Minggu, 27 Mei 2012

Dari Ingatan ke Realitas Pemerintahan


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Judul diatas saya adaptasi dari tema Seminar International Tradisi Lisan kedelapan yang diselenggarakan tgl 23-26 Mei 2012 di Pangkal Pinang dimana saya hadir sebagai peserta dengan kawan baik Mr. Abu Hasan Asyari. Seminar ini tampaknya dikombinasikan dengan tema lokal Revitalisasi Budaya Melayu, dari ingatan ke kenyataan (from memories to the reality).  Dalam perspektif makna saya mencoba menginterprestasikan sesuai disiplin ilmu pemerintahan, di ranah realitas saya mencoba mengimprovisasinya kedalam konteks pemerintahan Indonesia. Pada tahap makna tadi, semua sentuhan dan proses budaya yang melahirkan gejala pemerintahan saya intrepretasikan sebagai subkultur yang menegaskan konstruksi pemerintahan selain ekonomi dan politik sebagaimana digambarkan Taliziduhu Ndraha (1999) dalam Kybernology-nya. Pada tahap realitas, semua asupan budaya saya improvisasi kedalam gejala pemerintahan dewasa ini yang menurut sejumlah pakar dan pemerhati padat kolusi, nepotisme dan korupsi. Satu diantara pakar yang gelisah itu adalah Prof. Sahetapy, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga yang menyajikan orasi tunggal dalam acara sederhana memorial lecture Sutan Takdir Alisyahbana di Taman Ismail Marzuki dua malam sebelumnya.  Kalau Ndraha sering menggunakan banyak metafora, maka Sahetapy rajin menggunakan eufemisme sebagai kritik terhadap praktek pemerintahan dewasa ini.  Pada kesempatan di TIM itu saya sempatkan di sela welcome drink berdiskusi singkat dengan Syafii Ma’arif selaku pengantar biografi Sahetapy sesudah dibuka Taufiq Abdullah.  Berbeda dengan itu, event seminar kali ini saya berpapasan dengan Wardiman (mantan Mendiknas), Muchlis (Kepala BSF), Anwar Fuadi serta Walikota Pangkal Pinang yang cantik dan puitor. Saya sebut demikian karena sejak sambutan di kawasan budaya Melayu hingga sesi beliau sebagai salah satu pembicara tak luput dari sentilan-sentulan pantun Melayu.  Bahkan staf humasnya tak lupa pula membagi-bagikan souvenir berupa buku kumpulan Pantun Walikota Pangkal Pinang selama menjabat walikota. Sepintas pengamatan, beliau merupakan personifikasi dari kesatuan budaya Melayu dan China.  Berdialek kental Melayu, bermata sipit dan berkulit putih.  Selain karakteristik itu, sepertinya saya tak sanggup menjadi walikota di tempat semacam ini, sebab harus memiliki cadangan berpuluh-puluh pantun sebelum membuka dan menutup acara dimana-mana. Pada kondisi tertentu saya menilai pantun menjadi semacam mantra dalam bentuk tradisi lisan untuk menjadi tempat berlindung bagi setiap pejabat dari salah dan khilaf di depan masyarakat. Kalau sudah begini, mau tak mau masyarakat akan memaafkan dan menerima apa adanya pemerintah sekalipun faktanya tak menunjukkan satunya kata dan perbuatan. Disinilah inkonsistensi antara ingatan terhadap realitas empirik. Pada awal kampanye semua janji ditebar oleh siapapun yang menyatakan diri sebagai yang paling bisa memerintah.  Sayangnya, realitas umumnya tak menunjukkan bahwa semua indikasi atas ingatan kita dimasa kampanye hadir dalam ruang publik. Seorang dosen dan salah satu peserta lokal menyatakan bahwa semua yang tampak dalam kesantunan pantun tak sepenuhnya hadir di masyarakat. Mungkin inilah yang disindir Broery Pesolima dalam sebuah lirik lagu, lain di bibir lain di hati. Gejala pemerintahan kita tampak menampilkan semacam amnesia, lupa terhadap apa yang ia sendiri ingatkan pada kita di semula.  Kini, semua realitas hampa tadi hanya menyisakan ingatan terhadap apa yang pernah dijanjikan tempo hari. Meminjam istilah Ndraha (2010), semakin lebar disosiasi antara mereka yang memerintah terhadap mereka yang diperintah, menurut saya semakin tinggi pula ketegangan keduanya yang dapat memicu perceraian ekstrem dikemudian hari.  Dalam pepatah Belanda yang disitir Sahetapy, kebohongan bisa berjalan seperti kilat, namun kebenaran sewaktu-waktu dapat menjatuhkannya.
