Minggu, 30 Agustus 2015

Kompetisi, Peran dan Status Kepala Daerah

Oleh. Muhadam Labolo

Upaya memperebutkan status tertinggi dalam masyarakat kini memperoleh ruang dan waktu yang kian kompetitif.  Status tertinggi yang diperebutkan tentu saja lewat peran sebagai pejabat kepala daerah dalam berbagai tingkatan apakah Bupati, Walikota maupun Gubernur. Ruang dan waktu kompetisi tersedia lebar lewat pemilukada serentak hingga akhir Desember 2015.  Persoalannya, apakah variabel penilaian kita terhadap para kandidat yang tiba-tiba muncul dan bertarung dalam gelanggang demokrasi lokal? Apakah kualitas yang menaikkan dan menurunkan status kandidat kepala daerah  semacam itu? Tentu saja kalau kita bicara dari aspek transedental yang menjadi ukuran adalah nilai abstraktif ketaqwaan. Namun agak sulit rasanya mengukur makna kualitatif itu dalam realitas sosial seperti ini. Kalau ukurannya sekedar KTP tentu saja selesai persoalannya secara administratif di atas meja Komisi Pemilihan Umum Daerah.  Kompetisi diharapkan berjalan dengan cara sehat, dalam arti berlangsung menurut aturan main dan kreativitas tim sukses tanpa harus menyakiti perasaan kandidat lain yang berbeda idiologi, platform, simbol, warna, slogan maupun berbagai perangkat yang di desain guna menarik perhatian basis konstituen. Pada gambar Baliho ada baiknya peran kita dalam berbagai peristiwa dimasa lalu ditampilkan agar rakyat mengenal dan mengenang kembali berbagai aktivitas yang pernah dilakukan guna meyakinkan bahwa kitalah yang paling mungkin untuk dipilih.  Cara-cara demikian tentu lebih persuasif daripada menyerang dengan cara membabi buta terhadap kelemahan pihak lain.  Politik memang berkecenderungan menihilkan cara, ia dalam banyak strategi mengental dalam pikiran tim sukses dan konsultannya hanyalah bagaimana memenangkan kompetisi sekalipun mesti menjerumuskan pasangan lain. Demikian nasehat Machiavelli (1469-1527) yang sangat populer ketika ia bahkan memerankan diri sebagai seorang sejarawan, politisi, diplomat dan philosof di Italia.
Semakin banyak peran kita dikenal lewat Baliho dan spanduk pendek itu saya pikir pemilih akan tergoda untuk menentukan pilihan yang layak.  Memang secara real pengaruh peran yang tertulis diberbagai sarana informasi tak serta merta mengubah persepsi masyarakat, namun ada baiknya jika pesan-pesan yang disampaikan lewat berbagai peran lebih jelas, ringan, korelatif, kontekstual dan up to date sehingga pemilih setidaknya dapat merekam untuk masa 5 tahun kedepan.  Rasa-rasanya kita terlalu bosan dan monoton dengan kalimat-kalimat yang bersifat normatif serta sulit dicerna oleh calon pemilih yang rata-rata berada dibawah standar pendidikan.  Lihat saja beberapa contoh catatan saya sepanjang perjalanan ke daerah-daerah yang sedang mempersiapkan pemilukada, ‘Pilih Yang Jujur dan Terpercaya”, “Pilih yang Telah Berpengalaman”, “Saya Adalah Penyambung Lidah Rakyat”, atau seperti mau menikah yang kedua kali, “Mohon Doa Restu”.  Barangkali lebih kreatif dan mudah diingat slogan nyinyir sopir truk yang tertulis dibelakangnya misalnya, “Dian Satro, Lolos Gadismu Jangan Harap Jandamu”, “Tilas Tapi Raos (Bekas Orang Tapi Masih Sedap), “Pulang Malu Tak Pulang Rindu”, Hilang Wajahnya Tapi Takkan Hilang Rasanya”, “Sopir Bercinta Kenek Menderita”, atau “Bapak Pulang Ibu Basah”. Kadang pula mereka menyindir kaum lelaki dalam bahasa iklan merek terkenal yang dipelesetkan seperti “Nikmatnya Sampai ke Tulang” (KFC), “Besar, Kuat dan Bersahabat” (Standar Chartered), “Nikmatnya Sampai Tetes Terakhir” (Nescafe), “Berdiri Keras dan Kuat” (Bosowa), atau “7 Kali Seminggu, 3 Kali Sehari, 8 Jam Non Stop” (Air Asia).
