Senin, 31 Desember 2012

Dilema Memproduk Leader dan Dealer

Di penghujung tahun naga, memasuki awal tahun ular air (2013), kita dihadapkan pada semesta masalah dimasa lalu serta sejumlah agenda besar yang tak mungkin terhindarkan dimasa depan. Akumulasi masalah itu tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan secepat-cepatnya tahun ini, sembari mempersiapkan segala sesuatu yang memungkinkan terselenggaranya pesta besar demokrasi di tahun 2014. Dua agenda besar yang kita pikirakan saat ini adalah bagaimana melahirkan leader dimasa depan, sekaligus mengakhiri diproduksinya dealer sebagaimana kita nikmati hari-hari ini sebagai produk masa lampau. Leader di produk untuk membimbing dan menuntun kita sebagai warga menuju konsensus bersama dalam kerangka berpemerintahan. Lewat leader kita menggantungkan semua harapan bagi upaya mencapai kesejahteraan sejauh mungkin tanpa kuatir di sita di tengah jalan. Sebaliknya, dealer di desain sebagai sarana untuk menyediakan barang guna mencapai keuntungan semaksimal mungkin lewat prinsip-prinsip ekonomi yang bersifat pragmatis. Dengan prinsip itu maka berlakulah mekanisme pasar bebas, dimana hanya mereka yang memiliki modal yang mampu bertahan serta mengendalikan pasar sesuka hatinya. Disitu tak ada milik publik, semua hak dan kepemilikan bergantung pada siapa pemilik modal paling kuat. Mereka yang memiliki semangat dan kemampuan yang melampaui semua pemilik modal namun lemah dari sisi ekonomi dengan sendirinya akan tersingkir dari pasar yang tak kenal belas kasihan semacam itu. Jika pasar dan masjid taruhlah kita klaim sebagai milik publik, maka seharusnya semua perangkat didalamnya bersifat netral. Karena ia milik publik, maka seyogyanya pemerintah hadir sebagai wasit yang adil, bukan penonton apalagi bertindak sebagai pemain utama. Bila pasar dilepaskan begitu saja, maka penentuan harga ditetapkan berdasarkan kemauan para pemilik modal. Demikian pula jika masjid kita asumsikan sebagai milik orang perorang, maka penentuan shaf sebelum sholat sudah pasti didasarkan pada siapa owner pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, bukan siapa yang paling awal datang di masjid. Inilah mengapa sarana semacam pasar, masjid dan gelanggang olah raga kita pandang sebagai fasilitas publik, bukan milik orang perorang yang dapat di atur sesuka-sukanya. Fakta hari-hari ini, sepanjang garis reformasi tahun 1998 hingga demokratisasi mencapai usia pubertas kita lebih banyak menjumpai dealer dibanding leader. Lewat mekanisme demokrasi langsung di daerah hingga pusat, kita menemukan sekumpulan dealer sebagai hasil transaksi pemilu hingga 2009. Dengan karakter dealer tersebut mereka ditasbihkan sebagai leader. Lucunya ketika sesama dealer terkadang saling mengabsahkan, sekaligus bersumpah atas nama rakyat untuk menjadi leader setiap lima tahun. Ini terlihat ketika gubernur pengusaha melantik bupati/walikota pengusaha. Pada level pusat dan daerah para dealer terbentuk secara kolektif lewat pemilu legislatif. Di tiap unit pemerintahan sejumlah dealer terpilih lewat ajang pemilukada. Menjadi leader maupun dealer membutuhkan modal. Bedanya yang pertama membutuhkan modal sosial (social capital), yang kedua membutuhkan modal ekonomi (economy capital). Modal sosial merupakan jejaring dimana seorang calon leader diakui dan dipercaya mampu mengemban amanah sebagai pemimpin dimasa depan. Lewat modal sosial diharapkan muncul kepercayaan (trust) antara leader dengan follower sebagai basis konstituennya. Dengan kepercayaan tadi seorang kandidat memperoleh biaya mulai dari pendaftaran hingga terpilih menjadi leader. Demikianlah para senator dan presiden di Amerika terpilih. Bagi dealer, modal ekonomi dibutuhkan untuk mengembangkan pasar agar semua komoditas dalam bentuk barang dan jasa terjual sebanyak-banyaknya, tak peduli apakah pasar kehilangan keseimbangan atau tidak, yang penting balik modal dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Disinilah bedanya, jika leader berorientasi pada kepentingan rakyat dengan cara memberikan sebanyak-banyaknya apa yang menjadi kehendak masyarakat, maka dealer berorientasi pada profit dengan menarik sebanyak-banyaknya keuntungan dari masyarakat. Fakta dimana korupsi menjadi isu paling genit dalam lima tahun terakhir merupakan indikasi dimana aktivitas para dealer lebih produktif dari sekedar menjadi leader. Melipatgandakan harta kekayaan tanpa jelas asal-usulnya sama maknanya dengan berpraktek dealer lewat prosesi leader. Menjadi leader tentu saja berani melepaskan kepentingan pribadi, kelompok dan golongan dibanding kepentingan publik yang maha luas sesuai prinsip solus populis supreme lex. Sementara menjadi dealer artinya berani melepas kepentingan apa saja termasuk kepentingan publik demi mencapai keuntungan pribadi sebagaimana prinsip sebaliknya. Dampak dari semua itu menjadikan negara kelimpungan akibat kehabisan energi di tengah jalan.  