Perspektif Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo Ketika rezim pemerintahan daerah di gergaji pada 2014, terbentuklah dua rezim baru selain pemda, yaitu pilkada dan desa. Rezim pilkada di atur lewat UU No.22/2014. Salah satu pasal dalam rezim ini jelas-jelas membatasi meluasnya praktek politik dinasti dalam pemilukada. Pasangan kada dilarang daftar sejauh punya relasi dinasti setingkat ke atas, bawah, dan ke samping.  Malangnya, nasib rezim itu lenyap kurang dari dua bulan sejak SBY mengeluarkan Perpu No.1/2014. Kendati pasal politik dinasti itu sendiri sempat bertahan, namun sebuah keluarga besar di Makassar menguji keajegannya di MK, dan menang. Putusan itu sekaligus menimbulkan efek ne bis in idem bagi perkara yang sama bila ingin dibatasi. Putusan itu segera meramaikan jagad politik dinasti di daerah. Para gubernur, bupati dan walikota tanpa malu-malu menyiapkan anak, menantu, ponakan dan istri maju sebagai pejabat eksekutif dan legislatif. Semua dipersiapkan melanjutkan trah kuasa menurut tradisi turun-temur

Oleh. Muhadam Labolo Revisi UU ASN selesai di ketuk, masih hangat, masih basah kata orang. Salah satu point penting yang menarik dicermati adalah peluang mobilitas ASN masuk ke ruang militer dan kepolisian. Sebuah kebijakan yang mungkin disandarkan pada asas resiprokal. Bila selama ini personil militer dan polisi aktif lalu-lalang ke meja birokrasi sipil, mengapa tak sebaliknya? Problemnya, apakah asas itu mendukung profesionalitas birokrasi? Profesionalitas merujuk pada profesi, pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Cakupannya meliputi mutu, penguasaan, dan keajegan atas keduanya (Egok, 2019). Sementara resiprokal bermakna perbuatan timbal balik agar tercapai keseimbangan, termasuk untung ruginya (proporsionalitas). Artinya, konsekuensi apapun wajib di terima sebagai tanggungjawab dalam jabatan, bukan sekedar ambil untung. Bila mobilitas ASN dan non ASN didasarkan pada asas di atas penting diingat pertama , konsekuensi hukum bagi pejabat non ASN di ruang sipil mesti diberlakuk

Oleh. Muhadam Labolo     Panta Rhei Kai Uden Menei, There is Nothing Permanent Except Change, (Heraclitus, 540-480 SM)     I Persapaan   Assalamualikaum Warahmatullahi Wabarakatuh , Syalom, Om Swastiastu, Hadirin yang Berbahagia , Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Sekjen Kemendagri, Bapak Rektor IPDN, Para Wakil Rektor, Para Dekan, Kepala Lembaga, Direktur, Dosen, Pelatih, Pengasuh, Civitas Akademika, Hadirin dan Undangan sekalian yang kami muliakan .   Sebagai hamba Tuhan, izinkan saya mengajak kita memanjatkan puji syukur kepadaNya, atas curahan rahmat dan karuniaNya hingga tiba pada acara Pengukuhan Guru Besar hari ini. Sebagai insan yang dibimbing lewat panduan seorang nabi, saya tak lupa mengajak kita menyampaikan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad Saw. Perkenan saya mengawali pidato ini dengan mengambil judul Menyederhanakan Mekanisme Demokrasi, Upaya Memperkuat Pemerintahan . D emokrasi

Oleh. Muhadam Labolo Menyiapkan pemimpin ideal dalam pemilu mengetuk nurani kita sebagai pemilik kedaulatan untuk menentukan pemimpin 278,69 jt jiwa dalam 5 tahun kedepan. Tentu saja kita perlu menyiapkan ukuran-ukuran semesta hingga yang paling dekat dengan imaji dan masalah bangsa ini. Tanpa kriteria, kita turut membunuh masa depan pemerintahan. Ukuran semesta biasanya lekat dengan bayangan universalitas kepemimpinan. Dalam konteks itu kata Warren Buffett (Maman, 2023), kita butuh pemimpin yang punya tiga nilai, yaitu integrity, intellegencia & energy . Dalam konteks keIndonesiaan, rasanya kita telah lama kehilangan tiga nilai penting itu. Integritas bertalian dengan kata integer (latin), artinya sikap yang ditunjukkan lewat kesatuan yang utuh antara gagasan dan tindakan. Bukan pagi bicara tempe, malam menggoreng tahu. Kesenjangan itu membuat publik kehilangan trust. Integritas menampakkan kejujuran yang kini langka bagi seorang pemimpin. Hilangnya integritas terlihat jelas lew