Rabu, 30 Desember 2015

Mundur dari Jabatan, Gejala Menguatnya Etikalitas Pemerintahan



Oleh. Muhadam Labolo

Sepanjang tahun 2014-2015, fenomena mundur dari jabatan sebagai penyelenggara negara maupun pemerintahan menjadi trend yang meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tercatat setidaknya terdapat Anggito Abimanyu yang mundur dari jabatan Dirjend Haji (2014), Sigit Priadi Pramudito mundur dari jabatan Dirjend Pajak (2015) dan Djoko Sasono yang terakhir mundur dari jabatan Dirjend Perhubungan Darat akibat kemacetan parah di awal Natal tahun 2015. Jauh sebelum itu kita juga pernah menyaksikan sejumlah politisi yang mundur dari jabatan dengan berbagai alasan. Misalkan saja akibat konflik internal dalam pemerintahan daerah mendorong Dicky Chandra dan Prijanto mundur dari jabatannya sebagai Wabup Garut (2011) dan Wagub DKI Jakarta (2012). Suharso Monoarfa mundur dari jabatan Menteri Perumahan Rakyat pasca digugat cerai istrinya (2011). Andi Mallarangeng dan Suryadarman Ali mundur dari jabatan sebagai Menpora dan Menteri Agama akibat kasus Hambalang (2012) dan Haji (2014). Gita Wirjawan mundur dari jabatan Mentri Perdagangan dalam kompetisi sebagai calon Presiden (2014). Untuk menghindari rangkap jabatan, Zulkifli Hasan, Tifatul Sembiring, Helmy Faishal, EE Mangindaan dan Syarief Hasan pernah mundur dari jabatan masing-masing sebagai menteri sebelum dilantik menjadi anggota DPR RI (2014). Setya Novanto akhirnya mundur dari jabatan Ketua DPR-RI setelah mengalami tekanan eksternal dan internal Desember 2015. Dimasa orde baru, Soeharto  pernah mundur dari jabatan Presiden Republik Indonesia setelah sejumlah menteri melakukan hal yang sama. Soeharto mundur akibat krisis kepercayaan masyarakat di era reformasi (1998). Dilingkungan Pemda DKI Jakarta tercatat pula misalnya kemunduran Kepala Dinas Perindustrian dan Energi serta Kepala Dinas Tata Kelola Air akibat gagal menjalankan tugas (2014-2015).  Dalam sejarah sistem parlementer dan multi partai (1955), sejumlah kabinet silih berganti meletakkan jabatan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintahan. 
Pada semua kasus diatas pengunduran diri menunjukkan secara sadar atau tidak bahwa setiap pejabat publik sedang memperlihatkan upaya menjunjung tinggi etika dalam ruang publik dan pemerintahan. Mereka yang mundur karena alasan hukum, gagal dalam menjalankan tugas, serta terjebak dalam dilema jabatan yang mesti dipilih adalah contoh dimana etika jabatan sedang ditegakkan. Setiap jabatan harus netral dan tunggal sehingga setiap orang berhak pula untuk duduk secara netral dan terhindar dari rangkap jabatan. Mereka yang mundur karena alasan konflik internal adalah bentuk percontohan atas penegakan etika organisasi. Organisasi selayaknya membutuhkan kesepaduan harmoni sehingga dapat dinikmati oleh publik, bukan konflik laten yang tak berkesudahan sebagaimana relasi kepala daerah dan wakilnya di seluruh Indonesia dimana 94% berakhir dengan kondisi pisah ranjang (Kemendagri, 2014). Sebagian yang mundur karena alasan skandal pribadi dan rumah tangga sebenarnya dengan sengaja sedang memperlihatkan tegaknya etika sosial. Boleh jadi tak ada yang melarang politisi beristri dua, namun etika sosial menuntut agar setiap pejabat mampu memperlihatkan kesolehan individu sebagai examplary center (uswatun hasanah) bagi masyarakat yang dipimpinnya.  Jika ada yang mundur karena alasan tak sesuai dengan profesi atau bidang yang menjadi kemampuan atau keahliannya, artinya mereka secara sadar atau tidak sedang menegakkan etika profesi.  Etika profesi penting agar tidak saja seseorang dapat bertanggungjawab kepada Tuhan, mereka yang dilayani dan atasannya, juga pada organisasi profesi yang menaunginya. Seorang dokter tentu akan merasa bertanggungjawab pada organisasi profesinya, selain pada pasien, pimpinan dan keyakinan spiritualnya.  Demikian pula bagi seorang yang berprofesi sebagai Pamongpraja, apalagi jika Ia seorang dosen dengan pilihan konsentrasi pada mata kuliah yang menjadi bidang keahliannya. Mereka tentu akan dinilai dari profesi yang dimilikinya. Untuk kepentingan itu negara membayar mahal dengan cara melakukan sertifikasi pada setiap orang guna meningkatkan profesionalitasnya dan menghindari terjadinya malpraktek seperti dokter syaraf membedah penyakit THT. Dibidang pendidikan juga demikian, sertifikasi dibutuhkan guna menghindari ahli ilmu agama mengajar teknik memerah susu sapi. Ini bukan saja menciptakan malfunction, juga kesesatan yang nyata pada dirinya, mahasiswa, masyarakat serta pemerintahan dalam waktu tertentu. 