Raibnya sebagian besar APBN dan APBD dalam hiruk pikuk demokrasi mengakibatkan kemiskinan dan kebodohan kian menjadi-jadi diberbagai pelosok negeri ini.  Buktinya sederhana, semua program pemerintah yang mengatasnamakan pengentasan akar kemiskinan di desa dan perkotaan semisal PNPM, BOS dan BLT hingga subsidi BBM tak kunjung menurun bahkan dipertahankan dan membengkak dimana-mana.  Semua kekeroposan itu tak lain dan tak bukan kecuali disebabkan oleh meningkatnya asupan dealer yang menyedot jatah publik hingga kering-kerontang. Jika proses pemilu legislatif dan pemilukada mendulang modal ekonomi yang tak terhitung jumlahnya, maka mudah membayangkan bagaimana kasus Hambalang hingga korupsi kepala daerah dalam berbagai model terjadi sedemikian cepat. Semua itu menunjukkan cara kerja dealer secara rasional untuk mengembalikan modal dan keuntungan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Lalu bagaimanakah cara memperoleh leader seraya memperkecil peluang bagi tumbuhnya dealer dimasa mendatang?
Sebagaimana kita sadari, demokrasi adalah pilihan paling logis yang kita sepakati untuk men-drive lahirnya kepemimpinan yang akuntabel. Dalam pilihan itu pula kita menyadari kelebihan sekaligus kekurangan demokrasi. Problemnya, selama ini kita terpaku pada kemolekan demokrasi di sisi luarnya, jauh dari bagian paling sensitif yang mestinya dipertimbangkan. Inilah implikasi dari pil pahit demokrasi pada lambung yang tak begitu sehat untuk diadaptasi. Demokrasi rupanya membutuhkan penyesuaian agar ia dapat menyusui dengan baik. Dengan kesadaran itu, maka demokrasi ala western tidaklah tepat di telan bulat-bulat sebagaimana lambung orang Indonesia yang doyan mengunyah nasi, sagu dan jagung dibanding memaksakan diri melahap gandum dan hamburger sekalipun pada akhirnya menjadi ampas yang sama beberapa saat kemudian. Tentu semua itu akan mengganggu proses pencernaan dalam kerangka kehidupan berpemerintahan yang baik. Menjajakan demokrasi langsung pada masyarakat dengan literasi pendidikan dan pendapatan rendah ternyata bukanlah strategi yang tepat dalam melahirkan leader, faktanya yang tumbuh justru dealer. Malangnya, partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang menjadi tempat dimana para leader tercipta tak memiliki pola rekrutmen yang jelas.  Faktanya partai politik surplus mengoleksi calon dealer dibanding leader. Ketika partai politik gagal melakukan seleksi dalam proses rekrutmen tadi, maka publik dihadapkan pada pilihan yang paling dilematis yaitu memilih satu leader diantara sembilan dealer. Yang muncul kemudian adalah gejala minus interpares bukan primus interpares. Demokrasi, yang kita harapkan dengan sungguh-sungguh mampu melahirkan leader ternyata baru memproduk dealer yang gesit muncul dalam gambar baliho, spanduk hingga iklan diberbagai sudut kota. Jika leader dipilih karena basis massa di dorong oleh ketulusan dan keikhlasan bagi upaya memperbaiki masa depannya, maka dealer dipilih karena basis massa di dorong oleh insting ekonomi yang bersifat instan. Ketika basis massa berada dalam standar kehidupan dibawah garis kemiskinan dan kebodohan, maka pilihan paling masuk akal yang dijajakan partai politik pastilah dealer, bukan leader. Dalam hubungan itu tentu partai politik tak bisa disalahkan sepenuhnya ketika sistem yang digunakan memungkinkan semua itu terjadi. Satu-satunya cara adalah mengubah mekanisme demokrasi dari langsung menjadi tak langsung seraya menunggu tingkat literasi pendidikan dan pendapatan masyarakat menanjak tajam. Pada sisi lain partai politik harus dipaksa mendisiplinkan diri dengan memperkuat idiologi, memperlihatkan kepada kita akuntabilitas finansialnya agar tak berkelindan dengan urusan projek dari berbagai penjuru mata angin, disamping memperjelas sistem rekrutmen kader agar jelas mana leader, mana dealer……

