Selasa, 24 Juni 2014

Dilema Negara Terhadap Pasar


Oleh. Dr. Muhadam Labolo


Catatan Fachry Ali pasca debat capres putaran kedua menarik untuk dicermati lebih jauh (Republika, 17 Juni 2014). Kesimpulan Fachry menunjukkan bahwa pada akhirnya masa depan ekonomi Indonesia bergantung pada pengalaman dan kecerdasan masing-masing calon wakil presiden, bukan calon presiden yang terkesan tak lulus mata pelajaran ekonomi. Konklusi tersebut dapat dimaklumi sebab latar  kedua capres dari sisi ekonomi tak cukup memadai dibanding moderator sebagai pemandu debat. Idealnya kedua capres mengangkat moderator sebagai penasehat bidang ekonomi sehingga gambaran tentang peliknya ekonomi Indonesia dapat dipresentasikan dengan baik. Gambaran Ahmad Erani Yustika tentang hilangnya konsistensi antara capaian elite dengan kepuasan masyarakat dibidang ekonomi cukup memberikan keyakinan pada kita tentang lebarnya jarak antara yang memerintah dan yang diperintah (Kompas, 17 Juni 2014). Dissosiasi tersebut hanya mungkin dienyahkan jika terdapat tali penyambung sebagai jangkar pengikat yang mampu mendekatkan keduanya dalam hubungan yang bersifat asosiatif. Lemahnya penguasaan problem ekonomi sekaligus melengkapi hilangnya konstruksi berpikir ekonomi sesuai kritik Fachry dalam term akademik sebagai kehampaan paradigma.  Menelusuri jalan pikiran itu maka paradigma ekonomi yang mesti dibangun dalam konteks ini adalah apakah negara secara konstitusional bersifat independen ataukah dependen. Jika negara dipandang sebagai variabel independen, maka peran negara perlu dibatasi sebagai wasit terhadap dinamika pasar yang bebas. Sebaliknya, jika negara dinilai sebagai variabel dependen, maka negara tak boleh tinggal diam melihat pasar bermain dengan sendirinya, negara hendaknya bertanggungjawab bagi tujuan konstitusionalnya yaitu tercapainya kemakmuran sebesar-besarnya tanpa alasan apapun. Disini negara dapat saja bertindak sebagai pelaku ekonomi sepanjang dibutuhkan untuk melerai dominasi kapital di ruang publik. Pasar, masjid dan fasilitas umum lainnya menurut kita adalah milik publik, sebab itu harus steril dari rasa kepemilikan berlebihan oleh orang perorang. Berangkat dari paradigma itu kedua capres selayaknya mengidentifikasi potret ekonomi Indonesia untuk menemukan tali sekuat apakah yang akan digunakan guna menarik kesenjangan antara capaian pemerintah diatas kertas dengan perasaan publik  yang tetap papa. Dari identifikasi itu kita segera sadar persoalan apa yang sedang dihadapi dan bagaimanakah cara mengatasinya pada tahun-tahun mendatang. Belajar dari raport pemerintahan sebelumnya tampak bahwa laporan statistik ekonomi menunjukkan angka-angka kemajuan dan peningkatan fantastik. Seandainya capaian kinerja suprastruktur tersebut memiliki korelasi kuat pada level infrastruktur, maka pilihan terhadap partai penguasa tentulah paralel sebagai apresiasi logis atas semua kemajuan yang disampaikan. Sayangnya, jatuhnya partai penguasa di urutan nomor empat menunjukkan bahwa sejumlah catatan yang dirilis selama ini tak berbanding lurus dengan kenyataan yang sesungguhnya. Rendahnya daya beli masyarakat, kuatnya kapitalis dalam mendikte pasar, serta terbatasnya peluang bagi pemodal  pribumi adalah sedikit contoh yang dapat ditampilkan dalam konteks Indonesia hari-hari ini. Apabila realitas menunjukkan bahwa masyarakat sama sekali tak berdaya menghadapi dinamika pasar yang tak berkeadilan, maka dengan dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, negara wajib hadir (omni presence) untuk menetralisir ketidakadilan pasar bagi tercapainya kemakmuran bersama. Misinya jelas, mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan bangsa lain. Sekiranya realitas menunjukkan bahwa masyarakat secara merata mampu beradaptasi dengan dinamika pasar, maka negara cukup mengukuhkan dirinya dalam arena itu lewat penciptaan sistem yang kondusif sebagaimana fungsi utamanya. Diatas kedua pemahaman itu maka strategi seperti apakah yang dapat ditawarkan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat? Menurut saya disinilah seharusnya titik debat kedua capres dimulai berikut program dan kegiatan yang bersifat operasional dan mungkin dilakukan. Dengan demikian maka debat capres idealnya mengalir deras baik secara deduktif maupun induktif. Jika Prabowo sedikit kesulitan mengalirkan gagasan idealnya dari abstrak ke derajat operasional, Jokowi tampak sedikit kelelahan menaikkan pikiran-pikiran operasionalnya kedalam space yang lebih abstrak. Prabowo cenderung bersifat strukturalis dengan menekankan peran negara yang lebih optimal dalam menetralisir pasar, sementara Jokowi cenderung bersifat kulturalis dalam menyelesaikan setiap masalah. Dengan memanfaatkan emosi publik di level bawah yang irasional namun banyak, Jokowi berusaha melemahkan rasionalitas kelompok atas yang sedikit jumlahnya. Lebih dari itu publik seakan dijebak dalam pertarungan idiologi antara kelompok borjuis dan proletariat, atau antara kelompok nasionalis dan sosialis. Diluar itu sejumlah survei menunjukkan bahwa rentang elektabilitas Prabowo semakin tak berjarak terhadap Jokowi yang selama ini di dongrak oleh media.                    .

