Minggu, 19 Oktober 2014

Menguatkan Kembali Fungsi Negara

Oleh. Muhadam Labolo


          Dua sosok terbaik dalam kompetisi pemilu presiden tahun ini setidaknya menjadi simbol atas dua problem utama bangsa, yaitu melebarnya dissosiasi antara yang memerintah dengan yang diperintah, serta melemahnya citra negara baik internal maupun eksternal. Jokowi mewakili jawaban atas problem pertama, sementara Prabowo tentu saja merepresentasikan jawaban terhadap soal kedua. Oleh karena Jokowi pada akhirnya menjadi pemenang akhir dalam pemilu itu, maka ada baiknya problem kedua menjadi agenda strategis yang mesti ikut diselesaikan pasca rekonsiliasi antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Bahasa damainya adalah ‘saatnya kita kibarkan merah putih menuju Indonesia hebat, salam tiga jari’. Persoalan melebarnya jarak tampak dalam gejala hilangnya kepedulian pemerintah pada masyarakatnya. Apa yang dijanjikan berbeda dengan apa yang dilaksanakan. Sarana komunikasi baik formal maupun informal seperti tak berfungsi sama sekali. Masing-masing berada pada sudut pandang ekslusifisme. Mereka yang memerintah merasa ogah membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat yang dinilai ekstrem. Sementara yang diperintah merasa bahwa kontrol mereka dalam berbagai sinyalemen tak mendapat respon positif kecuali kebuntuan yang menggemaskan hati. Jalan buntu semacam itu pada akhirnya membuahkan gesekan yang tak menentramkan. Kasus FPI dan Ahok menunjukkan terdapat jarak komunikasi yang cukup lebar antara pemerintah dan masyarakat, sekalipun FPI tak dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat DKI Jakarta. Dalam ragam konflik diberbagai daerah juga memberi kesan bahwa pemerintah mengalami sindrom autisme terhadap apa yang diinginkan masyarakatnya. Pemerintah asik dengan menaikkan pajak dan retribusi termasuk dalam perkara poligami, sementara masyarakat menilai kebijakan semacam itu tak lebih dari upaya mendiskreditkan kaum hawa. Jika Jokowi mampu menurunkan adrenalin kelompok-kelompok ekstrem di Pasar Solo dan Tanah Abang, mengapa para pemimpin selanjutnya tak pernah mengambil pelajaran berharga dari problem semacam itu? Bukankah gaya kepemimpinan semacam itu sekaligus dapat menjawab masalah selanjutnya bangsa ini. Secara internal tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah kita semakin hari semakin melemah seperti nasib mata uang rupiah di pasar global. Kebebasan yang diberikan pada setiap individu dan kelompok dalam framework demokrasi tampak memunculkan dilema tersendiri sebagaimana peringatan Lipson (1992) atas penyakit bawaan demokrasi. Negara memberi banyak diskresi agar ruang publik dapat digunakan sebatas tak melanggar kepentingan orang lain. Masalahnya, ketika negara memberi kebebasan untuk mencapai kesejahteraan tadi, pada saat yang sama negara terkadang lalai melakukan kontrol atas diskresi yang telah diberikan. Saat negara mendiamkan semua itu, ekspresi individu dan kelompok kian menjadi-jadi, mengusik ketentraman umum, menihilkan perasaan mayoritas, bahkan menutup mata terhadap peran pemerintah dalam membatasi syahwat membentuk wilayah-wilayah ekslusif. Bagaimanapun negara yang dipersonifikasikan pemerintahnya harus kuat. Kuat dalam membuka jalan bagi kebebasan dan kesejahteraan masyarakat (Fukuyama:2004). Tanpa itu negara hanya akan mengalami pelemahan yang pada akhirnya meruntuhkan masa depannya. Kepercayaan rakyat pada pemerintahnya dapat meningkatkan social trust yang melebihi modal fisikal sebagaimana dikatakan Fukuyama dalam Trust, The Social Vitues and The Creation of Prosperity (1995). Jadi, diluar upaya memakmurkan rakyat sebagaimana cita-cita yang telah dijanjikan, ketegasan pemerintah dalam prakteknya perlu sebagai bagian dari maksud untuk mencapai semua tujuan dalam arti luas. Dalam karya singkatnya State Building, Governance and World Order in The 21st Century (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004), fungsi negara pada tahap minimal adalah bagaimana negara mampu menjamin kepastian hukum dan ketertiban sosial. Pada tahap menengah, negara harus mampu menangani masalah eksternal, termasuk memperbaiki kualitas pendidikan, lingkungan dan mengatur monopoli. Pada tahap akhir (aktivis), negara harus mampu menentukan kebijakan industri dan redistribusi kekayaan.  