Selasa, 20 November 2012

Biografi dan Semangat Kepahlawanan

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

            Lewat spirit Gerard Way kita diingatkan kembali tentang makna pahlawan dalam arti luas, yakni orang biasa yang menjadikan dirinya sebagai sosok yang luar biasa.  Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati hingga Soesilo Bambang Yudhoyono dahulu hanyalah orang biasa yang kemudian bermetamorfosis menjadi seseorang yang luar biasa (from nothing to be something). Tentu saja berbeda dengan saya yang biasa di luar. Dengan semangat itu saya menyadari sepenuhnya bahwa makna pahlawan kiranya menyentuh semua aspek kehidupan. Maklum, berpuluh tahun lalu semasa di sekolah benak saya dipenuhi simbol pahlawan dengan senjata bambu runcing hingga senjata M-16 sebagaimana pernah tersandang waktu Latsarmenjurit di STPDN tahun 1992. Pahlawan sejati rupanya juga tak membutuhkan SK sebagai bentuk pengakuan bahwa seseorang adalah pahlawan. Mereka yang pernah mempertaruhkan hidup dan mati untuk orang banyak seperti Soekarno dan Hatta faktanya tetap hidup dalam sanubari rakyat Indonesia sekalipun SK-nya baru ditandatangani bulan lalu. Sama halnya jika pahlawan ada di hati, maka seorang guru besar yang sesungguhnya ada dalam pikiran, bukan di SK. Lihatlah bagaimana Buya Hamka mendapatkan predikat guru besar setelah menghasilkan kitab terjemahan Al-Azhar yang populer di manca negara. SK pada kenyataannya hanyalah dasar pembayaran tunjangan bagi pahlawan dan guru besar, bukan alat untuk menyelamatkan hidup orang banyak, apalagi sampai dipakai untuk menjawab masalah akademik. Ketika membaca biografi Pak Harto, The Untold Stories, (636 hal.), Ali Sadikin Membenahi Jakarta Menjadi Kota Yang Manusiawi (612 hal.) dan Ben Mboi, Memoar Seorang Dokter, Prajurit, Pamong Praja (569 hal.), saya merasakan semangat kepahlawan menjelajahi ketiga tokoh tersebut dalam konteksnya masing-masing. Jika ketiganya mewakili sosok militer, maka sosok sipil lain yang menjadi pribadi luar biasa pekan ini dapat dibaca lewat biografi Chairul Tanjung Si Anak Singkong, Karni Ilyas Lahir Sebagai Wartawan, atau Moerdiono Sang Konseptor, sosok setengah sipil separuh militer (Pamong Praja APDN Bandung plus wajib militer). Pak Harto dengan semua beban sejarah yang ditimpakan kepadanya selama ini ternyata memiliki banyak cerita yang tak diketahui publik luas. Sebagai anak bangsa, semua cerita dan pengakuan sejumlah pelaku sejarah dalam dan luar negeri membuat saya merasa berhutang budi kepadanya. Biografi yang dideskripsikan oleh lima orang penulis handal tersebut membuat kita terkadang ikut hanyut dalam suasana kebanggaan, kesedihan, keharuan, kecemasan, penyesalan hingga kelucuan yang tak tertahankan seperti diakui Maftuh Basyuni dalam potongan kisah Makan Siang Berlauk Emping di halaman 90. Pantaslah jika buku itu menjadi best seller hingga bulan ini. Saya yakin suatu ketika nanti Soeharto akan bernasib sama dengan kedua proklamator yang baru ditasbihkan sebagai pahlawan nasional, ia akan diakui, diterima dan dimaafkan atas segala kelebihan dan kekurangannya. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna sebagaimana kita memahami biografi Soekarno, Hatta, Sultan Hasanuddin maupun Imam Bonjol. Mereka semua memiliki sisi kelam yang mengundang kontroversi namun pada akhirnya dapat dipahami menurut latarnya masing-masing. Biografi kedua yang di tulis Ramadhan K.H tentang Ali Sadikin sengaja saya baca untuk memahami latar sosiologis dan masalah pemerintahan Jakarta tempo dulu. Sayang saya tak sempat baca buku sebelumnya tentang Kuantar Ke Gerbang yang katanya lebih mengesankan. Saya ingin memahami Jakarta lebih jauh sebelum sampai pada kepemimpinan Jokowi yang tentu saja buku biografinya bertaburan dimana-mana. Selama ini pula skripsi, tesis hingga disertasi saya mengambil Jakarta sebagai lokus penelitian. Kini saya bisa memahami mengapa Soekarno memaksa Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta waktu itu. Dalam sambutan pelantikan Ali Sadikin (1966), Soekarno mengandaikan Jakarta sebagai bandar pelabuhan yang hanya mungkin dinakhodai oleh seorang pemimpin berlatar belakang marinir untuk melayani masyarakat kota yang baru melahap kemerdekaan serta puluhan diplomat yang mengambil posisi sebagai perwakilan negara asing. Menurut Soekarno, hanya pemimpin yang memiliki karakter keras kepala (Belanda; koppig) yang dapat membenahi Jakarta dengan seribu satu macam masalahnya. Dengan modal 66 juta rupiah Ali Sadikin mulai membenahi Jakarta menjadi kota yang lebih manusiawi. Saya sebagai alumni patut berbesar hati, sebab sekda Pak Djumadjitih Sasmitadipradja yang dibanggakan Ali Sadikin waktu itu adalah seorang pamong yang berpengalaman dan berpengetahuan luas di bidang pemerintahan. Saya percaya bahwa sosok besar semacam Ali Sadikin tak mungkin akan menjadi tokoh yang akan dikenang dikemudian hari tanpa peran pamong senior semacam Djumadjitih.  