Debat Capres Ketiga, Menakar Politik Luar Negeri dan Ketahanan Nasional

Oleh. Dr. Muhadam Labolo


Harus diakui bahwa performa Prabowo dalam debat capres kali ini lewat tema politik luar negeri dan ketahanan nasional seperti menyediakan seperangkat senjata dan amunisi agar dirakit dalam waktu singkat menjadi semacam modal pertempuran debat yang apik. Lewat pengalaman panjang dalam dunia militer serta lama bermukim di beberapa negara menjadikan Prabowo tampak lebih siap dalam menjawab sejumlah isu yang menjadi topik perbincangan sesi persesi. Jika Jokowi mengandalkan kematangan pengalaman dalam manajemen pemerintahan di Solo dan DKI Jakarta, maka Prabowo seperti mendapatkan tempat yang tepat untuk meyakinkan publik soal pengalaman dan pengetahuan politik luar negeri serta ketahanan nasional. Bicara soal dua tema besar itu saya sependapat kiranya akar masalah sebenarnya adalah bagaimana kemakmuran negara dapat dicapai selekas mungkin. Kemakmuran negara, sadar atau tidak menjadi titik soal sekaligus refleksi kekuatan politik dan ketahanan suatu bangsa. Semakin rendah kemakmuran suatu bangsa,  semakin lemah posisi tawar serta ketahanan nasional yang dimiliki. Inti kemakmuran bangsa menurut saya adalah sejauhmana kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Ini tentu saja menyangkut aspek kebijakan dibidang pendidikan. Mesti disadari bahwa alasan bergaul dengan bangsa lain baik bilateral maupun multilateral lebih didorong oleh kebutuhan dasar masyarakat dalam suatu negara. Tingginya kemakmuran suatu bangsa dengan sendirinya menciptakan magnet yang kuat bagi bangsa lain untuk turut menikmati dampak dari kue kemakmuran itu. Amerika, Jepang, Korea, Singapura hingga sebagian besar negara didaratan Eropa merupakan contoh negara yang menimbulkan magnet bagi mobilitas masyarakat dunia hingga terciptanya strategi politik luar negeri untuk mengendalikan dampak migrasi. Dalam konteks Indonesia, rendahnya kemakmuran yang kita rasakan sekaligus menjadi pemicu bagi warga negara untuk mengadu nasib di negara-negara yang memiliki tingkat kemakmuran lebih tinggi. Terbatasnya lapangan kerja domestik berhadapan dengan terbukanya kesempatan kerja di negara-negara maju pada akhirnya menciptakan politik luar negeri yang cenderung 'mengalah' agar mobilitas warga negaranya dapat meraup keuntungan dalam bentuk devisa. Mereka yang berangkat bahkan diberi gelar 'pahlawan devisa', sekalipun harus pulang dalam kondisi relatif tak makmur, bahkan tersiksa akibat tekanan fisik dan psikis. Negara pada ujungnya dibuat 'repot' dan 'kelimpungan' mencarikan jalan keluar bagi perkara yang sering mengantarkan sejumlah TKI menuju tiang gantungan. Dalam kondisi seperti itu negara terkadang kehilangan fokus mengurus ketahanan nasional dari ancaman bangsa lain kecuali menyelesaikan ekses orang perorang yang setiap saat mengadu nasib ke negara lain lewat cara-cara ilegal. Kita boleh mengatakan bahwa semua itu adalah kewajiban negara dan hak warga negara untuk memperoleh perlindungan sesuai