Senin, 29 Desember 2014

Efisiensi, Ruang Private dan Urusan Negara

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

Ketika pemerintah kini mendorong semangat efisiensi hingga ke titik terendah (pemotongan anggaran sampai 30%), semua satuan kerja setingkat departemen hingga unit terkecil di tangga terbawah bergegas merelaksasi sebagian besar kegiatannya pada batasan yang paling rasional, patut dan wajar. Rasionalitas pengeluaran dibatasi pada realitas harga yang masuk di akal sehat. Menganggarkan penggantian kain gorden di kantor dengan ukuran 3x4 persegi seharga ratusan juta misalnya, patut di duga lahir dari akal yang tak begitu sehat sehingga tak rasional. Boleh jadi seseorang mungkin tampak waras dalam pergaulan hidup sehari-hari, namun akal sehatnya tak cukup dilandasi oleh nilai spiritualitas sehingga berubah menjadi akal bulus. Output dari akal semacam itu melahirkan pembiayaan fiktif yang di utak-atik dari DIPA atau POK unit organisasi. Kepatutan ditaksir berdasarkan etika umum yang berlaku dalam masyarakat. Apakah patut jika seorang pejabat eselon dua naik pesawat kelas satu sedangkan bawahannya cukup pesawat setingkat kelas dua? Ketidak-patutan seringkali memproduk diskriminasi. Diskriminasi seperti itu tak jarang melahirkan sakit hati kolektif pada sebagian bawahan yang merasa di zholimi. Dalam jangka panjang sakitnya bukan hanya di sekitar dada sebelah kiri sebagaimana lirik Cita Citata, bisa jadi menjalar ke relung hati paling dalam, yaitu kebencian pada individu, kelompok, ras, agama, etnis dan sistem secara keseluruhan. Sedangkan kewajaran di kalkulasi berdasarkan realitas kebiasaan di suatu wilayah. Diluar gaji pokok yang sama untuk semua aparat sipil negara, tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan dapat menciptakan perbedaan yang wajar. Mereka yang berkinerja tinggi akan dibayar mahal, apalagi yang tugasnya di pelosok desa misalnya, kemungkinan akan mendapatkan tambahan tunjangan kemahalan dibanding mereka yang tak mau pindah seumur hidup di pusat ibukota pemerintahan. Diatas pertimbangan semangat semacam itu, pertanyaan selebihnya adalah apakah sejumlah aksi dilapangan menunjukkan terjadi efisiensi? Hidup sederhana itu penting, bahkan demikianlah seharusnya. Namun memaksakan diri untuk hidup sederhana dengan realitas yang ada mungkin mesti di intropeksi kembali, sebab mereka yang dipaksa hidup sederhana jangan-jangan memang sudah terlalu lama hidup sederhana bahkan gigit jari. Membatasi rapat-rapat dalam bentuk konsinyering dan Focus Group Discuss (FGD) sebagaimana SE Menpan & RB Nomor 11 tahun 2014 di hotel-hotel mungkin ada positifnya, namun melarang pegawai ASN mengundang keluarga dalam pesta lebih dari 400 undangan lewat surat edaran lain adalah policy action yang boleh jadi bermaksud baik, namun menurut pendapat saya gagal memahami batasan antara ruang private dan ruang public. Di Udik, jangankan mengirim 400 undangan, mengirim 200 undangan saja yang datang bisa lebih dari 1000 orang. Inilah fakta dimana bangsa masih terikat secara sosio-cultural sehingga kohesivitas seperti itu menjadi modal yang tak ternilai harganya. Mestikah satu surat edaran menciptakan benih-benih dissosiasi dalam masyarakat. Jika SE tersebut ditujukan bagi kelompok pejabat yang senang konsumerisme dapat dimaklumi, namun bagaimanakah dengan seorang pegawai ASN yang memang memiliki kekerabatan luas selain dikenal mulia melayani masyarakat selama ini? Mengukur gaya hidup pegawai ASN di sebuah Departemen barangkali berbeda dengan gaya hidup pegawai ASN di level Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten hingga Provinsi. Di departemen, kehadiran seseorang dalam sebuah pesta secara sosiologis kemungkinan lebih kuat diikat oleh faktor rasionalitas. Ada rasa takut kalau tidak hadir lantaran memiliki hubungan struktural hirarkhis yang ketat, atau kuatir kehilangan akses dalam birokrasi. Di level desa, kehadiran seseorang dalam sebuah pesta secara sosiologis lebih karena ikatan emosional guna menjaga harmoni sosial. Malu rasanya jika tak berpartisipasi dalam hajatan seorang anggota keluarga. Boleh jadi pesta tingkat Kampung di Papua dan Tana Toraja dapat menjadi tujuh hari tujuh malam, bergantung klasifikasi dan konteks acara yang diinginkan pihak keluarga besar (marga, suku, clan) yang kebetulan juga seorang pegawai ASN biasa sekaligus anggota masyarakat adat tertentu. Seekor Kerbau (Tedong Bonga apalagi) di Tana Toraja dapat mencapai ratusan hingga milyaran rupiah. Itu jelas bukan tanggungan negara, apalagi pegawai ASN semata, itu hasil donasi dari rumpun keluarga besar yang diberikan menurut asas resiprokal (timbal balik). Terlepas dari sisi negatif acara semacam itu, namun demikianlah harga sebuah integrasi yang kuat dalam masyarakat. Itu jauh lebih positif, daripada mereka meminta kekhususan pada negara agar diberi perlakuan istimewa lewat dana otsus misalnya hanya untuk menanggung biaya semacam itu. Bukankah selama ini negara mengalah dan membayar mahal semua permintaan daerah hanya karena ingin mempertahankan integrasi sosial? Mengapa integrasi sosial yang diinisiasi sendiri oleh masyarakat justru dibatasi oleh hanya selembar surat edaran?
Menurut pikiran saya, ruang private urusan individu, urusan publik wajib di atur negara, itu memang ultimatum negara dalam konstitusi. Itulah mengapa terminologi publik lebih sering dimaknai sebagai urusan pemerintah, dan bukan wilayah masyarakat pada umumnya. Setiap kita terlahir sebagai individu, karnanya terikat dalam konsensus keluarga. Dalam ruang sosial kita adalah bagian dari mahluk yang tak mungkin lari dari kenyataan sosial. Dalam skala organisasi terbesar semacam negara, kita tak dapat melepaskan diri sekalipun pemerintah adalah personifikasi konkrit negara tak selalu dapat memenuhi harapan setiap individu. Itulah mengapa setiap individu pada dasarnya tak dapat merdeka sekalipun ia terlahir di alam yang bebas. Begitu manusia dilahirkan, maka setiap kita terikat pada lingkungan dari unit terkecil (keluarga) hingga organisasi paling kompleks (negara). Persoalannya, bagaimanakah membedakan bahwa kita berada pada ruang private dan di lain waktu berada di wilayah negara? Apakah seorang pegawai ASN selamanya terikat di dalam dan di luar kantor sebagai aparat negara? Jika demikian halnya, maka seluruh perilaku aparat negara idealnya merujuk pada semua aturan negara. Konsekuensinya, sekalipun seorang aparat berada di rumahnya sendiri ia harus tunduk pada konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, permen, hingga surat edaran. Dapat dibayangkan, bagi Pasutri yang akan melaksanakan hajat di malam Jumat mungkin harus menunggu peraturan menteri atau minimal surat edaran. Ini gambaran ekstrem jika negara mencoba memasuki ruang private hingga ke seluk-beluk rumah tangga individu.  Bayangan semacam itulah yang membuat Jhon Locke (1632-1704) sedikit gusar jika negara terlalu jauh mengatur urusan individu sebagaimana pemikiran Hobbes (1588-1679) dalam Leviathan. Menurutnya, ruang individu mesti disisakan agar setiap kita dapat menghirup udara bebas atas dasar hak-hak mutlak yang diberikan Tuhan. Sebagian besar urusan berskala luas dan beresiko menimbulkan dampak eksternalitas sebaiknya menjadi urusan negara, seperti memastikan terciptanya perlindungan akibat serangan individu terhadap orang lain, atau antar kelompok dengan kelompok lain (bellum omnium contra omnes). Pemikiran ini dalam jangka panjang melahirkan penghargaan atas Hak-Hak Asazi Manusia hingga dewasa ini. Proteksi negara atas hak asasi manusia merupakan kewajiban negara dimana pada saat yang sama merupakan hak setiap warga negara untuk diakui, bukan diberikan. Untuk alasan itulah mengapa kita membutuhkan pemerintahan.
Jika batasan sebagai aparat negara didasarkan pada sejauh berkenaan dengan disiplin dalam ruangan kantor atau sebatas perintah dinas, maka setiap kita harus benar-benar menyadari dimana ruang private dan dimana urusan negara. Jika demikian maka semestinya semua fasilitas dinas harus berakhir di depan pintu rumah masing-masing ketika seseorang kembali memasuki ruang private agar ia jelas tak terikat untuk sementara waktu dengan urusan negara. Mobil dinas dan sopir dinas misalnya cukup sampai di depan pintu rumah, tak etis mereka mengantar aparat untuk urusan private ke mal atau tempat hiburan. Itu wilayah private, bukan urusan negara. Apalagi jika fasilitas negara menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan semua pergerakan anak, istri dan seluruh keluarga besarnya. Parahnya, dalam banyak kasus anak dan istri terkadang jauh lebih dominan menentukan perkara tete-bengek dilingkungan organisasi. Perilaku memisahkan antara urusan private dan urusan negara pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar ra, bahkan dipraktekkan oleh salah seorang anggota komisioner KPK. Sayangnya, kita seringkali lupa dengan persoalan etik semacam itu, apalagi jika sekelompok birokrat sengaja membutakan mata sang pejabat untuk memperoleh keuntungan bagi kelanggengan jabatan. Bagi birokrat oportunis, melayani keluarga pejabat jauh lebih penting sekalipun harus menabrak nilai-nilai etik dalam masyarakat. Akhirnya kita dibuat bingung, siapa sebenarnya yang pejabat, istri atau anaknya?

Senin, 15 Desember 2014

Birahi Desentralisasi Asimetrik dan Perubahan Konsensus

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Meluapnya tuntutan otonomi khusus diberbagai lapisan pemerintahan daerah menggambarkan betapa sibuknya daerah memikirkan masa depan dirinya masing-masing tanpa menimbang konsekuensi logis dari semua hasrat yang dapat menimbulkan kesenjangan antar sesama daerah dan ketegangan antara pusat dan daerah. Bagi daerah-daerah yang menuntut ke-sex-ian semacam itu beralasan bahwa justru tanpa perlakuan khusus selama inilah daerah mereka mengalami ketimpangan dibanding wilayah lain yang jelas-jelas secara ekonomi, politik dan sosial budaya tertinggal. Lewat alasan klasik ‘keadilan’ mereka menuntut perlunya pusat mempertimbangkan kembali semua konsesi yang pernah dibicarakan baik secara historis, politik maupun ekonomi. Kota Solo mencoba mengingatkan kembali pemerintah pusat tentang perjalanan historisnya sebagai salah satu kerajaan yang eksis di Tanah Jawa. Tidore dan Ternate seakan ingin menyadarkan pemerintah pusat bahwa kontribusi mereka dalam mobilitas perdagangan rempah-rempah di jalur timur dalam pergulatan sejarah pra-kemerdekaan tak bisa dilupakan begitu saja. Bali mengajukan proposal sebagai wilayah spesial bukan semata-mata sebagai pulau penuh daya tarik turis domestik dan mancanegara, namun lebih dari itu mereka menginginkan pengakuan sebagai Pulau Dewata dengan segala implikasinya. Riau dan Kalimantan Timur membangunkan pemerintah dengan permintaan bagi hasil yang lebih rasional. Kalimantan Tengah seperti sedang mengulik telinga pemerintah agar kembali ke janji pemimpin masa lalu sebagai alternatif Ibukota Republik Indonesia. Makassar dapat saja beralasan bahwa penting sebagai wilayah khusus karena kepopuleran dari berbagai aspek lewat potret sejarah yang panjang (celeb, celebrity, celebration, celebes bermakna orang terkenal, kelompok orang terkenal, merayakan, pulau terkenal). Aceh dan Papua terkesan belum puas dan mungkin tak akan pernah puas dengan konsekuensi desentralisasi asimetrik selama ini. Belajar di negara lain, Irlandia tak cukup puas sebagai wilayah khusus Inggris, mereka terus menuntut referandum. Mindanao bukannya diam, secara acak berselisih langsung dengan pemerintah Philipina. Demikian pula wilayah-wilayah khusus di dataran Tiongkok seperti Hongkong dan Tibet. Di ujung perbatasan berakhirnya kompensasi dana otonomi khusus, Aceh dan Papua tampak mulai gelisah. Jika sampai tujuh hingga delapan tahun kedepan asupan gizi dalam bentuk dana otonomi khusus yang melimpah tadi berhenti tiba-tiba sesuai undang-undang, maka Aceh dan Papua tentu saja mesti memutar otak saat ini jika tak ingin mengulang konflik dimasa mendatang.  Dengan kegalauan semacam itu maka tak perlu heran jika elite Aceh ketika  berhadapan dengan pemerintah pusat selalu membawa dua kitab utama, yaitu Qur’an dan MOU Helsinki sebagai dasar perdebatan yang alot. Kitab pertama untuk mengingatkan pemerintah pusat bahwa Aceh diatur khusus lewat Syariat Islam. Sedangkan kitab kedua mengingatkan pemerintah pusat tentang puncak konsensus utama di Helsinki. Secara politik kedua kitab tersebut hampir memiliki kedudukan yang setaraf, dimana sewaktu-waktu salah satunya dapat menjadi wajib atau sunnah bergantung pada tafsiran sepihak para elite. Lain Aceh beda pula Papua, kegalauan Papua kini memasuki fase transisi yang paling merangsang. Tak puas dengan otonomi khusus, Papua kini menuntut perlunya perubahan status otonomi khusus menjadi otonomi khusus plus. Dikemudian hari mungkin saja tuntutan seperti itu akan semakin genit, nakal dan penuh birahi menjadi otonomi khusus plus-plus.  

