Rabu, 30 Januari 2013

Sterilisasi Desa dari Birokrasi Weber


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Dalam sepinya dialog tentang rekonstruksi undang-undang pemerintahan desa, kita tiba-tiba disodorkan draft yang menelikung eksistensi desa dari jaman Sriwijaya, Majapahit hingga  desa modern setelah 700 tahun kemudian. Meminjam sedikit lirik lagu Armada, mau dibawa kemana desa dalam konstruksi undang-undang itu? Soal desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum saya selalu merujuk pada aspek sosiologi hukum adat sebagaimana ditulis Ter Haar, Soepomo dan Van Vollenhoven. Karenanya, saya cenderung melihat desa sebagai satuan masyarakat sosial budaya daripada kesatuan masyarakat hukum sebagaimana tergambar dalam rancangan itu. Ter Haar membagi desa dalam kategorial desa geneologis, teritorial dan campuran keduanya. Desa geneologis lahir karena homogenitas sekumpulan individu dalam bentuk marga, serumpunan, sekeluarga atau semacamnya. Desa teritorial lahir menurut batas-batas administratif yang ditentukan oleh negara. Sedangkan kategori terakhir terbentuk secara transisional dari keduanya. Perbedaan atribut desa geneologis lewat nama maupun urusan didalamnya menjadikan dasar pijakan Belanda untuk mengeluarkan aturan IGO/IGOB sebagai omnibus regulation tanpa memaksa semua unit paguyuban tadi menyatu dalam nama desa. Rezim Soeharto-lah melalui UU 5/1979 yang membajak semua unit terendah tadi menjadi desa sekaligus entitas bagi seluruh aspek kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan. Faktanya semua paguyuban tadi secara terpaksa mengalami uniformisme (penyeragaman) yang merenggut keperawanan sistem sosial dan struktur sosial masyarakat. Bagaimana mungkin tanah di kampung saya yang lurus dipaksa menyisihkan sebagian menjadi tanah bengkok buat pengurus desa sebagaimana sistem nilai di Jawa. Bagaimana mungkin struktur sosial di Maluku dan Papua dimana kepala desa diangkat berdasarkan silsilah raja-raja dipaksa untuk dipilih laiknya Presiden Barack Obama. Ironisnya, Sultan Hamengkubuwono sebagai Raja Jawa sampai detik ini diangkat dan dipertahankan berdasarkan sistem nilai yang diyakini sejak ribuan tahun silam (political appointed), namun pengaturan soal sirkulasi kepala desa di wilayah Indonesia Timur di atur menurut style Amerika (public eleted system). Disini terjadi semacam pencerabutan akar-akar sosial yang tumbuh dan berkembang mendahului negara diproklamasikan. Apa akibatnya? Semua aktivitas masyarakat di unit terendah tadi berubah menjadi birokrasi. Negara yang berkarakter formal pada asalnya lahir dari entitas desa yang bersifat fungsional. Negara kemudian bertumbuh dan berkembang kian kompleks hingga berjalan secara formalistik. Asasinya negara tak lahir dari entitas formal, namun tumbuh dari entitas non formal yang mengalami evolusi karena kesamaan tujuan dan cita-cita. Ketika desa di sulap menjadi birokrasi (pemerintahan desa), maka perilaku desa mengalami semacam halusinasi antara menikmati keaslian otonomi atau menunggu kucuran otonomi berian. Dilema itu mengingatkan kita pada pertanyaan Ndraha (2000), apakah otonomi desa berada dalam kerangka otonomi daerah, ataukah otonomi dalam otonomi desa? Faktanya disatu sisi diakui sebagai entitas yang memiliki otonomi bawaan (asli), disisi lain terjerat oleh berbagai intervensi negara lewat prinsip hirarkhi, formalisasi, spesialisasi dan impersonalitas yang di desain lewat instrumen birokrasi. Pembentukan struktur pemerintahan desa, pemakaian baju dinas aparatur negara, penempatan sekretaris desa dari pegawai negeri sipil hingga rencana mengkonversi aparat desa menjadi PNS murni merupakan indikasi kuat dimana negara sebenarnya telah menihilkan desa sebagai entitas budaya yang sesungguhnya. Jika desa didandani menurut logika birokrasi Maxi Weber, maka secara faktual prinsip hirarkhi bukanlah nilai yang tepat bagi nagari di Sumatera Barat yang cenderung bersifat equality. Jika di Jawa kepemimpinan pada umumnya bersifat tunggal-sentralistik, maka di sebagian lain bersifat kolegial-desentralistik. Ketunggalan kekuasaan berkecenderungan menciptakan hierarkhi yang ketat, sedangkan kolegialitas melahirkan kesetaraan demokratis. Prinsip formalitas tentu tak akan mendapatkan tempat yang layak dilingkungan desa, sebab semua masalah di desa diselesaikan secara non formal.  