Dengan semua pesan Soekarno serta kemampuan menyelesaikan masalah pelik selama dua rezim berkuasa, Jakarta kemudian berubah signifikan menjadi kota yang diperhitungkan sejajar dengan kota-kota lain di Asia. Biografi ketiga yang menjadi kebanggaan saya adalah memoar Ben Mboi dalam tiga karakter utama, yaitu sebagai prajurit, dokter dan pamong.  Sebagai prajurit tentu saja saya tak terlalu jauh mendalaminya sekalipun menarik membaca bagaimana Ben Mboi meyakinkan para jenderal termasuk Soeharto untuk menggolkan berbagai kebijakan lokal dalam sistem yang bersifat sentralistik. Saya cukup membayangkan bagaimana saya pernah bersentuhan dengan militer selama tiga tahun di masa STPDN di pimpin oleh Brigjen Sartono Hadisumarto (1990-1996), seorang ketua STPDN pertama yang memiliki ketegasan, ketekunan, disiplin, keteguhan, kebapakan dan kejujuran yang tinggi. Ben Mboi sebagai dokter saya pun tak terlalu lama membacanya, namun saya mengambil nilai penting pada sisi kemanusiaan dan konsistensinya terhadap etika kedokteran (code of conduct). Disini sisi militer dengan sapta marganya yang ketat dilenturkan oleh sisi kemanusiaannya sebagai dokter. Pada bagian akhir yang menarik adalah bagaimana Ben Mboi mengajarkan pada kita tentang korelasi pemerintahan praktis dan teori yang dipelajarinya di Belanda. Sintesis yang sempurna tadi meyakinkan saya tentang teori dan konsep desentralisasi bukanlah sesuatu yang sederhana sebagaimana yang kita pahami selama ini. Ben Mboi mencoba mengintegrasikan konsep dan norma desentralisasi kedalam pola yang disusun sebagai hasil dari praktek pemerintahan. Saya ingat hal ini pernah dikemukakan dalam kuliah satu semester untuk mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan di IIP tahun 1999. Dengan kritik konstruktif terhadap pola pembelajaran di Institut Ilmu Pemerintahan beliau mengetengahkan pikiran-pikiran tentang perbedaan ilmu pemerintahan, ilmu-ilmu pemerintahan dan ilmu pemerintahan sebagai terapan. Sayangnya, pikiran-pikiran beliau tak menimbulkan respon akademik yang perlu didiskusikan hanya karena status beliau sebagai dosen luar biasa pada masa itu. Komitmen beliau yang tinggi terhadap penciptaan pemerintahan yang baik selama dua periode tentu menjadi pengalaman sekaligus pengetahuan berharga bagi siapapun yang bersungguh-sungguh ingin menjadi pamong praja. Melewati dua generasi terkini yang menjadi sosok luar biasa di depan publik lewat iklan dan acara Lawyer Club (Chairul Tanjung dan Karni Ilyas), saya condong untuk mengetahui lebih jauh tentang kelebihan Moerdiono sebagai Mensesneg dimasa Orde Baru.  Bagi saya sebagai alumni, Moerdiono adalah representasi pamong yang unik dan komplit. Unik karena mampu beradaptasi serta memiliki kemampuan lebih dalam mencerna pikiran Soeharto lewat naskah pidato yang luar biasa. Secara faktual Moerdiono bukanlah pembicara yang baik, namun dengan alasan kehati-hatian dalam memberikan komentar dan penjelasan kepada publik, beliau mampu menuangkannya lebih sempurna sebagai konseptor yang ulung. Dualitas latar belakang pendidikan menjadikannya sebagai sosok yang komplit, elit sipil sekaligus elit militer yang diperhitungkan. Lewat peran Soeharto, Ali Sadikin dan Ben Mboi kita dapat memahami dinamika pemerintahan pusat dan daerah. Dari catatan Moerdiono kita paham seluk beluk administrasi dan percakapan formal di Istana. Dan melalui sepak terjang Chairul Tanjung dan Karni Ilyas kita mengetahui bagaimana representasi civil society mampu melakukan kontrol terhadap dinamika pemerintahan yang diwakili oleh ketiga sosok di atas. Inilah sebagian kecil dari banyak pahlawan yang dapat kita tiru untuk membangun peradaban bangsa yang lebih baik (Hotel Daima Prasanthi, Padang, Nov 2012).    

