Senin, 17 September 2012

Optimisme di Tengah Pesimisme


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

            Sebagai bangsa yang dianugrahi aneka suku bangsa dan kekayaan berlimpah, sepatutnya dalam diri kita lahir perasaan optimisme.  Lewat heterogenitas tumbuh nilai competitivness yang mendorong produktivitas berbangsa dan bernegara. Dengan kekayaan berlimpah setidaknya kemakmuran yang dicita-citakan dalam konstitusi ’45 segera terwujud. Secara tekstual, optimisme tersebut tergambar kuat dalam angka pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan hingga 6,4 persen di kuartal kedua meninggalkan India yang hanya tumbuh sekitar 5,3 persen. Peranan Indonesia dalam aspek politik, ekonomi dan sosial budaya menjadi indikasi atas dominasi kontrol minimal dilingkup Asia Tenggara. Evaluasi Goldman Sachs Asset Management (Sept 2012), perusahaan yang mengelola dana investasi global memperkenalkan akronim baru MIST (Meksiko, Indonesia, South Korea dan Turki). Meksiko tumbuh 4,6 persen lewat rekor penjualan mobil terbesar di kawasan Amerika Latin mengalahkan Brazil. Korea Selatan yang hanya berselang sehari merdeka dari kita kini menimbulkan pengaruh semacam demam korea dimana-mana. Mulai dari keinginan ikut seminar disana, mengunjungi salah satu keajaiban Pulau Jeju, merasakan lezatnya Jjempong dan Kimchi, menikmati goyangan lima dara jelita Yeeun, Sunye, Sohee, Sunmi dan Yubin dalam Wonder Girls-Nobody, hingga betah berjam-jam meninggalkan pekerjaan sebab tak ingin ketinggalan drama korea terlaris seperti Endless Love, I’m Sorry I love You, Memories in Bali, Friends, Winter Sonata, hingga Jewel in The Palace yang saya sendiri penasaran menyimpan CD nya. Baik food, fashion hingga film menurut saya menimbulkan inspiring tentang kehidupan sosial dan ketuhanan seperti tata krama, etika, kepemimpinan, keluarga, harmonisasi, heroisme, nalar, lingkungan, hingga pengetahuan tentang banyak aspek. Ini jelas berbeda jika saya disuguhi tarian erotis sekelas Trio Macan atau menonton film Hantu Casablanca, Hantu Ambulance, Hantu Jeruk Purut atau Tali Pocong Perawan yang melahirkan perasaan pesimisme, syahwat-sangka, dan rasa takut dimana-mana. Turki, tentu tak perlu diperdebatkan lagi, negara yang menjadi batas icon antara timur dan barat ini selalu menjadi target pelancong dari manca negara. Kawan saya Hifzi dan Omar bahkan pernah menawarkan saya mengajar di sekolah Turki yang mulai menjamur di Jakarta dan Jawa Barat.
Sayangnya, beberapa indikasi tekstual di negeri ini tak sebangun dengan realitas konteks di tingkat akar rumput. Di level itu yang muncul adalah perasaan pesimisme berkepanjangan akibat krisis bahan bakar minyak, listrik, beras, kedelai, kentang, buah hingga garam. Semua kebutuhan dasar tadi sepertinya menunjukkan bahwa konsumsi domestik kita terhadap barang import sangat tinggi. Artinya, pemerintah gagal memproduk apa yang menjadi kebutuhan dasar hingga menciptakan ketergantungan pada negara lain. Inilah yang dikuatirkan Soekarno sejak merintis kemerdekaan Indonesia tahun 1945, hilangnya kemandirian di bidang ekonomi selain politik dan budaya. Terhadap meningkatnya konsumsi domestik dan investasi asing tentu saja menggembirakan dari perspektif ekonomi. Namun pertanyaannya adalah dimanakah keuntungan atas melonjaknya investasi dimaksud? Apakah akumulasi modal telah memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat? Faktanya Papua tak serta merta menjadi makmur sekalipun bagi hasil Freeport sudah jauh lebih banyak. Kalimantan Timur tak dengan sendirinya menjadi terang benderang sekalipun setiap hari batu-baranya di keruk berton-ton oleh perusahaan asing. Yang menjadi soal adalah mengapa angka pertumbuhan ideal di atas tak merefleksikan tingkat kesejahteraan ekonomi di level bawah? Ini persis sinisme Jokowi pada Fauzi dalam debat kandidat gubernur putaran pertama, mengapa upaya Fauzi selama lima tahun yang padat program tak mampu menggenjot perolehan suara hingga 91 persen?  