Jumat, 16 Juni 2017

Dinamika Ketegangan Agama dan Negara


Oleh. Muhadam Labolo

   Ketegangan agama dan negara kini memasuki tensi yang kian mencemaskan.  Agama dan negara pada dasarnya hanyalah konsep yang abstrak. Di level praksis keduanya mewakili penganut suatu keyakinan, dan disisi lain masyarakat sebagai satu unsur negara. Ketegangan yang saya maksud memang tak seluruhnya, namun sebagian kecil penganut agama yang diyakini oleh mayoritas penduduk di negara ini menginginkan perubahan mendasar lewat tawaran ideal berdasarkan agama (Khilafah). Negara diwakili oleh personifikasi pemerintah terpilih yang sekalipun tak mencapai suara signifikan di setiap periode pemilu namun diterima melalui mekanisme demokrasi sebagai pemegang otoritas yang sah dalam menjalankan roda pemerintahan. Ketegangan tercipta dengan berbagai alasan sehingga seringkali mengubah hubungan keduanya dari suatu relasi yang sederajat menjadi subordinat-hirarkhi. Sederajat, manakala negara membutuhkan kelengkapan payung hukum sebagai dasar pengaturan terkait keyakinan individu seperti dalam Islam penentuan puasa, lebaran, nikah, talak, rujuk, haji, fatwa, dan pembagian warisan diluar hukum positif yang menjadi landasan kolektif bernegara. Subordinat dan hirarkhi, oleh sebab bagaimanapun hukum negara itu selayaknya dikonstruksi diatas saripati atau nilai agama. Tanpa itu hukum negara berhadapan dengan nilai dasar agama manapun yang secara umum sulit untuk diterima apalagi dijalankan. Disini agama menjadi sumber nilai, bukan sekedar simbol, pernak-pernik apalagi asesoris belaka. Relasi itu terkadang sebaliknya, negara berada diatas dan agama tunduk dalam kontrolnya.
Sejarah ketegangan antara agama dan negara bukan baru kali ini saja. Ketika Eropa memasuki masa renaissance (1300-1700), polemik tersebut pernah mencapai titik paling ekstrem hingga melahirkan ide sekularisasi negara (lihat misalnya ide Marthin Luther,1483).  Urusan agama kemudian dipisahkan dari urusan negara. Agama dianggap keyakinan hakiki sekaligus pilihan individu yang meskipun demikian tetap dilindungi oleh negara yang lebih condong pada urusan orang banyak (publicum). Negara dan agama sekalipun terpisah namun tetap bersinggungan pada aras tertentu.  Dalam prakteknya Gereja di Eropa bertugas sebagai simbol pengendali keyakinan setiap individu, sementara negara bertugas melindungi kepentingan umum dari ancaman internal dan eksternal tanpa melihat perbedaan keyakinan. Keyakinan dalam agama bertumpu pada kuasa tertinggi berinisial Tuhan yang diwakili secara hirarkhi lewat para Nabi, Paus, Uskup, Kardinal hingga Pendeta sebagai perpanjangan dan pelayan Tuhan dimuka bumi. Disisi lain keyakinan dalam negara lebih pada kepercayaan orang banyak terhadap kepemimpinan dalam politik maupun pemerintahan. Peninggalan dari ketegangan panjang tersebut menyisakan Vatikan sebagai simbol otoritas dalam mengendalikan keyakinan umat Kristiani di seluruh dunia, demikian pula pengaturan terbatas dalam urusan publik dinegara mini itu. Jika di Eropa relasi antara agama dan negara pada akhirnya mencapai garis demarkasi yang harmonis hingga dewasa ini, demikian pula halnya sejarah ketegangan antara agama dan negara di Timur Tengah.  Semenjak kejatuhan Khulafaurrosyidin dengan berbagai mekanisme pemilihan, sistem dan bentuk pemerintahan mengalami metamorfosa mulai dari corak teokrasi, aristokrasi, monarchi hingga demokrasi. Harus pula diakui bahwa pada akhirnya praktek tersebut berakhir dengan ide sekularisasi murni sebagaimana praktek di Turki (1924). Sisa-sisa bentuk pemerintahan yang beragam tersebut dapat ditemukan misalnya di Iran, Maroko, Arab Saudi, Sudan dan Mesir.
         Kini, setelah berjalan puluhan abad kemudian, aroma ketegangan antara agama dan negara seperti menampakkan diri baik terbuka maupun laten. Pasca revolusi melati Tunisia pada Januai 2011, negara-negara disepanjang jazirah Arab yang selama ini berdiri kokoh di atas sekularisme dengan berbagai sistem dan corak yang dicampuradukkan mengalami kemerosotan dramatis kearah yang bahkan sulit untuk diramalkan.  Kekuatan-kekuatan politik domestik yang kini menjalin relasi berskala international melalui teknologi informasi mendorong terjadinya revolusi pada tidak saja corak pemerintahan, demikian pula sistem dan dasar bernegara. Sayangnya, sejauh yang terekam hari ini, kekuatan-kekuatan politik tersebut tidak saja gagal mendesain wajah baru yang lebih agamis setelah menumbangkan praktek sistem sekuler seperti Mesir, namun di sejumlah negara justru melahirkan ketegangan baru berbentuk perang sipil yang kian mencekam sebagaimana Suriah. Lebih dari itu perang sipil yang terkesan terawat dan tumbuh dimana-mana menimbulkan kecurigaan antar negara hingga mengorbankan negara yang dianggap paling bertanggungjawab mendanai konflik horisontal berbau teror dan agama laiknya Qatar.
Jika di dataran Timur Tengah ketegangan agama dan negara mengalami manifestasi konkrit berjubah aneka alasan ketidakadilan dan kezholiman rezim, kini di Indonesia ketegangan tersebut mulai muncul dalam sifatnya yang lebih lunak namun masif, terstruktur dan terencana. Ketegangan yang lebih lunak itu setidaknya tampak melalui pemboncengan pada isu-isu kontemporer ketika berhadapan dengan rezim berkuasa tanpa harus bersikap vis a vis lewat ide yang sesungguhnya (Khilafah). Melalui pelibatan pada pokok masalah dalam negeri seperti isu politik, ekonomi dan sosial budaya, kekuatan-kekuaan politik tersebut tampak ideal sebagaimana isu yang diartikulasikan oleh kekuatan politik lain pada umumnya. Ini tentu relatif memperoleh dukungan dan dianggap wajar oleh publik sekalipun pemerintah berusaha memadamkan ghiroh pada kesempatan pertama (upaya pembubaran HTI). Menariknya, belajar dari pengalaman Mesir atas kejatuhan Hoesni Mubarak maupun kemenangan partai-partai minoritas di Malaysia dalam pemilu raya dibeberapa wilayah strategis, tampaknya media sosial menjadi instrument kunci dalam proses pencucian otak, penanaman ide, peluruhan dosa, serta pembangunan citra kearah terbangunnya dukungan massa yang lebih kuat dari hari kehari. Ditengah bangkitnya kekuatan politik yang terkesan lunak dan ogah mengubah diri menjadi partai politik itu, kepemimpinan pemerintahan pada hampir semua cabang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) mengalami pelemahan yang kian memprihatinkan. Faktanya cukup sulit bagi kita menemukan para pekerja pemerintahan diketiga cabang kekuasaan tersebut bebas dari polusi korupsi sebagai penyakit akut dan musuh bebuyutan masyarakat. Malangnya lagi kesadaran mendadak pemerintah terhadap bahaya laten seringkali direspon lewat kebijakan represif melalui penangkapan tokoh-tokoh yang menjadi simbol agama serta keberpihakan yang terang-benderang pada kelompok kapitalis dan para penjahat berkelas. Kenyataan tersebut praktis memicu tumbuhnya kesumat kelompok mayoritas yang melembaga melalui simbol dan kekuatan politik masyarakat bernuansa agama. Indikasinya jelas, pertarungan politik dalam pemilukada di Ibukota Negara (2017) melahirkan pesan yang benderang kepada pemerintah.

