Sabtu, 16 Mei 2015

Menggugat Superioritas Demokrasi Liberal, Catatan Atas Makalah Ryaas Rasyid



Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Kebebasan (liberty) dan keamanan (security) adalah dua variabel utama yang melandasi tujuan utama terbentuknya pemerintahan. Kedua variabel tersebut pada akhirnya bermuara pada variabel kunci yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat (welfare state). Kebebasan menjadi modal bagi setiap individu untuk mengekspresikan setiap gagasan yang dimiliki sepanjang tak merugikan orang lain. Disebagian besar negara Eropa dan Amerika, kebebasan menjadi modal paling berharga sehingga melapangkan setiap ide hingga ke puncak paling tinggi yang dilindungi negara.  Namun perlu diingat bahwa disepanjang penggunaan kebebasan bagi setiap warga negara terdapat variabel keamanan sebagai instrumen yang membatasi meluapnya kebebasan hingga menjadi ancaman bagi orang lain.  Batasan kebebasan yang kemudian menjadi salah satu inti dari pemaknaan atas demokrasi pada akhirnya mesti dibatasi ketika berhadapan dengan kebebasan orang lain. Disinilah pentingnya peranan variabel kedua yaitu keamanan dalam menjamin kebebasan setiap individu terhadap penggunaan kebebasan itu sendiri, sekaligus menjamin ketiadaan ancaman atas ekspresi kebebasan orang lain. Untuk membatasi luapan kebebasan tadi, maka menjadi penting peran fungsi pengaturan pemerintah (regulation) sehingga tercipta ketertiban sosial (social order).  Jika pengaturan oleh pemerintah bersifat terbatas, maka sistem sosial secara alamiah membatasi kebebasan setiap individu mulai dari entitas paling tradisional (keluarga) hingga kelompok-kelompok berinisial agama. Simpelnya, andaikan tak ada satupun hukum negara yang mengatur soal prostitusi, maka sistem agama-lah yang paling dapat diandalkan untuk mengendalikan bisnis syahwat yang paling menggairahkan seperti itu. Bahkan bagi Ryaas sendiri, sekiranya tak ada ancaman dalam agama seperti neraka dan sorga, mungkin profesi yang paling dipilih oleh laki-laki paling normal dan paling rasional adalah bisnis prostitusi. Tentu saja selain secara ekonomi memberi tambahan yang cukup fantastis, secara konsumtif juga dapat memberi banyak pilihan paling menggiurkan. Saya pilih dua! mengutip iklan populer Yakult.
          Bagi saya, catatan Daron Acemoglu dan James. A Robinson dalam buku populer dewasa ini, Why Nations Fail, The Origins of Power, Prosperity, and Poverty (2012, dalam edisi kedua Indonesia, Januari 2015), sudah cukup menggambarkan mengapa ragam sistem politik yang dipraktekkan di dunia barat dan timur tak kunjung memberi banyak harapan bagi masyarakatnya. Dalam pemikiran saya, dan itu sejalan dengan kesimpulan Taliziduhu Ndraha pada suatu kesempatan (2005), bahwa sistem politik apapun yang kita terapkan tak memiliki korelasi yang kuat bagi terciptanya kesejahteraan rakyat. Semua penerapan idiologi dan sistem politik pada suatu pemerintahan sangat bergantung pada variabel kunci yaitu ‘kepemimpinan’, yang dalam makalah Ryaas dilengkapi dengan variabel manajemen dan organisasi.  Terhadap isu demokrasi setidaknya saya memiliki sejumlah argumentasi atas diskusi menarik tersebut dari gejala global hingga menukik dalam konteks Indonesia. Pertama, negara-negara yang bertumbuh dengan sistem politik non demokrasi di Asia dan Amerika Latin seperti China, Singapura, Malaysia dan Kuba misalnya, tidaklah dapat dikatakan lebih suram dari aspek kesejahteraan ekonominya dibanding misalnya India, Indonesia, Philipina dan Afrika Selatan yang boleh dikatakan mengalami big bang demokrasi. Saya mengecualikan Amerika dan Inggris yang jauh lebih stabil sebagai pengekspor paham demokrasi. Sebagai catatan pinggir saja, pertumbuhan ekonomi kwartal pertama Indonesia dimasa Jokowi (Mei 2015) hanya bertumbuh di atas rata-rata 4,7%, selisih 0,5% dibanding India (4,2%) yang sama-sama secara konstitusional menerapkan sistem politik demokrasi. Sementara China dan Singapura yang tetap keukeh dengan sistem politik otoriter tumbuh rata-rata normal di atas 8-12% (diluar krisis yang sewaktu-waktu menjadi faktor penentu fluktuasi).  