Rabu, 22 Agustus 2012

Memaknai Ibadah dan Ilmu Pengetahuan Kita

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Pasca ibadah monumental puasa kita langsung dihadapkan pada sejumlah konflik di tanah air. Konflik berbentuk perkelahian antar kampung hingga bertumbuhnya aliran sesat yang entah darimana asal muasalnya hadir disekeliling kita. Kita seperti disadarkan bahwa puasa sebulan penuh tak serta merta melahirkan individu yang berkualitas (baca:bertaqwa), sebagaimana harapan Tuhan dalam Qur’an Surah Al-Baqorah ayat 183 (laalakum tattaqun). Sejatinya setiap individu yang telah melalui tempaan hari demi hari puasa mampu melahirkan nilai-nilai etik sebagai modal dalam pergaulan hidup sehari-hari. Nilai etik yang saya maksudkan diantaranya berupa kesederhanaan, kedisiplinan, kejujuran, kesetiakawanan, keikhlasan, kesabaran dan segala hal yang menjadi dasar keutamaan dalam kehidupan pribadi dan sosial. Sebagai dasar keutamaan pribadi, seseorang akan memancarkan nilai spiritual dalam hal kesantunan akhlak yang terlihat dalam menjalankan pekerjaan apa saja, apakah sebagai warga negara biasa maupun warga kelas eksekutif, pemerintah. Kesederhanaan muncul dalam perilaku anti kesombongan, kedisiplinan lahir sebagai manifestasi anti kemalasan, kejujuran hadir dalam wujud anti korupsi, kesetiakawanan tumbuh sebagai bentuk perlawanan terhadap sifat individualistik, keikhlasan tampak sebagai penolakan terhadap ketamakan, sedangkan kesabaran terbentuk sebagai antitesa dari sifat ketergesa-gesaan. Sebagai dasar keutamaan sosial semua nilai tadi berkelindan membentuk harmoni yang mengarahkan setiap individu dalam masyarakat pada terbentuknya budaya dan peradaban yang tinggi. Dalam realitas sosial kesederhanaan dapat menyempitkan disosiasi antara mereka yang kaya dan miskin. Semakin menganga lebar relasi keduanya semakin tinggi pula jurang kecurigaan yang berpotensi pada konflik berkepanjangan. Sebagai sebuah bangsa, kedisiplinan memberi kita produktivitas kolektif yang tak mudah dipermainkan bangsa lain. Selama ini, kemalasan rupanya telah merenggut kesadaran kita terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya tak sepenuhnya dikuasai negara melainkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa lain. Kejujuran dalam realitas sosial seperti sulit ditemukan di tengah meluasnya budaya korupsi. Ia seperti penyakit kronis yang tidak saja menyerang kaum muda, tua, pria, wanita, swasta, pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi hingga institusi keagamaan sekalipun. Kejujuran lahir dari sanubari paling dalam, bukan sekonyong-konyong muncul karena pesanan dari majikan seperti bubur kacang ijo di depan kampus saya. Kesetiakawanan adalah jawaban bagi realitas sosial yang menampilkan dominasi dari karakter individualistik. Kesetiakawanan adalah modal sosial untuk mengangkat derajat mereka yang papa dan ter-alienasi karena tindakan diskriminasi. Kesetiakawanan adalah kepedulian sosial untuk membangun bangsa bukan kolusi yang dibalut nepotisme.  Keikhlasan adalah modal sosial dalam menciptakan kesetaraan (equality). Keikhlasan adalah pertanda memberi kesempatan dan peluang bagi yang muda untuk mempersiapkan diri melayani yang tua dimasa pensiun. Keikhlasan adalah sifat memberi, bukan menahan apalagi sampai melarang dan membatasi hanya karena tak mau orang lain lebih baik dibanding dirinya.  Keikhlasan adalah kerelaan untuk menyerahkan tongkat estafet bagi kepentingan dan kemaslahatan orang banyak. Keikhlasan adalah kemampuan meruntuhkan sifat egoisme, mengusir ketamakan, dan melunturkan kerakusan dalam berkuasa dengan niat dan ambisi selama-lamanya. Sebagai modal sosial, kesabaran menjadikan kita mampu menghargai makna sebuah proses dibanding hasil.  Jika ia seorang seniman apalah artinya sebuah lukisan jika tanpa makna. Bagi seorang pemerintah apalah artinya pelayanan jika tanpa manfaat bagi masyarakatnya (outcome).  Jika ia seorang ilmuan apalah artinya jika gelarnya tak merepresentasikan ilmu, amal dan spiritualitasnya. Keilmuan merujuk pada kedalaman pengetahuan yang memungkinkan seseorang mampu menjadi lebih baik, berfaedah bagi diri dan lingkungannya, bukan sebaliknya menjadi perusak atas kedalaman ilmu pengetahuan itu sendiri.  