Jumat, 22 Juni 2012

Petitie Kecil di Makassar

Petitie Kecil
Buat Alumnus IPDN Makassar
Oleh. Dr. Muhadam Labolo

Entah darimana saya mesti memulai titipan pesan dan kesan buat segenap alumnus pertama Angkatan 19 IPDN Regional Makassar dalam buku kenangan ini. Saya bukan tak ingat dengan seluruh rangkaian peristiwa saat berjumpa dengan mereka, tapi saya kebingungan bagaimana membagi ingatan yang terkesan padat rasa, sesak makna, penuh kenangan, serta tak mudah dilupakan pada sehelai sambutan pendek yang dibatasi oleh Rahmat Maidiyanto, koordinator penyusunan buku kenangan angkatan 19 IPDN Regional Makassar.
Saya yakin, awal persentuhan saya dengan Praja Angkatan 19 Regional Makassar pada tahun 2010 bukan sekedar de jure sebagai Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan. Lebih dari itu saya merasa seperti dikirim Tuhan untuk menyelesaikan sedikit tantangan yang dihadapi oleh 198 Praja dalam keragamanan etnik, agama dan karakter.  Berbekal sedikit pengalaman sebagai birokrat plus alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan yang pernah menikmati situasi ‘horor’ dimasa lalu, saya tak begitu kuatir berhadapan dengan kondisi miris saat itu. Saya katakan demikian, sebab ketika tiba di kampus eks APDN Makassar, kondisinya tak lebih dari sebuah museum tua yang membutuhkan perawatan extra hati-hati.  Saya dan Praja ibarat pengunjung kesekian, suka atau tidak mesti menapaki setiap sudut ruangan, berbicara dengan dinding-dinding yang menjadi saksi ketika menempa sejumlah kader pemerintahan dimasa lampau, atau berbicara langsung dengan beberapa pegawai lokal hasil naturalisasi yang begitu confidance sekalipun minim pengalaman mendidik kader pemerintahan.  Kesan singkat ini kiranya menjadi semacam petitie kecil (sejarah kecil) selaku visitor di kampus IPDN Makassar dan bukan sebagai pejabat yang diutus untuk melaksanakan tupoksi institusi.
Kenangan pertama saya adalah menemukan gejala meluasnya kegalauan praja terhadap kondisi kampus yang menyesakkan dada. Saya tiba-tiba saja disodorkan blanko kosong dengan sedikit tekanan agar mengembalikan posisi mereka ketempat dimana mereka berasal, Jatinangor, hidup atau mati.  Saya merasa seperti dipaksa menandatangani surat perintah sebelas maret dengan isi yang berbeda, yaitu memindahkan mereka selekas-lekasnya dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagi saya ini ujian pertama sekaligus dilema, mengiyakan sama dengan menyusun insubordinasi di awal penugasan, membiarkan artinya setuju dengan penderitaan mereka dari kekeringan air di pagi dan petang hari, kepanasan di siang dan malam hari, kegerahan belajar, atau kenyerian perut mereka dari asupan gizi rendah. Pada tingkat psikologis berujung hilangnya motivasi belajar sebagai tujuan pokok, serta meningkatnya ketegangan kreatif terhadap satu-dua pengasuh, pelatih, pengajar dan bahkan pegawai struktural yang dinilai feodalistik, elitis, egois, dan apatis. 
Di tengah akumulasi masalah itu, saya mencoba mengulur waktu agar berkesempatan mempelajari masalah dari struktur hingga kultur praja yang berubah total seperti api dalam sekam. Akhirnya, disela kelelahan siang dan malam mengidentifikasi masalah, saya menyimpulkan satu sumber pokok, yaitu raibnya kepedulian pada praja sebagai objek sekaligus subjek dalam lembaga pendidikan kedinasan semacam itu. Menurut saya jawabannya sederhana, beri perhatian, bangun motivasi dan lakukan sesuatu walau sekecil apapun lewat sumber daya yang tersedia. Sebagian masalah saya catat dalam diary dan ingatan sehari-hari, lalu saya urutkan satu persatu untuk diselesaikan dalam berbagai kesempatan.  Saya gunakan prinsip Jansen (2010) yang selama ini saya praktekkan sungguh-sungguh yaitu, hearing ability, writting ability, reading ability serta speaking ability.  Bertumpu pada kemampuan seadanya, sebagian sumber daya saya bagikan untuk menjawab masalah dari yang simpel sampai yang paling complicated. Saya berusaha mendengar apapun keluh-kesah mereka sekalipun kadangkala tak masuk di akal. Saya menyempatkan mencatat setiap masalah yang hampir tak ada habisnya mengalir laksana air di pancuran belakang mess tempat saya transit. Saya juga membagi bacaan pada satu-dua praja yang gemar membaca tapi tak pelit mengembalikan. Tiga praja saya libatkan dalam percobaan penelitian kualitatif sekaligus belajar menutup kekurangan voucher masing-masing. Mereka dan beberapa diantaranya populer di Headline Compasiana. Saya menyempatkan hadir setiap apel malam untuk mengingatkan kembali darimana, dimana dan mau kemana setelah semua pengorbanan di lembaga seperti ini kita lalui bersama. Saya hanya kuatir jika mereka salah alamat seperti lirik lagu Ayu Ting-Ting. Pendek kata, saya berusaha menempatkan diri sebagai bagian dari mereka, sehingga dapat merasakan masalah yang sama, mulai dari kekeringan air hingga ketidakpastian terhadap masa depan mereka yang seringkali membayangi aktivitas praja sehari-hari.