          Bagi pemerintah pusat, grand strategy otonomi khusus sepertinya kurang menjadi pokok perhatian serius. Undang-undang pemerintahan daerah masih berkutat pada soal pembagian urusan yang bersifat normatif, bukan satu jawaban yang dapat menghentikan nafsu mengidentifikasikan diri sebagai wilayah yang bersifat ekslusif. Hemat saya, pemerintah perlu setidaknya merancang pertama, mendesain kembali undang-undang pemerintahan daerah yang menitikberatkan pada aspek urusan pilihan sebagai fokus perhatian  utama, bukan semata urusan wajib. Faktanya, urusan wajib baik berbentuk pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar sejauh ini telah di-take over pemerintah pusat dalam bentuk Kartu Pintar, Kartu Sehat hingga Kartu Jaminan Sosial. Realitas ini bahkan menjadi komoditas politik yang paling seksi untuk tak ingin mengubur kesan politik pencitraan di awal masa pemerintahan. Secara normatif memang urusan absolut pemerintah pusat yang tak dapat di-sharing adalah urusan pertahanan, keamanan, luar negeri, yustisi, agama hingga kebijakan moneter, namun dalam kenyataannya pemerintah pusat seperti tak ingin dipermalukan ketika daerah ramai-ramai menjadikan isu gratis pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk pencitraan paling efektif untuk meraih dukungan rakyat lewat propaganda kampanye di setiap pemilukada.  Menurut pencermatan saya, sejauh ini Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah tak banyak mengalami perubahan kecuali penambahan urusan pemerintahan umum (algemene besturen) yang diadaptasi dari Undang-Undang Nomor 5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Kedua, jika pemerintah beralasan bahwa undang-undang pemerintahan daerah hanya dialamatkan bagi semua daerah yang bersifat simetrik, plus gugusan provinsi yang berkarakteristik kepulauan, itu berarti kita membutuhkan pengaturan bagi satuan-satuan masyarakat yang bersifat khusus sepanjang masih ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (lihat pasal 18B ayat 2). Atas dasar itulah maka pekerjaan rumah berikutnya adalah pemerintah perlu menyiapkan rancangan undang-undang pemerintahan daerah khusus, suka atau tidak.  Undang-undang ini dalam benak saya akan mengatur perubahan perilaku daerah otonom biasa (simetrik) menjadi daerah otonom khusus (asimetrik). Praktisnya, undang-undang ini akan mengatur penataan daerah otonom biasa menjadi khusus lewat persyaratan yang tak mudah dicapai, namun bukan mustahil diraih lewat persetujuan dan penetapan oleh DPR, DPD dan Presiden. Tanpa pengaturan yang serius semacam itu, bagi saya, syahwat mengubah jenis kelamin daerah dari simetrik menjadi asimetrik bukan mustahil dapat tumbuh bak cendawan di musim hujan.  Ketiga, jika dua pil panasea diatas tak juga dapat ditempuh, dan pemerintah suatu ketika kehilangan kesabaran akibat tekanan eklusivisme daerah yang terus membuncah, maka tak ada harapan lain kecuali para elite dikemudian hari merelakan untuk sampai pada perubahan konsensus kolektif, yaitu mengubah pondasi konstitusi. Kalau ini yang terjadi, maka perdebatan sebelum sampai pada titik kesepakatan dapat beresiko membuyarkan konsentrasi kita dalam mengawal transisi yang kini memasuki tahap akhir konsolidasi demokrasi. Kalaulah perdebatan tersebut kita bayangkan berjalan tanpa aral-melintang, maka desain paling mungkin yang dapat tercipta adalah mengubah konsensus dasar para founding fathers, yaitu mengubah bentuk negara dari kesatuan berciri desentralistik menjadi federal bercorak negara bagian. Perubahan fundamental semacam itu bukan hal baru ketika Belanda membagi Indonesia kedalam bentuk Negara Federasi. Bedanya, Negara Federasi ketika itu adalah produk dari gagasan politik Dr. Hubertus Johannes Van Mook untuk menjadikan Indonesia sebagai negara boneka yang dapat dikendalikan sewaktu-waktu menurut kepentingan Belanda (1949). Kedepan, mungkin saja argumentasi terbentuknya Negara Federasi tidaklah sama, kecuali mewadahi tuntutan ekslusivisme daerah agar tetap hidup bersama dalam kesatuan negara seperti United State of America. Kondisi ini juga menandai bahwa perubahan awal dari negara kesatuan berciri sentralistik (1945) ke negara kesatuan bermotif desentralistik (1999) tak mampu menjawab kegairahan daerah untuk terus mengidentifikasi diri sebagai yang paling berkontribusi dibanding pemerintah pusat yang notabene adalah wakil-wakil mereka sendiri yang diutus lewat pemilu sekali dalam lima tahun. Dibagian yang paling menegangkan adalah ketika perdebatan mengubah pondasi konstitusi tadi mengalami stagnasi berkepanjangan dan pemerintah frustasi, maka militer adalah jawaban paling ekstrem sebagaimana terjadi dibelahan Afrika dan Timur Tengah. Ini tentu saja bukan bagian dari agenda reformasi, namun revolusi negara akibat kegagalan membangun konsensus. 

Selasa, 18 November 2014

Membumikan Kepemimpinan Bahari Dalam Birokrasi Indonesia

Oleh. Muhadam Labolo

          Dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun terakhir sejak 1995, tak ada satupun seminar berskala nasional bertajuk Kepemimpinan Bahari, kecuali apa yang pernah digagas oleh  Prof. Taliduhu Ndraha dan Prof. Ryaas Rasyid di Institut Ilmu Pemerintahan. Kompilasi atas hasil seminar saat itu dapat dibaca utuh lewat buku berjudul Kepemimpinan Bahari, edisi pertama, 2011, Penerbit Ghalia, dengan pengantar Dekan Fakultas PP IPDN. Menurut saya, seminar tersebut merupakan seminar terbaik yang pernah terselenggara tidak saja jika dilihat dari aspek kualitas makalah, narasumber dan interaksi pesertanya, demikian pula steering commite yang mampu menghasilkan laporan seminar selengkap itu. Kesana saya seminar tempo dulu berskala nasional namun bervisi international (baca makalah Emil Salim, Anhar Gonggong, Nazaruddin Syamsuddin, Budhisantoso, Mattulada, Purnama Natakusuma, Parsudi Suparlan, Yogie SM, TB. Silalahi, Paulus Wirutomo, Andre Hardjana, R.Z Leirissa, Baharuddin Lopa, Emmanuel Subangun, Afan Gaffar, Wahyono SK, Rokhmin Dahuri, Adi Sumardiman, Kuntoro dan Tommy H Purwaka). Seminar sekarang berskala international namun terkesan bervisi lokal dan berjangkauan pendek. Tanpa persiapan matang, seminar dapat muncul sewaktu-waktu tergantung siapa Pimpronya, serta untuk kepentingan pragmatis tertentu. Dapat di prediksi, tak ada hasil signifikan yang dapat dipakai sebagai rujukan ilmiah jangka panjang, kecuali selesai dengan kompetisi sertifikat berlabel international untuk percepatan kenaikan jabatan calon Dosen, Asisten hingga Lektor Kepala. Seminar lain yang cukup signifikan adalah tentang perkembangan Ilmu Pemerintahan yang diadakan hampir setiap lima tahun sekali sejak 1972. IIP saat itu memang berfokus mengembangkan pemerintahan sebagai ilmu (pure science), bukan semata-mata pemerintahan sebagai ilmu terapan (applied science). Argumentasinya, lulusan APDN di 22 daerah telah memiliki pengetahuan praktis pemerintahan sehingga dapat melanjutkan pada jenjang ilmu pemerintahan berikutnya (Sarjana Ilmu Pemerintahan dengan gelar doktorandus). Seingat saya, IPDN sejauh ini belum pernah menggagas seminar Ilmu Pemerintahan berskala nasional yang melibatkan perguruan tinggi yang membuka jurusan ilmu pemerintahan dari seluruh Indonesia. Itulah sebabnya kita tak bisa melacak sampai dimana perkembangan ilmu pemerintahan yang diajarkan diberbagai perguruan tinggi, apakah masih dalam bayang-bayang ilmu politik murni ataukah benar-benar berdiri sendiri sebagaimana cita-cita luhur para desainer ilmu pemerintahan seperti Soerwargono, Pamudji, Taliziduhu dan Ryaas Rasyid. Sayangnya, ketika program S3 Ilmu Pemerintahan IPDN dibuka (2013), para pemikir tersebut telah pergi meninggalkan ruang kelas. Dampaknya setiap kali kandidat doktor ilmu pemerintahan diuji, tak satupun penguji yang benar-benar ahli dan bersertifikasi di bidang ilmu pemerintahan.
Saya tak ingin menceritakan sejarah panjang IIP hingga terintegrasi dengan STPDN menjadi IPDN (2004), tetapi penting bagi saya mengingatkan kembali bahwa seminar tersebut tidak saja membuka cakrawala kita tentang nilai-nilai penting kepemimpinan bahari dalam pemerintahan, namun seakan semua ide yang muncul saat itu seperti dipersiapkan untuk menjadi landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla hari ini. Dalam perspektif saya, kementrian teknis seperti kelautan, perdagangan, perindustrian dan lain sebagainya merupakan refleksi konkrit dari sudut aksiologis kebahariaan Indonesia. Sisi baiknya Kementrian Dalam Negeri justru kebagian aspek ontologik dan epistemologiknya, misalnya apa dan darimanakah karakteristik kebaharian lokal maupun universal dapat diadaptasi dalam konteks pembangunan kepemimpinan pemerintahan dewasa ini? Seperti apakah penerapan kepemimpinan bahari pada ruang kepemimpinan dalam negeri mulai Presiden hingga Kepala Kelurahan/Desa? Dua pertanyaan besar itu setidaknya menjadi pekerjaan rumah Kemendagri untuk diramu menjadi satu jawaban dalam bentuk kurikula yang sejatinya dapat diinternalisasikan dan dioperasionalisasikan. Disinilah peran strategis IPDN untuk mengambil alih bagian yang lebih filosofistik sebagai objek dan subjek pendidikan Pamongpraja dalam kerangka Revolusi Mental lewat aktualisasi Kepemimpinan Bahari Presiden Jokowi. Salah satu cara mengadaptasi sejumlah nilai penting dalam kepemimpinan bahari adalah memisahkan antara nilai lokal dan nilai universal. Sejumlah nilai kepemimpinan bahari sebenarnya dapat diadaptasi menjadi nilai kepemimpinan setempat lewat spirit otonomi daerah. Sementara nilai kepemimpinan bahari yang bersifat universal dapat diadaptasi menjadi bagian dari pembangunan nilai-nilai kepemimpinan nasional. Hal ini sekaligus upaya mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan Asta Bhrata yang sejauh ini tak mengalami banyak perubahan. Nilai-nilai kepemimpinan bahari berciri lokal dapat diajarkan lewat mata kuliah Kepemimpinan Daerah di Indonesia (semester 3-4), sedangkan nilai-nilai kepemimpinan bahari berciri universial dapat dikembangkan lewat mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia pada semester lanjutan (4-5). Jika Astha Bhrata menangkap gejala alam semesta sebagai refleksi kepemimpinan nasional, maka semua gejala kebaharian adalah simbol dalam mengkonstruksi kepemimpinan bahari. Laut dan perahu dianggap sebagai simbol pemersatu. Stratifikasi jabatan seperti Kelasi Satu, Kelasi Dua hingga Nakhoda merupakan refleksi atas struktur birokrasi bahari yang dapat dipelajari guna menjawab kekuatiran Gifford & Elisabeth Pinchot  dalam The End of Bureaucracy And The Rise of The Intelligent Organization.

