal itu tentu dapat diturunkan kedalam dimensi dan indikator praksis. Setelahnya, kita baru butuh syarat pelengkap internal seperti pendidikan, rekam jejak, jejaring, dan visi (Said, 2024). Pendidikan untuk meyakinkan syarat formal kecerdasan. Rekam jejak meyakinkan pengalaman tentang profesionalitas. Jejaring meyakinkan relasi pada basis. Sedangkan visi meyakinkan kita soal kepemilikan mimpi yang kelak diraih dengan realistis. Sis...