Kamis, 16 November 2017

Pertimbangan Pokok Dalam Mendesain Kebijakan


Oleh. Muhadam Labolo

Dalam proses penyusunan kebijakan, pertimbangan akademiknya selalu saja berhubungan dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketiga pertimbangan itu menyangkut alasan sebenar-benarnya (hakiki), realitas sosio-cultural, serta peraturan perundang-undangan yang sedang berlangsung sebagai acuan tertib sosial dalam suatu masyarakat. Oleh sebab pertimbangan filosofis membutuhkan nalar yang tinggi untuk menemu-kenali motivasi yang sesungguhnya sehingga suatu kebijakan benar-benar dibutuhkan, maka diperlukan sejumlah pemikir idealis untuk mengkonstruksi alasan logis dan rasional agar kebijakan tersebut benar-benar dapat diterima oleh akal sehat. Semakin masuk di akal semakin jelas bahwa pertimbangan filosofis menemukan eksistensinya sebagai the mother of science sehingga benar-benar mampu menemukan nilai kebenaran relatifnya (philia, philein, cinta kebenaran/kebijaksanaan). Untuk alasan itu lazim dicari sejumlah orang yang berpikir idealis, habitnya biasanya di perguruan tinggi atau dikampus-kampus ternama. Merekalah dosen yang sehari-hari belajar dan mendiskusikan segala sesuatu yang bersifat ideal. Ini tidak berarti bahwa dalam ruang publik yang maha luas itu tidak ada pemikir idealis. Kelompok yang berpikir ideal semacam itu tentu saja diharapkan mampu mendesain sebuah kebijakan yang ideal lewat norma yang disusun sistemik untuk mengatur orang banyak. Dengan begitu maka tersusunlah sebuah norma ideal oleh mereka yang berpikir ideal serta berasal dari institusi ideal pula. Bila penyusun sebuah kebijakan adalah kumpulan orang-orang pragmatis semata, maka kebijakan hanya berisi daftar selera sehari-hari yang kemungkinan dibungkus balutan kebijakan jangka pendek serta menguntungkan kelompok kecil yang memiliki akses luas terhadap sumber daya. Itulah mengapa sebuah kebijakan mesti didesain oleh sekelompok tim pemikir idealis sekaligus mampu disimulasikan secara aplikatif. Mereka mesti memiliki visi jangka panjang selain kearifan yang tinggi untuk kepentingan orang banyak. Demikianlah mengapa Socrates memaklumkan prasyarat bagi penyusun sebuah kebijakan itu idealnya adalah orang-orang terhormat (honorable). Ia membayangkan bahwa isi parlemen itu bukanlah sekumpulan orang pragmatis yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya sebagaimana terlihat jamak sehari-hari, tetapi sekelompok orang yang benar-benar memiliki kemampuan berpikir filosofis guna memperbincangkan kepentingan orang banyak (common goods) serta berusaha mengartikulasikannya dalam bentuk kebijakan yang mengikat seperti undang-undang.
Pertimbangan kedua adalah aspek sosiologis. Pertimbangan ini dibutuhkan dengan alasan bahwa sebuah kebijakan pada akhirnya dibuat untuk kepentingan orang banyak.  Orang banyak hidup dalam sistem sosial yang rumit (complicated). Oleh sebab itu ruang publik bukanlah ruang hampa namun sebuah ruang yang hidup (lebensraum), maka apapun kebijakan yang dikonstruksi haruslah kompatibel dengan kepentingan sistem sosial dimana kebijakan tersebut akan diterapkan. Pengaturan diruang publik sudah pasti akan menimbulkan gesekan yang sadar atau tidak justru dapat menimbulkan masalah baru. Pertimbangan ini tentu saja membutuhkan rekaman realitas masyarakat yang akan menjadi objek sekaligus subjek dari sebuah kebijakan. Berbagai konflik seringkali terjadi karena nihilnya pertimbangan sosiologis. Interaksi masyarakat dalam ruang publik cenderung menimbulkan gesekan sehingga membutuhkan pengaturan agar tetap serasi dan harmonis dalam realitas perbedaan. Fakta itu menjadi bahan bagi upaya mengkonstruksi kebijakan sehingga mengurangi implikasi negatif dan daya tolak yang cenderung tercipta. Implikasi negatif dari suatu kebijakan tidak mungkin dapat dihindari sebab tidak ada satupun kebijakan yang benar-benar mampu membahagiakan semua orang. Apalagi jika sebuah kebijakan didesain untuk mengatur sekelompok orang dalam bidang tertentu seperti masyarakat petani, nelayan, tukang ojek atau profesi lain. Sudah pasti akan timbul dampak yang bersentuhan dengan kepentingan kelompok lain. Ruang yang kompleks semacam itu tentu saja harus diatur secara hati-hati. Kepentingan kelompok tertentu dapat saja mengganggu atau bahkan menopang kepentingan kelompok lain. Biasanya sebuah kebijakan menciptakan simbiosis mutualisme dan parasistisme. Terlepas dari itu, sebaik-baik sebuah kebijakan ia mampu menciptakan kebahagiaan untuk orang banyak, sesedikit mungkin melahirkan dampak negatif, atau setidaknya kelompok yang diuntungkan lebih banyak daripada yang dirugikan. Atau dalam pilihan kebijakan paling ekstrem, sekalipun yang diuntungkan sedikit namun setidak-tidaknya dalam jumlah yang sama hanya sedikit orang atau bahkan tidak ada seorang pun yang dirugikan oleh kebijakan dimaksud. Menimbang realitas sosial yang beragam dan dinamis itu maka dibutuhkan upaya untuk mengadaptasi nilai-nilai universal sebagai prinsip pengikat selain kemampuan desainer kebijakan untuk mensimulasikan secara jelas ditingkat praktikum agar setiap kebijakan benar-benar kompatibel dengan kebutuhan masyarakat. Semakin besar dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan semakin besar pula peluang terbukanya daya tolak masyarakat, apalagi jika sebuah kebijakan dengan sendirinya menciptakan beban maupun pembatasan pada sejumlah aktivitas.

