Postingan

Renungan Pasopati di HUT Kemerdekaan

Oleh. Muhadam Labolo 28 tahun lalu negara pernah melepas 808 putra-putri terbaik dari Manglayang. Negara menginvestasikan energinya agar ke 808 generasi pilihan itu melanjutkan cita kemerdekaan, melayani bangsa, memakmurkan negeri, dan memimpin masyarakat. Kini, dalam usia 78 tahun HUT Kemerdekaan kita perlu merenungkannya kembali. Cita mulia dan luhur itu diingatkan lewat esensi pidato Soeharto saat Pengukuhan Pamongpraja Muda, 5 Agustus 1995, jadilah Pamong yang baik, jujur, dan mengabdi kepada rakyat. Dalam buku kenang-kenangan Ia menegaskan lebih awal sejak angkatan sebelumnya agar kita benar-benar memahami kemajemukan Indonesia sebagai realitas. Realitas kemajemukan itu membutuhkan konsensus untuk hidup bersama secara nyaman dan wajar. Sebab di dalam wadah KeIndonesiaan itu tercerah beragam kepentingan yang saling menindih. Kepada kita, negara mengingatkan untuk lebih memahami dari sudut pandang ilmu dan praktek pemerintahan. Di Manglayang, pengetahuan pemerintahan itu ditanamkan ...

Tertib Sipil vs Militer, Pelajaran Basarnas

Oleh. Muhadam Labolo Permintaan maaf KPK soal kesalahan prosedur hukum bagi anggota militer pada kasus Basarnas di nilai publik membingungkan ( news.detik.com , 28 Juli 2023). Apakah pejabat di hukum karena jabatannya, atau di hukum karena statusnya. Bila jabatan, perlu dicermati kewenangan Basarnas sebagai organ sipil pemerintah. Bila status, perlu diperiksa relevansinya agar tak berimplikasi terhadap organ militer. Basarnas adalah salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan (Perpres 83/2016). Artinya, Basarnas adalah organ sipil yang memiliki kewenangan di bidang pencarian dan pertolongan bagi masyarakat. Basarnas bukan organ militer sekalipun pejabatnya umumnya di isi anggota militer. Mungkin identik dengan BNN yang di isi mayoritas anggota kepolisian (sipil). Menurut hukum administrasi, setiap kewenangan melekat pada jabatan (het ambt). Maknanya tanpa jabatan tak bakal ada kewenangan. Jabatan adalah badan hukum publik y...

Ekses Konflik Internal Partai Politik

Oleh. Muhadam Labolo Partai Golkar di guncang isu kudeta. Seakan mengulang kembali kutukan menjelang pemilu tahun 2014 dan 2019. Golkar bukan partai yang tumbuh kemaren sore lalu menjulang tinggi oleh media karena sering di tonton. Golkar punya sejarah panjang soal suksesi internal dan kendali kekuasaan di negeri ini. Sayang bila rapuh dan masuk museum bagai Dinosaurus. Prahara itu nyatanya tak hanya menerpa Golkar. Dalam 10 tahun terakhir hampir semua partai politik mengalami turbulensi internal. Sebut saja PPP, Hanura, PKS, PAN dan Demokrat. Hasilnya terbentuk partai baru, atau terkonsolidasinya partai lewat kemampuan elit membangun soliditas. Minusnya, basis konstituennya bercerai-berai ke partai yang dianggap jauh relatif stabil. Partai politik adalah kantong kepemimpinan dalam sistem politik modern. Disana bakal calon di rekrut dan di kader sampai matang, lalu di jual ke publik lewat mekanisme pemilu. Bila kandidatnya laku keras, maka partai akan menguasai pemerintahan dalam waktu...