Sosiolog Talcott Parsons (1902-1979) melihat bahwa status seseorang dalam situs sosial ditentukan oleh seberapa banyak peran yang dimainkan. Jika situs sosial kita anggap sebagai sistem sosial dalam perspektif pemerintahan, maka status seseorang dalam perspektif yang lazim kita nilai seperti tinggi atau rendah dapat ditentukan oleh seberapa banyak peran yang dibebankan dipundaknya. Semakin banyak peran yang dapat dilakukan seseorang dalam sistem sosial menunjukkan semakin besar pula ekspektasi (harapan) masyarakat. Peran terkecil tentu saja berada pada unit paling mikro keluarga. Dalam lingkungan semacam itu kita menjalankan norma yang disepakati menurut tradisi konvensional. Pada unit mikro tadi peran Ayah, Ibu dan Anak secara sosiologis berjalan menurut norma yang berlaku dalam masyarakat. Sekalipun terdapat sedikit perbedaan pada soal pendekatan namun diyakini bahwa peran setiap individu dalam konteks itu relatif sama, yaitu saling melengkapi (melindungi) untuk hidup bersama guna mencapai tujuan yang diinginkan. Mereka yang selama hidup hanya memerankan diri sendiri atau berada dalam status jomblo barangkali dapat dikatakan tak banyak mengambil peran dalam masyarakat dibanding mereka yang berstatus complicated. Seorang Presiden tentu saja menjalankan banyak peran dalam masyarakatnya. Presiden dapat berperan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kepala angkatan bersenjata, bahkan penanggungjawab atas seluruh akumulasi persoalan yang terjadi dalam suatu negara. Seorang kepala desa tak hanya memerankan diri sebagai kepala pemerintahan didesanya, terkadang bertindak pula sebagai kepala adat, pembina organisasi masyarakat serta pengendali perekonomian di desa.  Seorang pejabat struktural boleh jadi memegang tanggungjawab pada satu jabatan dalam birokrasi namun dalam masyarakat mereka dapat saja berperan sebagai Ketua RW, RT, Ketua Karang Taruna, Pengurus Masjid, Gereja dan sebagainya. Seorang dosen di kampus tidak saja memerankan diri sebagai pengajar, Ia juga berperan sebagai peneliti dan pembimbing dalam masyarakat. Peran semacam itu tanpa disadari mengantarkan seseorang pada status sosial yang lebih tinggi. Maknanya, status yang disandang merupakan simbol atas berbagai harapan yang disandarkan masyarakat. Idealnya, perubahan status ke level yang lebih tinggi selayaknya ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam menuntaskan semua ekspektasi masyarakat. Semakin banyak persoalan yang dapat dituntaskan lewat berbagai peran yang dimainkan semakin luas dan kuat pula akseptabilitas masyarakat untuk mendudukkannya pada status yang lebih tinggi seperti kepala desa, lurah, camat, bupati, walikota, gubernur, menteri hingga presiden. Mereka yang telah pernah gagal menjalankan peran pada level paling mikro (peran domestik keluarga) diluar peran lain yang bersifat sekunder tentu saja menjadi catatan berat atas ketidaklayakan dalam memerankan posisi paling bergengsi dalam sistem sosial. Jika kepemimpinan kita anggap sebagai status tertinggi dalam perspektif itu, maka kegagalan mengambil peran pada level tertentu semestinya menjadi catatan kritis untuk tak dipilih kembali. Demikianlah mengapa dinegara-negara yang menjunjung tinggi moral sebagai salah satu standar nilai bagi syarat kepemimpinan tak membolehkan seseorang yang gagal memerankan diri sebagai pengayom terkecil dalam lingkungan keluarga berkompetisi dalam memperebutkan status tertinggi sebagai presiden misalnya.  Dapat pula dipahami mengapa seorang kandidat pemimpin mesti diteliti secara khusus (litsus) tentang kredibilitas perannya dimasa lampau. Pelecehan seksual, tersandera oleh hutang piutang, terlibat dalam bisnis haram, terjebak dalam jaringan narkoba, pengkhianatan pada negara, suap-menyuap hingga berurusan dengan pihak berwajib adalah contoh dimana peran dalam sejumlah konteks mengalami kegagalan yang nyata sehingga berujung pada hal-hal semacam itu. Inilah alat ukur sederhana bagi upaya mendapatkan kepala daerah terbaik dimasa mendatang.