Pertimbangan terakhir adalah aspek yuridis. Aspek ini dianggap penting oleh sebab pertimbangan yuridis berkenaan dengan sejumlah aturan yang melandasi interaksi dan dinamika dalam masyarakat yang akan diatur. Tidak sedikit aturan ditingkat praktek mengalami masalah oleh sebab bertentangan dengan aturan lain, bahkan bertentangan dengan realitas (contrary to fact). Landasan yuridis adalah seperangkat hukum positif yang seringkali dijadikan rujukan dalam aktivitas sehari-hari. Berbagai kemungkinan dapat terjadi diruang publik, misalnya kekosongan aturan, tumpang tindih aturan, atau bahkan kegagalan aturan menjangkau masalah dalam masyarakat yang berjalan cepat.  Kekosongan aturan dapat segera diisi dengan merujuk pada aturan secara hirarkhis. Bertumpuknya aturan dapat diuji atau dikesampingkan menurut prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Sementara ketidakmampuan hukum menjangkau persoalan-persoalan yang muncul secara mendadak tentu saja tidak dapat dibiarkan begitu saja. Disini dibutuhkan diskresi yang memungkinkan setiap pejabat publik dapat menyelesaikan masalah sehingga dinamika dalam masyarakat tetap berlangsung tanpa argumentasi ketiadaan hukum atau ketidakmampuan hukum menyentuh masalah dalam masyarakat. Alasan yuridis adalah konsensus politik yang didokumentasikan sedemikian rupa sehingga dengan sendirinya mengikat seluruh objek dan subjek hukum dalam ruang publik. Alasan yuridis menjadi dasar bagi adanya kepastian hukum dalam interaksi sosial ditengah masyarakat. Semua konsekuensi yang timbul akibat perbuatan hukum baik individu maupun kelompok dalam masyarakat menjadi tanggungjawab baik mereka yang diperintah maupun mereka yang memerintah.  Dalam konteks ini sebuah kebijakan seringkali memuat konten tentang jenis urusan, wewenang dan konsekuensi yang timbul hingga melahirkan sanksi (punishment). Sebuah kebijakan yang nihil konsekuensi tidak lebih dari sebuah informasi biasa yang dengan mudah dilanggar oleh masyarakat.  Kepatuhan yang tinggi pada sebuah kebijakan tidak bergantung pada kekuatan aturan itu sendiri, namun lebih pada kemampuan para penegak hukumnya dilapangan. Bila tingkat kesadaran masyarakat semakin tinggi maka upaya penegakan hukum cenderung semakin rendah. Di Belanda, sejumlah penjara ditutup akibat rendahnya angka kriminalitas. Hal ini tentu saja berimplikasi luas pada profesi Polisi, Jaksa, Hakim, Sipir Penjara dan petugas konseling dinegara tersebut. Ini sesuai dengan logika pada fenomena agama, bahwa tidak ada yang paling efektif mendorong kepatuhan seorang penganut agama mengunjungi tempat ibadah kecuali rasa takut yang mendalam akan konsekuensi yang dikabarkan Tuhan diakhirat nanti seperti adanya neraka yang penuh siksaan daripada apresiasi yang justru dapat membahagiakan merka semacam surga.