Selama masa 10 tahun pemerintahan SBY, paling tidak tatanan hukum dan ketertiban sosial relatif mengalami banyak kemajuan. Penegakan hukum sekalipun tampak efektif di level nasional, namun harus diakui pula cukup rumit penyelesaiannya di tingkat daerah. Penegakan hukum akibat penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi cukup efektif di level puncak kekuasaan, namun belum sepenuhnya meraba indikasi korupsi di daerah sebagai dampak lemahnya pembangunan sistem politik dan hukum dari hulu ke hilir. Ketidaktertiban sosial dalam sejumlah kasus berskala masif juga mengalami pengendalian serius sebagaimana tampak pada akhir konflik Aceh, Maluku dan Poso. Diluar itu, percikan konflik dalam skala mikro tetap menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi esok lusa. Problem ini akan terus muncul jika fungsi negara dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, asuransi sosial, regulasi keuangan dan lingkungan tak diperkuat dengan baik. Program pendidikan dan kesehatan sebagaimana janji Jokowi dalam bentuk kartu pintar dan kartu sehat haruslah benar-benar nyata, bukan sekedar gratis pendidikan atau melanggengkan BPJS. Regulasi keuangan harus mampu mendorong iklim kondusif bagi investasi jangka panjang, bukan sekedar melempar koint untuk mengintervensi rupiah di pasar global. Upaya menciptakan social order harus dilakukan dengan meningkatkan fungsi aktivis yaitu melebarkan industrialisasi di sejumlah daerah guna mempercepat terserapnya tenaga kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Pada sisi lain, redistribusi kekayaan mesti dilakukan dengan prinsip keadilan untuk semua orang, bukan keadilan bagi sekelompok penopang kemenangan rezim berkuasa. Menyeimbangkan alokasi subsidi selayaknya mampu menjawab problem ketimpangan sosial, bukan sekedar pengelolaan politik pencitraan yang membosankan. Bahkan, dalam kondisi tertentu pemerintah harus berani melepas rasa takut tak populer untuk memberi harapan lebih besar dan mungkin dikemudian hari. Memberi banyak hari ini untuk kesusahan dimasa depan menurut saya jauh lebih buruk daripada memberi sedikit untuk kebahagiaan dimasa mendatang. Jika mungkin tentu saja memberi sebanyak mungkin hari ini untuk bekal selama-lamanya. Apabila keseluruhan fungsi negara tersebut mengalami penguatan dari hari kehari, maka trust sebagai modal dasar yang diperlukan akan terus menguat hingga membentuk kepercayaan diri yang luar biasa. Dalam status seperti itu, pemimpin akan mudah mendongak dihadapan bangsa lain, oleh karena kekuatannya disokong oleh rakyat luas. Menurut saya, Jokowi memperoleh momentum yang sama seperti Soekarno. Ruang sama namun waktu boleh berbeda, namun dukungan rakyat sekaligus bantalan (soft power) adalah modal utama dalam menjalankan pemerintahan lima tahun kedepan. Jika kekuatan di parlemen menjadi pengganjal yang menakutkan, maka kekuatan rakyat justru merupakan sandaran yang paling efektif. Sebab itu, tak ada jalan yang paling strategis kecuali bagaimana pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsi negara secara terencana dan efektif. Dengan semua upaya dan keberhasilan itu, Pemerintahan Jokowi segera dapat menjawab problem utama bangsa ini yaitu merekatkan kembali relasi antara pemerintah dan rakyat pada satu sisi, disamping meningkatkan harga diri dihadapan bangsa-bangsa lain. Selamat atas Pelantikan Joko Widodo & Jusuf Kalla sebagai pasangan Presiden Republik Indonesia  ke-7, Senin, 20 Oktober 2014, semoga rakyat terus merasakan keadilan, kemakmuran dan kesentosaan. Tak lupa terima kasih pula kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono atas semua pengabdian yang tulus sepanjang 10 tahun terakhir, semoga tetap sehat dan terus mengabdi bagi bangsa dan negara. Amin...