Selasa, 13 November 2012

Dinamika Relasi Indonesia dan Malaysia

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Dinamika relasi Indonesia dan Malaysia ibarat Ipin dan Upin. Hidup serumpun namun sesekali beriak lewat konflik batas wilayah dan tenaga kerja.  Batas wilayah berhubungan dengan kedaulatan negara (souvergnity), sedangkan tenaga kerja bersentuhan dengan harga diri bangsa. Diantara semua rezim yang pernah berkuasa di Indonesia, Presiden Soekarno-lah yang berani menciutkan nyali negara separuh Kalimantan itu dengan slogan ganyang Malaysia. Pasca konfrontasi itu, Malaysia menjadi pengikut dan pembelajar setia di jaman Soeharto.  Mahatir Muhammad adalah contoh pemimpin asia yang memulai lawatan pertama sebagai Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia dengan maksud sembah sungkem sekaligus belajar pada Soeharto tentang bagaimana membangun negara seluas Indonesia. Atas contoh itu maka beratus-ratus pelajar Malaysia dikirim ke berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia untuk menempa ilmu sebagaimana anjuran pemimpinnya.  Dengan modal itulah Malaysia kemudian membangun negaranya sekalipun tetap dalam konstruksi sistem pemerintahan Inggris.  Kini mereka yang pernah belajar di Unpadj, UI, ITB, IPB hingga UGM memasuki masa pensiun, sementara sebagian besar generasi Malaysia berikutnya justru menimba ilmu di barat.  Disinilah Masalahnya, dengan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang relatif stabil hasil konstruksi generasi lulusan Indonesia tempo hari, generasi Malaysia kini seperti melupakan semua kontribusi dimaksud, bahkan dengan kepercayaan diri yang tinggi (high confidence) mereka memandang Indonesia sebagai under developing country jauh di bawah mereka. Semua tekanan tersebut memperoleh momentum sejak runtuhnya orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang selama ini menjadi guru, kakak, dan saudara tua yang paling dihormati dilingkungan Asean (baca, Pak Harto, The Untold Stories, edisi kedua, 2012). Kini, dibawah kendali generasi Malaysia yang berkarakter western minded tadi Indonesia dipandang sebaliknya, anak murid, adik dan saudara bungsu yang baru lahir dari rahim reformasi pasca jatuhnya Soeharto. Saya pikir Malaysia kini berambisi menjadi pengganti posisi dominan Indonesia di kawasan Asean, bahkan ingin sederajat dengan Jepang di wilayah Asia. Sayangnya, jika Jepang sukses lewat restorasi Meiji yang mengadopsi kemajuan barat tanpa kehilangan identitas bangsanya, kini Malaysia menghadapi ancaman krisis identitas bangsa sebagaimana slogan yang mereka sebarkan dimana-mana, satu bahasa, satu bangsa dan satu negara. Dibandingkan dengan Indonesia, bahasa menjadi semacam tali penaut dari Sabang sampai Merauke sehingga identitas kebangsaan kita setidaknya terlihat dengan jelas.  Di Malaysia, mereka sibuk dengan berbagai seminar tentang budaya Melayu yang mulai terkikis lewat identitas bahasa yang tak menarik di kalangan generasi muda.  Ribuan generasi produk barat kini lebih doyan mengunyah kata dengan bahasa asing sambil mencampuradukkannya dengan bahasa Melayu sepotong-sepotong hingga kultur mereka seperti sedang diawetkan dalam museum. Sejumlah seminar dan simposium budaya berskala nasional dan international yang mereka gagas sebagai bentuk kekuatiran kurang mendapat respon dari berbagai kalangan, kecuali segelintir dosen bahasa dan budaya yang sekedar hadir untuk mendapatkan kredit bagi kepentingan guru besarnya. Sekali waktu mereka bertanya, mengapa seminar, konfrensi dan simposium di Indonesia banyak sekali pesertanya?  Saya hanya menjawab bahwa inilah indikasi dimana masa depan budaya Melayu hanya mungkin diselamatkan oleh bangsa Indonesia, bukan oleh Malaysia yang selama ini mengklaim sebagai proto-melayu (Melayu tua). Sebagai contoh, tanggungjawab menyelamatkan bahasa Melayu (baca: Bahasa Indonesia) jelas tercantum dalam konstitusi UUD 1945, demikian pula konsensus sebagai bahasa utama oleh Asean Community di samping bahasa Inggris. Hal itu bisa kita saksikan dalam Annual International Conference Islamic Studies (AICIS) ke 12 di IAIN Sunan Ampel Surabaya tanggal 5-8 November 2012, dimana lebih kurang 500 makalah dipresentasikan dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris.  