Kamis, 13 Juli 2017

Menata Ormas di Indonesia, Sebuah Catatan Kaki

Oleh. Muhadam Labolo

         Pasca ketegangan pemerintah dengan salah satu Ormas yang dinilai berpandangan teokratik nihil Pancasila, kini muncul kesadaran tentang bagaimana menata kembali aktivitas bertumbuh dan berkembangnya organisasi masyarakat (Ormas). Ormas secara sosiologis adalah bibit bagi persemaian ikatan sosial dari sekedar urusan rumah tangga sebagai mikroskopis negara. Disadari betul bahwa pergerakan ormas secara historis seperti Boedi Oetomo yang awalnya bercorak etnik (1908) hingga terbentuknya organisasi beraksentuasi politik seperti PNI (1927) membawa perubahan mendasar hingga membuahkan Indonesia sebagai sebuah negara yang kompleks.  Diluar alasan filosofistik yang menjadi dasar bagi keinginan alamiah setiap individu untuk mengekspresikan perasaan komunalnya melalui organisasi sosial, secara politik ormas dalam bentuk apapun tidak lain adalah sarana bagi pencapaian kepentingan individu maupun sosial lewat ruang publik.  Sekalipun demikian, ruang publik bukankah wadah yang berkembang tanpa batas.  Sebagaimana luas otonomi individu (privasi), daerah (autonomy) maupun negara (dignity), ruang publik tetap saja dibatasi oleh sistem yang lebih luas dan berlapis-lapis. Negaralah yang membatasinya lewat instrumen hukumnya. Keseluruhan sistem itu tidak lain untuk membatasi agar kebebasan setiap individu, kelompok, daerah maupun negara dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem pergaulan semesta berkehidupan sosial maupun berpemerintahan.
Refleksi dari harapan individu maupun masyarakat itu kemudian dikelola bersama lewat sejumlah peran yang menjadi konsensus kolegial. Meminjam konsep peran sosiologis Soekanto (2016), peran dan kedudukan seseorang maupun institusi semacam Ormas dalam lingkungan sosial dapat dimainkan baik secara inisiatif, strategis maupun normatif. Peran inisiatif berkenaan dengan kontribusi seseorang maupun Ormas diluar kewajiban normatif yang ditentukan oleh sistem dalam ruang sosial berpemerintahan. Pada bagian lain peran seseorang maupun Ormas secara strategis ditentukan oleh kemampuan memobilisasi dan menggerakkan berbagai sumber daya menjadi kekuatan kolektif bagi upaya mencapai tujuan bernegara. Sementara secara normatif peran seseorang dan Ormas dilakukan dengan merujuk pada keseluruhan aturan main dalam sistem sosial maupun sistem pemerintahan. Dalam kaitan itulah seluruh aktivitas Ormas wajib bertumbuh dan berkembang menurut mekanisme baku yang telah ditetapkan negara. Tak dapat disangkal bahwa sebagaimana fungsi, tugas, hak dan kewajiban negara melalui konstitusi dasarnya, berhak memfasilitasi aktivitas ormas sebagai refleksi atas keinginan dasar untuk berkumpul dan berserikat mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Pada kewajiban konstitusional inilah sehingga seluruh hak warga negara yang berkaitan dengan upaya mengekspresikan keinginan berkumpul dan berserikat tadi difasilitasi untuk memberi kontribusi seluas-luasnya bagi kemajuan kolektif. Tentu saja semua upaya yang bermaksud menyegerakan hak untuk berkumpul dan berserikat diluar mekanisme baku dalam suatu negara dapat dianggap kontra produktif terhadap peran normatif diatas.
Dalam paradigma demokrasi dan pemerintahan yang baik (good governance), relasi civil society sebagai bagian dari subkultur sosial dalam konteks tertentu setaraf dengan pemerintah sebagai bagian dari subkultur kekuasaan. Relasi dinamis itu sebagaimana dikatakan Ndraha (2001) dapat berbentuk hirarkhi dan fungsional bergantung konteks yang dihadapi. Dalam upaya mencapai tujuan bernegara misalnya, relasi antara pemerintah dan civil society secara fungsional sederajat, sama-sama berupaya dan bahu-membahu menggapai harapan ideal pemerintahan yang adil dan makmur berdasarkan sendi-sendi pokok bernegara. Tentu saja akan berbeda dalam hal negara bertindak sebagai pengendali terhadap semua aktivitas sosial di ruang publik yang ramai ekspresi, sesak tuntutan bahkan rentan gesekan. Dalam konteks semacam inilah negara suka atau tidak, sekali dua atau bahkan seterusnya mesti menggunakan segenap sumber daya yang dimilikinya dengan tujuan menciptakan stabilitas sosial yang menjadi tujuan bersama. Bahwa kemudian upaya pemerintah dimaksud menimbulkan resiko tertentu dalam pandangan publik, itu lain soal, namun tindakan pemerintah dengan maksud mengupayakan terciptanya perasaan aman yang mencukupi pada ukuran  tertentu atau keinginan mencegah perluasan pengaruh Ormas yang dapat mengurangi kualitas kenyamanan kolektif dalam jangka panjang adalah satu alasan yang relatif dapat diterima. Resiko politik terburuk bagi pemerintah sudah dapat dikalkulasi, yaitu munculnya distrust sebagai kesan yang lahir akibat mungkin saja dianggap sewenang-wenang, dzolim, dan otoriter.  Bagi Ormas yang merasa dirugikan tentu saja dapat menggunakan berbagai saluran yang tersedia sebagai media dalam upaya mencapai keadilan sosial sebagaimana cita sebuah negara. Jadi, dalam sebuah negara demokrasi yang menyediakan berbagai saluran bagi pencapaian keadilan dan kesejahteraan sosial itu, pemerintah maupun Ormas tidak saja menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana peran normatif yang ditentukan dalam undang-undang, pun berhak secara bergantian atau bersama-sama menggunakan berbagai instrument hukum sebagai wadah bersama dalam memperjelas hak, kebenaran dan keadilan dalam perspektif masing-masing. Sekalipun tujuan dan orientasi keduanya relatif sama dalam kerangka bernegara, namun perbedaan cara pandang dan eksistensi diri terhadap hak misalnya seringkali menimbulkan gap yang lebar, lebih lagi perbedaan pandang terhadap tafsir kebenaran, termasuk perselisihan atas rasa keadilan yang seringkali menyayat kalbu. Dengan demikian, andaikan pemerintah dengan percaya diri mengeluarkan Perpu atau instrument hukum lain sebagai alasan “kegentingan yang memaksa”, tentu saja Ormas dapat menguji alasan tersebut melalui institusi peradilan yang berkenaan dengan itu (Mahkamah Konstitusi).  Ormas dapat menguji tidak saja pada aspek materinya, demikian pula prosedur formalnya. Pada sejumlah kasus bukankah pemerintah ditemukan kalah dalam soal rujukan materinya yang dianggap bertentangan dengan tujuan kolektif dalam undang-undang dasar?  Lebih dari itu pula dalam aneka proses pra-peradilan pemerintah seringkali tersingkir akibat kelalaian prosedur formalistik yang dinilai hakim sebagai tindakan terburu-buru bahkan sewenang-wenang (abuse of power).  Melalui berbagai prosedur demokrasi yang tersedia gratis itu, tampak bahwa relasi pemerintah dan Ormas terlihat tidak saja bersifat hirarkhi, demikian pula setaraf dan fungsional dalam konteks tertentu.  Bandingkan dengan masa orde baru yang sentralistik-otoritarian, dimana Ormas sulit mensejajarkan diri apalagi membayangkan memperoleh keadilan di depan pengadilan yang fairness. Lucunya, Ormas yang terkadang ekstrem menuduh pemerintah sebagai sumber masalah dan anti demokrasi itu, dengan sadar atau tidak telah menggunakan mekanisme demokrasi sebagai dasar memperoleh keadilan dimuka hukum dan pemerintahan. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana bila Ormas semacam itu terpilih sebagai rezim “khalifah” pertama misalnya, apakah mungkin tersedia kanalisasi bagi Ormas untuk memperoleh keadilan setaraf seperti yang telah mereka tempuh? Mungkin ada, tetapi dalam contoh diberbagai negara yang bercorak teokrasi campuran monarkhi dan sistem parlementaria, tetap saja peran individu maupun Ormas terlalu sempit dibuka.  Gejala semacam itu dapat dianggap sebagai pembangkangan sipil atau penentangan terhadap sabda seorang khalifah. Konsekuensinya bukan saja dibubarkan dengan maklumat atau perpu seorang khalifah, boleh jadi dieksekusi sebagai ancaman atas kehendak Tuhan dan Nabi yang diwakili  seorang khalifah dimuka bumi.
Bagi kita, upaya pemerintah “menatakelola Ormas” melalui hak prerogratif hukumnya dalam jangka pendek mungkin dapat ditolerir dengan alasan membatasi perluasan doktrin yang dapat melonggarkan konsensus atas slogan “harga mati” menjadi “harga hidup”. Dialektika kearah tersebut bukan saja dianggap kurang produktif menguatkan cita Indonesia kemasa depan, juga dapat menggerogoti keyakinan generasi medsos mania atas konsensus historis bernegara yang dianggap tak pernah mencapai kata khatam. Melalui pesan pendek dan doktrin Ormas yang dilakukan secara laten dan berkesinambungan bukan mustahil kepercayaan publik pada apapun sejarah serta konsensus masa lalu yang telah dengan susah payah dirawat dapat meleleh dan mencair perlahan-lahan. Apalagi Ormas semacam itu ditingkat praktikum konsisten tak memberi kontribusi apapun dalam hal partisipasi politik nyata di setiap kali pesta demokrasi (golput). Fokus dialektika mereka lebih intensif menguliti seluruh kebijakan pemerintah sebagai produk dari sebuah sistem yang kufur dan karenanya patut disubstitusi. Ditengah keterjepitan akibat tekanan pemerintah itu, Ormas semacam ini biasanya mencoba mengubah haluan dengan cara meloncat dan membonceng pada isu-isu yang menjadi common sense Ormas pada umumnya. Sebuah strategis menyelinap ditengah keramaian Ormas lain agar tak didakwa satu-satunya yang paling bersalah. Dengan begitu akan mengubah citra dari negatif ke positif karena alasan disakiti, mengubah dukungan politik dari dilemahkan menjadi dikuatkan, bahkan terdorong untuk segera beradaptasi dengan Ormas lain yang selama ini sulit dan berjarak lebar saat bersalaman apalagi di Imami di sebuah Masjid. Kohesivitas ini rasanya bagus ditengah kritik sejauh ini bahwa Ormas Islam sulit untuk bersatu. Mudah-mudahan langgeng, bukan semata-mata bentuk pelarian sesaat akibat dampak Perpu misalnya. Pemandangan selama ini menunjukkan bahwa dalam keadaan abnormal Ormas mudah bersatu karena lahirnya musuh bersama (common enemy), entah itu pemerintah maupun kekuatan sosial politik yang berbeda idiologi seperti kaum sosialis, komunis dan kapitalis. Sebaliknya, dalam suasana normal Ormas biasanya kembali ke habit masing-masing dengan fakta angka perceraian yang sulit untuk dirujuk entah karena beda ashab, madzhab, kitab, imam maupun asesoris qunut dan jumlah roka’at yang tak substansial namun terus membuka potensi perpecahan akut di setiap generasi sebagaimana contoh Syiah-Sunni atau kaum puritan dengan kelompok Islam traditional.