Barangkali kita boleh menduga, bahwa semua kebijakan dan gambaran makro di atas tak menyentuh kepentingan paling dasar dari apa yang menjadi persoalan dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Patut dicurigai jangan-jangan benar Jaka Sembung selama ini lupa bawa golok, benar-benar nggak nyambung goblok. Pesimisme lain adalah peranan kita yang begitu menggebu-gebu menyelesaikan berbagai konflik di wilayah asia tenggara hingga dunia international. Di satu pihak kita tentu saja tak meragukan kemampuan Indonesia dalam penyelesaian konflik Palestina, Thailand-Kamboja, Myanmar hingga ketegangan di Laut China Selatan, namun di pihak lain masalah internal semisal terorisme dan isu sara yang menampilkan konflik komunal saban hari rasanya berbanding terbalik dengan apa yang telah dipuja-pujikan sejauh ini. Korea Selatan memang tak banyak berperan di dunia international sebagaimana Indonesia, namun mengirim satu orang sekelas Ban Ki Moon sebagai Sekjend PBB telah merpresentasikan kontribusi Korea pada hampir semua persoalan di dunia international. Kapankah kita mampu mengirim Jusuf Kalla menjadi sekjend PBB sebagaimana kita pernah menempatkan Adam Malik sebagai orang kedua Asia yang pernah menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke 26 di New York? Paling tidak dengan menjadi Ketua APEC tahun 2013 menggantikan Rusia yang sebelumnya berturut-turut dipimpin China dan Amerika Serikat kita cukup diperhitungkan.
Lalu bagaimanakah membangun optimisme bagi kemajuan bangsa di masa mendatang? Prediksi Zaenal Budiyono (Rep:15 Sept 2012) tampaknya menjadi momentum bagi kita untuk menyadari tentang datangnya siklus tujuh abad.  Pada abad ke 7, kita adalah peletak protoglobalisasi dalam kawasan regional Asean lewat kekuasaan Sriwijaya yang melingkupi Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi. Tujuh abad kemudian (abad 14), Majapahit tumbuh sebagai era kedua yang meliputi Malaya, Kalimantan, Sumatera, Bali hingga Philipina. Kini, kita berada di abad ke 21, artinya siklus tujuh tahunan tersebut berada di depan mata. Jika evaluasi Goldman menjadi titik pijak dalam membangun optimisme, maka momentum Sail Morotai 2012 dapat pula menjadi tonggak bagi upaya mengukuhkan era Pasifik meninggalkan era Mediterani dan Atlantik. Sebaliknya, jika evaluasi Failed State Index di Washington DC dua bulan lalu yang menempatkan kita sebagai salah satu negara menuju kegagalan, tentu saja yang muncul hanyalah perasaan pesimisme akut, dimana raport kita dipenuhi angka merah. Apabila globalisasi secara luas lahir disebabkan revoluasi industri di masa lalu, maka globalisasi kini lahir disebabkan revolusi komunikasi yang memungkinkan setiap negara sulit dibatasi menjadi bagian dari aktivitas kehidupan kita.  Korea, seperti saya gambarkan di atas hadir dalam dunia sehari-hari, menguasai alam pikiran, lidah, mata, perasaan hingga style disebabkan revolusi komunikasi yang membawa mereka hingga ke ruang tidur kita. Inilah salah satu upaya yang perlu kita tumbuh-kembangkan jika ingin merebut kembali kejayaan sebagaimana riwayat Sriwijaya dan Majapahit. Strategi menumbuhkan budaya dan menjualnya lewat penguasaan komunikasi yang canggih secara langsung maupun tidak merupakan invasi yang paling beradab dibanding menggunakan strategi militer super