    Memuncaknya ketegangan antara agama dan negara pada akhirnya mendorong upaya untuk menemukan sumber masalahnya.  Sebagian kecil yang berpikir radikal namun alergi menyalahkan penguasa secara terang-terangan mencoba mengalihkan sumber masalah pada idiologi sebagai akar dari kesalahan mengatur negara. Mereka percaya bahwa idiologi dan sistem yang baik akan memaksa orang buruk menjadi baik, karena itulah sistemlah yang mesti direvolusi. Dan salah satu tawarannya adalah ide dan sistem agama seperti khilafah. Terlepas apakah hal itu merupakan gagasan utopis atau bahkan fakta sejarah yang pernah ada pada lebih 14 abad yang lalu maupun semangat merekonstruksinya yang tampak seperti merangkai potongan tulang dinosaurus di sebuah museum modern, namun ini tentu satu alternatif yang mesti diperbincangkan suka atau tidak. Konsekuensi lebih jauh tentu akan berujung pada perubahan idiologi yang selama ini menjadi konsensus sekaligus heritage bernegara. Sementara sebagian besar masyarakat kelas bawah yang rajin menikmati kegagalan pemerintah dalam memperlihatkan fungsi-fungsi elementernya ditambah sokongan kelompok masyarakat rasional yang lebih mencari titik-temu bagi upaya perawatan Ke-Indonesiaan dalam jangka panjang sangat yakin bahwa sumber dari masalah hari ini adalah lemahnya kepemimpinan politik dan pemerintahan. Dengan keyakinan itulah maka diperlukan suatu kesabaran lewat jalan konstitusional untuk mensubstitusi para pekerja pemerintahan sekaligus sistem pada tingkat praktikum yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dimana-mana. Syaratnya tanpa harus mengubah idiologi negara, sebab resikonya terlalu mahal. Sekalipun kelompok pertama kecil sebagai ancaman bagi kejatuhan idiologi (ideological breakdown) dibanding kelompok kedua yang lebih menekankan kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (malfunction services) namun perlu diingat bahwa kedua variabel itu dalam sejarah selalu berjalan beriringan ketika mengakhiri jalan panjang sebuah negara besar seperti Romawi, Persia, Mongolia dan Uni Soviet. Bagi saya, sejauh pemerintah tetap mampu menjaga kepercayaan rakyat melalui fungsi-fungsi dasarnya, Ia dengan sendirinya tak perlu repot merapikan diri dalam mengutak-atik idiologi sebagai konsensus bersama. Sebab rakyat kebanyakan tak pernah mau tau dengan soal idiologi sepanjang perutnya dalam keadaan kenyang.  Mereka hanya akan menggerogoti idiologi bila dalam realitasnya tak pernah bisa menemukan wujud konkrit dari alas negara yang dianggap sacral tersebut. Jadi, sekalipun ribuan kali kita mengatakan saya adalah idiologi (baca;Pancasila misalnya), tetap saja Ia hanya seuntaian slogan yang nihil alias nol koma kosong.  Disinilah tawaran ide dan sistem lain mencoba melakukan koreksi atau sekaligus menggantinya dengan alternatif yang belum tentu pula lebih kompatibel dengan realitas sosiologis dan historis suatu negara. 

