Senin, 18 Agustus 2014

Konflik, Radikalisasi Agama, Pancasila dan Demokrasi, Sebuah Renungan Kemerdekaan

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

Diskusi bersama kawan-kawan di Pusat Kajian Strategis Kementrian Dalam Negeri tentang dinamika konflik di daerah, Jumat, pukul 09.00-11.00, 15 Agustus 2014 menarik untuk diperluas dalam catatan ringan ini. Maklum, pemerintah seperti baru sadar terhadap bahaya laten ekstrem kanan yang menambah daftar inventarisasi ancaman konflik di seantero negeri. Dalam benak saya terbayang benih-benih konflik baru yang kian menganga di depan mata. Frustasinya, semakin dipikirkan semakin kentara pokok, aliran dan akhir dari masalah konflik itu sendiri, yaitu pemerintah. Betapa tidak, secara struktural akhir dari pengaturan pemilihan legislatif melahirkan politisi bermasalah, akhir pengaturan pemilihan presiden melahirkan pemilih oplosan hingga adu pinalti di Mahkamah Konstitusi, akhir pengaturan aparat sipil negara menciptakan pemasungan hak-hak politik, akhir pengaturan kesehatan reproduksi melahirkan polemik tafsir legalitas aborsi antar sesama stakeholders, bahkan bukan mustahil akhir pengaturan desa kedepan dapat memproduk konflik baru di level pemerintahan paling landai. Sebagai penasehat yang sering dinasehati pemerintah, tentulah saya dan semua pembaca secara moral bertanggungjawab atas semua produk pemerintah yang cenderung tidak menyelesaikan masalah, namun meninggalkan residu baru yang mesti diminimalisasi. Ibarat menelan pil antibiotik, selalu saja dalam jangka panjang kita sedang menanti endapan penyakit baru yang mesti dicari penangkalnya. Tentu saja kebijakan publik tak jauh dari ekses pil antibiotik, selalu saja melahirkan dampak sekecil apapun itu. Jika kriteria minimum Pareto kita gunakan bahwa suatu keadaan sosial adalah lebih baik dari yang lain apabila paling tidak terdapat satu orang yang diuntungkan, dan tak satupun yang dirugikan, tetap saja menimbulkan dampak bagi sebagian besar orang yang merasa tak diuntungkan. Disadari betul bahwa semua produk kebijakan adalah hasil dari pertautan kepentingan politik yang mencapai orgasme berdasarkan suara mayoritas, bukan kebenaran sejatinya. Apabila potensi konflik bermula dari kelalaian mencegahnya, lalu bagaimana pula tahapan penghentian dan pemulihan konflik sesuai pesan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial? Menambah menu diskusi itu saya mengutip kekuatiran Mensos dalam harian Republika bulan ini, bahwa bantuan sosial meningkat sebagai dampak dari semakin meluasnya konflik di tengah masyarakat. Parahnya, kewenangan pemerintah dalam hal penetapan suatu daerah berstatus konflik dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi karena pemerintah daerah dianggap tak punya otoritas konstitusional yang memungkinkan menyatakan daerahnya siaga konflik. Itu kewenangan presiden selaku penanggungjawab tertinggi pemerintahan, lain soal jika presiden mendelegasikan secara khusus kepada pemerintah daerah. Memang benar bahwa sesuai rezim pemerintahan daerah, salah satu tugas pemerintah daerah adalah menciptakan ketentraman dan ketertiban, tetapi tidak lantas menyatakan daerah dalam keadaan darurat konflik. Jika sumber masalah konflik secara struktural adalah pemerintah, lalu pada tingkat tertentu pemerintah sendiri kehilangan otoritas untuk mengendalikan konflik, lalu bagaimanakah sebaiknya management konflik dilakukan? Menurut pengamatan saya, pemerintah boleh jadi cekatan dalam penghentian konflik, namun selalu terlambat seperti Polisi India dalam hal pencegahan dan pemulihan konflik. Trend pencegahan konflik selalu bersifat sporadis, tergantung dimana letupan konflik muncul secara insidental sehingga cara mengatasinya persis menelan pil CTM, Bodrex, Antalgin, Trisulva dan Parasetamol. Demikian halnya pendekatan inkremental dalam upaya pemulihan konflik, selalu saja berbekal Tenda, Blangket, Baju Bekas, Indomie dan sedikit obat Diare. Sayangnya, ketika pengaruh pil penenang dan Sembako kian menyusut, konflik kembali menjadi pemandangan sehari-hari yang bahkan