Sepanjang masa orde baru, desa diajarkan menyelesaikan masalah menurut aturan birokrasi sehingga seluruh tatanan asli yang selama ini menopang sistem sosial desa buyar berantakan menjadi museum dan heritage tanpa makna. Sebagai indikasi dari gejala itu adalah hilangnya kemampuan struktur sosial desa dalam menyelesaikan masalah sepele di desa semisal kehilangan sandal, buah kakao, kelapa dan sebagainya. Semua perkara di lingkungan desa dianggap tindakan kriminal pidana yang mesti dituntaskan lewat hukum positif yang justru tak berdaya (powerless). Muara dari kesenjangan itu dengan sadar ketika kita nikmati berupa konflik Poso, Ambon, Sampit, Cipasung, Bima, Lampung hingga Papua tak kunjung beres hingga ke akar-akarnya, karena akar-akar itu sendiri yang selama ini menjadi penunjang mengalami pelemahan secara sistematik.  Prinsip spesialisasi juga tak realistik diterapkan jika desa dipaksa menjadi bagian dari birokrasi negara. Semua pengurus desa dituntut masyarakatnya agar mampu menyelesaikan masalah secara umum (general), tak penting apakah dia kepala desa, carik atau pengurus biasa, semua mesti rela menyelesaikan perkara dari lahir hingga mati, dan dari fajar hingga fajar kembali. Semakin tinggi general competensi pengurus desa, semakin adaptif mereka dihadapan masyarakatnya. Ini jelas beda ketika kita berada dalam lingkup birokrasi modern yang membutuhkan spesialisasi. Jika anda dalam sekali jalan dapat menyelesaikan perkara orang mati, lahir, nikah, khitanan, khotbah, atau mempimpin doa, menjadi imam, menjadi hakim pendamai dan mewakili keluarga pengantin dalam berbagai sambutan seremoni, dijamin andalah yang paling mungkin dipilih menjadi pengurus desa bahkan untuk masa jabatan seumur hidup.  Inilah hasil observasi lapangan saya lewat Laboratorium Desa, PPL, PKL dan BKP selama tiga tahun di Desa Tanjung Sari Sumedang antara tahun 1992-1995. Prinsip terakhir birokrasi yang tak mungkin adaptif adalah impersonalitas. Jika birokrasi modern bertanya tentang apa yang hendak dilayani, dan bukan tentang siapa yang sedang dilayani, maka karakteristik desa justru mempersoalkan keduanya, sebab desa selalu melihat apa masalahnya sekaligus mempertanyakan siapa yang sedang bermasalah. Dalam konteks ini desa tampak humanistik, sementara prinsip birokrasi Weber cenderung mengalami dehumanisasi.
Sebenarnya, gagasan Soepomo yang dituangkan lewat pasal 18B UUD 1945 secara normatif cukup menjadi titik pijak dalam pengaturan desa sebagai entitas yang khas. Lewat kesadaran itu serta upaya pertobatan atas kegagalan pengaturan desa di masa lalu, semangat UU 22/1999 dan UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah sengaja menihilkan desa dengan maksud men-stelirisasi dan men-deregulasi desa dari kooptasi negara, supaya desa tumbuh berdasarkan otonomi aslinya. Sayangnya, otonomi desa meringkuk dalam penjara otonomi daerah sehingga tak berkutik memainkan perannya lewat peraturan desa. Semua kewenangannya mengalami penyusutan dan ludes di mangsa peraturan daerah, sementara subsidi desa bergantung dari kontrak politik dengan senayan dan kandidat kepala daerah. Parahnya, intervensi negara semakin jauh memasuki sum-sum tulang paling dalam ketika sekretaris desa diangkat dari pegawai negeri sipil. Di tengah kegalauan itu muncullah keinginan sebagian kepala desa di Jawa agar desa di atur kembali sebagaimana rezim orde baru. Kini kita dihadapkan pada dilema dalam pengaturan kembali soal desa, jika dulu kekuatan sentrifugal yang mengubah wajah desa menjadi birokrasi, kini kekuatan sentripetal-lah yang seakan mendorong desa kembali berpraktek birokrasi. Desa yang semestinya steril dan berperan sebagai warung bagi terpeliharanya nilai hakiki demokrasi, kini sedang diasapi menjadi ruang birokrasi sekaligus sarana bagi pertaruhan politik tingkat tinggi menuju stabilitas kemenangan di tahun 2014.

Selasa, 29 Januari 2013

Dimanakah Bakti Pamong Praja IPDN?


