Mengakhiri Korupsi, Pelajaran Tiongkok

Oleh. Muhadam

Kita hampir kehilangan gagasan. Untuk satu penyakit sosial paling akut, korupsi. Penyakit itu sudah membudaya, bahkan menuju bencana nasional, kata ilmuan senior Siti R Zuhro (2026).

Kita tak lagi bertanya mengapa, tapi bagaimana mengakhiri korupsi. Apakah dari atas, ataukah dari bawah. Kerumitan mengawali dari atas menimbang kekuasaan dibentengi tembok berlapis.

Pikiran mudahnya, dari atas jumlahnya lebih sedikit. Mudah dipenggal bila kepalanya busuk. Begitu teorinya. Pengaruhnya luas dan berantai. Satu goresan tinta penguasa dapat mengakhiri seluruhnya.

Sebaliknya, kesulitan dari bawah karena korupsi _too much and too soon._ Kita hanya bisa mengambil sampel. Hari ini penjambret, besok maling ayam, lusa preman jalanan. Lama-lama melelahkan dan terbiarkan.

Kita seperti menangkap nyamuk. Selesai di satu tempat, muncul di tempat lain. Korupsi subur bukan karena budaya, tapi lebih karena sistem yang timpang. Hilangnya keberpihakan struktural.

Pada era 60an Tiongkok dilanda kelaparan. Membunuh jutaan warga. Siapa yang pakai cincin emas akan hilang jarinya. Dirampas sekaligus dipotong demi sesuap nasi. Warga mencuri karena lapar, bukan alasan lain.

Dalam konteks itu mencuri dapat ditoleransi. Pada religi, kelaparan sekampung bukan hanya tanggungjawab pemimpin, tapi dosa kolektif. Kata Gandhi, salah satu dosa sosial kita adalah kesenangan tanpa hati nurani.

Kini Tiongkok maju. Tak ada impulsif mencuri emas di jari orang. Kemiskinan disadari bukan lagi budaya, tapi tanggungjawab struktural yang mengubah cara hidup biadab menjadi beradab. Itu di pundak pemerintah.

Korupsi sumbernya ditutup. Orang korupsi karena sistem, peluang, dan keserakahan. Sistemnya diubah. Pemerintah mencarikan peluang agar semua kerja dan makan. Yang serakah diberi perlakuan khusus. Penjara atau mati.

Sistem tak berhenti disitu. Saking banyaknya warga negara, dibuatkan status dwi kewarganegaraan. Biar bisa cari makan alternatif di negara lain. Muncullah China Town diberbagai negara. Mereka tak lagi kelaparan.

Pengangguran diwadahi, dilatih, dan digunakan di dalam dan luar negara. Di dalam dibayar murah. Di luar dibayar mahal. Lihat saja gaji Pegawai Tiongkok dibanding pribumi sak Indonesia. Jomplang.

Populasi dikendalikan. Dulu, warga Hongkong tak boleh punya anak lebih dari dua. Sekarang terserah warganya, sebab kesejahteraan mampu menopang beban domestik yang dulu dihindari. 

Mereka yang korup dibunuh secara kultural. Sudah jamak koruptor ditangkap dan dihukum mati. Tapi belakangan keluarganya turut menanggung malu. Tak ada peluang bekerja di kantor pemerintah. Untuk satu generasi.

Sudah begitu dimiskinkan. Semua harta disita. Tak ada hak memilih, apalagi dipilih. Koruptor menjadi warga negara Kelas Sudra. Diisolasi negara, dicibir tetangga, di kutuk oleh bangsanya sendiri. Mereka ada di dasar neraka.

Koruptor dihukum dengan segala cara. Keluarga koruptor ibarat turunan komunis yang dibunuh secara struktural dari sosialita bernegara. Bukan satu, bisa dua generasi yang menanggung aib.

Rasa malu yang tak tertahankan itu pula yang membawa pelaku dan keluarganya mengakhiri hidup. Korupsi bukan kejahatan biasa, Ia dinilai aib kutural yang terkadang dipelihara kaum struktural.

Cukup menjadi contoh, bahwa tak ada rezim mampu bertahan lama kecuali korupsi merusak dari dalam. Kurang lama apa Romawi, Persia, Mongolia, dan Ottoman. Pada akhirnya runtuh oleh sebab korupsi merajelala.

Korupsi dan zina punya perbedaan. Zina merusak diri dalam jangka panjang, sementara korupsi merusak lewat durasi pendek. Bila zina merusak pribadi, korupsi mampu merusak puluhan, ratusan, ribuan, hingga jutaan warga tak berdaya.