Menurut Natakusumah (2011:106), karakteristik model organisasi Weber selama ini kurang mampu menjawab problem yang dihadapi realitas birokrasi di Indonesia. Sebab itu perlu pengembangan organisasi birokrasi yang sesuai dengan budaya bahari seperti bersifat flat, otonomi luas, inovasi tinggi, tanggap, ad-hoc, berbasis teknologi, perlakuan yang adil, bernilai, serta memiliki kontrol pada proses dan output. Gagasan itu tampak mengalami konkritisasi pada lebih 10 tahun kemudian pasca runtuhnya orde baru. Birokrasi kini membutuhkan efisiensi, karena itu diperlukan reformasi agar lebih flat alias langsing. Daerah juga memerlukan otonomi luas agar tercipta inovasi, kreasi dan kemandirian. Pada aspek kepemimpinan dibutuhkan daya tanggap sebagaimana dipraktekkan sehari-hari oleh Jokowi, Risma dan Ridwan Kamil. Pasca reformasi lebih dari 100 lembaga baru dibentuk bersifat ad-hoc, termasuk Satuan Tugas Mafia Migas hari-hari ini. Pada contoh lain misalnya, Walikota Bandung menginginkan agar semua sudut Paris van Java terkoneksi wifi sebagai upaya mewujudkan Kota Berbasis Teknologi Informasi. Keadilan kini menjadi trend yang tak sekedar dicari, namun diburu oleh siapa saja. KPK menjadi harapan tertinggi atas keinginan mewujudkan keadilan dimaksud. Seorang Rektor, Wakil Rektor maupun Guru Besar akan sama kedudukannya dengan warga negara biasa jika tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum. Semua pelayanan mesti bernilai bukan sekedar outputnya, demikian pula proses layanan itu sendiri. Kita boleh menerima aneka rupa kartu dengan maksud mempercepat akses layanan pendidikan dan kesehatan, namun harus pula dipastikan bahwa semua layanan dalam kartu-kartu tersebut benar-benar sakti mandraguna ketika berada di klinik Puskesmas hingga ruang belajar. Bagian terakhir dari kecendrungan masalah birokrasi dewasa ini adalah hilangnya kontrol internal yang membuat birokrasi menjadi bulan-bulanan para penegak hukum. Kebudayaan birokrasi yang suka merawat masalah agar memperoleh keuntungan jangka panjang membuat momentum dan energi bangsa hilang percuma. Rekomendasinya, birokrasi kini mulai dipingit. Terhitung mulai Desember 2014 dilarang rapat di hotel-hotel. Tentu saja ini dapat memungsingkan para pencari untung yang hidup dari sisa-sisa transaksi meeting di hotel berbintang. Mereka harus segera merapikan ruang pertemuan, aula dan balairung jika tidak ingin dianggap melanggar perintah yang punya kuasa di negeri ini. Kebijakan ini bukan saja menihilkan pendapatan birokrasi yang bersandar pada aktivitas di wilayah itu, demikian pula asosiasi perhotelan dan tentu saja event organizier. Namun jangan katakan birokrasi kalau tak punya seribu satu macam akal. Kita yakin itu dapat dijinakkan dalam waktu singkat. Demikianlah taktik birokrasi, disana dilarang, disini dibuka, sebab itu kita memerlukan nilai-nilai kepemimpinan bahari untuk menghadirkan kepemimpinan pemerintahan yang tegas, bersih dan berani, bukan panas-panas tahi ayam,....

Minggu, 09 November 2014

Menemukan Titik Kesejahteraan Umum

Oleh. Muhadam Labolo

          Dimanakah lokus yang hendak dituju pemerintah sebagai personifikasi negara dalam semangat membuncah lewat slogan kerja, kerja dan kerja? Jefferson & Gandhi (1982) mengingatkan kembali pada kita dalam ide dasar republikan, bahwa distrik dan desa adalah tempat yang sesungguhnya dari kemauan rakyat dan kesejahteraan umum (res dan publicum). Pikiran itu setidaknya menunjukkan desa sebagai lokus utama untuk dua alasan pokok, yaitu sarana menyerap kemauan rakyat yang sesungguhnya, serta tempat dimana kesejahteraan yang menjadi tujuan umum suatu negara berakhir dengan sendirinya. Apakah kemauan rakyat ada di tempat lain semacam kota? Jawabannya pasti ada, namun kemauan di tingkat semacam itu lebih memperlihatkan daftar keinginan ketimbang kebutuhan ril. Masyarakat kota terlalu politis sehingga sulit membedakan antara kebutuhan sejati dengan keinginan warga kota. Kota sendiri memiliki ciri masyarakat yang cenderung mandiri, dinamis, individualis, rasional, atau tempat berkumpulnya masyarakat yang berhasil meningkatkan kualitas diri menjadi satuan masyarakat hukum yang memiliki kesejahteraan ekonomi lebih baik dibanding masyarakat di desa pada umumnya. Dalam konteks itu, mereka yang tersisa di desa boleh jadi merupakan kelompok masyarakat yang bukan saja belum mampu memperbaharui diri secara individual maupun kolektif, faktor lain terdapat keinginan kuat dalam mempertahankan budaya yang diyakini turun-temurun. Bagaimanapun Kota memiliki peran strategis dalam mewadahi transisi masyarakat desa yang homogen kedalam masyarakat kota berciri heterogen. Pada akhirnya desa menyisakan sekelompok masyarakat yang sulit dan lamban mengalami transformasi kecuali lewat rekayasa sosial yang membutuhkan kesabaran.

Kesadaran itu tampak memiliki sandaran sosiologis jika dihubungkan dengan ide yang diletakkan Mc Iver (1995) bahwa unit mikro dalam ukuran entitas semacam itu merupakan lokus pembiakan bagi tumbuh-kembangnya suatu pemerintahan dalam skala luas (negara). Simpulnya, desa merupakan akar bagi tumbuh dan berkembangnya suatu pemerintahan dari yang paling primitif hingga kompleks seukuran negara. Jika demikian semangat dan keyakinan kita, maka persoalan mendasar dari upaya menggapai titik kesejahteraan utama sebenarnya berada di Desa atau setidak-tidaknya di tingkat Distrik, bukan semata-mata di Kota yang merupakan akumulasi dari tahapan perkembangan desa yang kompleks. Status desa yang otonom secara kultural dan ekonomi semestinya membuka peluang bagi semua departemen di Jakarta untuk berkantor di desa. Dengan demikian style blusukan yang menjadi icon Kabinet Kerja kali ini benar-benar dapat menghujam ke titik yang paling konkrit, bukan sekedar sidak dari bilik ke bilik. Desa dan distrik sejauh ini merana sekalipun tujuan penyerahan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab pada daerah diarahkan untuk desa. Faktanya kesejahteraan cenderung berpusar di jenjang pemerintah lokal (trickl up effect). Kita maklum bahwa pemerintah ingin agar semua program yang di desain langsung menerpa desa, sayangnya konstruksi negara dalam bingkai kesatuan bermotif desentralistik tak se-efektif negara ketika melayani desa dalam kerangka kesatuan bercorak sentralistik. Lihat saja bagaimana pengalaman intervensi pemerintah dalam kebijakan BOS, PNPM, BLT, Raskin, Dana Desa, BPJS, KIS dan KIP. Setiap tetesan pundi kesejahteraan yang dialirkan dari pusat ke daerah boleh jadi mengalami penyusutan hingga mengering tak berbekas setibanya di tempat tujuan. Ini masalah klasik namun perlu diperhatikan secara seksama dan kalau perlu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dimana tata kelola dan kontrol teramat lemah di negeri seluas Amerika dan China. Contoh paling mudah adalah kemuliaan pemerintah memberi subsidi BBM selama ini dimaksudkan agar mereka yang berada di titik terlemah dapat mengubah nasib dengan sendirinya. Faktanya sebagian besar menguap, berceceran di tengah jalan, bahkan salah sasaran. Penguapan melahirkan kekayaan ilegal bagi kelompok tertentu, ceceran membentuk kolusi kuat antara pemegang kuasa dan pemegang modal, sementara kesalahan sasaran menciptakan orang kaya baru sebagai ekses dari kepandiran mengurus pemerintahan. Untuk tak mengulang kembali kesalahan yang sama, pemerintah perlu fokus pada sejumlah hal sekiranya kabinet kerja dibilang kerja. Menilai kabinet kerja dalam 100 hari kerja juga menurut saya tak begitu fair, ini sama maknanya dengan menjebak pemerintah dalam pusaran lipstik. Memerahkan memang, namun tak serta-merta mempercantik. Terlepas dari itu upaya memberi perhatian serius bagi masyarakat desa sebagai lokus dan titik kesejahteraan umum bukan tanpa masalah.  Persoalan pertama, keinginan untuk menjangkau sektor riil di level terjauh seperti desa oleh setiap departemen bukan mustahil akan berhadapan dengan sistem pemerintahan daerah dan sistem pemerintahan desa baru (UU 23/2014 & UU 6/2014) yang keduanya membutuhkan berbagai instrumen sebagai landasan operasional. Dalam masa ini kabinet mesti bekerja keras untuk menyiapkan landasan pacu yang kuat sebagai dasar untuk berselancar dengan aman. Kedua, sekalipun desa secara normatif berada pada zona otonom, namun realitas politiknya desa berada dalam kuasa wilayah otonomi daerah yang tentu saja membutuhkan pendekatan tertentu sebelum tiba di lokus yang diinginkan. Dalam situasi semacam itu, Kabinet Kerja sudah pasti akan banyak mengalami ganjalan ketika berhadapan dengan nafsu otonomi lokal yang kebablasan. Kabinet Kerja boleh jadi berkeinginan tinggi sesuai target yang telah ditentukan, namun realitas otonomi daerah tak semudah yang dibayangkan. Perlu diingat bahwa semua strata pemerintah daerah dikuasai oleh kelompok yang berbeda warna dan kepentingan sehingga membutuhkan energi untuk melelehkan setiap kepentingan yang cenderung sempit. Jika energi Kabinet Kerja tersandra oleh macetnya instrumen kerja DPR di Senayan, maka lebih sulit lagi menembus hutan belantara untuk segera mengatasi problem di desa yang semakin pelik menanti detik-detik ekses kebijakan BBM. Ketiga, jika fase pertama membutuhkan penyesuaian atas berbagai sistem, fase kedua bagaimana mengatasi arogansi personal pemerintah daerah, maka fase ketiga berkaitan dengan upaya mempercepat integrasi dan aksi sejumlah departemen yang segera bekerja. Integrasi Direktorat PMD Kemendagri kedalam Kementrian PDT dan Transmigrasi misalnya, bukanlah pekerjaan seharian memindahkan perkakas dan dokumen sebagaimana lazim kita bayangkan. Proses semacam itu setidaknya dapat menghabiskan energi paling cepat setahun, sebelum benar-benar serius melaksanakan action-plan dilapangan. Keempat, momentum untuk merealisasikan berbagai aktivitas secara teknikal dalam setahun kedepan masih terkunci oleh sistem APBN yang telah di ketok-abis semasa rezim sebelumnya. Situasi ini membuat pemerintah mesti berhati-hati jika tak ingin mengundang perdebatan atas isu kontroversial seperti darimanakah sumber pembiayaan program KIP dan KIS? Ketidaksamaan jawaban seperti APBN atau CSR BUMN dapat menciptakan Bumerang bagi pemerintah sendiri. Demikian pula dalam masalah apakah perlu mengosongkan kolom agama atau tidak dalam KTP? Setidaknya Kementrian Agama seturut dengan Kemendagri ataupun sebaliknya. Saran saya, mengurangi kontroversi jauh lebih bijak agar dapat menghemat energi guna meraih kesejahteraan umum yang dicita-citakan bersama. Tanpa itu, semua cita-cita kita hanya akan melahirkan kebijakan yang tak membahagiakan, kecuali janji manis yang dapat menyakitkan, menyakitkan sebagaimana kata Cita Citata,..sakitnya tuh disini,...