canggih sekalipun. Simpelnya, untuk mengacaukan kawasan Timur Tengah tak perlu mengirimkan tentara, cukup membuat film Innoncence of Muslims berdurasi kurang dari setengah jam sudah bisa membuat konflik dimana-mana. Dalam konteks politik bahasa sebagai bagian dari budaya itu sendiri, Amerika pernah menciptakan istilah terorisme yang kemudian berimplikasi kemana-mana, mulai dari invasi ke berbagai penjuru negara Muslim hingga dibentuknya Densus 88 di Indonesia. Bahkan, kalau saja Korea ingin menguasai Indonesia, secara politik budaya sebenarnya sudah selesai. Dalam relasi politik, inilah petunjuk Huntington lewat The Clash of Civilization menuju taksiran Francis Fukuyama dalam The End of History and The Last Man. Kini pilihan kita hanya ada dua, menambah tank leopard setiap tahun tanpa perang dan cadangan alutsista, atau melakukan revoluasi komunikasi dengan mengembangkan kebudayaan yang santun untuk menginvasi minimal di kawasan regional sebagaimana negeri Park Ji Sung lakukan. (Jakarta, 16 Setember 2012)

Integritas Pribadi, Amanat Pak Boediono


Oleh. Dr. Muhadam Labolo
          Sambil mempersiapkan bahan kuliah semester ini saya merasa dibebani oleh sejumlah catatan Pak Boediono, Wakil Presiden Republik Indonesia. Beban lain yang paling berat dan mengharukan di minggu ini adalah melanjutkan tumpukan naskah ilmu pemerintahan yang beberapa saat lalu di tinggal pergi oleh desainernya, Prof. Taliziduhu Ndraha, salah seorang guru besar paling berpengaruh sejak IIP di bentuk tahun 1972 hingga menyatu menjadi IPDN saat ini. Dua orang tadi dan semua catatan yang ditinggalkan tentu saja menjadi pelajaran berharga dalam mempercakapkan topik kita saat ini. Namun saya akan membahas khusus guru kita pada sesi berikutnya, kesempatan ini saya akan fokus pada amanah orang pertama agar kita tak terlalu jauh kehilangan spirit. Satu kata kunci dalam amanat prosesi pengukuhan pamong praja muda tanggal 6 September 2012 pukul 10.00-11.00 WIB adalah integritas pribadi. Mudah-mudahan saja nama dan sikap beliau setidaknya mencerminkan tipe ideal tentang bagaimana integritas pribadi yang senyatanya. Maklum beliau juga seorang mantan akademisi, guru besar yang terlalu kalem dan santun. Pidato berdurasi 20 menit tersebut secara umum menurut saya menjadi spirit bagi upaya memperkuat lembaga pendidikan kedinasan yang mengkhususkan diri pada penumbuhan profesi pamong praja. Dari sudut style orasi linguistik, pidato tersebut tak terlalu menarik dibanding pidato Mendagri Gamawan Fauzi dalam sesi wisuda sehari sebelumnya. Sekalipun saya tak sempat hadir dikarenakan mengajar DPRD Jayawijaya di Hotel Nalendra Bandung, namun beberapa orang tua praja sangat mengapresiasi pesan Mendagri yang terkesan sarat makna lagi padat nilai. Itu dapat dilihat dari kesaksian mereka ketika mengaktifkan kembali rekaman pada handphone masing-masing. Kini saya hanya akan memaknai pidato Pak Boediono yang tidak saja ditujukan bagi purna praja, termasuk saya dan kita semua. Dalam pengetahuan saya, integritas pribadi merujuk pada konsistensi terhadap kebijakan dan kode etik dimana individu tersebut melaksanakan tugas. Integritas pribadi dapat mengalir dalam sikap disiplin, konsistensi, komitmen, akuntabel, kejujuran, penghargaan dan kepercayaan pada nilai-nilai yang diyakini. Sebagai contoh, bagi segenap pamong praja muda, bergerak dalam ruang birokrasi tentu saja membutuhkan konsistensi dalam menjalankan semua kebijakan disertai etika pemerintahan yang pernah diajarkan. Malangnya, konsistensi tersebut seringkali tergoda di tengah jalan oleh bujuk rayu politik praktis. Akhirnya berlakulah semboyan yang membingungkan