Kurang dari sebulan sejak peristiwa sebelas maret itu, segenap sumber daya yang saya sharing ternyata tak sia-sia.  Praja cukup responsif dan cooperatif karena merasa air relatif mengalir dan tertampung dalam gentong apa adanya di tiap kamar mandi, Bohlam ciptaan Thomas Alfa Edison lima watt menyala dibeberapa sudut ruangan serta kegelisahan duduk di kelas berubah menjadi kenyamanan di ruang ber-AC. Sepanjang hari-hari yang melelahkan itu saya mencoba melelang banyak diskresi agar pikiran dan perasaan mereka lebih renggang berinteraksi dengan lingkungan. Sekali-kali saya memotret kegalauan mereka di barak sekaligus berbincang, makan bersama sambil menikmati instrument Saxophone Kenny G, menonton piala dunia lewat layar lebar dan kuliah dibawah pohon beringin yang sejuk. Setelah memperbaiki sejumlah fasilitas tidur yang anjlok karena tak kuat menampung beban akibat kelebihan lemak pada beberapa praja, saya melempar bola ketengah lapangan futsal, tenis meja dan volly. Tak lupa pesiar terpimpin di sejumlah lokasi apa adanya di Negeri Anging Mamiri. Saya jujur mengungkapkan bahwa selama bertugas disana rasanya tidur saya tak pernah sempurna, seringkali dibangunkan jaga malam untuk mengusir mahluk halus yang suka mengidap di tubuh beberapa praja putri. Sepertinya saya dipandang memiliki kekuatan supra-natural melampaui sosok Mbah Marijan. Padahal logika saya mengatakan bahwa depresi selama ini telah menyempurnakan kelemahan sebagian praja putri sehingga kehilangan keseimbangan yang berakibat fatal dalam bentuk kesurupan hingga tak sadarkan diri. Saya sewaktu-waktu melepas kegelisahan, kelucuan dan kelelahan itu bersama-sama di bilik rumah sakit tempat praja menginap beberapa saat. 
Hampir setahun bertugas disana, saya merasakan banyak kenangan yang mengendap hingga membentuk butiran ‘kangen’ pada alumnus angkatan 19 Regional Makassar, termasuk civitas yang telah mendukung kerja akademik dan moral di kampus itu.  Saya tentu saja tak bisa melupakan kebersamaan saudara Andi Gusti, Syahrul dan Noeraini sebagai alumni sekaligus pengasuh yang mendukung tugas 24 jam disana. Khusus Syahrul saya berharap ia dapat mengatasi masalahnya di kemudian hari yang hampir menyandera saya di depan sejumlah praja ketika melepas dengan tetesan air mata. Sebenarnya dia alumni yang baik, namun kurang mendapat perhatian. Saya juga merasa di dukung sepenuhnya oleh duo Sudirman dan Rappe. Sudirman pertama sabar menata perpustakaan, sedangkan Sudirman kedua sama sabar dan jujur dalam menjalankan fungsi bendahara. Semestinya keduanya bernama Sabaruddin, bukan Sudirman. Duo Rappe sebagai pengasuh memiliki kekhasan dan saling melengkapi dalam melayani apel pagi, siang dan malam. Bersama Bintara Djufri mereka tegas sekaligus menyenangkan jika di ajak berkoordinasi. Selain itu, saya merasa Pak Wira dan Ibu Yunita walau bukan alumni cepat akrab dengan praja, mungkin mereka getol mendengar rintihan praja di malam hari. Dalam kamar beralas kasur tanpa penyangga, saya tak mungkin melupakan Pak Nawawi yang rela berdiskusi sekaligus curhat dari sebutir kacang hingga lalu lintas gosip yang berkembangbiak dilingkungan kampus. Dia semacam Paper Less Office dilingkungan kampus. Di bagian pengajaran saya merasa dilayani dengan baik oleh sejumlah staf seperti Ibu Ros, Ibu Tuti dan Ibu Dina. Saya perlu berterima kasih pula kepada Daeng Kulle sekeluarga yang tekun melayani kebutuhan Praja siang dan malam, demikian pula penjahit baju yang turut merasakan suka-duka praja. Saya baru sadar bahwa Daeng Kulle adalah gelar untuk Peter G. Spillet, seorang sejarawan Australia generasi ketiga dari Useng Daeng Rangka, keturunan Bugis-Makassar-Aborigin, sebagaimana ditulis Nasaruddin Koro dalam buku Makassar Terkenang Masa Lalu (2009:8).  Secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Sidarto dan Sajekti, selaku mantan direktur IPDN Makassar yang bersahaja menyelesaikan tugas dalam rentang waktu singkat. Sekalipun demikian, saya kira banyak yang telah mereka kontribusikan diluar kelebihan dan kelemahannya sebagai manusia biasa. Di gerbang pintu masuk saya merasa senang karena selalu diladeni ramah oleh penjual eceran sebelum masuk kampus sambil mampir membelikan sebungkus sigaret kretek buat serdadu Amiruddin dan kawan-kawan yang rajin men-skorsing praja akibat tindakan indisipliner. 
Di akhir tugas, saya bersyukur bisa menghafal 90 persen nama angkatan 19 regional IPDN Makassar, sekalipun terkadang lupa jika tak sempat disapa duluan. Kalau hari ini saya ditanya bagaimanakah pendapat saya tentang praja IPDN Angkatan 19 IPDN Regional Makassar? Saya kira mereka memiliki ketahanan mental yang luar biasa, mungkin terbiasa dengan kondisi kampus yang penuh tantangan. Tantangan terberat disana yang perlu direformasi menurut saya bukan pada kultur praja, namun kultur birokrasinya. Disitulah pangkal masalahnya, yaitu bagaimana menghilangkan karakter feodalisme dan egoisme sempit pada bagian struktural sehingga fungsi-fungsi akademik dapat berjalan normal.  Tanpa keberanian dan political will untuk merombak total sumber daya aparatur disana, maka siapapun yang akan bertugas hanya akan kembali dengan raport merah, kalau tidak konflik. Yang mengherankan, semua perilaku dan kabar tak sedap selama ini dibiarkan berlangsung bahkan terkesan dirawat entah untuk kepentingan siapa. Kalau untuk mengganti direktur saja bisa dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya, mengapa untuk mengganti satu dua pejabat struktural saja seperti berhadapan dengan bentangan tembok. 
Dari sisi akademik saya pikir melampaui spekulasi banyak kawan yang apriori dengan Praja IPDN Makassar, buktinya mereka dominan migrasi ke Cilandak mengikuti program khusus sarjana dibanding regional lain. Di Jakarta, beberapa diantaranya kembali berjumpa dan sempat reuni di Mall Pejaten Village mengenang segenap keseriusan, kerisauan, kebersamaan, kecemasan, kegembiraan, kegelisahan, kealpaan, kegelian dan kelucuan yang sulit terkubur di pemakaman Kalibata sekalipun.  Sebagai yang pernah merasakan pendidikan semacam itu, saya paham betul apa yang kini dirasakan, yaitu kerinduan mendalam pada ingatan kita hingga realitas hari ini yang tentu jauh berbeda (from memorie to the reality). Segala hal dimasa lalu seringkali kita benci, namun suatu ketika ia berubah menjadi sebuah kecintaan, seperti permen dan obat yang jamak kita telan sewaktu-waktu. Sejarah memang merupakan masa lalu, tetapi ia menjadi petunjuk bagi masa depan kita. Saya suka mengutip tulisan pendek Gunnar Myrdal dalam ejaan Belanda, De geschiedenis kan geschapen worden, Het is niet nodig haar als een zuiver lostbestemming te aanvaarde, sejarah dapat diciptakan, namun ia tak perlu diterima secara murni sebagai suatu penentuan nasib.  Dibalik semua itu, saya selalu berdoa dan berharap agar masa depan semua praja jauh lebih menjanjikan dibanding apa yang kita rasakan hari ini, sekaligus membalas pengorbanan sebagian diantara mereka yang survive di tiga lokasi selama empat tahun, Jatinangor, Makassar dan Jakarta. (Htl Rama, Palu, 13 Juni 2012).