Jika itu yang terjadi, maka apa yang dipikirkan J.J Rousseau dalam karya klasik tentang Discourse on the Arts and Science (1750) tampak menerpa realitas dunia pendidikan dan masyarakat kita, dimana kemajuan seni dan pengetahuan justru mengkorupsikan manusia dan menjerumuskan pada kehancuran moral. Manusia menurutnya tidaklah semakin menjadi manusia yang sesungguhnya, melainkan menjadi manusia artifisial, penuh dengan kemunafikan dan kebusukan. Rousseau menemukan bahwa sifat alamiah manusia justru raib ketika bersentuhan dan hidup dalam lembaga-lembaga sosial. Sifat alamiah (genuine) seperti keluguan, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, dan kesetiakawanan terberangus oleh alasan seni dan pengetahuan. Seni dan pengetahuan tak lebih dari bunga-bunga di rawa kebusukan suatu masyarakat yang dieksploitasi oleh golongan atas yang korup untuk menindas golongan bawah yang tak punya akses dan kekuatan untuk melawan (Suseno:1992).  Lewat pandangan semacam itu Rousseau ingin menyingkapkan sifat artifisial dari kebudayaan dan masyarakat. Segala bentuk tata krama hanyalah selubung untuk tingkah laku yang sia-sia mencegah persahabatan sejati dan membuat kita tak lagi percaya pada sesama kita.  Pada dasarnya, segala bentuk seni dan ilmu pengetahuan lahir dari kejahatan kita. Astronomi lahir dari takhyul, geometri dari ketamakan, fisika dari kemalasan, seni debat dari ambisi, dan etika dari kesombongan (Beraf:2012). Harus diakui bahwa pengamatan Rousseau terhadap realitas sosial haruslah menjadi catatan tersendiri bagi dunia pendidikan kita. Jika demikian, maka pertanyaan bagi ilmuan seperti saya adalah apakah ilmu pengetahuan yang terangkum dalam kurikula pendidikan telah mampu memurnikan moralitas anak didik sebagai kader pemerintahan sebagaimana dimaksud Rousseau dalam sejumlah nilai diatas? Ataukah justru saya dan kita semua telah merusaknya tanpa menyadarinya? Jika peserta didik kita berubah dari kritis menjadi apatis, berani menjadi pengecut, lugu menjadi munafik, pandai menjadi “cerdik”, jujur menjadi pembohong, malu menjadi tak tau malu, solider menjadi individualistik, atau rajin tiba-tiba menjadi pemalas, maka penting untuk mempertanyakan kembali mengapa visi dan misi ideal dalam dunia pendidikan kita tak mampu menciptakan nilai dasar sebagai keutamaan hidup secara individual dan sosial? Tampaknya kita mesti merenungkan kembali filosofi pendidikan klasik dimana metode lebih penting dari sekedar materi. Sebagus apapun materi, jika metode dalam bentuk keteladanan, penciptaan lingkungan yang kondusif, pengarahan, penugasan, pengajaran dan pembiasaan tak menemukan konkritisasinya, maka materi hanya akan tersimpan dalam rak buku peserta didik sebagai upaya menggugurkan kewajiban.  Dibanding metode, guru tentu saja lebih penting, namun jauh lebih penting lagi jiwa guru (soul) daripada guru itu sendiri. Tanpa penjiwaan sebagai guru maka proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan tak lebih dari sekedar basa-basi. Jiwa guru harus lahir secara sadar sebagai bentuk pengabdian atas ilmu, amal dan nilai spiritualitasnya. Ilmu bukan untuk ilmu, tetapi ilmu untuk amal dan ibadah. Secara profesional ilmu dipertanggungjawabkan, lewat amal ilmu dibuktikan dan dimanfaatkan, melalui spiritualitas ilmu dijadikan sarana ibadah kepada Tuhan Yang Maha Berilmu. Mengutip Francis Bacon, semakin dalam pengetahuan kita terhadap suatu ilmu semakin dekat kita dengan Tuhan, sebaliknya semakin dangkal pengetahuan kita terhadap suatu ilmu semakin dekat ke atheisme.  Dengan jiwa guru yang demikian kita berharap lahir pemikiran yang waras, dan bukan sebaliknya.  Lewat kewarasan tadi kita memberi ujian kepada anak didik agar belajar, bukan belajar untuk sekedar ujian. Dengan ujian mereka diharapkan dapat hidup dan tak takut menghadapi segala bentuk rintangan. Simpelnya, berani hidup tak takut mati, takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Untuk menghadapi semua itu maka dengan ilmu kita mendorong agar sedapat mungkin peserta didik berbuat kebaikan sehingga hidup lebih berarti. Jika hidup disadari hanya sekali, maka berbuatlah yang terbaik.  Mengutip sabda Nabi Muhammad Saw, sebaik-baik diantara kamu adalah yang dapat berbuat baik bagi orang lain. Kebaikan dapat menghasilkan kompensasi jasa dari orang lain dan pahala dari Yang Maha Pemberi. Sebab itu berjasalah pada orang lain tanpa harus meminta jasa.  Disamping itu kita perlu menanamkan prinsip bahwa hanya orang penting yang paham terhadap makna kepentingan, hanya pejuang yang paham arti perjuangan, sebagaimana halnya hanya orang sakit yang paham makna kesehatannya. Akhirnya, sebagai guru kita mesti mengingatkan kepada peserta didik bahwa lembaga pendidikan dalam bentuk apapun hanya sebatas memberi kail, bukan memberi ikan bagi mereka. (Jakarta, 23 Agustus 2012).




