Selasa, 19 Desember 2017

Merawat Masa Depan Indonesia Melalui Pendekatan Budaya


         Meluasnya berbagai isu budaya lokal di Indonesia kini mulai memasuki tahapan yang cukup mencemaskan. Kecemasan dimaksud pada level tertentu antara lain munculnya isu memperjuangkan identitas lokal secara sempit baik pada sistem kepercayaan, simbol bahasa, sistem ekonomi, sistem sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam sistem kepercayaan kini lahir kehendak untuk menerapkan satu idiologi agama tertentu sebagai pondasi tunggal bernegara (FPI & HTI). Bahasa sebagai simbol komunikasi yang mempersatukan (ke-ika-an) dari realitas perbedaan (ke-bhineka-an) mengalami disfungsi akibat tercemar oleh ujaran kebencian (hate speech). Sistem ekonomi ingin diubah kedalam sistem ekonomi nihil riba dan mampu menjamin keadilan bagi semua orang.[1] Sistem sosial kini diarahkan pada upaya penguatan identitas lokal melalui sistem politik seperti putra asli daerah sebagai syarat utama, pemaksaan bendera lokal, penguasaan tanah atas nama hak ulayat, kebijakan diskriminatif berdasarkan kepentingan adat, gagasan afirmasi atas dasar eklusivisme, serta keinginan untuk membentuk sistem pemerintahan lokal sekalipun bersifat simbolik atas dasar argumentasi sejarah.[2] Perkembangan ilmu pengetahuan lewat kemajuan teknologi juga telah berimbas pada menurunnya etika dan moralitas bersosialisasi sebagai identitas bangsa. Kesantunan berbangsa kini mulai melemah, kesopanan berganti dengan pola basa-basi yang terasa garing. Pada unsur terakhir dari kebudayaan itu sendiri adalah hilangnya kebanggaan atas seni dan budaya bangsa akibat meluapnya infiltrasi budaya asing lewat 3 F, film, food and fashion.[3]
         Masalah di atas sejauh ini diselesaikan melalui berbagai pendekatan khususnya politik dan ekonomi sebagai dua variabel yang lebih dominan. Bentuknya melalui berbagai perubahan kebijakan politik seperti lahirnya kebijakan desentralisasi baik simetrik maupun asimetrik.  Sementara pola perubahan kebijakan dibidang ekonomi lebih dititikberatkan pada pembagian alokasi sumber daya yang cenderung menguntungkan daerah dalam periode tertentu. Sayangnya, kedua pendekatan tersebut tetap saja dinilai kurang mampu membangun kohesivitas berbangsa dan bernegara, dimana tuntutan daerah yang semakin tinggi dengan mengedepankan isu lokalitas budaya sebagai argumentasi klasik yang coba diperbaharui dan diulang-ulang. Papua misalnya mencoba membangun isu Ras Melanesia, demikian pula kecenderungan daerah-daerah lain yang secara laten mengangkat isu budaya sebagai daya tawar baru dalam membangun komitmen bersama pemerintah pusat.  Tulisan singkat selanjutnya akan menganalisis pendekatan budaya melalui strategi ASOCA (ability, strength, opportunities, culture dan agility), serta pilihan kebijakan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam upaya menguatkan dan merawat ke-Indonesiaan dimasa mendatang.
