Senin, 23 Januari 2017

Kesenjangan Jarak Antara Pemerintah dan Masyarakat


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Sejak kasus Q.S Al-Maidah ayat (51) dipencarkan oleh salah satu pasangan calon kepala daerah di Ibukota Jakarta, relasi antara negara dengan masyarakat mengalami dinamika yang cenderung membelah jarak dalam tekanan dan tensi psikologi yang cukup mencemaskan. Ditengah kecurigaan yang meningkat secara vertikal, relasi antar kelompok masyarakat berbasis agama, etnik, ras hingga golongan pun mengalami ketegangan yang lebih terasa lewat media sosial. Entah berapa kubik potret atas realitas sungguhan maupun berita penuh muatan hoax diproduk dari berbagai sumber pada ujungnya secara laten menumbuhkan bau kebencian, kekesalan bahkan bibit kesumat direlung hati pemegang medsos. Sekalipun setiap hari pula berseliweran informasi penuh motivasi, tips hidup sehat, hingga warning spiritualitas pada kita, namun tetap saja gempuran informasi tuna kebhinekaan itu mengecilkan semangat untuk terus hidup bersama. Saya tidak akan masuk kesana, tulisan singkat ini hanya akan memotret kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dari perspektif sistem secara sederhana.
Dalam imaji teoritik, negara pada dasarnya hanyalah sebuah konsep yang abstrak. Negara tersusun rapi atas sejumlah unsur seperti eksistensi pemerintahnya, batas teritorial administrasinya, mobilitas penduduknya, serta tak ketinggalan pengakuan dejure dan defacto dari kolektivitas negara di dunia. Diantara keempat unsur itu eksistensi pemerintahlah yang paling konkrit merepresentasikan suatu negara. Praktis pemerintah pula yang bertugas mengklaim batas-batas teritorial sebuah negara, menentukan keabsahan seseorang sebagai warga negara dalam jarak perlindungannya, serta meyakinkan lingkungan pergaulan dunia untuk mengakui esksistensinya baik secara politik maupun hukum.  Sebagai personifikasi negara, pemerintah diproduk oleh masyarakatnya. Semakin berkualitas masyarakat dalam suatu negara semakin mungkin terpilih pemerintah yang ideal. Demikianlah mengapa wajah setiap pemimpin dianggap cukup merepresentasikan keinginan masyarakatnya sekalipun dalam banyak kasus sebaliknya. Untuk menghasilkan pemerintah yang berkualitas itu tentu saja masyarakat membutuhkan seperangkat mekanisme yang ideal pula agar proses selection maupun election itu benar-benar tidak saja mampu menjamin lahirnya suatu output berupa komposisi pemerintahan yang bermutu, juga memberi dampak positif bagi tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan materil maupun non material (outcome, benefit dan impact). Realitasnya, kesejahteraan sebagai tujuan kolektif masyarakat itu tak selalu sejalan dengan tujuan ideal yang disepakati dalam kontrak politik pada setiap periode sebagaimana tergambar dalam konstitusi lengkap dengan turunannya. Kualitas masyarakat dalam memilih pemerintahnya terlihat jelas lewat semua tahapan seleksi diatas. Pada sejumlah pengalaman tampak bahwa tahapan input hanya dipadati oleh sekumpulan elit bernama partai politik. Partai politik sejogjanya dibentuk sebagai media penyaring mewakili masyarakat agar terpilih sosok pemerintah yang ideal.  Oleh sebab pengurus partai politik adalah kumpulan orang yang tak berurat, apalagi berakar di jantung hati masyarakatnya, maka proses menentukan bakal calon pemimpin hanyalah ritual formalistik dimana masyarakat hanya dapat mengintip dibilik bambu atau menjengket kaki agar sedikit terlihat ditengah lingkaran pesta demokrasi nan ramai.  Pada tahapan proses lain lagi, mekanisme demokrasi di desain ibarat mesin canggih yang dihadapkan pada sekumpulan masyarakat dengan kualitas pendidikan dan pendapatan berada di stadium memprihatinkan. Dengan mengambil ukuran kecerdasan dan ketebalan kocek warga di ibu kota, mekanisme demokrasi disodorkan ibarat menu empat sehat lima sempurna.  Akibatnya dapat dibayangkan, ditengah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terdistribusi merata diluar ibukota mereka bergerak memilih pemimpin bukan dibawah kendali akal sehat, namun lebih didorong oleh semangat nomer piro wani piro (NPWP). Partisipasi politik tampak selain menurun juga semu dalam pandangan mata.