Akhirnya, dalam kecemasan atas masa depan Ke-Indonesiaan itulah kiranya pemerintah sebagai sentral pengendali tidaklah terlalu royal menggunakan pendekatan hukum yang represif, instan dan penuh resiko sebagaimana Dekrit maupun Perpu. Lewat desain program dan kegiatan tentang bagaimana membangun kesadaran berbangsa dan bernegara (civic education) dalam jangka panjang, pemerintah semestinya telah memiliki strategi yang efektif dimana Ormas menjadi ujung tombak sekaligus mitra kerja abadi bagi upaya membangun kesadaran tentang sejarah dan masa depan pada setiap generasi untuk menjadi Indonesia yang sesungguhnya (be made Indonesia). Kerja-kerja semacam inilah yang dinanti masyarakat melalui UKP Pancasila bentukan presiden tempo hari agar upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan melalui empat pilar menjadi kesadaran kolektif seperti P4 dimasa orde baru. Tanpa itu, kita hanya sedang menunggu tibanya hari akhir, yaitu keruntuhan sebuah negara bangsa akibat distorsi sejarah yang melenyapkan perasaan senasib sepenanggungan, serta raibnya keyakinan akan masa depan untuk terus berkumpul dan berserikat membicarakan pencapaian kesejahteraan sebagai tujuan bersama.

Jumat, 16 Juni 2017

Dinamika Ketegangan Agama dan Negara


Oleh. Muhadam Labolo

   Ketegangan agama dan negara kini memasuki tensi yang kian mencemaskan.  Agama dan negara pada dasarnya hanyalah konsep yang abstrak. Di level praksis keduanya mewakili penganut suatu keyakinan, dan disisi lain masyarakat sebagai satu unsur negara. Ketegangan yang saya maksud memang tak seluruhnya, namun sebagian kecil penganut agama yang diyakini oleh mayoritas penduduk di negara ini menginginkan perubahan mendasar lewat tawaran ideal berdasarkan agama (Khilafah). Negara diwakili oleh personifikasi pemerintah terpilih yang sekalipun tak mencapai suara signifikan di setiap periode pemilu namun diterima melalui mekanisme demokrasi sebagai pemegang otoritas yang sah dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketegangan tercipta dengan berbagai alasan sehingga seringkali mengubah hubungan keduanya dari suatu relasi yang sederajat menjadi subordinat-hirarkhi. Sederajat, manakala negara membutuhkan kelengkapan payung hukum sebagai dasar pengaturan terkait keyakinan individu seperti dalam Islam penentuan puasa, lebaran, nikah, talak, rujuk, haji, fatwa, dan pembagian warisan diluar hukum positif yang menjadi landasan kolektif bernegara. Subordinat dan hirarkhi, oleh sebab bagaimanapun hukum negara itu selayaknya dikonstruksi diatas saripati atau nilai agama. Tanpa itu hukum negara berhadapan dengan nilai dasar agama manapun yang secara umum sulit untuk diterima apalagi dijalankan. Disini agama menjadi sumber nilai, bukan sekedar simbol, pernak-pernik apalagi asesoris belaka. Relasi itu terkadang sebaliknya, negara berada diatas dan agama tunduk dalam kontrolnya.
Sejarah ketegangan antara agama dan negara bukan baru kali ini saja. Ketika Eropa memasuki masa renaissance (1300-1700), polemik tersebut pernah mencapai titik paling ekstrem hingga melahirkan ide sekularisasi negara (lihat misalnya ide Marthin Luther,1483).  Urusan agama kemudian dipisahkan dari urusan negara. Agama dianggap keyakinan hakiki sekaligus pilihan individu yang meskipun demikian tetap dilindungi oleh negara yang lebih condong pada urusan orang banyak (publicum). Negara dan agama sekalipun terpisah namun tetap bersinggungan pada aras tertentu.  Dalam prakteknya Gereja di Eropa bertugas sebagai simbol pengendali keyakinan setiap individu, sementara negara bertugas melindungi kepentingan umum dari ancaman internal dan eksternal tanpa melihat perbedaan keyakinan. Keyakinan dalam agama bertumpu pada kuasa tertinggi berinisial Tuhan yang diwakili secara hirarkhi lewat para Nabi, Paus, Uskup, Kardinal hingga Pendeta sebagai perpanjangan dan pelayan Tuhan dimuka bumi. Disisi lain keyakinan dalam negara lebih pada kepercayaan orang banyak terhadap kepemimpinan dalam politik maupun pemerintahan. Peninggalan dari ketegangan panjang tersebut menyisakan Vatikan sebagai simbol otoritas dalam mengendalikan keyakinan umat Kristiani di seluruh dunia, demikian pula pengaturan terbatas dalam urusan publik dinegara mini itu. Jika di Eropa relasi antara agama dan negara pada akhirnya mencapai garis demarkasi yang harmonis hingga dewasa ini, demikian pula halnya sejarah ketegangan antara agama dan negara di Timur Tengah.  Semenjak kejatuhan Khulafaurrosyidin dengan berbagai mekanisme pemilihan, sistem dan bentuk pemerintahan mengalami metamorfosa mulai dari corak teokrasi, aristokrasi, monarchi hingga demokrasi. Harus pula diakui bahwa pada akhirnya praktek tersebut berakhir dengan ide sekularisasi murni sebagaimana praktek di Turki (1924). Sisa-sisa bentuk pemerintahan yang beragam tersebut dapat ditemukan misalnya di Iran, Maroko, Arab Saudi, Sudan dan Mesir.
         Kini, setelah berjalan puluhan abad kemudian, aroma ketegangan antara agama dan negara seperti menampakkan diri baik terbuka maupun laten. Pasca revolusi melati Tunisia pada Januai 2011, negara-negara disepanjang jazirah Arab yang selama ini berdiri kokoh di atas sekularisme dengan berbagai sistem dan corak yang dicampuradukkan mengalami kemerosotan dramatis kearah yang bahkan sulit untuk diramalkan.  Kekuatan-kekuatan politik domestik yang kini menjalin relasi berskala international melalui teknologi informasi mendorong terjadinya revolusi pada tidak saja corak pemerintahan, demikian pula sistem dan dasar bernegara. Sayangnya, sejauh yang terekam hari ini, kekuatan-kekuatan politik tersebut tidak saja gagal mendesain wajah baru yang lebih agamis setelah menumbangkan praktek sistem sekuler seperti Mesir, namun di sejumlah negara justru melahirkan ketegangan baru berbentuk perang sipil yang kian mencekam sebagaimana Suriah. Lebih dari itu perang sipil yang terkesan terawat dan tumbuh dimana-mana menimbulkan kecurigaan antar negara hingga mengorbankan negara yang dianggap paling bertanggungjawab mendanai konflik horisontal berbau teror dan agama laiknya Qatar.
Jika di dataran Timur Tengah ketegangan agama dan negara mengalami manifestasi konkrit berjubah aneka alasan ketidakadilan dan kezholiman rezim, kini di Indonesia ketegangan tersebut mulai muncul dalam sifatnya yang lebih lunak namun masif, terstruktur dan terencana. Ketegangan yang lebih lunak itu setidaknya tampak melalui pemboncengan pada isu-isu kontemporer ketika berhadapan dengan rezim berkuasa tanpa harus bersikap vis a vis lewat ide yang sesungguhnya (Khilafah). Melalui pelibatan pada pokok masalah dalam negeri seperti isu politik, ekonomi dan sosial budaya, kekuatan-kekuaan politik tersebut tampak ideal sebagaimana isu yang diartikulasikan oleh kekuatan politik lain pada umumnya. Ini tentu relatif memperoleh dukungan dan dianggap wajar oleh publik sekalipun pemerintah berusaha memadamkan ghiroh pada kesempatan pertama (upaya pembubaran HTI). Menariknya, belajar dari pengalaman Mesir atas kejatuhan Hoesni Mubarak maupun kemenangan partai-partai minoritas di Malaysia dalam pemilu raya dibeberapa wilayah strategis, tampaknya media sosial menjadi instrument kunci dalam proses pencucian otak, penanaman ide, peluruhan dosa, serta pembangunan citra kearah terbangunnya dukungan massa yang lebih kuat dari hari kehari. Ditengah bangkitnya kekuatan politik yang terkesan lunak dan ogah mengubah diri menjadi partai politik itu, kepemimpinan pemerintahan pada hampir semua cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) mengalami pelemahan yang kian memprihatinkan. Faktanya cukup sulit bagi kita menemukan para pekerja pemerintahan diketiga cabang kekuasaan tersebut bebas dari polusi korupsi sebagai penyakit akut dan musuh bebuyutan masyarakat. Malangnya lagi kesadaran mendadak pemerintah terhadap bahaya laten seringkali direspon lewat kebijakan represif melalui penangkapan tokoh-tokoh yang menjadi simbol agama serta keberpihakan yang terang-benderang pada kelompok kapitalis dan para penjahat berkelas. Kenyataan tersebut praktis memicu tumbuhnya kesumat kelompok mayoritas yang melembaga melalui simbol dan kekuatan politik masyarakat bernuansa agama. Indikasinya jelas, pertarungan politik dalam pemilukada di Ibukota Negara (2017) melahirkan pesan yang benderang kepada pemerintah.

