Sabtu, 06 Juli 2013

Tragedi Sekolah Binatang, Sebuah Renungan

Oleh. Muhadam Labolo

Tulisan singkat seorang kawan dosen di kampung halaman tentang kebiasaan mahasiswa mencari nilai dan bukan ilmu cukup menggelitik bagi sesama profesi di bidang pendidikan. Catatan tersebut mengandung idealisme seorang dosen yang saya kira mulai langka ditemukan diberbagai perguruan tinggi dewasa ini. Maklum, banyak dosen dan guru kehilangan idealisme dan bersikap pragmatis di tengah dilema pilihan hidup yang semakin sulit. Raibnya idealisme membuat sebagian dosen dan guru tak malu melepas kesejatiannya sebagai pahlawan tanpa jasa yang mulia nan agung. Menjadi dosen dan guru merupakan pilihan yang tak berbeda dengan profesi lainnya, sekalipun ia memiliki kekhususan sebagaimana makna yang terkandung didalamnya. Guru, dalam bahasa sanskerta merupakan paduan kata ‘gu’dan ‘ru. Yang pertama merujuk pada kegelapan (darkness), dan yang terakhir bermakna terang (light). Artinya, seorang guru berkewajiban mengantarkan siswanya dari ketidaktahuan menjadi kepahaman, atau dalam bahasa sederhana mengubah siapapun yang diajarnya keluar dari penyakit kebodohan menjadi manusia yang berakal sehat, dan bukan sebaliknya. Terlepas dari itu, guru dan dosen pada akhirnya menjadi laboratorium terakhir tentang perilaku yang memungkinkan siswanya mengadopsi keadaban dari perilaku sebaliknya. Inilah yang menjadikan jabatan dosen atau guru adalah profesi paling prestisius kedua diantara pekerjaan lain menurut sebuah survei di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dosen dan guru menjadi sosok idealisme ilmu sekaligus kamus berjalan untuk digugu dan ditiru, bukan sumber konflik, apalagi jika sampai menjadi sumber pemberitaan negatif dimana-mana. Seorang dosen dan guru memang tak selalu menjadi orang kaya, logikanya sepanjang hidupnya ia hanya mengumpulkan ilmu pengetahuan, bukan harta. Kecuali ia memiliki usaha lain yang sah untuk menutupi kekurangan disana-sini. Kalau guru dan dosen lebih mementingkan nilai kuantitatif daripada ilmu yang diajarkan, kita yakin yang akan dihasilkan hanyalah kumpulan manusia penuh gelar di kanan-kiri nama, namun jauh dari kompetensi yang diharapkan. Ironisnya, mereka yang penuh gelar tadi justru mendapatkan kepercayaan tampil di ruang tertentu tanpa tanggungjawab moral akademik. Kita kuatir, jika kebanyakan isi lembaga pendidikan adalah dosen dan guru yang tak kompeten, maka bukan saja ia menjadi ancaman bagi masyarakat dan pemerintah, sekaligus menggerogoti lembaga pendidikan itu sendiri secara internal.  Tanpa menutup mata, semua gejala tersebut kini menerpa tidak saja pada lembaga pendidikan dimana saya mengabdikan diri, bahkan universitas sekelas UI saja harus mengintropeksi diri ketika BPK (2012) menemukan 41 Milyar dana pendidikan yang tak jelas alokasinya. Kalau ini terjadi terus-menerus, kita hanya menunggu kapan lembaga pendidikan semacam itu menunggu dibubarkan sebagaimana tragedi sekolah binatang yang diceritakan Jansen Sinamo, seorang guru etos Indonesia dalam buku sederhana tentang Sains, Etika dan Keluhuran (Inspirasi dan Trilogi Pemikiran, 2011:156).
       Suatu ketika dimasa lalu, bangsa binatang sakit hati karena dilecehkan bangsa manusia. Rasa direndahkan ini muncul setelah datang laporan dari kucing, anjing, babi dan sapi, yang sebagai ternak peliharaan setiap hari mendengar umpatan, makian dan sumpah serapah manusia dengan menggunakan nama-nama mereka dan dengan nada sangat emosional.  Untuk membuktikan sebaliknya, bangsa binatang bertekad meningkatkan peradaban mereka. Komite sekolahpun dibentuk.  Setiap suku hewan diwakili oleh seekor tetua yang dianggap paling bijak dalam komunitasnya.