birokrat, yaitu konsisten dalam inkonsistensi. Gelagatnya, mereka yang konsisten pada semua yang berbau konsisten hanya akan berada di luar area birokrasi, sebaliknya mereka yang paling inkonsisten relatif nyaman di lingkungan birokrasi. Masalahnya tinggal bagaimana menerjemahkan makna konsistensi dan inkonsistensi dalam ruang birokrasi yang tentu saja berselisih pandang dengan pemahaman kita dalam ruang akademik. Dalam contoh sinisme terhadap orde baru, dua di tambah dua sama dengan empat, tetapi dua di tambah dua bagi Soeharto terserah beliau. Inilah tantangan serius pamong praja muda yang kemudian merembes kemana-mana, termasuk pelanggaran etika ketika berhadapan dengan birokrasi dan politik lokal dewasa ini. Jika pada tahap pertama terjadi pelanggaran etika, maka pada tahap selanjutnya seseorang berkecenderungan melanggar hukum. Bukankah hukum bersumber dari etika. Ini ukuran pertama bagi keberhasilan pamong praja muda, dimana semakin tinggi jabatan yang diembannya semakin tinggi pula resiko akibat mengkompromikan perintah atasan sebagai “kebijakan” dengan etika yang setiap hari mengalami penyusutan akibat interaksi dengan lingkungan yang tak begitu sehat. Merawat etika dalam pribadi memang bukan perkara mudah, tahun-tahun pertama penugasan dimanapun kita ditempatkan selalu penuh dengan konflik batin. Semua yang tak lurus sebagaimana aturan kita pandang sebagai pengingkaran, alias kejahatan sistemik yang mesti ditumbangkan. Demikian pesan moral para pengasuh saat apel beratus-ratus kali di pagi, siang dan malam hari selama empat tahun melatih integritas pribadi. Namun semakin cepat birokrat beradaptasi dengan lingkungan semakin cepat pula perasaan-perasaan yang selama ini tak sejiwa perlahan-lahan dapat menerima berbagai kebijakan sebagai bagian tak bermasalah. Bahkan kalau tak ada masalah rasanya justru aneh. Inilah persenyawaan dan hasil konyugasi evolutif yang tak terhindarkan dalam lingkungan birokrasi khususnya. Persatuan yang kita pupuk selama ini berubah menjadi karakter kolutif untuk maksud tertentu. Kekeluargaan yang menjadi jiwa korsa sejauh ini mengalami distorsi membentuk pola nepotisme. Sementara bagi-bagi jatah dengan berbagai alasan, pemotongan anggaran di sana-sini, pertukaran dan perubahan anggaran dengan asumsi ketidakpastian perlahan tapi pasti menciptakan gejala korupsi berjamaah. Semua gejala di atas pada waktunya menghadapkan integritas pribadi pada konflik kepentingan. Disini integritas pribadi dipertaruhkan pada dualitas kepentingan utama, yaitu mempertahankan kekuasaan incumbent atau konsisten pada politik negara dan kepentingan umum. Saya sependapat dua ratus persen jika pamong praja muda sebagaimana diingatkan oleh Pak Boediono agar  teguh menjalankan politik birokrasi, yaitu politik yang berorientasi pada kepentingan negara dan kepentingan umum. Negara dalam konsep ideal tak lain di bentuk kecuali untuk menjalankan kepentingan rakyat, sebab itu dengan melayani kepentingan negara sama artinya dengan melayani kepentingan rakyat (Hobbes:1558-1679 & Locke:1632-1704). Demikian pula, kepentingan umum pada hakekatnya mencerminkan kepentingan rakyat mayoritas, sebab itu melayani kepentingan umum sama halnya dengan melayani kepentingan orang banyak, termasuk kepentingan pribadi sekalipun (J.J. Rousseau:1712-1762). Faktanya, di tengah benturan dualitas kepentingan tersebut kita dapat menebak mana kepentingan yang akan dipilih oleh mayoritas birokrat pada umumnya. Pada derajat berikutnya integritas pribadi berhadapan dengan ujian apakah bersikap risk taker atau risk avoider? Bagi sebagian orang, lari dari tanggung jawab dianggap pengecut, khianat, bahkan