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Sebuah buku yang disarankan Gamawan Fauzi agar dibaca alumni pamongpraja pada sambutan IKPTK di Hotel Redtop pertengahan Desember 2012 patut dicari dan dipercakapkan jika ingin mendalami spirit dan wawasan kepamongprajaan dari Sabang hingga Merauke.  Buku dimaksud adalah Kenang-Kenangan Pangreh Praja 1920-1942, di sunting oleh Van Der Wal, cetakan Djambatan 2001 dengan pengantar jurnalis senior Rosihan Anwar. Buku ini tak diterbitkan lagi seperti juga buku Penemuan Hukum Adat (De Ontdekking van het Adat Recht) tulisan tangan Prof. C. Van Vollenhoven.  Bagi alumni pangrehpraja lulusan Universitas Leiden dan Utrecht pastilah sempat di ajar oleh guru besar sekelas Van Vollenhoven, Van Poelje, Van Braz, Snouck Hurgronje dan Terhaar. Kebanyakan mereka pakar di bidang ilmu sosiologi dan antropologi, khususnya mengenai Indologie. Di perpustakaan IIP buku-buku mereka juga banyak yang sudah raib, kecuali satu dua yang telah diterjemahkan oleh Mang Reng Say seperti Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde (Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan), atau catatan Van Braz yang diterjemahkan Djopari kedalam handbook Sosiologi Pemerintahan. Sayangnya, sejak buku Kenang-Kenangan Pangrehpraja tersebut diterbitkan oleh KITLV perwakilan Jakarta, tak ada satupun kisah tentang sepak terjang pamongpraja sampai dengan diterbitkannnya buku Pengabdian Pamong Praja Papua Di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia oleh  Leontine E. Visser dan Amapon Jos Marey, penerbit Kompas tahun 2008.  Buku ini murni catatan tentang pengabdian pamongpraja alumni APDN Papua yang sebelumnya bernama KDC.  Kedua buku tersebut sebenarnya cukup mewakili dua entitas alumni pamongpraja luar negeri (Belanda) dan dalam negeri (Papua) ketika menduduki jabatan Binnelands Bestuur di Indonesia. Usianya rata-rata selepas Wasana Praja IPDN, antara 21-22 tahun. Pertanyaan yang menggelitik untuk saya adalah mengapa almamater IPDN tak menggagas sebuah projek besar untuk meng-collect satu dua pengabdian alumni STPDN dan IPDN dari Sabang sampai Merauke sejak angkatan pertama hingga dua puluh?  Dengan mengambil sampel dari masing-masing provinsi bukankah kita dapat membuat buku dengan judul Pengabdian Pamongpraja STPDN-IPDN, 1990-2012, Transisi Orde Baru ke Orde Reformasi? Ini dapat dimulai dari perencanaan di tingkat fakultas, prodi atau bagian alumni IPDN hingga menjadi buku pegangan wajib bagi praja ketika masuk IPDN (bukan hanya buku Ospek apalagi panduan Kemenwaan). Selain itu saya membayangkan buku tersebut dapat menjadi semacam dokumentasi atas pengabdian yang tulus pamongpraja, cermin bagi siapapun yang berprofesi sebagai pamongpraja, serta karya nyata untuk menghapus luka lama di pelupuk mata publik. Semestinya buku semacam itu di cetak khusus setiap tahun untuk diberikan percuma pada orang tua wisudawan saat menunggu presiden memasuki lapangan upacara. Untuk apa? Supaya publik mengerti apa yang telah dicapai oleh pamongpraja sejauh ini. Supaya publik paham dan menerima kita dengan lapang dada. Supaya publik tidak mencerca kita hanya lantaran seorang praja tewas akibat kelalaian pribadi. Supaya publik lambat laun memaafkan kita dari semua dosa dimasa lampau. Supaya kita dapat belajar dari pengalaman manis dan pahit dimanapun pamongpraja ditempatkan. Supaya publik kagum dan menghargai daya juang (fighting spirit) pamongpraja muda, dan supaya negara maklum bahwa anggaran sebesar 400 juta perpraja tak sia-sia dibelanjakan selama ini. Inti kedua buku diatas sebenarnya menyadarkan kita tentang tiga kompetensi utama IPDN yang pernah dipresentasikan oleh Sadu Wasitiono, yaitu kompetensi teoritik, legal dan empirik.  Dimasa lalu, kompetensi legalistik justru berkaitan dengan kemampuan menyelesaikan masalah secara fungsional. Semua perkara tidak bisa diselesaikan menurut hukum positif sebagaimana kita bayangkan dewasa ini. Disini membutuhkan pemahaman mendalam tentang sosio-empirik dimana pamongpraja bertugas. Semakin cepat kita memahami masalah yang dihadapi, termasuk prosedure dan mekanisme hukum adat yang berlaku, semakin efektif pula masalah diselesaikan. Semua masalah yang diselesaikan secara adil, lambat laun membangun kepercayaan masyarakat tidak saja pada hukum itu sendiri, namun pada pribadi pamongpraja sebagai leader di tengah masyarakat. Sedangkan kompetensi teoritik berkaitan dengan wawasan tentang ilmu filsafat, sosiologi, antropologi, politik, hukum dan ekonomi yang dapat digunakan untuk memahami gejala pemerintahan sebagai satu sistem yang saling bertaut dan berkelindan. Kompetensi teoritik yang diperoleh pamongpraja entah di negeri Belanda, Papua, Jatinangor maupun Cilandak selayaknya di uji ketika memasuki ruang empirikal di ranah tugas. Karena itu setiap pamongpraja mesti sering melakukan tournee alias blusukan, supaya paham kondisi masalah di tingkat bawah, sekaligus mampu menyelesaikannya secara langsung, bukan mengawetkannya menjadi projek di kelak hari. Soeharto, SBY dan Jokowi sering melakukan hal semacam itu.  Tetapi jangan lupa, perilaku turun jalan seperti itu jauh lebih awal dipraktekan Umar Ibnu Khattab hingga menemukan seorang janda yang menanak batu bagi anak-anaknya sampai lelah dan tertidur pulas agar lepas dari ancaman kelaparan. Pamongpraja semestinya melakukan hal mulia demikian, bukan duduk dibelakang meja, apalagi tiba-tiba langsung berkantor di pusat pemerintahan. Jangan heran di suatu saat nanti yang tercipta adalah pamongpraja elitis, bukan pamongpraja yang memiliki kepadatan sosio-empirik sebagaimana pengalaman dalam dua buku tersebut. 
