Selasa, 20 November 2012

Biografi dan Semangat Kepahlawanan

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

            Lewat spirit Gerard Way kita diingatkan kembali tentang makna pahlawan dalam arti luas, yakni orang biasa yang menjadikan dirinya sebagai sosok yang luar biasa.  Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati hingga Soesilo Bambang Yudhoyono dahulu hanyalah orang biasa yang kemudian bermetamorfosis menjadi seseorang yang luar biasa (from nothing to be something). Tentu saja berbeda dengan saya yang biasa di luar. Dengan semangat itu saya menyadari sepenuhnya bahwa makna pahlawan kiranya menyentuh semua aspek kehidupan. Maklum, berpuluh tahun lalu semasa di sekolah benak saya dipenuhi simbol pahlawan dengan senjata bambu runcing hingga senjata M-16 sebagaimana pernah tersandang waktu Latsarmenjurit di STPDN tahun 1992. Pahlawan sejati rupanya juga tak membutuhkan SK sebagai bentuk pengakuan bahwa seseorang adalah pahlawan. Mereka yang pernah mempertaruhkan hidup dan mati untuk orang banyak seperti Soekarno dan Hatta faktanya tetap hidup dalam sanubari rakyat Indonesia sekalipun SK-nya baru ditandatangani bulan lalu. Sama halnya jika pahlawan ada di hati, maka seorang guru besar yang sesungguhnya ada dalam pikiran, bukan di SK. Lihatlah bagaimana Buya Hamka mendapatkan predikat guru besar setelah menghasilkan kitab terjemahan Al-Azhar yang populer di manca negara. SK pada kenyataannya hanyalah dasar pembayaran tunjangan bagi pahlawan dan guru besar, bukan alat untuk menyelamatkan hidup orang banyak, apalagi sampai dipakai untuk menjawab masalah akademik. Ketika membaca biografi Pak Harto, The Untold Stories, (636 hal.), Ali Sadikin Membenahi Jakarta Menjadi Kota Yang Manusiawi (612 hal.) dan Ben Mboi, Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja (569 hal.), saya merasakan semangat kepahlawan menjelajahi ketiga tokoh tersebut dalam konteksnya masing-masing. Jika ketiganya mewakili sosok militer, maka sosok sipil lain yang menjadi pribadi luar biasa pekan ini dapat dibaca lewat biografi Chairul Tanjung Si Anak Singkong, Karni Ilyas Lahir Sebagai Wartawan, atau Moerdiono Sang Konseptor, sosok setengah sipil separuh militer (Pamong Praja APDN Bandung plus wajib militer). Pak Harto dengan semua beban sejarah yang ditimpakan kepadanya selama ini ternyata memiliki banyak cerita yang tak diketahui publik luas. Sebagai anak bangsa, semua cerita dan pengakuan sejumlah pelaku sejarah dalam dan luar negeri membuat saya merasa berhutang budi kepadanya. Biografi yang dideskripsikan oleh lima orang penulis handal tersebut membuat kita terkadang ikut hanyut dalam suasana kebanggaan, kesedihan, keharuan, kecemasan, penyesalan hingga kelucuan yang tak tertahankan seperti diakui Maftuh Basyuni dalam potongan kisah Makan Siang Berlauk Emping di halaman 90. Pantaslah jika buku itu menjadi best seller hingga bulan ini. Saya yakin suatu ketika nanti Soeharto akan bernasib sama dengan kedua proklamator yang baru ditasbihkan sebagai pahlawan nasional, ia akan diakui, diterima dan dimaafkan atas segala kelebihan dan kekurangannya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna sebagaimana kita memahami biografi Soekarno, Hatta, Sultan Hasanuddin maupun Imam Bonjol. Mereka semua memiliki sisi kelam yang mengundang kontroversi namun pada akhirnya dapat dipahami menurut latarnya masing-masing. Biografi kedua yang di tulis Ramadhan