Etika bukanlah hukum tertulis sebagaimana hukum positif yang berakibat pada pelanggaran pidana dan perdata.  Sekalipun demikian etika adalah rahim bagi hukum positif itu sendiri. Maknanya, melanggar etika sama halnya melanggar produk dari etika itu sendiri yaitu hukum positif, sekalipun seseorang belum tentu menjadi tersangka dikemudian hari.  Dapat dipahami mengapa pejabat di Eropa, Amerika, Jepang, Korea, India dan China menunjukkan kebiasaan mundur dari jabatan apabila dinilai melanggar etika. Kasus pengunduran diri Kanselir Jerman dan Presiden Honduras dalam isu plagiat disertasi beberapa tahun lalu jika direnungkan bukanlah pelanggaran serius dalam masyarakat. Namun bukan soal itu, namun ini berkaitan dengan persoalan etika, yaitu kebohongan publik (public lies). Pengunduran diri pemimpin Korea akibat bermain golf disaat masyarakat dalam belitan masalah, atau kasus dimana salah satu Perdana Menteri Jepang mundur hanya karena kurang fasih berbahasa leluhur nenek-moyang mereka menunjukkan sebuah tanggungjawab yang tinggi dalam menjaga nilai-nilai luhur yang menjadi konsensus dalam masyarakat.  Kita tak mungkin akan menemukan di negara-negara tersebut kasus dimana seorang pejabat dilantik dan melantik dalam keadaan berstatus sebagai tersangka (Kasus Mesuji dan Tomohon, 2012). 
Kebiasaan mundur dari jabatan dengan prinsip demi kebaikan umum (common good) kiranya patut didukung guna mengedepankan moralitas dan etika yang kini langka dilingkungan organisasi kita. Perubahan mindset bahwa jabatan adalah amanah orang banyak (publik, jama’ah) yang tak mesti dipertahankan jika memang tak sanggup dipikul adalah bagian dari perubahan mental. Dan perubahan mental adalah bagian dari rencana besar yang mesti kita revolusi. Inilah revolusi mental. Semua perilaku yang tak pantas (tak etis) dalam ukuran jabatan, organisasi, politik, hukum, sosial, pemerintahan maupun profesi sepatutnya tak perlu menunggu putusan hakim kecuali mundur.  Perilaku mundur dari jabatan setidaknya dapat mengurangi ketegangan publik, meredakan konflik vertikal dan horisontal, menghemat energi dalam polemik yang berlarut-larut, serta memberi kesempatan lega bagi kontinuitas organisasi pemerintahan. Karenanya, kita patut memberikan apresiasi tidak saja bagi pejabat yang mundur karena gagal menjalankan tugas dilapangan, juga pejabat yang tak sengaja menghilangkan ngantuk dengan cara menikmati situs pornografi saat sidang atau menanggalkan jabatan karena tersandung istri simpanan. Tak mundur dari jabatan memang tak melanggar hukum, namun cukup beralasan jika dianggap melanggar etika publik.  Hukum tak selalu tertulis. Inggris adalah contoh dimana hukum tak tertulis (unwriter constitution) tetap berlaku dan menjadi pondasi kuat bagi hukum tertulis.
Dengan demikian seorang pelanggar bisa jadi tak perlu masuk penjara, tetapi mengundurkan diri dari sebuah jabatan telah cukup menjadi hukuman sosial yang jauh lebih membekas seumur hidup. Mundur dari jabatan menggambarkan kecenderungan seseorang lebih mengedepankan etika sosial dibanding etika personal.  Bila kesadaran ini dilupakan, maka sebenarnya kita telah mengosongkan realitas hukum sosial yang tumbuh dalam masyarakat sebagai sumber hukum bermula. Dalam pengetahun hukum yang terbatas, hukum tanpa sentuhan sosiologi hanyalah hukum yang bersifat formalistik dan gampang mati di tengah perubahan sosial. Kita mesti merawat dan mengembangkan hukum sosial yang hidup dalam masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah pelanggaran etis seperti kasus diatas secara fungsional. Pendekatan demikian setidaknya dapat menghidupkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Bukankah membawa setiap masalah ke lembaga hukum formal lebih banyak  menghabiskan waktu, uang dan tenaga yang belum tentu memberi keadilan sebagai tujuan utama. Dalam perspektif teoritik, kelemahan hukum dalam aliran positivistik selama ini adalah kecendrungan melihat realitas masalah secara linier lewat kaca mata kuda, hitam putih, apalagi jika ia kehilangan sandaran dalam konteks sosiologis. Akhirnya, hukum hanyalah seperangkat aturan dalam bentuk undang-undang atau qonun yang mewujud dalam bentuk kurungan, denda, cambuk dan rajam, namun jauh dari upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan seseorang sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Pantaslah jika aliran post modernism mengingatkan kita tentang pentingnya melihat realitas sosial sebagai dinamika yang terus berkembang dan berubah-ubah, bukan sesuatu yang konstan sehingga dapat dibedakan mana hitam dan mana putih. Ruang kosong semacam inilah yang membutuhkan kajian lebih lanjut dari aspek etika pemerintahan guna menjadi petunjuk bagi siapapun yang bersentuhan dengan praktek-praktek pemerintahan dewasa ini. Inilah negara yang lama tegak di atas supremasi hukum namun kering dari praktek etika berpemerintahan. 



