Perspektif Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo 28 tahun lalu negara pernah melepas 808 putra-putri terbaik dari Manglayang. Negara menginvestasikan energinya agar ke 808 generasi pilihan itu melanjutkan cita kemerdekaan, melayani bangsa, memakmurkan negeri, dan memimpin masyarakat. Kini, dalam usia 78 tahun HUT Kemerdekaan kita perlu merenungkannya kembali. Cita mulia dan luhur itu diingatkan lewat esensi pidato Soeharto saat Pengukuhan Pamongpraja Muda, 5 Agustus 1995, jadilah Pamong yang baik, jujur, dan mengabdi kepada rakyat. Dalam buku kenang-kenangan Ia menegaskan lebih awal sejak angkatan sebelumnya agar kita benar-benar memahami kemajemukan Indonesia sebagai realitas. Realitas kemajemukan itu membutuhkan konsensus untuk hidup bersama secara nyaman dan wajar. Sebab di dalam wadah KeIndonesiaan itu tercerah beragam kepentingan yang saling menindih. Kepada kita, negara mengingatkan untuk lebih memahami dari sudut pandang ilmu dan praktek pemerintahan. Di Manglayang, pengetahuan pemerintahan itu ditanamkan

Oleh. Muhadam Labolo Permintaan maaf KPK soal kesalahan prosedur hukum bagi anggota militer pada kasus Basarnas di nilai publik membingungkan ( news.detik.com , 28 Juli 2023). Apakah pejabat di hukum karena jabatannya, atau di hukum karena statusnya. Bila jabatan, perlu dicermati kewenangan Basarnas sebagai organ sipil pemerintah. Bila status, perlu diperiksa relevansinya agar tak berimplikasi terhadap organ militer. Basarnas adalah salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan (Perpres 83/2016). Artinya, Basarnas adalah organ sipil yang memiliki kewenangan di bidang pencarian dan pertolongan bagi masyarakat. Basarnas bukan organ militer sekalipun pejabatnya umumnya di isi anggota militer. Mungkin identik dengan BNN yang di isi mayoritas anggota kepolisian (sipil). Menurut hukum administrasi, setiap kewenangan melekat pada jabatan (het ambt). Maknanya tanpa jabatan tak bakal ada kewenangan. Jabatan adalah badan hukum publik y

Oleh. Muhadam Labolo Partai Golkar di guncang isu kudeta. Seakan mengulang kembali kutukan menjelang pemilu tahun 2014 dan 2019. Golkar bukan partai yang tumbuh kemaren sore lalu menjulang tinggi oleh media karena sering di tonton. Golkar punya sejarah panjang soal suksesi internal dan kendali kekuasaan di negeri ini. Sayang bila rapuh dan masuk museum bagai Dinosaurus. Prahara itu nyatanya tak hanya menerpa Golkar. Dalam 10 tahun terakhir hampir semua partai politik mengalami turbulensi internal. Sebut saja PPP, Hanura, PKS, PAN dan Demokrat. Hasilnya terbentuk partai baru, atau terkonsolidasinya partai lewat kemampuan elit membangun soliditas. Minusnya, basis konstituennya bercerai-berai ke partai yang dianggap jauh relatif stabil. Partai politik adalah kantong kepemimpinan dalam sistem politik modern. Disana bakal calon di rekrut dan di kader sampai matang, lalu di jual ke publik lewat mekanisme pemilu. Bila kandidatnya laku keras, maka partai akan menguasai pemerintahan dalam waktu

Oleh. Muhadam Labolo Demokrasi di ambang kehancuran. Demikian kritik kelompok yang sehari-harinya menggumuli sisi lemah demokrasi. Pesimisme itu di bangun lewat realitas yang tak sepenuhnya mewakili, kecuali kesumat terhadap produk barat atas nama religi. Demokrasi sebagai hasil pikir manusia dinilai tak cukup memadai menyelesaikan perkara manusia ketimbang produk religi yang absolut dan pernah gagal mendahului kelahiran demokrasi itu sendiri. Semua kejengkelan itu dialamatkan pada demokrasi dengan menuding angka kemiskinan, pengangguran, kebodohan, korupsi, hingga perampokan aset sebagai indikator. Padahal semua indikasi semacam itu pun berlaku dan terjadi di negara-negara yang tak sepenuhnya demokratis (flawed democracy), bahkan menjadi pemandangan sehari-hari di negara-negara otoriter dan totaliter.  Membangun demokrasi bukan perkara menyusun bata Candi Prambanan oleh Roro Jonggrang agar selesai semalam. Merakit demokrasi bukan pula menyelesaikan kota dalam semalam oleh Sangkuriang