Ditengah seremonial tadi saya sebenarnya tak terlalu merasa asing, sebab beberapa panitia dan peserta adalah mantan mahasiswa, kawan alumni dan rekan dosen dari berbagai universitas domestik yang pernah bertemu dalam acara Asean Folklor 2011 di Penang November tahun lalu. Sisanya para peneliti dan pakar dibidang sosiologi, antropologi, linguistik, sejarah dan sastra dari berbagai belahan dunia. Mereka bukan saja menguasai satu masalah secara spesifik namun pandai berbahasa Indonesia dan lebih dari itu bahasa lokal satu-dua di nusantara. Saya terkesan dengan pemakalah dari Perancis di sesi pleno yang membawakan topik tentang Budaya Suku Bajo di Indonesia.  Saya bukan saja terkesan dengan isi orasi yang disampaikan, namun bahasa pengantar yang digunakan cukup complicated, yaitu Inggris, Indonesia dan sesekali menggunakan bahasa lokal Bugis-Bajo.  Seusai acara saya gunakan kesempatan untuk berkunjung ke Pulau Penyengat bersama beberapa peserta. Pulau ini adalah pulau kecil yang menurut sejarah menjadi mahar bagi seorang putri yang diperistrikan raja setempat.  Saya tidak akan menceritakan bagian ini sebab saya bukan seorang sejarawan.  Bagi saya sebagai ilmuan pemerintahan hanya akan menjadikan semua realitas sejarah tersebut sebagai salah satu sumber dalam pengembangan kuliah yang bersinggungan dengan dinamika lokal, kearifan lokal, otonomi daerah, pengenalan hukum adat atau perbandingan pemerintahan lokal.  Pada aspek politik lokal tentu berguna untuk menjustifikasi dan mengidentifikasi sumber-sumber kekuasaan, transisi kekuasaan, serta bagaimana pemerintahan dapat dipertahankan dalam jangka tertentu.  Dalam hubungan ini saya semakin yakin bahwa kekuasaan yang direpresentasikan oleh pemerintah di tingkat lokal tak lepas dari hubungan yang bersifat diplomatik, konflik dan kawin-mawin.  Ketiga faktor tadi menjadi episode terbesar dalam tradisi lisan yang disampaikan oleh guide local ketika berkunjung di sejumlah situs sejarah. Malam harinya saya dan Pak Abu Hasan, (satu-satunya ahli filsafat IPDN) yang turut mendampingi diajak makan malam oleh Mrs. Alexandria dan Mr. Mores.  Keduanya berasal dari Jerman, peneliti serta dosen yang fasih berbahasa Indonesia. Sambil dinner di belakang Hotel Melia saya menikmati perdebatan sengit antara Abu Hasan dengan Mr. Mores yang bersemangat membedah asal mula masuknya kebudayaan Islam di Indonesia. Demikian menariknya diskusi tersebut, Mr. Mores yang kebetulan pernah berdomisili sementara di Jalan Kenanga samping kampus IIP Cilandak Jakarta mengajak Abu Hasan untuk meneruskan perbincangan tadi di kesempatan lain sambil membawa literatur masing-masing. Saya merasa Mr. Mores benar-benar penasaran dan tak menyangka bahwa Abu Hasan cukup menguasai sejarah masuknya Islam lengkap dengan literatur yang dipertahankan. Sebagai mantan mahasiswa pada mata kuliah filsafat pemerintahan jurusan politik pemerintahan IIP saya merasa kagum sambil menyimak bagian penting tentang motif-motif masuknya kebudayaan Islam di Indonesia.  Saya ingin menimpali diskusi serius malam itu namun kuatir kekurangan referensi dari aspek sejarah Islam, maklum saya bukan ahli sejarah sebagaimana mereka bertiga. Saya sebenarnya memiliki banyak buku sejarah lokal, nusantara dan sejarah masuknya Islam, demikian pula catatan para pakar semacam Azzumardi Azra.  