Semakin tinggi konflik horisontal yang terjadi akhir-akhir ini diberbagai pelosok daerah sebenarnya secara tidak langsung membutuhkan penyelesaian menurut sosio-cultural. Dalam konteks itu pemerintah membutuhkan kader IPDN yang memiliki kompetensi sosio-empiric untuk menyelesaikan masalah pada level terendah sebagai akar-akar pemerintahan. Lewat pemahaman itu maka kompetensi legal-fungsional dapat dimainkan untuk menjadi semacam hakim perdamaian (magistraat). Saya sering mempraktekan hal itu ketika menjabat Lurah di Kota Palopo. Saya dapat merasakan kepuasan terpancar dari masing-masing pihak yang bertikai saat mencapai keadilan dan kedamaian. Jika saja semua masalah sepele saya bawa kehadapan polisi, maka bisa dibayangkan selain penjara penuh dengan pesakitan, ruang tunggu tentu saja dipenuhi barang bukti semacam sandal, kakao, charger listrik, hingga puluhan saksi atas kasus perselingkuhan, kawin lari dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Disisi lain daerah otonom kini menghadapi masalah disfungsi perencanaan jangka panjang, menengah hingga jangka pendek. Perencanaan cenderung di desain berdasarkan insting dan bersifat refleks, bukan pertimbangan rasional dan reflektif sebagai akibat dari perilaku pragmatisme dan transaksional. Disini pamongpraja dibutuhkan untuk mampu mendesain perencanaan secara teknokratis agar tak dipecundangi oleh profesi lain yang relatif memiliki kompetensi teoritik dan konseptual yang memadai. Prinsip kerja yang berorientasi to do haruslah di perlebar menjadi to think jika ingin menjadi primus interpares. Tantangan terakhir daerah otonom kini berkaitan dengan ketidakmampuan menerjemahkan kaidah legalistik sehingga memandu pemerintahnya masuk ke jurang korupsi. Ratusan aparat eksekutif dan anggota legislatif kini berkubang kehinaan dibalik jeruji besi mungkin bukan berkeinginan mencuri hak rakyat, namun sedikit alpa hingga sukar membedakan mana pengguna anggaran, mana kuasa pengguna anggaran dan mana pelaksana teknis kegiatan dan anggaran. Kekosongan itu membutuhkan kehadiran pamongpraja lewat kompetensi legalistik agar mampu menjejali pemerintah daerah tentang mana urusan yang berkonsekuensi jabatan (hukum) dan mana perilaku yang berimplikasi pribadi (etik). Dengan keseluruhan kemampuan tadi, maka profesi pangrehpraja dan pagerbaya yang mengalami metamorfosa menjadi pamongpraja tak akan lekang oleh panas, dan tak akan lapuk karena hujan.

Minggu, 27 Januari 2013

Kearifan Lokal Sebagai Benteng Kultural

Oleh. Dr. Muhadam Labolo
          Catatan Zainal Majdi (Gubernur NTB) dalam opini Republika, 21 Januari 2013 tentang Membangun Benteng Kultural menarik untuk didiskusikan. Selain konten masalah ini pernah saya presentasikan di Provinsi Papua tempo hari, juga menjadi konkrit ketika Wahana Bina Praja menggagasnya dalam seminar terbatas berjudul Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Good Governance, Sabtu, 26 Januari 2013, pukul 09.00-11.00 di Aula Zamhier Islamy IPDN Cilandak. Saya pada dasarnya mendukung sepenuhnya aktivitas praja sekalipun paham mesti berhadapan dengan ketatnya lika-liku birokrasi. Seandainya lembaga ini benar-benar rela bertumpu pada aspek fungsionalnya, saya pikir banyak aktivitas positif yang dapat dilaksanakan praja tanpa terperangkap pada instalasi struktural dari pintu ke pintu.  Misalkan saja, kreativitas senat praja yang tulus melaksanakan seminar terbatas lewat pikiran dan modal tiga setengah juta rupiah, merupakan kerja akademik yang mesti diberi apresiasi. Syukurlah semua terselenggara dengan baik, bahkan memperoleh apresiasi tinggi dari Teras Narang selaku Presiden Asosiasi Masyarakat Adat Dayak. Selain saya, narasumber lain yang berpartisipasi memenuhi undangan Senat Praja IPDN Cilandak adalah rekan Empi Muslichon (DPD RI) dan Abu Hasan Asary (Dosen Filsafat IPDN sekaligus anggota Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia). Semua mereka laksanakan dengan bahu-membahu, wasana dan nindya, plus pengasuh yang kompak.  Seyogjanya kedepan mereka tinggal diarahkan untuk melaksanakan agenda besar lain seperti seminar tentang Studi Kelayakan Relokasi Pusat Pemerintahan di Indonesia. Saya kira, kalau idealisme mereka di support dengan baik, untuk praja di Cilandak yang memang dititkberatkan pada aspek knowledge, saya pikir tak sulit jika hanya ingin menghadirkan tokoh-tokoh nasional sekelas Ketua KPK, Ketua MK, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, Kapolri, Gubernur DKI Jakarta, Ketua Umum PBNU, Ketua Umum Muhammadiyah, Ketua PGI, Habibie, Jusuf Kalla, para Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Lembaga Non Departemen saban bulan sekali.  Ternyata mereka tak butuh uang banyak, kecuali persetujuan pimpinan yang didampingi para pengasuh agar muncul kepercayaan diri yang tinggi, mengenal masalah pemerintahan nasional, serta memahami perspektif luar dalam melihat problem pemerintahan. Harus diakui selama ini praja terpenjara oleh masalah teknis pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan yang berstandar strukturalistik, tanpa paham bagaimana masalah-masalah pemerintahan menjadi semakin kompleks dan bersifat kulturalistik. Dengan kegiatan semacam itu kita berharap praja semakin berkembang otaknya, bukan memperbesar ototnya lewat kegiatan fisik yang beresiko menimbulkan kematian mendadak. Lewat seminar semacam itu kita mampu membangun image positif dihadapan publik dan para tokoh nasional, sekaligus menghapus raport merah selama ini.