Selasa, 30 Mei 2017

Kebohongan dan Kegagalan Merawat Kepercayaan


Oleh. Muhadam Labolo

          Popularitas banyak pemimpin di dunia kini mulai memudar.  Di level antar negara kita menemukan para pemimpin di Jepang, Korea, Perancis, Amerika bahkan Indonesia mengalami penyusutan dari kesan positif ke gambaran sebaliknya, dikiritik, dicaci, difitnah, diadu-domba, dilecehkan bahkan dibuihkan. Parahnya, fenomena semacam itu dinegeri kita kini melanda hingga ke hirarkhi pemerintahan terbawah sekelas pemerintah daerah bahkan pemerintah desa. Sebabnya tentu banyak hal, namun rasa-rasanya karena kegagalan para pemimpin merawat kepercayaan rakyatnya. Kegagalan merawat kepercayaan rakyat adalah gejala umum dalam rutinitas kepemimpinan politik dan pemerintahan. Pokok masalahnya bukan disitu, perlu ditemukan ditengah kedalaman laut yang bahkan mendekati tubir.  Pertanyaan mendalamnya adalah apakah penyebab lahirnya ketidakpercayaan rakyat selama ini? Dari sisi metodologi, kepada siapakah mesti diperoleh jawaban atas permasalahan yang dihadapi rakyat? Dan ditingkat pragmatisnya, bagaimanakah memperbaiki kepercayaan rakyat ditengah dinamika dan tekanan yang terus-menerus mendera para pemimpin pemerintahan?
Menurut Latif (2015), kebanyakan ketidakpercayaan rakyat kepada para pemimpin disebabkan oleh menumpuknya kebohongan. Dalam kritik yang lebih jauh atas perilaku kebohongan itu bahwa pemimpin boleh jadi lolos dari sekali-dua berbohong dihadapan rakyat, namun mereka sewaktu-waktu dapat tergelincir dikebohongan berikutnya. Kebohongan dapat diproduk dalam berbagai aspek, boleh jadi melalui aktivitas politik, ekonomi maupun identitas budaya. Dalam rupa politik kebohongan telah menjadi semacam konsumsi narkoba elit sehari-hari. Statement para politisi dapat berubah sesuai kepentingan pada dimensi ruang dan waktu. Kemaren berjanji mengentaskan kemiskinan nelayan, hari ini bisa jadi justru memperkaya segelintir orang. Di lokasi panas terik berjanji memperbaiki lapangan kerja namun ditengah kesejukan kekuasaan boleh jadi yang diperbaiki adalah rumah pribadi dan kamar tidur keluarga masing-masing. Dalam wajah ekonomi juga demikian, alokasi sumber daya mudah dijanjikan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat namun faktanya sebanyak-banyaknya diperuntukkan bagi kepentingan pribadi, kelompok dan keluarga besarnya. Pada aspek identitas budaya pun tak jauh berbeda, simbol-simbol kesatuan dan persatuan dicerai-beraikan lewat contoh yang tak mencerminkan  kesholehan pribadi, kesantunan sosial dan kerendahan hati sebagai mahluk fana dihadapan Tuhan.  Kebohongan seringkali lahir karena bakat pribadi yang kemudian bertemu dimuara lingkungan elit yang memiliki karakter yang tak beda tipis (beti). Apalagi sejak dulu khazanah politik adalah kolom yang tak berwarna hitam dan putih, dia bergantung pada pancaran kepentingan manusia. Karenanya, bila kebohongan adalah bakat bawaan berarti pemimpin memiliki persoalan dimasa ia bertumbuh dan berkembang dari sejak remaja hingga menjadi pemimpin.  Disini keluarga sangat berperan penting mendikte seorang calon pemimpin untuk membedakan mana kejujuran dan mana kebohongan. Dalam hal ini kita menyadari mengapa para calon pemimpin seringkali menghadirkan keluarga utuhnya ketika kampanye sebagaimana Obama dan Trumph didepan basis konstituennya.  Pesan moralnya jelas, kegagalan membina keluarga sebagai pondasi dan akar tunjang pemerintahan adalah ancaman bagi rapuhnya tonggak pemerintahan dihari-hari selanjutnya (Mc Iver, 1953). Disisi lain, apabila kebohongan adalah produk dari tuntutan lingkungan, maka perilaku kebohongan sesungguhnya telah menjadi semacam penyakit epidemi dalam masyarakat hingga menjadi kebiasaan yang sulit untuk diperbaiki kecuali memenggal satu generasi.
Lalu kepada siapakah kita mesti bertanya soal apakah kita sebagai pemimpin terlalu jujur atau terlanjur berbohong? Hemat saya tidak ada yang paling jujur untuk ditanyakan kecuali kepada mereka yang telah memberi pilihan sehingga kita berkesempatan menjadi pemimpin mewakili meraka.  Seperti halnya kepada siapakah kualitas produk sabun mandi mesti kita tanyakan kecuali kepada konsumen sabun mandi itu sendiri. Dalam hal ini jelas, jika kita memahami bahwa kepemimpinan adalah produk dari suatu pilihan rakyat dalam sistem politik dan pemerintahan, maka tidak ada yang layak untuk ditanyakan soal kepuasaan atas produk layanan publik berupa barang dan jasa kecuali rakyat. Tetapi pada rakyat manakah yang mesti kita tanya dan dengarkan? Ditengah kumpulan rakyat yang beragam itu pemimpin selayaknya menggunakan panca indranya sebagai instrument kualitatif yang paling meyakinkan dalam meraba, merasa, melihat, mendengar dan mencium keinginan hakiki masyarakatnya. Kegagalan menggunakan semua itu hanya akan mendeklarasikan gelar pemimpin tuli, buta, gendeng, muka tembok, bahkan cacat indrawi.  Rakyat banyak memang tak dapat menggapai pucuk kekuasaan untuk berbicara langsung, ia seringkali diwakili oleh anggota parlemen secara formil atau saluran lain yang lebih jenin seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, organisasi masyarakat dan para tokoh elit lainnya.  Karena itulah mengapa para tokoh masyarakat itu perlu didengar, dihargai, dihormati, dirangkul serta diajak bicara, dan bukan dimarahi, ditangkap dan ditindas dengan kata-kata yang tak berperibahasaan. Menjauhkan diri dari elit masyarakat justru secara sadar kita sedang mendelegitimasi kekuasaan dengan sukarela.  Para elit masyarakat itu adalah simpul yang suka tidak suka mewakili sedikit banyak aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat. Mereka yang diam sebagai silent mayority seringkali diwakili tidak saja oleh segelintir orang, bahkan dalam era dewasa ini dapat berwujud karangan bunga dan lilin. Sebab itu, semakin terdissosiasi semakin jauh jarak antara pemimpin dan masyarakat. Selebihnya semakin besar ketidakpercayaan semakin berat pula upaya merajut kepercayaan rakyat yang kini menganga lebar. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa merawat kepercayaan rakyat jauh lebih sulit ketimbang merapikan kebohongan disana-sini, sebab rakyat dewasa ini terlalu mudah mengakses informasi atas semua konstruksi kebohongan yang kita rakit hari demi hari.