Subuh dinihari sebelum bertolak ke Bali saya melanjutkan diskusi pendek dengan Abu Hasan bahwa kita mesti yakin dengan literatur domestik kalau tak ingin digiring oleh subjektivitas dan catatan peneliti barat yang bisa saja dibelokkan menurut kehendak dan kepentingan mereka. Terlepas dari itu kita juga mesti mengakui bahwa observasi peneliti barat terhadap kebudayaan kita jauh lebih intens dibanding peneliti kita sendiri. Saya merasa kita mesti menulis sejarah dengan nilai objektivitas tinggi agar dapat menjadi sumber literatur yang relatif dipercaya dibanding catatan para peneliti barat.  Bagi kita, sejarah tak pernah bohong, kecuali penulisnya sendiri. Saya melanjutkan bahwa pendapat Abu Hasan tentang motif masuknya para pembawa risalah Islam dari Timur Tengah ke Indonesia boleh jadi bukan semata-mata untuk menyebarkan kebudayaan itu sendiri pada awalnya sebagaimana di debat oleh Mr. Mores. Saya sependapat jika penyebabnya adalah kondisi politik-pemerintahan yang tak menentu sehingga mendorong para pembawa budaya tadi mengisolasikan diri untuk menghindari konflik internal.  Motif yang sama dapat kita lihat dalam catatan sejarah perjalanan Budha Gautama dan Kong Hu Tsu yang mencapai puncak pencerahan diri dikemudian hari.  Saya juga berpikir mungkinkah migrasi (baca;hijrah) Nabi Muhammad dari Mekkah ke Medinah memiliki motif yang sama pada awalnya, selanjutnya berkembang kearah internalisasi nilai-nilai Islam dalam masyarakat Anshar.  Sampai disini saya bergegas ke bandara Pangkal Pinang bersama Prof. Bani, seorang ahli linguistik dari Universitas Sebelas Maret mendahului sehari sebelum penutupan untuk mengajar DPRD Kota Tidore di Bali.  Saya mengambil istrahat sejenak di pesawat Garuda karena penat menyaksikan musik tradisional Melayu asal Kelantan dan Opera China separuh malam di pinggiran pantai Kota Pangkal Pinang.  (The Losari Hotel, Kuta Bali, 25 Mei 2012).

Sabtu, 19 Mei 2012

Kegalauan Demokrasi Lokal


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Meminjam kembali pendapat Riker (1982), salah satu keunikan demokrasi adalah kesepaduan antara proses dan tujuan yang ingin dicapai. Jika mekanisme demokrasi merupakan bagian dari proses melahirkan kualitas bagi mereka yang akan memerintah, maka kita berharap mekanisme tersebut benar-benar merepresentasikan tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi prasyarat yang ditentukan oleh demokrasi, semakin tinggi pula harapan kita bagi lahirnya kualitas kepemimpinan pemerintahan dimasa mendatang. Sebaliknya, semakin rendah prasyarat yang ditentukan demokrasi, semakin rendah pula harapan kita menantikan hadirnya kepemimpinan pemerintahan yang bermutu. Premis tersebut setidaknya mendapatkan tempatnya dalam kasus pemilukada, dimana kelemahan mekanisme dalam pesta demokrasi telah mereduksi kualitas kepemimpinan pemerintahan sebagaimana disinggung oleh Mahfudh MD (2012). Menurutnya, sejauh ini pemilukada telah melahirkan empat persoalan krusial; pertama, pemilukada gagal menciptakan pemimpin daerah yang baik dan benar. Kedua, munculnya sifat pragmatisme. Ketiga, lahirnya oligarkhi dan kecanduan kekuasaan. Keempat, maraknya penggunaan anggaran negara oleh incumbent.  Jika empat gejala tersebut kita jadikan dasar bagi penetapan kerangka tujuan yang akan dicapai dalam berdemokrasi, maka dengan logika sebaliknya kita sepakat me-recovery pemilukada kedepan dengan satu pertanyaan besar bagaimana membentuk kepemimpinan pemerintahan di daerah yang baik dan benar, menghilangkan sifat pragmatisme masyarakat, membatasi oligarkhi dan kecanduan kekuasaan, serta mencegah maraknya penggunaan anggaran negara.  