    Memuncaknya ketegangan antara agama dan negara pada akhirnya mendorong upaya untuk menemukan sumber masalahnya.  Sebagian kecil yang berpikir radikal namun alergi menyalahkan penguasa secara terang-terangan mencoba mengalihkan sumber masalah pada idiologi sebagai akar dari kesalahan mengatur negara. Mereka percaya bahwa idiologi dan sistem yang baik akan memaksa orang buruk menjadi baik, karena itulah sistemlah yang mesti direvolusi. Dan salah satu tawarannya adalah ide dan sistem agama seperti khilafah. Terlepas apakah hal itu merupakan gagasan utopis atau bahkan fakta sejarah yang pernah ada pada lebih 14 abad yang lalu maupun semangat merekonstruksinya yang tampak seperti merangkai potongan tulang dinosaurus di sebuah museum modern, namun ini tentu satu alternatif yang mesti diperbincangkan suka atau tidak. Konsekuensi lebih jauh tentu akan berujung pada perubahan idiologi yang selama ini menjadi konsensus sekaligus heritage bernegara. Sementara sebagian besar masyarakat kelas bawah yang rajin menikmati kegagalan pemerintah dalam memperlihatkan fungsi-fungsi elementernya ditambah sokongan kelompok masyarakat rasional yang lebih mencari titik-temu bagi upaya perawatan Ke-Indonesiaan dalam jangka panjang sangat yakin bahwa sumber dari masalah hari ini adalah lemahnya kepemimpinan politik dan pemerintahan. Dengan keyakinan itulah maka diperlukan suatu kesabaran lewat jalan konstitusional untuk mensubstitusi para pekerja pemerintahan sekaligus sistem pada tingkat praktikum yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dimana-mana. Syaratnya tanpa harus mengubah idiologi negara, sebab resikonya terlalu mahal. Sekalipun kelompok pertama kecil sebagai ancaman bagi kejatuhan idiologi (ideological breakdown) dibanding kelompok kedua yang lebih menekankan kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (malfunction services) namun perlu diingat bahwa kedua variabel itu dalam sejarah selalu berjalan beriringan ketika mengakhiri jalan panjang sebuah negara besar seperti Romawi, Persia, Mongolia dan Uni Soviet. Bagi saya, sejauh pemerintah tetap mampu menjaga kepercayaan rakyat melalui fungsi-fungsi dasarnya, Ia dengan sendirinya tak perlu repot merapikan diri dalam mengutak-atik idiologi sebagai konsensus bersama. Sebab rakyat kebanyakan tak pernah mau tau dengan soal idiologi sepanjang perutnya dalam keadaan kenyang.  Mereka hanya akan menggerogoti idiologi bila dalam realitasnya tak pernah bisa menemukan wujud konkrit dari alas negara yang dianggap sacral tersebut. Jadi, sekalipun ribuan kali kita mengatakan saya adalah idiologi (baca;Pancasila misalnya), tetap saja Ia hanya seuntaian slogan yang nihil alias nol koma kosong.  Disinilah tawaran ide dan sistem lain mencoba melakukan koreksi atau sekaligus menggantinya dengan alternatif yang belum tentu pula lebih kompatibel dengan realitas sosiologis dan historis suatu negara. 