Minggu, 12 Agustus 2012

Problem Demokrasi dan Kebijakan Tanpa Rujukan


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Ditengah keresahan kita tentang nasib dan masa depan transisi demokrasi bangsa ini, sejumlah kebijakan sejatinya diperlukan sebagai terapi agar demokrasi tak layu sebelum berkembang. Berbagai persoalan yang mengancam matinya demokrasi secara substansial misalnya rendahnya perilaku kedewasaan publik, kesenjangan antar kelompok, terbukanya diskriminasi serta jauhnya kesejahteraan dan pemakmuran sebagaimana tujuan demokrasi itu sendiri (Croisant & Merkel, 2004). Jika empat belas tahun reformasi menjadi periode transisi pembelajaran, maka tahap selanjutnya kiranya dapat dirancang bagaimana bangsa ini memasuki pintu gerbang berdemokrasi yang sesungguhnya, mantap secara substantif sekaligus kokoh secara prosedural. Demokrasi memang membutuhkan kesabaran hingga ke usus dua belas jari kalau tidak ingin terjerambab ditengah jalan seperti dialami negara sekuat Uni Soviet. Demokrasi yang dalam kehidupan sehari-hari ramai oleh hiruk pikuk pemilukada membutuhkan grand desain sebagaimana otonomi yang kita rancang bagi masa depan pemerintah daerah.  Tanpa itu, pemerintah hanya akan mendulang kecemasan demi kecemasan hingga menanti keruntuhan bernegara yang menyayat hati.  Lewat perencanaan demokrasi yang matang masyarakat dididik secara evolutif menuju tatanan negara demokrasi yang kuat ber-style keIndonesiaan. Terkait substansi demokrasi, kita mendorong agar semua mekanisme yang kita gunakan terarahkan sesuai konsep dan tujuan utama. Secara sosiologis, demokrasi diarahkan tidak saja bagi kepentingan mayoritas, namun terakomodasinya kepentingan minoritas dalam rumah tangga demokrasi.  Dari aspek psikologis, demokrasi dibiasakan merujuk pada bagaimana masyarakat mampu mengidentifikasikan semua sarana yang ada, termasuk partai yang serius memperjuangkan masa depannya sekaligus menampilkan kualitas kepemimpinan yang menjanjikan.  Dari perspektif rasional, demokrasi mesti disadarkan kearah keuntungan kualitatif dalam jangka panjang, bukan laba sesaat sebagaimana dikalkulasikan selama ini.  Bahkan pada tingkat tertentu demokrasi harus diasumsikan sebagai barang publik (public goods) sebagaimana dikatakan Olson (1967), sehingga siapapun yang menjadi pemimpin atau kebijakan apapun yang akan dibuat, tak seorangpun yang akan mendapat lebih banyak atau lebih sedikit secara pribadi, berapapun sumbangsihnya bagi pembentukan barang publik tersebut. Pada ujungnya demokrasi harus dipahami sebagai alat, bukan tujuan mencapai kesejahteraan.
Dalam konteks Indonesia, demokrasi baru saja dipahami sebagai kebebasan, belum beranjak duarius pada upaya menciptakan kondisi yang makmur nan sentosa. Disemak belukar pemahaman publik demokrasi diartikan sebagai kebebasan berekspresi, tak lebih dan tak kurang. Pengetahuan sebatas itu bukan salah, apalagi keliru jika diteliti lebih jauh (Mujanie, Liddle & Ambardo:2012), sebab demokrasi berakar dari nilai-nilai kebebasan sejak orasi masyhur Abraham Lincoln di Geetysburg 257 tahun lalu. Terlepas dari itu, demokrasi sebagai alat harus di paksa kearah tercapainya kesejahteraan rakyat, apapun alasannya apabila kita masih percaya kepadanya. Tanpa itu kita hanya akan bangga dengan kategori negara demokrasi namun menggigil miskin seperti negara-negara di gurun Afrika. Bukankah Singapura sekalipun tak dikategorikan negara demokrasi hidup bermandikan kesejahteraan? Sementara Philipina sekalipun termasuk genus negara demokrasi hidup dibawah standar kesejahteraan? Pada akhirnya demokrasi tak serta merta menjanjikan kesejahteraan sebagaimana contoh kedua negara diatas, demokrasi hanyalah pilihan sistem yang paling sesuai dimanapun ia berada (Rasyid:1999). Pertanyaan-pertanyaan besar yang mesti dijawab pemerintah misalnya mengapa mekanisme demokrasi dalam bentuk langsung kurang adaptif bagi bangsa ini, mengapa korupsi menjadi semacam budaya bangsa, mengapa nafsu ormas dalam partisipasi politik melampaui kewenangan pemerintah, mengapa otonomi tak kunjung menghasilkan perbaikan kesejahteraan, mengapa kinerja birokrasi tak produktif melayani masyarakat, mengapa pemerintah pusat dan daerah semakin hari semakin boros di tengah kampanye reformasi birokrasi, mengapa radikalisasi agama muncul dan mengancam kesatuan berbangsa dan bernegara, atau mengapa Pancasila menjadi semacam idiologi batu akik yang sulit diewajantahkan pada generasi muda.  