amanah konstitusi, namun secara keseluruhan kita sebenarnya secara tak sadar sedang meremukkan daya tahan nasional. Disatu pihak kelemahan bangsa kita akibat rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan kekayaan alam yang maha luas menciptakan magnet bagi negara-negara maju untuk mengeruk keuntungan hingga ke perut bumi. Sinyalemen bahwa negara-negara maju seperti Amerika dibangun jauh hari dari kontribusi kekayaan bangsa kita sepertinya tak menimbulkan kebangkitan heroisme untuk segera mengarahkannya bagi kemakmuran bangsa sendiri. Sejauh ini kita seperti tak memiliki 'taring' untuk mengembalikan sejumlah aset yang hilang dibawa kabur. Diluar itu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya terkesan tak lagi dikuasai negara sepenuhnya. Sebagian besar jatuh ditangan pemodal asing dan sekelompok komprador yang menurunkan harga diri bangsa.  Semua kelemahan tadi akhirnya menjadi peluang bagi bangsa lain sebagaimana dipertontonkan Malaysia dalam kasus Ambalat dan Mercusuar di Pulau Datu, penyadapan Australia, serta klaim sepihak Tiongkok atas sebagian laut Natuna. Bagi saya, politik luar negeri dan ketahanan nasional bergantung pada kekuataan sumber daya manusia dalam mengelola kekayaannya sendiri. Semakin rendah sumber daya manusia, semakin tinggi ketergantungan kita pada bangsa lain, ini sekaligus mendorong migrasi bangsa lain ke negara kita dan kita ke negara lain. Sialnya mereka mengirim tenaga kerja bernilai tinggi sehingga kita mesti membayar dengan harga tinggi. Pada saat yang sama kita sendiri mengirim tenaga kerja berkualitas rendah yang tentu saja cukup dihargai dengan harga rendah sebagaimana buruh rumah tangga. Sebaliknya, semakin tinggi sumber daya manusia, semakin tinggi pula peluang kita mengirim tenaga kerja berkualitas tinggi yang tentu saja berharga tinggi. Pada saat yang sama kita dengan sendirinya membatasi masuknya tenaga kerja asing yang dalam era perdagangan bebas boleh jadi berkeliaran dimana-mana.  Inilah alasan utama mengapa Prabowo mencoba membangun paradigma baru yaitu ketahanan yang ideal adalah kemakmuran bangsa itu sendiri. Kemakmuaran hanya mungkin jika kualitas sumber daya manusia mampu bersaing dalam pergaulan dunia international. Kualitas sumber daya manusia bergantung pada sejauhmana political will pemerintah dalam hal pengembangan pendidikan. Pendidikan kita percaya haqqul yaqin menjadi modal dasar dalam peningkatan sumber daya manusia. Inilah pangkal soalnya. Bagi Jokowi sendiri, sejumlah aset yang berpindah tangan ke negara lain akibat kondisional kebijakan negara pasca jatuhnya orde baru 1998 patut dipertimbangkan agar dibeli kembali dengan harga yang wajar. Persoalannya, berapakah nilai dari kewajaran itu? Saya pesimis jika negara kecil seperti Singapura atau Thailand mau menjual kembali dengan harga dua kali lipat, boleh jadi lima hingga sepuluh kali lipat agar Indonesia tak sanggup membeli kembali nasionalismenya yang pernah hilang.

Debat Kedua Capres, Prioritas Pertanian atau Kelautan?