Dari dua tahapan itu maka terpilihlah pemerintah sebagai output-nya.  Keluaran tersebut secara faktual harus diterima secara hukum meskipun hakekatnya berjarak lebar dari sumbernya (masyarakat).  Maka ibarat cermin, pemimpin terpilih itu tak sepenuhnya sama persis dengan wajah publik. Wajah pemimpin itu penuh kepura-puraan, penuh bedak, penuh gincu, penuh lipstick bahkan dibalut topeng sehingga keindahan rupa pada cermin tak serupawan dalam realitas di dunia blusukan. Pada konteks semacam itu tanpa sadar cermin seringkali menjadi sasaran kemarahan. Semakin panik pemimpin melihat wajahnya yang buram penuh bopeng, semakin banyak cara yang digunakan untuk meng-ampelas wajah agar terlihat sempurna termasuk berbohong pada masyarakatnya. Berbohong sekali mungkin dapat dimaafkan, namun kebohongan berulangkali dapat mengubah kepercayaan menjadi resistensi.  Pemerintah yang terlalu sering berbohong dapat menimbulkan dua penyakit utama, yaitu meningkatkan antibody menjadi satu karakter buruk yang sulit diubah menjadi pemerintah pembohong. Penyakit kedua adalah munculnya gejala antibody pada masyarakat hingga menjadi masyarakat apatis. 
Pemerintah tanpa legitimasi sulit memberi manfaat bagi masyarakatnya (outcome). Kalaupun ada, sebesar-besarnya manfaat itu hanya untuk kepentingan segelintir orang yang berada dibelakangnya, bukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Manfaat pemerintah tidak dirasakan oleh orang banyak. Pemerintah seakan jauh dari kehadiran sebagaimana prinsip filosofistiknya hadir dimana saja (omni presence). Kehadiran pemerintah biasanya bersifat formalistik dan transaksional.  Formalistik biasanya ditandai oleh sejumlah aktivitas seremonial baku yang jauh dari sentuhan ke titik-didih yang dikehendaki masyarakat. Transaksional ditandai oleh gelondongan bantuan sosial dan hibah yang kadang habis dikonsumsi lalu hilang tanpa bekas. Pengalaman menunjukkan bahwa bantuan sosial hanyalah upaya menurunkan tensi ketegangan masyarakat sesaat seperti menurunkan suhu panas badan dengan bodrex atau mengganjal perut dengan makanan instant.  Sepulang dari kerumunan semacam itu seluruh persoalan yang telah dilepas dimuka umum tak kunjung datang jawabannya, bahkan bantuan sosial hanya bertahan seminggu. Yang tersisa hanya sepotong photo selfi antara pemimpin dan masyarakatnya. Inilah tahapan yang meninggalkan jarak lebih lebar antara pemerintah dan masyarakatnya dalam kehidupan maya tanpa terhubung secara berkelanjutan.
Lalu apa keuntungan (benefit) kesejahteraan yang lahir dari pemerintahan semacam itu? Tentu saja bukan kesejahteraan materil dan non materil namun kemelaratan yang nyata. Pemerintah yang berjarak sedemikian jauh dari masyarakatnya sudah barang tentu sulit menangkap cita-cita rakyatnya apalagi merespon dengan cepat. Ditengah keterasingan akibat jarak semacam itu pemerintah bukannya memberi banyak keuntungan bagi masyarakatnya, justru masyarakat menjadi satu-satunya objek pajak paling menjanjikan guna menutupi semua kebangkrutan yang dialami. Akhirnya, dampak (impact) paling mungkin yang dapat dibayangkan adalah sikap resistensi akut dan perilaku apatisme politik yang dapat membahayakan masa depan sebuah negara. Kesejahteraan yang bertambah mendorong kepercayaan. Kepercayaan mendorong elektabilitas sebagai bentuk dukungan. Sebaliknya, kemakmuran yang gagal mendorong resistensi. Sifat resistensi menciptakan daya tolak bagi elektabilitas pemerintah pada periode berikutnya.  Inilah gambaran betapa jarak antara pemerintah dan masyarakat dalam siklus kebijakan publik mengalami kesenjangan yang semakin lebar.




