Jumat, 04 November 2016

Membumikan Nilai Kepemimpinan Bahari Dalam Birokrasi Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo[2]

Pengantar Kuliah
          Rasanya terlalu cepat bagi saya untuk mewakili beberapa sesepuh yang telah mangkat dan masih hidup di perguruan tinggi tempat saya bekerja agar hadir ditempat ini guna menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait topik diatas. Panitia hanya memberi waktu lebih seminggu bagi saya untuk menyiapkan paper pendek dihadapan bapak ibu sekalian. Terlepas dari itu saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan Universitas Maritim Raja Ali Haji dan segenap civitas akademika khususnya di jurusan ilmu pemerintahan atas kesempatan dalam momentum yang baik ini guna memperbincangkan satu isu yang kadang statis di level akademik dan bersifat propaganda di level politik, bergantung diruang mana dan oleh siapa isu bahari akan diperbincangkan. Jika ia didiskusikan dalam ruang akademik semacam ini tentu laksana membicarakan sejarah yang terkesan statis, atau paling tidak meninggalkan sedikit banyak catatan dalam bingkai sejarah. Apabila isu semacam ini dipercakapkan dalam arena politik yang lebih dinamis, ia tidak saja bersifat propaganda namun pada tingkat yang lebih serius dapat menjadi kenyataan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mengingat realitas kebahariaan berpotensi besar sekaligus menjadi ciri dan kekuatan bangsa Indonesia. Semua itu tentu saja bergantung pada kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang bersifat universal maupun berciri lokal sebagaimana sejarah kepemimpinan bahari di Indonesia.
Dengan alokasi waktu yang singkat itu, saya coba untuk memperbincangkan topik diatas dengan menarik sejumlah nilai kepemimpinan bahari kedalam kepemimpinan pemerintahan khususnya birokrasi pemerintahan di Indonesia. Kepemimpinan bahari itu akan dilihat dari perspektif sejarah, nilai dan konsep yang membentuknya serta relevansinya dimasa lampau, kini dan akan datang.  Catatan dimasa lampau tentu hanya bersifat sepintas untuk menyingkat rekaman historis kita agar tak mudah melupakan budaya dan kebudayaan bangsa.  Beberapa konsep akan dilihat pula dari sedikit catatan teoritik birokrasi Weberian. Sementara dalam konteks kekinian (relevansi yuridis) kita akan melihat proses seleksi kepemimpinan pemerintahan dalam ruang birokrasi yang kini trend menggunakan istilah lelang jabatan atau seleksi terbuka (open biding). Pada akhir makalah ini sebagai aspek pragmatisnya yang mungkin dapat men-drive kearah revolusi seleksi kepemimpinan pemerintahan tanpa meninggalkan begitu saja nilai (value) kebaharian sebagai ciri kebudayaan bangsa. Dengan bercermin pada negara di wilayah Asia seperti Jepang, China dan Korea Selatan, tampaknya mereka berhasil berdamai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi lewat revolusi diberbagai sektor pelayanan namun tanpa meninggalkan begitu saja semangat Samurai, Sun Tzu maupun filosofi Ginseng.
          Sebelum saya masuk lebih jauh pada pokok soal itu saya ingin mengingatkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun terakhir sejak 1995, tidak ada satupun seminar berskala nasional bertajuk Kepemimpinan Bahari, kecuali apa yang pernah digagas oleh  Prof. Taliduhu Ndraha dan Prof. Ryaas Rasyid di Institut Ilmu Pemerintahan. Kompilasi atas hasil seminar saat itu dapat dibaca utuh lewat buku berjudul Kepemimpinan Bahari, edisi pertama, 2011, Penerbit Ghalia Jakarta. Menurut saya, seminar tersebut merupakan seminar terbaik yang pernah terselenggara tidak saja jika dilihat dari aspek kualitas makalah, narasumber dan interaksi pesertanya, demikian pula steering commite yang mampu menghasilkan laporan seminar selengkap itu. Seminar itu memang berskala nasional namun bervisi international (baca makalah Emil Salim, Anhar Gonggong, Nazaruddin Syamsuddin, Budhisantoso, Mattulada, Purnama Natakusuma, Parsudi Suparlan, Yogie SM, TB. Silalahi, Paulus Wirutomo, Andre Hardjana, R.Z Leirissa, Baharuddin Lopa, Emmanuel Subangun, Afan Gaffar, Wahyono SK, Rokhmin Dahuri, Adi Sumardiman, Kuntoro dan Tommy H Purwaka). Seminar dewasa ini banyak yang berskala international namun terkesan bervisi lokal dan berjangkauan pendek. Tanpa persiapan matang, seminar dapat muncul sewaktu-waktu tergantung siapa pimpronya serta untuk kepentingan pragmatis tertentu. Dapat di prediksi tak ada hasil signifikan yang dapat dipakai sebagai rujukan ilmiah jangka panjang kecuali selesai dengan kompetisi sertifikat berlabel international untuk percepatan kenaikan jabatan secara fungsional.