Senin, 13 Oktober 2014

Sirkulasi Pemerintahan dan Ancaman Kutukan

Oleh . Dr. Muhadam Labolo

          Presentasi Nindya Wanita Praja Sucia atas buku Brenda Ralph Lewis, Sabtu, 4 Oktober 2014 di ruang Platos Institute IPDN Cilandak menggambarkan bahwa Raja dan Ratu Eropa di Abad Pertengahan memiliki sejarah gelap yang tidak saja gila dan menyeramkan, juga jauh dari standar moral bila dibandingkan dengan sejarah para Raja di wilayah Nusantara. Terlepas dari itu menurut saya para penulis asing lebih inklusif dalam mendeskripsikan sirkulasi kekuasaan yang penuh ambisi, dorongan seks maupun gelimang harta dibanding sejarah rotasi kekuasaan di tanah air.  Hampir sulit ditemukan penulis sejarah domestik yang berani menggambarkan realitas kelam para pemimpin nusantara dalam kompetisi atas tahta, harta dan wanita di abad pertengahan, kecuali mendekati masa orde baru sebagaimana catatan atas sejumlah kejahatan Orde Baru dimasa pemerintahan Soeharto. Dibandingkan dengan catatan Anthony Reid dalam buku Sumatera Tempo Doeloe, seperti dibedah oleh Nindya Praja Faturokhman pekan sebelumnya, tampak bahwa para raja di wilayah nusantara juga tak kalah menakutkan, bising, penuh intrik politik, serta dalam sejumlah perilaku moral hampir mendekati penggambaran Brenda dalam buku Sejarah Gelap Para Raja dan Ratu Eropa (2013). Para praja yang sebagian besar berasal dari Sumatra dalam diskusi buku tersebut tentu saja merasa kurang nyaman dengan catatan semacam itu, namun perlu diingatkan bahwa semua penggambaran tersebut terkait dengan konteksnya dimasa lalu, selain para penulis asing ingin mengesankan bahwa mereka lebih duluan memperoleh pencerahan dibanding masyarakat di belahan Nusantara. Ada baiknya pendapat Zulfikri Armada (Penelaah) menjadi penyabar kita daripada mencaci-maki penulis tanpa argumentasi dan penelitian valid, kecuali spekulasi dan nafsu menjaga ‘marwah’ lokalitas masing-masing. Harus diingat bahwa sebelum eropa mencapai masa pencerahan (enlightenment), para pemimpin disana lebih menyerupai bangsa dracula sebagaimana digambarkan Brenda, hingga mencapai titik kesadaran tertinggi pasca masuknya nilai-nilai spiritualitas dari belahan timur. Pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimanakah gambaran para pemimpin Indonesia pasca kemerdekaan?