Kembali ke masalah kita, benteng kultural dimaksud adalah kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah sebagai heritage yang tak ternilai harganya. Kearifan lokal adalah budaya luhur yang diciptakan nenek moyang lewat pengalaman yang berubah menjadi pola-pola tertentu dan kaidah. Walaupun ia bukan sebuah ilmu pengetahuan, namun relatif menjadi sumber bagi ilmu pengetahuan modern dalam menyusun teori, konsep dan dalil-dalil secara logika. Lewat tiga etnik besar di NTB, Zainal Majdi menyerap sejumlah ungkapan (lawas) lokal yang mewakili ketiganya yaitu Samawa, Mbojo dan Sasak. Tampak bahwa ungkapan-ungkapan yang tumbuh dalam masyarakat lokal merupakan kompleksitas nilai yang bertekstur universal. Intinya soal persaudaraan dan kemanusiaan sejati. Kearifan lokal tadi semestinya menjadi benteng pertahanan paling efektif atas rapuhnya rasa kesebangsaan yang kian menyusut. Dengan modal itu kita tak akan mendengar konflik antara Densus 88 lewat hard power untuk memotong jalur perkembangbiakan radikalisasi agama (clear cut) dengan kelompok HAM yang menggunakan soft power sebagai pilihan paling lunak. Dengan menumbuhkan kearifan lokal sebagaimana pula dikatakan Teras Narang, kita mampu melupakan perbedaan yang menjadi sumber perselisihan bangsa selama ini. Dengan menggunakan konsep rumah adat (huma betang) sebagai payung bagi semua anak bangsa, maka hukum, keadilan, persamaan, keharmonisan dan kesejahteraan dapat dicapai secara bersama-sama. Jika konsep kemanusiaan sebagai kearifan lokal yang dikembangkan Zainal Majdi serta rumah adat sebagai payung perlindungan kolektif sebagaimana diutarakan Teras Narang terintegrasikan, maka landai Indonesia yang multikulturalis semacam ini menjadi mudah membumikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.  Secara historis, semua konsep kearifan lokal kita lahir jauh sebelum Indonesia merdeka sebagaimana dikatakan Empi Muslichon, seorang ahli perencanaan wilayah lulusan Perancis, alumni IPDN tahun 1998. Wilayah-wilayah di Indonesia merupakan entitas yang memiliki kekhasan masing-masing. Semua nilai itu kita tinggalkan secara tak sadar serta mengalami adaptasi akibat tekanan internal maupun eksternal. Kritik konstruktif beliau dalam konteks kebijakan adalah sulit mewujudkan good governance jika kepala daerah sendiri tak menyadari kebijakan yang dibuat justru melalaikan kepentingan masyarakat, apalagi sampai berpihak pada kelompok kapitalistik.  Sebagai pembahas, Abu Hasan memberi apresiasi tentang apa yang telah dicapai Provinsi Kalimantan Tengah berkenaan dengan kepemilikan dua puluh persen minimal atas hak pengelolaan tanah ulayat. Ini menunjukkan bahwa pemda cukup serius dalam mengejawantahkan amanat konstitusi pasal 18B UUD 1945, sekalipun menurutnya pemerintah sendiri absen dalam pengaturan tentang hukum adat. Puluhan praja berkompetisi untuk berdialog pada sesi pertama yang dibuka oleh Asrihadi selaku moderator yang memiliki jam terbang paling tinggi sepanjang pengetahuan saya sebagai kolega. Saya sendiri terpaksa menahan diri untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi praja. Saya hanya menyumbang makalah pada panitia, sebab posisi saya tiba-tiba di daulat memberi sambutan seadanya. Saya kira ini peran yang mesti saya bagi untuk memberi ruang pada orang lain, sekaligus mempertahankan spirit panitia seminar agar tak gampang patah arang. Satu pertanyaan dari Wasana Praja Ali Akbar Velayati Rafsanjani asal Selayar tentang konsistensi Teras Narang dalam menerapkan nilai kearifan lokal menjadi sebuah pertanyaan serius dan kritis, membuat penyaji merasa pantas mereka terpilih sebagai kelas kopasus yang belajar di Cilandak. Ali Akbar adalah salah satu praja kelas bilingual yang lulus untuk membawakan makalah tentang Penguatan Peran Kesbangpol dalam Manajemen Konflik di Indonesia, Studi Kasus FPI dan FBR, dalam seminar international di Universitas Ngurah Rai tanggal 21 Februari 2013. Pertanyaan lain diborong Wasana Wanita Praja tanpa menyisakan sedikitpun buat Nindya Praja. Moderator tampaknya kesulitan membagi waktu yang terlalu singkat, sehingga menjadi panggung khusus buat penyaji dan wasana praja.  