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

Debat kedua capres tampak seperti naik kelas dengan kemampuan mengeksplorasi visi masing-masing hingga ke tataran operasional. Ini sebuah penanda  keberhasilan tim sukses dalam mempersiapkan kedua capres agar tampil lebih smart dalam arena selevel ‘cerdas cermat’ tingkat dewasa.  Saya mesti bilang selevel itu karena moderator kali ini tak lebih piawai dalam menguasai pertanyaan dibanding kedua capres yang terkesan lebih menguasai jawabannya. Tampaknya format yang disodorkan KPU seperti menjebak moderator menjadi pemandu acara cepat tepat setingkat SMU, bukan debat yang fleksibel dan memukau seperti Obama vs Romney tempo hari.  Jika model membaca pertanyaan dilakukan pada debat selanjutnya, hemat saya tak perlu mengundang moderator sederajat guru besar, cukup pilih salah satu guru SMU teladan di Indonesia akan lebih bagus hasil pembacaannya. Terlepas dari itu, Prabowo tampak lebih siap dalam contoh-contoh konkrit yang diharapkan publik dibanding debat pertama. Debat pertama setidaknya memberi sentimen positif di pasar politik DKI Jakarta pada Prabowo-Hatta sebesar 35 persen dibanding Jokowi-Jusuf Kalla sebesar 30,66 persen (LSI, Republika,Juni 2014). Prabowo menampilkan satu fokus penting yang kini kita lupakan yaitu pembangunan bidang pertanian. Sementara Jokowi memfokuskan pada bidang kelautan yang secara faktual pula terbengkalai diurus negara. Dengan menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang mengganjal, kedua capres mencoba mengurai fokus masing-masing bidang yang dipersoalkan.
Dibidang pertanian, Prabowo menjadikan titik fokus tadi untuk menjawab sejumlah masalah yang mengganjal di setiap sektor. Dengan asumsi penduduk miskin   60 persen berada di wilayah perdesaan, patut kiranya bangsa ini dibangun diatas kemandirian sektor pertanian untuk menyerap tenaga kerja, mengurangi problem pengangguran, membatasi angka kemiskinan, serta dengan sendirinya menjawab soal minusnya sumber pendapatan negara. Bersandar pada surplus sektor itulah menurut Prabowo, kekuatiran atas melemahnya pertumbuhan ekonomi, terbatasnya gaji pegawai, serta meluapnya gejala korupsi, dapat segera diatasi.  Jadi sumber masalahnya jelas, menyelesaikan satu sumbu masalah untuk mengatasi rentetan masalah lain layaknya effect domino.  Catatan buat Prabowo adalah perlunya detail program dalam bidang pertanian sehingga tidak saja subsidi pupuk yang dirasakan petani, demikian pula hak kepemilikan lahan yang selama ini hanya bersifat pinjam pakai selaku petani penggarap. Membandingkan kesejahteraan petani Malaysia dan Indonesia tentu saja ironis. Di sana selain memperoleh subsidi pupuk, petani memiliki lahan sendiri, memperoleh harga jual tiga sampai lima kali lipat, jaminan kesehatan dan pendidikan, bahkan terbukanya infrastruktur sebagai tanggungjawab pemerintah dan bantuan tranportasi serta alat-alat teknologi pertanian memungkinkan setiap petani memiliki harapan hidup untuk menabung, membeli rumah dan mobil, serta mampu menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi.  Gambaran petani kita justru sebaliknya, miskin, tak berpendidikan serta malas. Akibatnya, Indonesia tak kunjung berhenti mengimpor buah, sayur, rempah hingga beras dari negara tetangga. Inilah ancaman atas ketergantungan dan serangan kapitalisasi dalam hubungan regional di era keterbukaan perdagangan bebas.