Senin, 04 Juni 2012

Kualifikasi Kepala Daerah Kita


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Dalam perspektif publik, berbagai indikasi yang menunjukkan kinerja pemerintahan secara umum meningkat, tetap atau bahkan menurun dapat ditanggapi lewat berbagai perilaku. Bagi kaum cerdik pandai, capaian kinerja pemerintahan jamak dilihat dari sisi positif dan negatif. Kalau positif dianggap wajar sebab itulah fungsi dan tugas pemerintah. Mirisnya jika kinerja pemerintah mengalami degradasi pada periode tertentu. Bahkan mereka yang lantang meneriakkan perbaikan disana-sini mendapat ruang apresiasi publik dalam bentuk award di berbagai kesempatan. Untuk kelompok pegawai yang notabene adalah mesin birokrasi biasanya tak begitu acuh dengan opini yang diputuskan badan pemeriksa keuangan, apakah wajar tanpa catatan maupun disclaimer.  Mungkin yang tak wajar jika gaji dan tunjangan mereka lupa dibayar, ini baru kurang ajar. Di tingkat lokal, implikasi dari seluruh kekurangajaran tadi jelas dibebankan kepada Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab seluruh masalah. Kalau saja kepala daerah tak memiliki kemampuan mengatur lalu lintas anggaran, pendapatan serta belanja, apalagi sibuk dengan urusan mengutak-atik keuntungan dari proses lelang barang dan jasa, padat dengan jadwal bolak-balik Jakarta tanpa jelas agenda yang mesti dituntaskan, maka jangan heran jika evaluasi Kemendagri dan BPK menunjukkan fakta bahwa dari 530 daerah otonom terdapat 173 kepala daerah tersangkut korupsi.  Artinya, sepertiga dari total kepala daerah di Indonesia mengidap penyakit yang menjadi musuh masyarakat, dimana 85% berkaitan dengan tender pengadaan barang dan jasa (Rep. 29 Mei 2012).  Di ranah paling bawah sebagai mayoritas lemah yang diperintah tak begitu ambil pusing seberapa besar kinerja pemerintah dalam mengatasi problem yang mereka hadapi. Cara mengukurnya sangat sederhana, yaitu cukup makan sehari tiga kali, ke sekolah dan rumah sakit gratis, keamanan terjamin serta lapangan pekerjaan terbuka dimana-mana. Kalau itu sudah terpenuhi maka apapun kebijakan pemerintah bukan soal yang perlu diperbincangkan apalagi sampai di demonstrasi. Ibarat iklan, apapun makanannya, Teh Sosro minumannya. Semua gejala itu tampaknya sesuai dengan kebutuhan hidup menurut Maslow (1978), dimana kelompok menengah keatas cenderung mengejar aktualisasi dibanding pemenuhan sandang, pangan dan papan yang masih menjadi kebutuhan primer masyarakat kebanyakan.  Perbedaan kebutuhan tersebut mengakibatkan cara menilai kinerja pemerintah sarat dengan berbagai muatan.  Muatan politik biasanya berujung pada gonjang-ganjing kekuasaan supaya kemaslahatan dapat dinikmati banyak orang. Muatan hukum dan ekonomi lazimnya berkisar pada aspek proporsi keadilan agar setiap orang dihargai sama dimata hukum dan memperoleh sedikit banyak kue ekonomi dari dampak pembangunan pemerintah. Dalam konteks itu pemerintah pusat dan daerah selayaknya membuat terobosan yang memastikan semua kepentingan dimaksud tersentuh sekalipun pada batas yang paling minimal sebagaimana kriteria Pareto (Pareto Criterion).  Sungguh memuaskan jika ia mampu mencapai kriteria Rawls atau Kaldor-Hicks. Dalam kasus kebijakan pengalihan subsidi BBM tentu saja kita   menggunakan kriteria Kaldor-Hicks, dimana suatu keadaan sosial adalah lebih baik dari yang lain apabila terdapat perolehan bersih dalam efisiensi (manfaat total dikurangi biaya total) dan apabila mereka yang beruntung memberikan kompensasi kepada yang tidak beruntung (memaksimalkan kesejahteraan netto).  Sayangnya, para kepala daerah terkesan kehilangan kemampuan melakukan inovasi dan kreativitas untuk mencapai kemandirian sebagaimana tujuan dan fasilitas yang diberikan sejak otonomi.  Kewenangan yang diberikan terkesan salah kaprah, maka yang tampak bukan solusi namun gesekan konflik kepentingan. Diantara kepala daerah tadi tentu saja terdapat sosok yang memiliki kualifikasi diatas rata-rata sekalipun sisanya jauh dari harapan publik. Sama halnya dengan kualifikasi seorang guru atau dosen sebagai pengajar, mereka yang baru sebatas menyampaikan apa yang persis dibaca tanpa kemampuan menerjemahkan, menginterpretasi atau mengimprovisasi pada murid atau mahasiswanya kita namakan pengajar di kelas pemula. Ini bisa dinilai dari gaya lisan maupun tulisan yang mengadopsi mentah-mentah tanpa heuristikasi dari aspek historisitas, rasionalitas maupun aktualitas.  Praktisnya semua firman dan hadits di kunyah mentah-mentah tanpa pemikiran sungguh-sungguh (ijtihad) lewat tiga variabel diatas.  