Melemahnya bahasa Melayu di kalangan generasi Malaysia dewasa ini sekaligus mendorong kepercayaan diri yang tinggi sebagai bangsa baru produk barat sekalipun disisi lain kekuatiran terlihat di raut wajah generasi tua yang mulai pensiun dari kancah pemerintahan. Lewat spirit itu generasi muda Malaysia tampak seperti kehilangan nilai ketika memandang Indonesia sebagai bangsa serumpun. Cara memandang atau berbicara yang mengesankan melecehkan tampak dari lafal indon saat menyebut warga Indonesia di Malaysia. Tentu saja secara psikis ini merupakan bentuk kekerasan terhadap harga diri bangsa yang pernah menjadi rujukan dan qiblat sebelum Malaysia seperti ini. Saya kira, kita membutuhkan kesadaran Malaysia guna menjaga relasi yang kuat dimasa akan datang. Hanya dengan cara itu kita dapat mempertahankan hubungan secara permanen kalau tak ingin memilih jalan konfrontasi selanjutnya. Jika Soekarno mampu memprovokasi nasionalisme kita terhadap perilaku Malaysia tempo hari, Soeharto dapat memaksa Perdana Menteri Lee Kuan Yew berlutut di pusara Usman dan Harun di Taman Makam Kalibata akibat hukuman gantung di Singapura, maka mengapakah kita tak sedikit berani menggertak kembali Malaysia agar sadar sebagai bangsa serumpun yang dapat hidup damai dan saling menghargai?  Malaysia seharusnya sadar bahwa Singapura adalah contoh dimana identitas kemelayuan mereka hampir punah hingga menjadi kelas ketiga setelah Inggris dan China. Bagi Singapura yang dulu bernama Tumasek dan hanya sebuah bandar kecil berbentuk rawa-rawa kini benar-benar menjadi milik bangsa asing setelah ditata rapi oleh Raffles.  Maka tak perlu heran jika simposium budaya Melayu hanya mungkin dilaksanakan di Malaysia dan Indonesia sebagai lokus bersemainya kebudayaan tersebut sebelum benar-benar punah di telan budaya asing.  Gejala tersebut terlihat jelas ketika kawan saya Michael dari Kuching yang pernah bersekolah di LAN Jakarta kebingungan menerjemahkan kata perkata bahasa Melayu pada anaknya yang sejak kecil tumbuh dan berkembang di London.  Keduanya adalah dosen komunikasi di Universitas Sultan Idris Malaysia yang mengundang saya dan kawan-kawan untuk mengikuti simposium Budaya Iban di Serawak tempo hari. Baginya yang pernah mengenyam pendidikan di Indonesia tak bisa melupakan bagaimana kontribusi Indonesia di bidang pendidikan terhadap generasi tua Malaysia.  Sebagai contoh pengakuan Muslim Malaysia, tak ada ulama kharismatik sekaliber Buya Hamka yang menjadi tandingan hingga kini. Untuk mengganti kerinduan tadi, Malaysia mengimport banyak Ustadz dari Indonesia lulusan Gontor sebagai penganjur agama sekaligus pengajar diberbagai universitas swasta dalam bidang studi Islam dengan upah tinggi. Kini para Muballiq asal Indonesia seperti Aa Gym menjadi rebutan sebagai dampak dari perseteruan politik antara partai pemerintah dan oposisi di Malaysia.  Bagi jamaah Malaysia, lebih baik mengambil Ustadz dari Indonesia yang netral daripada mengambil Ustadz dari salah satu pihak yang sedang bertikai guna menghindari konflik horisontal di tengah masyarakat Malaysia. Dalam konteks ini saya sejalan dengan pikiran Mahatir Muhammad minggu lalu dalam sebuah stadium general di Universitas Mercu Buana Jakarta, lebih baik Indonesia mengirim tenaga kerja terdidik yang dapat dihargai dan dihormati sebagaimana dosen dan penganjur agama daripada mengirim tenaga kerja yang terus menjadi bulan-bulanan generasi Malaysia yang mulai kehilangan identitasnya serta bergaya barat dalam melihat Indonesia sebagaimana kasus TKI yang di rogol (diperkosa) polisi diraja Malaysia di Mertajam bulan ini. Kalau ini tidak dilakukan, maka akumulasi kedongkolan bangsa di level akar rumput akan sampai pada titik ketidaksabaran yang dapat mempengaruhi hubungan kedua negara di kemudian hari. Harus disadari bahwa kita sedang menghadapi sebuah bangsa kecil yang sedang percaya diri di atas keberhasilan ekonominya sekalipun pada saat yang sama mulai menyadari ancaman krisis identitas bangsanya. Menurut saya ini adalah salah satu bagian dari tugas Menteri Muda Urusan Kebaikan Serawak yang kebetulan sempat berpose bersama sebelum simposium tersebut ditutup. (Serawak-Jakarta, 7 November 2012).