Minggu, 19 Oktober 2014

Menguatkan Kembali Fungsi Negara

Oleh. Muhadam Labolo


          Dua sosok terbaik dalam kompetisi pemilu presiden tahun ini setidaknya menjadi simbol atas dua problem utama bangsa, yaitu melebarnya dissosiasi antara yang memerintah dengan yang diperintah, serta melemahnya citra negara baik internal maupun eksternal. Jokowi mewakili jawaban atas problem pertama, sementara Prabowo tentu saja merepresentasikan jawaban terhadap soal kedua. Oleh karena Jokowi pada akhirnya menjadi pemenang akhir dalam pemilu itu, maka ada baiknya problem kedua menjadi agenda strategis yang mesti ikut diselesaikan pasca rekonsiliasi antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Bahasa damainya adalah ‘saatnya kita kibarkan merah putih menuju Indonesia hebat, salam tiga jari’. Persoalan melebarnya jarak tampak dalam gejala hilangnya kepedulian pemerintah pada masyarakatnya. Apa yang dijanjikan berbeda dengan apa yang dilaksanakan. Sarana komunikasi baik formal maupun informal seperti tak berfungsi sama sekali. Masing-masing berada pada sudut pandang ekslusifisme. Mereka yang memerintah merasa ogah membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat yang dinilai ekstrem. Sementara yang diperintah merasa bahwa kontrol mereka dalam berbagai sinyalemen tak mendapat respon positif kecuali kebuntuan yang menggemaskan hati. Jalan buntu semacam itu pada akhirnya membuahkan gesekan yang tak menentramkan. Kasus FPI dan Ahok menunjukkan terdapat jarak komunikasi yang cukup lebar antara pemerintah dan masyarakat, sekalipun FPI tak dapat dianggap mewakili seluruh masyarakat DKI Jakarta. Dalam ragam konflik diberbagai daerah juga memberi kesan bahwa pemerintah mengalami sindrom autisme terhadap apa yang diinginkan masyarakatnya. Pemerintah asik dengan menaikkan pajak dan retribusi termasuk dalam perkara poligami, sementara masyarakat menilai kebijakan semacam itu tak lebih dari upaya mendiskreditkan kaum hawa. Jika Jokowi mampu menurunkan adrenalin kelompok-kelompok ekstrem di Pasar Solo dan Tanah Abang, mengapa para pemimpin selanjutnya tak pernah mengambil pelajaran berharga dari problem semacam itu? Bukankah gaya kepemimpinan semacam itu sekaligus dapat menjawab masalah selanjutnya bangsa ini. Secara internal tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah kita semakin hari semakin melemah seperti nasib mata uang rupiah di pasar global. Kebebasan yang diberikan pada setiap individu dan kelompok dalam framework demokrasi tampak memunculkan dilema tersendiri sebagaimana peringatan Lipson (1992) atas penyakit bawaan demokrasi. Negara memberi banyak diskresi agar ruang publik dapat digunakan sebatas tak melanggar kepentingan orang lain. Masalahnya, ketika negara memberi kebebasan untuk mencapai kesejahteraan tadi, pada saat yang sama negara terkadang lalai melakukan kontrol atas diskresi yang telah diberikan. Saat negara mendiamkan semua itu, ekspresi individu dan kelompok kian menjadi-jadi, mengusik ketentraman umum, menihilkan perasaan mayoritas, bahkan menutup mata terhadap peran pemerintah dalam membatasi syahwat membentuk wilayah-wilayah ekslusif. Bagaimanapun negara yang dipersonifikasikan pemerintahnya harus kuat. Kuat dalam membuka jalan bagi kebebasan dan kesejahteraan masyarakat (Fukuyama:2004). Tanpa itu negara hanya akan mengalami pelemahan yang pada akhirnya meruntuhkan masa depannya. Kepercayaan rakyat pada pemerintahnya dapat meningkatkan social trust yang melebihi modal fisikal sebagaimana dikatakan Fukuyama dalam Trust, The Social Vitues and The Creation of Prosperity (1995). Jadi, diluar upaya memakmurkan rakyat sebagaimana cita-cita yang telah dijanjikan, ketegasan pemerintah dalam prakteknya perlu sebagai bagian dari maksud untuk mencapai semua tujuan dalam arti luas. Dalam karya singkatnya State Building, Governance and World Order in The 21st Century (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004), fungsi negara pada tahap minimal adalah bagaimana negara mampu menjamin kepastian hukum dan ketertiban sosial. Pada tahap menengah, negara harus mampu menangani masalah eksternal, termasuk memperbaiki kualitas pendidikan, lingkungan dan mengatur monopoli. Pada tahap akhir (aktivis), negara harus mampu menentukan kebijakan industri dan redistribusi kekayaan.  Selama masa 10 tahun pemerintahan SBY, paling tidak tatanan hukum dan ketertiban sosial relatif mengalami banyak kemajuan. Penegakan hukum sekalipun tampak efektif di level nasional, namun harus diakui pula cukup rumit penyelesaiannya di tingkat daerah. Penegakan hukum akibat penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi cukup efektif di level puncak kekuasaan, namun belum sepenuhnya meraba indikasi korupsi di daerah sebagai dampak lemahnya pembangunan sistem politik dan hukum dari hulu ke hilir. Ketidaktertiban sosial dalam sejumlah kasus berskala masif juga mengalami pengendalian serius sebagaimana tampak pada akhir konflik Aceh, Maluku dan Poso. Diluar itu, percikan konflik dalam skala mikro tetap menjadi pekerjaan rumah bagi Jokowi esok lusa. Problem ini akan terus muncul jika fungsi negara dalam upaya memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, asuransi sosial, regulasi keuangan dan lingkungan tak diperkuat dengan baik. Program pendidikan dan kesehatan sebagaimana janji Jokowi dalam bentuk kartu pintar dan kartu sehat haruslah benar-benar nyata, bukan sekedar gratis pendidikan atau melanggengkan BPJS. Regulasi keuangan harus mampu mendorong iklim kondusif bagi investasi jangka panjang, bukan sekedar melempar koint untuk mengintervensi rupiah di pasar global. Upaya menciptakan social order harus dilakukan dengan meningkatkan fungsi aktivis yaitu melebarkan industrialisasi di sejumlah daerah guna mempercepat terserapnya tenaga kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Pada sisi lain, redistribusi kekayaan mesti dilakukan dengan prinsip keadilan untuk semua orang, bukan keadilan bagi sekelompok penopang kemenangan rezim berkuasa. Menyeimbangkan alokasi subsidi selayaknya mampu menjawab problem ketimpangan sosial, bukan sekedar pengelolaan politik pencitraan yang membosankan. Bahkan, dalam kondisi tertentu pemerintah harus berani melepas rasa takut tak populer untuk memberi harapan lebih besar dan mungkin dikemudian hari. Memberi banyak hari ini untuk kesusahan dimasa depan menurut saya jauh lebih buruk daripada memberi sedikit untuk kebahagiaan dimasa mendatang. Jika mungkin tentu saja memberi sebanyak mungkin hari ini untuk bekal selama-lamanya. Apabila keseluruhan fungsi negara tersebut mengalami penguatan dari hari kehari, maka trust sebagai modal dasar yang diperlukan akan terus menguat hingga membentuk kepercayaan diri yang luar biasa. Dalam status seperti itu, pemimpin akan mudah mendongak dihadapan bangsa lain, oleh karena kekuatannya disokong oleh rakyat luas. Menurut saya, Jokowi memperoleh momentum yang sama seperti Soekarno. Ruang sama namun waktu boleh berbeda, namun dukungan rakyat sekaligus bantalan (soft power) adalah modal utama dalam menjalankan pemerintahan lima tahun kedepan. Jika kekuatan di parlemen menjadi pengganjal yang menakutkan, maka kekuatan rakyat justru merupakan sandaran yang paling efektif. Sebab itu, tak ada jalan yang paling strategis kecuali bagaimana pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsi negara secara terencana dan efektif. Dengan semua upaya dan keberhasilan itu, Pemerintahan Jokowi segera dapat menjawab problem utama bangsa ini yaitu merekatkan kembali relasi antara pemerintah dan rakyat pada satu sisi, disamping meningkatkan harga diri dihadapan bangsa-bangsa lain. Selamat atas Pelantikan Joko Widodo & Jusuf Kalla sebagai pasangan Presiden Republik Indonesia  ke-7, Senin, 20 Oktober 2014, semoga rakyat terus merasakan keadilan, kemakmuran dan kesentosaan. Tak lupa terima kasih pula kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono atas semua pengabdian yang tulus sepanjang 10 tahun terakhir, semoga tetap sehat dan terus mengabdi bagi bangsa dan negara. Amin...