K.H tentang Ali Sadikin sengaja saya baca untuk memahami latar sosiologis dan masalah pemerintahan Jakarta tempo dulu. Sayang saya tak sempat baca buku sebelumnya tentang Kuantar Ke Gerbang yang katanya lebih mengesankan. Saya ingin memahami Jakarta lebih jauh sebelum sampai pada kepemimpinan Jokowi yang tentu saja buku biografinya bertaburan dimana-mana. Selama ini pula skripsi, tesis hingga disertasi saya mengambil Jakarta sebagai lokus penelitian. Kini saya bisa memahami mengapa Soekarno memaksa Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta waktu itu. Dalam sambutan pelantikan Ali Sadikin (1966), Soekarno mengandaikan Jakarta sebagai bandar pelabuhan yang hanya mungkin dinakhodai oleh seorang pemimpin berlatar belakang marinir untuk melayani masyarakat kota yang baru melahap kemerdekaan serta puluhan diplomat yang mengambil posisi sebagai perwakilan negara asing. Menurut Soekarno, hanya pemimpin yang memiliki karakter keras kepala (Belanda; koppig) yang dapat membenahi Jakarta dengan seribu satu macam masalahnya. Dengan modal 66 juta rupiah Ali Sadikin mulai membenahi Jakarta menjadi kota yang lebih manusiawi. Saya sebagai alumni patut berbesar hati, sebab sekda Pak Djumadjitih Sasmitadipradja yang dibanggakan Ali Sadikin waktu itu adalah seorang pamong yang berpengalaman dan berpengetahuan luas di bidang pemerintahan. Saya percaya bahwa sosok besar semacam Ali Sadikin tak mungkin akan menjadi tokoh yang akan dikenang dikemudian hari tanpa peran pamong senior semacam Djumadjitih.  Dengan semua pesan Soekarno serta kemampuan menyelesaikan masalah pelik selama dua rezim berkuasa, Jakarta kemudian berubah signifikan menjadi kota yang diperhitungkan sejajar dengan kota-kota lain di Asia. Biografi ketiga yang menjadi kebanggaan saya adalah memoar Ben Mboi dalam tiga karakter utama, yaitu sebagai prajurit, dokter dan pamong.  Sebagai prajurit tentu saja saya tak terlalu jauh mendalaminya sekalipun menarik membaca bagaimana Ben Mboi meyakinkan para jenderal termasuk Soeharto untuk menggolkan berbagai kebijakan lokal dalam sistem yang bersifat sentralistik. Saya cukup membayangkan bagaimana saya pernah bersentuhan dengan militer selama tiga tahun di masa STPDN di pimpin oleh Brigjen Sartono Hadisumarto (1990-1996), seorang ketua STPDN pertama yang memiliki ketegasan, ketekunan, disiplin, keteguhan, kebapakan dan kejujuran yang tinggi. Ben Mboi sebagai dokter saya pun tak terlalu lama membacanya, namun saya mengambil nilai penting pada sisi kemanusiaan dan konsistensinya terhadap etika kedokteran (code of conduct). Disini sisi militer dengan sapta marganya yang ketat dilenturkan oleh sisi kemanusiaannya sebagai dokter. Pada bagian akhir yang menarik adalah bagaimana Ben Mboi mengajarkan pada kita tentang korelasi pemerintahan praktis dan teori yang dipelajarinya di Belanda. Sintesis yang sempurna tadi meyakinkan saya tentang teori dan konsep desentralisasi bukanlah sesuatu yang sederhana sebagaimana yang kita pahami selama ini. Ben Mboi mencoba mengintegrasikan konsep dan norma desentralisasi kedalam pola yang disusun sebagai hasil dari praktek pemerintahan. Saya ingat hal ini pernah dikemukakan dalam kuliah satu semester untuk mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan di IIP tahun 1999. Dengan kritik konstruktif terhadap pola pembelajaran di Institut Ilmu Pemerintahan beliau mengetengahkan pikiran-pikiran tentang perbedaan ilmu