Sabtu, 07 Januari 2017

Relasi DPRD Dengan Pemerintah Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Oleh. Muhadam Labolo

          Pasca revisi UU 32/2004 menjadi UU 23/014 Tentang Pemerintahan Daerah, eksistensi DPRD menjadi lebih terang benderang sekalipun pada sisi lain tetap mengandung misteri. Kejelasan eksistensi DPRD tersebut setidaknya terlihat dalam pasal 2 UU No. 23/2014 dimana kedudukan DPRD adalah pejabat daerah. Selama ini satu-satunya entitas yang tidak jelas jenis kelaminnya adalah DPRD, apakah pejabat negara atau pejabat daerah. Konsekuensi sebagai pejabat daerah inilah yang menjadi dasar mengapa diperlukan revisi terhadap PP 24/2007 dan turunan revisinya (37 dan 21/2008) Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan.  Sayangnya hingga memasuki awal tahun 2017 sejak janji Presiden SBY dan Jokowi, peraturan tersebut tak kunjung selesai disesuaikan. Lamanya penyesuaian tersebut mengakibatkan DPRD sulit untuk diperlakukan sebagai pejabat daerah dibanding Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selama ini statusnya jelas sebagai Pejabat Negara.  Persoalan yang selalu muncul adalah apakah perlakuan terhadap DPRD setaraf dengan pejabat eselon tertentu di level pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ataukah perlakuan terhadap DPRD hanya pada soal keprotokoleran dan keuangan semata.  Pada soal protokoler misalnya, apakah perlakuan terhadap DPRD sama persis dengan pejabat daerah sekelas pimpinan tinggi pratama, madya atau utama.  Atau, karena UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN tak mengenal istilah eselonisasi sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, apakah perlakuan terhadap DPRD setaraf dengan eselon dua atau eselon satu di level provinsi.  Dalam konteks keuangan bagi pimpinan dan anggota DPRD, apakah standar gaji dan tunjangan sama juga dengan pejabat daerah yang disetarakan dengan itu (eselon atau pejabat tinggi tertentu).  Masalahnya, bila kedudukan DPRD disamakan dengan pejabat pemerintah daerah, maka perhitungan gaji pokok DPRD semestinya tidak lagi didasarkan pada gaji pokok kepala daerah sebagai pejabat negara, tetapi didasarkan pada gaji pokok pejabat pemerintah daerah. Jika hal itu disepakati maka kemungkinan gaji pokok DPRD jauh lebih tinggi dibanding standar gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hingga saat ini juga belum mengalami perubahan. Apabila PP terbaru menjawab semua itu maka Pemda segera menyesuaikan penganggaran yang sesuai bagi aktivitas DPRD di tahun 2017.
          Jika kita bandingkan dengan UU 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah, posisi DPRD seakan terlepas dari pemerintah daerah.  Pada UU ini kekuasaan Pemda mengalami pergeseran ke DPRD (legislative strong). Pada UU 32/2014 kedua entitas tersebut tampak mencari keseimbangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  Terlepas dari itu, pertanyaan umum yang sering dilontarkan adalah bagaimanakah relasi DPRD dengan pemerintah daerah pasca revisi undang-undang pemerintahan daerah? Marilah kita lihat dinamika fungsi awal DPRD yaitu legislasi, keuangan dan pengawasan.  Sejak putusan MK terhadap sejumlah pasal pada UU 27/2009 DPRD dinilai bukan Badan Legislatif sebagaimana DPR. Konsekuensi atas putusan itu maka fungsi legislasi DPRD dalam UU tersebut dicabut. Kedudukan dan fungsi DPRD selanjutnya diatur lebih jelas lewat UU No.23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  Oleh karena DPRD bukan badan legislatif maka DPRD tidak menjalankan fungsi legislasi (membuat undang-undang) tetapi melakukan fungsi lain yang setaraf dengan itu yaitu membentuk peraturan daerah. Implikasinya alat kelengkapan DPRD berubah dari Badan Legislasi (Baleg) menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Jadi DPRD dalam hal ini bukanlah pembuat undang-undang yang bersifat nasional sebagaimana DPR yang diatur dalam konstitusi namun sebagai pembentuk peraturan daerah yang bersifat lokalistik dan berpedoman pada undang-undang yang lebih tinggi. Tentang ketentuan teknis soal itu dapat dilihat pada Permendagri No.80/2016 sebagai pengganti Permendagri No.1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Lalu sejauhmanakah fungsi DPRD dalam hal keuangan daerah. Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 terhadap sejumlah pasal pada UU No.27/2009 Tentang MD3 dan UU Keuangan Negara, tampaknya pemerintah membatasi kewenangan DPR dalam pembahasan anggaran hingga satuan tiga (fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja).  Terlepas bahwa putusan MK tersebut hanya ditujukan pada DPR, namun Surat Edaran Sekretaris Kabinet di masa SBY No. SE-8/Seskab/VI/2014 tgl. 11 Juni 2014 dan SE Mendagri No.902/3224/SJ tgl. 24 Juni 2014 point 1 huruf (a) menyebutkan bahwa persetujuan DPR/DPRD terhadap APBN/APBD tidak mencakup pada pembahasan hingga unit organisasi, fungsi dan program atau satuan tiga. Artinya putusan MK terhadap DPR dianggap mutatis mutandis terhadap fungsi DPRD dalam hal keuangan di daerah. Konsekuensi lebih jauh atas surat edaran tersebut berarti fungsi DPRD dalam hal keuangan dibatasi hingga ke aspek jenis belanja yang bersifat operasional. Dalam hal ini DPRD lebih pada aspek pembahasan strategi kebijakan dan cenderung dipaksa menyetujui perencanaan teknis operasional yang di desain pemerintah daerah dalam bentuk program dan kegiatan rutin.

Dalam konteks fungsi pengawasan DPRD tampak pula bahwa sebagai konsekuensi atas posisi DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain kepala daerah maka sulit bagi DPRD melaksanakan fungsi pengawasan yang sesungguhnya karena berada dalam satu kamar penyelenggaraan pemerintahan daerah (fused model). Ditengah lemahnya fungsi pengawasan DPRD, konstruksi bikameral ditingkat lokal semacam itu relatif menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah karena pertanggungjawaban kebijakan secara umum berada ditangan kedua institusi.  Lalu bagaimana relevansinya dengan perangkat daerah dibawahnya? Didalam UU No.23/2014 dan PP No.18/2016 Tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.  Memaknai batasan ini maka seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD. Dapat dipahami bahwa batasan ini muncul disebabkan DPRD maupun kepala daerah berada dalam satu kamar dimana masing-masing adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  Dampak lebih jauh terhadap batasan ini tentu saja dapat menyeret keikutsertaan DPRD dalam menentukan tidak saja struktur organisasi perangkat daerah, demikian pula komposisi personil yang layak atau tidak menjadi unsur pembantu keduanya.  Tentu saja hal ini dapat memicu potensi konflik baru antara DPRD dan Kepala Daerah.  Mungkin strategi yang tepat dalam menjaga harmoni kedepan adalah perlunya suatu desain perda inisiatif tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga keterlibatan DPRD dan Kepala Daerah dalam menentukan para pembantunya dapat dikomunikasikan bersama selain syarat lain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ASN dan Pemda.  Dalam hal fungsi pembentukan peraturan daerah perlunya di desain perda inisiatif tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Dilingkungan Pemerintah Daerah sehingga semua usul inisiatif DPRD maupun Pemda dapat dibahas dan disetujui bersama. Hal ini untuk mencegah terciptanya masalah pembatalan/sabotase pembahasan dari salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk upaya mengantisipasi hasil evaluasi ranperda oleh entitas pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pemerintah).  Dalam banyak kasus pasca evaluasi ditingkat yang lebih tinggi mendorong terjadinya konflik laten antara DPRD dan Kepala Daerah akibat raibnya sejumlah program dan kegiatan dengan alasan yang tidak jelas.  Masing-masing bertahan dengan argumentasi yang tak memiliki dasar apakah perlu duduk kembali antara Banggar dan TAPD ataukah cukup direvisi oleh pemerintah daerah.  Bila hasil evaluasi bersifat perbaikan redaksional mungkin tak perlu melibatkan DPRD, namun bagaimana jika berkaitan dengan representasi DPRD di sejumlah dapil yang selama ini telah diperjuangkan dengan sungguh-sungguh? Perda inisiatif semacam itu menurut hemat saya dapat sekaligus mengatur sejauhmana keterlibatan DPRD dalam hal penggunaan fungsi keuangan khususnya pembicaraan pada skala satuan tiga yaitu program, kegiatan dan jenis belanja.