Minggu, 23 Agustus 2015

Peran Antagonis Bagi Kematangan Pemimpin




Oleh.  Muhadam Labolo

Dalam satu kesempatan bedah buku yang diadakan oleh Bupati Morowali Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 25 Mei 2015 di Gedung Aula Serba Guna Bungku, saya mendapat kehormatan sebagai salah satu pembedah utama selain penulis buku, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Buku biografi Anwar Hafidh (Bupati Morowali) dengan judul Selalu Ada Jalan Keluar, Dengan Logika dan Hati bagi saya cukup memancing imajinasi intelektual untuk dikuliti satu persatu. Sayangnya, dengan sisa-sisa tenaga dari Purwokerto-Jogja-Makassar-Palu-Morowali dengan waktu tempuh lebih dari 15 jam membuat saya tak punya waktu banyak untuk membaca buku itu, kecuali mencermati judul, cover, daftar isi, dan relasi judul dengan bahasan di bagian sub bab sebagai pesan utama.  Sesuai alokasi waktu yang sangat terbatas diberikan moderator sekaligus salah satu komedian alumni stand up comedy Metro TV, saya mencoba menyajikan sejumlah catatan positif dan negatif buku tersebut.  Terus terang saja saya terkadang suka apriori bahwa kebanyakan bedah buku para pejabat dimana saja selalu dipenuhi oleh puja dan puji, jauh dari kritik proporsional.
 Dalam berbagai sejarah biografi kepemimpinan, hampir tak ada satupun pemimpin yang mengalami proses pematangan hingga mengantarkan dirinya ke puncak kesuksesan ataupun kecermalangan kecuali bertalian hidup bersama sejumlah sosok yang dianggap sebagai penghalang, pengganggu, musuh, lawan bahkan pesaing. Pesaing seringkali menyertai para pemimpin dalam rupa dan peran antagonistik yang menjadi musuh bersama (common enenmy). Musa bukan tanpa sengaja dikirim Tuhan bersamaan dengan hadirnya Fir’aun. Isa muncul dan hidup bersama seorang hipokrit Yudas. Sementara Muhammad SAW diutus ditengah penantang Abu Jahal dan Abu Lahab. Semakin banyak pesaing dalam dinamika kehidupan seorang pembaharu semakin besar peluang mereka menjadi pemimpin besar. Tanpa pesaing yang dikatakan oleh banyak orang sebagai musuh atau lawan politik, seseorang mungkin tak akan menjadi pemimpin yang kuat, tegar, dewasa dan matang dalam menjalankan amanah yang dipikulnya. Persoalannya, banyak diantara pemimpin yang menganggap bahwa kehadiran kelompok pesaing semacam itu adalah ancaman maksimal yang mesti ditiadakan. Semakin cepat upaya para pemimpin tadi melenyapkan kelompok pesaing dalam aktivitas kepemimpinannya, sebenarnya tanpa disadari mereka sedang memperkecil peluang untuk menjadi pemimpin sejati atau mungkin pemimpin besar dikemudian hari. Bukankah sosok Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo adalah tokoh-tokoh yang juga populer meng-angkasa karena besarnya tekanan dan kontribusi para pesaing di-eranya masing-masing? Tentu saja tanpa mesti berterima kasih pada orang maupun kelompok pesaing dalam masyarakat semacam itu selayaknya disadari bahwa Tuhan dengan sengaja menyertakan mereka dalam kehidupan setiap pemimpin sekali lagi untuk mempercepat proses pematangan kepemimpinan.  Dalam perspektif seperti itu saya pikir para pemimpin tak akan dengan mudah melenyapkan begitu saja para pesaing kecuali menjadikannya sebagai penguat sekaligus pengantar ke status paling tinggi yang diinginkan.
