Kamis, 15 Januari 2015

Dari Realitas Politik Pemerintahan Ke Ingatan Kybernology

Oleh. Muhadam Labolo

          Munculnya kepemimpinan pemerintahan yang berupaya menjaga jarak dengan daya magnet politik seperti membangunkan kembali spirit ilmu pemerintahan dalam perspektif kybernologi.  Penting disadari bahwa menguatnya dukungan grass root (akar rumput) terhadap fenomena kepemimpinan pemerintahan Jokowi, Ahok, Risma dan Ridwan Kamil merupakan sinyalemen bahwa pemerintahan yang lebih adaptable kedepan adalah pemerintahan yang lebih kualitatif dan steril dari bayangan politik. Dua kata terakhir akan menjadi indikasi kuat pentingnya menghangatkan kembali ilmu pemerintahan yang padam pasca perginya desainer Kybernologi Taliziduhu Ndraha. Tekanan pada aspek lebih kualitatif bermakna bahwa perilaku ‘blusukan’ yang dilakukan oleh keempat pemimpin itu dengan style masing-masing tidak saja menyentuh nurani masyarakat luas, namun mampu menyerap berbagai persoalan mendasar secara face to face sekaligus mampu menyiapkan formula yang tepat untuk menjawab berbagai persoalan pemerintahan yang menganga di depan mata. Ketika salah satu pasar tradisional Solo membutuhkan tempat yang layak, Jokowi misalnya menjawab dengan pasar yang lebih manusiawi. Demikian pula ketika masyarakat miskin di wilayah perkotaan Jakarta membutuhkan pengurangan beban pendidikan dan kesehatan, maka Kartu Pintar dan Kartu Sehat adalah jawabannya. Ahok meneruskan formula yang tersisa dengan fokus pencegahan banjir dan pengurangan macet yang menjadi masalah utama masyarakat Jakarta. Risma memperlihatkan respon tegas ketika mengubah wajah pasar birahi Dolly menjadi ruang yang lebih agamis. Sedangkan Ridwan Kamil mampu memberi jawaban atas kesemrawutan Kota Bandung yang lebih tertata dan bermartabat. Kini bandingkan dengan ratusan kepala daerah lain yang hanya menunggu laporan bawahan di atas meja sebagai sampling atas berbagai masalah di tingkat bawah. Pendekatan kuantitatif semacam itu jelas tak pernah menyentuh perasaan terdalam masyarakat, apalagi sampai menjawab persoalan esensial yang dibutuhkan. Akibatnya dapat diduga, formulasi perencanaan yang disiapkan untuk menjawab persoalan di level terbawah hanyalah kumpulan program dan kegiatan yang didasarkan pada kemauan bawahan dengan sedikit banyak membumbuinya lewat sampel “atas nama rakyat”. Faktanya, birokrasi dan sekelompok kapitalislah yang paling diuntungkan. Pemimpin memang terus berganti, bahkan semakin demokratis katanya, namun nasib rakyat tetap saja tak berubah.
Kepada mahasiswa pasca sarjana S2 dan S3 perlu diingatkan bahwa realitas hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tak bisa semata-mata dilihat dari aspek kuantitatif sebagaimana jamak muncul dalam judul tesis dan disertasi, pengaruh x terhadap y. Itulah mengapa hasil penelitian pasca sarjana di IPDN tak mampu menjawab problem pemerintahan yang sesungguhnya, bahkan tak dapat dijadikan rujukan dalam jangka panjang. Dapat ditebak, semua kesimpulan dalam bentuk angka hanyalah sampel diatas permukaan yang di collecting sedemikian rupa untuk menggugurkan kewajiban agar lulus secepat mungkin, sehingga tak mampu memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan ilmu pemerintahan di IPDN. Hilangnya kemampuan mahasiswa melakukan penelitian kualitatif (blusukan) membuat mereka tumpul ketika menjawab problem pemerintahan baik secara teoritik, konseptual, normatif bahkan empirikal. Pemikiran ini setidaknya sejalan dengan pendekatan ontological Ndraha, dimana kemandirian suatu disiplin ilmu selain ditandai oleh adanya metodologi ilmu yang bersangkutan juga ditandai dengan kemampuan denominatifnya. Pada tahap itu metodologi ilmu pemerintahan digunakan oleh ilmu-ilmu lain sebagaimana Ilmu Pemerintahan menggunakan metodologi ilmu-ilmu lain. Dalam konteks itu ilmu pemerintahan diharapkan memegang posisi kompetitif diantara disiplin lain karena didukung oleh metodologi kualitatif yang kuat (Kybernologi, Jilid 1, 2003:16).  