      Pada saat mereka membahas kurikulum, suku burung mengusulkan pelajaran terbang harus ada. Suku kelelawar menghendaki niscayanya pelajaran teknik tidur dengan kepala dibawah.  Adapun suku cicak menekankan perlunya pelajaran merayap di langit-langit.  Begitulah, dalam kurikulum sekolah binatang itu, terdapat mata pelajaran yang sangat menarik; berkicau, berkotek, berenang, mendesis, mematuk, menerkam, melenguh, mengaum, menyelam, dan melompat.  Semua ini digolongkan dalam kelompok pelajaran dasar.  Ditingkat menengah, terdapat berbagai pelajaran yang lebih canggih; teknik pura-pura mati, kiat kreatif berganti kulit, menukik tanpa bunyi, dan membelit mangsa tanpa gejolak.  Ditingkat lanjut pelajaran mencakup ilmu-ilmu yang lebih hebat; pedoman bermetamorfosis, teknik menyembunyikan diri sendiri, jurus kawin sambil terbang, dan rahasia bernafas dalam lumpur kental.  Juga diputuskan, jika putra-putri binatang itu tamat, setiap lulusan tingkat dasar akan mendapat gelar Pr (singkatan dari Prigel), alumni tingkat menengah diberi gelar Tr (singkatan dari Trengginas), dan tamatan tingkat lanjut berhak memakai gelar Pw (singkatan dari Piawai).  Mereka berharap nama binatang sekolahan akan lebih bergengsi, misalnya Bebek Peking Pr, Ular Beludak Tr, atau Tupai Pedidit Pw. Mereka tak mau kalah dengan anak manusia yang sangat bangga dengan gelar-gelar sekolah seperti BA, MA, atau Ph.D. Dan seperti manusia, mereka juga percaya bahwa bergelar berarti sukses. Binatang sungguh ingin setara dengan manusia dan dihargai penuh martabat.  
      Tetapi sesudah meluluskan 10 angkatan, sekolah binatang itu akhirnya dibubarkan.  Sebab utamanya; sekolah binatang dinilai gagal total.  Gelar-gelar yang sempat diberikanpun dicabut semua.  Gelar Pr, Tr, dan Pw dianggap hanya banyolan gombal.  Apa gerangan sebab sejatinya? Binatang tidak sanggup mengevaluasi.  Pokoknya, sekolah dibubarkan karena hasilnya jelek.  Begitu saja.  Namun, karena bangsa manusia suka meneliti, maka diturunkanlah satgas pencari fakta.  Tim inilah yang akhirnya berhasil menemukan sebab fundamental kegagalan itu.
      Kesimpulan terpenting; sekolah binatang itu gagal karena semua mata pelajaran setiap murid mendapat nilai minimum C. Kesimpulan ini diperoleh sesudah menganalisis sejumlah fakta yang aneh.  Ditemukan, misalnya, dalam pelajaran berenangpun Ikan hanya mendapat nilai C.  Dalam pelajaran terbangpun Burung juga dinilai C. Demikian pula nilai Rusa dalam berlari dihargai dengan C saja.  Pokoknya setiap binatang cuma mendapat C dalam kompetensi alamiah masing-masing. Yang paling aneh, meskipun nilai mereka C di rapor, ketika ujian dilapangan, kompetensi itu hanya pantas mendapat nilai F, alias tidak kompeten sama sekali.  Bagaimana mungkin persekolahan merusak kompetensi alamiah anak-anak binatang itu?  Rupanya, saat praktikum  berenang sayap Burung rusak parah, sehingga saat dipakai dalam praktikum terbang, sayap itu tak berguna lagi.  Namun burung mendapat C juga dalam terbang maupun berenang karena ia tidak pernah absen dan suka menolong teman. Ketika praktikum bernafas dalam lumpur berlangsung sayap Kelelawar berpatahan, sehingga saat ia harus praktikum terbang malam, arahnya jadi ngawur dan suka menabrak pohon.  Namun Kelelawar mendapat C dalam keduanya karena ia selalu bersikap sungguh-sungguh dan hormat pada guru.  Pokoknya, semua anak binatang cuma mendapat C dalam setiap mata pelajaran, bukan karena kompetensinya memang lumayan, tetapi karena soal-soal diluarnya.
      Fakta dibalik rapor dan ijazah, semua lulusan sekolah binatang ternyata sama sekali tidak kompeten.  Mereka seharusnya diberi nilai E dan F saja.  Salah satu buktinya, ketika lowongan kerja untuk penerbang dibuka, dari 10 ribu burung yang melamar yang diterima cuma 12 ekor saja.  Sesudah diterimapun, statusnya cuma pegawai honorer dengan gaji ala kadarnya untuk sekadar hidup dari bulan ke bulan.  Inilah tragedi sekolah binatang sehingga dibubarkan pada akhirnya. Bagaimanakah nasib sekolah kita? Mungkin kita perlu banyak waktu untuk memperbaikinya,...