Peran antagonistik dan kepemimpinan ibarat bagian dari dualitas mata uang yang saling membutuhkan. Tanpa kedua sisi tentu saja sekeping mata uang tak ada artinya.  Satu sisi bernilai angka (kuantitatif), sisi lain dapat bergambar orang, binatang atau istana kerajaan (kualitatif).  Jika hanya salah satu yang kita sodorkan dalam transaksi jual-beli tentu saja dapat gugur dengan sendirinya, atau tak diakui. Maknanya kita membutuhkan keduanya.  Soal angka atau bukan angka, soal baik atau buruk, soal benar atau salah ia merupakan dualitas yang tak dapat dinihilkan begitu saja.  Bukankah kejahatan sekalipun tak diinginkan memiliki manfaat bagi pekerja seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, hingga pekerja spiritual yang bertugas menyadarkan. Karenanya, benarlah kata para pembaharu bahwa tak ada satupun yang sia-sia diciptakan Tuhan, semuanya memiliki arti dan manfaat bagi lingkungannya.  Apabila oposisi menang sebagai pemeran antagonis, tentu merekalah kelompok yang dipercaya untuk memimpin pemerintahan dalam masa tertentu.  Sebaliknya, jika para petahana yang menang dalam kompetisi merebut hati rakyat, maka yang lain tak perlu dikecilkan apalagi sampai dimatikan. Di negara-negara demokratis, peran kompetitor sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang sekaligus instrumen bagi pematangan kepemimpinan pemerintahan yang terpilih. Dapat dipahami mengapa partai demokrat di Amerika membutuhkan partai republik, demikian sebaliknya. Lalu apa kritik penting saya terhadap buku Pak Bupati? Saya katakan bahwa buku yang dibedah hari itu sebenarnya tak berimbang, sebab yang terbaca hanya berbagai deskripsi tentang success story dari gunting pita hingga gunting rambut seorang bupati. Saya tak menemukan cerita tentang peran sejumlah tokoh antagonis yang justru mematangkan kepemimpinan sang bupati. Buku itu juga nihil kontribusi istri dalam mendukung kehebatan sang bupati, bahkan minim memperlihatkan partisipasi wakil bupati kecuali berada dibelakang kamera sebagai pelengkap seremoni. Bagi saya, mereka adalah bagian dari penentu kecermalangan seorang bupati, sebab bupati tak mungkin mampu berdiri tegak di depan masyarakatnya tanpa keterlibatan semua tokoh penting termasuk kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, guru, nelayan, petani, bahkan anggota DPRD paling kritis sekalipun. Akhirnya, menutup uraian singkat dalam bedah buku itu, saya katakan bahwa seandainya buku ini adalah skripsi, tesis ataupun disertasi, maka tentulah membutuhkan revisi panjang dari aspek epistemologinya.  Namun, menimbang secara subjektif Pak Bupati adalah senior saya, rekan sekerja ketika bertugas di Palopo, se-daerah kelahiran, bahkan pernah menjadi komandan upacara di IPDN, cukuplah kritik objektif ini saya tujukan buat tim penulisnya agar buku selanjutnya dapat memberi banyak pelajaran bagi siapapun yang akan membacanya. Tekanan tersebut membuat pak wakil bupati dan sejumlah hadirin senyam-senyum setelah sebelumnya penuh riuh akibat joke yang saya tebarkan di awal. Saya memang sengaja mendahulukan lawakan kecil itu agar kritik saya dapat mendarat di atas bantal yang empuk, bukan paku berduri yang menyakitkan.  Bahkan setelah ditimbang-timbang, barangkali lebih banyak joke saya ketimbang catatan kritis.  Barangkali itu yang membuat seorang peserta yang lagi kepo tiba-tiba nyeletuk disela-sela acara dan berkata, “semestinya bapak lebih lama durasinya, tapi tadipun sudah cukup, terkesan singkat, padat, berani, cerdas, penuh makna dan tentu saja sangat menghibur. Saya bilang, “semoga ketemu kembali dalam buku berikutnya, saya masih lelah, kurang tidur, sehingga saya hanya sempat membaca lewat teknik hit and run”.