Untuk maksud itu kita membutuhkan sejumlah persyaratan penting dalam bentuk mekanisme demokrasi lewat rancangan undang-undang pemilukada. Pertama, melahirkan pemimpin yang baik dan benar bukanlah perkara mudah. Disini membutuhkan kerangka nilai, etika dan norma. Ketiganya dapat melampangkan kita untuk meletakkan sejumlah syarat pada siapapun yang berkenan mencalonkan diri sebagai yang akan memerintah. Norma yang kita produk selebihnya mengandung prasyarat etis yang menjamin bahwa setiap pasangan calon tercela tak mungkin melenggang-kangkung dalam pesta demokrasi. Hanya mereka yang tak sedang menjalani hukuman penjara, tak sedang di proses dalam tindak pidana apa pun, atau tak pernah melakukan perbuatan tercela di depan publik yang pantas hadir di pentas pemilukada. Sebagai contoh, setiap calon pemimpin di Amerika yang liberal atau China yang komunis mensyaratkan secara tegas tak boleh tercela dalam hal-hal semacam itu. Mereka yang baik dan benar akan terekam jelas dalam interaksi sang calon pemimpin dengan realitas sosial dimana ia tumbuh dan berkembang.  Jika ia baik dan benar, maka dengan mudah pula diterima oleh mereka yang akan diperintah kelak. Mengutip kriteria Dhahl (1999) tentang standar kepemimpinan dalam demokrasi, seseorang boleh jadi berubah ditengah jalan setelah menjadi pemimpin, namun kebaikan dan kebenaran yang mereka pertaruhkan sebelum kesalahan sekecil apapun yang dapat mereka perbuat dikemudian hari setidaknya menjadi garansi bagi kebaikan dan kebenaran yang akan mereka kembangkan dimasa kepemimpinan. Makna simboliknya dapat dipahami bahwa mereka yang pernah berbuat tak baik dan tak benar jauh lebih meragukan karena kehilangan garansi untuk melakukan penyerbukan terhadap kebaikan dan kebenaran dimasa kepemimpinan nanti. Dengan alasan itu maka setiap instrumen demokrasi yang kita persiapkan semestinya mampu menjaring kandidat yang baik dan benar. Diatas kepercayaan itu pula kita menyadari bahwa kita sedang mencari pemimpin ideal dari bangsa manusia, bukan bangsa malaikat. Jika bangsa manusia dibelahan dunia lain mampu melahirkan sosok pemimpin ideal, bukankah tak ada aral bagi kita mendesain mekanisme yang mampu melahirkan hal serupa.  Kedua, upaya menghilangkan perilaku pragmatisme hanya mungkin jika diimbangi oleh perubahan mind-set masyarakat. Perubahan pola pikir setidaknya mengubah kultur masyarakat dari perilaku menunggu pemberian amplop pada setiap pasangan kepala daerah ke arah mencarikan modal bagi hadirnya pemimpin baik dan benar sehingga mampu mewujudkan aspirasi mereka menjadi realitas sesungguhnya. Kalau di banyak negara masyarakat mampu mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya bagi harapan kemenangan pemimpin yang diidolakan, mengapa kita merendahkan diri dengan menengadahkan tangan memelas setengah ampun bagi kemenangan pemimpin? Terlepas dari itu, realitas pragmatisme yang terjadi dilingkungan kita bukanlah perkara asal jadi,  semua itu bermula dari rendahnya pendidikan yang turut berkontribusi bagi terciptanya masyarakat papa dimana-mana. Tanpa sentuhan pendidikan itulah masyarakat tak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya bagi kelangsungan masa depannya, kecuali bertahan hidup dalam jangka pendek. Secara kebetulan momentum demokrasi lima tahun sekali membuka peluang dimana door prize menunggu digenggaman tim sukses asal hadir dalam kampanye dan mencontreng di tempat pemungutan suara. Dalam konteks ini penerapan