Rabu, 04 Januari 2017

Renegosiasi Kembali Keadilan Energi Bagi Masyarakat Banggai

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tampak berjalan normal ditengah sesaknya ketidakadilan.  Normal, karena praktis tidak ada satupun kendala yang dihadapi oleh para pemilik modal di LNG Senoro maupun pertambangan lain yang dikelola pertamina.  BUMN plat merah dan swasta sebagai penyokong utama pertambangan berkelas atas di kampung halaman saya itu praktis menikmati limpahan rezeki dengan omset lebih kurang 42 Milyar perhari, bukan perminggu, perbulan, apalagi pertahun (Sutomo,2016). Dari manakah angka asumsi 42 Milyar/hari itu? Dengan menggunakan perhitungan kasar maka 415mmscfd x 1.000mmbtu/mmscfd x USD 7,5 permmbtu x Rp. 13.500 per USD diperoleh angka fantastis tersebut. Dengan omset energi sebesar itu semestinya penduduk di Kabupaten Banggai yang hanya terdiri dari 323.872 orang (Wikipedia, 2017) tak perlu membayar listrik apalagi menanak nasi pakai kompor dan gas eceran.  Disinilah ketidakdilan berjalan damai dengan kenormalan.  Kita mesti berterima kasih kepada nenek moyang masyarakat Banggai, sebab limpahan energi yang dikandung oleh perut bumi Banggai adalah hasil dari perasan fosil nenek moyang dan kini berubah dalam berbagai bentuk setelah disuling lewat teknologi modern. Hasilnya dapat berbentuk minyak tanah, spertus, premium, pertamax, biosolar, pertalite, dex, avtur, gas dan sebagainya.  Dengan ragam energi semacam itu maka penghasil di hulu hingga penjaja di hilir dapat dibayangkan nilai pertambahan kekayaannya.  Lalu tuntutan moral apa yang perlu saya sampaikan dalam tulisan ini ? Tentu saja seberapa besar kontribusi energi Donggi Senoro tersebut bagi kemaslahatan masyarakat Banggai yang secara absolut berhak atas tetesan keringat nenek moyangnya. Sebab membandingkan dengan pengelolaan energi di Aceh, Papua dan Kaltim, tampaknya masyarakat disana sudah lebih dulu memperoleh tetesan dari perasan tulang-belulang nenek moyangnya dibanding masyarakat Banggai yang dianggap sepi ing pamrih rame ing gawe.  Limpahan energi itu faktanya hanya mengalir kencang ke saluran Mitsubishi, Medco dan PLN. Masyarakat Banggai tetap saja mensubsidi sendiri gas dan lampu listrik di siang dan malam hari.
Di Aceh, pengelolaan Gas Arun memberi banyak konsesi bagi Pemda dan masyarakatnya apakah dalam bentuk subsidi langsung maupun subsidi tak langsung. Di Papua, keuntungan pengelolaan energi mengalir deras lewat dana otonomi khusus yang kini menetes hingga ke tenggorokan masyarakat Papua di pelosok desa pedalaman. Di Kaltim, kelebihan energi menetes normal kerumah tangga masing-masing. Sisanya dimanfaatkan dalam bentuk pengelolaan Pupuk Kaltim yang terkenal di seantero nusantara. Pemda melalui BUMDnya tampak berjaya dan tak kehilangan muka didepan kaum kapitalis yang menyedot habis kekayaan energi masyarakat awam.  Dalam kasus Senoro, alokasi gas domestik tampaknya tak dinikmati dengan nyaman oleh BUMD Pemkab Banggai, lebih-lebih konsesi bagi masyarakat Banggai secara luas.  Kendatipun  relasinya dengan pertambangan semacam itu dijamin seratus persen oleh UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, BUMD Pemkab Banggai tampak hidup tak mau mati tak hendak setelah menderita gagal panen sejak penyertaan modal APBD beberapa tahun lalu yang mengalami masalah hukum. Jika mereka diberi kesempatan dan suntikan modal yang sama dari sumber-sumber pertambangan diatas tentu saja nasibnya akan lebih baik sebagimana BUMD di Provinsi Kalimantan Timur.  Sekiranya itu terjadi bukan mustahil BUMD Kab Banggai dapat membangun pembangkit tenaga listrik tenaga gas tanpa harus menderita listrik padam seminggu sekali sebagaimana jamak dirasakan akhir-akhir ini.  Sayangnya PLN tampaknya mengubah sepihak RUPTL dan menutup kesempatan BUMD dan swasta untuk lebih berperan dalam hal ini.