disebagian daerah terus dipelihara agar menguntungkan Dinas Sosial/Pemda. Diluar itu aparat penegak hukum yang memang berharap dapat hidup dan sejahtera dari satu konflik ke konflik yang lain. Saya berpendapat bahwa pencegahan dan pemulihan konflik tidak bisa hanya dengan cara instan seperti ini. Kita mesti memiliki media yang lebih canggih untuk mencegah dan memulihkan konflik dalam jangka panjang. Dan dalam konteks itu yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana mengembangkan suatu program strategis jangka panjang yang sekaligus dapat menangkal infiltrasi idiologi dan deradikalisasi agama tanpa melupakan perbaikan kebijakan guna meminimalisasi dampak residu yang ditimbulkan, disamping peningkatan kesejahteraan agar dapat mempersempit kesenjangan struktural dan fungsional. Media yang saya maksud adalah sarana strategis untuk mengimbangi strategi cuci otak kelompok idiolog ekstrem dewasa ini. Saya kira kita perlu memperbanyak Kajian dan Studi Pancasila seperti di Universitas Pancasila. Sayangnya, saya tak melihat hal itu dilingkungan kampus sendiri, Mahasiswa saya kebanyakan tak banyak yang paham sejarah bagaimana perdebatan sengit para founding fathers saat meletakkan Pancasila sebagai groundslagh bernegara, mereka hanya hafal finalnya, merdeka tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, titik! Perkara mengapa Soekarno dkk tak menyodorkan bentuk negara Teokrasi Islam dan apa isi teks pengantar pidato dalam sidang-sidang pendahuluan oleh anggota BPUPKI dan PPKI, mereka sebagian besar awam hingga ke latar substansial tobe Indonesia. Ironinya, kalau hari ini anda suruh bercerita tentang perkembangan Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, China, Eropa dan Amerika, sudah pasti anda dan saya akan diteror dengan cerita heroik Ipin dan Upin, Raja Thai yang Agung, sejarah perang Korea, aksi Naruto, kebesaran emperium China, hingga hebatnya sepak terjang Obama. Mahasiswa saya cukup paham soal sejarah di Timur dan Barat, namun terlalu sedikit paham ke-Indonesiaan. Sama seperti seorang alumni lulusan S2 jebolan Amerika selama 1,5 tahun. Begitu pulang dan berdiskusi ia serta merta berkesimpulan bahwa realitas praktek pemerintahan Indonesia sejauh ini hampir tak ada satupun yang dianggapnya benar. Semua serba cacat dengan pandangan pesimistik. Saya kurang paham, apakah dia sejarah pemerintahan Indonesia? Ini indikasi hilangnya akar-akar budaya asli. Akibatnya, suatu kali disaat persiapan pengukuhan, seorang dosen merangkap pejabat dikampus bercerita bagaimana sulitnya ia ketika meyakinkan dua orang mahasiswa yang tak mau ikut pengukuhan lantaran mesti dengan syarat dipotong bersih sejumput jenggot tempat bernaung bidadari di sorga serta memanjangkan ukuran celana sesuai batas normal, bukan menggantung seperti almarhum komedian Jojon yang dia praktekkan di Wisma. Dengan membawa Qur’an dan Hadits masing-masing dan berdebat hingga berbusa-busa akhirnya kedua mahasiswa tersebut menangis sesunggukan sambil menyetujui persyaratan yang dimestikan. Sang dosen berkata, anda tidak akan dikatakan murtad apalagi kafir hanya karna memangkas jenggot dan menambah dua senti ukuran celana anda. Barangkali yang boleh dikatakan kafir jangan-jangan sebangsa koruptor di birokrasi karena menganggap tidak ada Tuhan yang mengawasi sehingga dengan mudah melanggar perintah Tuhan (kafir (Arab), cover (Inggris), menutup-nutupi eksistensi Tuhan). Saya minta agar kedua mahasiswa tersebut berkesempatan nonton bareng film In The Name of God agar mereka punya sedikit wawasan bagaimana idealitas teks agama bersentuhan dengan realitas konteks kehidupan manusia yang berubah sesuai jaman. Abu Jahal, Abu Lahab dan sejumlah musuh nabi berjenggot panjang, bersorban dan bergamis, tapi apakah mereka Islam? Dalam konteks celana gantung misalnya, muslim di Timur Tengah dan belahan Antartika secara geografis berbeda. Ini soal karakteristik budaya, bukan semata-mata masalah sunnah nabi. Muslim Afganistan memendekkan celana hingga diatas tumit bermaksud menghindari kotoran dan debu di padang pasir, namun dalam