Senin, 13 Oktober 2014

Sirkulasi Pemerintahan dan Ancaman Kutukan

Oleh . Dr. Muhadam Labolo

          Presentasi Nindya Wanita Praja Sucia atas buku Brenda Ralph Lewis, Sabtu, 4 Oktober 2014 di ruang Platos Institute IPDN Cilandak menggambarkan bahwa Raja dan Ratu Eropa di Abad Pertengahan memiliki sejarah gelap yang tidak saja gila dan menyeramkan, juga jauh dari standar moral bila dibandingkan dengan sejarah para Raja di wilayah Nusantara. Terlepas dari itu menurut saya para penulis asing lebih inklusif dalam mendeskripsikan sirkulasi kekuasaan yang penuh ambisi, dorongan seks maupun gelimang harta dibanding sejarah rotasi kekuasaan di tanah air.  Hampir sulit ditemukan penulis sejarah domestik yang berani menggambarkan realitas kelam para pemimpin nusantara dalam kompetisi atas tahta, harta dan wanita di abad pertengahan, kecuali mendekati masa orde baru sebagaimana catatan atas sejumlah kejahatan Orde Baru dimasa pemerintahan Soeharto. Dibandingkan dengan catatan Anthony Reid dalam buku Sumatera Tempo Doeloe, seperti dibedah oleh Nindya Praja Faturokhman pekan sebelumnya, tampak bahwa para raja di wilayah nusantara juga tak kalah menakutkan, bising, penuh intrik politik, serta dalam sejumlah perilaku moral hampir mendekati penggambaran Brenda dalam buku Sejarah Gelap Para Raja dan Ratu Eropa (2013). Para praja yang sebagian besar berasal dari Sumatra dalam diskusi buku tersebut tentu saja merasa kurang nyaman dengan catatan semacam itu, namun perlu diingatkan bahwa semua penggambaran tersebut terkait dengan konteksnya dimasa lalu, selain para penulis asing ingin mengesankan bahwa mereka lebih duluan memperoleh pencerahan dibanding masyarakat di belahan Nusantara. Ada baiknya pendapat Zulfikri Armada (Penelaah) menjadi penyabar kita daripada mencaci-maki penulis tanpa argumentasi dan penelitian valid, kecuali spekulasi dan nafsu menjaga ‘marwah’ lokalitas masing-masing. Harus diingat bahwa sebelum eropa mencapai masa pencerahan (enlightenment), para pemimpin disana lebih menyerupai bangsa dracula sebagaimana digambarkan Brenda, hingga mencapai titik kesadaran tertinggi pasca masuknya nilai-nilai spiritualitas dari belahan timur. Pertanyaan penting bagi kita adalah bagaimanakah gambaran para pemimpin Indonesia pasca kemerdekaan?
          Dalam sejarah klasik Indonesia, hampir semua sirkulasi kekuasaan lokal tak lepas dari intrik politik penuh orientasi kekuasaan, seks dan harta. Kisah Ken Arok ketika mendongkel kekuasaan Tunggul Ametung untuk menduduki Tahta Singosari adalah legenda yang menggambarkan bagaimana rotasi kekuasaan bernoda darah, disamping daya tarik sensual Ken Dedes dan Ken Umang. Pasca kemerdekaan hingga dewasa ini, rotasi kekuasaan seperti berjalan diatas kutukan sejarah semacam itu. Soekarno (1945) naik sebagai presiden pertama penuh kharisma, bahkan tingginya trust masyarakat hampir menjadikan Soekarno presiden seumur hidup. Namun di akhir tahun 1966, Soekarno jatuh tanpa belas kasihan hingga naiknya Soeharto dengan puji-pujian setinggi langit pada tahun 1968. Lebih dari 31 tahun Soeharto berkuasa Ia memperoleh prestasi gemilang sebagai Bapak Pembangunan. Harga diri bangsa serasa terangkat melewati sebagian besar negara di wilayah asia. Indonesia Macan Asia, sebagaimana ingin dikembalikan oleh calon presiden Prabowo tempo hari. Namun apa lacur? Di awal tahun 1998, Soeharto collaps dengan berbagai tudingan penyebab masalah krisis ekonomi, krisis politik hingga krisis multidimensi.  Hampir tak ada satupun yang berani menjadi pembela, sekalipun harus pula diakui bahwa apa yang telah dilakukan Soeharto sejauh ini memiliki makna tersendiri bagi bangsa yang sedang bertumbuh dan berkembang pasca berakhirnya romantisme orde lama. Mereka yang mencoba mencuci tangan dalam sejarah kelam Soeharto seringkali dianggap kroni yang dapat menjadi musuh bersama (common enemy) oleh mereka yang mengklaim sebagai lokomotif reformasi. Soeharto pergi dalam kondisi yang memprihatinkan sebagaimana akhir hidup Soekarno. Keduanya tetap diingat sebagai pahlawan bagi pengagum dieranya masing-masing. Secara konstitusional Habibie (1998) meraih panggung politik dengan beban berat orde baru. Semua orang paham siapa Habibie, mantan pendamping presiden yang menjadi ‘anak emas’ Soeharto dimasa itu.  Namun gelombang demokrasi yang baru memasuki usia subur pada tahap anti otoritarianisme memudarkan semua memori dan produktivitas anak bangsa sekelas Habibie. Ia duduk sebagai presiden penuh kontradiksi, bahkan kontroversial dimata para elite. Kendati lebih dari 500 hari Habibie bekerja all out menyelesaikan sejumlah agenda reformasi, namun Dialah presiden yang tak memperoleh apresiasi tulus dari para elite, semua tampak sinis dan apriori hingga kemundurannya yang penuh nestapa di penghujung tahun 1999.

Tahta berikutnya jatuh secara ajaib ke pundak Abdurahman Wahid. Ia menjadi presiden fenomenal, pemimpin spiritual lintas batas. Batas-batas itu berada dalam kompleksitas kekayaan multikulturalisme. Gus Dur, sebagaimana panggilan akrab tempo itu memperoleh legacy yang tidak saja diterima secara dejure, namun tumbuh berurat-akar secara de facto khusus di level minoritas dan kelompok termarginalkan dimasa orde baru. Ia bahkan dianggap sebagai manusia setengah Dewa, mewadahi semua kitab, bahkan memanjakan kelompok yang dianggap bertentangan dengan kelaziman iman semasa itu. Namun tak berselang lama Gus Dur jatuh dalam kondisi yang tak menggembirakan hati. Gus Dur mengakhiri pemerintahan di depan Istana akibat tekanan para elite dan sebagian masyarakat yang dibuat geram oleh berbagai kebijakan dan gagasan kontroversial. Terlepas dari itu harus diakui bahwa Gus Dur adalah presiden paling eksentrik dalam sejarah kepemimpinan nasional Indonesia. Menggantikan Gus Dur muncul generasi titisan biologis Soekarno. Megawati adalah refleksi sekaligus simbol akumulasi kekecewaan terhadap orde baru selain mengidentifikasi kembali idiologi founding fathers yang dianggap selama ini mengalami peluruhan pada berbagai aspek. Sayangnya, semua harapan yang ditumpukan pada Megawati tampak berjalan dalam lorong gelap tanpa suara. Publik merasa seperti kehilangan pertalian emosi sebagaimana Soekarno pernah membakar semangat kaum proletar lewat pidato-pidatonya yang penuh daya magic, membakar jiwa, merasuk di hati, hingga membentuk kesadaran kolektif untuk mengusir nafsu kolonialisme. Upaya menyelamatkan sejumlah aset besar tampaknya sulit untuk dipertahankan. Kritik pedas sekelompok ultra-nasionalis atas perpindahan Indosat dan sejumlah aset negara membuat Megawati sulit berdiri lama dalam balutan idealisme Soekarno. Akhirnya, Megawati menyelesaikan pemerintahannya tanpa standing applaus, kecuali sederetan masalah yang mesti segera ditutupi. Pupusnya harapan tadi mendorong Susilo Bambang Yudhoyono tampil mewakili nasionalisme publik yang hampir pudar. Ia datang dengan semangat yang melambung tinggi, penuh kebanggaan serta penuh rasa percaya diri. Prestasi yang cukup membanggakan dalam aspek hukum misalnya (KPK), memberi ruang dan waktu lebih dari sekali pemerintahan hingga periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia. Mesti diakui bahwa SBY sejauh ini setidaknya mampu menciptakan kestabilan di bidang politik dan ekonomi kendatipun dengan kritik puisi indah prosa buruk (Saefullah,2013). Sebuah kritik atas style pencitraan yang menjebak SBY pada dilema antara kehati-hatian versus kelambanan. Dengan semua keberhasilan dan kritik itu, SBY boleh saja bangga memperoleh tepuk tangan di ruang fisual, namun terkesan pergi dengan sedikit kebisingan yang tak begitu menentramkan hati akibat blunder UU Pilkada di ruang maya.  Kini muncul sosok yang tak begitu disangka, Joko Widodo. Ia bagaikan tokoh yang dikirim Tuhan untuk menyelesaikan problem akut dengan cara-cara yang simpel, ceplas-ceplos, murah-meriah, jauh dari panduan formalisme serta penuh kejutan. Kunci dibalik semua kehebatan yang melambungkan namanya melampaui artis beken sejak menjadi Walikota Solo hingga Gubernur DKI Jakarta adalah ‘blusukan’. Sebuah kebiasaan para pemimpin kuno yang menjadi ritual kaum pamong praja di level bawah tanpa sorotan kamera. Kini, dengan semua kecanggihan teknologi informasi, siapapun bisa menjadi apa saja, asalkan mampu menampilkan aktivitas yang dapat menyentuh emosi massa, mampu mengubah kebosanan publik atas rutinitas birokrasi, mampu bertatap muka langsung laiknya artis, mampu membelai rambut anak-anak sebagai bentuk perhatian yang tulus, mampu berjabat tangan tanpa batas-batas protokoler, hingga duduk  berlama-lama dipinggiran pasar bersama kaum papa. Jokowi mampu melakukan semua itu, dan karenanya Ia menjadi primus interpares diantara semua kandidat presiden tempo hari. Namun akankah akhir dari pemerintahannya kelak akan memperoleh kecaman dan tekanan yang menenggelamkan namanya sebagaimana dialami para seniornya? Potensi itu bukan tak ada sama sekali. Kelompok oposisi yang baru saja mengklaim 5-0 dapat saja menjadi peluang untuk tidak saja menguatkan pemerintahan, bisa jadi sebaliknya, mengganjal masa depan pemerintahannya secara perlahan.  Mungkinkah ini sebuah kutukan ? Wawlahu alam bissawab..

Senin, 18 Agustus 2014

Konflik, Radikalisasi Agama, Pancasila dan Demokrasi, Sebuah Renungan Kemerdekaan