Catatan lain tentu sedikit mengerikan ketika menengok kasus Soviet yang rontok tanpa demonstrasi, sebuah deskripsi bagaimana pemerintahan mengalami kehancuran berkeping-keping akibat kegagalan demokrasi. Kedua, hampir semua negara yang kini tak bergeming di atas idiologi dan sistem politik non demokrasi seperti China dan Singapura dalam kenyataannya berpraktek kapitalis sebagai ciri utama pengelolaan sumber daya ekonomi di negara-negara demokrasi. Bagi negara-negara tersebut, mendiskusikan apakah idiologi dan sistem politik otoriter maupun demokrasi yang akan digunakan, sepanjang pemerintah lewat kepemimpinan yang efektif mampu menjamin hidup warga negaranya dari aspek sandang, pangan dan papan (kesejahteraan minimum), maka menjadi tak relevan memperbincangkan sistem politik apakah yang akan diterapkan. Dalam bahasa sinisme untuk kaum politisi, pikiran boleh idealis, bicara boleh sosialis, perut boleh kapitalis, sementara dibawah perut bukankah boleh liberalis. Tak begitu penting apakah kucing putih atau kucing hitam, sepanjang mampu menangkap tikus, silahkan berbisnis ke negara-negara tersebut. Tampaknya, sistem politik tak lagi tegas dicirikan oleh setiap negara yang menganutnya, pada faktanya lebih pada campuran, sebagaimana juga dalam sistem pemerintahan Indonesia yang tampak secara konstitusional presidensial, namun realitasnya beraroma parlementer.  Ketiga, jika dibandingkan dengan kasus Asia, negara-negara dengan ciri sistem politik traditional (Monarchi-Otoriter) seperti Malaysia, Brunei, Kamboja dan Thailand dalam faktanya sejauh ini masih eksis sekalipun berhadapan kuat dengan tekanan sistem politik modern (demokrasi liberal). Fenomena ini setidaknya dijelaskan oleh Pavin Chachavalpongpun (Center for Southeast Asian Studies Universitas Kyoto, 2014), bahwa eksistensi sistem politik monarchi semacam itu sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri pada tiga level utama yaitu identitas pribadi, nasional dan internasional.  Keempat negara tersebut paling tidak tetap survive disebabkan oleh tiga variabel tadi.  Keempat, negara-negara di timur tengah yang mengalami serpihan ‘arab spring” pasca ‘revolusi melati’ tak memiliki banyak pengalaman transisi dari sistem politik otoriter ke sistem politik demokrasi sebaimana pengalaman Indonesia.  Mursi dan seluruh pembawa panji revolusi di Mesir faktanya tak jauh lebih otoriter di bandingkan rezim yang ditumbangkan Hoesni Mubarak.  Demikian pula fakta di sepanjang timur tengah yang kini sedang dalam proses pemulihan tanpa masa depan yang pasti. Menggunakan tesis Azyumardi Azra (2013), Indonesia setidaknya  memiliki tiga faktor penting yang memuluskan transisi demokrasi sejauh ini yaitu, pengalaman demokrasi yang mengalami fluktuasi sejak demokrasi liberal (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1958), demokrasi Pancasila (1958-1998), dan demokrasi liberal (1999-sekarang). Faktor lain yang cukup mempengaruhi adalah kemampuan middle class memberi alternatif sebagai produk human investman era rezim orde baru ke jalan lurus menuju konsolidasi demokrasi yang relatif stabil. Amien Rais misalnya memberi jalan bagi lokomotif reformasi, Yusril menyentuh kesakralan amandemen konstitusi, Ryaas memberi pilihan bagi terbukanya katup desentralisasi, serta sejumlah tokoh penting reformasi yang turut mempercepat transisi demokrasi. Beruntung, semua gagasan tersebut memperoleh ruang yang cukup di era Habibie hingga pemerintahan selanjutnya. Dibagian lain kelompok-kelompok feodal yang selama ini memainkan peran sebelum kemerdekaan tak begitu dominan dalam mengendalikan transisi demokrasi, kecuali menyetujui tanpa syarat atas semua proposal yang diajukan oleh kelompok middle class.  