Akhirnya, bagian terbaik yang mesti dilakukan oleh para pemimpin pemerintahan adalah bagaimanakah strategi merawat kepercayaan rakyat ditengah kebohongan yang terus-menerus melukai hati nurani. Tentu saja ada banyak strategi yang dapat dilakukan, namun dalam diskusi pendek ini saya terinspirasi pada film terbaru yang disutradarai Monty Tiwa dan Robert Ronny (2017) berjudul “Critical Eleven”.  Jika kita sepakat bahwa rumah tangga adalah unit terkecil dari sebuah pemerintahan yang lebih kompleks, maka ibarat pesawat yang sedang melakukan take off and landing, terdapat sebelas menit yang paling menentukan dan karena itu mesti diperhatikan sungguh-sungguh oleh setiap pilot/pemimpin, yaitu tiga menit pertama saat lepas landas dan delapan menit berikutnya saat mendarat.  Inilah sebelas menit yang menentukan bagi seorang pemimpin ketika Ia membawa pergi rakyatnya kemanapun yang menjadi tujuan pemerintahan itu. Sisanya, membangun komunikasi yang intensif dan kejujuran pada rakyat adalah kunci paling efektif dalam merawat kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat. Bukankah rakyat kita adalah bangsa pemaaf dan penganut agama yang soleh? Sayangnya, jangankan tiga tahun pertama kepemimpinan pemerintahan, setahun atau dua tahun pertama diatas pesawat pemerintahan seringkali mulai terasa oleng.  Penumpang tampak mulai gelisah karena tak puas atas sejumlah pelayanan.  Anehnya, para pemimpin itu bukan malah menjawab permasalahan para penumpang,  yang tampak adalah kepanikan, kemarahan dan lari dari kenyataan. Jika memberangkatkan saja para pemimpin telah gagal fokus, apatah lagi mengantarkan rakyat pada periode berikutnya, kita semakin pesimistik.