Legitimasi dan Tantangan Pasangan Kepala Daerah Baru



Oleh. Muhadam Labolo

            Pasca pemilukada serentak tanggal 9 Desember 2015, kini kita telah menghasilkan 264 pasangan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota baru di seluruh Indonesia.  Terlepas bahwa terdapat gugatan atas legitimasi pasangan terpilih dibeberapa daerah kepada Mahkamah Konstitusi, tetap saja kita optimistis bahwa mekanisme demokrasi pada akhirnya adalah jalan keluar (way out) yang paling rasional dan beradab dibanding penyelesaian sebaliknya seperti kasus di Provinsi Kalimantan Utara. Legitimasi adalah akseptabilitas moral masyarakat terhadap pemimpin terpilih, apakah mereka terpilih secara fairness atau sebaliknya. Dalam konteks Indonesia, untuk membuktikan keabsahan pasangan terpilih dapat dilakukan lewat Mahkamah Konstitusi. Misalnya, menurut Peraturan MK Nomor 1/2015, syarat pengajuan gugatan untuk wilayah provinsi yang jumlah penduduknya di bawah 2 juta, syarat selisih suara adalah 2 persen. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta sampai 6 juta selisih suara 1,5 persen, dan 6 juta sampai 12 juta selisihnya 1 persen, serta diatas 12 juta selisihnya 0,5 persen.  Sedangkan untuk kabupaten/kota, jumlah penduduk dibawah 150 ribu, selisih suara yang bisa disengketakan adalah 2 persen, 150 ribu sampai 250 ribu adalah 1,5 persen, 250 ribu sampai 500 ribu sebesar 1 persen, dan diatas 500 ribu selisihnya berjumlah 0,5 persen. Dengan batasan itu maka kalaulah di sebuah daerah kabupaten terdapat tiga pasangan dengan hasil penetapan KPUD sebagai berikut; pasangan A memperoleh suara sebesar 28,41%, pasangan B sejumlah 33,68% dan pasangan C sebanyak 37,91%, maka publik dengan mudah dapat menghitung tanpa menggunakan kalkulator apakah pasangan dengan suara terendah layak mengajukan gugatan ke MK atau tidak. Jawabannya jelas, selisih antara pasangan A terhadap C sebesar 9,50%, sedangkan selisih pasangan B terhadap C terpaut 4,23%. Publik yang cerdas tentu saja tinggal melihat apakah jumlah penduduk dan persentase yang digariskan dalam hal ini terpenuhi atau tidak. Maknanya, pasangan A dan B secara matematik akan dikesampingkan oleh MK karena dinilai tak memenuhi syarat formal yang telah ditetapkan untuk maju ketahap persidangan selanjutnya. Ini pelajaran Matematika paling gampang yang justru tak begitu saya sukai ketika belajar di tingkat SD kelas 3. Diluar soal itu, ketentuan diatas mungkin saja dianggap kurang memenuhi rasa keadilan substansial, namun apapun alasannya, demokrasi tak semata-mata bersifat kualitatif, namun demokrasi membutuhkan ukuran-ukuran kuantitatif dalam proses yang disepakati dimana putusan hukum adalah pijakan akhirnya. Legitimasi moral dapat ditentukan baik secara hukum maupun politik. Pasangan terpilih dapat saja lulus lewat saluran hukum yang telah disediakan sedemikian rupa, namun keduanya dapat terkoreksi ditengah jalan lantaran perbuatan tercela yang dapat mengurangi legitimasi moral dari aspek politik.  Pasangan Aceng Fikri di Garut tempo hari secara hukum memang memiliki tingkat legitimasi diatas 30%, namun di penghujung kepemimpinan mengalami political rush yang berakhir lewat pemakzulan oleh DPRD plus dukungan mahkamah peradilan setempat.  Memang, kualitas demokrasi kita baru pada ukuran-ukuran kuantitatif, belum pada kesadaran yang lebih kualitatif seperti apakah kehadiran seseorang dalam setiap perhelatan semacam itu lebih pada soal turut meramaikan pesta demokrasi dengan iming-iming amplop ataukah memang refleksi atas tanggungjawab terhadap masa depan daerahnya masing-masing? Secara umum angka partisipasi politik menurut KPU mencapai 64,23% (Fachrudin, Rep.16 Des 2015).  Atau jika kita gunakan data dari JPPR, partisipasi pemilih rata-rata sebesar 69% (Rep,18 Des 2015). Angka tersebut sekalipun hampir mencapai 70% namun fakta kasuistiknya menunjukkan bahwa wilayah perkotaan seperti Medan mengalami disorientasi politik dengan hanya mencapai 26,88% dibanding Kabupaten Mamuju Tengah yang mencapai 92,17%. Tentu saja pemerintah mesti melakukan berbagai upaya untuk membangun kesadaran politik warga agar problem  disorientasi idiologi, idealisme, pengetahuan politik, malpraktek maupun alasan situasi dan kondisi dapat diperkecil dalam perhelatan pesta demokrasi ditahun berikutnya.