Perspektif Sejarah dan Nilai
          Dalam perspektif sejarah, kepemimpinan bahari lahir sebagai manifestasi dari keseluruhan gejala yang terintegrasi dalam kesatuan laut yang luas.  Kita menyebut bahari untuk mewakili keseluruhan jagad dimaksud, bukan saja menyangkut lautnya, demikian pula aktivitas kehidupan diatas dan dibawah permukaan laut termasuk sifat-sifat yang melekat didalamnya. Relief sejarah itu biasanya tercipta dari lekuk geografi suatu wilayah hingga membentuk perilaku manusianya.  Secara geografi Indonesia berada dalam genangan lautan luas. Laut menghubungkan, mengintegrasikan, menjadi jembatan, membentuk identitas, sumber mata pencaharian dan kekayaan bangsa. Dalam konteks itu lautan berfungsi kompleks sehingga perilaku manusia dan kepemimpinannya pun tak lepas dari sifat-sifat hydro-geografik tersebut.  Dalam masa kejayaan yang boleh disebut seperti Sriwijaya dan Gowa yang bertumpu pada kekuatan laut, pola kepemimpinan yang sejalan dengan karakter alam itu relatif berhasil menjaga keutuhan nusantara dan batas-batas kekuasaannya baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya.
Dalam dalam perkembangan selanjutnya, kebudayaan masyarakat Indonesia terbentuk diatas sedimentasi animisme, dinamisme, Hinduisme, Budhisme, Islamisme hingga beragam kepercayaan di wilayah Nusantara. Asimilasi yang terus berkesinambungan pada akhirnya membentuk ciri yang membedakannya. Salah satu ciri tersebut adalah terbentuknya budaya yang kuat dan kompetitif yaitu budaya bahari (Ndraha, 1995). Budaya bahari memiliki karakteristik yang membedakannya dengan budaya darat (pedalaman). Karakteristik budaya bahari setidaknya dicirikan oleh persatuan, kesatuan serta musyawarah (Leirissa, 1995).  Kedua ciri itu merupakan refleksi dari dinamika dan aktivitas antara laut sebagai satu kesatuan serta kepemimpinan dalam pelayaran.  Pada sebaliknya, budaya darat selama ini cenderung menempatkan relasi kemanusiaan dalam hubungan ketat vertical-hirarkhis.  Kondisi ini menyebabkan suatu hubungan yang tak sejajar sehingga entitas yang menjadi sub-ordinat sulit mengekpresikan kehendak dalam makna kreatif dan mandiri, kecuali ketergantungan dalam ikatan patron-client. Selama dekade orde baru, orientasi budaya darat yang sedemikian kuat melalui simbol pohon beringin menciptakan suatu pola pemerintahan sentralistik-otoriter. Kegagalan pada cara penyelenggaraan pemerintahan yang menciptakan ketergantungan sedemikian itu mendorong kita mencari dan menemukan kembali ciri yang menjadi kebudayaan bangsa selama ribuan tahun lalu yaitu budaya bahari. 
Laut dalam perspektif kaum yang hidup dipedalaman adalah pemisah, pemecah-belah, bukan penghubung atau pengikat atas keberagaman yang menjadi realitas bangsa.  Lebih jauh laut dianggap sebagai halaman belakang, bukan halaman depan yang mestinya dirawat dengan baik.[3] Dampaknya laut hanyalah tempat pembuangan sampah, bukan sebagai kekayaan dan sumber daya sebagaimana diperlakukan oleh bangsa-bangsa maju lainnya. Jepang dan Korea yang memiliki lautan tak seluas Indonesia justru memiliki produktivitas dari hasil tangkapan di laut lebih bamyak dibanding Indonesia dengan gugusan 13.667 (Nontji,1987), dua pertiga yang luasnya 5.176.800 km persegi belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif. Berdasarkan UU 17 Tahun 1985, seluas lebih kurang 2,7 juta km persegi adalah lautan yang berada diantara dua samudra dan dua benua. 
Apabila laut kita anggap sebagai alam semesta, kapal adalah negara, maka isinya adalah segenap kemajemukan budaya yang memiliki potensi beraneka ragam.  Keragaman tersebut tentu saja mendorong kompetisi yang memungkinkan kemajuan dengan kadar yang berbeda-beda. Pada kesadaran atas realitas keragaman itu, dan untuk mengelola perbedaan guna mencapai kemajuan yang berimbang diatas prinsip keadilan bersama maka dibutuhkan pola manajemen yang ideal.  Pola manajemen itu setidaknya mampu merangsang partisipasi aktif guna mendorong setiap warganya mampu mengekspresikan keunikan sebagai satu potensi unggulan serta memberi ruang yang cukup (otonomi) bagi tumbuhnya kreatifitas dan kemandirian. Bila inti manajemen itu adalah kepemimpinan, maka kepemimpinan yang berciri bahari itu menurut Wahyono dan Mattulada (Amanna Gappa, 1979) setidaknya memiliki nilai ;
1.     Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, seorang nahkoda (pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat terhadap setiap permasalahan dan tantangan alam yang dihadapinya;
2.     Memiliki tujuan dan haluan yang lelas. Seorang nahkoda melayarkan kapalnya untuk tujuan dan dengan haluan yang jelas;
3.     Melihat ke depan dan menarik pelayaran dari masa lalu. Seorang nahkkoda selalu melihat kedepan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi di laut;
4.     Selalu waspada, berani, dan bertanggung jawab. Seorang nahkoda harus senantiasa siap menghadapi perubahan cuaca dan lingkungan laut secara tiba-tiba;
5.     Bersikap dan berpikir luwes;
6.     Bepikir menyeluruh;
7.     Mengutamakan keselamatan kapal dan anak buahnya;
8.     Mengayomi anak buah dan keluarganya;
9.     Persaudaraan sesama pelaut.