          Dalam sejarah klasik Indonesia, hampir semua sirkulasi kekuasaan lokal tak lepas dari intrik politik penuh orientasi kekuasaan, seks dan harta. Kisah Ken Arok ketika mendongkel kekuasaan Tunggul Ametung untuk menduduki Tahta Singosari adalah legenda yang menggambarkan bagaimana rotasi kekuasaan bernoda darah, disamping daya tarik sensual Ken Dedes dan Ken Umang. Pasca kemerdekaan hingga dewasa ini, rotasi kekuasaan seperti berjalan diatas kutukan sejarah semacam itu. Soekarno (1945) naik sebagai presiden pertama penuh kharisma, bahkan tingginya trust masyarakat hampir menjadikan Soekarno presiden seumur hidup. Namun di akhir tahun 1966, Soekarno jatuh tanpa belas kasihan hingga naiknya Soeharto dengan puji-pujian setinggi langit pada tahun 1968. Lebih dari 31 tahun Soeharto berkuasa Ia memperoleh prestasi gemilang sebagai Bapak Pembangunan. Harga diri bangsa serasa terangkat melewati sebagian besar negara di wilayah asia. Indonesia Macan Asia, sebagaimana ingin dikembalikan oleh calon presiden Prabowo tempo hari. Namun apa lacur? Di awal tahun 1998, Soeharto collaps dengan berbagai tudingan penyebab masalah krisis ekonomi, krisis politik hingga krisis multidimensi.  Hampir tak ada satupun yang berani menjadi pembela, sekalipun harus pula diakui bahwa apa yang telah dilakukan Soeharto sejauh ini memiliki makna tersendiri bagi bangsa yang sedang bertumbuh dan berkembang pasca berakhirnya romantisme orde lama. Mereka yang mencoba mencuci tangan dalam sejarah kelam Soeharto seringkali dianggap kroni yang dapat menjadi musuh bersama (common enemy) oleh mereka yang mengklaim sebagai lokomotif reformasi. Soeharto pergi dalam kondisi yang memprihatinkan sebagaimana akhir hidup Soekarno. Keduanya tetap diingat sebagai pahlawan bagi pengagum dieranya masing-masing. Secara konstitusional Habibie (1998) meraih panggung politik dengan beban berat orde baru. Semua orang paham siapa Habibie, mantan pendamping presiden yang menjadi ‘anak emas’ Soeharto dimasa itu.  Namun gelombang demokrasi yang baru memasuki usia subur pada tahap anti otoritarianisme memudarkan semua memori dan produktivitas anak bangsa sekelas Habibie. Ia duduk sebagai presiden penuh kontradiksi, bahkan kontroversial dimata para elite. Kendati lebih dari 500 hari Habibie bekerja all out menyelesaikan sejumlah agenda reformasi, namun Dialah presiden yang tak memperoleh apresiasi tulus dari para elite, semua tampak sinis dan apriori hingga kemundurannya yang penuh nestapa di penghujung tahun 1999.

Tahta berikutnya jatuh secara ajaib ke pundak Abdurahman Wahid. Ia menjadi presiden fenomenal, pemimpin spiritual lintas batas. Batas-batas itu berada dalam kompleksitas kekayaan multikulturalisme. Gus Dur, sebagaimana panggilan akrab tempo itu memperoleh legacy yang tidak saja diterima secara dejure, namun tumbuh berurat-akar secara de facto khusus di level minoritas dan kelompok termarginalkan dimasa orde baru. Ia bahkan dianggap sebagai manusia setengah Dewa, mewadahi semua kitab, bahkan memanjakan kelompok yang dianggap bertentangan dengan kelaziman iman semasa itu. Namun tak berselang lama Gus Dur jatuh dalam kondisi yang tak menggembirakan hati. Gus Dur mengakhiri pemerintahan di depan Istana akibat tekanan para elite dan sebagian masyarakat yang dibuat geram oleh berbagai kebijakan dan gagasan kontroversial. Terlepas dari itu harus diakui bahwa Gus Dur adalah presiden paling eksentrik dalam sejarah