      Ketika Belanda frustasi menghadapi perang Sumatera yang menghabiskan ratusan gulden, pendekatan keamanan (security approach) melalui peran militer dianggap gagal meredam perlawanan masyarakat dikawasan tersebut. Pilihan kebijakan kemudian diubah melalui pendekatan sosiologi-antropologi. Strategi ini sekalipun membutuhkan waktu yang relatif lama namun dipandang efektif dalam menurunkan tensi perlawanan lokal akibat tumbuhnya semangat primordial agama dan etnik. Dalam laporan empat bab oleh antropolog Prof. Snouck Hurgronje, rekomendasi pentingnya sebagai hasil analisis budaya dilapangan menjelaskan bagaimana semangat  kohesivitas tersebut dapat diintegrasikan dan dileraikan untuk kepentingan Pemerintah Belanda. Kuncinya terletak pada simbol kepercayaan adat dan agama sebagai bagian dari kebudayaan yang khas dalam masyarakat. Rekomendasi tersebut dianggap efektif dalam meredakan perang Sumatera khususnya Aceh pada periode selanjutnya.[4]
Dalam kaitan itu, upaya untuk mengendalikan dan meredam masalah-masalah diatas sejauh ini telah dilakukan pemerintah melalui berbagai pendekatan baik prosperity approach maupun security approach. Harus diakui bahwa kedua pendekatan tersebut sebagai refleksi dari pendekatan politik dan ekonomi relatif berhasil dalam jangka pendek, namun sulit untuk jangka panjang. Alternatif lain adalah pola pendekatan budaya.  Sejauh ini kita memahami bahwa budaya dan kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa adalah puncak-puncak tertinggi dari akumulasi budaya lokal. Puncak fundamental dari nilai budaya Indonesia itu adalah Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi landasan idiil. Pancasila sebagai akumulasi nilai-nilai menjadi sumber dari segala sumber hukum guna mendesain kebijakan.  Dalam relasi itu Pancasila menjadi tonggak penting bagi pengembangan nilai ASOCA (Ability, Strength, Opportunities, Culture dan Agility). Strategi ini digunakan untuk mendorong lahirnya kebudayaan bangsa yang maju dan kompetitif.[5] Pertama, ability, kemampuan bangsa hendaknya bertumpu pada pada kekuatan diri sendiri. Kemajuan Sriwijaya dan Majapahit dimasa lalu adalah bukti adanya kemampuan masyarakatnya yang bertumpu pada dirinya sendiri. Jepang, Korea, India dan China adalah contoh negara-negara yang kini bertumbuh dan berkembang diatas kemampuan diri sendiri sekalipun mesti dimulai dengan mencontoh pada negara-negara maju. Pengaruh eksternal (globalisasi) dan tuntutan domestik mendorong setiap negara untuk membangun kekuatan sendiri agar jauh dari ketergantungan pada negara lain. Dari aspek geopolitik misalnya, terbentuknya terusan Kra di Thailand sekalipun akan mempengaruhi perekonomian di kawasan Asia Tenggara, namun kemampuan menggeliatkan ekonomi dalam negeri melalui pembangunan infrastruktur termasuk tol laut dapat mengantisipasi masalah yang dihadapi dimasa mendatang. Kelangkaan sumber daya dapat mendorong budaya migrasi, migrasi akan mendorong mobilitas manusia kesumber-sumber ekonomi vital. Hal ini dapat menciptakan sumber alternatif baru bagi jaminan kehidupan generasi selanjutnya. Kedua, strength, adalah suatu nilai budaya untuk pantang menyerah dalam kondisi apapun. Masyarakat NTT adalah contoh dimana kemampuan individunya mampu menaklukkan kondisi geografis sehingga dapat hidup dan bersinergi dengan alam.  Dengan APBD dibawah 1 triliun perkabupaten/kota mereka dapat membangun dengan baik dibanding misalnya daerah dengan APBD diatas 1 triliun. Kondisi alam adalah tantangan sekaligus sumber daya yang menopang kehidupan manusia. Nilai ini penting dikembangkan sebagaimana alam Jepang yang hanya kurang lebih 20% dapat ditumbuhi pertanian namun keunggulan manusianya justru mampu menempatkan negara tersebut sebagai raksasa ekonomi kedua di dunia.  Ketiga, opportunities, yaitu kemampuan bangsa dalam meraih peluang yang tersedia. Kini banyak diaspora Indonesia yang tersebar diseluruh dunia baik sebagai peneliti, seniman, artis, dosen, dan sebagainya. Mereka pada dasarnya adalah warga negara yang mampu mengejar peluang ditengah kebutuhan dunia dewasa ini. Dalam masyarakat Indonesia, suku Minang, Batak, Bugis dan Tana Toraja adalah contoh manusia perantau yang selalu melihat peluang dimanapun mereka berada. Mereka mudah ditemukan didalam dan luar negeri serta bergerak dibidang ekonomi dan jasa. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah membuka  peluang dan tantangan yang luar biasa dalam kompetisi antar sesama anak bangsa. Keempat, culture, yaitu kemampuan masyarakat dalam mengadaptasi budayanya (collere, culture) agar kompatibel dengan kebutuhan dewasa ini tanpa kehilangan jati dirinya. Ditengah dampak globalisasi yang semakin universal dan mendorong kearah terwujudnya world class government, kita masih dapat melihat orang India dengan pakaian sarinya, Jepang dengan kimononya, atau orang Korea dengan Kimchinya. Artinya, kebudayaan dalam arti luas baik menyangkut idiologi, perilaku maupun artefak dapat menjadi modal bagi kekuatan bangsa. Kemampuan menyusun seperangkat budaya dalam bentuk gagasan, tindakan hingga karya nyata dapat memicu kemajuan bangsa. Disadari bahwa bangsa Indonesia memiliki gagasan idiologi yang kaya dan tersimpan rapi dalam bentuk mitos, hikayat, dongeng, legenda, atau foklor.  Tantangan kedepan yang paling kompetitif berkaitan dengan masalah performance budaya yang tampil dalam bentuk sosok manusia yang sportif, bijaksana, spiritualistik dan seniman. Kelima, agility, bahwa budaya manusia Indonesia tidak hanya berhenti pada aspek kecerdasan semata, namun diperlukan kemampuan menganalisis yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah yang sulit (complicated) menjadi lebih sederhana (simple). Terlalu banyak teori tanpa praktek yang nyata menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari unsur kebudayaan terasa lamban (menara gading). Sama halnya terlalu banyak kebijakan yang indah ketika didesain, namun berubah menjadi keputusan-keputusan yang buruk akibat kegagalan implementator menerjemahkan kebijakan dimaksud. Disinilah pentingnya menyiapkan sumber daya aparatur (Pamongpraja) yang tidak saja memadai dalam hal intelektualitas, namun kaya akan kemampuan mengaplikasikan sebaik dan seindah kebijakan itu sendiri.
         Berdasarkan peta masalah dan analisis diatas terdapat sejumlah solusi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek diperlukan program dan kegiatan kebudayaan yang bersifat membangun nilai-nilai kemandirian, pantang menyerah, kemampuan mengambil peluang, penanaman kearifan lokal, serta kemampuan memecahkan masalah secara praktis dilapangan. Bentuknya dapat berupa pendidikan short time yang bersifat terapan seperti kewarganegaraan, bela negara, kewirausahaan, pemahaman kearifan lokal sebagai identitas, serta pengambilan keputusan yang efektif. Demikian pula peningkatan aktivitas kebudayaan seperti hari ulang tahun daerah, ekpose wisata, karnaval, dan diskusi kebudayaan. Dalam jangka panjang diperlukan kajian kebudayaan sebagai alat pemersatu seperti kajian atas isu Melanesia guna memperluas cakupan maknanya menjadi tidak saja ras Papua, juga Maluku, Maluku Utara, Ternate, Tidore dan NTT. Dengan demikian intervensi kebijakan kedepan tidak saja mampu menurunkan ambisi satu daerah untuk memisahkan diri, namun menambah perlakuan afirmasi bagi daerah-daerah baru yang tercakup pada kawasan Melanesia.



Daftar Referensi;

Geertz, Clifort, Agama Jawa, Komunitas Bambu, Jakarta, 2015.
Koentjaraninggrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1971.
………………….,A Preliminary Description of the Javanese Kinship System, Yale University, Southeast Asia Studies, 1957.
Labolo, Muhadam, 2017, Desentralisasi Asimetrik di Indonesia, IPDN, paper.
Suradinata, Ermaya, Analisis Kepemimpinan, Strategi Pengambilan Keputusan, Sumedang, Alqaprint, Jatinangor, 2013.

UU No.10 tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan
(Dinitriwardani.blog, 2017)






[1] Sejak lahirnya UU No.10 tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan telah mendorong lahirnya industri perbankan syariah terbanyak didunia. Setidaknya terdapat 33 bank, 46 lembaga asuransi dan 17 fund yang menganut sistem syariah (Dinitriwardani.blog, 2017)
[2] Lihat keinginan sejumlah daerah seperti Ternate, Tidore, Riau, Solo, Kaltim, Sulsel yang pernah mengajukan proposal baru sebagai daerah asimetrik. Untuk kajian ini lihat misalnya Labolo, Desentralisasi Asimetrik di Indonesia, IPDN, paper, 2017.