Semua pertanyaan diatas hanya mungkin terjawab jika pemerintah serius mengumpulkan data dan menelitinya sungguh-sungguh sebelum dikembangkan menjadi kebijakan jangka panjang. Selama ini, rendahnya kualitas data pada semua instansi menciptakan keragu-raguan publik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Ambil contoh jumlah orang miskin, tingkat kesejahteraan, jumlah pemilih, angka pengangguran, angka melek huruf hingga jumlah daerah otonom seringkali berbeda antar satu instansi dengan instansi lain. Pemerintah seperti tak memiliki kesatuan informasi untuk mendorong kesepaduan tindakan dalam bentuk kebijakan dikemudian hari. Lebih dari keprihatinan itu, semua monopoli data dari level pemerintah terendah hingga puncak kekuasaan hanya tersimpan rapi tanpa penelitian lanjutan serta terbatas bagi akses publik jika tanpa sedikit banyak represi. Akibatnya, banyak data terbengkalai dan kadaluwarsa tanpa action plan penelitian sebagaimana dilakukan negara-negara maju. Lihat saja bagaimana Singapura, Malaysia, Philipina dan India mengalokasikan jutaan dolar untuk membiayai penelitian berkenaan dengan masalah yang dihadapi pemerintah sebelum berlanjut dalam bentuk kebijakan. Inilah yang saya sebut sebagai kebijakan dengan rujukan, bukan bersandar pada feeling dan bisikan, apalagi insting semata. Jika pemerintah mengalami keresahan lantaran otonomi tak menghasilkan apa-apa kecuali perkara pragmatis seperti pergantian rumah dinas dan kenderaan dinas, persengketaan dimana-mana, lahirnya pemimpin tak bermutu (kecuali bermuka tua), lenyapnya isi kas daerah dan negara tanpa alasan, terkurasnya bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, sejogjanya diteliti agar diketahui sebab dan akibatnya sebelum otonomi kemudian dilarang, dibatasi atau dibiarkan berlarut-larut. Jika atas nama demokrasi nafsu ormas agama terhadap lingkungan sedemikian ekstrem sampai harus melakukan sweeping diberbagai kesempatan maka apakah yang mesti diteliti untuk menghasilkan obat mujarab bagi harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian setiap kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak benar-benar didasari oleh nalar yang sehat, bukan like and dislike. Kita yakin kemajuan Singapura, China, India, Amerika dan sebagian besar Eropa karena ditopang oleh data hasil evaluasi lalu ditindak lanjuti dalam bentuk penelitian sebelum diputuskan oleh pemerintahnya. Tentu saja semua hasil yang direkomendasikan tak selalu benar dan baik, pada aspek tertentu menyisakan dampak yang telah dikalkulasikan hingga skala terkecil (margin error).  Dinegara ini, hampir tak ada instansi tanpa lembaga penelitian termasuk pemerintah daerah. Ironinya, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan tersebut jauh dari rujukan pemerintah sebelum mengambil keputusan.  Kita tak begitu paham apakah lembaga-lembaga tersebut kekurangan biaya untuk meneliti, ataukah sumber daya manusianya tak lebih dari sekumpulan pegawai yang memang sulit berkembang (litbang). Sepertinya kita mesti belajar dari negara-negara yang meletakkan kebijakannya diatas rujukan penelitian yang valid lagi reliable. Atau mungkin kita patut belajar pada sejarah masa lalu ketika Pemerintah Belanda frustasi menghadapi meluasnya spirit pan Islamisme di wilayah Jawa, Sumatera dan Aceh. Ketika itu Menteri Negara Jajahan, Kruijt meminta seorang sarjana muda bernama Snouck Hurgronje dari Universitas Leiden meneliti meluasnya pembangkangan rakyat melawan pemerintah kolonial Belanda. Snouck Hurgronje, seorang sosiolog yang pada akhirnya menyelesaikan disertasi mirip dengan penelitian saya tentang Haji, mampu menyajikan hasil penelitian yang menjadi rujukan utama Pemerintah Belanda lewat politik jangka panjang de vide et impera. Hasil penelitian pertama berjudul Mekka menggambarkan bagaimana pengaruh pan Islamisme yang dibawa oleh jama’ah haji, pengembang tarekat dan kaum cendekiawan saat belajar di Mekkah memasuki alam pikiran masyarakat sebagai suatu idiologi radikal. Mesti untuk penelitian semacam itu Pemerintah Belanda membayar mahal agar Prof. Snouck Hurgronje berganti nama menjadi Abdul Gaffar ketika memasuki perjalanan haji di Mekkah (1884-1885). Hasilnya jelas, Pemerintah Belanda kemudian merelaksasi kebijakan haji pada waktu itu yang sebelumnya dicurigai mengispirasi permusuhan secara vertikal antara masyarakat dan pemerintah kolonial. Untuk kedua kalinya Snouck Hurgronje dikirim ke Bogor dan Garut sebelum akhirnya menulis laporan hasil penelitian di Aceh dengan judul The Acehnese. Dua bab dalam laporan penelitian tersebut mendeskripsikan tentang struktur masyarakat Aceh yang sesungguhnya serta bagaimana Islam dalam ritualitasnya tak begitu adaptif dalam budaya masyarakat (Koningsveld:1989, Benda:1973,Burhanuddin:2012). Uraian tersebut sekaligus menjelaskan betapa kuatnya pengaruh sistem sosial budaya dibanding pengaruh Islam yang hanya dipraktekan menurut ritualistik belaka.  