Selasa, 18 November 2014

Membumikan Kepemimpinan Bahari Dalam Birokrasi Indonesia

Oleh. Muhadam Labolo

          Dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun terakhir sejak 1995, tak ada satupun seminar berskala nasional bertajuk Kepemimpinan Bahari, kecuali apa yang pernah digagas oleh  Prof. Taliduhu Ndraha dan Prof. Ryaas Rasyid di Institut Ilmu Pemerintahan. Kompilasi atas hasil seminar saat itu dapat dibaca utuh lewat buku berjudul Kepemimpinan Bahari, edisi pertama, 2011, Penerbit Ghalia, dengan pengantar Dekan Fakultas PP IPDN. Menurut saya, seminar tersebut merupakan seminar terbaik yang pernah terselenggara tidak saja jika dilihat dari aspek kualitas makalah, narasumber dan interaksi pesertanya, demikian pula steering commite yang mampu menghasilkan laporan seminar selengkap itu. Kesana saya seminar tempo dulu berskala nasional namun bervisi international (baca makalah Emil Salim, Anhar Gonggong, Nazaruddin Syamsuddin, Budhisantoso, Mattulada, Purnama Natakusuma, Parsudi Suparlan, Yogie SM, TB. Silalahi, Paulus Wirutomo, Andre Hardjana, R.Z Leirissa, Baharuddin Lopa, Emmanuel Subangun, Afan Gaffar, Wahyono SK, Rokhmin Dahuri, Adi Sumardiman, Kuntoro dan Tommy H Purwaka). Seminar sekarang berskala international namun terkesan bervisi lokal dan berjangkauan pendek. Tanpa persiapan matang, seminar dapat muncul sewaktu-waktu tergantung siapa Pimpronya, serta untuk kepentingan pragmatis tertentu. Dapat di prediksi, tak ada hasil signifikan yang dapat dipakai sebagai rujukan ilmiah jangka panjang, kecuali selesai dengan kompetisi sertifikat berlabel international untuk percepatan kenaikan jabatan calon Dosen, Asisten hingga Lektor Kepala. Seminar lain yang cukup signifikan adalah tentang perkembangan Ilmu Pemerintahan yang diadakan hampir setiap lima tahun sekali sejak 1972. IIP saat itu memang berfokus mengembangkan pemerintahan sebagai ilmu (pure science), bukan semata-mata pemerintahan sebagai ilmu terapan (applied science). Argumentasinya, lulusan APDN di 22 daerah telah memiliki pengetahuan praktis pemerintahan sehingga dapat melanjutkan pada jenjang ilmu pemerintahan berikutnya (Sarjana Ilmu Pemerintahan dengan gelar doktorandus). Seingat saya, IPDN sejauh ini belum pernah menggagas seminar Ilmu Pemerintahan berskala nasional yang melibatkan perguruan tinggi yang membuka jurusan ilmu pemerintahan dari seluruh Indonesia. Itulah sebabnya kita tak bisa melacak sampai dimana perkembangan ilmu pemerintahan yang diajarkan diberbagai perguruan tinggi, apakah masih dalam bayang-bayang ilmu politik murni ataukah benar-benar berdiri sendiri sebagaimana cita-cita luhur para desainer ilmu pemerintahan seperti Soerwargono, Pamudji, Taliziduhu dan Ryaas Rasyid. Sayangnya, ketika program S3 Ilmu Pemerintahan IPDN dibuka (2013), para pemikir tersebut telah pergi meninggalkan ruang kelas. Dampaknya setiap kali kandidat doktor ilmu pemerintahan diuji, tak satupun penguji yang benar-benar ahli dan bersertifikasi di bidang ilmu pemerintahan.
Saya tak ingin menceritakan sejarah panjang IIP hingga terintegrasi dengan STPDN menjadi IPDN (2004), tetapi penting bagi saya mengingatkan kembali bahwa seminar tersebut tidak saja membuka cakrawala kita tentang nilai-nilai penting kepemimpinan bahari dalam pemerintahan, namun seakan semua ide yang muncul saat itu seperti dipersiapkan untuk menjadi landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla hari ini. Dalam perspektif saya, kementrian teknis seperti kelautan, perdagangan, perindustrian dan lain sebagainya merupakan refleksi konkrit dari sudut aksiologis kebahariaan Indonesia. Sisi baiknya Kementrian Dalam Negeri justru kebagian aspek ontologik dan epistemologiknya, misalnya apa dan darimanakah karakteristik kebaharian lokal maupun universal dapat diadaptasi dalam konteks pembangunan kepemimpinan pemerintahan dewasa ini? Seperti apakah penerapan kepemimpinan bahari pada ruang kepemimpinan dalam negeri mulai Presiden hingga Kepala Kelurahan/Desa? Dua pertanyaan besar itu setidaknya menjadi pekerjaan rumah Kemendagri untuk diramu menjadi satu jawaban dalam bentuk kurikula yang sejatinya dapat diinternalisasikan dan dioperasionalisasikan. Disinilah peran strategis IPDN untuk mengambil alih bagian yang lebih filosofistik sebagai objek dan subjek pendidikan Pamongpraja dalam kerangka Revolusi Mental lewat aktualisasi Kepemimpinan Bahari Presiden Jokowi. Salah satu cara mengadaptasi sejumlah nilai penting dalam kepemimpinan bahari adalah memisahkan antara nilai lokal dan nilai universal. Sejumlah nilai kepemimpinan bahari sebenarnya dapat diadaptasi menjadi nilai kepemimpinan setempat lewat spirit otonomi daerah. Sementara nilai kepemimpinan bahari yang bersifat universal dapat diadaptasi menjadi bagian dari pembangunan nilai-nilai kepemimpinan nasional. Hal ini sekaligus upaya mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan Asta Bhrata yang sejauh ini tak mengalami banyak perubahan. Nilai-nilai kepemimpinan bahari berciri lokal dapat diajarkan lewat mata kuliah Kepemimpinan Daerah di Indonesia (semester 3-4), sedangkan nilai-nilai kepemimpinan bahari berciri universial dapat dikembangkan lewat mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia pada semester lanjutan (4-5). Jika Astha Bhrata menangkap gejala alam semesta sebagai refleksi kepemimpinan nasional, maka semua gejala kebaharian adalah simbol dalam mengkonstruksi kepemimpinan bahari. Laut dan perahu dianggap sebagai simbol pemersatu. Stratifikasi jabatan seperti Kelasi Satu, Kelasi Dua hingga Nakhoda merupakan refleksi atas struktur birokrasi bahari yang dapat dipelajari guna menjawab kekuatiran Gifford & Elisabeth Pinchot  dalam The End of Bureaucracy And The Rise of The Intelligent Organization.