[3] Untuk melihat 7 unsur budaya lebih lanjut lihat Koentjaraninggrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1971. Bandingkan pula pada buku A Preliminary Description of the Javanese Kinship System, Yale University, Southeast Asia Studies, 1957.
[4] Bandingkan catatan Clifford James Geertz dalam memahami masyarakat Jawa melalui pembagian kelas antara kelas priyayi, santri dan abangan (Agama Jawa, Komunitas Bambu, Jakarta, 2015).
[5] Suradinata, Ermaya, Analisis Kepemimpinan, Strategi Pengambilan Keputusan, Sumedang, Alqaprint, Jatinangor, 2013.

Penguatan Sistem Pemilu di Indonesia


         Dalam sistem politik demokrasi, pemilu adalah mekanisme bagi sirkulasi kekuasaan secara periodik. Di Indonesia, setiap lima tahun sirkulasi kekuasaan dilakukan untuk melahirkan kepemimpinan politik baik Presiden/Wakil Presiden, anggota legislatif (DPR, DPRD), serta kepala daerah/wakil kepala daerah (Gubernur/Wkl, Bupati/Wkl dan Walikota/Wkl). Pasca kemerdekaan RI (1945), mekanisme pemilu dilaksanakan secara tidak langsung. Perubahan mekanisme dalam sistem pemilu terjadi pasca amandemen konstitusi keempat dimana presiden/wakil presiden dipilih secara langsung, sedangkan pemilu legislatif dilakukan melalui mekanisme distrik (proporsional terbuka). Disisi lain mekanisme pemilu bagi kepala daerah dan wakil dilakukan pula secara langsung dan serentak (2005 & 2015-sekarang). Problematika pemilu yang sering dihadapi setidaknya dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu masalah substansial dan masalah prosedural. Masalah substansial berkaitan dengan pertanyaan apakah perubahan mekanisme dalam sistem pemilu telah melahirkan kepemimpinan yang tidak saja akseptabel juga berkualitas? Realitas menunjukkan bahwa mekanisme pemilu khususnya pemilu legislatif dan kepala daerah baru menghasilkan wakil rakyat dan kepala daerah dengan jumlah suara terbanyak, belum menghasilkan kepemimpinan yang efektif. Dalam kasus pemilukada misalnya, dari 514 kabupaten/ kota dan 34 provinsi, kita baru menemukan nama-nama seperti Joko Widodo (Solo), Basuki Tjahya Purnama (DKI Jakarta), Risma (Surabaya), Ridwan Kamil (Bandung) dan Nurdin Abdullah (Bantaeng) sebagai sedikit kepala daerah mumpuni dari hasil pemilukada langsung. Pada sisi lain, masalah pemilu ditingkat prosedural berkaitan dengan soal-soal efisiensi dan efektivitas dalam pemilu, misalnya apakah mekanisme yang disepakati telah proporsional antara biaya pemilu dengan output yang dihasilkan melalui mekanisme dimaksud? Faktanya, biaya pemilu yang sedemikian besar baik pada pemilu presiden, legislatif dan kepala daerah pada akhirnya dirasakan belum menciptakan dampak positif dimana pelayanan publik yang diharapkan kurang maksimal, bahkan tidak sedikit menimbulkan implikasi baru seperti konflik horisontal, gejala korupsi, nepotisme, kolusi, pelanggaran hukum, penyalahgunaan wewenang, inefisiensi, serta politisasi birokrasi. Keseluruhan gejala tersebut pada ujungnya hanya menguntungkan elit tertentu, namun menjadi beban bagi masyarakat. Dalam konteks inilah seringkali demokrasi dipersoalkan, diragukan, dan bahkan digugat. Dalam jangka panjang bukan mustahil realitas ini menjadi ancaman serius bagi masa depan sistem politik demokrasi. Tulisan ini mencoba menguatkan sistem pemilu yang ada melalui analisis singkat dan solusi jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