Gagasan Jokowi lain lagi, sebagaimana harapan kita pada debat pertama soal visi Revolusi Mental, kini tampak menemukan ruang untuk dijelaskan lebih jauh pada publik. Dengan bertumpu pada prinsip berdikari, problem Indonesia adalah melepaskan diri dari ketergantungan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Diluar itu fokus persoalan yang menjadi kerisauan Jokowi adalah urusan laut, yang dalam istilah debat disebut sebagai strategi pembangunan infrastruktur tol laut. Berpijak pada kondisi luas lautan lebih besar dibanding daratan, Indonesia membutuhkan mobilitas transportasi murah lewat kapal yang mampu menghubungkan pulau dan daratan seefisien dan seefektif mungkin. Mengingat 90 persen mobilitas perdagangan menggunakan area laut, dan 60 persen diantaranya melalui laut Indonesia sangatlah wajar jika Jokowi memfokuskan wilayah laut sebagai entry point guna mempercepat pembangunan kapal, dermaga, hingga masyarakat yang bergantung hidupnya di wilayah laut. Catatan untuk Jokowi adalah sekalipun mobilitas laut ditingkatkan melalui tol laut, tetap saja tak dapat menuntaskan masalah pelik yang dihadapi Papua berkenaan dengan harga barang. Menurut saya jauh lebih penting meletakkan konsep berdikari alias mandiri di wilayah Papua untuk menjawab masalah yang sesungguhnya, yaitu ketergantungan barang dari luar daerah. Dengan membangun pabrik semen, pembukaan lahan pertanian di atas daratan yang subur, serta memberi kesempatan bagi perusahaan domestik untuk membuka usaha di Papua, maka apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah Papua dengan sendirinya terjawab. Temuan acak kita menunjukkan bahwa harga semen bisa menjadi kurang lebih 1 juta persak, melonjaknya harga beras, indomie dan sabun menjadi lima kali lipat memang disebabkan oleh tingginya biaya transportasi barang. Namun jika hanya tol laut yang menjadi fokus masalahnya, maka persoalan harga di Papua tak akan tuntas dalam jangka panjang.
Di sinilah pentingnya mencairkan konsepsi kemandirian ke dalam program yang nyata. Perlu juga diingat bahwa persoalan sistem yang sering dikemukakan Jokowi dengan membawa-bawa Kartu Jakarta Pintar dan Sehat, menurut saya tak cukup adaptif di area Papua dengan kondisi geografis, demografis, dan pendidikan yang berbeda dengan masyarakat di Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Jika Kartu Jakarta Pintar dapat mengalami tarik ulur, bukan mustahil program yang sama dapat mengalami problem yang sama lewat alasan otonomi daerah. Lebih dari itu kultur masyarakat daerah  tampak lebih emosional dan kualitatif dibanding masyarakat kota yang lebih rasional dan kuantitatif. Perbedaan realitas semacam itu tentu saja membutuhkan pendekatan asimetrikal di masa mendatang.