Minggu, 21 Oktober 2012

Kegagalan Fauzi Versus Tantangan Jokowi

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

Selesai sudah praktek pencitraan sebagaimana cerita dongeng seribu satu malam, dimana pada akhirnya pasangan pangeran yang dekat dengan hati rakyatlah yang memperoleh tempat sebagai pemimpin di kemudian hari.  Jika Jakarta adalah negeri dongeng itu, maka Jokowi-lah sang pangeran tadi. Ia mendapat dukungan di atas 45% melampaui pasangan lain yang justru dinilai sebagai orang paling berpengalaman puluhan tahun di lingkungan birokrasi. Untuk sebagian pengamatan saya, faktor kekalahan Foke dapat saya simpulkan sebagai gejala inses, sekaligus menjadi kebalikan bagi kemenangan Jokowi. Pertama, inses psikologis partai, yaitu kombinasi antara Foke (demokrat) dengan Nara (demokrat). Kombinasi ini jelas kontras antara Jokowi (PDIP) dengan Ahok (Gerindra). Dampak inses ini adalah sekalipun secara formal sebagian besar partai berteduh di bawah pasangan Foke-Nara, namun secara faktual tak merepresentasikan keseluruhan atau sebagian diantaranya, dimana semua isi kedai kopi di borong habis Partai Demokrat.  Di tingkat basis tentu saja relatif tak menguntungkan sama sekali, sebab basis tak merasa diwakili sekalipun mungkin saja mereka pendukung fanatik salah satu partai. Kedua, inses etnik, yaitu integrasi antara Foke (Betawi) dengan Nara (Betawi).  Integrasi tersebut jelas memperkecil cakupan basis etnik secara homogen dibanding Jokowi (Jawa) dengan Ahok (Tionghoa) yang lebih heterogen. Dampaknya, etnik Betawi yang selama ini perlahan mengalami kelangkaan hingga menyisakan paguyuban Forum Betawi Rembug sulit mengendalikan aktivitas pendatang mayoritas Jawa dan Tionghoa yang menguasai jalur perekonomian dan perdagangan dari berbagai aspek. Ketiga, inses idiologis, yaitu paduan antara Foke (Islam) dan Nara (Islam). Paduan tersebut secara diametral menghadapkan antara simbol Islam dengan non Islam (Jokowi Islam-Ahok Kristen). Akibatnya, semakin radikal internalisasi nilai yang dilakukan oleh kelompok pendukung pemimpin Islam semakin tinggi pula antipati yang muncul sekalipun bersifat laten. Parahnya, antipati tersebut tidak saja muncul dari kelompok non Islam, demikian pula kelompok Islam moderat yang cenderung mendukung pluralitas dalam beragama. Situasi ini jelas semakin menguntungkan paduan Jokowi-Ahok, dimana ketika pasangan lain rajin berkunjung ke Masjid, mereka justru berada di lokasi sebaliknya, mall dan cafe yang selama ini menjadi tempat “berdzikir” gaya Islam moderat.  Keempat, inses informasi. Akumulasi dari ketiga gejala di atas pada akhirnya menghasilkan satu sumber informasi tanpa melihat sumber lain yang dapat digunakan sebagai strategi pemenangan. Harus diakui bahwa hampir semua media berada di pihak Jokowi sehingga publik hampir kehilangan kesan pada semua kerja keras Foke selama bertahun-tahun. Mengutip motivasi Teguh (2012) tentang hubungan kesan dan realitas, kesan yang kuat seringkali mengalahkan realitas yang sesungguhnya. Karena itu, jangan heran jika banyak pemimpin menang dari hasil jerih payah membangun kesan lewat berbagai media sekalipun kenyataannya tak sebagus kesan itu sendiri. Sebaliknya, banyak pemimpin yang telah bekerja keras dalam realitasnya, namun gagal membangun kesan kuat dihadapan publik sehingga ia di anggap tak berbuat apa-apa.  Jokowi membangun kesan kuat sebagai Walikota Solo yang sukses serta dekat dengan wong cilik sekalipun harus disadari bahwa Solo bukanlah Jakarta. Hebatnya, publik menganggap Solo sama dengan Jakarta, bahkan publik pun rupanya memiliki selera yang sama terhadap apa yang pernah dilakukan Jokowi ketika memimpin Solo. Sebaliknya, Foke gagal membangun kesan kuat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang sukses membenahi Jakarta, kecuali hiasan kumis yang diidentikkan dengan pemimpin otoriter dan formalistik. Kesan tersebut sekaligus menjauhkan Foke dari wong cilik serta mengonci rapat semua kerja kerasnya selama ini.  Akhirnya saya boleh menyimpulkan bahwa semua gejala inses yang meruntuhkan impian tim sukses Foke sekaligus menjadi faktor kemenangan bagi Jokowi-Ahok.  So, what next?  