Bisa dibayangkan jika semua murid dan mahasiswa suatu ketika segera me-rental onta untuk sampai di Masjidil Harom. Ini menyesatkan, sekaligus membunuh keluhuran agama dan ilmu pengetahuan secara perlahan. Kelas kedua jika para pengajar telah mampu menginterpretasi dan mengimprovisasikannya sesuai ruang dan waktu tanpa kehilangan orisinalitasnya. Maknanya para pengajar sudah berada ditahapan menghubungkan makna dengan realitas empirik sehingga murid atau mahasiswanya yakin seyakin-yakinnya tentang konstruksi teori dan praktek yang digambarkan. Mereka paham mana alam bawah sadar dan mana alam sadar. Kelas ketiga tentu saja para pengajar yang secara mandiri telah mampu mengkonstruksi teori berdasarkan otoritas pemikirannya.  Inilah yang kita sebut sebagai guru besar secara fungsional, bukan guru besar karena kumpulan angka kredit semata. Setiap lisan dan tulisan mereka terasa berbobot, berimplikasi luas dan dalam, serta berlaku secara general dalam ruang dan waktu. Pendeknya,  padat moral dan sarat makna.
Lalu bagaimanakah kualifikasi kepada daerah kita dewasa ini? Kualifikasi pertama adalah kepala daerah yang terperangkap pada aturan, juklak dan juknis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Diskresi yang diberikan lewat otonomi terkesan mubazir tanpa upaya serius mengubah nasib masyarakatnya ke arah yang lebih baik.  Semua janji yang pernah ditebar sebelum dilantik seperti tersimpan rapi dalam bentuk RPJMD tanpa program dan kegiatan yang membumi.  Sepertinya kita keliru memilih pemimpin hanya karena takut dengan segala bentuk Standar Operation Prosedure sehingga menutup kemampuan interpretasi dan improvisasi sesuai kebutuhan daerah. Dampaknya, semua harapan tentang datangnya pendidikan gratis, kesehatan gratis, jaminan keamanan dan lapangan pekerjaan terpojok dipersimpangan jalan dalam bentuk Baliho tanpa realisasi. Saya selalu mengatakan bahwa salah satu perbedaan antara pemimpin dan bawahan adalah pemimpin memiliki sedikit banyak keberanian dibanding bawahan. Kalau kepala daerah lebih takut dari bawahannya dalam mengambil berbagai keputusan yang dinilai baik dan tak bertentangan dengan aturan, bukankah lebih tepat kalau kita menukar posisi tersebut pada bawahan yang lebih tinggi nyalinya. Kepala Daerah kelas kedua jika ia mampu menafsirkan semua diskresi yang diberikan dalam bentuk otonomi sesuai kebutuhan daerahnya, bukan paralel dengan kebutuhan pribadi, keluarga atau anggota tim suksesnya. Kepala daerah demikian biasanya memiliki kemampuan mengkombinasikan aturan sekaligus gagasan yang muncul dibenaknya.  Ia mampu menafsirkan, menginterpretasi dan mengimprovisasikannya diatas landasan aturan yang tak saling bertabrakan.  Disini tentu saja membutuhkan kepala daerah yang memiliki sedikit pengalaman dalam birokrasi atau setidaknya didukung oleh staf ahli yang paham tentang seluk-beluk birokrasi.  Kalau pasangan kepala daerah sama-sama minus pengalaman, tak memiliki staf ahli yang berbobot, serta segan bertanya karena merasa pernah menjadi semacam ‘orang besar’, maka lengkap sudah penderitaan rakyat yang memilihnya.  Kelas kepala daerah ketiga jika ia mampu mendesain semua visi dari harapan masyarakat kelas bawah.  Dia paham betul apa kebutuhan mereka, sehingga indikasinya terlihat dari program dan kegiatan pada semua intrumen satuan kerja pemerintah daerah.  Kualifikasi kepala daerah demikian sulit di peroleh, namun tidak susah untuk ditemukan. Pengambilan keputusan dalam memecahkan problem di daerah seringkali diluar jangkauan pikiran kita, semua dibangun diatas visi yang mampu dibumikan, lepas dari bayang-bayang aturan yang menjadikan daerah selama ini kering tanpa inovasi. Bahkan aturan yang bertentangan seringkali mereka sisihkan demi mencapai visi kemaslahatan orang banyak. atau manusia luar biasa. Mereka yang sedikit namun eksis dapat dilihat pada contoh Kepala Daerah Bualemo, Jembrana, Tanah Datar, Solo, Sragen, Enrekang, Luwu Timur, Cimahi dan sebagainya. Cara kerja mereka persis apa yang dilakukan Dahlan Iskan atau Jusuf Kalla dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, atau lebih cepat lebih baik.  Mereka seringkali di sebut manusia up-normal, berjalan diluar koridor namun tak menabrak koridor. Kini, bagaimanakah kualifikasi kepala daerah kita? Jangan-jangan kita memang butuh kepala daerah yang sedikit ‘tak waras’ untuk menyelesaikan beban pemerintahan yang semakin diluar kewarasan. Barangkali ini jauh lebh baik daripada kepala daerah yang sesudah dilantik tak menampakkan aktivitas apa-apa, kecuali duduk diam seperti mengidap gejala amnesia.