konteks muslim yang tinggal di daerah dingin (belahan Antartika) perlunya memanjangkan celana bahkan hingga ke telapak kaki disebabkan cuaca ekstrem yang luar biasa. Demikianlah Islam, agama yang tak memaksa sekaligus mudah diterima akal sehat (La iqraha fiddin). Agama memang menyangkut keyakinan, namun keyakinan mesti dibedakan mana yang sakral dan mana yang profan, mana yang tetap dan mana yang berubah, mana yang minallah dan mana yang minannas. Menurut saya ini problem muammalah, bukan soal ilahiah, walaupun tetap saja punya relevansi jika kita percakapkan lebih jauh. Masalahnya, dibenak kedua mahasiswa itu bahwa semua teks dapat diterapkan tanpa syarat. Kalau itu yang anda yakini, saya ikhlas membelikan seekor Onta plus cadangannya buat anda berhaji dari Jatinangor menuju Mekkah hari ini juga tanpa syarat. Tampaknya infiltrasi idiologi tidak saja menyusup ke lingkungan masyarakat dan kampus bersimbol agama, dilingkungan kampus saya yang notabene diproteksi oleh kawat berduri, tembok setinggi Jerapah dan dijaga oleh satpam berlapis-lapis, tetap saja tembus hingga merecoki benak satu dua mahasiswa yang mencoba ‘ngelmu’ di sudut-sudut Masjid tanpa kontrol Rokhis dan civitas akademika. Radikalisasi agama sebenarnya bukan milik satu agama, ia bisa bertebaran di semua agama lewat indoktrinasi berlebihan tanpa rujukan epistemologi yang jelas. Lihat saja sekte-sekte dalam agama Kristen, Hindu dan Budha.
Sepenggal kasus diatas cukup memprihatinkan jika dihubungkan dengan hasil survei Setara Institute yang pernah dirilis bulan Juni 2008 dengan basis responden di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang. Survei dengan responden 800 permuda terdiri dari pelajar dan mahasiswa yang berumur 17-22 tahun (90,1% muslim dengan tingkat ketelitian 95%), menunjukkan bahwa sebanyak 59,4% responden berpendapat urusan agama maupun keyakinan diatur pemerintah. 37% berpendapat sebaiknya pemerintah tidak ikut campur masalah agama dan keyakinan. Sisanya, 4% menjawab tidak tahu. Alasan pertama untuk menghindari terjadinya kekacauan dalam kehidupan agama. Ada juga yang beralasan agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Sebanyak 56,1% menghendaki perda di Indonesia berdasarkan nilai-nilai agama. Alasannya, saat ini merupakan era otonomi daerah. Sebanyak 49% beralasan karena terdapat kelompok mayoritas agama tertentu di daerah tersebut. Meski demikian, mayoritas pemuda tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara (78,1%). Alasannya, Pancasila sebagai dasar negara adalah pilihan terbaik. Sisanya, 12,3% responden menyatakan berdasarkan agama. 5,3% berdasarkan idiologi tertentu. 4,4% tidak menjawab. Diluar itu, jawaban responden cukup mengejutkan ketika 47,6% pemuda masih merasa malu menjadi warga negara Indonesia (Republika, 5 Juni 2008). Jawaban terhadap gambaran survei diatas menurut hemat saya adalah perlunya pendidikan khusus seperti pendidikan kewarganegaraan dan penataran Pancasila di semua lini mulai sekarang, oleh dan di internal kita guna meletakkan pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik dapat mereduksi klaim akulah yang paling benar dalam hubungan antar-agama. Semua kepercayaan secara intern-agama sah sepanjang mengukuhkan keyakinan pribadi atas agamanya. Namun dalam hubungan sosial agama juga menganjurkan untuk bersikap inklusif, bukan eklusif. Dalam wujud sosial itu saya sebut kita sebagai bagian dari warga bangsa dan warga negara. Sebagai warga negara kita patut menarik nilai universal sebagai value bersama, dan itulah Pancasila sebagaimana dimaksud oleh founding fathers. Agama dan Negara ibarat Matahari dan Bulan. Bulan hanya mungkin bercahaya jika ia diterangi oleh Matahari. Demikian pula negara, ia hanya mungkin tumbuh jika diterangi oleh nilai-nilai agama dalam pondasi Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Jika sistem yang ada sejauh ini belum merefleksikan kehendak kita bersama bahkan mengecewakan, tugas kitalah memperbaiki semua itu, bukan menggantinya dengan idiologi alternatif yang sekalipun secara historis pernah ada, namun