dinilai berjiwa kerdil, sekalipun belum tentu berarti demikian. Seseorang terkadang mesti mundur dari jabatan sebagaimana dipraktekan pemimpin di Jepang, China, Korea dan Jerman justru merupakan bentuk dari sikap bertanggungjawab karena tak suka berkolaborasi dengan semua bentuk penyimpangan atas amanah rakyat. Dalam konteks Indonesia, integritas pribadi dalam ranah ini seringkali menjadi barang murah yang dipertaruhkan hanya karena ingin membela pimpinan dengan berani pasang badan guna mempertanggungjawabkan apa yang sesungguhnya tak pernah dilakukannya. Keberanian mengambil resiko dalam banyak kasus tak memiliki landasan dan tujuan yang jelas, kecuali kepentingan pragmatis semata. Tampak bahwa loyalitas, dedikasi, disiplin, dan kerjasama yang merupakan bagian dari integritas pribadi seringkali dipraktekan pada ruang dan waktu yang salah. Loyalitas menjadi ganda dan menyempit sekaligus mendistorsi profesionalisme yang selama ini di tempa habis-habisan di kaki bukit Manglayang. Komitmen pada organisasi jamak di pelintir menjadi komitmen pada orang perorang. Dampak yang dapat dilihat adalah kepedulian pada diri dan kelompoknya, bukan orang lain atau sesamanya. Indikasi dari kepedulian diri dan kelompok menyuburkan korupsi sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Inilah titik masalah bangsa kita yang kini menjadi sorotan dimana-mana. Bagi pamong praja muda yang lugu, bahkan masih lucu-lucunya memasuki kancah birokrasi dapat dengan mudah dipengaruhi, serta tanpa sadar beradaptasi terhadap semua gejala di atas. Maka tidaklah mengherankan jika integritas pribadi seorang pamong praja muda seringkali mengalami penyusutan hingga dua puluh empat karat dalam waktu singkat. Di lain sisi, mereka yang berangsur-angsur mampu mempertahankan sekaligus merawat integritas pribadi berpeluang memperoleh tanggungjawab yang lebih besar, yaitu menjadi pemimpin dalam pemerintahan.  Dalam lapangan profesi inilah pamong praja muda semestinya menyadari sebagai lahan subur untuk tidak saja mengabdikan diri bagi kepentingan bangsa dan negara, tetapi amal ibadah yang teramat mulia bagi Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengapa? Sebab lewat kekuasaan memerintah kita dapat memerangi segala bentuk kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan. Inilah kemuliaan yang menjadi investasi dunia dan akherat bagi pamong praja muda. Namun harus disadari pula bahwa pada saat yang sama ia dapat berubah menjadi semacam kutukan jika niat dan cara memerintah melahirkan malapetaka bagi rakyat, bangsa dan negaranya. Diantara peluang kemuliaan dan malapetaka tadi, integritas pribadi membutuhkan kekuatan untuk bersikap tegas. Dalam konteks ini ketegasan dalam menyatakan no cooperation dengan semua hal yang setara dalam hal pelanggaran kebijakan dan etika. Masalahnya, mereka yang mencoba mempertahankan integritas pribadi seringkali di anggap orang asing.  Inilah dampak dari proses asimilasi budaya sehingga menyamarkan yang haq dan yang bathil.  Percaya saja, hanya mereka yang kuat yang akan menjadi pemimpin sejati, seperti semboyan di ruang makan IPDN Makassar, hanya pelaut yang berani menghadang gelombang yang pantas menjadi pemimpin. Khusus buat kita sebagai bagian dari civitas akademika pesan beliau pertama, lewat kesadaran atas peran strategis diatas, maka sepatutnya kita membenahi diri dengan menyiapkan kurikulum yang dinamis dan akseleratif untuk menjawab tantangan bangsa. Kedua, diperlukan kualitas bagi segenap pengawal brain, mind dan behaviour pamong praja muda, bukan sekedar melegalisasi diri lewat sertifikasi. Jangan-jangan tujuan sertifikasi secara umum tak