Kelima, dengan menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), sekalipun tak dapat digeneralisasi, saya setuju bahwa faktor kepemimpinan sangat berpengaruh dalam mendongkrak kinerja birokrasi pemerintahan. Sebagai contoh fenomena kepemimpinan di tingkat lokal, pasca ditinggal tokoh-tokoh kunci seperti Fadel Muhammad, Gamawan Fauzi, Jokowi dan I Gede Winase, daerah Gorontalo, Sumbar, Solo dan Jembrana tak memperlihatkan laju kinerja governance yang lebih baik (lihat IDI, 2012-2014).  Dalam konteks Indonesia, pasca runtuhnya rezim Soeharto kita mesti mengakui bahwa angka pertumbuhan ekonomi belum memperlihatkan cuaca yang lebih baik bagi kinerja pemerintahan dewasa ini. Tanpa melihat kasus Timur Tengah yang sulit menantikan datangnya rezim pengganti yang jauh lebih baik dari yang ditumbangkan, Mahathir, Lew Kuan Yeuw dan Soeharto di Asia adalah cermin tiga sahabat yang patut diberi catatan ketika membawa Malaysia, Singapura dan Indonesia dalam kendali sistem politik non demokrasi kearah pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih stabil (Urbaningrum, 2015). Perbandingan semacam itu seringkali menimbulkan semacam kerinduan atas romantisme masa lalu dalam ekspresi sekelompok orang, ‘piye kabare bro, Uenak jamanku to? Keenam, bagi saya, tanpa menutup mata terhadap penyakit bawaan demokrasi (defective of democrazy) persoalan utamanya dalam praktek di Indonesia lebih pada pilihan mekanisme demokrasi, bukan sistem politik itu sendiri. Sistem hanyalah sebuah pilihan bilamana digunakan sesuai suasana kebatinan masyarakat di suatu periode (Ryaas, 2001). Menggunakan mekanisme langsung dalam memilih eksekutif pada masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapat rendah sama artinya kita sedang mengubur masa depan setiap individu lewat kelemahan demokrasi itu sendiri (one man one vote).  Pada lajur legislatif, pemilihan mekanisme proporsional terbuka sama maknanya dengan upaya pembunuhan berencana terhadap masa depan partai politik yang menjadi salah satu ciri utama dalam sistem politik demokrasi itu sendiri. Partai tak lebih dari sekedar event organizer, atau semacam perahu penyeberangan antar sungai asal jelas NPWP-nya, Nomor Piro Wani Piro.  Inilah sejumlah persoalan yang tampak menjadi kerikil tajam dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, sekaligus menjadi kekuatiran bagi negara jiran Malaysia dan Singapura dalam transisi yang terasa sedang mengendap-ngendap. Sekalipun Malaysia tampak solid, namun tanpa malu-malu sejumlah elite partai UMNO yang tergabung dalam Barisan Nasional (BARNAS) rutin berkunjung ke Indonesia guna mempelajari transisi dan pembangunan demokrasi yang kini memasuki tahapan akhir konsolidasi.  PKR sebagai simbol partai oposisi adalah sinyal bagi masa depan demokrasi yang mungkin tak akan terhindarkan di Malaysia di kelak hari. Sementara Singapura, sepeninggal ‘Bapak Bangsa’ bagi 6,5 juta penduduknya, seperti sedang memasuki era ‘galau’ akan masa depannya sendiri yang menurut catatan majalah Time (April, 2015) sedang berada di titik keraguan untuk melangkah ke sebuah sistem politik yang lebih menjanjikan.