Dalam perspektif epistemologis, desain kualitatif akan mencari sebab munculnya masalah pemerintahan sekaligus dengan sendirinya menyiapkan seperangkat formula aksiologisnya. Pendekatan kualitatif akan mendekatkan peneliti pada masalah yang sesungguhnya, bahkan pada taraf tertentu dapat menimbulkan impresi (kesan mendalam) baik pada peneliti maupun pembaca karya ilmiahnya. Itulah mengapa 90% buku di perpustakaan merupakan produk penelitian kualitatif dengan berbagai pendekatan. Jikalau sebaliknya (kuantitatif), penelitian ini lebih memburu presisi (ketepatan), padahal dalam kenyataannya angka-angka tersebut tak pernah merepresentasikan realitas masalah yang sesungguhnya. Dalam berbagai kasus dimana pemerintah mengumumkan angka-angka pencapaian statistik atas pertumbuhan ekonomi makro, pada saat yang sama ditingkat realitas mikro justru menunjukkan jawaban sebaliknya, kesenjangan yang kian lebar, bahkan nol koma kosong. Akhirnya, kesimpulan dan saran para peneliti kebanyakan menjadi tak berguna, sebab peneliti gagal menjawab kegunaan penelitian itu sendiri, yaitu pengembangan teoritik dan faedah praksis internal dan eksternal institusi.
Dalam konteks bayangan politik sebagaimana dikedepankan diatas, tampak bahwa Jokowi memberi persyaratan agar semua anggota kabinet harus melepaskan diri dari jabatan sebagai ketua dan pengurus partai politik. Jokowi memang bukan kader elit partai, sama halnya dengan Risma yang berasal dari kalangan birokrat di Surabaya. Ahok rasanya gerah berada dalam kubangan partai politik yang terus menjadi beban bagi masa depan kepemimpinannya. Ridwal Kamil keluar partai dan menyeruak dari kumpulan masyarakat independen. Gejala ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan pemerintahan lebih diminati jika ia mampu menjaga jarak sejauh mungkin, bahkan steril dari kooptasi politik. Sekalipun mesti disadari bahwa sulit, atau bahkan tak mungkin memutuskan pengaruh politik begitu saja. Terlepas dari itu, juga diisyaratkan bahwa gejala kepemimpinan pemerintahan semacam itu semakin meyakinkan kita bahwa pemerintahan yang akseptabel jika ia memperoleh legitimasi kuat dari rakyat secara langsung, bukan semata-mata atas dukungan partai politik atau pilihan elit tertentu. Gambaran itu menunjukkan semakin pentingnya menumbuhkan dan mengembangkan ilmu pemerintahan yang khas, menjauhi bayang-bayang ilmu politik yang seringkali menimbulkan kegaduhan dalam birokrasi pemerintahan (politisasi birokrasi). Dalam konteks itu pula, jelas bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu sebenarnya lebih memperoleh peluang dan kedudukan yang strategis untuk lepas dari tekanan ilmu politik. Publik tampak lebih berpihak pada pemerintahan yang lebih berkemampuan manajerial praktis, serta steril dari kesan inflitrasi politik praktis. Dominasi politik dalam kepemimpinan pemerintahan sejauh ini membuat para pembelajar ilmu pemerintahan (kybernolog) tak berdaya mempraktekkan ilmu pemerintahan di ruang birokrasi yang sesak oleh pergulatan dan intrik politik. Akhirnya mereka turut menjadi bagian dari dinamika politik (tim sukses), sekaligus melarutkan ilmu pemerintahan dan menggantinya dengan keahlian politik praktis. Disinilah kemenangan sementara pragmatisme ilmu politik. Melepaskan diri dari keterikatan bayang-banyang politik memang tak mungkin, namun kepemimpinan pemerintahan yang memperlihatkan kemauan masyarakat yang sesungguhnya lewat paradigma pemerintahan yang melayani adalah jawaban yang mendasari perlunya penguatan ilmu pemerintahan yang mandiri seperti kybernologi. Jika peluang ini pergi begitu saja, dalam arti hilangnya peran ilmu pemerintahan dalam merespon fenomena pemerintahan dewasa ini, maka ilmu politik tetap saja menjadi jalan keluar (way out) sekalipun tak akan pernah memuaskan dalam penyelesaian problem pemerintahan. Atau, jalan tengah yang tetap dipilih adalah melakukan pola hibridisasi (eklektik), yaitu proses penimbunan berbagai pengetahuan menjadi satu adonan dalam bingkai ilmu-ilmu pemerintahan. Konsekuensinya, pilihan dilematis seperti itu menjadikan cakupan ilmu pemerintahan mungkin semakin distingtif, atau bahkan kehilangan makna dan pudar di suatu ketika.