Senin, 03 Agustus 2015

Beberapa Pokok Pikiran Tentang Operasionalisasi Inpres Revolusi Mental di Lingkungan IPDN



Oleh. Muhadam Labolo

            Apabila telah disepakati bahwa IPDN menjadi basis utama pengembangan revolusi mental dilingkungan Kementrian Dalam Negeri, maka pertanyaan operasionalnya adalah apakah instrumen rujukannya pada tingkatan sistem (regulasinya)? Bagaimana manajemennya? Serta bagaimanakah aplikasinya pada tingkat paling teknis? Untuk pertanyaan pertama setidaknya terjawab dalam bentuk draft Instruksi Presiden (Inpres) yang sedang digodok hari ini. Tentu saja dua persoalan terakhir akan menjadi perhatian serius yaitu manajemen dan program aplikasinya. Dalam hal manajemen tentu saja berkenaan dengan seperangkat  agenda perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental dilingkungan IPDN.  Lalu apakah media yang dapat kita gunakan sehingga seluruh proses manajemen tadi dapat diselenggarakan dengan baik? Ini pekerjaan rumah bagi siapapun yang berburu posisi Kabag Perencanaan di seputar IPDN, Bandiklat dan Kemendagri.  Jika media sudah kita peroleh maka spirit Nawacita akan terlihat sembari menanamkan tiga nilai utama yang diinginkan oleh sponsor utamanya yaitu integritas, kerja keras dan gotong royong.  Integritas Praja berkenaan dengan kemampuan menjaga komitmen antara gagasan (visi), komunikasi dan praktek pelayanan sesungguhnya. Gagasan ditempa lewat kemampuan berpikir akademis, komunikasi dilatih agar mampu menjadi penyampai gagasan pemerintah kepada yang diperintah secara efektif, sementara praktek pelayanan dibutuhkan untuk merealisasikan berbagai gagasan agar nyata di pelupuk mata rakyat jelata, bukan sekedar pepesan kosong. Kerja Keras Praja adalah nilai yang perlu dibangun agar setiap Pamongpraja Muda dapat menggapai apapun yang dimimpikan di kelak hari. Setiap praja harus ditanamkan spirit bahwa semua bagian terindah yang akan dicapai hanya mungkin diperoleh jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Mengutip ungkapan seorang penulis buku, “sukseslah semuda mungkin, dan silahkan nikmati masa tua lho...”. Gotong-royong adalah bentuk lain dari kerjasama, yang dalam bahasa modern bernama team work.  Jepang, China dan Korea Selatan sudah sampai pada level aplikasi gotong-royong sejati. Kita baru bergotong-royong kalau bertepatan bertemu momentum Pemilukada dan Pemekaran Daerah. Rakyat bergotong-royong mengumpulkan amplop sebanyak mungkin untuk soal dukung mendukung. Elite bergotong-royong meraup APBD dan APBN sebanyak mungkin.  Inilah gotong-royong tak bernilai yang dipertontonkan masyarakat saat ini, bukan gotong-royong membangun bangsa atas kesadaran yang tulus. 
Apabila media IPDN dengan semua nilai yang telah melekat selama ini melalui tiga jalur yaitu pengajaran, pengasuhan dan pelatihan akan digunakan sebagai tempat persinggahan program revolusi mental, kemungkinan akan terjadi sedikit banyak relaksasi pada subsistem yang selama ini telah berjalan cukup baik. Strategi yang tepat adalah menciptakan media baru atau merevitalisasi media yang pernah ada sebagai wadah bagi upaya mewujudkan gerakan revolusi mental dilingkungan Kementerian Dalam Negeri. Apabila ini disepakati maka setidaknya dapat terlihat Pertama, perbedaan antara sebelum dan sesudah dijalankannya gerakan revolusi