Menurut Natakusumah (2011:106), karakteristik model organisasi Weber selama ini kurang mampu menjawab problem yang dihadapi realitas birokrasi di Indonesia. Sebab itu perlu pengembangan organisasi birokrasi yang sesuai dengan budaya bahari seperti bersifat flat, otonomi luas, inovasi tinggi, tanggap, ad-hoc, berbasis teknologi, perlakuan yang adil, bernilai, serta memiliki kontrol pada proses dan output. Gagasan itu tampak mengalami konkritisasi pada lebih 10 tahun kemudian pasca runtuhnya orde baru. Birokrasi kini membutuhkan efisiensi, karena itu diperlukan reformasi agar lebih flat alias langsing. Daerah juga memerlukan otonomi luas agar tercipta inovasi, kreasi dan kemandirian. Pada aspek kepemimpinan dibutuhkan daya tanggap sebagaimana dipraktekkan sehari-hari oleh Jokowi, Risma dan Ridwan Kamil. Pasca reformasi lebih dari 100 lembaga baru dibentuk bersifat ad-hoc, termasuk Satuan Tugas Mafia Migas hari-hari ini. Pada contoh lain misalnya, Walikota Bandung menginginkan agar semua sudut Paris van Java terkoneksi wifi sebagai upaya mewujudkan Kota Berbasis Teknologi Informasi. Keadilan kini menjadi trend yang tak sekedar dicari, namun diburu oleh siapa saja. KPK menjadi harapan tertinggi atas keinginan mewujudkan keadilan dimaksud. Seorang Rektor, Wakil Rektor maupun Guru Besar akan sama kedudukannya dengan warga negara biasa jika tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum. Semua pelayanan mesti bernilai bukan sekedar outputnya, demikian pula proses layanan itu sendiri. Kita boleh menerima aneka rupa kartu dengan maksud mempercepat akses layanan pendidikan dan kesehatan, namun harus pula dipastikan bahwa semua layanan dalam kartu-kartu tersebut benar-benar sakti mandraguna ketika berada di klinik Puskesmas hingga ruang belajar. Bagian terakhir dari kecendrungan masalah birokrasi dewasa ini adalah hilangnya kontrol internal yang membuat birokrasi menjadi bulan-bulanan para penegak hukum. Kebudayaan birokrasi yang suka merawat masalah agar memperoleh keuntungan jangka panjang membuat momentum dan energi bangsa hilang percuma. Rekomendasinya, birokrasi kini mulai dipingit. Terhitung mulai Desember 2014 dilarang rapat di hotel-hotel. Tentu saja ini dapat memungsingkan para pencari untung yang hidup dari sisa-sisa transaksi meeting di hotel berbintang. Mereka harus segera merapikan ruang pertemuan, aula dan balairung jika tidak ingin dianggap melanggar perintah yang punya kuasa di negeri ini. Kebijakan ini bukan saja menihilkan pendapatan birokrasi yang bersandar pada aktivitas di wilayah itu, demikian pula asosiasi perhotelan dan tentu saja event organizier. Namun jangan katakan birokrasi kalau tak punya seribu satu macam akal. Kita yakin itu dapat dijinakkan dalam waktu singkat. Demikianlah taktik birokrasi, disana dilarang, disini dibuka, sebab itu kita memerlukan nilai-nilai kepemimpinan bahari untuk menghadirkan kepemimpinan pemerintahan yang tegas, bersih dan berani, bukan panas-panas tahi ayam,....