Mengenang Sartono, M. Jaffar dan Indrarto

Oleh. Muhadam Labolo

            Terinspirasi buku Yudi Latif tentang Mata Air Keteladanan, Pancasila dalam Perbuatan (Mizan:2014) sebagai kelanjutan buku pertama Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila (Kompas Gramedia:2011), serasa penting membicarakan sosok yang pernah dekat dilingkungan kampus IPDN dari pada menemu-kenalkan tokoh-tokoh besar penuh inspirasi kesederhanaan dan kejujuran seperti Hoegoeng Iman Santoso (mantan Kapolri era Soeharto) atau Baharuddin Lopa (Mantan Jaksa Agung era Gus Dur). Nama Sartono Hadisumarto bukan semata-mata karena beliau mantan Ketua STPDN pertama (1990-1995), lebih dari itu sederetan pengalamannya sebagai mantan pegawai militer berpangkat Mayjend hingga pernah menjabat Bupati Kampar di Provinsi Riau (1979-1984). Bagi saya, Sartono Hadisumarto adalah salah satu sumber mata air keteladanan selain Indrarto dan Kolonel M. Jaffar selaku pendamping setia selama menjalankan tugas sebagai Ketua STPDN pertama. Saya pikir merekalah Pancasila dalam perbuatan, bukan sekedar tumpukan butir-butir Pancasila yang sulit dihafal ketika itu. Suatu ketika di akhir tahun 1994 STPDN pernah mengalami surplus pembiayaan operasional kampus. Tak ada satupun yang menyangka jika kelebihan anggaran yang cukup besar tadi akan dikembalikan ke kas negara, sementara pada saat yang sama kesejahteraan dosen berada dibawah garis keprihatinan pasca rekrutmen dari 21 kampus APDN lokal menjadi APDN Nasional di Jatinangor. Mungkin bagi dosen ekonomi menganggap ini sebuah kebodohan dalam soal manajemen keuangan. Dosen politik lain lagi, ini sebuah pencitraan supaya Sartono mungkin akan mendapatkan pujian dari atasan. Sementara bagi dosen administrasi menilai Pak Sartono adalah manajer yang gagal memahami makna efisiensi dan efektivitas dalam organisasi. Apapun penilaian orang, Sartono tampak tak bergeming, ia yakin bahwa apa yang dilakukan sudah sesuai dengan standar organisasi yang ideal, bahkan lebih dari itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi dan Keadilan. Jangankan pertanggungjawaban organisasi, pada tingkat pribadi Sartono melakonkan apa yang selama ini dianggap tak lazim bagi pegawai negeri dewasa ini. Kelebihan SPPD yang sejogjanya tiga hari dan hanya terpakai sehari, Ia dengan ikhlas mengembalikan ke Bendahara sisa uang akomodasi yang tak terpakai. Bendahara seringkali dibuat heran dan meyakinkan bahwa ini sudah menjadi hak beliau, namun Sartono tetap saja menolak menerima apa yang tidak Ia kerjakan. Untungnya sang Bendahara STPDN juga jujur, mereka selalu menyisihkan sisa uang yang dikembalikan selama itu, hingga sekali waktu Sartono membutuhkan biaya untuk keperluan mendadak menolong orang lain, langsung dibantu oleh Bendahara lewat sisa uang yang bertumpuk tadi. Sartono bahkan punya puluhan anak yatim piatu yang menjadi anak angkat dan dibesarkan hingga menjadi pegawai seperti almarhum Pak Lasak, seorang Khotib yang baik di IPDN. Perbuatan mengembalikan uang seperti itu mungkin berlebihan