          Tantangan pasangan kepala daerah terpilih berikutnya tentu saja cukup berat, apalagi jika pasangan yang digantikan memiliki track record cukup bagus di mata publik.  Misalkan saja, cukup berat bagi siapapun yang akan menggantikan pasangan kepala daerah di Kota Solo, Bandung, Surabaya dan Jakarta esok lusa. Kota Solo pernah dinakhodai Joko Widodo yang kemudian mengantarkan beliau ke Istana Negara. Kota Bandung kini dipercantik oleh mantan dosen arsitektur yang kini menjadi pusat perhatian dimana-mana. Kota Surabaya menjadi unik setelah dipecut oleh seorang wanita yang mirip Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Sedangkan Kota Jakarta dibuat sedikit gaduh lewat berbagai kebijakan populis Ahok. Bagi pasangan kepala daerah terpilih yang kebetulan mengganti atau meneruskan pasangan kepala daerah yang memiliki track record minus atau biasa-biasa saja, tentu saja menjadi momentum bagi upaya perubahan yang akan dilakukan dalam jangka pendek. Semua program dan kegiatan yang berada dalam tempayan visi dan misi harus tertuang jelas pada kebijakan strategis jangka panjang dan menengah. Pada bagian ini kita tentu membutuhkan kerja keras dan serius di punuk sekelompok birokrat terpilih sebagai koki, bukan semata-mata tempat yang layak bagi ketua tim sukses yang berasal dari satu dua birokrat.  Semua koki yang akan menerjemahkan seperangkat kebijakan strategis pasangan kepala daerah terpilih haruslah mereka yang benar-benar memiliki kapasitas teruji selama ini, bukan mahluk kutu loncat yang senang merayap dibahu pasangan terpilih. Untuk kepentingan itu maka pasangan terpilih wajib melakukan fit and proper test sebagai bagian dari proses lelang jabatan (open recruitment) menurut UU Nomor 5/2014 Tentang Aparat Sipil Negara. Penerjemahan kebijakan strategis bukanlah hal yang mudah, apalagi birokrasi harus segera memperlihatkan postur baru sebagai konsekuensi perubahan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Transisi ini tidak saja akan membuang birokrat tak bermutu, namun memperbanyak pekerja fungsional birokrat yang dapat mempercepat terealisasinya program pasangan terpilih. Pada level akar rumput, segenap masyarakat pemilih maupun tak memilih mengharapkan sentuhan cita rasa efektif sesuai janji kampanye tempo hari. Bagi pasangan terpilih, mekanisme penghubung terbuka lebar lewat UU Nomor 6/2014, dimana Desa menjadi titik perhatian strategis yang dapat diintervensi lewat bantuan dana pusat, provinsi dan kabupaten. Yang pokok bagi Pemda adalah bagaimana mengarahkan seluruh potensi yang ada agar tak mubazzir bertumpuk antara satu program dengan program yang lain.  Misalkan saja, porsi subsidi pusat harus jelas diarahkan kemana, bantuan provinsi dipakai untuk apa, dan transfer kabupaten dalam bentuk ADD masuknya di program macam apa. Dengan demikian maka fokus pembangunan masyarakat akan jelas dimulai tahun 2017. Apapun alasannya, kita harus memahami bahwa proses penganggaran untuk tahun 2016 telah diketuk oleh rezim sebelumnya sehingga yang diperlukan hanyalah penyesuaian sederhana lewat mekanisme perubahan anggaran di setiap siklus yang tersedia. Tantangan pasangan terpilih tentu saja mencoba mengaplikasikan semua cita-cita secara perlahan tanpa merusak tatanan positif yang telah dibangun selama ini. Pembangunan membutuhkan kontinuitas, bukan sekedar tambal-sulam.  Pembangunan juga membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan atas apa yang telah dibangun oleh rezim sebelumnya, kepercayaan atas apa yang akan kita lanjutkan sebagai sesuatu yang berharga bagi masyarakat, kepercayaan kita sebagai masyarakat pada siapapun yang terpilih, bahkan kepercayaan kita pada semua limpahan Rahmat dan Karunia Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan kekayaan yang dicurahkan di daerah masing-masing.  Dengan semua kesyukuran itu, saya yakin Tuhan akan senantiasa melibat-gandakan nikmat yang ada, bahkan menurunkan barokah dari langit dan dari bumi.