pemerintahan, ilmu-ilmu pemerintahan dan ilmu pemerintahan sebagai terapan. Sayangnya, pikiran-pikiran beliau tak menimbulkan respon akademik yang perlu didiskusikan hanya karena status beliau sebagai dosen luar biasa pada masa itu. Komitmen beliau yang tinggi terhadap penciptaan pemerintahan yang baik selama dua periode tentu menjadi pengalaman sekaligus pengetahuan berharga bagi siapapun yang bersungguh-sungguh ingin menjadi pamong praja. Melewati dua generasi terkini yang menjadi sosok luar biasa di depan publik lewat iklan dan acara Lawyer Club (Chairul Tanjung dan Karni Ilyas), saya condong untuk mengetahui lebih jauh tentang kelebihan Moerdiono sebagai Mensesneg dimasa Orde Baru.  Bagi saya sebagai alumni, Moerdiono adalah representasi pamong yang unik dan komplit. Unik karena mampu beradaptasi serta memiliki kemampuan lebih dalam mencerna pikiran Soeharto lewat naskah pidato yang luar biasa. Secara faktual Moerdiono bukanlah pembicara yang baik, namun dengan alasan kehati-hatian dalam memberikan komentar dan penjelasan kepada publik, beliau mampu menuangkannya lebih sempurna sebagai konseptor yang ulung. Dualitas latar belakang pendidikan menjadikannya sebagai sosok yang komplit, elit sipil sekaligus elit militer yang diperhitungkan. Lewat peran Soeharto, Ali Sadikin dan Ben Mboi kita dapat memahami dinamika pemerintahan pusat dan daerah. Dari catatan Moerdiono kita paham seluk beluk administrasi dan percakapan formal di Istana. Dan melalui sepak terjang Chairul Tanjung dan Karni Ilyas kita mengetahui bagaimana representasi civil society mampu melakukan kontrol terhadap dinamika pemerintahan yang diwakili oleh ketiga sosok di atas. Inilah sebagian kecil dari banyak pahlawan yang dapat kita tiru untuk membangun peradaban bangsa yang lebih baik (Hotel Daima Prasanthi, Padang, Nov 2012).    

Selasa, 13 November 2012

Dinamika Relasi Indonesia dan Malaysia

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Dinamika relasi Indonesia dan Malaysia ibarat Ipin dan Upin. Hidup serumpun namun sesekali beriak lewat konflik batas wilayah dan tenaga kerja.  Batas wilayah berhubungan dengan kedaulatan negara (souvergnity), sedangkan tenaga kerja bersentuhan dengan harga diri bangsa. Diantara semua rezim yang pernah berkuasa di Indonesia, Presiden Soekarno-lah yang berani menciutkan nyali negara separuh Kalimantan itu dengan slogan ganyang Malaysia. Pasca konfrontasi itu, Malaysia menjadi pengikut dan pembelajar setia di jaman Soeharto.  Mahatir Muhammad adalah contoh pemimpin asia yang memulai lawatan pertama sebagai Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia dengan maksud sembah sungkem sekaligus belajar pada Soeharto tentang bagaimana membangun negara seluas Indonesia. Atas contoh itu maka beratus-ratus pelajar Malaysia dikirim ke berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia untuk menempa ilmu sebagaimana anjuran pemimpinnya.  Dengan modal itulah Malaysia kemudian membangun negaranya sekalipun tetap dalam konstruksi sistem pemerintahan Inggris.  Kini mereka yang pernah belajar di Unpadj, UI, ITB, IPB hingga UGM memasuki masa pensiun, sementara sebagian besar generasi Malaysia berikutnya justru menimba ilmu di barat.  