Mengatasi Krisis Negarawan dan Gejala Korupsi


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Sebagai salah satu narasumber dalam berbagai workshop tentang wawasan kebangsaan, dinamika demokrasi lokal dan politik pemerintahan, saya merasa perlu mempercakapkan kembali soal krisis negarawan dan gejala korupsi di tengah hari jadi Pancasila sebagai groundslaag berbangsa dan bernegara. Dibeberapa tempat digelar diskusi yang bertajuk merindukan seorang negarawan, sebagian lagi mengutip dan menjadikannya sebagai pengantar pidato. Sayangnya, perkara besar soal krisis negarawan tadi lahir dari pemikiran sejumlah civil society, bukan tumbuh dari kesadaran pemerintah. Gambaran demikian wajar saja, sebab tak ada pasien yang tau pasti apa jenis penyakitnya meskipun ia mungkin merasa kurang sehat kecuali selesai di diagnosa dokter. Itulah salah satu sebab mengapa saya berupaya hadir dalam berbagai undangan seminar berbau politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya, jawabannya hanya satu, untuk mengetahui pasti apa penyakit yang diderita pemerintah sehingga mudah meracik resep bagi tindakan penyembuhan dari yang ringan hingga paling kronis di jantung pemerintahan. Sebagai ilmuan pemerintahan kita ibarat dokter, tugas kita adalah mendeteksi dimana gejala tersebut dirasakan oleh segenap aktor pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Jika gejalanya hanya berlaku di bagian tertentu, maka terapi cukup dilakukan pada lingkup lokal saja agar tak menular kemana-mana. Yang parah kalau penyakit yang diidap tepat mengena di sentral syaraf kekuasaan, tentu saja kita membutuhkan peralatan extra canggih termasuk dokter spesialis berpengalaman, tak boleh sekedar diantar ke dukun apalagi hanya ditangani oleh tukang pijat refleksi bersertifikat dipinggiran jalan. Kalau kondisi pemerintahan kita kronis atau dalam istilah medik koma, mestinya ditangani serius dalam ruang gawat darurat, atau bukan mustahil mesti di amputasi agar tak menjalar kebagian yang tak bersalah. Pemerintahan adalah struktur organisasi paling konkrit dari sistem bernegara (Caporaso:1992). Sebagai sebuah organisme, maka pemerintahan dapat saja tumbuh, berkembang dan collaps dikemudian hari. Sebab itu, jika pemerintah merasa sedikit batuk dan pilek saat membangun komunikasi, maka sepatutnya dokter komunikasi pemerintahan perlu mendiagnosis mengapa pemerintah gagap dan ragu ketika bicara soal kebijakan bahan bakar atau apa saja yang menurutnya baik bagi kemaslahatan orang banyak. Bila pemerintah merasa semua kebijakannya mengalami resistensi kuat di level akar rumput, maka dokter kebijakan pemerintahan dan sosiologi pemerintahan selayaknya mengeluarkan catatan urgen agar kebijakan segera diformulasikan kembali atau dikonsultasikan kepada para pemetik manfaat di level terbawah yaitu masyarakat luas. Sekiranya pemerintah merasa demam di sekujur tubuh manajemennya, maka dokter manajemen pemerintahan perlu mengeluarkan memo supaya pola manajemen pemerintahan yang tampak kusut selama ini mesti diperbaiki melalui reformasi birokrasi yang konsisten. Kalau pemerintah merasa pusing-pusing di sekitar pelayanan administrasi, maka dokter administrasi pemerintahan perlu secepatnya mengamputasi jenjang pelayanan yang berbelit-belit agar efisien dan efektif dalam melayani kepentingan masyarakat. Jika pisau hukum pemerintah tajam kebawah namun tumpul keatas, maka perlu dokter hukum pemerintahan ditanya mengapa sistem bedah kita terasa kebal jika berhadapan dengan penyakit tertentu. Bila politik kita gagal menyemai kebaikan bagi rakyat banyak, maka dokter politik pemerintahan patut dipersoalkan cara kerjanya selama ini. Sekali lagi, semua gejala tadi perlu di diagnosis, dianalisis, bahkan diteliti serius dalam laboratorium