tak cukup kontekstual dengan realitas kita yang majemuk. Kita membutuhkan agama sebagai spirit mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat. Dalam konteks itu tatanan dunia kita butuhkan sebagai pijakan menuju tatanan akherat. Sistem hidup di dunia ini kita tata menurut kehendak universal Tuhan, bukan berdasarkan tafsir dan klaim individu dan kelompok semata. Dengan nilai universal itu manusia membentuk negara, bukan memformilkan salah satu agama dalam kontruksi negara. Indonesia tak sepenuhnya sekuler, sebab semua sendi-sendi negara bernilai agama, lihatlah konstitusi, Pancasila dan undang-undang. Apabila undang-undang maupun konstitusi keliru tentu saja patut untuk direvisi, dibuat baru, bahkan dicabut. Ini sangat mungkin, kecuali mengamandemen kitab suci. Harus diakui bahwa demokrasi memang sedikit banyak penuh kegaduhan, namun inilah sistem yang sedikit lebih ramah dibanding sistem otoriter dan totaliter yang pernah kita praktekkan di jaman orde baru dan feodalistik. Ketika demokrasi berpapasan dengan agama maka persoalannya bukan apakah demokrasi sistem kufur atau tidak, namun apakah demokrasi bertentangan atau sejalan dengan agama? Jika slogan vox populi vox dei (suara rakyat suara Tuhan) dimaknai sebagai prinsip dasar yang dianggap melampaui kehendak absolut Tuhan dalam kitab suci, menurut saya ini perlu diluruskan. Prinsip itu memang menekankan pentingnya mendengar suara rakyat, sebagaimana para pemimpin Islam melakukan blusukan yang dicontohkan Khalifah Umar Bin Khattab di suatu malam saat mendengar rintihan tiga anak Janda menanak nasi bohongan. Namun harus pula diingat bahwa tidak semua suara rakyat itu baik, karena itu prinsip diatas membutuhkan mekanisme untuk memfilter agar setiap aspirasi rakyat harus tersaring lewat wadah representatif. Wadah itu wakil rakyat yang tercerahkan, bukan bandit yang tak berpendidikan dan tak bermoral. Ini tugas infrastruktur politik, yaitu partai politik dan masyarakat sebagai penyeleksi. Disinilah pentingnya memahami prinsip dan mekanisme demokrasi, bukan main tunjuk dan main angkat hanya karena hafal Juz amma. Faktanya mereka yang paham agama dan pernah naik haji berkali-kali lebih banyak melanggar perintah Tuhan daripada mereka yang tak begitu paham agama secara mendalam. Karena itu kita tak hanya membutuhkan hafalan tadi, juga pengalaman dan keahlian lain yang menjamin seseorang mampu menjadi wakil rakyat agar kelak suaranya senafas dengan suara Tuhan, bukan melampaui apalagi menjauhi. Apapun sistem yang kita pilih menurut saya ia kembali pada manusianya (aktornya). India dan Indonesia berciri khas demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi lambat, Singapura dan China sentralistik tumbuh cepat, Amerika sukses, Uni Sovyet hancur. Sudan mencoba memformalkan agama pecah dua, Pakistan dan Afganistan penuh ketidakpastian, Arab Saudi dan Brunei mencoba mengintegrasikan agama dan monarchi, Iran bertumpu pada fatwa para Mulloh, Irak dan Suriah disusupi ISIS sebagai sempalan baru, sementara Turki eksis dengan sekularisasinya. Bahkan Aceh dengan Syariat Islam tak menunjukkan tingkat kriminal semakin menurun. Terlepas dari itu, saya suka menyerap saripati demokrasi dari salah satu surah Al-Baqoroh ketika Iblis memperlihatkan pembangkangan atas perintah Tuhan untuk menyembah manusia. Tuhan rupanya tidak begitu marah di akhir episode demontrasi itu, apalagi sampai membungkam masa depan Iblis di Jurang Neraka, tetap saja Ia memberi pilihan mengikuti dan merayu manusia di dunia. Inilah hakekat demokrasi atau apapun istilah yang ditransliterasikan Tuhan lewat teologi Islam. Islam memang tak mengenal term demokrasi, namun inti demokrasi menurut saya terletak pada soal pilihan, dan Tuhan telah mencontohkan pilihan itu juga pada manusia. Demikianlah mengapa demokrasi berkelas tak serta merta menyerahkan semua pilihan pada rakyat kebanyakan yang bodoh tanpa persyaratan yang memadai seperti tingkat pendidikan dan pendapatan. Inilah pandangan saya dalam diskusi terbatas itu sekaligus renungan bagi kemerdekaan bangsa ini,......