Kiranya saya tak perlu menggambarkan akhir seminar yang luar biasa itu, sebab moderator pada akhirnya membahagiakan semua praja dengan berfoto bersama Teras Narang, dilanjutkan lunch lengkap dengan panitia Wahana Bina Praja, kandidat dosen plus pengasuh yang sangat proaktif. Seminar ini merupakan salah satu metode pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi intelektual, legalitas dan empirikal yang selama ini menjadi duduk persoalan kita. Lewat diskusi kiranya mampu merangsang intelektual praja. Dengan aspek legalitas mereka paham bagaimana dilema ketika konsep demikian bermuara di tingkat implementasi.  Dan dengan semua deskripsi penyaji sebagai orang yang bersentuhan langsung dengan problem lokal, sepertinya praja sedang diajak untuk memahami sekaligus menyelesaikan masalah empirik-sosio kultural. Saya mengatakan pada penyaji bahwa kesulitan Jokowi bukan soal struktural, sebab APBD Jakarta lebih dari cukup, pemerintah pusat dekat serta tenaga ahli tersedia dimana-mana. Masalah Jakarta adalah masalah kultural, seperti bagaimana mengubah pola pikir masyarakat yang nekat hidup dipinggiran Daerah Aliran Sungai Ciliwung, familiar hidup di samping rel kereta api, serta kesenangan membuang sampah di sembarang tempat.  Sekali lagi ini persoalan kultural, bukan semata soal struktural. Sayangnya, semua kebijakan dominan di drive oleh kepentingan, bukan oleh pengetahuan yang selama ini kita pahami. Demikian kata Juergen Habermas, seorang pemikir politik modern. (Hotel Purnama, Puncak Bogor, 2013)

Kamis, 10 Januari 2013

Kebahagiaan dan Intoleransi Beragama


Oleh. Muhadam Labo

          Pergeseran ukuran pembangunan kini menekankan pada variabel, dimensi hingga indikator yang bersifat intangible. Semua hal yang bernuansa abstrak seperti kebahagiaan hidup menjadi parameter untuk menentukan apakah seseorang atau suatu negara mencapai kebahagiaan hakiki atau sebaliknya. Variabel kemakmuran kini tidaklah semata-mata diletakkan pada dimensi terpenuhinya kebutuhan fisik seperti sandang, pangan dan papan. Mereka yang tampak kaya secara ekonomi di pandang belum tentu memperoleh kebahagiaan dalam makna sesungguhnya. Seseorang yang mengidap obesitas sepintas memiliki investasi kemakmuran, namun pada saat yang sama mengandung seribu satu macam resiko dari keafiatan jasmani seperti serangan jantung, darah tinggi, kolesterol hingga asam urat. Bahkan mereka yang menerima remunerasi hingga senyam-senyum memburu finger setiap pagi dan petang tak selalu bahagia ketika akhirnya istri dan anaknya kedodoran di antar-jemput dipinggiran jalan. Bagi sebuah negara sehebat Amerika, kemapanan ekonomi pada sebagian besar masyarakatnya (dalam kondisi tak krisis), kekuatan militer, hingga kemajuan teknologinya tak serta merta menjadikannya negara paling bahagia di muka bumi. Sejauh ini, Bhutan sebagai negara kecil di Asia Selatan menjadi negara paling bahagia di tengah kehidupan rata-rata negara sebesar Indonesia sekalipun. Bhutan terletak di bawah pegunungan Himalaya, tanahnya tak subur, hasil tambangnya tak banyak dan pendapatan warganya tidak tinggi. Bhutan di sebut sebagai “Shangrilla di kaki gunung Himalaya” yang 97% rakyatnya menganggap dirinya sangat berbahagia, bukan kebahagiaan yang berasal dari pemuasan nafsu dunia fana, melainkan berasal dari iman dan konsep tahu-cukup. Bagi warga di Bhutan asalkan punya rumah dan sawah mereka sudah cukup puas. Orang Bhutan beranggapan kemiskinan yang sesungguhnya adalah apabila tak mampu beramal pada orang lain. Dikarenakan beragama Budha, mereka tidak membunuh makhluk berjiwa. Itulah sebabnya mereka mengimpor daging dari India. Namun demikian di atas meja makan jarang terlihat jenis daging, melainkan makan sayur-sayuran atau produk dari susu yang membuat mereka puas. Pengalaman kebahagiaan Bhutan berasal dari Jigme Singye Wangchuck IV, sang mantan raja yang tak mendahulukan perkembangan ekonomi melainkan