Selasa, 25 April 2017

Desa Dalam Tinjauan Philosofi Pemerintahan (Perkembangan dan Relasinya dengan Negara)

Oleh. Dr. Muhadam Labolo[1]

Tidak ada yang lebih banyak terpikirkan dalam benak setiap orang ketika kita bertanya tentang desa kecuali yang pertama adalah tempat dimana kita dilahirkan meskipun tidak sedikit yang lahir di wilayah perkotaan (Koentjaraninggrat, 1999).  Untuk membuktikan hal itu cukup dengan menutup kedua belah mata lalu membayangkan sketsa apa yang pertama kali akan kita lukiskan pada sehelai kertas. Hasilnya secara umum adalah sketsa gunung yang menjulang tinggi, sawah yang terhampar luas, beberapa nyiur melambai, petani yang sedang mencangkul disawah, awan, matahari, burung serta satu dua rumah petani di dekat pematang sawah yang secara keseluruhan gambaran itu tentu saja menunjuk ke sebuah tempat berinisial desa.  Pola interaksi sederhana dalam kehidupan desa itu mengindikasikan terdapatnya suatu keteraturan politik paling traditional. Gunung, sawah dan pohon nyiur yang sedang dihembus angin setidaknya memastikan tersedianya sumber daya yang secara ekonomi menjadi esensi bagi keberlangsungan hidup sebuah masyarakat di desa. Sementara aktivitas petani di sawah, rumah dan semua benda disekelilingnya menunjukkan berjalannya inti sebuah kebudayaan mikro dalam proses selanjutnya menuju entitas yang lebih kompleks bernama negara. Pada bayangan lansdcap sederhana itu menunjukkan bahwa desa secara filosofi merupakan habituasi pertama dari peradaban manusia baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya.
Desa secara sosiologis tempat berawalnya sebuah kebudayaan paling kompleks sebagaimana negara. Dalam konteks itu desa mendahului kelahiran sebuah negara. Ketika negara belum terbentuk, menurut beberapa kitab suci, Adam dan Hawa adalah dua individu pertama yang diciptakan Tuhan untuk mendiami sebuah desa terluas dan tak bernama (bumi). Keduanya secara alamiah membentuk struktur persaudaraan kecil yang kita sebuat keluarga (brotherhood). Keluarga kecil tadi terus bertumbuh dan berkembang membentuk keluarga besar dengan struktur yang lebih kompleks. Diberbagai belahan bumi kelompok-kelompok keluarga tersebut memiliki istilah bervariasi seperti marga, clan, dinasti dll.  Keluarga besar itu suatu saat terus membesar dan meluas akibat tuntutan dan kebutuhan anggotanya yang semakin beragam. Ragam tuntutan dan kebutuhan mendorong pelepasan kedalam kelompok-kelompok yang lebih besar untuk kemudian saling mendominasi satu dengan lainnya. Sekalipun terjadi pelepasan dari unit terkecil keluarga namun tetap saja terdapat hubungan-hubungan yang terus terjalin baik melalui pola perjanjian diplomatik yang beradab, perkawinan maupun cara paling ekstrem yaitu peperangan. Pola hubungan itu membentuk jaringan-jaringan pemerintahan yang fleksibel seperti sarang laba-laba (Mc Iver, 1955). Bila diawal interaksi keluarga yang sangat simpel itu diatur berdasarkan kesadaran dan konsensus informal disebabkan kesederhanan dan keseragaman hidup yang relatif homogen, kini interaksi keluarga besar tadi semakin rumit sehingga membutuhkan pola pengaturan yang lebih ‘memaksa’ terhadap heterogenitas yang kian distingtif dan kompetitif. Pola pengaturan terhadap interaksi keluarga yang semakin kompleks dan rumit itu kita sebut sebagai pelembagaan berbagai kepentingan atau institusionalisasi yang dalam bahasa sosial disebut juga sistem sosial atau dalam konteks bernegara dinamakan sistem politik dan atau sistem pemerintahan. Sistem yang didesain secara kolektif melalui sekelompok elit berkuasa (pemerintah) bertujuan untuk menciptakan integrasi terhadap perbedaan-perbedaan yang semakin variatif dan cenderung saling menjauh (sentrifugalistik). Pada saat yang sama sistem-sistem semacam itu mengadaptasi perubahan yang terus terjadi sebagai landasan bagi keberlanjutan hidup bersama (sentripetalistik).  Sebagai contoh di level terendah kita mengenal sistem sosial masyarakat desa, sistem pemerintahan desa, sistem pemerintahan daerah hingga sistem pemerintahan nasional.
Pelepasan dari habituasi mikro bernama keluarga perlahan membengkak dan mendominasi dalam wujud yang lebih makro. Induk habituasi yang kecil tadi kini bahkan menjadi bagian yang mengkonstruksi keluarga paling kompleks beridentitas negara. Desa yang awalnya hanya sebuah unit keluarga mikro kini menjadi menjadi bagian dari pemerintahan yang lebih luas dan berlapis-lapis. Desa kemudian mulai diinstitusionalisasikan kedalam bagian dari struktur pemerintahan menurut sistem hirarkhi. Kendatipun desa secara historis merupakan sumber bagi kelahiran sebuah negara namun pada kenyataannya desa-desa itu tidaklah dapat berinteraksi alami sebagaimana awalnya yang penuh semangat dan ikatan kekeluargaan. Desa pada akhirnya menjadi satu entitas yang seringkali ditetapkan baik sebagai bagian dari struktur politik pemerintahan terendah juga sebagai entitas budaya yang dilindungi seperti simbol dan heritage negara. Pada sebagian negara, desa dilepas begitu saja dalam berbagai identititas berikut komunitas didalamnya yang berhak mengatur dan mengurus dirinya sendiri (self community). Sementara  sebagian lagi diatur dan dikontrol secara hirarkhi menurut kepentingan birokrasi negara (self state government). Sisanya diletakkan sebagai urusan pemerintah lokal semata (self local government). Pada sejumlah negara desa seringkali diintegrasikan baik sebagai self community, self state government maupun sebagai self local government.