Disinilah Masalahnya, dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang relatif stabil hasil konstruksi generasi lulusan Indonesia tempo hari, generasi Malaysia kini seperti melupakan semua kontribusi dimaksud, bahkan dengan kepercayaan diri yang tinggi (high confidence) mereka memandang Indonesia sebagai under developing country jauh di bawah mereka. Semua tekanan tersebut memperoleh momentum sejak runtuhnya orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang selama ini menjadi guru, kakak, dan saudara tua yang paling dihormati dilingkungan Asean (baca, Pak Harto, The Untold Stories, edisi kedua, 2012). Kini, dibawah kendali generasi Malaysia yang berkarakter western minded tadi Indonesia dipandang sebaliknya, anak murid, adik dan saudara bungsu yang baru lahir dari rahim reformasi pasca jatuhnya Soeharto. Saya pikir Malaysia kini berambisi menjadi pengganti posisi dominan Indonesia di kawasan Asean, bahkan ingin sederajat dengan Jepang di wilayah Asia. Sayangnya, jika Jepang sukses lewat restorasi Meiji yang mengadopsi kemajuan barat tanpa kehilangan identitas bangsanya, kini Malaysia menghadapi ancaman krisis identitas bangsa sebagaimana slogan yang mereka sebarkan dimana-mana, satu bahasa, satu bangsa dan satu negara. Dibandingkan dengan Indonesia, bahasa menjadi semacam tali penaut dari Sabang sampai Merauke sehingga identitas kebangsaan kita setidaknya terlihat dengan jelas.  Di Malaysia, mereka sibuk dengan berbagai seminar tentang budaya Melayu yang mulai terkikis lewat identitas bahasa yang tak menarik di kalangan generasi muda.  Ribuan generasi produk barat kini lebih doyan mengunyah kata dengan bahasa asing sambil mencampuradukkannya dengan bahasa Melayu sepotong-sepotong hingga kultur mereka seperti sedang diawetkan dalam museum. Sejumlah seminar dan simposium budaya berskala nasional dan international yang mereka gagas sebagai bentuk kekuatiran kurang mendapat respon dari berbagai kalangan, kecuali segelintir dosen bahasa dan budaya yang sekedar hadir untuk mendapatkan kredit bagi kepentingan guru besarnya. Sekali waktu mereka bertanya, mengapa seminar, konfrensi dan simposium di Indonesia banyak sekali pesertanya?  Saya hanya menjawab bahwa inilah indikasi dimana masa depan budaya Melayu hanya mungkin diselamatkan oleh bangsa Indonesia, bukan oleh Malaysia yang selama ini mengklaim sebagai proto-melayu (Melayu tua). Sebagai contoh, tanggungjawab menyelamatkan bahasa Melayu (baca: Bahasa Indonesia) jelas tercantum dalam konstitusi UUD 1945, demikian pula konsensus sebagai bahasa utama oleh Asean Community di samping bahasa Inggris. Hal itu bisa kita saksikan dalam Annual International Conference Islamic Studies (AICIS) ke 12 di IAIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 5-8 November 2012, dimana lebih kurang 500 makalah dipresentasikan dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris.  Melemahnya bahasa Melayu di kalangan generasi Malaysia dewasa ini sekaligus mendorong kepercayaan diri yang tinggi sebagai bangsa baru produk barat sekalipun disisi lain kekuatiran terlihat di raut wajah generasi tua yang mulai pensiun dari kancah pemerintahan. Lewat spirit itu generasi muda Malaysia tampak seperti kehilangan nilai ketika memandang Indonesia sebagai bangsa serumpun. Cara memandang atau berbicara yang mengesankan melecehkan tampak dari lafal indon saat menyebut warga Indonesia di Malaysia. Tentu saja secara psikis ini merupakan bentuk kekerasan terhadap harga diri bangsa yang pernah menjadi rujukan dan qiblat sebelum Malaysia seperti ini. Saya kira, kita membutuhkan kesadaran Malaysia guna menjaga relasi yang kuat dimasa akan