Bila kesembilan nilai diatas merupakan syarat utama bagi kepemimpinan yang dapat dimainkan pada aspek politik pemerintahan, maka dari aspek tipelogi kepemimpinan bahari dapat menjadi modal dalam pengembangan aspek sosial ekonomi. Tipelogi kepemimpinan transactional umumnya dipraktekkan oleh para eksekutif manajemen, sedangkan kepemimpinan transformational adalah para pembawa aspirasi masyarakat. Kekuatan para pemimpin transactional terletak pada kemampuan organisasi dan manajemen, sedangkan pemimpin transformational terletak dalam kemampuannya dalam pembinaan idealisme dan mewujudkan perubahan sosial.  Kedua tipe kepemimpinan tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan kemajuan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat agar terus meningkat kualitasnya. Keduanya bergantung pada konteks dimana kepemimpinan tersebut dipraktekkan.

Relevansi Birokrasi
Menurut Natakusumah (2011:106), karakteristik model organisasi Weber selama ini kurang mampu menjawab problem yang dihadapi realitas birokrasi di Indonesia. Sebab itu perlu pengembangan organisasi birokrasi yang sesuai dengan budaya bahari seperti bersifat flat, otonomi luas, inovasi tinggi, tanggap, ad-hoc, berbasis teknologi, perlakuan yang adil, bernilai, serta memiliki kontrol pada proses dan output. Gagasan itu tampak mengalami konkritisasi pada lebih 10 tahun kemudian pasca runtuhnya orde baru. Birokrasi kini membutuhkan efisiensi karena itu diperlukan reformasi agar lebih flat alias langsing. Daerah juga memerlukan otonomi luas agar tercipta inovasi, kreasi dan kemandirian. Pada aspek kepemimpinan dibutuhkan daya tanggap sebagaimana dipraktekkan sehari-hari oleh Jokowi, Risma, Nurdin Abdullah dan Ridwan Kamil. Pasca reformasi lebih dari 100 lembaga baru dibentuk bersifat ad-hoc termasuk Satuan Tugas Mafia Migas tempo hari. Pada contoh lain misalnya, Walikota Bandung menginginkan agar semua sudut Paris van Java terkoneksi wifi sebagai upaya mewujudkan Kota Berbasis Teknologi Informasi. Keadilan kini menjadi trend yang tak sekedar dicari namun diburu oleh siapa saja. KPK memperoleh ekpektasi tertinggi atas keinginan mewujudkan keadilan dimaksud. Seorang Rektor, Wakil Rektor maupun Guru Besar akan sama kedudukannya dengan warga negara biasa jika tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum. Semua pelayanan mesti bernilai bukan sekedar outputnya, demikian pula proses dan manfaat layanan itu sendiri (outcomes, benefit dan impact). Kita boleh menerima aneka rupa kartu dengan maksud mempercepat akses layanan pendidikan dan kesehatan namun harus pula dipastikan bahwa semua layanan dalam kartu-kartu tersebut benar-benar sakti mandraguna ketika berada di klinik Puskesmas hingga ruang belajar. Bagian terakhir dari kecendrungan masalah birokrasi dewasa ini adalah hilangnya kontrol internal yang membuat birokrasi menjadi bulan-bulanan para penegak hukum. Budaya birokrasi yang suka merawat masalah agar memperoleh keuntungan jangka panjang membuat momentum dan energi bangsa hilang percuma.