kepemimpinan nasional Indonesia. Menggantikan Gus Dur muncul generasi titisan biologis Soekarno. Megawati adalah refleksi sekaligus simbol akumulasi kekecewaan terhadap orde baru selain mengidentifikasi kembali idiologi founding fathers yang dianggap selama ini mengalami peluruhan pada berbagai aspek. Sayangnya, semua harapan yang ditumpukan pada Megawati tampak berjalan dalam lorong gelap tanpa suara. Publik merasa seperti kehilangan pertalian emosi sebagaimana Soekarno pernah membakar semangat kaum proletar lewat pidato-pidatonya yang penuh daya magic, membakar jiwa, merasuk di hati, hingga membentuk kesadaran kolektif untuk mengusir nafsu kolonialisme. Upaya menyelamatkan sejumlah aset besar tampaknya sulit untuk dipertahankan. Kritik pedas sekelompok ultra-nasionalis atas perpindahan Indosat dan sejumlah aset negara membuat Megawati sulit berdiri lama dalam balutan idealisme Soekarno. Akhirnya, Megawati menyelesaikan pemerintahannya tanpa standing applaus, kecuali sederetan masalah yang mesti segera ditutupi. Pupusnya harapan tadi mendorong Susilo Bambang Yudhoyono tampil mewakili nasionalisme publik yang hampir pudar. Ia datang dengan semangat yang melambung tinggi, penuh kebanggaan serta penuh rasa percaya diri. Prestasi yang cukup membanggakan dalam aspek hukum misalnya (KPK), memberi ruang dan waktu lebih dari sekali pemerintahan hingga periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia. Mesti diakui bahwa SBY sejauh ini setidaknya mampu menciptakan kestabilan di bidang politik dan ekonomi kendatipun dengan kritik puisi indah prosa buruk (Saefullah,2013). Sebuah kritik atas style pencitraan yang menjebak SBY pada dilema antara kehati-hatian versus kelambanan. Dengan semua keberhasilan dan kritik itu, SBY boleh saja bangga memperoleh tepuk tangan di ruang fisual, namun terkesan pergi dengan sedikit kebisingan yang tak begitu menentramkan hati akibat blunder UU Pilkada di ruang maya.  Kini muncul sosok yang tak begitu disangka, Joko Widodo. Ia bagaikan tokoh yang dikirim Tuhan untuk menyelesaikan problem akut dengan cara-cara yang simpel, ceplas-ceplos, murah-meriah, jauh dari panduan formalisme serta penuh kejutan. Kunci dibalik semua kehebatan yang melambungkan namanya melampaui artis beken sejak menjadi Walikota Solo hingga Gubernur DKI Jakarta adalah ‘blusukan’. Sebuah kebiasaan para pemimpin kuno yang menjadi ritual kaum pamong praja di level bawah tanpa sorotan kamera. Kini, dengan semua kecanggihan teknologi informasi, siapapun bisa menjadi apa saja, asalkan mampu menampilkan aktivitas yang dapat menyentuh emosi massa, mampu mengubah kebosanan publik atas rutinitas birokrasi, mampu bertatap muka langsung laiknya artis, mampu membelai rambut anak-anak sebagai bentuk perhatian yang tulus, mampu berjabat tangan tanpa batas-batas protokoler, hingga duduk  berlama-lama dipinggiran pasar bersama kaum papa. Jokowi mampu melakukan semua itu, dan karenanya Ia menjadi primus interpares diantara semua kandidat presiden tempo hari. Namun akankah akhir dari pemerintahannya kelak akan memperoleh kecaman dan tekanan yang menenggelamkan namanya sebagaimana dialami para seniornya? Potensi itu bukan tak ada sama sekali. Kelompok oposisi yang baru saja mengklaim 5-0 dapat saja menjadi peluang untuk tidak saja menguatkan pemerintahan, bisa jadi sebaliknya, mengganjal masa depan pemerintahannya secara perlahan.  Mungkinkah ini sebuah kutukan ? Wawlahu alam bissawab..