datang. Hanya dengan cara itu kita dapat mempertahankan hubungan secara permanen kalau tak ingin memilih jalan konfrontasi selanjutnya. Jika Soekarno mampu memprovokasi nasionalisme kita terhadap perilaku Malaysia tempo hari, Soeharto dapat memaksa Perdana Menteri Lee Kuan Yew berlutut di pusara Usman dan Harun di Taman Makam Kalibata akibat hukuman gantung di Singapura, maka mengapakah kita tak sedikit berani menggertak kembali Malaysia agar sadar sebagai bangsa serumpun yang dapat hidup damai dan saling menghargai?  Malaysia seharusnya sadar bahwa Singapura adalah contoh dimana identitas kemelayuan mereka hampir punah hingga menjadi kelas ketiga setelah Inggris dan China. Bagi Singapura yang dulu bernama Tumasek dan hanya sebuah bandar kecil berbentuk rawa-rawa kini benar-benar menjadi milik bangsa asing setelah ditata rapi oleh Raffles.  Maka tak perlu heran jika simposium budaya Melayu hanya mungkin dilaksanakan di Malaysia dan Indonesia sebagai lokus bersemainya kebudayaan tersebut sebelum benar-benar punah di telan budaya asing.  Gejala tersebut terlihat jelas ketika kawan saya Michael dari Kuching yang pernah bersekolah di LAN Jakarta kebingungan menerjemahkan kata perkata bahasa Melayu pada anaknya yang sejak kecil tumbuh dan berkembang di London.  Keduanya adalah dosen komunikasi di Universitas Sultan Idris Malaysia yang mengundang saya dan kawan-kawan untuk mengikuti simposium Budaya Iban di Serawak tempo hari. Baginya yang pernah mengenyam pendidikan di Indonesia tak bisa melupakan bagaimana kontribusi Indonesia di bidang pendidikan terhadap generasi tua Malaysia.  Sebagai contoh pengakuan Muslim Malaysia, tak ada ulama kharismatik sekaliber Buya Hamka yang menjadi tandingan hingga kini. Untuk mengganti kerinduan tadi, Malaysia mengimport banyak Ustadz dari Indonesia lulusan Gontor sebagai penganjur agama sekaligus pengajar diberbagai universitas swasta dalam bidang studi Islam dengan upah tinggi. Kini para Muballiq asal Indonesia seperti Aa Gym menjadi rebutan sebagai dampak dari perseteruan politik antara partai pemerintah dan oposisi di Malaysia.  Bagi jamaah Malaysia, lebih baik mengambil Ustadz dari Indonesia yang netral daripada mengambil Ustadz dari salah satu pihak yang sedang bertikai guna menghindari konflik horisontal di tengah masyarakat Malaysia. Dalam konteks ini saya sejalan dengan pikiran Mahatir Muhammad minggu lalu dalam sebuah stadium general di Universitas Mercu Buana Jakarta, lebih baik Indonesia mengirim tenaga kerja terdidik yang dapat dihargai dan dihormati sebagaimana dosen dan penganjur agama daripada mengirim tenaga kerja yang terus menjadi bulan-bulanan generasi Malaysia yang mulai kehilangan identitasnya serta bergaya barat dalam melihat Indonesia sebagaimana kasus TKI yang di rogol (diperkosa) polisi diraja Malaysia di Mertajam bulan ini. Kalau ini tidak dilakukan, maka akumulasi kedongkolan bangsa di level akar rumput akan sampai pada titik ketidaksabaran yang dapat mempengaruhi hubungan kedua negara di kemudian hari. Harus disadari bahwa kita sedang menghadapi sebuah bangsa kecil yang sedang percaya diri di atas keberhasilan ekonominya sekalipun pada saat yang sama mulai menyadari ancaman krisis identitas bangsanya. Menurut saya ini adalah salah satu bagian dari tugas Menteri Muda Urusan Kebaikan Serawak yang kebetulan sempat berpose bersama sebelum simposium tersebut ditutup. (Serawak-Jakarta, 7 November 2012).