     

Bongkar Kebiasaan Lama

Oleh. Muhadam Labolo

          Menjelang transisi kepemimpinan di lembaga pendidikan pamong satu-satunya di muka bumi ini, saya ingin menitipkan empat agenda penting yang semestinya menjadi pekerjaan rumah siapapun yang akan menjadi rektor di sekolah bergengsi namun keropos akibat gejala osteoporosis di akhir tua.  Penyakit ini jamak di kaum hawa, namun bukan mustahil menyerang sekelompok pria usia paruh baya akibat doyan daun muda. Tanpa agenda yang jelas, lembaga akademik semacam ini tak lebih dari sekedar kantor satuan polisi pamong praja, lengkap dengan atribut berikut kenderaan operasionalnya. Sekali lagi, tanpa agenda jelas, semua kerja keras kita selama 23 tahun terakhir tak pernah mencapai titik tertinggi dari peradaban pamongpraja, kecuali cacian dan umpatan publik yang tak henti-hentinya. Meminjam penulis masyarakat prismatik Riggs (1985), sebuah organisasi semakin tua seharusnya semakin adaptif terhadap lingkungannya, dan bukan sebaliknya. Agenda pertama, perlunya otonomi pemilihan rektor sebagaimana pernah dilakukan di kampus tertua Institut Ilmu Pemerintahan. Lewat pemilihan rektor oleh senat akan jelas masa depan setiap dosen. Setiap dosen akan berupaya menampilkan kinerja terbaik yang dimiliki untuk meyakinkan setiap anggota senat bahwa dialah yang layak menjadi rektor, dan bukan kader picisan. Pilihan senat akan menghasilkan dua kandidat yang seterusnya ditetapkan salah satunya oleh Mendagri. Disini Mendagri tak kehilangan hak prerogatifnya, sekaligus menjadikan pilihan kedua sebagai wakil rektor. Jika sistem ini disepakati, maka dengan sendirinya menghindari masuknya kandidat luar yang tak jelas ujung pangkalnya, sekaligus menghindari titipan kilat yang muncul sewaktu-waktu. Kita membutuhkan rektor yang paham mengelola kampus, bukan paham mengelola projek. Apabila sistem sekarang ini kita pertahankan, maka mereka yang waras tak akan pernah muncul ke permukaan, sebaliknya mereka yang tak waras berpeluang memimpin mereka yang waras. Bukankah mereka yang sebelumnya waras suatu saat dipandang tak waras oleh mereka yang tak waras? Sistem ini perlu dikembalikan oleh senat dengan mengubah statuta dan permendagri. Cara ini dapat memperjelas kontinuitas kepemimpinan, menghilangkan kecurigaan, menihilkan kemisteriusan, memadamkan gejala money politic, kolusi, nepotisme serta meringankan Kemendagri dalam menetapkan rektor. Dengan demikian kemendagri akan lebih fokus pada kebijakan makro dalam negeri, tak tersita pada urusan air galon di barak hingga kebimbangan menemukan seorang rektor yang dipastikan dapat di ajak bekerja sama. Agenda kedua berkaitan dengan otonomi rektor dalam penyusunan anggota kabinet mulai dari pembantu rektor hingga direktur regional selama lima tahun kedepan. Dalam hal ini Kemendagri juga tak akan kehilangan peran begitu saja, sebab komposisi yang diusulkan tetap dapat di intervensi pada skala yang dapat di tolerir. Sebagai contoh, pola karier hari ini menunjukkan para pejabat yang semestinya mengisi jabatan struktural akademik karena telah bertahun-tahun mengabdi di daerah justru tak memperoleh promosi pada jabatan lebih tinggi. Beberapa jabatan direkturat justru di isi oleh bekas pesakitan di daerah akibat kasus-kasus tertentu. Rektor tampak tak berdaya, sebab lalu lintas pegawai di kampus seperti tak melewati seleksi, semua loncat pagar. Jangan heran jika kita gelisah melihat pegawai tak waras menjadi pengajar bagi sekelompok praja yang nota bene teramat waras untuk menjadi bakal pemerintah. Bukankah suatu ketika kita dapat dikriminalkan karena mengubah manusia waras menjadi manusia tak waras? Saya hanya kuatir jika publik benar-benar curiga bahwa dengan sistem semacam itu kita dengan sengaja memproduk birokrat dan pemerintah tak waras. Agenda ketiga berhubungan dengan otonomi pengelolaan keuangan. Tanpa arah pengelolaan keuangan yang jelas kita tak dapat memastikan pergerakan urat nadi pendidikan atas dua pertanyaan penting, darimana dan berapa pemasukan kita, serta kemana dibelanjakan? Untuk pertanyaan pertama jelas sudah, bahwa uang diatas 600 milyar setiap tahun