Kesimpulan ini mendorong Pemerintah Belanda menjauhkan dua kutub yang berjarak diametral yaitu Uleebalang dengan Ulama sebagaimana halnya rekomendasi kaum Penghulu atau Menak dan Ulama di Jawa. Dua bab selanjutnya yang tak dipublikasikan oleh perpustakaan Leiden menurut kecurigaan saya berisi rekomendasi akhir yang melahirkan intervensi militer terhadap kelompok Islam yang dinilai memiliki kaitan erat dalam mengembangbiakkan permusuhan antara masyarakat dan pemerintah kolonial Belanda.  Dalam konteks ini yang ingin saya tandaskan bahwa apapun kebijakan Pemerintah Belanda pada saat itu dengan segala konsekuensinya setidaknya tak sekedar lahir berdasarkan nafsu imperialisme semata, namun dipertimbangkan lewat prosedur penelitian yang objektif. Terlepas dari itu, untuk tujuan yang mungkin menurut akal sehat kita tak sepaham, bukankah cara-cara demikian lebih logis dan rasional dalam menentukan kebijakan untuk maksud yang mulia dan luhur bagi masalah bangsa. Sayangnya, gambaran penelitian kita menunjukkan sebaliknya sehingga tak perlu kaget jika kebijakan pemerintah dalam banyak hal salah sasaran atau gagal ditengah jalan.  Di sudut lain, nasib lembaga-lembaga penelitian sosial yang melekat diberbagai instansi pemerintah termasuk di perguruan tinggi ibarat hidup tak mau mati tak hendak. Bagaimana mau meneliti, mempublikasikan dan merekomedasikan bagi rujukan kebijakan pemerintah kalau untuk menyusun proposal penelitian saja dananya sudah habis duluan sebelum observasi dilaksanakan. Demikianlah gambaran mengapa kebijakan pemerintah, lebih-lebih pemerintah daerah kehilangan rujukan dalam bertindak. (Banggai, Sulteng, Agustus 2012).

Industrialisasi Lokal dan Dilema Kewenangan


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Dalam empat belas tahun terakhir pasca reformasi, industri lokal di Indonesia tumbuh laksana cendawan di musim hujan. Atas nama otonomi pemerintah daerah memberikan izin seluas-luasnya untuk eksplorasi dan eksploitasi semua mineral dan tambang yang bersemayam di perut bumi nusantara. Akibatnya, fisik bumi penuh lubang dimana-mana ibarat jerawat batu yang tumbuh subur tak berkesudahan. Dampak industrialisasi tersebut telah mengubah perilaku psikis masyarakat lokal dalam aneka sudut pandang. Secara ekonomi, industrialisasi telah mengubah status sekelompok masyarakat naik kelas menjadi orang kaya baru. Pada kelompok akar rumput, industrialisasi telah membuka pundi-pundi lapangan kerja mulai dari satpam hingga jajaran elite perusahaan. Mereka yang dulu mengais rezeki di emperan jalan kini setidaknya puas sebagai kaki tangan perusahaan di hilir hingga hulu. Yang paling mujur adalah sejumlah aristokrat lokal pemilik lahan tambang yang memperoleh kompensasi ganti rugi lewat klaim warisan nenek moyang. Mereka yang berada dilingkungan birokrasi sekalipun tak menikmati langsung resapan industrialisasi, namun terdapat banyak celah yang mendorong perilaku kolusi, korupsi dan nepotisme sebagai jalan pintas agar terjadi semacam redistribusi, stabilisasi dan alokasi sumber daya. Dengan memanfaatkan kesamaan identitas, celah kolusi dilakukan dalam perkara memudahkan izin industri pertambangan misalnya. Komposisi perusahaan tambang biasanya disisipi elit mantan birokrat militer dan sipil yang memiliki akses langsung dengan jajaran pemerintah berkuasa baik di daerah maupun pusat.  Semua itu untuk mempermudah mobilitas dan keamanan semesta perusahaan. Birokrasi memperoleh keuntungan awal dengan mengutip milyaran rupiah mulai dari anak tangga pemerintah desa hingga level pemerintah daerah. Disini terjadi semacam persengkokolan (korupsi) yang banyak dicurigai publik namun tak memiliki kekuatan untuk menghentikan. Nepotisme berkembang lewat jalur rekrutmen yang memungkinkan birokrasi mendapatkan jatah dalam menempatkan sanak famili di perusahaan.  Kondisi tersebut menjadikan birokrasi hidup mutualistik dengan semua industri pertambangan.  