      Secara konstitusional sistem politik Indonesia menganut sistem politik demokrasi (Lihat pasal 4 dan 18 UUD 1945 amandemen IV). Karenanya, kita tidak mempersoalkan lagi apakah sistem politik yang akan digunakan sebagai dasar dalam praktek pemilu di Indonesia, kecuali mekanisme apakah dalam kerangka sistem politik demokrasi itu yang akan kita terapkan dalam pemilu presiden, legislatif dan kepala daerah. Pertanyaan tersebut setidaknya akan mengarahkan kita pada pilihan mekanisme yang ideal lewat kebijakan yang akan kita tetapkan untuk pemilu dimasa akan datang. Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa mekanisme pemilu hanyalah satu pilihan dalam kerangka sistem politik demokrasi yang bersifat permanen (konstitusional). Negara-negara dengan sistem politik non demokrasi dan praktek pemilihan pemimpinnya masih menggunakan mekanisme konvensional pada akhirnya turut memperlihatkan suatu rotasi kepemimpinan yang lebih efektif dan efesien. Ini menunjukkan bahwa mekanisme pemilu hanyalah satu pilihan cara dalam menghasilkan pemimpin yang disesuaikan dengan kebutuhan politik masyarakatnya.  Lebih jauh dapat dikatakan pula bahwa persoalan sistem politik dan seperangkat mekanisme pemilunya tidak berkorelasi kuat dengan kesejahteraan masyarakat yang justru menjadi tujuan suatu negara.
    Menjawab masalah subtansi pemilu harus dimulai dengan upaya memperkuat unsur-unsur yang terlibat dalam pemilu. Unsur-unsur pemilu tersebut antara lain adalah penyelenggara, peserta, kandidat, pengawas pemilu dan masyarakat. Penyelenggara pemilu harus benar-benar independen sehingga mekanisme pemilu dari aspek kebijakan hingga teknis pelaksanaan mampu melahirkan kepemimpinan yang memiliki legitimasi.  Legitimasi dalam hal ini tidak saja berkaitan dengan suara terbanyak, namun sejauhmana tingkat penerimaan moral masyarakat terhadap proses dan hasil akhir suatu pemilu. Peserta pemilu yang berasal dari partai politik haruslah partai politik yang memenuhi kualifikasi dengan sumber daya yang memadai, termasuk partai politik yang memiliki idiologi yang jelas, bukan partai politik yang cenderung pragmatis (abal-abal). Kecendrungan partai politik dibentuk hanya sebagai kenderaan politik sesaat tanpa dukungan masyarakat.  Terkait kandidat, baik kandidat pasangan presiden, gubernur, bupati, walikota dan anggota dewan adalah mereka yang benar-benar lahir dari pengalaman sebagai politisi kredibel. Hal ini penting untuk memastikan terpilihnya pemimpin, bukan pemimpi, negarawan bukan sekedar manejer, berintegritas bukan berintrik dengan masyarakat, serta memiliki karakterisitik sebagai leader bukan dealer. Pengawas pemilu adalah mereka yang memiliki integritas tinggi oleh sebab pemilihan pemimpin menyangkut masa depan orang banyak, bukan kepentingan sekelompok orang. Kejahatan dalam pemilu dapat berakibat fatal bagi masa depan suatu negara dan pemerintahan daerah. Pada akhirnya tanggungjawab pemilu bergantung penuh pada masyarakat sebagai salah satu unsur vital dalam penyelenggaraan pemilu.  Hilangnya orientasi politik masyarakat terhadap tanggungjawab dan masa depan negara serta daerah dapat mengancam keberlangsungan pemerintahan. Terkait hal itu, semakin tinggi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu semakin penting kita memberi alasan tentang perlunya mempertahankan mekanisme pemilihan langsung. Sebaliknya, semakin rendah partisipasi politik masyarakat, semakin membuka peluang bagi alternatif mekanisme pemilu tidak langsung (representative election).