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

Diskusi bersama kawan-kawan di Pusat Kajian Strategis Kementrian Dalam Negeri tentang dinamika konflik di daerah, Jumat, pukul 09.00-11.00, 15 Agustus 2014 menarik untuk diperluas dalam catatan ringan ini. Maklum, pemerintah seperti baru sadar terhadap bahaya laten ekstrem kanan yang menambah daftar inventarisasi ancaman konflik di seantero negeri. Dalam benak saya terbayang benih-benih konflik baru yang kian menganga di depan mata. Frustasinya, semakin dipikirkan semakin kentara pokok, aliran dan akhir dari masalah konflik itu sendiri, yaitu pemerintah. Betapa tidak, secara struktural akhir dari pengaturan pemilihan legislatif melahirkan politisi bermasalah, akhir pengaturan pemilihan presiden melahirkan pemilih oplosan hingga adu pinalti di Mahkamah Konstitusi, akhir pengaturan aparat sipil negara menciptakan pemasungan hak-hak politik, akhir pengaturan kesehatan reproduksi melahirkan polemik tafsir legalitas aborsi antar sesama stakeholders, bahkan bukan mustahil akhir pengaturan desa kedepan dapat memproduk konflik baru di level pemerintahan paling landai. Sebagai penasehat yang sering dinasehati pemerintah, tentulah saya dan semua pembaca secara moral bertanggungjawab atas semua produk pemerintah yang cenderung tidak menyelesaikan masalah, namun meninggalkan residu baru yang mesti diminimalisasi. Ibarat menelan pil antibiotik, selalu saja dalam jangka panjang kita sedang menanti endapan penyakit baru yang mesti dicari penangkalnya. Tentu saja kebijakan publik tak jauh dari ekses pil antibiotik, selalu saja melahirkan dampak sekecil apapun itu. Jika kriteria minimum Pareto kita gunakan bahwa suatu keadaan sosial adalah lebih baik dari yang lain apabila paling tidak terdapat satu orang yang diuntungkan, dan tak satupun yang dirugikan, tetap saja menimbulkan dampak bagi sebagian besar orang yang merasa tak diuntungkan. Disadari betul bahwa semua produk kebijakan adalah hasil dari pertautan kepentingan politik yang mencapai orgasme berdasarkan suara mayoritas, bukan kebenaran sejatinya. Apabila potensi konflik bermula dari kelalaian mencegahnya, lalu bagaimana pula tahapan penghentian dan pemulihan konflik sesuai pesan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial? Menambah menu diskusi itu saya mengutip kekuatiran Mensos dalam harian Republika bulan ini, bahwa bantuan sosial meningkat sebagai dampak dari semakin meluasnya konflik di tengah masyarakat. Parahnya, kewenangan pemerintah dalam hal penetapan suatu daerah berstatus konflik dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi karena pemerintah daerah dianggap tak punya otoritas konstitusional yang memungkinkan menyatakan daerahnya siaga konflik. Itu kewenangan presiden selaku penanggungjawab tertinggi pemerintahan, lain soal jika presiden mendelegasikan secara khusus kepada pemerintah daerah. Memang benar bahwa sesuai rezim pemerintahan daerah, salah satu tugas pemerintah daerah adalah menciptakan ketentraman dan ketertiban, tetapi tidak lantas menyatakan daerah dalam keadaan darurat konflik. Jika sumber masalah konflik secara struktural adalah pemerintah, lalu pada tingkat tertentu pemerintah sendiri kehilangan otoritas untuk mengendalikan konflik, lalu bagaimanakah sebaiknya management konflik dilakukan? Menurut pengamatan saya, pemerintah boleh jadi cekatan dalam penghentian konflik, namun selalu terlambat seperti Polisi India dalam hal pencegahan dan pemulihan konflik. Trend pencegahan konflik selalu bersifat sporadis, tergantung dimana letupan konflik muncul secara insidental sehingga cara mengatasinya persis menelan pil CTM, Bodrex, Antalgin, Trisulva dan Parasetamol. Demikian halnya pendekatan inkremental dalam upaya pemulihan konflik, selalu saja berbekal Tenda, Blangket, Baju Bekas, Indomie dan sedikit obat Diare. Sayangnya, ketika pengaruh pil penenang dan Sembako kian menyusut, konflik kembali menjadi pemandangan sehari-hari yang bahkan disebagian daerah terus dipelihara agar menguntungkan Dinas Sosial/Pemda. Diluar itu aparat penegak hukum yang memang berharap dapat hidup dan sejahtera dari satu konflik ke konflik yang lain. Saya berpendapat bahwa pencegahan dan pemulihan konflik tidak bisa hanya dengan cara instan seperti ini. Kita mesti memiliki media yang lebih canggih untuk mencegah dan memulihkan konflik dalam jangka panjang. Dan dalam konteks itu yang lebih penting menurut saya adalah bagaimana mengembangkan suatu program strategis jangka panjang yang sekaligus dapat menangkal infiltrasi idiologi dan deradikalisasi agama tanpa melupakan perbaikan kebijakan guna meminimalisasi dampak residu yang ditimbulkan, disamping peningkatan kesejahteraan agar dapat mempersempit kesenjangan struktural dan fungsional. Media yang saya maksud adalah sarana strategis untuk mengimbangi strategi cuci otak kelompok idiolog ekstrem dewasa ini. Saya kira kita perlu memperbanyak Kajian dan Studi Pancasila seperti di Universitas Pancasila. Sayangnya, saya tak melihat hal itu dilingkungan kampus sendiri, Mahasiswa saya kebanyakan tak banyak yang paham sejarah bagaimana perdebatan sengit para founding fathers saat meletakkan Pancasila sebagai groundslagh bernegara, mereka hanya hafal finalnya, merdeka tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta, titik! Perkara mengapa Soekarno dkk tak menyodorkan bentuk negara Teokrasi Islam dan apa isi teks pengantar pidato dalam sidang-sidang pendahuluan oleh anggota BPUPKI dan PPKI, mereka sebagian besar awam hingga ke latar substansial tobe Indonesia. Ironinya, kalau hari ini anda suruh bercerita tentang perkembangan Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, China, Eropa dan Amerika, sudah pasti anda dan saya akan diteror dengan cerita heroik Ipin dan Upin, Raja Thai yang Agung, sejarah perang Korea, aksi Naruto, kebesaran emperium China, hingga hebatnya sepak terjang Obama. Mahasiswa saya cukup paham soal sejarah di Timur dan Barat, namun terlalu sedikit paham ke-Indonesiaan. Sama seperti seorang alumni lulusan S2 jebolan Amerika selama 1,5 tahun. Begitu pulang dan berdiskusi ia serta merta berkesimpulan bahwa realitas praktek pemerintahan Indonesia sejauh ini hampir tak ada satupun yang dianggapnya benar. Semua serba cacat dengan pandangan pesimistik. Saya kurang paham, apakah dia sejarah pemerintahan Indonesia? Ini indikasi hilangnya akar-akar budaya asli. Akibatnya, suatu kali disaat persiapan pengukuhan, seorang dosen merangkap pejabat dikampus bercerita bagaimana sulitnya ia ketika meyakinkan dua orang mahasiswa yang tak mau ikut pengukuhan lantaran mesti dengan syarat dipotong bersih sejumput jenggot tempat bernaung bidadari di sorga serta memanjangkan ukuran celana sesuai batas normal, bukan menggantung seperti almarhum komedian Jojon yang dia praktekkan di Wisma. Dengan membawa Qur’an dan Hadits masing-masing dan berdebat hingga berbusa-busa akhirnya kedua mahasiswa tersebut menangis sesunggukan sambil menyetujui persyaratan yang dimestikan. Sang dosen berkata, anda tidak akan dikatakan murtad apalagi kafir hanya karna memangkas jenggot dan menambah dua senti ukuran celana anda. Barangkali yang boleh dikatakan kafir jangan-jangan sebangsa koruptor di birokrasi karena menganggap tidak ada Tuhan yang mengawasi sehingga dengan mudah melanggar perintah Tuhan (kafir (Arab), cover (Inggris), menutup-nutupi eksistensi Tuhan). Saya minta agar kedua mahasiswa tersebut berkesempatan nonton bareng film In The Name of God agar mereka punya sedikit wawasan bagaimana idealitas teks agama bersentuhan dengan realitas konteks kehidupan manusia yang berubah sesuai jaman. Abu Jahal, Abu Lahab dan sejumlah musuh nabi berjenggot panjang, bersorban dan bergamis, tapi apakah mereka Islam? Dalam konteks celana gantung misalnya, muslim di Timur Tengah dan belahan Antartika secara geografis berbeda. Ini soal karakteristik budaya, bukan semata-mata masalah sunnah nabi. Muslim Afganistan memendekkan celana hingga diatas tumit bermaksud menghindari kotoran dan debu di padang pasir, namun dalam konteks muslim yang tinggal di daerah dingin (belahan Antartika) perlunya memanjangkan celana bahkan hingga ke telapak kaki disebabkan cuaca ekstrem yang luar biasa. Demikianlah Islam, agama yang tak memaksa sekaligus mudah diterima akal sehat (La iqraha fiddin). Agama memang menyangkut keyakinan, namun keyakinan mesti dibedakan mana yang sakral dan mana yang profan, mana yang tetap dan mana yang berubah, mana yang minallah dan mana yang minannas. Menurut saya ini problem muammalah, bukan soal ilahiah, walaupun tetap saja punya relevansi jika kita percakapkan lebih jauh. Masalahnya, dibenak kedua mahasiswa itu bahwa semua teks dapat diterapkan tanpa syarat. Kalau itu yang anda yakini, saya ikhlas membelikan seekor Onta plus cadangannya buat anda berhaji dari Jatinangor menuju Mekkah hari ini juga tanpa syarat. Tampaknya infiltrasi idiologi tidak saja menyusup ke lingkungan masyarakat dan kampus bersimbol agama, dilingkungan kampus saya yang notabene diproteksi oleh kawat berduri, tembok setinggi Jerapah dan dijaga oleh satpam berlapis-lapis, tetap saja tembus hingga merecoki benak satu dua mahasiswa yang mencoba ‘ngelmu’ di sudut-sudut Masjid tanpa kontrol Rokhis dan civitas akademika. Radikalisasi agama sebenarnya bukan milik satu agama, ia bisa bertebaran di semua agama lewat indoktrinasi berlebihan tanpa rujukan epistemologi yang jelas. Lihat saja sekte-sekte dalam agama Kristen, Hindu dan Budha.
Sepenggal kasus diatas cukup memprihatinkan jika dihubungkan dengan hasil survei Setara Institute yang pernah dirilis bulan Juni 2008 dengan basis responden di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang. Survei dengan responden 800 permuda terdiri dari pelajar dan mahasiswa yang berumur 17-22 tahun (90,1% muslim dengan tingkat ketelitian 95%), menunjukkan bahwa sebanyak 59,4% responden berpendapat urusan agama maupun keyakinan diatur pemerintah. 37% berpendapat sebaiknya pemerintah tidak ikut campur masalah agama dan keyakinan. Sisanya, 4% menjawab tidak tahu. Alasan pertama untuk menghindari terjadinya kekacauan dalam kehidupan agama. Ada juga yang beralasan agama dan negara tidak bisa dipisahkan. Sebanyak 56,1% menghendaki perda di Indonesia berdasarkan nilai-nilai agama. Alasannya, saat ini merupakan era otonomi daerah. Sebanyak 49% beralasan karena terdapat kelompok mayoritas agama tertentu di daerah tersebut. Meski demikian, mayoritas pemuda tetap meyakini Pancasila sebagai dasar negara (78,1%). Alasannya, Pancasila sebagai dasar negara adalah pilihan terbaik. Sisanya, 12,3% responden menyatakan berdasarkan agama. 5,3% berdasarkan idiologi tertentu. 4,4% tidak menjawab. Diluar itu, jawaban responden cukup mengejutkan ketika 47,6% pemuda masih merasa malu menjadi warga negara Indonesia (Republika, 5 Juni 2008). Jawaban terhadap gambaran survei diatas menurut hemat saya adalah perlunya pendidikan khusus seperti pendidikan kewarganegaraan dan penataran Pancasila di semua lini mulai sekarang, oleh dan di internal kita guna meletakkan pemahaman yang baik. Pemahaman yang baik dapat mereduksi klaim akulah yang paling benar dalam hubungan antar-agama. Semua kepercayaan secara intern-agama sah sepanjang mengukuhkan keyakinan pribadi atas agamanya. Namun dalam hubungan sosial agama juga menganjurkan untuk bersikap inklusif, bukan eklusif. Dalam wujud sosial itu saya sebut kita sebagai bagian dari warga bangsa dan warga negara. Sebagai warga negara kita patut menarik nilai universal sebagai value bersama, dan itulah Pancasila sebagaimana dimaksud oleh founding fathers. Agama dan Negara ibarat Matahari dan Bulan. Bulan hanya mungkin bercahaya jika ia diterangi oleh Matahari. Demikian pula negara, ia hanya mungkin tumbuh jika diterangi oleh nilai-nilai agama dalam pondasi Ketuhanan Yang Maha Esa.  
Jika sistem yang ada sejauh ini belum merefleksikan kehendak kita bersama bahkan mengecewakan, tugas kitalah memperbaiki semua itu, bukan menggantinya dengan idiologi alternatif yang sekalipun secara historis pernah ada, namun tak cukup kontekstual dengan realitas kita yang majemuk. Kita membutuhkan agama sebagai spirit mencapai kebahagiaan di dunia dan akherat. Dalam konteks itu tatanan dunia kita butuhkan sebagai pijakan menuju tatanan akherat. Sistem hidup di dunia ini kita tata menurut kehendak universal Tuhan, bukan berdasarkan tafsir dan klaim individu dan kelompok semata. Dengan nilai universal itu manusia membentuk negara, bukan memformilkan salah satu agama dalam kontruksi negara. Indonesia tak sepenuhnya sekuler, sebab semua sendi-sendi negara bernilai agama, lihatlah konstitusi, Pancasila dan undang-undang. Apabila undang-undang maupun konstitusi keliru tentu saja patut untuk direvisi, dibuat baru, bahkan dicabut. Ini sangat mungkin, kecuali mengamandemen kitab suci. Harus diakui bahwa demokrasi memang sedikit banyak penuh kegaduhan, namun inilah sistem yang sedikit lebih ramah dibanding sistem otoriter dan totaliter yang pernah kita praktekkan di jaman orde baru dan feodalistik. Ketika demokrasi berpapasan dengan agama maka persoalannya bukan apakah demokrasi sistem kufur atau tidak, namun apakah demokrasi bertentangan atau sejalan dengan agama? Jika slogan vox populi vox dei (suara rakyat suara Tuhan) dimaknai sebagai prinsip dasar yang dianggap melampaui kehendak absolut Tuhan dalam kitab suci, menurut saya ini perlu diluruskan. Prinsip itu memang menekankan pentingnya mendengar suara rakyat, sebagaimana para pemimpin Islam melakukan blusukan yang dicontohkan Khalifah Umar Bin Khattab di suatu malam saat mendengar rintihan tiga anak Janda menanak nasi bohongan. Namun harus pula diingat bahwa tidak semua suara rakyat itu baik, karena itu prinsip diatas membutuhkan mekanisme untuk memfilter agar setiap aspirasi rakyat harus tersaring lewat wadah representatif. Wadah itu wakil rakyat yang tercerahkan, bukan bandit yang tak berpendidikan dan tak bermoral. Ini tugas infrastruktur politik, yaitu partai politik dan masyarakat sebagai penyeleksi. Disinilah pentingnya memahami prinsip dan mekanisme demokrasi, bukan main tunjuk dan main angkat hanya karena hafal Juz amma. Faktanya mereka yang paham agama dan pernah naik haji berkali-kali lebih banyak melanggar perintah Tuhan daripada mereka yang tak begitu paham agama secara mendalam. Karena itu kita tak hanya membutuhkan hafalan tadi, juga pengalaman dan keahlian lain yang menjamin seseorang mampu menjadi wakil rakyat agar kelak suaranya senafas dengan suara Tuhan, bukan melampaui apalagi menjauhi. Apapun sistem yang kita pilih menurut saya ia kembali pada manusianya (aktornya). India dan Indonesia berciri khas demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi lambat, Singapura dan China sentralistik tumbuh cepat, Amerika sukses, Uni Sovyet hancur. Sudan mencoba memformalkan agama pecah dua, Pakistan dan Afganistan penuh ketidakpastian, Arab Saudi dan Brunei mencoba mengintegrasikan agama dan monarchi, Iran bertumpu pada fatwa para Mulloh, Irak dan Suriah disusupi ISIS sebagai sempalan baru, sementara Turki eksis dengan sekularisasinya. Bahkan Aceh dengan Syariat Islam tak menunjukkan tingkat kriminal semakin menurun. Terlepas dari itu, saya suka menyerap saripati demokrasi dari salah satu surah Al-Baqoroh ketika Iblis memperlihatkan pembangkangan atas perintah Tuhan untuk menyembah manusia. Tuhan rupanya tidak begitu marah di akhir episode demontrasi itu, apalagi sampai membungkam masa depan Iblis di Jurang Neraka, tetap saja Ia memberi pilihan mengikuti dan merayu manusia di dunia. Inilah hakekat demokrasi atau apapun istilah yang ditransliterasikan Tuhan lewat teologi Islam. Islam memang tak mengenal term demokrasi, namun inti demokrasi menurut saya terletak pada soal pilihan, dan Tuhan telah mencontohkan pilihan itu juga pada manusia. Demikianlah mengapa demokrasi berkelas tak serta merta menyerahkan semua pilihan pada rakyat kebanyakan yang bodoh tanpa persyaratan yang memadai seperti tingkat pendidikan dan pendapatan. Inilah pandangan saya dalam diskusi terbatas itu sekaligus renungan bagi kemerdekaan bangsa ini,......