Selasa, 30 Mei 2017

Kebohongan dan Kegagalan Merawat Kepercayaan


Oleh. Muhadam Labolo

          Popularitas banyak pemimpin di dunia kini mulai memudar.  Di level antar negara kita menemukan para pemimpin di Jepang, Korea, Perancis, Amerika bahkan Indonesia mengalami penyusutan dari kesan positif ke gambaran sebaliknya, dikiritik, dicaci, difitnah, diadu-domba, dilecehkan bahkan dibuihkan. Parahnya, fenomena semacam itu dinegeri kita kini melanda hingga ke hirarkhi pemerintahan terbawah sekelas pemerintah daerah bahkan pemerintah desa. Sebabnya tentu banyak hal, namun rasa-rasanya karena kegagalan para pemimpin merawat kepercayaan rakyatnya. Kegagalan merawat kepercayaan rakyat adalah gejala umum dalam rutinitas kepemimpinan politik dan pemerintahan. Pokok masalahnya bukan disitu, perlu ditemukan ditengah kedalaman laut yang bahkan mendekati tubir.  Pertanyaan mendalamnya adalah apakah penyebab lahirnya ketidakpercayaan rakyat selama ini? Dari sisi metodologi, kepada siapakah mesti diperoleh jawaban atas permasalahan yang dihadapi rakyat? Dan ditingkat pragmatisnya, bagaimanakah memperbaiki kepercayaan rakyat ditengah dinamika dan tekanan yang terus-menerus mendera para pemimpin pemerintahan?
Menurut Latif (2015), kebanyakan ketidakpercayaan rakyat kepada para pemimpin disebabkan oleh menumpuknya kebohongan. Dalam kritik yang lebih jauh atas perilaku kebohongan itu bahwa pemimpin boleh jadi lolos dari sekali-dua berbohong dihadapan rakyat, namun mereka sewaktu-waktu dapat tergelincir dikebohongan berikutnya. Kebohongan dapat diproduk dalam berbagai aspek, boleh jadi melalui aktivitas politik, ekonomi maupun identitas budaya. Dalam rupa politik kebohongan telah menjadi semacam konsumsi narkoba elit sehari-hari. Statement para politisi dapat berubah sesuai kepentingan pada dimensi ruang dan waktu. Kemaren berjanji mengentaskan kemiskinan nelayan, hari ini bisa jadi justru memperkaya segelintir orang. Di lokasi panas terik berjanji memperbaiki lapangan kerja namun ditengah kesejukan kekuasaan boleh jadi yang diperbaiki adalah rumah pribadi dan kamar tidur keluarga masing-masing. Dalam wajah ekonomi juga demikian, alokasi sumber daya mudah dijanjikan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat namun faktanya sebanyak-banyaknya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi, kelompok dan keluarga besarnya. Pada aspek identitas budaya pun tak jauh berbeda, simbol-simbol kesatuan dan persatuan dicerai-beraikan lewat contoh yang tak mencerminkan  kesholehan pribadi, kesantunan sosial dan kerendahan hati sebagai mahluk fana dihadapan Tuhan.  Kebohongan seringkali lahir karena bakat pribadi yang kemudian bertemu dimuara lingkungan elit yang memiliki karakter yang tak beda tipis (beti). Apalagi sejak dulu khazanah politik adalah kolom yang tak berwarna hitam dan putih, dia bergantung pada pancaran kepentingan manusia. Karenanya, bila kebohongan adalah bakat bawaan berarti pemimpin memiliki persoalan dimasa ia bertumbuh dan berkembang dari sejak remaja hingga menjadi pemimpin.  Disini keluarga sangat berperan penting mendikte seorang calon pemimpin untuk membedakan mana kejujuran dan mana kebohongan. Dalam hal ini kita menyadari mengapa para calon pemimpin seringkali menghadirkan keluarga utuhnya ketika kampanye sebagaimana Obama dan Trumph didepan basis konstituennya.  Pesan moralnya jelas, kegagalan membina keluarga sebagai pondasi dan akar tunjang pemerintahan adalah ancaman bagi rapuhnya tonggak pemerintahan dihari-hari selanjutnya (Mc Iver, 1953). Disisi lain, apabila kebohongan adalah produk dari tuntutan lingkungan, maka perilaku kebohongan sesungguhnya telah menjadi semacam penyakit epidemi dalam masyarakat hingga menjadi kebiasaan yang sulit untuk diperbaiki kecuali memenggal satu generasi.
Lalu kepada siapakah kita mesti bertanya soal apakah kita sebagai pemimpin terlalu jujur atau terlanjur berbohong? Hemat saya tidak ada yang paling jujur untuk ditanyakan kecuali kepada mereka yang telah memberi pilihan sehingga kita berkesempatan menjadi pemimpin mewakili meraka.  Seperti halnya kepada siapakah kualitas produk sabun mandi mesti kita tanyakan kecuali kepada konsumen sabun mandi itu sendiri. Dalam hal ini jelas, jika kita memahami bahwa kepemimpinan adalah produk dari suatu pilihan rakyat dalam sistem politik dan pemerintahan, maka tidak ada yang layak untuk ditanyakan soal kepuasaan atas produk layanan publik berupa barang dan jasa kecuali rakyat. Tetapi pada rakyat manakah yang mesti kita tanya dan dengarkan? Ditengah kumpulan rakyat yang beragam itu pemimpin selayaknya menggunakan panca indranya sebagai instrument kualitatif yang paling meyakinkan dalam meraba, merasa, melihat, mendengar dan mencium keinginan hakiki masyarakatnya. Kegagalan menggunakan semua itu hanya akan mendeklarasikan gelar pemimpin tuli, buta, gendeng, muka tembok, bahkan cacat indrawi.  Rakyat banyak memang tak dapat menggapai pucuk kekuasaan untuk berbicara langsung, ia seringkali diwakili oleh anggota parlemen secara formil atau saluran lain yang lebih jenin seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, organisasi masyarakat dan para tokoh elit lainnya.  Karena itulah mengapa para tokoh masyarakat itu perlu didengar, dihargai, dihormati, dirangkul serta diajak bicara, dan bukan dimarahi, ditangkap dan ditindas dengan kata-kata yang tak berperibahasaan. Menjauhkan diri dari elit masyarakat justru secara sadar kita sedang mendelegitimasi kekuasaan dengan sukarela.  Para elit masyarakat itu adalah simpul yang suka tidak suka mewakili sedikit banyak aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat. Mereka yang diam sebagai silent mayority seringkali diwakili tidak saja oleh segelintir orang, bahkan dalam era dewasa ini dapat berwujud karangan bunga dan lilin. Sebab itu, semakin terdissosiasi semakin jauh jarak antara pemimpin dan masyarakat. Selebihnya semakin besar ketidakpercayaan semakin berat pula upaya merajut kepercayaan rakyat yang kini menganga lebar. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa merawat kepercayaan rakyat jauh lebih sulit ketimbang merapikan kebohongan disana-sini, sebab rakyat dewasa ini terlalu mudah mengakses informasi atas semua konstruksi kebohongan yang kita rakit hari demi hari.

Akhirnya, bagian terbaik yang mesti dilakukan oleh para pemimpin pemerintahan adalah bagaimanakah strategi merawat kepercayaan rakyat ditengah kebohongan yang terus-menerus melukai hati nurani. Tentu saja ada banyak strategi yang dapat dilakukan, namun dalam diskusi pendek ini saya terinspirasi pada film terbaru yang disutradarai Monty Tiwa dan Robert Ronny (2017) berjudul “Critical Eleven”.  Jika kita sepakat bahwa rumah tangga adalah unit terkecil dari sebuah pemerintahan yang lebih kompleks, maka ibarat pesawat yang sedang melakukan take off and landing, terdapat sebelas menit yang paling menentukan dan karena itu mesti diperhatikan sungguh-sungguh oleh setiap pilot/pemimpin, yaitu tiga menit pertama saat lepas landas dan delapan menit berikutnya saat mendarat.  Inilah sebelas menit yang menentukan bagi seorang pemimpin ketika Ia membawa pergi rakyatnya kemanapun yang menjadi tujuan pemerintahan itu. Sisanya, membangun komunikasi yang intensif dan kejujuran pada rakyat adalah kunci paling efektif dalam merawat kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat. Bukankah rakyat kita adalah bangsa pemaaf dan penganut agama yang soleh? Sayangnya, jangankan tiga tahun pertama kepemimpinan pemerintahan, setahun atau dua tahun pertama diatas pesawat pemerintahan seringkali mulai terasa oleng.  Penumpang tampak mulai gelisah karena tak puas atas sejumlah pelayanan.  Anehnya, para pemimpin itu bukan malah menjawab permasalahan para penumpang,  yang tampak adalah kepanikan, kemarahan dan lari dari kenyataan. Jika memberangkatkan saja para pemimpin telah gagal fokus, apatah lagi mengantarkan rakyat pada periode berikutnya, kita semakin pesimistik.