lain hanya untuk mengontrol agar para pendidik duduk manis menerima tunjangan tanpa kritik konstruktif, sebagaimana keinginan beberapa orang yang berniat melakukan sertifikasi buat para alim ulama guna mencegah radikalisasi agama. Kualitas yang tinggi mencakup metode yang efektif. Metode yang efektif sebagaimana pernah saya katakan dalam rubrik lalu menyangkut keteladanan, bukan sekedar pemaparan materi. Ketiga, terhadap semua rekomendasi yang selama ini menjadi road map pasca recovery kiranya perlu ditindaklanjuti dengan serius. Tekanan beliau khususnya pada aspek pengembangan sumber daya manusia, tata kelola dan struktur kelembagaan. Semua itu menurut saya sudah tertuang dalam paket reformasi birokrasi dilingkungan IPDN. Dalam aspek teknikal pendidikan diperlukan standarisasi yang memadai seperti kelaikan perpustakaan, kecukupan buku, bahkan gizi praja itu sendiri. Bagaimana mungkin asupan gizi praja yang akan mengatur orang lahir sampai orang mati lebih rendah dibanding kadar gizi narapidana di penjara Sukamiskin? Setidaknya upaya tersebut untuk menghindari kesenjangan antar IPDN regional satu dengan yang lain. Bagian terakhir yang menurut saya penting untuk garisbawahi adalah perlunya menghindari budaya kekerasan hingga ke tingkat paling rendah, disamping perlunya membangun hubungan sosial sebagai konsekuensi atas social responsibility. Inilah pesan sekaligus harapan bagi purna praja, saya dan tentu saja kita semua.





Minggu, 02 September 2012

Catatan Akhir Pengukuhan Pamong Praja Muda


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

            Di tengah seremonial tahunan kita melepas pamong praja muda ke kancah pengabdian yang sesungguhnya, saya perlu memberi catatan sebagaimana terbetik dalam benak ketika seorang kawan mengundang saya mempersiapkan bahan ceramah dalam studium general di salah satu perguruan tinggi swasta. Jika moment tersebut saya diberi kesempatan untuk membangun spirit mahasiswa baru sekaligus menggambarkan problematik reformasi birokrasi dalam hubungan dengan demokrasi lokal, maka catatan kita di penghujung wisuda kali ini berisi renungan, harapan dan doa agar pamong praja muda benar-benar mampu menghubungkan apa yang diingatkan Ondo Riani (2012) tentang brain, mind and behaviour. Maklum, itulah inti ajaran pada lembaga yang pernah jatuh bangun dalam sejarah OSVIA, MOSVIA, KDC, APDN, IIP, STPDN dan IPDN. Mereka yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan tersebut paham betul maksud lembaga pendidikan semacam itu di bentuk tidak saja dari perspektif historisitas, normativitas dan dan realitasnya, namun lebih dari itu dari aspek ontologik, epistem maupun aksiologikalitasnya. Untuk aspek-aspek tersebut tidak saya bicarakan dalam catatan pendek ini.  Sebagaimana studi sosiolog Tracer dalam memperoleh masukan perbaikan kurikulum terhadap kebutuhan pasar, sukses ternyata hanya ditentukan oleh 20 persen gabungan kompetensi pengetahuan dan keterampilan, 80 persen ditentukan oleh sikap dan motivasi (Fazri:2012).  Studi Tracer nampaknya menjadi esensi kuat sepanjang kita mendidik pamong praja sejak OSVIA hingga IPDN. Para founding fathers sengaja meletakkan behaviour sebagai lokus dan fokus utama dalam pendidikan kader pemerintahan. Bahkan untuk maksud itu aspek behaviour memperoleh porsi kuantifikasi yang tinggi dibanding aspek brain dan mind. Kala itu, gugus pengasuhan memperoleh porsi 60 persen dibanding pengajaran dan pelatihan. Malangnya, inilah yang kemudian di kritik oleh banyak pihak karena dianggap sumber masalah utama pasca insiden yang membuat pendidikan pamong praja terpuruk sejak tahun 2004. Desain pendidikan