Rabu, 13 Agustus 2014

ISIS dan Lunturnya Peran Kelas Menengah

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Ditengah kecemasan dan kejenuhan sebagian kita soal akhir dari kompetisi politik dua pasangan capres di Mahkamah Konstitusi, kita didera pula oleh infiltrasi idiologi lewat Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Tampaknya tantangan presiden dan wapres terpilih bertambah panjang kali lebar, bukan sekedar memata-matai pemilik SPBU nakal yang menjual premium bersubsidi bagi kelas menengah (midle class), namun lebih dari itu perlu waspada dan fokus memburu semua hal yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bagi keberlanjutan pemerintahan. Semua pembangunan citra dalam style ‘turun lapangan’ sudah mesti di up-grade ke level pengembangan teknologi dunia maya bercorak ‘virtual blusukan’, agar tetap terkorespondensi dengan kehendak nyata kelas bawah (grass root) sekaligus menangkal aktivitas cuci otak (brain wash) terhadap generasi muda. Maklum, seorang presiden bukanlah sosok walikota atau gubernur yang memiliki batas kewenangan dan ruang mobilitas lokal-regional sempit, kini ia melingkupi kepentingan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah yang semakin berjarak dengan rakyat kebanyakan. Kelalain negara menghentikan langkah para idiolog alternatif dapat menciptakan idiological breakdown dalam jangka panjang. Sumber dari semua itu tentu saja ketidakadilan. Alasan kasuistik hanyalah kesan dipermukaan yang akhirnya menggumpal akumulatif. Salah satu tugas pemerintah tentu saja menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Diruang praktikal dapat saja terjadi kealpaan atas sejumlah fungsi pemerintahan baik terstruktur, masif dan terencana (meminjam istilah baku MK). Terstruktur, barangkali negara lalai secara struktural mewadahi kepentingan kelompok idiolog tertentu. Masif, jangan-jangan negara secara umum tak banyak memberi perhatian pada kelompok mereka dibanding yang lain. Terencana, mungkin saja negara secara terencana mengecilkan peran mereka dalam berbagai hal yang barangkali patut di dengar sejauh ini. Seluruh perhatian dan saluran dimaksud kemungkinan tersumbat hingga melahirkan idiologi alternatif yang menjadi ancaman serius bagi negara. Semakin banyak kealpaan negara, semakin besar pula argumentasi kelompok ini menggerayangi fungsi-fungsi pemerintah yang lalai dilaksanakan. Dimanakah peran kelas menengah dalam transformasi idiologi? Menurut UNDP  income percapita USD2-20/hari masuk dalam kategori kelas menengah. Tentu saja Indonesia masih menjadi bagian dominan kelas menengah rendah antara USD2-4/hari percapita. Menariknya, kelas menengah Indonesia sebenarnya mengalami lonjakan drastis pasca sertifikasi guru dan dosen (Wildan, 2014). Selain profesi di sektor perbankan, rancang bangun dan akuntansi, kelompok PNS guru bersertifikat yang mencapai 2.600 orang tahun lalu kini memasuki kelas menengah. Pasca sertifikasi, rata-rata pendapatan naik sebesar 5 jt/bulan (total 60 jt/tahun) dibanding sebelumnya yang hanya 3 juta/bulan (total 36 jt/tahun) diluar tambahan Tunjangan Kinerja (Tukir) dan Gaji Tiga Belas. Angka itu sudah melebihi USD3000/tahun sebagai standar hidup kelas menengah. Bagi negara berkembang bahkan negara maju sekalipun, sistem politik tidaklah penting-penting amat sejauh demokrasi, otoritarianisme maupun totalitarianisme sebagai sistem politik mampu menjamin masa depan ekonomi rakyat sebagaimana kokohnya China dan Singapura tanpa platform demokrasi.  Perlu diingat bahwa dalam negara dengan sistem politik demokrasi, kesadaran terhadap masa depan pemerintahan diserahkan sepenuhnya sebagai pilihan hak tak mengikat warga negara, sementara dalam sistem politik otoriter dan totaliter pilihan hak politik relatif menjadi kewajiban bersanksi. Dalam konteks demokrasi Indonesia, kenaikan angka partisipasi pemilih tahun ini dibanding Amerika misalnya, kemungkinan dapat ditebak akibat meningkatnya nilai keekonomian kelas menengah pasca sertifikasi. Pada level bawah kemungkinan ditunjang oleh sistem proposional terbuka dengan indikasi nomer piro wani piro (NPWP). Demikianlah mengapa angka partisipasi politik kali ini diduga meningkat. Premis selanjutnya tentu saja semakin rendah nilai ekonomi