Sabtu, 12 Desember 2015

Memaknai Kembali Latar Filosofi Pamongpraja



Oleh. Muhadam Labolo

          Dalam sebuah kesempatan bersama beberapa Praja, kami berkenan menghadiri undangan rutin Akademi Jakarta yang diadakan di Taman Ismail Marzuki (September 2015). Seperti tahun-tahun sebelumnya, undangan kami terima lewat sekretaris panitia Pak Abu Hasan Asyaari, satu-satunya dosen filsafat IPDN yang sayangnya tahun ini memasuki masa pensiun. Tema tahun ini dalam kaitan Memorial Lecture Sutan Takdir Alisjahbana adalah Budaya dan Spiritualitas dengan pembicara tunggal Prof. Dr. Toeti Heraty N. Roosseno.  Sambutan dibuka oleh Prof. Taufik Abdullah selaku Ketua Akademi Jakarta. Pengantar biografi oleh Dr. Karlina Supelli, seorang staf pengajar Program Pasca Sarjana Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Tahun lalu beliau mendapat kehormatan menjadi narasumber utama sekalipun saya tak sempat hadir. Walau demikian saya cukup takjub, sebab beliau awalnya seorang Fisikawan yang kemudian mengalami loncatan ziq zaq menuju The Mother of Science, filsafat ilmu di level pasca sarjana. Apakah bagian penting dalam percakapan ilmu yang perlu saya bagi dalam rubrik kali ini? Tentu saja hal terpenting yang menyadarkan saya adalah skema sosok filsafat dan sosok manusia Indonesia yang ditampilkan dalam salah satu diagram sebagaimana tercantum pula pada Dictionnaire des Philosophes (DdPh) yang diterjemahkan kedalam Bahasa Perancis oleh H. Chambert-Loir. Dari 15 entri filosof yang ditampilkan terdapat paling tidak tiga nama yang tak asing bagi ilmuan sosial Indonesia yaitu Yosodipura (1729-1830), Pakubuwono (1768-1820) dan Ranggawarsita (1802-1873). Ketiganya ditulis oleh Abdullah Ciptoprawiro. Yosodipura memiliki basis orientasi spiritual tentang Dewa Ruci dan Kepemimpinan Hasta Brata dalam sistem feodalistik. Pakubowono mempunyai orientasi spiritual ajaran Wulang Reh dan kepemimpinan. Sedangkan Ranggawarsita berorientasi spiritual wirid budaya jati, hasta brata, manusia insan kamil, serta ramalan zaman edan.  Menariknya, dua terminologi dalam orientasi spiritual diatas yaitu Hasta Brata dan ajaran Wulang Reh kepemimpinan adalah konsep penting dalam konteks sejarah pengembangan ide Kepamongprajaan di Indonesia.  Di IPDN sendiri, nilai-nilai Hasta Brata telah menjadi bagian dalam kurikula, diaplikasikan lewat pembentukan sifat-sifat alam yang maha luas, serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai Pamongpraja Muda.  Sedangkan ajaran Wulang Reh adalah salah satu kekayaan sastra Jawa Kuno tentang kepemimpinan yang dikembangkan dalam lingkungan keraton seperti Abdi Dalem, Pangrehpraja, Pagarpraja, hingga Pamongpraja. Konsep-konsep tersebut secara evolutif mengalami perubahan dan pergeseran makna sesuai perkembangan dan dinamika masyarakat.  Dinamika masyarakat mengubah pula pola relasi antara mereka yang memerintah dan yang diperintah. 
Dalam serat Wulang Reh[1], term Pamongpraja dapat ditelusuri menurut sastra Jawa. Wulangreh merupakan kitab yang di desain bagi para calon pemimpin atau penguasa. Wulang berarti pelajaran, Reh bermakna penguasa atau pemimpin.  Karya ini dijadikan kurikulum rujukan untuk mengendalikan hawa nafsu para penguasa seperti pemahaman halal-haram, hidup sederhana, tidak sombong, loyal pada negara, tidak berwatak pedagang, rendah hati dan adil. Tujuannya jelas agar tak kehilangan arah dalam menjalankan roda pemerintahan[2]. Dalam birokrasi Jawa kita mengenal istilah Pangrehpraja dan Pamongpraja.  Makna Pangreh (Pang[3] dan Reh) menunjuk pada kekuataan penguasa atau pemimpin. Praja sendiri memiliki arti rakyat kebanyakan, publik, Jama’ah, masyarakat atau mereka yang dilayani.  Dalam konteks normatif, istilah Praja identik dengan pegawai pemerintahan, pegawai negeri sipil (civil servant)[4]. Istilah ini jelas berbeda dengan kata Raja yang menunjukkan arti sebaliknya, sebagaimana kecurigaan masyarakat terhadap istilah Praja yang seolah-olah akan dididik menjadi Raja di IPDN. Apabila diartikan bebas, Pangrehpraja lebih merujuk pada pejabat yang secara politik memiliki derajat kekuasaan tertentu.  Berbeda dengan istilah Pamong yang merujuk pada kata among, ngemong atau momong. Istilah ini menurut Nurdin (2010)[5] merupakan kata yang bersifat multidimensional, seperti kata mengemong anak atau mengasuh anak kecil. Dalam perspektif pragmatis, Tursandi (2010) menambahkan, istilah Pamong paling tidak menekankan pada seorang pelayan publik yang harus memiliki kemampuan me-ngemong (melayani), ngomong (berkomunikasi) dan siap di-omong (dinilai). Dalam kaitan itu Pamongpraja secara umum diartikan sebagai pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara. Maknanya, birokrasi Jawa di bentuk untuk melayani rakyat sebagaimana mengasuh anak, penuh perlindungan dan kasih sayang selama kapanpun. Jadi, birokrasi Jawa secara substansial mengalami pergeseran dari makna Pangrehpraja yang menitikberatkan pada pola kekuasaan atau kepemimpinan (bersifat dilayani), kearah Pamongpraja yang menitikberatkan pada pola pelayanan kepada masyarakat (bersifat melayani). Sifat melayani itu secara hakiki merupakan esensi dari pengabdian yang tulus pada Yang Maha Kuasa. Pelayanan dalam teologi kristiani berhubungan dengan penyerahan diri pada Yang Maha Kuasa. Dalam teologi Islam sifat melayani adalah kepasrahan pada kekuasaan Al-Khalik semata, sebab tak ada satupun benda di dunia ini milik makhluk, semuanya milik Allah (Q.S. Al-Baqoroh, 156 dan 284).  Jika kita sepakat bahwa semua hal di dunia ini milik Tuhan, maka sifat kepemilikan yang berlebihan semestinya dapat dikurangi.  Dengan kesadaran itu maka semestinya yang perlu ditumbuhkan dalam diri seorang Pamongpraja adalah kesadaran untuk melepas rasa kepemilikan yang berlebihan.  Sifat ini terkadang melampaui dalam bentuk ketersinggungan angkatan, korps, agama, ras, suku dan latar belakang budaya sehingga menciptakan konflik.  Mengurangi rasa kepemilikan yang berlebihan dapat mendorong setiap Pamongpraja pada sifat alamiah manusia, yaitu rasa tolong-menolong atau gotong-royong. Gotong-royong sendiri adalah dasar ekasila yang diperas Soekarno dari Trisila dan Pancasila. Mengurangi rasa kepemilikan bermakna membatasi ambisi berlebihan atas keinginan materi dan kekuasaan dalam pemerintahan. Kehidupan dalam rasa kepemilikan yang berlebihan mendorong kita dalam pusaran memburu sebanyak mungkin harta kekayaan dengan cara tuna-moral serta menguncinya rapat-rapat dalam lemari besi agar tak dirampas orang lain. Jika berkurangnya rasa kepemilikan yang berlebihan telah mendorong masyarakat dimasa lalu untuk saling tolong-menolong, kini berlebihnya rasa kepemilikan telah mendorong manusia untuk hidup menyendiri (ter-alienasi) dengan ciri yang dapat dilihat secara gamblang, nihilnya aktivitas gotong-royong, rumah dengan pagar setinggi mungkin, hilangnya kepedulian, serta rentannya konflik akibat merasa terancam kepemilikannya oleh orang lain.  Realitas tersebut tampaknya lebih tertuju pada masyarakat birokrasi sebagai bagian dari middle class yang juga menjadi habitat Pamongpraja dewasa ini. Malangnya, mereka seperti sedang menjumpai zaman edan sebagaimana catatan Ranggawarsita dalam Serat Kalathida dari kakeknya Yosodipura (Serat Centhini), yaitu suatu kondisi dimana birokrasi kita berada dalam pikiran serba ragu, mau ikut edan, tidak ikut-ikutan justru tidak kebagian, ujung-ujungnya kelaparan. Namun, seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, tentu saja masih lebih beruntung orang yang ingat dan waspada. Maka, waspadalah, waspadalah,.....