mekanisme demokrasi berada dalam situasi dilema berkepanjangan, dimana masyarakat lapar dan haus diperhadapkan pada pilihan sulit, memilih sungai penuh air dalam fatamorgana ataukah mereguk setetes air di depan mata. Tentu saja kita memilih yang paling menguntungkan. Jika mekanisme demokrasi semacam ini kita pertahankan, maka kita mesti banyak bersabar sambil giat membangun kesadaran terus-menerus lewat kanalisasi pendidikan. Kalaupun kita ingin mengganti mekanisme demokrasi yang lebih sederhana, kitapun tak begitu yakin mampu menghilangkan pragmatisme di level elit, sebab bukankah merekapun lahir dan memiliki masalah yang tak jauh beda dengan masyarakat yang diwakilinya. Masalah ketiga adalah bagaimana membatasi perkembangbiakan oligarkhi dan kecanduan kekuasaan melalui mekanisme demokrasi di level pemerintahan daerah.  Menurut pendapat saya gejala demikian erat bertalian dengan aspek kultur yang mentradisi dalam setiap wilayah. Tradisi melanggengkan kekuasaan pada awalnya terbentuk dari instink setiap individu yang melembaga dalam kelompok seperti dinasti, klan dan marga. Ekstensifikasi kekuasaan muncul pada sekelompok orang yang mengendalikan sumber daya. Dalam contoh sederhana seseorang yang pernah memperoleh kekuasaan lewat jalur pendidikan khusus semacam sekolah kedinasan berkeinginan keras mendorong anaknya agar mengikuti jejaknya termasuk membolehkan segala cara, terlebih lagi kekuasaan pada derajat tertentu. Ini menggambarkan bagaimana  tradisi oligarkhi dan kecanduan kekuasaan merajalela dilingkungan masyarakat dan birokrasi. Dalam teori ekonomi-politik klasik mereka yang menguasai sumber-sumber produksi cenderung akan mempertahankan kekuasaan lewat berbagai cara, termasuk proses diplomasi, biologis dan konflik. Kecenderungan oligarkhi dan kecanduan kekuasaan hanya mungkin dibatasi jika mekanisme demokrasi dipadatkan oleh syarat etis pada norma yang disepakati. Hanya dengan itu kita bisa mengembalikan kekuasaan pada yang berhak dan memenuhi persyaratan pertama.  Jika Sun Yat Sen di China mampu merevolusi bentuk negara dari dinasti menjadi republik untuk melerai hak publik dan hak kaum feodal yang menguasai pemerintahan turun-temurun, lalu mengapa republik kita tak mampu membatasi kegandrungan menyuburkan oligarkhi yang menciptakan kecanduan kekuasaan? Akhirnya, tujuan mencegah penggelapan uang negara dalam perilaku korupsi oleh incumbent haruslah tampak dalam desain mekanisme demokrasi. Mekanisme ini selayaknya mempertimbangkan punishment berat pada yang mengendalikan dan yang dikendalikan secara sistemik dilapangan. Tanpa upaya itu maka seluruh mesin birokrasi yang selama ini menjadi instrumen pemenangan pasangan incumbent tak dapat disentuh dengan mudah.  Mereka seperti jalinan tali-temali yang kuat serta saling bahu-membahu. Selama ini kita seringkali menutup mata atas perbuatan birokrasi yang mendukung semua aktivitas incumbent sekalipun masa cuti diluar tanggungan negara. Bagi saya, efek jera dapat diterapkan dengan menggunakan rumus rantai hirarkhi itu sendiri dimana perintah-perintah yang saling terkait sangat mungkin ditindak berdasarkan model multi level marketing.  Jika keseluruhan mekanisme mampu mensyaratkan sejumlah indikator diatas, maka langkah berikutnya adalah memprovokasi segenap pemetik manfaat dari tujuan demokrasi itu sendiri agar mampu mengawal untuk mengurangi sedikit kegalauan kita terhadap masa depan demokrasi lokal di Indonesia. (Hotel Jayakarta, 18 Mei 2012).