Sebagai akar pemerintahan, desa lebih dipertimbangkan selaku entitas sosial alami yang bersifat fungsional. Kesadaran ini menjadikan alasan mendasar mengapa desa lebih steril dan berjarak dari campur tangan negara.  Dengan tetap mengasumsikan desa sebagai keluarga mikro maka pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan keluarga itu sedapatnya tak dipenuhi segudang aturan sebagaimana negara mendisiplinkan pemerintah lokal. Dengan maksud itu agar desa lebih fleksibel mengatur interaksi anggota keluarga didalamnya lewat hak asal-usul dan konsensus baru yang sengaja diciptakan untuk menyesuaikan diri sebagai bagian dari rumah tangga negara.  Pembatasan campur tangan negara dalam konteks pengaturan dan pengurusan dirinya sedapat mungkin dilakukan untuk melindungi tradisi yang menjadi akar dan budaya pemerintahan.  Batas-batas campur tangan negara setidaknya berada dalam cakupan perlindungan negara berkaitan dengan kewajiban konstitusional bagi hak setiap warga didalam negara itu sendiri. Dalam batas demarkasi itulah desa pada akhirnya diakui memiliki apa yang disebut otonomi asli (kuhonan, indegenius local), bukan otonomi berian sebagaimana di level pemerintah daerah. Pengakuan terhadap hak asal-usul itulah mengapa desa sejak semula memperoleh pengakuan pada aspek sosial budaya, politik, ekonomi dan hukum.
Desa dengan berbagai aspek diatas pada pokoknya menjadi basis bagi representasi semua entitas dalam batas kumpulan individu yang memiliki karakteristik homogen, terikat kuat secara emosional dalam suatu sistem sosial budaya serta memiliki organisasi yang bersifat primitif dimana kepala desa menjadi sentral gravitasi politik, ekonomi dan sosial budaya. Dalam batasan Beratha (1982:26), desa dimaknai sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipegaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.[2] Batasan tersebut setidaknya menggambarkan karakteristik desa yang menurut Ferdinand Tonies (1887) sejalan dengan karakteristik gemenschaft dibanding gesselschaft.[3]
Pengakuan atas otonomi desa sebagai hak asal usul sepadan dengan lahirnya otonomi individu sejak lahir dan diakui secara universal (hak asasi/human rights). Jadi, batas otonomi asli itu berasal dari pengakuan terhadap otonomi individu, keluarga dan desa. Diatas itu pengaturan pemerintahan lebih bersifat otonom dalam perspektif politik dan administratif (otonomi berian). Sampai pada batas itulah sesungguhnya negara melakukan intervensi untuk melindungi privasi individu, keluarga dan desa. Pembatasan campur tangan negara untuk memastikan agar interaksi alamiah dalam setiap keluarga dan desa sebagai akar pemerintahan berjalan apa adanya. Sekalipun demikian yang dimaksud adalah soal pengaturan internal antar sesama anggota keluarga sebagai konsensus klasik. Hal ini tentu saja diluar perlindungan pada setiap warga negara yang menjadi kewajiban negara sebagai desa yang paling kompleks.
Secara historis jejak pertumbuhan dan perkembangan desa di Indonesia setidaknya dapat ditelusuri dari catatan Muntinghe kepada Raffles (1811-1817).[4] Namun jauh sebelum temuan tersebut diyakini terdapat desa atau dengan beragam nama lain seperti Dusun, Marga, Kampung, Gampong, Dati, Nagari dan Wanua yang tersebar di wilayah Jawa dan luar Jawa.[5]  Hingga memasuki politik etik Belanda, catatan Van der Wals dkk (1872) ketika bertugas sebagai Pamongpraja Muda dibeberapa daerah menunjukkan bahwa diferensiasi tersebut secara perlahan mengalami perkembangan, dimana pengambilan keputusan menjadi bagian yang diputuskan oleh lembaga hukum tersendiri semacam unit Mahkamah Syariah di Aceh atau Unit Kerapatan Khusus di Minangkabau. Sekalipun demikian tetap saja pengambilan keputusan akhir memberi peluang bagi keterlibatan pihak eksekutif kepala desa dalam kolektivitas hakim yang disepakati melalui hukum adat setempat. Dalam proses semacam itu desa tampak memperlihatkan bibit demokrasi, dimana pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, bersifat kelembagaan (adhoc), melibatkan beberapa tokoh yang merepresentasikan kepentingan tertentu, serta dalam suatu wadah yang relatif terpisahkan dari eksekutif. Namun demikian meskipun pelembagaan politik memperlihatkan perubahan kearah deferensiasi, namun kebiasaan pemilihan kepala desa yang awalnya bersifat turun-temurun (tradisionalistik) dikemudian hari berubah pula lewat pemilihan secara tak langsung yang diwakili oleh sekelompok orang. Fenomena tersebut cukup menarik dalam pandangan Raffles (1811), sehingga pola demokrasi representatif oleh sekelompok pengurus desa yang memilih kepala desa kemudian diubah menjadi mekanisme demokrasi langsung dimana kepala desa dipilih oleh masyarakat dari beberapa orang yang dipandang mampu (Nurcholis, 2013:68). Upaya demikian bukan tanpa maksud sama sekali, Raffles berkeinginan memutus jenjang hirarkhi yang selama ini terbentuk antara kaum ninggrat Jawa dengan basis sosial sebagai produk peninggalan kebijakan kolonialisme Belanda mendekati kebangkrutan VOC di Indonesia tahun 1798.[6] Terlepas dari itu, hingga tahun 1854 desa kemudian memperoleh pijakan lewat Regeringsreglement (RR) yang kemudian melahirkan peraturan pelaksanaan berbentuk Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO) dan Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesteen (IGOB).[7] Pada masa pendudukan Jepang pengaturan soal desa relatif tak mengalami perubahan signifikan kecuali pembatasan soal masa jabatan kepala desa yang selama ini bergantung pada konsensus dalam masyarakat.