[1] Wulangreh, adalah karya istimewa gubahan Susuhunan Pakubuwono IV dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Lihat Alfian, Menjadi Pemimpin Politik, Gramedia, Jakarta, 2010:244.
[2] Pardi Suratno, Sang Pemimpin Menurut Astabhata, 2009. Lihat juga narasi dalam http:/www.heritageofjava.co/art/sastraj jawa/Asthabrata.htm, oleh Wawan Susetya, Kepemimpinan Jawa, Jogjakarta, 2007. Demikian pula Agung Webe, Javanese Wisdom, Berpikir dan Berjiwa Besar, Yogyakarta:Indonesia Cerdas, 2007.
[3] Sejauh ini tak ada satupun sumber yang menerangkan makna Pang dalam kata Pangreh, atau makna ”P” dalam kata Pamong.  Apakah ia identik dengan Panglima, atau merujuk pada pemilik tertinggi dari kekuasaan itu sendiri, wawlahu alam bissawab.
[4] Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2005.
[5] Ismail Nurdin, Quo Vadi Pamong Praja, Makalah, IPDN, 2010

Kamis, 03 Desember 2015

Menemukan Kembali Akar-Akar Kekerasan di IPDN, Sebuah Kontemplasi



Oleh. Muhadam Labolo

          Pertanyaan seorang civitas akademika soal darimanakah akar-akar kekerasan di IPDN pasca cut off recrutmen Praja tahun 2010 menarik untuk diperbincangkan di tengah kasus pemukulan seorang Taruna Akmil yang hampir mengalahkan isu besar, Papa minta saham  Mama minta pulsa.  Rasanya saya ingin berkirim surat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Senayan, agar kasus yang sedang mereka tangani dibuat lebih lama dan tegang sehingga letupan kecil di kampus IPDN tak meloncat jauh ke muka publik.  Kembali ke pertanyaan diatas, seingat saya salah satu hasil rekomendasi tim investigasi pimpinan Ryaas (2007) menyimpulkan bahwa akar kekerasan pasca Wahyu Hidayat dan Clift Muntu di STPDN adalah tradisi yang diturunkan secara kolektif oleh sistem senioritas dari tahun ketahun.  Tentu saja jika kita telusuri lebih jauh kesimpulan tersebut menunjuk pada angkatan 1 sampai 13 (Kasus Wahyu Hidayat angkatan 14). Pasca sela selama dua tahun tanpa penerimaan Praja, angkatan 19 menjadi tonggak sejarah pertama yang dianggap dapat menurunkan tradisi clean violance pada generasi emas berikutnya. Selain itu, guna mengelola potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat terjadi, angkatan tersebut didistribusikan ke tujuh IPDN regional agar terpecah dan mudah kendalikan sekaligus dengan argumentasi ideal terdapat sentuhan lokal sesuai spirit otonomi daerah.  Persoalannya, mengapa setelah cut off tersebut hingga angkatan 25 saat ini kekerasan tetap menjadi gejala umum di kampus IPDN? Hipotesa saya kiranya membutuhkan penelitian lanjutan dengan asumsi pertama, kemungkinan kekerasan dikontribusikan oleh sistem yang tak kondusif dengan sejumlah variabel dan indikator.  Atau kemungkinan dengan asumsi kedua, kekerasan tetap berlanjut seperti seri sinetron Turki akhir-akhir ini akibat internalisasi nilai secara insidental. Menariknya, apakah akar-akar kekerasan tersebut ditradisikan kembali oleh seniornya secara hirarkhis atau dalam bentuk pemodelan sebagai pengasuh misalnya. Jika benar kekerasan dikontribusikan oleh sistem yang tak kondusif, kemungkinan variabel yang perlu dilihat adalah tujuan dan orientasi pendidikan di IPDN, pelembagaan aturan main serta struktur organisasi yang mendukungnya (sebagian pendekatan misalnya oleh Edward III, Griendle, Van Horn & Van Metter).
Tujuan dan orientasi pendidikan di IPDN pada dasarnya mewujudkan sosok aparatur sipil negara yang memiliki kemampuan dibidang pemerintahan umum.  Untuk menciptakan tujuan itu, setiap Praja dibekali tidak saja pengetahuan intelektual (pengajaran), mentalitas (pengasuhan), juga keahlian teknis (pelatihan) agar siap menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam konteks ini level pengambil kebijakan sekaligus lapis pelaksananya harus benar-benar paham bahwa IPDN adalah sekolah Pamongpraja yang berbeda dengan Akmil sebagai sekolah Taruna Militer. Paradigma Taruna adalah semua orang yang berdiri dihadapannya diasumsikan musuh, sebelum seseorang membuktikan bahwa dirinya adalah kawan. Sebaliknya, paradigma Praja adalah semua orang yang berdiri dihadapannya diasumsikan sebagai kawan, sebelum seseorang membuktikan bahwa dirinya benar-benar musuh.  Metode berpikir Taruna cenderung pragmatis, rasional, logis, taktis dan strategis. Metode berpikir Praja diarahkan cenderung visioner, rasional, logis, strategis dan humanistik.  Instrumen Taruna adalah senjata sebagai alat penunduk musuh, instrumen Praja adalah dirinya sendiri sebagai alat membangun kepatuhan masyarakat. Subjek Taruna adalah dirinya sendiri dengan prinsip berjuang hingga titik darah penghabisan.  Subjek Praja adalah dirinya sendiri dengan prinsip melayani masyarakat 24 jam, kapan dan dimana saja (all weather).  Objek Taruna adalah musuh, objek Praja adalah rakyat.  Ilmu Taruna berkenaan dengan bagaimana membunuh musuh, ilmu Praja berkaitan dengan bagaimana menghidupkan rakyat lewat fungsi pemberdayaan. Orientasi Taruna bagaimana mencapai tujuan dengan segenap cara, orientasi Praja bagaimana menjalankan cara (proses) sebaik mungkin agar tujuan tercapai dengan baik.  Kegagalan pemahaman soal itu membuat kita seringkali keliru dalam membuat kebijakan hingga tak jelas output dan outcomes-nya.