Relevansi Yuridis dan Realitasnya
Bila kita amati sistem rekrutmen birokrasi dewasa ini melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN tampak bahwa mekanisme lelang jabatan (open biding) disebagian besar daerah yang masih kuat beradaptasi dengan aspek-aspek kultural dalam kepemimpinan pemerintahannya mengalami persoalan yang cukup kompleks. Realitas ini tentu saja dapat mengancam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dimana kepemimpinan pemerintahan tak cukup didukung oleh birokrasi yang handal dan solid.  Mereka yang terpilih hanya sekumpulan birokrat yang lolos lelang terbuka namun minus profesionalitas, kredibilitas, loyalitas dan dedikasi yang diharapkan oleh kepemimpinan pemerintahan di daerah.  Sekalipun sejumlah variabel terakhir itu yang justru menjadi tujuan, namun faktanya pola rekrutmen yang bersifat terbuka semacam itu menghambat tumbuh-kembangnya birokrat yang telah lama berkarier secara hirarkhi, terdidik dan berpengalaman panjang pada bidang dan ruang internal birokrasi.  Bila mereka yang berkarir lama di sebuah kapal sebagai kelasi I tentu saja berharap suatu saat dapat duduk sebagai kelasi II hingga Nakhoda. Pada ruang birokrasi pemerintahan demikian pula, mereka yang berada dijalur vertikal dari eselon IV tentu berharap akan sampai pada tujuan akhir di level eselon I.  Dalam proses semacam itu maknanya sistem rekrutmen dapat dianggap adaptif, rasional, dan lebih efektif. Namun bila mereka yang berada di jalur tersebut justru terpental oleh birokrat dengan latar belakang yang berbeda dan dengan standar yang tak sepesifik mengarahkan pegawai kebidang yang dimaksud, maka kecendrungan yang terpilih bukanlah mereka yang paling profesional namun mereka yang secara politik “paling dekat” dan “paling dikenal.” Tentu saja penerapan lelang jabatan pada semua level dan wilayah seakan menutup mata terhadap eksistensi nilai-nilai lokal (seperti kebaharian) sebagai dampak neo-liberalisme dihampir semua sektor. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya dan Jawa Barat mungkin saja pola rekrutmen birokrat dengan mekanisme lelang jabatan tidaklah menjadi satu kendala disebabkan tingkat pendidikan dan pendapatan yang cukup. Sebaliknya diwilayah Indonesia Timur yang memiliki karakteristik khas, serta tingkat pendidikan dan pendapatan dibawah rata-rata tentu saja pola rekrutmen menjadi lebih emosional dan diskretif, dimana pengangkatan birokrat yang loyal, berdedikasi, serta dipandang cakap bergantung pada penilaian pimpinan dalam satu jalur struktur yang lurus dari bawah keatas. Hal ini dimaksudkan agar stabilitas kepemimpinan pemerintahan berjalan efektif dibawah dukungan birokrasi yang kuat dan profesional. Dibeberapa daerah yang telah melakukan lelang jabatan tampak bahwa kinerja birokrat yang terpilih dari proses semacam itu tak menunjukkan satu perbedaan signifikan dibanding sebelumnya.  Kenyataan menunjukkan bahwa birokrat hanya berpuas diri sebagai hasil proses open biding, merasa tak bisa diganti kecuali dengan alasan krusial, serta dengan sendirinya memperoleh fasilitas yang cukup memadai. Fakta atas kesadaran semacam itu tidaklah mendongkel kinerja birokrasi kecuali memanjakan birokrasi dalam jangka panjang.  Mungkin yang lebih relevan adalah kepemimpinan pemerintahan yang kuatlah menentukan kinerja birokrasi itu sendiri sebagaimana ditunjukkan melalui Indeks Governance Indonesia pada tahun 2014-2015.