Selasa, 05 Mei 2015

Membumikan Kemandirian Praja



Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Kini kita semakin menyadari bahwa sumber kemakmuran masa depan tak lagi bersandar pada seberapa besar sumber daya alam yang melimpah (comparative advantage), sebab pada saatnya sumber daya alam semacam itu akan lapuk, tak bertumbuh dan tak berkembang.  Kita percaya, bahwa sumber kemakmuran bergeser pada persoalan competitive advantage yang meliputi kecerdasan, visi dan gagasan besar, semangat pantang menyerah, percaya pada kemampuan diri sendiri sehingga tercipta kemandirian politik, ekonomi dan budaya. Diluar semua itu tentu saja diperlukan keyakinan yang teguh lewat doa untuk terus mengucap syukur kepada Yang Maha Pencipta. Dalam hubungan itulah maka dunia pendidikan menjadi garda terdepan untuk menciptakan insan manusia yang unggul dan berkarakter.  Inti orasi ilmiah Ketua DPD RI (Irman Gusman) lewat tajuk Pembangunan Sumber Daya Insani yang Unggul dan Berkarakter Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Dies Natalis ke-50 Universitas Negeri Semarang (Unnes), Senin, 30 Maret 2015 cukup mengusik pikiran saya untuk berpikir lebih jauh bagi pembangunan dan masa depan IPDN 5 hingga 20 tahun kedepan. Ditengah upaya mendorong tanggungjawab pendidikan sebagai suatu “gerakan” dan bukan “program”, kita perlu memaknai kembali outcomes pendidikan itu sendiri sesuai visi pemerintah dewasa ini. Apabila pendidikan diharapkan mampu melahirkan kemandirian politik, ekonomi dan budaya, maka peserta didik seperti apakah yang dapat mencirikan variabel tersebut?
Bagi saya, kemandirian politik ditandai oleh kemampuan peserta didik melahirkan gagasan dalam skala mikro hingga makrokosmos.  Ide orisinil dalam bentuk konsep yang dipresentasikan praja melalui lomba karya ilmiah nasional adalah contoh konkrit dari output kemandirian politik.  Pada lingkup yang lebih luas jika gagasan tersebut dikembangkan secara deduktif maupun induktif bukan mustahil menjadi rujukan yang dapat diadopsi secara universal. Inilah bibit kemandirian politik, dimana IPDN dalam latar IIP dan STPDN pernah menjadi rujukan pendidikan kepamongprajaan antara tahun 1967-2000. Kini IPDN mesti membangun kembali marwahnya sebagai pendidikan kedinasan yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage).  Bukankah kita pernah menjadi sentral rujukan atas ide desentralisasi di tahun-tahun awal pasca runtuhnya orde baru (1999)? Dalam konteks domestik, secara politik Indonesia pernah menjadi rujukan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika ketika Soekarno mampu meletakkan gagasan Dasasila Bandung (25 April 1955) sebagai platform perjuangan bersama mengusir penjajah di negeri masing-masing. Indonesia kini memperlihatkan diri dihadapan dunia melalui gagasan konkrit seperti pembebasan Palestina dan anti terorisme. Jika itu dapat dilakukan lewat negara dan organisasi masyarakat sekelas Muhammadiyah dan NU, maka bukan tak mungkin pola pemikiran yang selama ini cenderung berkiblat ke Barat dapat bergeser ke Timur dengan Indonesia sebagai sentrum politiknya.  Bukankah pada tingkatan semesta, dunia pernah merujuk pada Pemikiran Timur sebagai titik pijak analisis pengetahuan ilmiah sebelum datangnya masa renaisance (pencerahan) pada abad ke-18 di Eropa Barat. 
Kemandirian ekonomi pada intinya adalah bagaimana menghasilkan peserta didik yang memiliki kreativitas tanpa bersandar pada nilai kuantitatif uang sebagai sumber pemecah setiap masalah. Kreativitas dapat membuahkan berbagai altenatif pilihan sebagai upaya penyelesaian masalah, bukan pasrah dan bergantung pada satu hal.  Pada tahun-tahun pertama STPDN didirikan (1990), semua kreativitas praja pada berbagai acara kolosal seperti puncak kegiatan hari proklamasi, pendidikan, pahlawan, Kartini, Sumpah Pemuda, Kebangkitan Nasional, perayaan agama hingga malam perpisahan dirayakan dengan cara gotong royong tanpa menumpukan pada uang sebagai satu-satunya harapan hidup. Uang penting, namun bukan segala-galanya, ibarat istri anda diberi uang setiap bulan (kuantitatif), namun yakin Ia tak akan puas jika jarang dibelai (kualitatif). Tumpulnya kreativitas dan inovasi Praja menunjukkan rendahnya kemandirian ekonomi. Menyewa event organizier dalam setiap acara puncak, termasuk menghabiskan ratusan juta rupiah hasil penyisihan gaji setiap bulan di malam perpisahan dengan menghadirkan artis berkelas ibukota yang diadakan setiap akhir masa pendidikan lewat Gelar Purna Praja (GPP) merupakan bentuk dari kegagalan mentransformasikan spirit kemandirian ekonomi dalam kerangka revolusi mental praja. Dalam skop yang lebih luas, menggantungkan diri pada gaji pokok, sertifikasi dan tunjangan kinerja dengan menjentikkan mesin finger setiap pagi hingga sore adalah juga gambaran dari sepinya kemandirian ekonomi. Mesin finger telah menciptakan ketergantungan, kreativitas mandek, inovasi berhenti, bahkan daya nalar melemah hingga ke titik nadir.  Pada nilai tertentu tercipta kemunafikan dan kebohongan, karena setelah finger semua orang terlihat masuk kerja, kenyataannya kembali kerumah masing-masing hingga kembali petang nanti. Dosen harus berani keluar dari jeratan kabel mesin finger, agar Ia mampu membuat karya besar lewat pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Inilah bentuk kreativitas yang dapat berdampak bagi alternatif ekonomi jangka panjang, bukan menanti kebaikan hati petugas blok menyodorkan kuitansi setiap bulan.