kita yang semula bertipe interface berubah lebih terkosentrasi pada bidang lain. Semua kesimpulan yang terburu-buru tadi membuat kita hampir menihilkan gugus pengasuhan, padahal disanalah intinya. Jika aspek pengasuhan sebagai salah satu esensi pendidikan kita tak relevan, bukankah produk angkatan pertama sampai angkatan terakhir patut dipertanyakan kontribusinya dilapangan. Faktanya mereka menuai banyak kesuksesan dimana-mana, menyisihkan birokrasi militer dan sipil dalam banyak hal, hingga mewakili pemerintah pada setiap penganugerahan lurah, camat dan kepala daerah terbaik di Istana Merdeka saban agustusan. Semua itu mesti diakui lebih didominasi oleh sikap dan motivasi, sekalipun dua esensi lain tak kalah melengkapinya. Kalaupun terjadi gagal produk tak lebih dari nol koma sekian persen. Dalam istilah kualitatif tak mungkin digeneralisasi, atau dalam bahasa kuantitatif terdapat margin error hingga level terendah. Lewat kenyataan itu semestinya gugatan diarahkan pada polanya, atau mekanisme pengasuhan itu sendiri, bukan pada esensinya yang kemudian menimbulkan keraguan kita pada kontribusi behaviour dalam realitas birokrasi pemerintahan. Kini pengasuhan seakan terpojok diantara faktor lain, padahal di ranah praktis kita jamak mendengar pidato pemerintah daerah bahwa mereka lebih apresiatif jika memperoleh birokrat yang memiliki dedikasi, loyalitas dan kedisiplinan yang tinggi dibanding birokrat yang sekalipun pandai namun malas, serta tak jelas dedikasi dan loyalitasnya. Pernyataan user di daerah paling tidak menggambarkan harapan dan kebutuhan terhadap pamong praja yang memiliki persyaratan behaviour dimaksud. Kalau itu kita sepakati maka kesuksesan pamong praja semestinya ditopang oleh behaviour yang mencukupi lewat jalur pengasuhan sebagaimana harapan dan kebutuhan user. Kita membutuhkan kemampuan brain bagi pamong praja untuk menyempurnakan sikap dan perilaku agar padu dengan akal pikiran. Tak boleh menelan mentah-mentah semua perintah atasan sekalipun bertentangan menurut akal sehat. Dengan begitu perilaku pamong praja menjadi indah, santun dan nampak berbudi luhur, sebab perilakunya dibingkai oleh pikiran yang sehat. Kemampuan berpikir yang dimotori bidang pengajaran diarahkan pada kemampuan pamong praja untuk memecahkan masalah-masalah pemerintahan secara detil dan taktis. Untuk memahami secara detil ia membutuhkan pengetahuan dan ilmu sebagai dasar mengamati interaksi individu dan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah. Dalam istilah luas ahli pendidikan Jhon Dewey mendefenisikan kegunaan pendidikan pada diri dan lingkungannya. Bagi kita, pengamatan empirik di level pemerintah terendah diperlukan sebagai dasar pelajaran berharga bagi pamong praja sehingga mampu memahami dan memecahkan problem hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Inilah praktikal penelitian induksi yang akan dipertemukan kelak lewat pendekatan deduksi di level strata satu, magister dan program doktoral profesi. Demikianlah mengapa kebijakan pemerintah dimasa lalu mewajibkan setiap praja memulai debut pertamanya di pelosok desa terpencil, bukan di kota, apalagi di Ibukota Negara Republik Indonesia. Semua itu dimaksudkan untuk menanamkan filsafat dasar pada akar-akar pemerintahan lewat observasi empirik. Harus diakui bahwa secara historis salah satu keberhasilan kolonial Belanda membentuk karakter pamong praja adalah kemampuan mereka dibidang antropologi dan sosiologi pemerintahan yang diperoleh lewat interaksi langsung dengan masyarakat di desa, bukan di sekretariat jenderal kementrian dalam negeri. Secara taktis pemecahan masalah membutuhkan mind yang dalam