          Dari sisi keseimbangan sumber daya, dapat kita bandingkan kontribusi dan efek LNG Senoro dan Pertamina di Kabupaten Banggai. Dengan asumsi terdapat sekurang-kurangnya 15.000 serapan tenaga kerja di wilayah potensial tersebut dengan gaji 5-10 juta rupiah, faktanya serapan tenaga kerja domestik sangat rendah dan berada di level buruh kasar.  Kita mungkin akan kesulitan menemukan seorang presiden direktur atau komisaris maupun job bergengsi sederajat itu kecuali buruh kasar yang notabene berasal dari masyarakat Banggai. Komposisi pengelola sumber energi di perusahaan pertambangan baik di pusat maupun di daerah terdiri dari kelompok kapitalis terdidik dan berpengalaman baik swasta maupun unsur pemerintah pusat.  Malangnya kita tak menemukan satupun putra asli daerah yang berasal dari kelompok swasta maupun pemerintah duduk bermartabat untuk turut mengontrol mobilitas harta karun nenek moyang masyarakat Banggai. Supervisor dan manager keatas didominasi oleh tenaga kerja import Korea dan Jepang.  Komposisi yang jauh dari representasi keadilan tersebut juga beresiko dimana sulit bagi kita untuk mengontrol dampak negatif yang ditimbulkan dalam kurun waktu 10-20 tahun kedepan, apakah semakin baik atau hanya meninggalkan hamparan kering yang rusak bagi isi perut generasi mendatang.  Parahnya, keempat perusahaan raksasa itu (Pertamina, Medco, Mitsubishi dan Panca Amara Utama) tak sedikitpun membuka diri untuk jujur pada masyarakat Banggai tentang sejauhmana kontribusi CSR dan peta pemberdayaan masyarakat disekeliling sumber energi tersebut. CSR keempat perusahaan itu kedengaran jatuh pada sejumlah lembaga non government diluar kampung halaman. Dengan alasan pemberdayaan desa mandiri masyarakat Banggai tampaknya tak lebih dari sekedar objek yang dibungkus melalui proposal ilmiah sehingga terkesan rasional. Tidakkah dengan hati nurani yang tulus keempat pengebor minyak dan gas dikampung saya itu membagi posisi untuk putra asli daerah untuk bagian humas dan CSR agar tampak lebih seimbang?  Menurut saya, jika Pemda dan DPRD sendiri sudah tak bersemangat lagi sebagai representasi masyarakat Banggai dalam mengartikulasikan kekayaan yang terampas dan menganggap bahwa bagi hasil yang telah ditentukan selama ini telah sesuai amanah UU, tentu saja itu sebuah kepandiran  dan kebohongan luar biasa. Sebuah kebohongan yang sama ketika masyarakat Aceh dan Papua dikelabui bertahun-tahun lamanya hingga mereka memperoleh keadilan tanpa letih masuk-keluar hutan mengangkat senjata dengan nama GAM dan OPM.  Akankah saya dan kawan-kawan di Jakarta yang terdidik sebagai putra asli Banggai mesti dipaksa masuk hutan dulu hanya untuk memperjuangkan keadilan yang dirampas oleh komprador asing dan aseng hari-hari ini? Bagi saya dan kawan-kawan ini hanya soal waktu, dimana mereka yang paham akan makna keadilan akan gelisah dan turun kelapangan.  Belajar dari itu, bagi Pemda sendiri tak perlu mengulang kelalaian yang sama dengan rezim sebelumnya dimana terdapat sejumlah energi tak terbarukan menunggu didepan mata dan siap digagahi oleh penambang kelas kakap.  Dalam banyak hal kita tak pernah merasa tersinggung dan marah ketika energi di sedot didepan mata lalu masyarakat hanyalah penonton dan satpam dihalaman rumahnya sendiri. Mengutip firman Allah Swt, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka” (QS.13:11).