Dalam pikiran kreativitas saya, lahan luas dibelakang IPDN adalah sumber aset yang dapat dikembangkan lewat pembangunan yang bernuansa Taman Pamongpraja Muda berlapis rumput Jepang laksana Padang Golf dengan melibatkan pihak ketiga. Lewat pembangunan yang terintegrasi dengan sejumlah pengungkit ekonomi seperti Restoran Nusantara versus Hoka-Hoka Bento, Pizza Hut, Mic Donald, KFC plus wifi, agar semua Praja dan keluarganya yang ingin melepas rindu pasca pengukuhan dan wisuda dapat duduk atau berbaring santai di atas rumput taman sambil memandang panorama golf dan rumah penduduk dari kejauhan. Konsekuensinya, semua kantin disela-sela kelas dan wisma Praja segera ditutup agar fokus untuk belajar dan tinggal, bukan tempat transaksi Piscok (Pisang Coklat) dan Beng-Beng antara Praja dengan Aa’ sebelum dosen memberikan perkualiahan. Pohon-pohon Pinus (tidak termasuk Panus) dapat ditumbuhkan agar menjadi peneduh daripada membiarkan Praja dan keluarganya berseliweran kepanasan dilapangan parade sekaligus meninggalkan sampah tak karuan pasca wisuda. Kita juga membutuhkan sebuah hotel berbintang 5 yaitu Hotel Pamongpraja.  Bagi keluarga Praja yang tak sempat menonton parade prosesi pengukuhan Pamongpraja Muda karena keterbatasan undangan, cukup menonton sepuasnya dari lantai 15 Hotel Pamongpraja. Hotel yang akan dibangun sebaiknya dilengkapi dengan ruang meeting yang representatif agar dapat digunakan untuk seminar berskala international tanpa bergantung pada Hotel Katulistiwa sebagai langganan Bendahara PPTK di setiap bagian. Hampir semua perguruan tinggi ternama kini memiliki cottage/wisma/gueshouse dengan manajemen perhotelan standar, bukan manajemen Penginapan Palapa yang penuh horor saat masuk midnight. Saya berpikir sebenarnya ruang kelas di IPDN untuk beberapa diantaranya dapat diubah menjadi ruangan kelas mirip Theater XXI (lihat gedung utama Trisakti, ITB, UI, UGM).  Saya membayangkan ketika Bu Etin mengajar misalnya, hanya satu sorot lampu yang fokus ke beliau, ruangan sengaja di desain gelap dan kedap suara sehingga praja fokus memandang sang pembicara, atau mungkin tertidur lelap akibat nyamannya ruangan serta rileksnya perkuliahan Bu Lina. Dengan kreativitas ekonomi semacam itu maka kita dengan sengaja telah mengendalikan siklus ekonomi Praja dan keluarganya yang dibawa dari 538 daerah otonom masuk ke kas Badan Usaha Milik IPDN. Selama ini yang diuntungkan lewat belanja Praja dan keluarganya setiap tahun (2x) adalah hotel dan restoran diluar IPDN. Di depan IPDN kini bahkan berdiri tegak apartemen besar sebagai pleasure datangnya keuntungan besar atas eksistensi IPDN. Sementara Dosen, Pengasuh dan Pelatih tetap saja gigit jari dengan pendapatan dibawa rata-rata. Sebagian keuntungan dari perputaran ekonomi tentu saja harus dipikirkan agar dapat di-sharing untuk kesejahteraan civitas, bukan disetor seluruhnya pada negara tanpa menyisakan sesenpun, itu konyol, alias gagal menegakkan kemandirian ekonomi. Kita cukup membangun seperlunya, agar hotel, apartemen, penginapan, rumah sewa penduduk, restoran, warung, angkot dan tukang ojek diluar kampus IPDN tetap kecipratan ‘barokah’ IPDN sekaligus bentuk corporate social responsibility (CSR). Diluar konteks IPDN, Pemerintahan Indonesia harus mampu menciptakan kreativitas sebagai alternatif untuk melepaskan diri dari lingkaran ketergantungan ekonomi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia melalui industri alternatif, kita dengan mudah dapat melepaskan diri dari ketergantungan pangan dan ekonomi dari berbagai donatur dan negara lain yang berperilaku ‘tengkulak’.