Minggu, 13 Mei 2012

Problem Rekrutmen Pegawai Honorer dan PNS di Daerah


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Salah satu sebab meningkatnya beban APBD dalam lima tahun terakhir adalah bertambahnya rekrutmen pegawai honorer dan PNS di daerah.  Pemerintah daerah berlomba-lomba melakukan rekrutmen dengan alasan kekurangan pegawai tanpa memperhitungkan kemampuan fiscal yang dimiliki.  Parahnya, rekrutmen tersebut seringkali dilakukan manakala mendekati pesta pemilukada, bahkan boleh jadi setiap tahun melalui perilaku fiktif, patronase dan nepotisme.  Fiktif, sebab separoh tenaga honorer yang dikonversi menjadi PNS tetap lahir dari hasil manipulasi oknum BKD sehingga terkesan telah mengabdi puluhan tahun sesuai persyaratan yang diminta oleh Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.  Hasilnya, sejumlah pegawai honorer dan PNS tampil dengan wajah, baju dinas serta nomor kepesertaan pegawai honorer baru sebagai produk sulap sim salabim ala Dedy Corbuzer.  Gejala patronase muncul dalam rekrutmen PNS disebabkan sebagian besar pejabat di daerah merupakan kumpulan tim sukses yang secara politis dan hirarkhis memiliki akses langsung dengan penentu otoritas.  Akibatnya, pola-pola rekrutmen PNS bersifat tertutup, eklusif, dan terbatas pada para pemegang sumber daya.  Mereka yang jauh dari api kekuasaan jangan harap memperoleh peluang yang sama, kecuali benar-benar bernasib mujur.  Pada sisi lain, kultur nepotisme memperoleh ruang yang ideal, dimana faktor kekerabatan keluarga mendapat tempat terbuka dalam konteks promosi, demosi dan mutasi.  Semakin kecil entitas pemerintahan sebagaimana desa, semakin tinggi pula kerapatan dan spirit kekeluargaan.  Jangan heran jika pola hubungan kerjasama di daerah relatif bersifat emosional dan gotong-royong (kolektivisme). Sebaliknya, semakin luas entitas pemerintahan seperti kota, semakin longgar kerapatan dan semangat kekeluargaan, dimana dalam diri setiap orang muncul sifat individualisme. Masalahnya, semangat kekeluargaan tadi dipergunakan secara membabi-buta lewat optimisme aji mumpung.  Mumpung sedang berkuasa, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi?  Maka, isi birokrasi di daerah terkadang tak lebih dari kumpulan anggota organisasi AMPI, yaitu anak, menantu, ponakan dan istri.  Praktis birokrasi di daerah dikendalikan oleh keluarga besar yang berupaya melanggengkan kekuasaan secara turun-temurun. Tanpa bermaksud membesar-besarkan masalah ini, birokrasi di daerah terkesan merupakan warisan kekuasaan nenek-moyang kelompok tertentu yang dilimpahkan secara manipulatif, fiktif, patronase dan nepotisme pada sejumlah anak-cucu yang tak memiliki kompetensi memadai.  Seperti diulas oleh Agus Dwiyanto (2011), rekrutmen pegawai honorer dan PNS tanpa kompetensi yang jelas paling tidak mengakibatkan pertama, mempersempit ruang bagi rekrutmen tenaga profesional sekelas perencana, analis kebijakan, guru, dokter dan akuntan.  Isi birokrasi hanyalah kumpulan PNS tanpa spesialisasi, rendah mutu, generalis dan bertumpu pada pekerjaan ringan semacam administrasi surat-menyurat.  Akibatnya, anda dan saya dengan mudah dapat menemukan pegawai honorer di Pemda khusyu bermain game dan puzzle di depan komputer.  Jika jumlah honorer ditambah keseluruhan pegawai yang duduk di eselon empat terjebak dalam situasi semacam itu, maka bisa disimpulkan lebih separoh pegawai di daerah sebenarnya tak produktif.  