mendirikan negara yang berbahagia sebagai amanah jabatannya, dengan kesetaraan, kepedulian dan konsep ekologi. Versi lain tentang negara paling bahagia menempatkan Costa Rika dan Denmark. Demikian pula Indonesia, meski harus sabar di urutan kesekian. Apakah makna kebahagiaan menurut kita? Kebahagiaan bagi saya adalah suatu kondisi yang menentramkan hati dan pikiran sebagai wujud dari kesyukuran atas semua yang diperoleh secara adil dan proporsional. Adil menunjuk pada cara memperoleh dan menikmati semua hal menurut spiritualitas yang saya yakini. Memperoleh dan menikmati sesuatu di luar kehendak Tuhan tentu akan menciptakan kegalauan yang menjauhkan diri dari spirit kebahagiaan. Proporsional menekankan pada segala hal yang diperoleh dan dinikmati sesuai kadar kita tanpa merasa berlebih atau kekurangan. Memperoleh dan menikmati segal hal melampaui atau kurang dari hal itu relatif membuat gelisah hingga mengurangi kadar kebahagiaan itu sendiri. Itulah mengapa permintaan umat Muslim selalu melingkupi satu kesatuan kebahagiaan di dunia dan akhirat (rabbana aatina fiddunnya hasanah, wa fil akhirati hasanah waqina adzabannar). Bagi negara sesederhana Bhutan, lewat analisis Todaro tentang three object of development (1977), sekalipun mungkin derajat kehidupan (levels living) tak menunjukkan perubahan signifikan, namun dua aspek lain yaitu tingkat kepercayaan diri (self esteem) dan kebebasan individu (freedom/democracy) paling tidak memperlihatkan gejala dominan dalam kerangka hubungan antar individu dalam masyarakat, bahkan dalam kerangka hubungan antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Self esteem adalah adalah kepercayaan diri yang memungkinkan setiap orang dapat melakukan segala hal dalam kerangka hidup berbangsa dan bernegara. Dengan kepercayaan diri yang tinggi seseorang berani menyediakan dirinya sebagai pemimpin atau memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk memimpin dirinya dan orang lain. Lewat kepercayaan diri pula seseorang berani menyatakan pikiran dan sikapnya tentang berbagai hal yang disetujui maupun sebaliknya. Kepercayaan diri dapat mengantarkan setiap orang atau negara pada kemandirian, sekalipun kondisinya terbatas dalam banyak hal. Kepercayaan diri juga mendorong lahirnya competitiveness dalam mencapai berbagai tujuan, bahkan terkadang mengubah kemustahilan menjadi kemungkinan. Jika modal kepercayaan diri meningkat, maka kebebasan individu (freedom) sebagai basis nilai demokrasi terdorong untuk berkumpul dan berserikat, mengambil bagian untuk berpartisipasi dalam kelompok kecil hingga memposisikan diri dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Apablia partisipasi masyarakat meningkat, maka dukungan dalam konteks berpemerintahan efektif memberi peluang bagi pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan yang diperlukan. Jika Bhutan sebagai negara kecil yang tak memiliki banyak sumber daya namun mampu mencapai tingkat kebahagiaan tertinggi, bukankah self actualization dapat dipenuhi tanpa mesti memperbesar kebutuhan primer sebagaimana tesis Abraham Maslow (1960). Maslow menekankan perlunya kebutuhan primer sebagai tahapan dasar tetapi tak berarti berlebihan. Sejauh seseorang mampu memenuhinya sampai pada batas tertentu maka tahapan selanjutnya bukanlah masalah yang berarti. Dalam realitas perpolitikan kita, nafsu meraup kekuasaan mendadak melesat tak terkendali disebabkan tahapan kebutuhan pada tingkat pertama tak dapat dipenuhi secara permanen. Seseorang dalam keadaan lapar tiba-tiba saja memegang amanah menjalankan pemerintahan dengan modal 400-600 milyar setahun di daerah. Tak heran jika yang muncul bukan kepala daerah mendadak berprestasi atau mendadak dangdut, namun mendadak korup.  Angka korupsi Indonesia pada akhirnya menjadi raport paling merah di antara sejumlah penilaian atas perkembangan pembangunan hingga akhir tahun 2012 yang membuat kita gelisah sekaligus sulit menggapai kabahagiaan. Mudah-mudahan kita bukan negara yang paling bahagia dengan tingginya jumlah koruptor.