Selasa, 25 April 2017

Desa Dalam Tinjauan Philosofi Pemerintahan (Perkembangan dan Relasinya dengan Negara)

Oleh. Dr. Muhadam Labolo[1]

Tidak ada yang lebih banyak terpikirkan dalam benak setiap orang ketika kita bertanya tentang desa kecuali yang pertama adalah tempat dimana kita dilahirkan meskipun tidak sedikit yang lahir di wilayah perkotaan (Koentjaraninggrat, 1999).  Untuk membuktikan hal itu cukup dengan menutup kedua belah mata lalu membayangkan sketsa apa yang pertama kali akan kita lukiskan pada sehelai kertas. Hasilnya secara umum adalah sketsa gunung yang menjulang tinggi, sawah yang terhampar luas, beberapa nyiur melambai, petani yang sedang mencangkul disawah, awan, matahari, burung serta satu dua rumah petani di dekat pematang sawah yang secara keseluruhan gambaran itu tentu saja menunjuk ke sebuah tempat berinisial desa.  Pola interaksi sederhana dalam kehidupan desa itu mengindikasikan terdapatnya suatu keteraturan politik paling traditional. Gunung, sawah dan pohon nyiur yang sedang dihembus angin setidaknya memastikan tersedianya sumber daya yang secara ekonomi menjadi esensi bagi keberlangsungan hidup sebuah masyarakat di desa. Sementara aktivitas petani di sawah, rumah dan semua benda disekelilingnya menunjukkan berjalannya inti sebuah kebudayaan mikro dalam proses selanjutnya menuju entitas yang lebih kompleks bernama negara. Pada bayangan lansdcap sederhana itu menunjukkan bahwa desa secara filosofi merupakan habituasi pertama dari peradaban manusia baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya.
Desa secara sosiologis tempat berawalnya sebuah kebudayaan paling kompleks sebagaimana negara. Dalam konteks itu desa mendahului kelahiran sebuah negara. Ketika negara belum terbentuk, menurut beberapa kitab suci, Adam dan Hawa adalah dua individu pertama yang diciptakan Tuhan untuk mendiami sebuah desa terluas dan tak bernama (bumi). Keduanya secara alamiah membentuk struktur persaudaraan kecil yang kita sebuat keluarga (brotherhood). Keluarga kecil tadi terus bertumbuh dan berkembang membentuk keluarga besar dengan struktur yang lebih kompleks. Diberbagai belahan bumi kelompok-kelompok keluarga tersebut memiliki istilah bervariasi seperti marga, clan, dinasti dll.  Keluarga besar itu suatu saat terus membesar dan meluas akibat tuntutan dan kebutuhan anggotanya yang semakin beragam. Ragam tuntutan dan kebutuhan mendorong pelepasan kedalam kelompok-kelompok yang lebih besar untuk kemudian saling mendominasi satu dengan lainnya. Sekalipun terjadi pelepasan dari unit terkecil keluarga namun tetap saja terdapat hubungan-hubungan yang terus terjalin baik melalui pola perjanjian diplomatik yang beradab, perkawinan maupun cara paling ekstrem yaitu peperangan. Pola hubungan itu membentuk jaringan-jaringan pemerintahan yang fleksibel seperti sarang laba-laba (Mc Iver, 1955). Bila diawal interaksi keluarga yang sangat simpel itu diatur berdasarkan kesadaran dan konsensus informal disebabkan kesederhanan dan keseragaman hidup yang relatif homogen, kini interaksi keluarga besar tadi semakin rumit sehingga membutuhkan pola pengaturan yang lebih ‘memaksa’ terhadap heterogenitas yang kian distingtif dan kompetitif. Pola pengaturan terhadap interaksi keluarga yang semakin kompleks dan rumit itu kita sebut sebagai pelembagaan berbagai kepentingan atau institusionalisasi yang dalam bahasa sosial disebut juga sistem sosial atau dalam konteks bernegara dinamakan sistem politik dan atau sistem pemerintahan. Sistem yang didesain secara kolektif melalui sekelompok elit berkuasa (pemerintah) bertujuan untuk menciptakan integrasi terhadap perbedaan-perbedaan yang semakin variatif dan cenderung saling menjauh (sentrifugalistik). Pada saat yang sama sistem-sistem semacam itu mengadaptasi perubahan yang terus terjadi sebagai landasan bagi keberlanjutan hidup bersama (sentripetalistik).  Sebagai contoh di level terendah kita mengenal sistem sosial masyarakat desa, sistem pemerintahan desa, sistem pemerintahan daerah hingga sistem pemerintahan nasional.
Pelepasan dari habituasi mikro bernama keluarga perlahan membengkak dan mendominasi dalam wujud yang lebih makro. Induk habituasi yang kecil tadi kini bahkan menjadi bagian yang mengkonstruksi keluarga paling kompleks beridentitas negara. Desa yang awalnya hanya sebuah unit keluarga mikro kini menjadi menjadi bagian dari pemerintahan yang lebih luas dan berlapis-lapis. Desa kemudian mulai diinstitusionalisasikan kedalam bagian dari struktur pemerintahan menurut sistem hirarkhi. Kendatipun desa secara historis merupakan sumber bagi kelahiran sebuah negara namun pada kenyataannya desa-desa itu tidaklah dapat berinteraksi alami sebagaimana awalnya yang penuh semangat dan ikatan kekeluargaan. Desa pada akhirnya menjadi satu entitas yang seringkali ditetapkan baik sebagai bagian dari struktur politik pemerintahan terendah juga sebagai entitas budaya yang dilindungi seperti simbol dan heritage negara. Pada sebagian negara, desa dilepas begitu saja dalam berbagai identititas berikut komunitas didalamnya yang berhak mengatur dan mengurus dirinya sendiri (self community). Sementara  sebagian lagi diatur dan dikontrol secara hirarkhi menurut kepentingan birokrasi negara (self state government). Sisanya diletakkan sebagai urusan pemerintah lokal semata (self local government). Pada sejumlah negara desa seringkali diintegrasikan baik sebagai self community, self state government maupun sebagai self local government.
Sebagai akar pemerintahan, desa lebih dipertimbangkan selaku entitas sosial alami yang bersifat fungsional. Kesadaran ini menjadikan alasan mendasar mengapa desa lebih steril dan berjarak dari campur tangan negara.  Dengan tetap mengasumsikan desa sebagai keluarga mikro maka pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan keluarga itu sedapatnya tak dipenuhi segudang aturan sebagaimana negara mendisiplinkan pemerintah lokal. Dengan maksud itu agar desa lebih fleksibel mengatur interaksi anggota keluarga didalamnya lewat hak asal-usul dan konsensus baru yang sengaja diciptakan untuk menyesuaikan diri sebagai bagian dari rumah tangga negara.  Pembatasan campur tangan negara dalam konteks pengaturan dan pengurusan dirinya sedapat mungkin dilakukan untuk melindungi tradisi yang menjadi akar dan budaya pemerintahan.  Batas-batas campur tangan negara setidaknya berada dalam cakupan perlindungan negara berkaitan dengan kewajiban konstitusional bagi hak setiap warga didalam negara itu sendiri. Dalam batas demarkasi itulah desa pada akhirnya diakui memiliki apa yang disebut otonomi asli (kuhonan, indegenius local), bukan otonomi berian sebagaimana di level pemerintah daerah. Pengakuan terhadap hak asal-usul itulah mengapa desa sejak semula memperoleh pengakuan pada aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan hukum.
Desa dengan berbagai aspek diatas pada pokoknya menjadi basis bagi representasi semua entitas dalam batas kumpulan individu yang memiliki karakteristik homogen, terikat kuat secara emosional dalam suatu sistem sosial budaya serta memiliki organisasi yang bersifat primitif dimana kepala desa menjadi sentral gravitasi politik, ekonomi dan sosial budaya. Dalam batasan Beratha (1982:26), desa dimaknai sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipegaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.[2] Batasan tersebut setidaknya menggambarkan karakteristik desa yang menurut Ferdinand Tonies (1887) sejalan dengan karakteristik gemenschaft dibanding gesselschaft.[3]
Pengakuan atas otonomi desa sebagai hak asal usul sepadan dengan lahirnya otonomi individu sejak lahir dan diakui secara universal (hak asasi/human rights). Jadi, batas otonomi asli itu berasal dari pengakuan terhadap otonomi individu, keluarga dan desa. Diatas itu pengaturan pemerintahan lebih bersifat otonom dalam perspektif politik dan administratif (otonomi berian). Sampai pada batas itulah sesungguhnya negara melakukan intervensi untuk melindungi privasi individu, keluarga dan desa. Pembatasan campur tangan negara untuk memastikan agar interaksi alamiah dalam setiap keluarga dan desa sebagai akar pemerintahan berjalan apa adanya. Sekalipun demikian yang dimaksud adalah soal pengaturan internal antar sesama anggota keluarga sebagai konsensus klasik. Hal ini tentu saja diluar perlindungan pada setiap warga negara yang menjadi kewajiban negara sebagai desa yang paling kompleks.
Secara historis jejak pertumbuhan dan perkembangan desa di Indonesia setidaknya dapat ditelusuri dari catatan Muntinghe kepada Raffles (1811-1817).[4] Namun jauh sebelum temuan tersebut diyakini terdapat desa atau dengan beragam nama lain seperti Dusun, Marga, Kampung, Gampong, Dati, Nagari dan Wanua yang tersebar di wilayah Jawa dan luar Jawa.[5]  Hingga memasuki politik etik Belanda, catatan Van der Wals dkk (1872) ketika bertugas sebagai Pamongpraja Muda dibeberapa daerah menunjukkan bahwa diferensiasi tersebut secara perlahan mengalami perkembangan, dimana pengambilan keputusan menjadi bagian yang diputuskan oleh lembaga hukum tersendiri semacam unit Mahkamah Syariah di Aceh atau Unit Kerapatan Khusus di Minangkabau. Sekalipun demikian tetap saja pengambilan keputusan akhir memberi peluang bagi keterlibatan pihak eksekutif kepala desa dalam kolektivitas hakim yang disepakati melalui hukum adat setempat. Dalam proses semacam itu desa tampak memperlihatkan bibit demokrasi, dimana pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, bersifat kelembagaan (adhoc), melibatkan beberapa tokoh yang merepresentasikan kepentingan tertentu, serta dalam suatu wadah yang relatif terpisahkan dari eksekutif. Namun demikian meskipun pelembagaan politik memperlihatkan perubahan kearah deferensiasi, namun kebiasaan pemilihan kepala desa yang awalnya bersifat turun-temurun (tradisionalistik) dikemudian hari berubah pula lewat pemilihan secara tak langsung yang diwakili oleh sekelompok orang. Fenomena tersebut cukup menarik dalam pandangan Raffles (1811), sehingga pola demokrasi representatif oleh sekelompok pengurus desa yang memilih kepala desa kemudian diubah menjadi mekanisme demokrasi langsung dimana kepala desa dipilih oleh masyarakat dari beberapa orang yang dipandang mampu (Nurcholis, 2013:68). Upaya demikian bukan tanpa maksud sama sekali, Raffles berkeinginan memutus jenjang hirarkhi yang selama ini terbentuk antara kaum ninggrat Jawa dengan basis sosial sebagai produk peninggalan kebijakan kolonialisme Belanda mendekati kebangkrutan VOC di Indonesia tahun 1798.[6] Terlepas dari itu, hingga tahun 1854 desa kemudian memperoleh pijakan lewat Regeringsreglement (RR) yang kemudian melahirkan peraturan pelaksanaan berbentuk Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO) dan Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesteen (IGOB).[7] Pada masa pendudukan Jepang pengaturan soal desa relatif tak mengalami perubahan signifikan kecuali pembatasan soal masa jabatan kepala desa yang selama ini bergantung pada konsensus dalam masyarakat.