Rabu, 13 Agustus 2014

ISIS dan Lunturnya Peran Kelas Menengah

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Ditengah kecemasan dan kejenuhan sebagian kita soal akhir dari kompetisi politik dua pasangan capres di Mahkamah Konstitusi, kita didera pula oleh infiltrasi idiologi lewat Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Tampaknya tantangan presiden dan wapres terpilih bertambah panjang kali lebar, bukan sekedar memata-matai pemilik SPBU nakal yang menjual premium bersubsidi bagi kelas menengah (midle class), namun lebih dari itu perlu waspada dan fokus memburu semua hal yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bagi keberlanjutan pemerintahan. Semua pembangunan citra dalam style ‘turun lapangan’ sudah mesti di up-grade ke level pengembangan teknologi dunia maya bercorak ‘virtual blusukan’, agar tetap terkorespondensi dengan kehendak nyata kelas bawah (grass root) sekaligus menangkal aktivitas cuci otak (brain wash) terhadap generasi muda. Maklum, seorang presiden bukanlah sosok walikota atau gubernur yang memiliki batas kewenangan dan ruang mobilitas lokal-regional sempit, kini ia melingkupi kepentingan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah yang semakin berjarak dengan rakyat kebanyakan. Kelalain negara menghentikan langkah para idiolog alternatif dapat menciptakan idiological breakdown dalam jangka panjang. Sumber dari semua itu tentu saja ketidakadilan. Alasan kasuistik hanyalah kesan dipermukaan yang akhirnya menggumpal akumulatif. Salah satu tugas pemerintah tentu saja menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Diruang praktikal dapat saja terjadi kealpaan atas sejumlah fungsi pemerintahan baik terstruktur, masif dan terencana (meminjam istilah baku MK). Terstruktur, barangkali negara lalai secara struktural mewadahi kepentingan kelompok idiolog tertentu. Masif, jangan-jangan negara secara umum tak banyak memberi perhatian pada kelompok mereka dibanding yang lain. Terencana, mungkin saja negara secara terencana mengecilkan peran mereka dalam berbagai hal yang barangkali patut di dengar sejauh ini. Seluruh perhatian dan saluran dimaksud kemungkinan tersumbat hingga melahirkan idiologi alternatif yang menjadi ancaman serius bagi negara. Semakin banyak kealpaan negara, semakin besar pula argumentasi kelompok ini menggerayangi fungsi-fungsi pemerintah yang lalai dilaksanakan. Dimanakah peran kelas menengah dalam transformasi idiologi? Menurut UNDP  income percapita USD2-20/hari masuk dalam kategori kelas menengah. Tentu saja Indonesia masih menjadi bagian dominan kelas menengah rendah antara USD2-4/hari percapita. Menariknya, kelas menengah Indonesia sebenarnya mengalami lonjakan drastis pasca sertifikasi guru dan dosen (Wildan, 2014). Selain profesi di sektor perbankan, rancang bangun dan akuntansi, kelompok PNS guru bersertifikat yang mencapai 2.600 orang tahun lalu kini memasuki kelas menengah. Pasca sertifikasi, rata-rata pendapatan naik sebesar 5 jt/bulan (total 60 jt/tahun) dibanding sebelumnya yang hanya 3 juta/bulan (total 36 jt/tahun) diluar tambahan Tunjangan Kinerja (Tukir) dan Gaji Tiga Belas. Angka itu sudah melebihi USD3000/tahun sebagai standar hidup kelas menengah. Bagi negara berkembang bahkan negara maju sekalipun, sistem politik tidaklah penting-penting amat sejauh demokrasi, otoritarianisme maupun totalitarianisme sebagai sistem politik mampu menjamin masa depan ekonomi rakyat sebagaimana kokohnya China dan Singapura tanpa platform demokrasi.  Perlu diingat bahwa dalam negara dengan sistem politik demokrasi, kesadaran terhadap masa depan pemerintahan diserahkan sepenuhnya sebagai pilihan hak tak mengikat warga negara, sementara dalam sistem politik otoriter dan totaliter pilihan hak politik relatif menjadi kewajiban bersanksi. Dalam konteks demokrasi Indonesia, kenaikan angka partisipasi pemilih tahun ini dibanding Amerika misalnya, kemungkinan dapat ditebak akibat meningkatnya nilai keekonomian kelas menengah pasca sertifikasi. Pada level bawah kemungkinan ditunjang oleh sistem proposional terbuka dengan indikasi nomer piro wani piro (NPWP). Demikianlah mengapa angka partisipasi politik kali ini diduga meningkat. Premis selanjutnya tentu saja semakin rendah nilai ekonomi yang diterima semakin besar pula peluang menurunnya kesadaran penggunaan hak dalam demokrasi. Demokrasi jelas bersahabat bahkan bertalian darah dengan nilai ekonomi sebagaimana tesis Boediono (2009). Bagi negara demokrasi tidak ada cara lain kecuali melakukan political education untuk membangun kesadaran politik. Diluar sistem itu, mobilisasi masif dan indoktrinasi adalah pilihan paling mungkin untuk menjamin keberlangsungan masa depan pemerintahan. Ironisnya secara politik kontribusi kelas menengah tak bergantung pada derajat pendidikannya namun semata-mata pada kesadaran aktornya. Sampel sederhana adalah rendahnya perhatian kelas menengah terhadap masalah yang dihadapi bangsa seperti infiltrasi idiologi dalam bentuk kritik. Seakan semua diam dan terpasung dalam area nyaman birokrasi. Padahal ciri demokrasi adalah kebebasan berpendapat, apalagi dalam ruang akademik seperti kampus. Rupanya cara membunuh insting kelas menengah cukup dengan melipatgandakan tunjangan kinerja, jabatan, profesi, gaji tiga belas, SPPD dan semua fasilitas materi yang dengan sendirinya menumpulkan daya nalar (tak ada tulisan otentik), sifat ketelitian dan kekayaan artistik memburuk (lekas menyetujui proposal tanpa dibaca), kreativitas mandek (tak ada inovasi), keberanian moral rendah (takut menyuarakan kepentingan orang banyak), bahkan daya imajinasinya terbatas (terpenjara dengan aturan dan surat edaran).
Perlu diingat bahwa trend menurunnya partisipasi politik warga Amerika justru karena mereka percaya pada sistem politik yang sedang bekerja (Aini;1999). Memilih Reagan atau Obama sama saja, keduanya tetap menjanjikan masa depan Amerika yang kuat. Bagaimanakah halnya dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia? Tentu saja prediksi menurunnya angka partisipasi politik esok lusa bukan karena mereka percaya pada sistem politik yang sedang bekerja, sebaliknya kemungkinan mereka semakin tak percaya pada sistem politik yang ada. Indikasinya, angka kuantitatif ekonomi tak selaras dengan angka kualitatif dilapangan, jumlah kemiskinan dan korupsi semakin menurun dari generasi tua ke generasi muda, atau meningkatkan populasi penduduk tanpa harapan bonus demografi yang menjanjikan. Jika hari-hari ini angka partisipasi politik relatif meningkat, kemungkinan ada banyak harapan yang terbangun akibat kerja-kerja politik lewat media sosial, dimana terbangunnya kesadaran kelas menengah untuk perubahan yang dijanjikan (fenomena Obama). Apabila kesadaran kelas menengah lahir lewat guru dan dosen dalam kapasitas intelektualnya yang mengubah sejarah India, kesadaran birokrasi mengubah sejarah perancis, kesadaran pemodal mengubah sejarah Amerika, kesadaran klan Samurai mengubah sejarah Jepang, maka kesadaran kelas menengah pemuda terdidiklah yang membuat sejarah Indonesia berubah sejak masa 1945, 1966 dan 1998. Akhirnya, patut kita jawab bahwa lahirnya ISIS menunjukkan kemungkinan hilangnya kesadaran kelas menengah Indonesia dalam mentransformasikan nilai-nilai idiologi berbangsa dan bernegara. Bergesernya orientasi kelas menengah meraup keuntungan sebanyak mungkin dari frekuensi perjalanan dinas hingga pengadaan barang dan jasa dalam contoh birokrasi telah mengkerdilkan sensifitas kita pada tujuan hidup dan lingkungan semesta (bahagia di dunia dan akherat). Semua itu secara sadar maupun tidak menciptakan bibit-bibit ketidakadilan sebagai tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang lalai diusahakan. Ketika kelas menengah berada di zona aman, maka kecenderungan perilaku apatis, autis dan mungkin saja ateis menjadikan materi sebagai kebudayaan rutin. Padahal salah satu tanggungjawab kelas menengah bersama elit adalah melakukan transformasi idiologi bagi keberlangsungan masa depan pemerintahan. Sementara tugas pemerintah sendiri adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin untuk menuntaskan persoalan ketidakadilan sistemik. Dengan begitu bentuk ketupat sebagai simbol lebaran yang cenderung lebar ditengah, mengecil dibagian atas dan bawah secara filosofi menjadi penanda bahwa sedapat mungkin kelas menengah semakin banyak, kelas bawah dan atas idealnya tak terlalu banyak agar kebahagiaan benar-benar sejatinya dinikmati bersama, bukan oleh satu dua orang saja. 