pemerintahan agar resep dan formula yang dikeluarkan benar-benar paten bukan sekedar generik. Dengan begitu maka para dokter yang selama ini bermeditasi di kampus-kampus berlogo pemerintahan tak sekedar menjadi menara gading, rajin menguji seperangkat teori namun kehilangan kompatibilitas dengan patologi birokrasi dan pemerintahan yang menampilkan realitas buruk sehari-hari. Lewat penelitian, pengajaran dan pemikiran solutif diberbagai kesempatan maka secara moral akademik kita bertanggungjawab atas penderitaan yang dialami pemerintahan, bukan sekedar menikmati tunjangan dokter spesialis tiap bulan. Inilah yang di sentil J.E. Sahetapy (2012) sebagai dosen plat merah, kuning dan hitam. Apalagi jika hanya berdiam diri menunggu bertatap empat mata, tentu saja selemah-lemahnya iman. Jelasnya pemerintah dirugikan sekaligus kehilangan produktivitas negarawan. Dalam konteks inilah saya berpijak untuk mendiskusikan krisis negarawan kali ini. Sebagaimana pernah saya komunikasikan dengan beberapa kawan, negarawan adalah sosok yang memiliki pandangan jauh kedepan (visioner), berpikir dan bertindak menurut pertimbangan bangsa dan negara, serta rela menomorduakan kepentingan pribadi dan golongan demi kepentingan rakyat banyak. Negarawan tidaklah mesti lahir dari pejabat negara. Seorang negarawan lazimnya disebut setelah semua pengabdiannya dibuktikan semasa hidup tanpa diminta, kecuali kita sendiri yang menghargainya seusai tutup usia. Sebut saja di lingkup nasional antara lain  Soekarno, Hatta, Agus Salim, Hasyim Asary, Syahrir atau Jenderal Soedirman.  Dilingkup jagad ada Muhammad Saw dan sekian tokoh lainnya. Mereka yang berpikir luas tentang bagaimana mencapai kebaikan bagi semua unsur dalam negara bagi saya adalah negarawan sekalipun tak pernah meniti karier dari jabatan sekretaris lurah. Unsur negara yang dipikirkan berkaitan dengan kepentingan rakyat, pemerintah, tanah air dan kedaulatan alias harga diri bangsa ini. Dengan dasar itu saya berpendapat bahwa negarawan bisa lahir darimana saja. Kalau dia seorang guru, maka pikiran dan tindakannya pastilah mewujud kedalam upaya mengubah anak didiknya menjadi generasi yang tidak saja cerdas dan tangguh menghadapi realitas kehidupan, namun mampu memancarkan nilai-nilai luhur seperti berkeyakinan kepada Tuhan, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, berkemampuan mempersatukan perpecahan, demokratis, serta berkeadilan sosial bagi lingkungannya.  Semua kecakapan dan nilai tadi diharapkan mampu menjadi modal dalam bermasyarakat, berpemerintahan, menjaga tanah air serta martabat bangsa dan negara. Jika ia seorang politisi, maka cara berpikir dan bertindak merefleksikan makna politik sebagaimana pemahaman Aristoteles, yaitu bagaimana semua aktivitas input dan output mampu menciptakan kebaikan bersama (common goods), bukan kebaikan bagi segelintir orang atau bahkan kejahatan kolektif yang direncanakan dalam bentuk projek untuk memperkaya diri seperti kita saksikan diberbagai media. Praktisnya, politisi cenderung memikirkan pemilu setiap lima tahun, sedangkan negarawan memikirkan masa depan bangsa (Mangunwijaya:1977). Manakala ia lahir sebagai seorang jenderal, maka cara berpikir dan bertindak bukanlah semata-mata menyelamatkan anak buah dan korpsnya, tetapi berorientasi penuh bagi keselamatan bangsa dan negara. Singkatnya, jika nilai tersebut kita letakkan pada posisi apapun yang kita geluti, apakah kasubag, kabag, karo, rektor, anggota dewan, kepala desa, kepala daerah, menteri, presiden, bahkan pengusaha yang sehari-hari mengurus projek di lembaga pemerintahan, maka gejala korupsi yang mengalami endemi saat ini pastilah luntur dengan sendirinya. Bukankah gejala korupsi merupakan indikasi yang paling mudah dipahami dari krisis negarawan sebagaimana