[1] Deputi Otsus pada Pusat Kajian Desentralisasi IPDN.
[2] Untuk batasan Beratha dapat dibandingkan dengan batasan Bintarto dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, 1983, Ghalia Indonesia, sebagaimana juga dikutib Tahir dalam Jurnal MIPI, Edisi 38, Jakarta, 2013, hal.98.
[3] Gemenschaft bersifat community (paguyuban) dengan ciri terikat secara emosional, memiliki tradisi, luas, ada sebelum negara serta bersifat bottom up. Hal ini berbeda dengan bentuk Gesselschaft yang bersifat society (patembayan) dengan ciri terikat secara rasional, otonomi berian, terbatas, ada setelah negara, serta bersifat top down. Untuk hal ini lihat Ferdinand Tonies, 1887, The Nature and Type of Sociological Theory. Oleh karena desa dalam kasus Indonesia bersifat community, maka pendekatannyapun ideal bersifat self governing community, bukan didominasi oleh negara maupun daerah sebagaimana pendekatan self state goverment dan self local goverment. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tampak pengaturannya dilakukan secara terintegrasi, sekalipun pendekatan self governing community menjadi titik pijak utama.
[4] Lihat Soetardjo dalam Tahir, 2013, Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia, Desa di Masa Lalu, Masa Kini dan bagaimana Masa Depannya, Jurnal MIPI, Edisi 38, 2012, hal. 98, Jakarta. Lihat juga dalam Jurnal yang sama kupasan Nurcholis, ibid, hal. 69.
[5] Istilah yang sama dalam bahasa asing seperti dorp, dorpsgemeente, village, village community, rural are, rural society, lihat Ndraha, Ilmu Pemerintahan (Kybernology), PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 154.
[6] Menyadari kebangkrutan yang kian meningkat, Belanda memberi kekuasaan kepada kaum ninggrat Jawa dan kelompok China untuk bertindak atas nama Belanda dalam pengumpulan pajak. Strategi ini secara dejure maupun defacto semakin menguatkan posisi kaum ninggrat Jawa hingga cenderung bertindak melampaui wewenang yang diberikan Belanda. Untuk lebih jelas lihat George M Kahin, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, Komunitas Bambu,  2013, hal. 4.
[7] IGO (1960), pada dasarnya bukanlah dasar dalam pembentukan desa otonom, kecuali bentuk pengakuan atas entitas khas yang telah ada sebelumnya. Pengaturan inipun bersifat terbatas bagi wilayah Jawa dan Madura. Pengaturan ini mengalami revisi dengan terbentuknya Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesteen (IGOB) yang meliputi pengaturan desa-desa di luar Jawa dan Madura pada tahun 1938. Inilah yang kemudian menjadi dasar dalam konstitusi dimana negara pada akhirnya  mengakui dan menghormati satuan-satuan khusus yang telah ada jauh sebelum Indonesia terbentuk.