bagi sebagian orang, bahkan terkesan bodoh, namun Sartono tetaplah Sartono dengan pribadi yang lurus, sederhana dan tegas dalam kepemimpinan sehari-hari. Dengan biaya operasional STPDN saat itu yang hanya ratusan juta rupiah pertahun (bandingkan sekarang yang hampir mencapai 650 Milyar/tahun), STPDN masih mampu menyiapkan standar makanan Praja 4 sehat 5 sempurna. Menza benar-benar menjadi daya tarik bagi Praja, Kantin hanya alternatif yang dibuka sewaktu-waktu. Sekarang mungkin sebaliknya, Kantin menjadi primadona, sementara Menza hanya alternatif disebabkan standar makan Praja yang sangat memprihatinkan. Pembangunan kita tampaknya lebih diarahkan pada pembangunan fisik seperti gedung dan pagar, bukan pembangunan sumber daya dan mentalitas yang dapat menjadi gedung dan pagar bagi kader pemerintahan di suatu saat kelak. Hingga Sartono pensiun, Ia hanya seorang masyarakat sipil biasa yang setiap bulan berkesempatan menggunting rambut dibawah pohon rindang dekat rumahnya di Bandung, sambil terkantuk-kantuk oleh tiupan semilir angin dan elusan geli si Tukang Cukur seusianya. Seandainya mau, Ia dapat saja ke Salon terbaik di Kota Bandung dengan cukup mengirim sms ke Lurah atau Camat yang pernah menjadi anak didiknya supaya gratis. Tapi Sartono tetap saja pemimpin yang sederhana, jujur dan lurus. Setiap kali angkatan 1 sd 5 reuni dan mengundang Sartono dalam acara tersebut, tetap saja sikap dan perilakunya tak berubah, sekaligus mewanti-wanti agar alumni sebagai Pamongpraja mesti hidup lebih jujur dan lurus dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
          Pendamping Sartono yang paling diingat ketika itu adalah Pak Jaffar dan Indrarto. Pak Jaffar adalah mantan pengasuh Akmil yang dikaryakan di STPDN. Hingga Ia wafat di Manado tahun 2009, Pak Jaffar masih aktif kembali di Akmil. Sedangkan Indrarto adalah sosok sipil yang oleh praja dianggap sangat disiplin dan berjiwa militer. Maklum, Indrarto adalah anak dari mantan Rektor IIP pertama (1972) Sajekti Djayadiatma hingga diabadikan menjadi nama salah satu gedung di IIP/IPDN Cilandak Jakarta. Bagi keduanya, semua perintah tertulis maupun lisan Sartono adalah kewajiban yang tak dapat ditawar. Tak pernah ada konflik sekalipun keduanya berlatar belakang militer dan sipil yang kontras. Pak Jaffar mampu membedakan mana urusan dinas dan mana urusan keluarga. Suatu ketika seorang Praja dengan rasa takut yang mendalam datang menghadap kerumahnya untuk satu urusan yang sangat penting. Ia hampir tak kuasa menahan rasa takut karena membayangkan bagaimana wajah Pak Jaffar jika berhadapan dengan seorang Praja. Bisa jadi kering tenggorokan atau bahkan berkeringat dingin. Namun ia kaget luar biasa, di depan pintu Pak Jaffar segera melayani sang Praja dengan kesantunan yang mungkin melebihi keramahan kedua orang tuanya, berbincang panjang lebar hingga urusan selesai. Esok hari Pak Jaffar bisa tampil di depan Praja saat apel pagi seperti Singa Padang Pasir memberi semangat dan doktrin yang dapat merasuk ke sum-sum tulang paling dalam.