dunia kita di pupuk lewat bidang pelatihan. Kemampuan berpikir dan keterampilan yang dimiliki adalah integrasi yang memungkinkan setiap pamong praja tak hanya mampu memetakan, namun mampu mendemonstrasikan semua hasil amatan di depan publik. Praktisnya, sebagai kader pemerintah ia tak hanya mampu menggambarkan roda kemudi kapal, namun mampu mengoperasionalisasikan bagi kepentingan masyarakat. Jika ia imam tak sekedar mengetahui warganya mangkat, namun dalam situasi tertentu ia mampu bertindak atas nama fardhu kifayah untuk memandikan, mengafankan, menyembahyangkan serta mengantarkannya hingga ke liang lahat. Inilah ouput nyata dari brain dan mind.  Jika ketiganya dipertemukan dalam satu pribadi tentulah menjadi modal yang langka bagi pemerintah. Kehilangan brain dapat menciptakan pemerintah pandir. Ketiadaan mind menghasilkan pemerintah yang sekedar pandai beretorika. Kekosongan behaviour membuat pemerintah kehilangan moral dan etika di depan publik.  Fenomena dimana sejumlah koruptor adalah kaum terdidik bahkan guru besar, agamawan, berjilbab, pandai, ahli, pakar, berizajah tinggi, dan pernah haji berkali-kali menunjukkan bahwa brain dan mind tak berguna jika tanpa behaviour.
Secara eksklusif pamong praja muda yang memiliki kelebihan pada tiga esensi dasar tadi kita kembangkan pada tahap selanjutnya menjadi bagian dari civitas akademika, apakah dosen, pelatih maupun pengasuh untuk menggantikan saya dan kita semua yang kelak beruban sekaligus keriput. Regenerasi dibutuhkan untuk menjamin masa depan pendidikan pamong praja, bukan dengan maksud lain. Mereka yang ogah mundur dan masih bercokol dengan fasilitas dinas sama saja sedang membunuh secara sistemik masa depan lembaga pendidikan. Kepada mereka yang masuk sepuluh besar plus astha brata kita beri perhatian serius dan kesempatan hingga ke puncak yang lebih tinggi, agar tak bernasib sama dengan seniornya, asta-gafirullahul adzim. Pada strata berikutnya kita beri pilihan minor sebagaimana pernah dipraktekkan di IIP sepuluh tahun lalu, yaitu pengenalan bahasa Arab, Jepang dan China disamping bahasa Inggris yang wajib diperoleh pada perkuliahan khusus. Ini konsekuensi logis atas indeks prestasi kumulatif mereka, bukan semata-mata karena kebetulan pandai berbahasa asing, atau karena belas kasihan sebagaimana kebiasaan kita memberi jabatan guru besar pada mereka yang terlanjur uzur dan mendekati pensiun. Dengan semua itu kita akan menatap masa depan yang lebih baik, dimana lembaga pendidikan dan pamong praja muda kita adalah bagian dari harapan dan upaya pemerintah menjawab berbagai persoalan di negeri ini lewat seperangkat kebijakan reformasi.
Inilah renungan, harapan, sekaligus doa kita di penghujung wisuda dan pengukuhan yang penuh suka cita dalam kesabaran mendengar pidato presiden yang akan mengembalikan harga diri kita selama ini, tabuhan drum band gita abdi praja yang menghentakkan dada, langkah praja yang membanggakan, keriuhan lemparan topi, kilauan foto disana sini, serta hymne dan nyanyian dari sabang sampai merauke yang mengukuhkan kerinduan kita dalam wadah ke-Indonesiaan. Akhirnya, secara teknis saya berharap agar praja tak ada yang mengantuk dalam prosesi kali ini, agar tak mendapat teguran keras dari presiden atau wakil presiden sebagaimana anggota legislatif, kepala daerah dan anak sekolah beberapa waktu lalu. Sekalipun teguran tak akan melunturkan ketiga esensi diatas namun sekurangnya mengurangi kehormatan, sekaligus menjewer semua civitas yang berhubungan dengan brain, mind dan behaviour di kampus yang kita cintai. Selamat wisuda dan pengukuhan untuk Angkatan 19 Institut Pemerintahan Dalam Negeri.