yang diterima semakin besar pula peluang menurunnya kesadaran penggunaan hak dalam demokrasi. Demokrasi jelas bersahabat bahkan bertalian darah dengan nilai ekonomi sebagaimana tesis Boediono (2009). Bagi negara demokrasi tidak ada cara lain kecuali melakukan political education untuk membangun kesadaran politik. Diluar sistem itu, mobilisasi masif dan indoktrinasi adalah pilihan paling mungkin untuk menjamin keberlangsungan masa depan pemerintahan. Ironisnya secara politik kontribusi kelas menengah tak bergantung pada derajat pendidikannya namun semata-mata pada kesadaran aktornya. Sampel sederhana adalah rendahnya perhatian kelas menengah terhadap masalah yang dihadapi bangsa seperti infiltrasi idiologi dalam bentuk kritik. Seakan semua diam dan terpasung dalam area nyaman birokrasi. Padahal ciri demokrasi adalah kebebasan berpendapat, apalagi dalam ruang akademik seperti kampus. Rupanya cara membunuh insting kelas menengah cukup dengan melipatgandakan tunjangan kinerja, jabatan, profesi, gaji tiga belas, SPPD dan semua fasilitas materi yang dengan sendirinya menumpulkan daya nalar (tak ada tulisan otentik), sifat ketelitian dan kekayaan artistik memburuk (lekas menyetujui proposal tanpa dibaca), kreativitas mandek (tak ada inovasi), keberanian moral rendah (takut menyuarakan kepentingan orang banyak), bahkan daya imajinasinya terbatas (terpenjara dengan aturan dan surat edaran).
Perlu diingat bahwa trend menurunnya partisipasi politik warga Amerika justru karena mereka percaya pada sistem politik yang sedang bekerja (Aini;1999). Memilih Reagan atau Obama sama saja, keduanya tetap menjanjikan masa depan Amerika yang kuat. Bagaimanakah halnya dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia? Tentu saja prediksi menurunnya angka partisipasi politik esok lusa bukan karena mereka percaya pada sistem politik yang sedang bekerja, sebaliknya kemungkinan mereka semakin tak percaya pada sistem politik yang ada. Indikasinya, angka kuantitatif ekonomi tak selaras dengan angka kualitatif dilapangan, jumlah kemiskinan dan korupsi semakin menurun dari generasi tua ke generasi muda, atau meningkatkan populasi penduduk tanpa harapan bonus demografi yang menjanjikan. Jika hari-hari ini angka partisipasi politik relatif meningkat, kemungkinan ada banyak harapan yang terbangun akibat kerja-kerja politik lewat media sosial, dimana terbangunnya kesadaran kelas menengah untuk perubahan yang dijanjikan (fenomena Obama). Apabila kesadaran kelas menengah lahir lewat guru dan dosen dalam kapasitas intelektualnya yang mengubah sejarah India, kesadaran birokrasi mengubah sejarah perancis, kesadaran pemodal mengubah sejarah Amerika, kesadaran klan Samurai mengubah sejarah Jepang, maka kesadaran kelas menengah pemuda terdidiklah yang membuat sejarah Indonesia berubah sejak masa 1945, 1966 dan 1998. Akhirnya, patut kita jawab bahwa lahirnya ISIS menunjukkan kemungkinan hilangnya kesadaran kelas menengah Indonesia dalam mentransformasikan nilai-nilai idiologi berbangsa dan bernegara. Bergesernya orientasi kelas menengah meraup keuntungan sebanyak mungkin dari frekuensi perjalanan dinas hingga pengadaan barang dan jasa dalam contoh birokrasi telah mengkerdilkan sensifitas kita pada tujuan hidup dan lingkungan semesta (bahagia di dunia dan akherat). Semua itu secara sadar maupun tidak menciptakan bibit-bibit ketidakadilan sebagai tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang lalai diusahakan. Ketika kelas menengah berada di zona aman, maka kecenderungan perilaku apatis, autis dan mungkin saja ateis menjadikan materi sebagai kebudayaan rutin. Padahal salah satu tanggungjawab kelas menengah bersama elit adalah melakukan transformasi idiologi bagi keberlangsungan masa depan pemerintahan. Sementara tugas pemerintah sendiri adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin untuk menuntaskan persoalan ketidakadilan sistemik. Dengan begitu bentuk ketupat sebagai simbol lebaran yang cenderung lebar ditengah, mengecil dibagian atas dan bawah secara filosofi menjadi penanda bahwa sedapat mungkin kelas menengah semakin banyak, kelas bawah dan atas idealnya tak terlalu banyak agar kebahagiaan benar-benar sejatinya dinikmati bersama, bukan oleh satu dua orang saja. 