Penutup
Nilai-nilai kepemimpinan bahari berciri universal sejogjanya dapat diterapkan secara umum pada ruang birokrasi yang lebih tinggi, misalnya pemerintah nasional ataupun wilayah-wilayah dengan karakteristik masyarakatnya lebih majemuk, rasional dan modern (perkotaan). Dalam wilayah-wilayah semacam itu pola lelang jabatan (open biding) mungkin relatif adaptif. Sebaliknya, daerah-daerah otonom di wilayah Indonesia Timur atau lebih spesifik di wilayah yang 50-70 persen adalah laut sebagai entitas utama, penghubung, pengikat, sumber mata pencaharian dan kekayaannya patut kiranya mempertimbangkan pola rekrutmen kepemimpinan dalam birokrasi yang sesuai dengan kebutuhannya agar mampu mendukung kepemimpinan pemerintahan yang efektif.
Salah satu cara mengadaptasi sejumlah nilai penting dalam kepemimpinan bahari adalah memisahkan antara nilai lokal dan nilai universal yang dikandungnya. Beberapa nilai kepemimpinan bahari sejogjanya dapat diadaptasi menjadi nilai kepemimpinan setempat lewat spirit otonomi daerah (Indegenious Local). Pada sisi lain nilai kepemimpinan bahari yang bersifat universal dapat diadaptasi menjadi bagian dari pembangunan nilai-nilai kepemimpinan nasional. Hal ini sekaligus upaya melengkapi kajian terhadap nilai-nilai kepemimpinan Asta Bhrata yang sejauh ini tak mengalami banyak perubahan serta berorientasi teritorial (daratan). Nilai kepemimpinan bahari mencakup seluruh gejala yang dapat ditangkap dalam ruang bahari yang sedemikian luas.  Gejala tersebut dapat berupa pergerakan alamnya, manusianya, objeknya hingga sifat-sifatnya. Jika Astha Bhrata menangkap gejala alam semesta sebagai refleksi kepemimpinan nasional, maka semua gejala kebaharian adalah nilai dan simbol dalam mengkonstruksi kepemimpinan bahari. Laut dan perahu misalnya dapat dianggap sebagai simbol pemersatu. Nilai-nilai itu ada yang bersifat lokalitas dan ada pula yang bersifat universal. Nilai-nilai dalam sistem hukum laut ammanagappa pada kebaharian Bugis-Makassar adalah refleksi dari nilai-nilai lokal yang dapat dikembangkan menurut kebutuhan asimetrik. Stratifikasi jabatan seperti Kelasi Satu, Kelasi Dua, Juru Mudi hingga Nakhoda merupakan refleksi atas struktur birokrasi bahari yang dapat dipelajari guna menjawab kekuatiran Gifford & Elisabeth Pinchot  dalam The End of Bureaucracy And The Rise of The Intelligent Organization.


Pustaka;

Leirissa, 2011. Masyarakat Bahari Dalam Perspektif Sejarah, Ghalia, Jakarta
Mattulada, H.A, 2011. Laut: Sumber Budaya Bahari Nusantara, Ghalia, Jakarta
Natakusumah, Purnaman, 2011. Budaya Bahari dan Proses Persatuan dan Pelestarian Kesatuan Bangsa, Ghalia, Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu, 1995. Pengantar Prosiding Kepemimpinan Bahari, IIP Press, Jakarta
Sjamsuddin, Nazaruddin, 2011. Nilai Bahari dan Integrasi Nasional, Ghalia, Jakarta
Wahyono, 1979.  Beberapa Pikiran tentang Kekuatan Clan Pertahanan di Laut, Surya Indah, Jakarta.




[1] Makalah disampaikan dalam kuliah umum di Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji, Riau, 3 November 2016.
[2] Deputi Otonomi Khusus Pada Pusat Kajian Desentralisasi IPDN.
[3] Hal yang sama pula ketika kita selama ini menganggap daerah-daerah perbatasan sebagai dapur, bukan sebagai beranda depan tempat menerima tamu istimewa.  Akibatnya, kita salah urus dan salah kelola wilayah perbatasan disepanjang Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumatera hingga Papua.