Dengan daya tawar (positioning) seperti itu, birokrasi tak lebih sebagai underdog perusahaan yang diperlukan manakala perusahaan mengalami tekanan publik. Itulah mengapa ketika perusahaan melakukan banyak kesalahan birokrasi seperti membisu seribu bahasa. Secara sosiologis industrialisasi telah mengacak sebagian sistem sosial menjadi serba kabur dan memprihatinkan. Sebagian generasi muda mulai beralih dari karakter agraris ke sektor industrial. Indikasinya dari pemujaan alam sebagai rahmat dan jaminan subsistensi dari Tuhan menuju pembiaran alam di eksploitasi bahkan deforestasi bagi kepentingan industri. Semua mulai diterima dengan lapang dada sekalipun disana-sini terdapat resistensi yang mulai menjinak. Mereka yang dulunya vokalis kini hanyalah vocal group yang hidup senada dan seirama dengan perusahaan. Pola hubungan masyarakat bergeser drastis dari emosional menuju rasionalitas. Dampak diberbagai sudut sosial meningkatnya angka perceraian dan menggejalanya perselingkuhan. Batas-batas moralitas dan etika mulai menyusut sekaligus kehilangan pamor diterjang sejumlah alasan rasional yang memuliakan kehidupan duniawiah. Agama menjadi ritualitas semata untuk menghibur orang mati (takziyah dan tahlilan), gunting rambut, sunatan, siram kubur dan syukuran tertentu. Kaum penganjur kebaikan semacam Ustadz, Imam Kampung dan Pendeta dipandang hanyalah simbol bagi keselarasan dan harmonisasi antara yang hidup dan mati. Mereka yang tadinya kukuh mempertahankan tradisi kini lebih pragmatis menyelesaikan berbagai hal yang paling menguntungkan secara ekonomi.  Hilangnya idealisme mengakibatkan langkanya sumber daya bagi investasi kepemimpinan lokal, yang tersisa hanyalah kaum oportunis yang bersedia melakukan kompromi sepanjang menjanjikan profit bagi individu dan kelompok.  Secara politik, industrialisasi lokal telah mendorong semacam spirit untuk merdeka dari induk kekuasaan agar dapat mengontrol sumber daya yang terhampar luas di depan mata.  Idealnya mereka yang beruntung adalah yang mampu mengontrol masa lalu untuk kepentingan masa kini, atau mengontrol masa kini untuk kepentingan masa akan datang (Latif:2012). Sayangnya, kaum pelopor pemekaran di dominasi oleh elit lokal yang kecewa akibat redistribusi sumber daya dinilai diskriminatif dan tak alokatif. Kalaupun semua impian tadi terpenuhi bisa dibayangkan bagaimana pemerintahan daerah dikelola oleh segerombolan aktor tanpa idealisme membangun pemerintahan daerah, kecuali melampiaskan dendam kesumat akibat kekecewaan selama ini lewat pengerukan kekayaan secara sistemik, masif dan terencana. Semua gagasan dan alasan yang diajukan dalam proposal pemekaran hanyalah perisai untuk menutupi kepentingan yang lahir dari pemikiran tak waras. Gejala tersebut menguat lantaran hilangnya ketokohan lokal akibat kemiskinan dan kebodohan yang selama ini menimpa sebagian besar masyarakat di daerah.  Jika dulu kekayaan alam tersedot secara sentralistik pada satu dua orang dan terkontrol, hari ini kekayaan alam terdistribusi pada banyak orang sekaligus sulit dikontrol.  Industrialisasi lokal tampak seperti gejala sinetrikal yang berakhir dengan konfliktual tak berkesudahan. Izin usaha dari satu tangan dengan mudah berpindah ke tangan lain lewat harga dan kepentingan yang berbeda-beda. Semua itu merupakan permainan kotor yang sengaja dilakonkan untuk mengeruk keuntungan sekaligus mengelabui pajak yang menjadi kewajiban.  Rakyat di daerah dan negara secara utuh benar-benar ketiban sampah, erosi, serta kekosongan kas yang tak terhingga sebagai akibat kegagalan renegosiasi kontrak karya selama ini. Kini, bagaimanakah menyelesaikan kepandiran kita dalam mensyukuri industrialisasi lokal yang menguras bahan baku tak dapat diperbaharui bagi masa depan generasi berikutnya? Menarik kewenangan di level provinsi sebagaimana ekspektasi pemerintah bukanlah penyelesaian yang terbaik di tengah mengendornya kesadaran para pemimpin lokal dalam berpemerintahan. Kalau dimasa lampau kita suka mengkritik desentralisasi kewenangan dari pusat ke kabupaten/kota hanya menciptakan raja kecil dari raja besar, maka bukankah menarik kewenangan perizinan termasuk pengelolaan tambang ke tingkat provinsi sama saja dengan menciptakan raja baru diantara raja besar dan raja kecil?  Yang penting bagi kita adalah bagaimana memastikan agar amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945 benar-benar memiliki mekanisme yang jelas dimana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bukan penguasa apalagi pengusaha.  Faktanya, semua pesan konstitusi diatas jatuh ketangan penguasa yang kebetulan pengusaha. Pasca reformasi trend kekuasaan di pusat dan daerah bergeser dari kelompok aktivis ke kelompok pengusaha sebagaimana analisis Baswedan (2011). Menurutnya, trend kekuasaan orde lama dikendalikan kelompok militer, orde baru oleh kelompok nasionalis dan militer, orde reformasi cenderung dikendalikan oleh kaum aktivis, artis dan pengusaha. Kombinasi yang sempurna sebagai penguasa sekaligus pengusaha memungkinkan kepala daerah dengan mudah mentransfer APBD dari organisasi publik ke organisasi swasta/privat.  