Kamis, 07 Agustus 2014

Menguji Kualitas Demokrasi Indonesia

oleh. Dr. Muhadam Labolo


            Secara administratif, kalkulasi suara pilpres telah selesai kita peroleh. Secara hukum sedang berproses, dan mungkin saja Mahkamah Konstitusi sebagai pengadil akan memberikan tafsiran akhir apakah diterima, ditolak atau diulang sebagian dan atau seluruhnya. Kalaupun proses hukum selesai, masalah selanjutnya adalah apakah proses politik akan berkesudahan dengan sendirinya? Politik memang bukan soal matematika, ia bahkan menyentuh alam metafisik, dimana logika kuantitatif seringkali tak menemukan makna kualitatif. Kepuasan batin dalam kaca mata kualitatif lebih utama ketimbang kepuasan materi yang bersifat kuantitatif. Hukum dapat bergambar hitam putih, namun politik faktanya berwarna-warni. Boleh jadi sebagian besar publik dapat menerima capres terpilih berdasarkan kalkulasi Penyelenggara Pemilu dan Mahkamah Konstitusi, namun secara politik akseptabilitas capres terpilih tak sepenuhnya diterima secara kualitatif oleh sebagian yang lain. Alasannya bukan soal hasil, namun soal proses demokrasi itu sendiri yang dinilai sarat kejanggalan. Tetapi inilah konsekuensi atas pilihan sistem demokrasi yang sedari awal memiliki cacat bawaan (defective of democracy), dimana kebenaran jamak ditentukan oleh orang banyak, sementara orang banyak belum tentu benar. Oleh karena kemenangan ditentukan oleh banyak kepala, maka demokrasi seringkali mengambil jalan pintas lewat berbagai cara untuk menghasilkan jumlah kepala, bukan isi kepala. Disinilah pentingnya menguji proses demokrasi lewat sistem peradilan yang jujur untuk menyelamatkan kualitas demokrasi akibat kecenderungan didikte oleh angka-angka kuantitatif demokrasi. Dengan begitu, maka putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menjadi dasar hukum bagi penyelesaian politik yang menjadi kecemasan sebagian orang. Jika hukum menjadi supremasi tertinggi sesuai konstitusi maka selayaknya politik tunduk dengan serta merta pada putusan Mahkamah Konstitusi. Akseptabilitas terhadap apapun putusan hukum akan menggambarkan kelas demokrasi kita dihadapan masyarakat dan dunia international. Kelapangan menerima putusan sekalipun dengan berbagai catatan akan menunjukkan pula seberapa besar kualitas aktor demokrasi yang terlibat didalamnya. Sebaliknya, ketidakpuasan yang bersifat ekstrem dapat mendegradasi kualitas demokrasi tidak saja bagi para aktor demokrasi itu sendiri, demikian pula institusi demokrasi. Ujian terberat kita pada masa transisi demokrasi adalah bagaimana meningkatkan nilai para aktor demokrasi baik di level supra maupun infrastruktur politik. Kualitas nilai para aktor di level suprastruktur mungkin saja berada di zona aman, namun kualitas nilai para aktor di level infrastruktur seringkali berada di zona mencemaskan. Karakteristik semacam ini cukup mengkuatirkan apabila output di level suprastruktur tak berbanding lurus dengan harapan aktor di level infrastruktur. Demokrasi dalam konteks itu cenderung berjalan menurut insting masing-masing, bukan menurut logika konstitusi dimana saluran untuk semua ekspresi berbeda tersedia dua puluh empat jam. Membawa masalah Pilpres ke Mahkamah Konstitusi tidak saja kita sedang menguji nilai pada semua aktor dalam proses demokrasi, demikian pula kenetralan institusi, kelaikan partisipasi demokrasi, bahkan sistem politik demokrasi itu sendiri. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi memiliki kerangka kerja yang saling menyeimbangkan (chek and balance system). Sebagai institusi, demokrasi menyediakan berbagai lembaga yang memungkinkan setiap aktor menyalurkan ekspresi agar terwadahi menurut aturan sejogyanya. Sebagai partisipasi, demokrasi memberi kesempatan yang sama pada semua warga negara untuk menentukan masa depan pemerintahannya, sebab itu setiap suara di setiap TPS wajib memperoleh jaminan hingga menjelma menjadi kursi kekuasaan yang terlembagakan secara hirarkhis dan fungsional. Sebagai suatu nilai, demokrasi menguji kualitas kedewasaan setiap aktor yang terlibat didalamnya. Persoalannya, dapatkah demokrasi Indonesia lulus uji atas kategori sistem politik, institusi, partisipasi dan nilainya? Membandingkan dengan Amerika, tampaknya Indonesia hanya perlu menunggu kematangan aktor dari aspek pemahaman nilai demokrasi sehingga transisi dapat berjalan secara fair dan stabil. Jika kondisi ini berjalan normal maka Indonesia menjadi sampel yang tak membutuhkan biaya besar untuk dipelajari oleh negara setengah otoriter seperti Malaysia dan Thailand. Malaysia dan Thailand adalah dua negara dibelahan Asia Tenggara yang rajin melakukan kursus jangka pendek tentang bagaimana exsperimentasi transisi demokrasi pasca tahapan anti-otoritarianisme di Indonesia. Kecepatan dan banyaknya kebebasan yang diberikan pada waga negara bukan mustahil akan membawa dampak bagi terciptanya iklim kompetitif dan mendorong laju produktivitas dan kemajuan suatu bangsa. Sebaliknya, kelambanan pemerintah merespon dinamika di level infrastruktur dapat mempercepat runtuhnya sebuah pemerintahan. Terlepas dari berbagai kelemahan yang masih dialami, namun Indonesia menunjukkan kelasnya sebagai negara demokrasi kedua terbesar setelah Amerika dengan kompleksitas masalahnya yang unik. Malaysia dan Thailand kini menyadari semua itu, pembelajaran transisi menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia menjadi fokus perhatian serius disebabkan tekanan publik yang terus-menerus mendera kedua negara itu. UMNO dan Barisan Nasional sebagai pemerintah berkuasa misalnya, tak malu-malu mengirim delegasinya untuk belajar bagaimana proses transisi demokrasi Indonesia dapat berlangsung tanpa mesti bergelimang darah begitu lama. Malaysia dan Thailand menyadari bahwa angka kuantitatif sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat yang mereka nikmati kini hampa tanpa kebebasan berbicara sebagai kepuasan kualitatif sebagaimana dinikmati Indonesia pasca collaps-nya rezim Orde Baru. Indonesia pernah melewati kesejahteraan kuantitatif dimasa Orde Baru dimana angka pertumbuhan ekonomi rata-rata diatas 8%/tahun. Berlimpah devisa, aset, minyak, gas, mineral, bahkan swasembada pangan dengan tingkat pengendalian populasi penduduk yang seimbang. Namun semua nilai kesejahteraan kuantitatif nan fantastik itu lupa diimbangi dengan kesejahteraan kualitatif yang dipangkas hingga keakar-akarnya. Kemerdekaan berkumpul dan berserikat mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan hanyalah pepesan kosong. Partisipasi politik praktis bersifat semu yang dimobilisasi untuk kemenangan rezim penguasa. Kini, dengan angka 70-85 persen tingkat partisipasi real dalam pemilihan kepala daerah, legislatif dan presiden, kita mampu memperlihatkan bahwa demokrasi sebagai partisipasi jelas melampaui Amerika yang hanya berada pada kisaran 40-60 persen. Munculnya lembaga-lembaga mezostructur bersifat extra-ordinary (Komisi, Badan dan Lembaga Negara), sebagai upaya mewujudkan mekanisme cheks and balance system menunjukkan demokrasi Indonesia sebagai institusi memberikan garansi atas kehendak publik untuk memperoleh keadilan setinggi-tingginya. Sementara upaya memperkuat sistem presidensial dan hubungannya dengan semua lembaga negara mendeskripsikan bahwa demokrasi Indonesia sebagai sistem politik bukanlah sekedar wacana semata, namun menjadi bagian dari agenda utama konstitusi yang ingin dicapai meskipun faktanya masih bercampur dengan aroma parlementer. Untuk hal itu kita hanya membutuhkan waktu dua hingga tiga kali pemilu dengan asumsi terjadi kenaikan angka treshold guna mengurangi euforia partai politik tanpa partisipan secara alamiah. Satu-satunya variabel akhir yang membutuhkan kesabaran tinggi adalah upaya mempercepat pendewasaan aktor demokrasi tidak saja di level suprastruktur, lebih dari itu adalah pendewasaan aktor di level infrastruktur agar tercipta harmonisasi untuk menjamin kesamaan orientasi menuju konsolidasi demokrasi yang kita harapkan. Mengambil gambaran sederhana dari Kemenpolhukam, hasil penelitian evaluasi terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2012 menunjukkan baru lima daerah yang dinilai paling demokratis yaitu DKI Jakarta (77.72), Sulawesi Utara (76.50), Sumatera Selatan (73.17), Daerah Istimewa Jogjakarta (71.96) dan Nusa Tenggara Timur (72.67). Evaluasi diatas setidaknya mendorong kita untuk segera meningkatkan kesadaran khususnya kualitas nilai demokrasi pada setiap warga negara dengan tetap memperkuat sistem politik demokrasi, memperluas partisipasi dan menguatkan peran institusi demokrasi yang telah ada. 

Selasa, 22 Juli 2014

Selamat Buat Presiden Terpilih



Pesta demokrasi lima tahunan telah usai. Bagi pemenang capres dan pendukungnya tentu saja patut berbangga tanpa berlebihan. Bagi yang tertunda dan pendukungnya penting belajar menerima semua kenyataan itu dengan lapang dada tanpa mesti mengotori pekarangan bundaran HI atau bagian vital lainnya. Bagi kita semua saatnya sadar untuk pilihan nomor tiga, yaitu Persatuan Indonesia sebagaimana ajakan berbagai lembaga pelerai konflik dan pencinta perdamaian abadi. Sekalipun pasangan presiden terpilih boleh jadi bukan harapan semua warga termasuk kaum golput, namun lebih dari lima puluh persen warga (53,15%) yang telah memberikan suaranya dianggap cukup mewakili secara absolute mayority dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Sebagai warga negara yang merupakan bagian dari kesatuan masyarakat hukum, kiranya layak menerima realitas itu sebagai amanah konstitusi lewat undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden. Bagi pemenang presiden dan wapres penting untuk dengan segera merangkul mereka yang tertunda guna menurunkan tensi kolesterol politik agar secepatnya normal kembali. Bagi yang tertunda ada baiknya jika belajar mengucapkan selamat bagi pemenang kali ini tanpa melupakan kontribusi sebagian warga yang telah memberikan dukungan penuh sekalipun belum maksimal. Kepada kedua pasangan capres dan cawapres, termasuk seluruh pemilih tetap yang berjumlah lebih kurang 190 juta, patut kiranya meninggalkan semua kepercayaan relatif pada sejumlah lembaga survei sebagai indikator dan dasar klaim kebenaran dalam pemilu presiden. Satu-satunya kebenaran yang menjadi rujukan kita adalah apa yang telah diputuskan oleh wasit negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Dengan begitu maka semua arogansi politik dan nafsu kemenangan berlebihan yang selama ini tampak dalam berbagai spekulasi ilmiah lebur pada real qount KPU. Mereka yang mengklaim kebenaran ilmiah sebagai kebenaran mutlak sama saja dengan meniadakan kebenaran lain yang mungkin pernah ada, sedang ada dan atau akan ada. Kebiasaan menyimpulkan generatif menunjukkan kegagalan atas filsafat ilmu, bahkan terlalu menyederhanakan masalah yang sesungguhnya. Inilah ciri kaum positivistik yang selalu mengambil sampel di atas meja tanpa melihat apa persoalan sebenarnya dibalik meja. Dalam masyarakat homogen dan luas mungkin ada baiknya, namun dalam masyarakat heterogen dan kasuistik cara demikian sama dengan menutup masalah yang sebenarnya. Akibatnya, solusi atas masalah menjadi tumpul, tak kena sasaran, bahkan melahirkan masalah baru seperti inefisiensi dan inefektivitas. Terlepas dari polemik itu, pasangan Capres dan Cawapres terpilih segera mempersiapkan diri untuk memulai debut periode pertama lewat performa kabinet profesional, bukan hasil kompromi politik pragmatis. Jika kelompok zaken kabinet yang disodorkan untuk menyelesaikan semua masalah yang pernah diperdebatkan dalam tahapan awal, setidaknya dapat melunakkan kelompok politisi mayoritas penguasa parlemen. Keseimbangan ini perlu dilakukan mengingat komposisi koalisi jika dipermanenkan dapat menekan efektivitas pemerintahan. Bagi saya pribadi, memilih capres dan cawapres sudah selesai, namun bukan berarti semua sudah usai, pasangan terpilih membutuhkan dukungan nyata sebagai konsekuensi atas pilihan kita. Tanpa itu pemenang pilpres tak dapat berbuat banyak. Masa depan kita dan masa depan pemerintahan Indonesia bergantung pada seberapa besar partisipasi kita dalam proses pemerintahan selanjutnya sebagaimana partisipasi kita dalam mudik lebaran setiap tahun. Akhirnya, selamat buat Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wapres terpilih, selamat menggenapkan Ramadhan, dan tentu saja selamat pula menyambut lebaran tahun ini.