Masa Depan Demokrasi Indonesia

Oleh. Muhadam Labolo Demokrasi di ambang kehancuran. Demikian kritik kelompok yang sehari-harinya menggumuli sisi lemah demokrasi. Pesimisme itu di bangun lewat realitas yang tak sepenuhnya mewakili, kecuali kesumat terhadap produk barat atas nama religi. Demokrasi sebagai hasil pikir manusia dinilai tak cukup memadai menyelesaikan perkara manusia ketimbang produk religi yang absolut dan pernah gagal mendahului kelahiran demokrasi itu sendiri. Semua kejengkelan itu dialamatkan pada demokrasi dengan menuding angka kemiskinan, pengangguran, kebodohan, korupsi, hingga perampokan aset sebagai indikator. Padahal semua indikasi semacam itu pun berlaku dan terjadi di negara-negara yang tak sepenuhnya demokratis (flawed democracy), bahkan menjadi pemandangan sehari-hari di negara-negara otoriter dan totaliter.  Membangun demokrasi bukan perkara menyusun bata Candi Prambanan oleh Roro Jonggrang agar selesai semalam. Merakit demokrasi bukan pula menyelesaikan kota dalam semalam oleh Sangkur...

Kebahagiaan Dalam Relasi Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo Sebuah penelitian di Harvard baru-baru ini menemukan bahwa kunci kebahagiaan hidup manusia bukan pada jabatan dan harta. Penelitian yang dimulai sejak 1938 dengan melibatkan 724 peserta dari seluruh dunia itu menyimpulkan bahwa relasi hidup yang baik adalah kunci kebahagiaan. Penelitian yang menghabiskan waktu 85 tahun itu semakin meyakinkan kita tentang esensi agama dan pemerintahan. Esensi agama sebagaimana Islam mengajarkan pada kita tentang dua hal mendasar, relasi vertikal (hablumminallah ) dan relasi horisontal (hablumminnas). Relasi vertikal memupuk hubungan antara manusia dan Tuhannya. Medianya lewat seperangkat gerak ritual. Sedangkan relasi horisontalnya merajut hubungan antar sesama manusia lewat konsep silaturahmi. Kedua relasi itu menjadi syarat menuju kebahagiaan. Tanpa salah satunya kebahagiaan belum dianggap sempurna. Menikmati relasi vertikal dengan menutup mata atas kepincangan sosial belum cukup. Sebaliknya, menyibukkan diri dalam relasi sosial ...

Spesialisasi Pamongpraja

Oleh. Muhadam Labolo Tak sedikit yang bertanya, bagaimana masa depan sekolah Pamongpraja di tahun-tahun mendatang. Pertanyaan ini muncul di tengah quota penerimaan IPDN tahun 2023 yang hanya 534 orang. Jatah separuh atau sepertiga dari tahun-tahun sebelumnya itu, jelas menjadi _warning_ untuk berbenah. Setidaknya meyakinkan kembali spesialisasi profesi Pamongpraja dari masa ke masa, serta urgensinya untuk tetap ada. Secara historis, pendidikan Pamongpraja telah eksis jauh sebelum Indonesia merdeka. Osvia tumbuh pada 1900. Mosvia lahir pada 1927. KDC di buat tahun 1952. APDN terbentuk pada 1956. IIP dikembangkan pada 1972. STPDN dilahirkan pada 1992, hingga diintegrasi menjadi IPDN pada 2004. Metamorfosa itu menunjukkan bahwa pendidikan Pamongpraja terus berkembang beradaptasi dengan perubahan. Ia telah hidup dalam masa yang panjang. Tak main-main, sekolah Pamongpraja itu dibidani oleh Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia, cikal bakal pemimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) y...

Mereposisi Kembali Status Gubernur

Oleh. Muhadam Labolo Kritik terhadap posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dipersoalkan. Dipersoalkan setidaknya oleh dirinya sendiri. Para gubernur itu merasa posisinya tak maksimal sebagai wakil pemerintah pusat, apalagi selaku kepala daerah otonom. Dilemanya, mengoptimalkan salah satunya dengan mengorbankan yang lain, atau menjalankan keduanya dengan apa adanya. Sebagai wakil pemerintah, gubernur tak banyak dilimpahkan wewenang sebagaimana amanah UU 23/2014 (Pemda). Eksesnya, gubernur seakan hanya mewakili kementrian dalam negeri ketimbang semua departemen yang notabene kaki tangan presiden. Ketiadaan wewenang itu menjadikan departemen teknis lalu-lalang di depan hidung gubernur ketika berurusan dengan kabupaten/kota hingga desa. Sebagai kepala daerah, gubernur kebingungan menjalankan wewenangnya. Problemnya, gubernur bukan tak punya urusan, namun objek urusannya telah habis dikerjakan oleh kabupaten, kota dan desa sesuai otonomi masing-masing. Realitas ini menjadikan enti...