Pak Indrarto lain lagi, Ia sosok yang hampir sulit membagi senyum bagi Praja. Ia seperti Malaikat Malik yang dapat datang dan pergi sewaktu-waktu tanpa sepengetahuan Praja. Bagi seorang Praja dimasa itu, lebih baik mencari jalan alternatif daripada berpapasan dengan Indrarto yang dapat berakibat koreksi, doktrin, hingga punishment di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Semua atribut, sikap dan perilaku adalah bagian yang tak pernah habis untuk dijadikan alasan bagi kesempurnaan seorang Praja. Itulah mengapa seorang Praja selalu memeriksa berulang-ulang atribut dan sikap sebelum melangkah meninggalkan barak jika tak ingin mendapatkan koreksi berlapis-lapis (Senior, Darmapati, Wirapati, Senapati, Manggalapati, Pengasuhan, Dosen, Pelatih hingga Ketua STPDN). Indrarto memang bukan satu-satunya sosok yang sempurna, tapi Ia bertanggungjawab penuh terhadap kesempurnaan disiplin kader pemerintahan dalam setiap diri Praja. Titik fokus koreksinya bukan pada bawahan, tetapi pada atasan. Mereka yang duduk sebagai Pengurus Korps Manggala Praja (setingkat Senat Mahasiswa/Wahana Abdi Praja/Gubernur Praja dan jajarannya) selalu yang pertama mendapatkan koreksi sebelum mengecek praja satu persatu. Setiap Pengurus Manggala Praja rasanya bosan dan kesal mendengarkan doktrin dan ceramah yang tak henti-hentinya dari Pak Indrarto. Namun ini mengingatkan saya pada petuah KH Ahmad Dahlan yang selalu mengulang-ulang ajaran pada muridnya hingga mereka bosan dan mengeluh. Namun Dahlan hanya berkata, “apakah kamu sudah mengerjakan apa yang telah saya sampaikan tempohari?” Jawaban itu persis seperti Indrarto. Di penghujung masa baktinya (2009), Ia kembali ke kampung halamannya di sebuah desa kecil di Jogjakarta, tanpa menunggu diperingatkan oleh penguasa kampus agar keluar dari Rumah Dinas. Ia sadar dan berjanji disisa akhir hidupnya untuk mengabdikan diri pada keluarganya, setelah sekian lama kurang diberi perhatian karena tercurah penuh bagi masa depan pendidikan Praja di STPDN. Suatu saat Pak Indrarto berkeinginan naik haji, namun biaya tak pernah cukup. Jangankan untuk naik haji, tabungannya yang sedikit walau pernah menduduki jabatan penting di STPDN hanya cukup untuk menyiapkan pondok kecil di Jogja. Di acara reuni Angkatan ke-5 STPDN beberapa tahun lalu Pak Indrarto mendapatkan bantuan sebesar 40 juta untuk naik haji. Ia terima dengan penuh haru, namun sekaligus menolak menerima seluruhnya, Ia hanya butuh separuh untuk berangkat ke Mekkah, sisanya ia kembalikan dengan ucapan trima kasih.

Bagi kita, terlepas kelemahan yang melekat sebagai unsur manusiawi, ketiganya telah mengukir keteladanan sepanjang masa pengabdian mereka yang terbatas namun tak lekang dalam ingatan lebih kurang lima ribuan alumni STPDN sejak tahun 1990-1996. Inilah nilai penting yang menjadi pelajaran berharga bagi saya dan sebagian alumni di tengah miskinnya keteladanan dan kelangkaan Pancasila dalam perbuatan. Contoh-contoh kecil semacam itu menurut saya adalah sedikit karakter yang terasa hilang (kharassein). Karakter sendiri adalah lukisan jiwa, cetakan dasar kepribadian seseorang/sekelompok orang yang terkait dengan kualitas moral, integritas, ketegaran serta kekhasan potensi dan kapasitasnya, sebagai hasil dari suatu proses pembudayaan dan pelaziman (habitus). Menurut Yudi Latif dalam pengantar bukunya (2014:xvi), cara mencetak nilai menjadi karakter tidak cukup diajarkan lewat hafalan. Mengutip peribahasa Inggris, moral is not taught but caught. Nilai-nilai keteladanan dan kepahlawanan tidaklah cukup diajarkan (taught) secara kognitif lewat hafalan dan pilihan ganda, melainkan ditangkap (caught) lewat penghayatan emotif. Pendidikan karakter seringkali diintrodusir kedalam kelas melalui contoh-contoh keteladanan dan kepahlawanan. Pengaruh kesusastraan terhadap kehidupan tak bisa diremehkan begitu saja. Tokoh-tokoh fiksi dalam deskripsi kualitatif seringkali mempengaruhi hidup, standar moral masyarakat, mengobarkan revolusi, bahkan mengubah dunia. Bukankah kisah Rosie the Riveter menjadi pengungkit bagi Women’s Liberation Movement. Kisah Siegfried, kesatria-pahlawan legendaris dari nasionalisme Teutonik mendorong pecahnya perang saudara Jerman. Kisah Barbie, boneka molek menjadi role model bagi jutaan gadis-gadis cantik cilik dengan standar gaya dan kecantikan. Bandingkan pula bagaimana sinetron Korea akhir-akhir ini mampu melahirkan role model bagi ibu-ibu dan remaja di  Indonesia. Jika rekayasa fiksi semacam itu dapat berpengaruh kuat bagi moralitas kita, apatah lagi jika mereka benar-benar pernah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sartono, Jaffar dan Indrarto bukan fiksi, namun sosok keteladanan yang memang pernah ada dalam realitas senyatanya di IPDN.