Berkaitan dengan variabel pelembagaan, seluruh aturan main semestinya jelas dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, bukan aji mumpung. Realitas selama ini menunjukkan terjadi kesenjangan dan diskriminasi pada sekelompok praja yang tak berduit dengan praja yang beruntung dilahirkan oleh kelas borjuis di daerah masing-masing.  Kondisi ini melahirkan pesimisme akut dimana setiap civitas tak benar-benar percaya bahwa hukum di kampus benar-benar ada dan dijalankan dengan seksama (termasuk juklak dan juknis), kecuali untuk sekelompok praja yang tak memiliki akses kuat ke lorong kekuasaan di Medan Merdeka Utara. Apakah benar bahwa setiap aksi kekerasan telah memperoleh hukuman setimpal dengan cara dikeluarkan, terlepas siapa yang melakukan kekerasan dan objek mana yang menjadi korban kekerasan. Pada kenyataannya bisa berbeda-beda, bergantung mood pengambil kebijakan. Semasa kepemimpinan Suhajar Diantoro dari tahun 2013 hingga pertengahan 2015 terdapat 17 Praja dikembalikan ke Provinsi Maluku dalam bentuk skorsing, atau beberapa Praja ke Sulawesi Tengah dan Selatan akibat aksi kekerasan tanpa dipecat. Demikian pula seorang Pengasuh yang dikembalikan ke kampung halamannya akibat pembinaan yang melampaui batas. Para pengambil kebijakan nampaknya lebih merdeka dibanding hari-hari ini yang terkesan tertekan oleh tekanan militer.  Semua gejala tersebut cukup meyakinkan kita bahwa pasca kasus Clif Muntu (2007) kekerasan tidaklah mencapai statistik zero sebagaimana statemen spekulatif seorang pejabat dilingkungan IPDN. Harus diakui dengan jujur, IPDN sejak semula memang tak lepas dari gejala kekerasan, sekalipun bukan itu tujuannya, dan bukan itu pula objek yang diperkenalkan apalagi diajarkan dalam ruang kampus yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan pemerintahan mengajarkan bagaimana melindungi masyarakat sebagai salah satu fungsi pemerintahan, bukan sebaliknya. Terlepas pengetahuan ideal semacam itu, dalam kasus Praja memukul Taruna tentu saja nalar publik tak dapat menerima begitu saja, dengan logika bahwa kalau tentara saja yang paling ditakuti oleh polisi sekalipun mampu digebuk, apatah lagi rakyat biasa yang akan berhadapan setiap saat dalam pelayanan masyarakat. Secara spiritualitas juga sulit diterima sebab agama manapun mengajarkan bahwa tamu yang berkunjung adalah raja yang sepatutnya dimuliakan, bukan sebaliknya. Memang, aksi kekerasan tidak melulu milik kampus kedinasan, sebab kekerasan juga jamak terjadi di level sekolah dasar, pertama, umum hingga perguruan tinggi ternama di negeri ini.  Masalahnya, bagaimana manajemen kampus dapat dilakukan sehingga kekerasan semacam itu tak terulang dan menjadi pemandangan  tak elok sehari-hari.  Sejarah mengingatkan kita, Maret 1993 Praja STPDN pernah berkonflik dengan IKIP Bandung jurusan SGO sehingga menciptakan kesemrawutan dikedua belah pihak, namun akhirnya dapat diselesaikan dengan damai. Februari 2000 Mahasiswa IIP pernah berseteru dengan sekelompok mahasiswa dari Universitas Pancasila, namun semua beraahir dengan damai setelah para elit duduk mesra tanpa korban dikedua belah pihak. Diluar variabel itu struktur organisasi IPDN juga patut menjadi catatan dimasa mendatang, dengan unit terkecil yang hanya menyandang status UPT (Unit Pelaksana Teknis) sesuai Permendagri 43/2015, tentu saja perlakuan pada lembaga ini kurang serius dilakukan, padahal bobot urusan, cakupan pelayanan, jumlah personil, proporsi pembiayaan yang melampaui satu dirjen dilingkungan kemendagri seharusnya berdiri sebagai satu komponen.  Dengan status seperti itu, wajar jika IPDN menjadi semacam Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bagi sekelompok birokrat untuk memperpanjang masa pensiun sekaligus mengadu nasib siapa tau dapat durian runtuh menjadi guru besar. Uniknya, agar UPT kelihatan bergengsi dicarilah rektor yang dengan standar tinggi, padahal untuk level UPT sesuai ketentuan kepegawaian cukuplah dengan golongan 3D tanpa harus profesor, doktor, bahkan tak perlu jabatan lektor kepala. Maknanya, setiap dosen berpeluang bertarung lewat mekanisme rector elected system.  
          Asumsi kedua bahwa kekerasan kemungkinan dipatrikan kembali oleh seniornya lewat pemodelan oleh struktur kepengasuhanan yang notabene dikuasai oleh senior yang pernah memperoleh tradisi kekerasan dimasa lalu boleh jadi dapat diterima. Internalisasi nilai lewat pemodelan yang dilakukan pelan tapi pasti pada akhirnya melahirkan sekelompok Praja begal yang mencari lorong-lorong gelap nan sunyi sebagai tempat aman untuk menyalurkan libido kekerasan lewat pelajaran otodidak Silat, Taekwondo, Karate, Ju Jitsu dan Gulat traditional. Apabila asumsi itu benar lewat hasil penelitian serius, maka tesis yang mengatakan bahwa hanya dengan dipimpin oleh alumni-lah kampus ini akan semakin baik tentu saja pupus dengan sendirinya. Kalau demikian, tidaklah berlebihan apabila tentara masih saja menjadi pilihan alternatif paling menjanjikan untuk membangun mentalitas Praja di kampus IPDN daripada menyerahkan kembali nasib mereka di tangan mantan cleaning service seperti yang pernah kita protes tempo hari.  