Titik penting kemandirian budaya terletak pada soal bagaimana melahirkan anak didik agar yakin dan percaya atas dirinya sendiri sebagai pembeda dari yang lain. Kemampuan anak didik memelihara perbedaan sebagai refleksi atas karakteristik dan identitas dirinya dapat menjadi modal tak ternilai dalam membangun bangsa. Bagi seorang Praja, tampil diatas karakter utama jauh lebih baik daripada menjadi orang lain yang bersifat kepura-puraan.  Moment hari Kartini lewat penampilan Putri Nusantara (Pinus) dan Putra Nusantara (Panus) di Cilandak dua hari lalu menampilkan berbagai perbedaan dari karakteristik lokal masing-masing. Sayangnya, praja belum mampu memaknai simbol budaya dalam arti sesungguhnya, teriakan histeria sebagai ekspresi sponsor bagi Pinus dan Panus di atas panggung dari tiap-tiap kontingen sekalipun dihadiri Rektor lebih merefleksikan pentas sebagai lapangan sepak bola yang dihadiri penonton bonek dalam Liga Sepak-bola Indonesia (LSI) asuhan PSSI tanpa masa depan, ketimbang dihadiri Praja sekelas penikmat budaya yang sebenarnya. Secara pribadi, tak ada yang dapat dinikmati kecuali suara kompetitif antara sorak-sorai pengunjuk rasa budaya, musik rock and roll Praja, asap tebal sebagai upaya mendramatisir suasana, serta suara bising speaker pinjaman tetangga sebelah (BNP). Tentu saja semua “kekacauan” tersebut sekaligus mempercepat langkah Rektor untuk segera kembali ke Jatinangor. Diluar itu, apakah praja kehilangan identitasnya? Mungkin iya, cirinya dalam setiap aktivitas yang menggunakan Mut dan Pet sepertinya kurang Pede untuk diletakkan di kepala, lebih suka ditanggalkan atau disimpan dalam celana saat pesiar. Sebelum masuk IPDN mereka bersemangat ingin menjadi Praja agar gagah menggunakan baju dinas. Semangat itu tak berlangsung lama, luntur ketika memasuki Nindya dan Wasana, rasanya lebih suka menggunakan baju preman ketimbang baju dinas, bahkan kalau bisa dipercepat wisuda itu lebih baik, ada rasa tak betah, pengen cepat selesai dan berbaur dengan masyarakat daripada berbaur dengan pengasuh. Kebanggaan sebagai praja melemah, semangat hanya muncul saat atraksi drumband, sisanya tidur di kelas, dosen kebingungan, pelatih merasa tak dihargai, akhirnya pengasuh memiliki seribu satu alasan untuk menjewer. Budaya mesti dimunculkan pada peserta didik lewat fisik (body), pikiran (mind) dan jiwa (spirit). Fisik lazimnya membawa simbol berupa pernak-pernik yang mewakili pikiran dan jiwa. Pikiran menghasilkan gagasan sebagai investasi kebudayaan, sedangkan jiwa melahirkan nilai sebagai sumber bagi pembentukan perilaku individu, masyarakat, bangsa dan negara.  Inilah kemandirian budaya, sekaligus merangkumnya dalam ambisi besar beberapa politisi agar ada ‘pelangi’ di tengah Praja sebagai Pelopor Revolusi Mental....