kita kuatirkan akhir-akhir ini. Gejala korupsi tentu saja musuh bebuyutan dari sifat kenegarawanan, dimana cara berpikir dan bertindak terkesan berjarak sempit, elitik, egoistik, sektoralistik, konsumtif, eklusif, pragmatik dan individualistik, jauh dari cara berpikir dan bertindak bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Simpelnya, korupsi adalah cara berpikir dan bertindak pragmatis, bukan sebaliknya. Meskipun korupsi memiliki sisi positif dalam mengeratkan relasi patron-clien sebagaimana pikiran konservatif Huntington (1992), namun dalam tatanan sistem politik demokrasi sepertinya sisi tersebut tak mungkin kita toleransikan untuk tumbuh dan berkembang sejak runtuhnya politik otoritarian yang menjadi sarang bagi penyerbukan korupsi selama ini. Bagi saya, korupsi adalah gejala yang dapat tumbuh dimana-mana, apakah dalam sistem politik demokrasi, otoriter, lebih-lebih totaliter. Saya perlu mengingatkan bahwa korupsi bukanlah semata-mata milik sistem politik berdesain otoriter atau totaliter yang alergi pengawasan, pada sistem politik demokrasi boleh jadi korupsi menjadi semacam budaya yang terpelihara secara kolektif. Kalau ciri sistem otoriter bersifat orang-perorang, maka dalam sistem demokrasi bisa jadi tumbuh berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Semakin lemah pengawasan kita terhadap gerak-gerik pemerintahan, semakin cepat pula ia tumbuh dan berkembangbiak menjadi penyakit yang susah disembuhkan. Catatan ini sekaligus menjadi blue print untuk mengkonfirmasi kembali makalah pemikir muda Yudi Latif yang disampaikan dalam orasi tunggal oleh MIPI Award, 26 Mei 2012 di Hotel Borobudur. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi krisis negarawan dan gejala korupsi yang kini merambah hampir ke seluruh sum-sum tulang pemerintahan? Sepintas kita menyadari bahwa gejala korupsi secara tak langsung menghambat lahirnya negarawan. Atau mungkin sebaliknya, semakin tinggi beban korupsi disekeliling kita barangkali pertanda datangnya ratu adil sekalipun mesti menderita dulu selama masa yang tak ditentukan.  Bukankah demikian sejarah mengajarkan pada kita, bahwa kaum yang terdzolimi disuatu masa biasanya pasrah menunggu datangnya utusan Tuhan yang akan membawa mereka ke periode yang lebih baik.  Namun seberapa lamakah penantian itu mesti dilakukan? Didepan sejumlah peserta workshop saya selalu menjawab dengan optimisme bahwa sekalipun melahirkan negarawan membutuhkan waktu lama bahkan mungkin seratus tahun kemudian, namun lewat lembaga pendidikan berkualitas dimanapun kita berharap negarawan tadi dapat dilahirkan. Bukankah kita percaya bahwa negarawan dapat dilahirkan dan dibentuk (was born and created). Dilembaga dimana saya mengabdi, terlepas dari berbagai kekurangan yang disadari sepenuhnya, kami tidak saja mengasah kecerdasan sebagaimana dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi ternama, namun kami menyempurnakannya dengan pembentukan sikap dan keterampilan diatas nilai astabhrata. Kedelapan sendi kepemimpinan tadi kami aduk dalam sistem pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang diharapkan bermuara pada relasi vertikal dan horisontal sehingga berfaedah bagi dirinya dan lingkungan dimana mereka mengabdi. Ini setaraf dengan tujuan hakiki pendidikan sebagaimana kata Dewey (1992). Kami percaya bahwa dengan sedikit modal itu mereka mampu merawat dan mengembangkannya ketika bersentuhan dengan lokalitas dimana mereka menjalankan sebagian misi yang dipancarkan dari visi bangsa di titik pusat. Dengan modal itu pula kita semua berharap masyarakat dapat melakukan seleksi secara fairness agar mereka sungguh-sungguh menjauhi korupsi, serta menempa diri menjadi seorang negarawan sejati di kelak hari. (Hotel Jayakarta, 1 Juni 2012).