Kamis, 07 Agustus 2014

Menguji Kualitas Demokrasi Indonesia

oleh. Dr. Muhadam Labolo


            Secara administratif, kalkulasi suara pilpres telah selesai kita peroleh. Secara hukum sedang berproses, dan mungkin saja Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil akan memberikan tafsiran akhir apakah diterima, ditolak atau diulang sebagian dan atau seluruhnya. Kalaupun proses hukum selesai, masalah selanjutnya adalah apakah proses politik akan berkesudahan dengan sendirinya? Politik memang bukan soal matematika, ia bahkan menyentuh alam metafisik, dimana logika kuantitatif seringkali tak menemukan makna kualitatif. Kepuasan batin dalam kaca mata kualitatif lebih utama ketimbang kepuasan materi yang bersifat kuantitatif. Hukum dapat bergambar hitam putih, namun politik faktanya berwarna-warni. Boleh jadi sebagian besar publik dapat menerima capres terpilih berdasarkan kalkulasi Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi, namun secara politik akseptabilitas capres terpilih tak sepenuhnya diterima secara kualitatif oleh sebagian yang lain. Alasannya bukan soal hasil, namun soal proses demokrasi itu sendiri yang dinilai sarat kejanggalan. Tetapi inilah konsekuensi atas pilihan sistem demokrasi yang sedari awal memiliki cacat bawaan (defective of democracy), dimana kebenaran jamak ditentukan oleh orang banyak, sementara orang banyak belum tentu benar. Oleh karena kemenangan ditentukan oleh banyak kepala, maka demokrasi seringkali mengambil jalan pintas lewat berbagai cara untuk menghasilkan jumlah kepala, bukan isi kepala. Disinilah pentingnya menguji proses demokrasi lewat sistem peradilan yang jujur untuk menyelamatkan kualitas demokrasi akibat kecenderungan didikte oleh angka-angka kuantitatif demokrasi. Dengan begitu, maka putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menjadi dasar hukum bagi penyelesaian politik yang menjadi kecemasan sebagian orang. Jika hukum menjadi supremasi tertinggi sesuai konstitusi maka selayaknya politik tunduk dengan serta merta pada putusan Mahkamah Konstitusi. Akseptabilitas terhadap apapun putusan hukum akan menggambarkan kelas demokrasi kita dihadapan masyarakat dan dunia international. Kelapangan menerima putusan sekalipun dengan berbagai catatan akan menunjukkan pula seberapa besar kualitas aktor demokrasi yang terlibat didalamnya. Sebaliknya, ketidakpuasan yang bersifat ekstrem dapat mendegradasi kualitas demokrasi tidak saja bagi para aktor demokrasi itu sendiri, demikian pula institusi demokrasi. Ujian terberat kita pada masa transisi demokrasi adalah bagaimana meningkatkan nilai para aktor demokrasi baik di level supra maupun infrastruktur politik. Kualitas nilai para aktor di level suprastruktur mungkin saja berada di zona aman, namun kualitas nilai para aktor di level infrastruktur seringkali berada di zona mencemaskan. Karakteristik semacam ini cukup mengkuatirkan apabila output di level suprastruktur tak berbanding lurus dengan harapan aktor di level infrastruktur. Demokrasi dalam konteks itu cenderung berjalan menurut insting masing-masing, bukan menurut logika konstitusi dimana saluran untuk semua ekspresi berbeda tersedia dua puluh empat jam. Membawa masalah Pilpres ke Mahkamah Konstitusi tidak saja kita sedang menguji nilai pada semua aktor dalam proses demokrasi, demikian pula kenetralan institusi, kelaikan partisipasi demokrasi, bahkan sistem politik demokrasi itu sendiri. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi memiliki kerangka kerja yang saling menyeimbangkan (chek and balance system). Sebagai institusi, demokrasi menyediakan berbagai lembaga yang memungkinkan setiap aktor menyalurkan ekspresi agar terwadahi menurut aturan sejogyanya. Sebagai partisipasi, demokrasi memberi kesempatan yang sama pada semua warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahannya, sebab itu setiap suara di setiap TPS wajib memperoleh jaminan hingga menjelma menjadi kursi kekuasaan yang terlembagakan secara hirarkhis dan fungsional. Sebagai suatu nilai, demokrasi menguji kualitas kedewasaan setiap aktor yang terlibat didalamnya. Persoalannya, dapatkah demokrasi Indonesia lulus uji atas kategori sistem politik, institusi, partisipasi dan nilainya? Membandingkan dengan Amerika, tampaknya Indonesia hanya perlu menunggu kematangan aktor dari