mental (output dan input). Kedua, tak terlalu menciptakan degradasi pada sistem yang relatif stabil selama ini di bidang pengajaran, pengasuhan dan pelatihan di lingkungan IPDN. Ketiga, lebih mudah untuk mengukur aktivitas program dan kegiatan gerakan revolusi mental. Keempat, tersedia cukup banyak waktu sebagai tambahan ekstra-kurikuler praja (selama ini IPDN paling lama waktu cutinya, 2 bulan lebih). Kelima, area praktikumnya tersedia dibelakang kampus sebagai pusat kepanduan Indonesia (Pramuka Jatinangor). Keenam, paket program, kurikulum, prosesi dan tradisi Gerakan Revolusi Mental yang coba diinternalisasikan sebagaimana telah dipraktekkan untuk pertamakali pada angkatan 22 IPDN bulan Juni tahun 2015, lebih mudah dikembangkan dengan alokasi waktu yang lebih lama mulai dari tingkat muda sampai wasana praja, tidak hanya saat memasuki wisuda selama 3 hari sehingga tak terkesan tergesa-gesa.
Lalu apakah media dimaksud? Menurut hemat saya adalah perlunya menghidupkan kembali KEPANDUAN INDONESIA, YAITU KEPRAMUKAAN DI LINGKUNGAN IPDN. Selama ini media kepramukaan di IPDN hanya berjalan selama kurang lebih 5 tahun pasca insiden Wahyu Hidayat (2004-2010). Melalui media tersebut maka gerakan revolusi mental lewat berbagai program mudah di desain dan diukur perkembangannya. Penanaman nilai-nilai integritas, kerja keras dan gotong royong dapat dilihat dalam aktivitas yang dilakukan diluar alokasi pengajaran, pengasuhan dan pelatihan dilingkungan IPDN. Sekalipun demikian, penanaman ketiga nilai tersebut tetap dilakukan secara bersinergi dengan mekanisme jarlatsuh. Sisi baiknya, IPDN dapat mengambil alokasi tambahan untuk membentuk karakter praja bernilai lebih dengan memanfaatkan banyak waktu luang.  Dengan kesibukan yang padat sebagaimana ciri sekolah kedinasan, maka lulusan Pamongpraja Muda kedepan tidak saja dapat memperoleh banyak pengalaman, demikian pula penanamana nilai-nilai revolusi mental. Oleh karena secara teknis kepanduang ada di pusat dan di seluruh daerah (IPDN Regional), maka mudah untuk membangun kerjasama dan memperluas wawasan dimana saja (lihat sambutan pelepasan Kepanduan/Pramuka Indonesia dari berbagai elemen ke Tokyo, tgl 20 Juli 2015 oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo). Melalui wadah kepanduan tersebut, kita berharap ketiga nilai strategis di atas dapat terinternalisasi kedalam pribadi setiap praja. Dengan demikian maka misi gerakan revolusi mental, kepanduan dan visi perguruan tinggi akan bersinergi dalam 4 (empat) hal jika dikaitkan dengan pendapat Soelaeman (1998:2) yaitu; terciptanya media konkrit bagi internalisasi nilai-nilai Pancasila (bibit pembentukan idiologi bangsa/lihat kasus terorisme), terciptanya wadah bagi pembangunan kesadaran atas penghayatan dan pengamalan terhadap nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (bibit toleransi/lihat kasus Tolikara), terciptanya wadah bagi pengembangan wawasan komprehensif, integralistik, holistik atas Indonesia (bibit wawasan kebangsaan/lihat kasus separatisme), serta terciptanya wadah bagi terbangunnya kesadaran kultural Indonesia (bibit nasionalisme/lihat kasus konflik horisontal).
          Demikian pokok pikiran yang dapat saya sampaikan dalam penyusunan Inpres Revolusi Mental hari ini. Badandiklat Kemendagri, Senin, 27 Juli 2015.