Minggu, 09 November 2014

Menemukan Titik Kesejahteraan Umum

Oleh. Muhadam Labolo

          Dimanakah lokus yang hendak dituju pemerintah sebagai personifikasi negara dalam semangat membuncah lewat slogan kerja, kerja dan kerja? Jefferson & Gandhi (1982) mengingatkan kembali pada kita dalam ide dasar republikan, bahwa distrik dan desa adalah tempat yang sesungguhnya dari kemauan rakyat dan kesejahteraan umum (res dan publicum). Pikiran itu setidaknya menunjukkan desa sebagai lokus utama untuk dua alasan pokok, yaitu sarana menyerap kemauan rakyat yang sesungguhnya, serta tempat dimana kesejahteraan yang menjadi tujuan umum suatu negara berakhir dengan sendirinya. Apakah kemauan rakyat ada di tempat lain semacam kota? Jawabannya pasti ada, namun kemauan di tingkat semacam itu lebih memperlihatkan daftar keinginan ketimbang kebutuhan ril. Masyarakat kota terlalu politis sehingga sulit membedakan antara kebutuhan sejati dengan keinginan warga kota. Kota sendiri memiliki ciri masyarakat yang cenderung mandiri, dinamis, individualis, rasional, atau tempat berkumpulnya masyarakat yang berhasil meningkatkan kualitas diri menjadi satuan masyarakat hukum yang memiliki kesejahteraan ekonomi lebih baik dibanding masyarakat di desa pada umumnya. Dalam konteks itu, mereka yang tersisa di desa boleh jadi merupakan kelompok masyarakat yang bukan saja belum mampu memperbaharui diri secara individual maupun kolektif, faktor lain terdapat keinginan kuat dalam mempertahankan budaya yang diyakini turun-temurun. Bagaimanapun Kota memiliki peran strategis dalam mewadahi transisi masyarakat desa yang homogen kedalam masyarakat kota berciri heterogen. Pada akhirnya desa menyisakan sekelompok masyarakat yang sulit dan lamban mengalami transformasi kecuali lewat rekayasa sosial yang membutuhkan kesabaran.