aspek pemahaman nilai demokrasi sehingga transisi dapat berjalan secara fair dan stabil. Jika kondisi ini berjalan normal maka Indonesia menjadi sampel yang tak membutuhkan biaya besar untuk dipelajari oleh negara setengah otoriter seperti Malaysia dan Thailand. Malaysia dan Thailand adalah dua negara dibelahan Asia Tenggara yang rajin melakukan kursus jangka pendek tentang bagaimana exsperimentasi transisi demokrasi pasca tahapan anti-otoritarianisme di Indonesia. Kecepatan dan banyaknya kebebasan yang diberikan pada waga negara bukan mustahil akan membawa dampak bagi terciptanya iklim kompetitif dan mendorong laju produktivitas dan kemajuan suatu bangsa. Sebaliknya, kelambanan pemerintah merespon dinamika di level infrastruktur dapat mempercepat runtuhnya sebuah pemerintahan. Terlepas dari berbagai kelemahan yang masih dialami, namun Indonesia menunjukkan kelasnya sebagai negara demokrasi kedua terbesar setelah Amerika dengan kompleksitas masalahnya yang unik. Malaysia dan Thailand kini menyadari semua itu, pembelajaran transisi menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia menjadi fokus perhatian serius disebabkan tekanan publik yang terus-menerus mendera kedua negara itu. UMNO dan Barisan Nasional sebagai pemerintah berkuasa misalnya, tak malu-malu mengirim delegasinya untuk belajar bagaimana proses transisi demokrasi Indonesia dapat berlangsung tanpa mesti bergelimang darah begitu lama. Malaysia dan Thailand menyadari bahwa angka kuantitatif sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat yang mereka nikmati kini hampa tanpa kebebasan berbicara sebagai kepuasan kualitatif sebagaimana dinikmati Indonesia pasca collaps-nya rezim Orde Baru. Indonesia pernah melewati kesejahteraan kuantitatif dimasa Orde Baru dimana angka pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 8%/tahun. Berlimpah devisa, aset, minyak, gas, mineral, bahkan swasembada pangan dengan tingkat pengendalian populasi penduduk yang seimbang. Namun semua nilai kesejahteraan kuantitatif nan fantastik itu lupa diimbangi dengan kesejahteraan kualitatif yang dipangkas hingga keakar-akarnya. Kemerdekaan berkumpul dan berserikat mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan hanyalah pepesan kosong. Partisipasi politik praktis bersifat semu yang dimobilisasi untuk kemenangan rezim penguasa. Kini, dengan angka 70-85 persen tingkat partisipasi real dalam pemilihan kepala daerah, legislatif dan presiden, kita mampu memperlihatkan bahwa demokrasi sebagai partisipasi jelas melampaui Amerika yang hanya berada pada kisaran 40-60 persen. Munculnya lembaga-lembaga mezostructur bersifat extra-ordinary (Komisi, Badan dan Lembaga Negara), sebagai upaya mewujudkan mekanisme cheks and balance system menunjukkan demokrasi Indonesia sebagai institusi memberikan garansi atas kehendak publik untuk memperoleh keadilan setinggi-tingginya. Sementara upaya memperkuat sistem presidensial dan hubungannya dengan semua lembaga negara mendeskripsikan bahwa demokrasi Indonesia sebagai sistem politik bukanlah sekedar wacana semata, namun menjadi bagian dari agenda utama konstitusi yang ingin dicapai meskipun faktanya masih bercampur dengan aroma parlementer. Untuk hal itu kita hanya membutuhkan waktu dua hingga tiga kali pemilu dengan asumsi terjadi kenaikan angka treshold guna mengurangi euforia partai politik tanpa partisipan secara alamiah. Satu-satunya variabel akhir yang membutuhkan kesabaran tinggi adalah upaya mempercepat pendewasaan aktor demokrasi tidak saja di level suprastruktur, lebih dari itu adalah pendewasaan aktor di level infrastruktur agar tercipta harmonisasi untuk menjamin kesamaan orientasi menuju konsolidasi demokrasi yang kita harapkan. Mengambil gambaran sederhana dari Kemenpolhukam, hasil penelitian evaluasi terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2012 menunjukkan baru lima daerah yang dinilai paling demokratis yaitu DKI Jakarta (77.72), Sulawesi Utara (76.50), Sumatera Selatan (73.17), Daerah Istimewa Jogjakarta (71.96) dan Nusa Tenggara Timur (72.67). Evaluasi diatas setidaknya mendorong kita untuk segera meningkatkan kesadaran khususnya kualitas nilai demokrasi pada setiap warga negara dengan tetap memperkuat sistem politik demokrasi, memperluas partisipasi dan menguatkan peran institusi demokrasi yang telah ada.