Tentu saja semua masalah Jakarta yang dipandang sederhana oleh Jokowi-Ahok mesti dituntaskan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya persis riwayat teks proklamasi yang ditanda-tangani oleh dua orang, dibacakan di depan Tugu Proklamasi, lalu dijalankan sesingkat-singkatnya, khususnya mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Bagi saya yang sedikit paham seluk beluk birokrasi pemerintah daerah tentu saja membayangkan tantangan berat di pelupuk mata. Pertama, melihat siklus APBD hingga bulan oktober tahun ini, sulit membayangkan semua gagasan yang diperuntukkan bagi wong cilik dalam benak Jokowi-Ahok dapat terealisasi dalam waktu dekat, sebab jadwal ketuk palu DPRD sudah lewat sebulan lalu. Ini jelas dapat menyiksa harapan keduanya di tengah kemauan deras wong cilik dan kegemasan warga ibukota yang menunggu gebrakan perubahan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Simpelnya, Jokowi dan pendukungnya mesti bersabar dalam kurun waktu delapan bulan kedepan hingga April 2013 untuk menyusun semua gagasan tadi secara murni dan konsekuen. Maknanya, semua janji muluk Jokowi baru bisa terealisasi pada tahun 2014. Saya kuatir Jokowi malah jadi Mendagri pasca pemilu 2014, sehingga menelantarkan Jakarta lewat Ahok pada dua tahun terakhir. Kedua, jika keduanya bersikeras menggenjot mesin birokrasi untuk menukar program dan kegiatan dengan teknik tukar guling, maka tantangan berikut yang mesti dihadapi adalah birokrasi Pemda DKI Jakarta yang rigid serta tak terbiasa bekerja dengan gaya informal sebagaimana dikesankan Jokowi selama ini. Sisi gelap birokrasi Jakarta adalah memendam kebiasaan lama, bekerja formal dan sentralistik sebagaimana cara kerja di masa orde baru.  Hal ini di tunjang oleh sistem yang memang di desain sedemikian rupa, dimana otonomi berada di level provinsi, sehingga baik sistem maupun kultur praktis tak mengalami perubahan sebagaimana daerah lain pasca implementasi otonomi daerah yang meletakkan otoritas penuh di level kabupaten/kota.  Dalam sistem semacam ini sebenarnya Jokowi cukup diuntungkan, namun birokrasi Jakarta selama ini terkesan introvert sehingga berjalan sesuai kekhususannya. Lihat saja bagaimana sosialisasi regulasi yang dilakukan pemerintah di berbagai event selama ini, saya jarang menemukan birokrasi DKI bergabung dalam bentuk diklat, workshop, seminar dan sebagainya, kecuali dilakukan sendiri tanpa bersentuhan dengan birokrasi lain. Ini menunjukkan kesan exclusive, elitis, introvert dan apatis. Jika mereka khusus, mengapa Pemda khusus seperti Papua, Jogja dan Aceh tak ketinggalan rajin membenahi diri? Satu-satunya saya sadari bahwa mereka terlalu sibuk, melewati sibuknya sekretariat negara mengurus masalah dari Sabang sampai Merauke. Jelas birokrasi Jakarta adalah barometer, namun mengapa kesibukan birokrasi tak menunjukkan realitas yang membanggakan, sama halnya dengan pertanyaan kritis Jokowi dalam sebuah debat, mengapa kerja keras Foke selama ini tak serta merta mendongkrak dukungan publik hingga 90 persen? Disinilah masalahnya, Jakarta seperti daerah yang terisolasi sekalipun pada kenyataannya menjadi terminal bagi semua daerah di Indonesia. Jika birokrasi saja sulit bersentuhan dan belajar dari pengalaman positif daerah lain, bagaimana mungkin Foke mampu mengambil hati daerah-daerah di sekitar Jakarta itu sendiri. Saya kira moment inilah yang di tangkap Jokowi, dimana daerah-daerah pendukung seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kerangka pembangunan DKI Jakarta yang lebih manusiawi. Jika pandangan birokrasi lama menganggap daerah-daerah tersebut berada dalam kerangka hubungan parasistisme, maka birokrasi kedepan haruslah dalam kerangka hubungan simbiosis mutualisme. Ketiga, tantangan terakhir yang paling melelahkan bagi Jokowi adalah meyakinkan politisi DKI Jakarta tentang semua gagasan manis yang terlanjur di obral murah selama ini. Jika dukungan politik hanya di peroleh dari minoritas PDIP dan Gerindra, maka sulit membayangkan ide Jokowi dapat terlihat dalam waktu singkat. Apalagi mengingat siklus perencanaan dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD sudah lewat masa, ibarat jadwal bus way yang tak kunjung lewat lagi. Tak ada pilihan lain, bayangan saya Jokowi terpaksa akan menumpang Metromini untuk sampai di tujuan. Kalau saja Metromini layak dan tak ugal-ugalan tentu saja tak ada masalah, bagaimana kalau sebaliknya. Ini jelas akan mengundang selera penegak hukum, apakah Polisi, Jaksa hingga institusi super body, KPK. Maklum saja, hukum dewasa ini tak melihat niat baik kepala daerah, sepanjang menyalahi prosedur, tak ada ketukan palu DPRD sebagai mekanisme persetujuan legal dianggap sama dengan nasib Bank Century, sekalipun dengan alasan darurat, emergensi bahkan krisis sekalipun. Faktanya, ada kepala daerah yang merasa niat dan tujuannya baik, namun oleh penegak hukum prosedur dipandang jauh lebih penting dibanding tujuan dan niat yang mulia sekalipun. Apalagi jika politisi yang suka gaduh memanfaatkan semua peluang tadi sebagai bargaining position, tamatlah sudah riwayat kepala daerah, seperti kata pepatah lama, maksud hati memeluk gunung, apalah daya tangan tak sampai. (Jakarta, 22 Okt 2012).