Dapat pula dipahami mengapa problem pelayanan di daerah terus meningkat sekalipun jumlah pegawai honorer bertambah setiap tahun, tentu saja para teknisi tadi tak mampu melayani masyarakat, kecuali dirinya sendiri.  Parahnya, kondisi ini dipelihara telaten oleh elite berkuasa, dimana pada momen pemilukada dijadikan instrument transaksional untuk memuluskan kemenangan, khususnya pasangan incumbent.  Pasca pemilukada, para pegawai honorer tadi tidur kembali, atau mungkin menikmati hasil kemenangan pasangan tertentu.  Tidaklah aneh jika semua gambaran perilaku tersebut tak dapat disentuh oleh elite berkuasa, disebabkan hutang-piutang budi dalam satu periode memerintah. Kedua, rendahnya kompetensi dalam jangka panjang membuat belanja aparatur pemda terus membengkak, bahkan tinggal menunggu kebangkrutan sebagaimana prediksi lembaga non government FITRA (2011) pada 124 kabupaten/kota di Indonesia.  Jika semua pemborosan ini tak dapat dikendalikan, maka satu-satunya upaya efisiensi adalah melakukan moratorium seraya mengevaluasi efektivitas kebijakan rekrutmen tenaga honorer di daerah, apakah nilai produktivitasnya meningkat berbanding lurus dengan jumlah pegawai yang ada, ataukah sebaliknya, berbanding terbalik.  Ketiga, rekrutmen honorer dan PNS tanpa kompetensi yang jelas mendorong pemerintah daerah mesti mengeluarkan kocek APBD yang tak sedikit.  Tentu saja dalam kaitan peningkatan kecakapan dan keterampilan yang setaraf dengan pegawai lain.  Situasi ini jelas membuat APBD tak pernah stabil, yang pada ujungnya membuat daerah terkesan collaps. Collaps karena tak mampu membiayai dirinya sendiri, apalagi mencoba mengembangkan kebijakan lain yang menguras energi besar. Rendahnya kompetensi pegawai honorer, bahkan mereka yang telah dikonversi menjadi PNS definitif sekalipun, dikarenakan pola pengajuan kebutuhan kompetensi pegawai jauh didasarkan pada kebutuhan daerah, tapi lebih karena kepentingan pribadi. Kalau saja anda adalah pejabat yang membidangi kepegawaian di daerah tersebut, dan kebetulan punya anak lulusan Institut Kesenian Jakarta Jurusan Koreografer, bukan mustahil bisa muncul dalam daftar pengajuan kompetensi kebutuhan daerah di BKN Jakarta, sekalipun nyata-nyata daerah tak membutuhkan kompetensi dimaksud.  Inilah bias kebutuhan, sekalipun kita semua tau bahwa pemerintah pusatlah yang berhak menentukan besaran, komposisi dan kompetensi aparatur daerah, namun kita juga harus jujur menyadari bahwa tujuh puluh lima persen kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini tentu saja didasarkan pada data yang diajukan daerah sebelum dilakukan rekrutmen PNS secara nasional.  Peluang ini seringkali efektif dimanfaatkan oleh BKD untuk mengakomodir kepentingan para elite di daerah dalam bentuk bargaining atas besaran dan kompetensi pegawai yang akan direkrut di pusat.  Semua masalah tadi mencapai kesempurnaan tatkala para pemegang otoritas di pusat relatif mengiyakan, tanpa melakukan verifikasi dan pengawasan intensif. Disinilah sumber kekacauan sekaligus masalah rekrutmen tenaga honorer dan PNS di daerah, maka sampaikan kapanpun daerah tak akan pernah maju sekalipun otonomi diberikan hampir melampaui isi dan luas kewenangan negara bagian di Amerika sekalipun, lantaran dipenuhi sekelompok birokrat hasil rekrutmen tak cukup terdidik, tak cakap, tak terampil, tak profesional, bahkan kehilangan nurani, sensifitas, serta komitmen sebagai pelayan masyarakat.