Kesadaran itu tampak memiliki sandaran sosiologis jika dihubungkan dengan ide yang diletakkan Mc Iver (1995) bahwa unit mikro dalam ukuran entitas semacam itu merupakan lokus pembiakan bagi tumbuh-kembangnya suatu pemerintahan dalam skala luas (negara). Simpulnya, desa merupakan akar bagi tumbuh dan berkembangnya suatu pemerintahan dari yang paling primitif hingga kompleks seukuran negara. Jika demikian semangat dan keyakinan kita, maka persoalan mendasar dari upaya menggapai titik kesejahteraan utama sebenarnya berada di Desa atau setidak-tidaknya di tingkat Distrik, bukan semata-mata di Kota yang merupakan akumulasi dari tahapan perkembangan desa yang kompleks. Status desa yang otonom secara kultural dan ekonomi semestinya membuka peluang bagi semua departemen di Jakarta untuk berkantor di desa. Dengan demikian style blusukan yang menjadi icon Kabinet Kerja kali ini benar-benar dapat menghujam ke titik yang paling konkrit, bukan sekedar sidak dari bilik ke bilik. Desa dan distrik sejauh ini merana sekalipun tujuan penyerahan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab pada daerah diarahkan untuk desa. Faktanya kesejahteraan cenderung berpusar di jenjang pemerintah lokal (trickl up effect). Kita maklum bahwa pemerintah ingin agar semua program yang di desain langsung menerpa desa, sayangnya konstruksi negara dalam bingkai kesatuan bermotif desentralistik tak se-efektif negara ketika melayani desa dalam kerangka kesatuan bercorak sentralistik. Lihat saja bagaimana pengalaman intervensi pemerintah dalam kebijakan BOS, PNPM, BLT, Raskin, Dana Desa, BPJS, KIS dan KIP. Setiap tetesan pundi kesejahteraan yang dialirkan dari pusat ke daerah boleh jadi mengalami penyusutan hingga mengering tak berbekas setibanya di tempat tujuan. Ini masalah klasik namun perlu diperhatikan secara seksama dan kalau perlu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dimana tata kelola dan kontrol teramat lemah di negeri seluas Amerika dan China. Contoh paling mudah adalah kemuliaan pemerintah memberi subsidi BBM selama ini dimaksudkan agar mereka yang berada di titik terlemah dapat mengubah nasib dengan sendirinya. Faktanya sebagian besar menguap, berceceran di tengah jalan, bahkan salah sasaran. Penguapan melahirkan kekayaan ilegal bagi kelompok tertentu, ceceran membentuk kolusi kuat antara pemegang kuasa dan pemegang modal, sementara kesalahan sasaran menciptakan orang kaya baru sebagai ekses dari kepandiran mengurus pemerintahan. Untuk tak mengulang kembali kesalahan yang sama, pemerintah perlu fokus pada sejumlah hal sekiranya kabinet kerja dibilang kerja. Menilai kabinet kerja dalam 100 hari kerja juga menurut saya tak begitu fair, ini sama maknanya dengan menjebak pemerintah dalam pusaran lipstik. Memerahkan memang, namun tak serta-merta mempercantik. Terlepas dari itu upaya memberi perhatian serius bagi masyarakat desa sebagai lokus dan titik kesejahteraan umum bukan tanpa masalah.  Persoalan pertama, keinginan untuk menjangkau sektor riil di level terjauh seperti desa oleh setiap departemen bukan mustahil akan berhadapan dengan sistem pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan desa baru (UU 23/2014 & UU 6/2014) yang keduanya membutuhkan berbagai instrumen sebagai landasan operasional. Dalam masa ini kabinet mesti bekerja keras untuk menyiapkan landasan pacu yang kuat sebagai dasar untuk berselancar dengan aman. Kedua, sekalipun desa secara normatif berada pada zona otonom, namun realitas politiknya desa berada dalam kuasa wilayah otonomi daerah yang tentu saja membutuhkan pendekatan tertentu sebelum tiba di lokus yang diinginkan. Dalam situasi semacam itu, Kabinet Kerja sudah pasti akan banyak mengalami ganjalan ketika berhadapan dengan nafsu otonomi lokal yang kebablasan. Kabinet Kerja boleh jadi berkeinginan tinggi sesuai target yang telah ditentukan, namun realitas otonomi daerah tak semudah yang dibayangkan. Perlu diingat bahwa semua strata pemerintah daerah dikuasai oleh kelompok yang berbeda warna dan kepentingan sehingga membutuhkan energi untuk melelehkan setiap kepentingan yang cenderung sempit. Jika energi Kabinet Kerja tersandra oleh macetnya instrumen kerja DPR di Senayan, maka lebih sulit lagi menembus hutan belantara untuk segera mengatasi problem di desa yang semakin pelik menanti detik-detik ekses kebijakan BBM. Ketiga, jika fase pertama membutuhkan penyesuaian atas berbagai sistem, fase kedua bagaimana mengatasi arogansi personal pemerintah daerah, maka fase ketiga berkaitan dengan upaya mempercepat integrasi dan aksi sejumlah departemen yang segera bekerja. Integrasi Direktorat PMD Kemendagri kedalam Kementrian PDT dan Transmigrasi misalnya, bukanlah pekerjaan seharian memindahkan perkakas dan dokumen sebagaimana lazim kita bayangkan. Proses semacam itu setidaknya dapat menghabiskan energi paling cepat setahun, sebelum benar-benar serius melaksanakan action-plan dilapangan. Keempat, momentum untuk merealisasikan berbagai aktivitas secara teknikal dalam setahun kedepan masih terkunci oleh sistem APBN yang telah di ketok-abis semasa rezim sebelumnya. Situasi ini membuat pemerintah mesti berhati-hati jika tak ingin mengundang perdebatan atas isu kontroversial seperti darimanakah sumber pembiayaan program KIP dan KIS? Ketidaksamaan jawaban seperti APBN atau CSR BUMN dapat menciptakan Bumerang bagi pemerintah sendiri. Demikian pula dalam masalah apakah perlu mengosongkan kolom agama atau tidak dalam KTP? Setidaknya Kementrian Agama seturut dengan Kemendagri ataupun sebaliknya. Saran saya, mengurangi kontroversi jauh lebih bijak agar dapat menghemat energi guna meraih kesejahteraan umum yang dicita-citakan bersama. Tanpa itu, semua cita-cita kita hanya akan melahirkan kebijakan yang tak membahagiakan, kecuali janji manis yang dapat menyakitkan, menyakitkan sebagaimana kata Cita Citata,..sakitnya tuh disini,...