yang kita terima adalah hasil jerih payah rakyat, ditambah kontribusi pendapatan asli berupa kerjasama pendidikan dan sekolah pasca sarjana. Karena uang tadi milik publik, maka semua upaya yang mencoba memperkaya diri sendiri, menguntungkan orang lain dan merugikan negara haruslah dipertanggungjawabkan dengan terang benderang, bukan dibuang percuma dalam aktivitas program dan kegiatan yang sumir. Jika kejujuran menjadi bakat alami, maka dengan uang sebanyak itu tak akan mungkin keringat dosen, pelatih dan pengasuh dicicil setiap bulan, tak akan mungkin gizi praja menyusut setiap hari, bahkan tak akan mungkin honor para pekerja lapangan terbengkalai. Pembelanjaan yang sehat akan memberi dampak sistematis. Kalau makanan praja bergizi, bukankah kesehatannya terjamin, dengan begitu semua aktivitas diasumsikan berjalan relatif normal, praja pasti hadir di kelas. Kalau honor pengajar, pelatih dan pengasuh lancar, bukankah semangat kerja mereka juga berjalan normal, maknanya dosen hadir di kelas. Jika keduanya hadir di kelas, bukankah interaksi belajar-mengajar diasumsikan berjalan normal. Pendek kata jika pembelanjaan berjalan normal, maka semua aktivitas diasumsikan berjalan normal pula. Kondisi ketidaksehatan belanja juga tampak menimpa kampus regional, mereka seperti boneka yang dipajang dalam etalase. Praktis semua belanja di kontrol sentralistik, dan bahkan sebagian hanyalah belanja titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil untuk kepentingan tertentu. Jelas sudah bahwa semua celah itu mengundang selera besar Polisi, Jaksa dan KPK yang katanya sering mondar-mandir di depan Cileunyi. Agenda keempat yang mesti dituntaskan siapapun rektor adalah memisahkan jabatan Ketua Senat dari jabatan Rektor. Ini memungkinkan terbentuknya chek and balance system. Selama ini kedua jabatan tersebut bersifat ex-offocio, sehingga senat sebagai institusi yang merepresentasikan kepentingan civitas akademika terlihat mandul alias lemah syahwat. Semua kebijakan rektorat yang tak pro civitas bahkan merugikan seakan tak bisa dikoreksi. Senat seharusnya berperan sebagaimana legislator. Fungsinya jelas, mengawasi kebijakan rektor, alokasi anggaran yang tak berpihak pada visi dan misi pendidikan, dan tentu saja mendesain kebijakan makro jangka panjang dan jangka pendek. Selain fungsional senat kita haramkan memiliki hak suara sebagaimana pernah dipraktekan dengan baik di IIP. Kepala biro dan jajarannya hanya pemberi informasi, bukan pengambil keputusan. Dengan demikian keputusan senat tertinggi memiliki wibawa hukum yang tak dapat ditawar untuk kemudian dieksekusi rektor atau pada skala tertentu menjadi kebijakan Menteri Dalam Negeri. Sebagai perbandingan, pada tahun 2000 di Kampus IIP terdapat kasus Mahasiswa asal Papua yang kedapatan menyontek. Seingat saya yang bersangkutan diberhentikan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar lewat Keputusan Senat yang diajukan ke Mendagri Hari Sabarno.  Namun setelah ditelusuri kembali ternyata dia bukan pelaku utama, namun korban yang sengaja didudukkan oleh teman-temannya di kursi ujian sehingga dinilai berbuat curang oleh pengawas. Setelah saya pelajari dia orang baik, polos dan jujur, juga kepala suku di kampungnya. Sebagai Ketua Senat Mahasiswa saya bantu beliau untuk menyampaikan masalah tersebut sejujur-jujurnya kepada Mendagri via Rektor, Senat dan Sekjend. Tahun berikutnya yang bersangkutan direhabilitasi dan dipanggil kembali untuk mengulang, dan alhamdulillah sekarang menjadi Kepala Distrik Terbaik di Kabupaten Mapi Provinsi Papua. Maklum, di IIP punishment bagi Mahasiswa yang menyontek sangat keras dan hampir tak kenal ampun. Tanpa memisahkan jabatan rektor dan ketua senat, maka rektor seakan-akan primus interpares, mewakili macro cosmos (kemendagri) dan micro cosmos (civitas akademika) di alam Jagad Raya Manglayang. Tanpa dualitas posisi tadi, maka prinsip manunggaling kawula gusti semakin mendorong rektor menjadi manusia paling benar, dimana semua yang berbeda pikiran adalah musuh yang nyata. Akhirnya, mengutip iklan coffe Iwan Fals, kini saatnya kita bongkar kebiasaan lama,……..