Dengan modal legitimasi sebagai penguasa, sebagian alokasi dalam postur belanja langsung dan tak langsung dapat dipreteli satu persatu menuju aliran dana pribadi. Lewat sejumlah perusahaan berlabel Anak, Menantu, Ponakan dan Istri (AMPI), sejumlah program dan kegiatan di iris tipis menjadi bagian-bagian kecil agar aman dari interogasi publik. Sebagai pengusaha, cara kerja pemerintah daerah dengan segala kewenangan yang melekat padanya cenderung memandang bahwa efisiensi dan efektivitas hanya mungkin diperoleh jika modal yang dikeluarkan seminim mungkin untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi keuntungan pribadi. Sebagai pengusaha tentu saja rakyat dipandang sebagai objek projek bagi keuntungan perusahaannya. Akhirnya, seluruh akumulasi laba ditentukan di suatu muara kemudian di hitung sendiri sebagai keuntungan bagi pengembalian modal selama masa transisi pemilukada. (Hotel Citra Luwuk, Agustus 2012)

Minggu, 05 Agustus 2012

Distorsi Mengatur Elit Daerah


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Hampir tak ada negara dalam panggung politik demokrasi dewasa ini yang memberikan kewenangan sedemikian besar kepada pemerintah daerah kecuali Indonesia. Kalaupun kewenangan tadi diberikan dengan porsi seluas-luasnya dan berisi serangkaian urusan gono-gini, pastilah bukan dalam kerangka otonomi daerah melainkan negara bagian. Lewat paham negara integralistik kita tak berkehendak membawa Indonesia dalam mainstream negara bagian sekalipun faktanya demikian. Pemandangan menunjukkan pusat tampak lebih banyak mengerjakan urusan sisa dibanding daerah. Semua kewenangan diasumsikan secara normatif berada dipangkuan pemerintah daerah kecuali lima perkara, keamanan/pertahanan, kehakiman, agama, moneter dan kebijakan luar negeri plus urusan lain yang ditentukan oleh undang-undang.  Barangkali inilah yang disebut Mboi (2012) sebagai kerangka bernegara yang cenderung bersifat unitaris-federalistik dibanding sebaliknya. Kini, tinggal bergantung dari sudut mana kita melihatnya, jika daerah yang mengerjakan sisa maka bentuknya bisa jadi federalistik-unitaris. Dalam pada itu, besarnya kewenangan pusat yang disalurkan lewat kebijakan desentralisasi mengakibatkan tumbuhnya sentra-sentra kekuasaan baru diberbagai strata pemerintah daerah. Semua itu merupakan konsekuensi dari apa yang dibayangkan Susan Ackerman (1999) tentang implikasi demokratisasi di level pemerintahan tertentu. Setiap daerah seakan subur berkecambah sekaligus menggandakan diri menjadi daerah otonom baru. Anehnya, sisi negatifnya cenderung lebih dominan dibicarakan daripada sisi positifnya. Pemerintah daerah seperti mengalami kegalauan dimasa transisi yang penuh dinamika dan tantangan berotonomi.
Sekalipun kekuasaan yang diserahkan telah dimodifikasi dalam bentuk kewenangan yang memiliki batas-batas kuasa-normatif, realitasnya banyak ruang kosong tersisa sebagai peluang bagi kepala daerah dalam mengatur daerahnya. Maka atas nama spirit demokrasi, otonomi dan kewenangan yang dipatrikan lewat ubun-ubun kepala daerah saat pelantikan, ambisi mengatur semua atribut yang disangkakan tadi melaju tanpa batasan kilometer perjam.  Akibatnya, saban hari kita disuguhkan berita yang tak sepadan dengan etika, kinerja dan performa pemerintahan itu sendiri, dimana ratusan kepala daerah diburu pihak berwenang tanpa batas. Nafsu mengatur berlebihan tadi lahir sebagaimana membaca dan menafsirkan defenisi otonomi daerah secara linier, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa meletakkannya dalam kerangka kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan (regulation), sebagai salah satu fungsi pemerintahan memiliki makna seberapa cerdas pemerintah daerah menata seluruh kewenangan yang diberikan untuk kemaslahatan masyarakat dalam bingkai kewenangan pemerintah pusat (Rasyid:1999). Dalam makna lain Michel Foucault (1991) dalam Governmentality menjelaskan bahwa pengaturan berarti pengarahan perilaku, yakni upaya untuk mengarahkan perilaku manusia dengan serangkaian cara yang telah dikalkulasikan sedemikian rupa.  Pengaturan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan orang banyak, dimana untuk maksud itu kesejahteraan masyarakat membutuhkan perbaikan keadaan tentang hidup masyarakat, peningkatan kemakmuran yang berlimpah, serta jaminan terhadap kualitas hidup dalam bentuk kesehatan, pendidikan dan pendapatan.  