Dalam praktek pemerintahan, upaya mendorong tercapainya kebahagiaan warga baik instan maupun permanen di injeksi oleh berbagai instansi seperti departemen agama, pariwisata, hingga pertahanan dan keamanan. Di level pemerintah daerah, dinas pariwisata, keagamaan, kesbangpol hingga kepolisian daerah berperan aktif menjamin terpenuhinya situasi dan kondisi yang memungkinkan tumbuhnya kebahagiaan bagi warganya. Tugas pemerintah adalah memfasilitasi dan menjamin warganya agar mampu menumbuhkan kebahagiaan itu sendiri, bukan di paksa bahagia sebagaimana nama kawan saya Bahagia Ginting. Menyiapkan karnaval akhir tahun semalam suntuk di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin Jakarta adalah salah satu cara memfasilitasi warga untuk memperoleh kebahagiaan kendatipun semu sifatnya. Bagi mereka yang tak menyukai keramaian sebagai cara memperoleh kebahagiaan dapat bergabung di Masjid At-Tin misalnya untuk berdzikir dan mendengarkan petuah agama agar kebahagiaan dapat dipertahankan terus-menerus. Ini urusan kementrian agama. Maklum, kebahagiaan biasanya bersifat up and down, bergantung sentimen situasi dan kondisi. Bagi mereka yang tak memilih keduanya dapat mencari alternatif di Taman Lokasari Jakarta agar semampunya berteriak dalam ruangan karaoke, music live hingga nonton bareng di Twenty One. Ini tugas kementrian pariwisata. Bagi mereka yang juga tak memilih apa-apa kecuali mengurung diri di rumah, pemerintah patut memberikan jaminan bagi tercapainya kebahagiaan sejak tidur hingga bangun esok hari. Ini tugas bagian keamanan dan ketertiban umum. Lebih dari itu pemerintah berkewajiban memfasilitasi tumbuhnya kepercayaan diantara sesamanya. Gejala dimana Indonesia menjadi negara yang memiliki raport buruk dalam hal intoleransi disebabkan hilangnya kepercayaan inter dan antar umat beragama (LSI, Maret 2010). Ketakutan yang berlebihan terhadap mereka yang berbeda keyakinan menjadikan kita saling curiga hingga tak rela hanya untuk menyampaikan selamat tahun baru. Menyampaikan apresiasi demikian seakan-akan merontokkan iman kita seketika atau takut dikatakan murtad. Naif, dangkal dan sungguh menggelikan, sekaligus menjadikan bangsa ini semakin intoleran dan eklusif, jauh dari sikap inklusif sebagaimana harapan foundhing fathers dan mungkin juga founding mothers saat mendirikan rumah bernama Indonesia. Apakah ketika bintang film sekelas Christina Hakim memainkan peran sebagai pahlawan Islam bersejarah Cut Nyak Dien lantas menggugurkan keimanannya dari Kristiani menjadi Muslim? Apakah seorang muslim yang berperan sebagai Nabi Isa dalam sebuah drama teatrikal tentang penderitaan Isa as seketika mengubah keimanannya menjadi kristen? Saya pikir ini tak relevan, kecuali kita menyimpulkannya dengan semangat intoleransi yang kian berpotensi menciptakan ketegangan bagi sesama anak bangsa. Saya mengajak kepada kita kiranya perlu merenungkan kembali pernyataan almarhum Frans Seda, seorang mantan Ketua Umum Partai Katolik pengganti J. Kasimo sekaligus mantan menteri perkebunan, keuangan dan perhubungan yang anti komunis serta bersih korupsi di era Soekarno dan Soeharto dalam konteks toleransi beragama dihadapan penganut katolik, “anda tak perlu takut bertemu dengan setiap muslim, sebab setiap anda bertemu dengan 10 orang Indonesia, pasti 8 diantaranya adalah muslim. Dan jika anda takut bertemu dengan mereka, jangan jadi orang Katolik dan Indonesia, yang penting bagi kita adalah bagaimana membangun komunikasi antar umat beragama”. Saya membayangkan jika saya sebagai muslim minoritas di tengah-tengah mayoritas masyarakat Bali dan Flores, maka sebagai warga yang baik saya tak perlu takut bertemu dengan 10 orang non muslim yang mungkin hanya satu diantaranya beragama Islam. Dalam konteks etnis saya tentu tak perlu takut bertemu orang Jawa, sebab setiap anda bertemu 10 orang Indonesia, kemungkinan hanya 3 orang bukan Jawa. Itulah realitas kemajemukan yang harus kita terima jika kita memang bersedia keukeuh hidup dalam rumah yang kita cintai semacam ini. Bagi saya, memperoleh pemimpin yang mampu memahami dan menyadarkan umatnya atas kemajemukan Indonesia sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri, sebab dengan semua itu menunjukkan bahwa proporsi toleransi sekaligus demokrasi di negara seluas ini setidaknya mampu kita tingkatkan di tengah konflik horisontal yang kini menjadi bahaya latent di kampung-kampung dan sulit diatasi. Akhirnya, inilah yang sering membuat kerisauan bagi saya, sekaligus menjauhkan jarak kebahagiaan hari demi hari. Kini tugas berat bagi generasi kita adalah mendesain ukuran-ukuran kemakmuran daerah dalam konteks kebahagiaan masyarakatnya, bukan sekedar kemakmuran ekonominya. Bagi wilayah semisal NTT mungkin saja jauh dari gemerlap sumber daya ekonomi, tetapi dengan semua kerukunan dan kesahajaan itu merekalah yang paling bahagia dibanding Jakarta yang padat dengan kompleksitas masalah. Saya dan mungkin warga Jakarta lainnya termasuk yang paling tak bisa bahagia ketika berhadapan dengan macet, banjir dan kriminalitas yang kini melanda rumah Si Doel Anak Betawi. (Penajam Pasir Utara, Januari 2013).