Lalu apa yang keliru dengan jajaran pengasuh yang selama ini selalu menjadi kambing hitam?  Pertama, kualifikasi pengasuh penting untuk diteliti misalnya apa orientasinya menjadi pengasuh, darimana latar didiknya, kedewasaan dan tingkat pengendalian mentalnya. Jangan-jangan mereka juga sudah muak ditempat tersebut karena memang bukan disitu harapan mereka selama ini. Posisi tersebut pada akhirnya menjadi ladang penyaluran kekesalan. Kedua, penting diperhatikan pula masa depan jajaran pengasuh, ketidakjelasan karier selepas dua tahun bertugas dapat memicu ketidakpuasan pada objek yang selalu berhadapan dengan dirinya. Ketiga, pemilihan pengasuh ada baiknya dilakukan dalam satu mekanisme yang melibatkan civitas akademika agar asal-usul pengasuh dapat dideteksi sebelum terlambat memilih yang memang berbakat menjadi pelaku kekerasan seperti kasus dimasa lalu. Kita ingin mengurangi rasa kaget ketika menemukan ada pengasuh yang memiliki track record buruk semasa di kelas, sama seperti kita terkejut menemukan bekas petugas blok yang tiba-tiba menjadi dosen dan membimbing praja. Keempat, sistem yang buruk dan tak adil dalam lingkungan kampus juga dapat menjadi pemicu kekerasan dimana pengasuh dihadapkan pada bebalnya Praja yang merasa di back up oleh oknum pejabat tertentu. Fakta ini pernah terjadi antara tahun 2010-2012 ketika satu dua praja diperlakukan intim lantaran lahir dari rahim seorang pejabat setingkat sekjend. Jangankan tindakan senior dan pengasuhnya yang berlebihan, tindakan dosen dalam kelas yang otonom pun dapat mengakibatkan mutasi mata ajar dikala itu.
          Lalu, apa yang mesti kita lakukan agar kampus tetap survive? Sekalipun saya berasumsi bahwa persoalan Taruna versus Praja sudah selesai, namun saya menyimpulkan bahwa kebangkrutan IPDN kedepan mungkin tidak lagi karena statatemn Ahok dan politisi di Senayan. Kemungkinan yang pasti kerontokan kampus disebabkan oleh persoalan internal kita sendiri yang tak kunjung selesai, dimana kitalah sebenarnya yang sedang menggali kuburan massal bagi almamater tercinta ini.  Dalam jangka panjang kini sudah terlihat, dengan jumlah Praja yang akan diterima tahun ini hanya sebanyak 600 orang, kemungkinan dalam dua tahun kedepan IPDN regional harus segera di tukar-guling karena ketiadaan mahasiswa. Konsekuensinya pembiayaan akan menurun, akan terjadi restrukturisasi kelembagaan dan personil, ini akan mendorong nilai competitivness, dimana dosen, pelatih dan pengasuh tak bermutu segera dirumahkan kalau tidak dikantorkan ke BPMD Kalibata. Bagaimana yang di IPDN Regional? Kemungkinan kembali ke kampung halaman masing-masing, gulung tikar atau sekalian pensiun dini. 
Saya ingin menyarankan agar penyelesaian akar-akar masalah diatas dilakukan menurut logika yang sehat, bukan lewat ruwatan sebagaimana usul sebagian birokrat klenik pemelihara batu akik akibat keputusasaan melihat problem IPDN yang terus-menerus mendera tak henti-hentinya.  Jujur saja, saya juga percaya soal dualitas alam macro-cosmos dan micro-cosmos, namun pendekatan yang hanya merajuk pada kegaiban tanpa laku usaha yang konkrit sama saja menyerahkan sebagian anggaran APBN yang tak sempat dihabiskan IPDN pada sekelompok Jin dan Jun ‘penjaga’ alam Jatinangor yang belum tentu memberi jaminan keselamatan fiddunnia wal akhirah daripada membayarkan SPPD dosen yang kian terlunta-lunta. Kalau toh benar bahwa ruwatan dapat memperbaiki hubungan yang katanya sempat terganggu akibat kurangnya silaturahmi selama ini, namun bagaimanakah menjamin semua peristiwa diatas tak akan terulang kembali jika pemegang pucuk tertinggi di kampus lebih sibuk melayani yang jauh namun lupa melayani dosen, pengasuh, pelatih dan Praja yang paling dekat? Ibarat Jenggot, akar kita terlalu kuat keatas, namun lemah menjulur kebawah.  Saran praktisnya adalah marilah kita kembali pada fitrah sebagai lembaga kedinasan sipil sambil mendalami makna revolusi mental yang kian paradoks dengan perilaku kita.  Kalau kita sadar bahwa ini lembaga sipil, maka bergayalah dengan simbol-simbol sipil, bukan memadainya dengan simbol lembaga lain.  Mengapa kita tidak percaya diri? Kita memang perlu disiplin dan loyalitas, namun tidak dengan satu-satunya cara. Ada banyak jalan ke Roma. Jikalau kita menyadari bahwa kita adalah perguruan tinggi dengan status institut, maka kembalilah ke jalan yang benar, bukan beralih ke pakaian lembaga lain. Apabila kita menyadari bahwa kita adalah pelayan masyarakat, maka marilah kita mencoba membangun performa Praja sebagai calon aparat sipil sesuai kriteria yang membedakannya dengan Taruna Militer (lihat pembedaan diatas).  Pada titik tertentu saya juga berpikir, barangkali ada baiknya si Taruna sebagai korban kekerasan tadi di pindahkan menjadi Praja IPDN, agar mental melambung-nya dapat dikendalikan lewat pengetahuan hierarkhi dalam birokrasi Weber. Sebaliknya, 5 Praja yang kebetulan bernasib apes tersebut ada baiknya dimutasi ke Akmil, nampaknya struktur genetika kelimanya lebih cuocok menjadi tentara daripada menjadi pelayan masyarakat di kampung-kampung nun jauh dimata. Inilah pertukaran yang paling logis menurut saya.