      Problematika pemilu dari aspek prosedural penting diperhatikan mengingat variabel ini merupakan proses yang melahirkan kepercayaan (trust) atau sebaliknya (distrust). Kendatipun unsur-unsur di atas diasumsikan terpenuhi sesuai kriteria namun dalam banyak kasus masalah prosedural seringkali mengganggu pelaksanaan pemilu yang jujur. Kekalahan pasangan tertentu dapat berbalik menjadi kemenangan bagi yang lain hanya karena kekurangan selembar atau dua lembar surat suara, rusaknya kotak suara, atau lenyapnya persyaratan administrasi yang ditentukan. Prosedur yang baik setidaknya didukung oleh sumber daya pelaksana, logistik dan pembiayaan yang mencukupi. Sumber daya pelaksana bergantung pada faktor pendidikan dan pengalaman. Pendidikan yang cukup bagi tenaga penyelenggara pemilu dapat mengubah pengetahuan dan membentuk integritas. Sedangkan pengalaman dapat membentuk pengetahuan baru, keterampilan dan keahlian dalam penyelenggaraan pemilu. Logistik yang memadai dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas.  Rendahnya logistik dapat mempengaruhi pelaksana dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan.  Disinilah peluang terciptanya korupsi, dimana integritas pelaksana dapat dengan mudah tergadaikan pada kandidat maupun tim sukses. Bagian terakhir dan terpenting adalah dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemilu. Disadari bahwa mekanisme pemilu langsung selalu saja berhadapan dengan tingginya pembiayaan (high cost). Dalam konteks itu demokrasi seringkali berhadapan dengan dilemanya sendiri, dimana semakin tinggi kualitas demokrasi yang diinginkan semakin tidak efisien pada tingkat pelaksanaannya. Sebaliknya, bila tekanannya pada soal efisiensi penyelenggaraan pemilu, maka cenderung semakin rendah kualitas demokrasinya. Bila kita menginginkan efisiensi dalam mekanisme demokrasi maka pilihan paling logis adalah melalui mekanisme tidak langsung (indirect election). Hal ini dapat berdampak pada berbagai aspek misalnya menurunnya konflik karena kandidat dan pemilih selain berjarak juga terwakili, menghambat politisasi birokrasi, mengurangi biaya tinggi, menekan angka korupsi, menghemat waktu, serta relatif menjamin stabilitas politik.

       Penyelesaian masalah penguatan sistem pemilu dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang dapat dilakukan sebagai berikut; pertama, penyelesaian problematika pemilu dari aspek substansi dalam jangka pendek dan menengah perlu penguatan pada unsur-unsur penyelenggaraan pemilu, yaitu penyelenggara pemilu itu sendiri (panitia), peserta pemilu (partai politik dan kandidat), pengawas pemilu sebagai wasit, serta masyarakat sebagai penikmat akhir demokrasi. Bentuk penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan intensif bagi panitia pemilu, pendidikan tentang sistem pemilu  bagi anggota partai politik, pendidikan leadership bagi bakal calon sebelumnya oleh parpol dan sesudahnya oleh pemerintah, pendidikan dan pelatihan bagi pengawas pemilu, serta pendidikan kewarganegaraan bagi kelompok organisasi masyarakat. Dalam jangka panjang diperlukan redesain mekanisme pemilu yang lebih efisien tanpa harus mengorbankan kualitas demokrasi itu sendiri.  Penting dikaji ulang mekanisme pemilu tidak langsung khususnya untuk kasus pemilukada, agar selain dilakukan serentak juga melalui wakil-wakilnya. Hal ini dapat diterapkan misalnya wilayah Provinsi Papua, Papua Barat dan DKI Jakarta.  Pilihan mekanisme pemilu kedepan sebaiknya didukung oleh setidaknya dua variabel pokok yaitu tingkat pendidikan dan pendapatan. Kedua, penyelesaian masalah pemilu dari aspek prosedural dapat dilakukan melalui penguatan pada sumber daya pelaksana, logistik dan pembiayaan. Bentuknya dapat berupa peningkatan pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan keahlian teknis. Logistik dapat disesuaikan dengan pilihan mekanisme pemilu yang akan diterapkan, apakah masih tetap langsung atau tidak langsung. Demikian pula soal pembiayaan yang lebih efisien.  Dalam jangka panjang perlu dikaji dan didesain kembali alternatif mekanisme pemilu yang lebih efisien melalui penggunaan teknologi informasi (e-election) serta penggunaan mekanisme pemberian suara melalui noken di wilayah Papua dan Papua Barat.