Pemahaman ini mengantarkan kita pada kesimpulan bahwa pengaturan mengandung sejumlah dimensi kepemimpinan, manajemen dan perencanaan. Keseluruhan dimensi tadi tentu saja diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat, bukan orang perorang apalagi kelompok tertentu. Kepemimpinan daerah berperan mengarahkan perilaku masyarakat agar penggunaan hak dan kewajiban yang diberikan negara bergerak diatas matras hukum sehingga tercipta social order. Parahnya, kepemimpinan daerah memperlihatkan panorama dimana para elitlah yang memprakarsai semua pelanggaran hak dan kewajiban. Elit, sebagaimana bayangan Pareto dan Moska (Varma:2010) adalah sekelompok individu yang memiliki kualitas lebih dibanding masyarakat pada umumnya. Mereka menjadi manusia pilihan yang layak diletakkan di ruang etalase (a choice of the person, best of the best, or primus inter pares). Mereka, dengan semua atribut yang dimiliki menjadi individu dan kelompok berkelas sekaligus menjadi examplary center (Geertz:1999).  Jika kepala daerah tak malu merambah hutan, anggota DPRD berpraktek mafia anggaran, maka dimanakah letak kepemimpinan daerah menjadi panutan? Manajemen dalam lingkup pengaturan bermakna seberapa cerdas pemerintah daerah mengendalikan segenap sumber daya berupa man, money, machine, methode, material dan market kedalam tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat.  Dibanding perusahaan swasta, institusi pemerintah daerah adalah satu-satunya perusahaan negara yang hampir tak pernah berkurang disubsidi setiap tahun sekalipun derajatnya berada di level disclaimer.  Artinya, dengan modal rata-rata 2% pegawai birokrasi dari total jumlah penduduk, pemerintah daerah seharusnya menjadi elit yang paling perkasa dalam memampukan 98% masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan. Dengan modal 400-600 milyar pertahun sejogjanya pemerintah daerah cukup menjamin ketersediaan pangan, sandang dan papan bagi masyarakatnya, bukan sebaliknya tercurah dan ludes untuk belanja aparatur sebanyak 60-70%. Dengan seluruh perangkat kerja yang tersedia mewah dari kenderaan dinas hingga alat berat milik dinas pekerjaan umum semestinya pemerintah daerah mampu menjamin tersedianya infrastrukur bagi upaya mendongkrak pendapatan masyarakat.  Sayangnya, ratusan jalan antar desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga jalan negara sebagai tanggungjawab pemerintah pusat tak kunjung tersentuh sejak Indonesia merdeka 67 tahun lalu. Tampak pula cara-cara kerja pemerintah daerah tak mengalami perubahan signifikan pasca otonomi daerah, bahkan terkesan bergantung dan menyusui lewat dana alokasi umum, khusus dan dana perimbangan. Mereka hidup bahkan tanpa pendapatan asli daerah yang bisa disandarkan sebagai primadona anggaran dan belanja tiap tahun. Disisi lain daerah kehilangan banyak sumber daya material akibat pembiaran, pelelangan dan penjualan ilegal oleh kelompok rezim berkuasa. Gejala demikian faktanya dimotori oleh elit daerah dan pusat lewat pelepasan lahan kelapa sawit, tambang hingga sumber-sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak. Faktor lain harus diakui bahwa daerah tak memiliki cukup sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya yang tersedia. Selain itu daerah yang memiliki cukup sumber daya diantaranya tak mampu mengembangkannya disebabkan akses market yang terbatas sebagaimana jamak ditemukan di wilayah Indonesia Timur.
Bagian terakhir dalam kerangka pengaturan diatas berkaitan dengan pola perencanaan pemerintah daerah.  Perencanaan daerah dilakukan guna mengendalikan cuaca ketidakpastian dari intervensi dan kepentingan kelompok tertentu. Perencanaan tersebut dilakukan baik secara teknokratis maupun politik untuk mengintegrasikan semua kepentingan kedalam kebutuhan yang senyatanya. Perencanaan meliputi keseluruhan rangkaian visi, misi, program dan kegiatan yang bersifat tangible maupun intangible.  Faktanya, perencanaan di daerah berjalan menurut dominasi insting politis yang mewakili orang dan kelompok, bukan masyarakat. Pola perencanaan teknokratis bernama Musrembang tak lebih dari sekedar ritual formalistik agar semua alur perencanaan berjalan diatas kerangka ideal-normatif, bottom up and top down planning. Lihat saja bagaimana muramnya wajah pemerintah desa dan kecamatan usai mengikuti Musrembang ditingkat Kabupaten/Kota. Apabila diusulkan sepuluh paket kegiatan sudah mujur jika terakomodir dua paket kegiatan, sisanya dengan alasan skala prioritas pemerintah daerah berhak memangkas di tengah jalan. Dalam konteks inilah bisa saya pahami mengapa anggota DPRD seringkali sungkan hadir jika diundang Musrembang tingkat kecamatan sekalipun merupakan daerah pemilihan yang bersangkutan. Alasannya jelas, takut menanggung malu dihadapan basis konstituennya.  Dengan demikian jelas bahwa ambisi mengatur kepala daerah selama ini jauh dari dimensi kepemimpinan, manajemen dan perencanaan. Harus diakui pula bahwa fungsi pengaturan masih berjalan menurut selera perorangan dan terkonsentrasi pada sekelompok elit di level pemerintahan daerah. (Simeuleu, Juli 2012)