Senin, 09 Juni 2014

Debat Pertama, Membedakan Pemimpin dan Manajer




Oleh. Dr. Muhadam Labolo

Debat pertama pasangan capres/cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla senin malam (9/6/2014) memberi gambaran awal tentang masa depan Indonesia sekiranya salah satu pasangan menjadi pilihan rakyat sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019.  Bagi saya terdapat sejumlah catatan penting dalam debat yang terdiri dari enam segmen yaitu, pertama, tahapan penyampaian visi awal dari masing-masing capres/cawapres memberi gambaran tentang apa yang akan dilakukan dalam lima hingga sepuluh tahun kedepan. Diluar pasangan Prabowo-Hatta, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla tampak kehilangan konsistensi terhadap visi awal yang selama ini telah dijual ke publik dalam tema besar bernama Revolusi Mental. Semestinya visi ini yang dielaborasi lebih jauh agar publik semakin yakin tentang apa pandangan Jokowi-Jusuf Kalla terhadap masa depan Indonesia. Mengutip statement Jokowi sendiri, mungkin terlalu bersemangat sehingga jawaban Jokowi-Jusuf Kalla pada segmen pertama semestinya merupakan jawaban atas pertanyaan di segmen kedua tentang pendalaman visi yang lebih detil. Pemberian contoh konkrit sangat bagus untuk memberi keyakinan bagi publik tentang apa yang telah dilakukan selama ini sebagai mantan walikota dan gubernur, namun selain kebhinekaan Indonesia yang belum tentu efektif, jawaban tersebut justru menutupi visi besar yang dinantikan publik. Menurut saya, persoalan-persoalan teknis yang dikemukakan Jokowi sebagai contoh dalam praktek pemerintahan menunjukkan ia benar-benar seorang manajer kota dibanding seorang pemimpin yang sesungguhnya. Mengutip Alfan Alfian (2001), pemimpin memiliki perbedaan mendasar dengan seorang manajer. Seorang pemimpin belum tentu seorang manajer, tetapi seorang manajer boleh jadi bertindak layaknya seorang pemimpin. Pemimpin memiliki visi yang jauh kedepan, manajer lebih cenderung kearah teknis operasional. Masalahnya apakah posisi presiden itu lebih tepat sebagai seorang pemimpin ataukah manajer? Menurut khalayak ramai pastilah pemimpin suatu bangsa, pemerintahan dan negara. Jika kita menginginkan seorang pelayan kota seperti kota-kota besar di Amerika, tampaknya lebih tepat menempatkan seorang manajer ketimbang seorang pemimpin. Untuk menjadi seorang pemimpin kita membutuhkan banyak persyaratan nilai, selain kredibilitas yang membuktikan bahwa kita adalah pemimpin sejati, bukan boneka, apalagi dirakit dalam desain media yang bersifat instan.  Kredibilitas dapat lahir dari berbagai profesi, tidak mesti mantan walikota atau gubernur, boleh jadi lahir dari pengalaman militer, pengusaha hingga politisi murni. Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati hingga Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah pemimpin yang pernah menjadi lurah, camat, walikota apalagi gubernur. Obama bukanlah orang yang pernah mengecap sebagai walikota dan gubernur sebelumnya. Kalau itu yang menjadi patokan, saya pikir calon presiden sebagus Anies Baswedan dan Mahfudh MD tak berpeluang menjadi kandidat presiden dimasa mendatang hanya karena minus praktek pemerintahan. 
Dalam kontes perdebatan capres tampak bahwa Jokowi kurang memahami dimana seharusnya hal-hal substansial yang bersifat profan dan inkremental diletakkan, apakah dalam rangkaian gerbong rencana pembangunan jangka panjang ataukah gerbong jangka menengah dan jangka pendek. Persoalan idiologi negara memang sudah final dan karena itu tak perlu dipersoalkan, kecuali dirawat dan dikembangkan pada generasi selanjutnya. Namun Ini dapat dimaklumi, sebab menurut Prijanto (mantan Wagub DKI Jakarta, Juni, 2014), Jokowi sebenarnya tak begitu serius terhadap pentingnya meletakkan RPJMD di Provinsi DKI Jakarta. Kedua, harus diakui bahwa elaborasi Prabowo pada segmen kedua kurang berkembang jika dibanding penjelasan Hatta yang lebih diplomatis, politis, retorik, bahkan beraksentuasi puitis. Bagi saya, Hatta justru menampilkan performance yang mumpuni sebagai politisi dan calon pemimpin sekaligus menguasai substansi perdebatan meskipun waktu yang dialokasikan Prabowo cukup terbatas. Ketiga, eksplorasi Jusuf Kalla dalam beberapa statemen tampak tak terkoneksi dengan pernyataan Jokowi selain kurang sistematis, meloncat kemana-mana sehingga artikulasinya tak begitu jelas ditangkap. Terlepas dari itu, kredibilitas Jusuf Kalla tak perlu diragukan lagi dalam hal penyelesaian konflik regional di Aceh, Ambon dan Poso. Pertanyaan kritis Jusuf Kalla ke Prabowo sekaligus menjawab persoalan yang selama ini mengganjal perasaan publik terhadap Prabowo. Dari keempat calon presiden dan wapres tersebut jika boleh memberi penilaian, Jokowi satu-satunya manajer yang ideal tapi tak menjamin sebagai pemimpin yang sesungguhnya, Prabowo ideal sebagai pemimpin lapangan, Hatta politisi ideal yang menjanjikan, sementara Jusuf Kalla adalah pemimpin sekaligus manajer berpengalaman, meskipun cukup tua untuk mengulang semua kesuksesan itu. Sebagai saran akhir dari catatan perdebatan capres dan cawapres semalam sebaiknya perlu seorang moderator yang lebih senior dan berpengalaman dalam memandu debat capres. tampak moderator membuka persapaan dengan sedikit grogi, gugup, kaku dan terlalu banyak mengingatkan penonton untuk tak bertepuk tangan. Moderator boleh jadi punya segudang gelar dan ahli dibidang ilmu tertentu, tetapi belum tentu piawai memandu acara dalam debat bergengsi semacam itu.