[1] Deputi Otsus pada Pusat Kajian Desentralisasi IPDN.
[2] Untuk batasan Beratha dapat dibandingkan dengan batasan Bintarto dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya, 1983, Ghalia Indonesia, sebagaimana juga dikutib Tahir dalam Jurnal MIPI, Edisi 38, Jakarta, 2013, hal.98.
[3] Gemenschaft bersifat community (paguyuban) dengan ciri terikat secara emosional, memiliki tradisi, luas, ada sebelum negara serta bersifat bottom up. Hal ini berbeda dengan bentuk Gesselschaft yang bersifat society (patembayan) dengan ciri terikat secara rasional, otonomi berian, terbatas, ada setelah negara, serta bersifat top down. Untuk hal ini lihat Ferdinand Tonies, 1887, The Nature and Type of Sociological Theory. Oleh karena desa dalam kasus Indonesia bersifat community, maka pendekatannyapun ideal bersifat self governing community, bukan didominasi oleh negara maupun daerah sebagaimana pendekatan self state goverment dan self local goverment. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tampak pengaturannya dilakukan secara terintegrasi, sekalipun pendekatan self governing community menjadi titik pijak utama.
[4] Lihat Soetardjo dalam Tahir, 2013, Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia, Desa di Masa Lalu, Masa Kini dan bagaimana Masa Depannya, Jurnal MIPI, Edisi 38, 2012, hal. 98, Jakarta. Lihat juga dalam Jurnal yang sama kupasan Nurcholis, ibid, hal. 69.
[5] Istilah yang sama dalam bahasa asing seperti dorp, dorpsgemeente, village, village community, rural are, rural society, lihat Ndraha, Ilmu Pemerintahan (Kybernology), PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 154.
[6] Menyadari kebangkrutan yang kian meningkat, Belanda memberi kekuasaan kepada kaum ninggrat Jawa dan kelompok China untuk bertindak atas nama Belanda dalam pengumpulan pajak. Strategi ini secara dejure maupun defacto semakin menguatkan posisi kaum ninggrat Jawa hingga cenderung bertindak melampaui wewenang yang diberikan Belanda. Untuk lebih jelas lihat George M Kahin, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia, Komunitas Bambu,  2013, hal. 4.
[7] IGO (1960), pada dasarnya bukanlah dasar dalam pembentukan desa otonom, kecuali bentuk pengakuan atas entitas khas yang telah ada sebelumnya. Pengaturan inipun bersifat terbatas bagi wilayah Jawa dan Madura. Pengaturan ini mengalami revisi dengan terbentuknya Inlandse Gemeente Ordonantie Buitengewesteen (IGOB) yang meliputi pengaturan desa-desa di luar Jawa dan Madura pada tahun 1938. Inilah yang kemudian menjadi dasar dalam konstitusi dimana negara pada akhirnya  mengakui dan menghormati satuan-satuan khusus yang telah ada jauh sebelum Indonesia terbentuk.

Rabu, 12 April 2017

Implikasi Putusan MK Tentang Pencabutan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah


oleh. Muhadam Labolo

Putusan MK tanggal 5 April 2017 dengan Nomor Perkara:137/PUU-XIII/2015, tentang pencabutan kewenangan pembatalan Perda sebagaimana tertera pada ayat (2),(3),(4) dan (8) pasal 251 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menimbulkan kecemasan bagi pemerintah pusat. Dalam perspektif pusat putusan MK  itu seakan telah melepas sendi-sendi dasar negara kesatuan sebagai konsensus bersama. MK sendiri sekalipun melepas keputusan itu dengan suara mayoritas, namun terdapat pula second opinion yang memberi gambaran pada kita bahwa pasal-pasal yang dipersoalkan tidak melulu dilihat dari perspektif hukum tata negara, namun perlu juga dilihat dari perspektif yang lain.  Sepintas putusan MK sebenarnya hanya berlaku terhadap pasal 251 ayat (2),(3), (4) dan (8), itupun sepanjang frasa “….pembatalan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keput usan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat”. Maknanya, frasa dimaksud lebih terkait dengan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam membatalkan perda kabupaten atau kota. Oleh karena putusan MK hanya pada konteks itu maka kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam membatalkan perda provinsi sebagaimana tertuang dalam ayat (1) pasal 251 yang berbunyi “Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri”, tidaklah dalam masalah yang sama dengan posisi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau dapat dikatakan berjalan sebagaimana mestinya dimana Mendagri masih memiliki kewenangan dalam membatalkan perda bermasalah (a contrario).  Sekalipun demikian, putusan MK diatas pada akhirnya menimbulkan berbagai implikasi seperti lembaga apakah yang akan mengawasi perda di level kabupaten kota? Selanjutnya, kecuali MA yang telah ditentukan oleh putusan MK tersebut, mekanisme seperti apakah yang perlu dikonstruksi dalam pengawasan ranperda yang berpotensi bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan? Terakhir, bagaimanakah pengaturan dan tindak lanjut (action plan) yang mesti dilakukan kedepan oleh Pemerintah/Kemendagri? 
Pertama, pengawasan perda kabupaten/kota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pada dasarnya dirancang oleh desainer UU Pemda dengan alasan praktis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan sesuai prinsip yang dikandung dalam UU tersebut mengingat jumlah kabupaten/kota lebih banyak dibanding jumlah provinsi (514:34). Pendelegasian kewenangan tersebut dilakukan dalam upaya mengawasi jalannya otonomi melalui jalur dekonsentrasi dan atau urusan pemerintahan umum.  Perlu diketahui pula bahwa sekalipun secara teoritis penerapan otonomi tidak bersifat hirarkhi (Ryaas, Koswara, Benyamin, Smith), namun konsekuensi pasal 18 UUD 45 ayat (1) yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”, pada dasarnya menimbulkan implikasi lahirnya sub-sub pemerintahan dibawah pemerintahan nasional yang dengan sendirinya melahirkan sifat hirarkhi dalam sistem pemerintahan nasional. Dalam relasi “kesatuan” inilah sehingga pola pengawasan terhadap jalannya otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai jenjang hirarkhi antara pemerintah nasional dan sub-sub pemerintah dibawahnya, dan bukan dalam konteks serta sifat negara yang menganut paham federalisme. 
Kedua, dengan dicabutnya kewenangan gubernur dalam pembatalan perda kabupaten dan kota lewat putusan MK yang bersifat final and binding hal ini tentu saja menciptakan kekosongan pengaturan soal mekanisme pengawasan terhadap perda yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, kepentingan umum dan kesusilaan. Dalam kesulitan itu perlunya pengaturan secepatnya tentang mekanisme prerevieuw (pra-control) oleh pemerintah (Kemendagri) mengingat sekalipun putusan MK berlaku serta merta namun tetap saja diperlukan aturan yang jelas (aktif) guna menjawab putusan MK (pasif). Dengan membayangkan menumpuknya ranperda dari 514 kabupaten dan kota, katakanlah setiap kabupaten dan kota sebulan mengajukan 2 ranperda inisiatif ke pemerintah (Kemendagri), maka ada 1.028 ranperda plus naskah akademik yang mesti di revieuw. Mengingat keterbatasan dari sisi waktu, biaya, personil dan perlengkapan, maka pemerintah dalam hal ini perlu menyiapkan setidaknya kecukupan sumber daya yang cukup dilingkungan kemendagri, membentuk tim adhoc, atau membagi mekanisme pengawasan tersebut bersama Kementrian Hukum dan HAM. Kecukupan sumber daya dilingkungan kemendagri dapat di desain dengan membentuk suatu Badan Hukum tersendiri yang menangani pengawasan perda sebelum ditetapkan (prerevieuw). Tim adhoc dapat didesain dengan melibatkan berbagai ahli dibidang hukum dan ahli dibidang konten ranperda. Sedangkan pelibatan Kementrian Hukum dan HAM untuk memastikan harmonisasi dalam penyusunan ranperda kabupaten/kota. 
Ketiga, adapun perda yang dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan setelah ditetapkan atau dijalankan oleh pemda kabupaten dan kota, maka pemerintah (dalam hal ini kemendagri) dapat pula melakukan judicial revieuw ke Mahkamah Agung sesuai amanah dalam putusan MK, dimana MA adalah lembaga yang dianggap berwewenang dalam penyelesaian sengketa peraturan dibawah undang-undang. Kedepan, pengajuan keberatan atau pembatalan terhadap perda kabupaten/kota tidak saja dapat dilakukan oleh masyarakat atau stakeholders yang merasa dirugikan secara langsung (legal standing) oleh perda kabupaten/kota, demikian pula pemerintah yang lebih tinggi seperti gubernur selaku wakil pemerintah pusat maupun pemerintah sebagai penanggungjawab akhir pemerintahan (pasal 4 ayat (1) UUD 45) jika dianggap menghalangi, membatasi atau mengganggu investasi di kabupaten/kota. Secara teknis hal ini dapat diatur dalam permendagri terkait Binwas pemerintah (eksekutif) melakukan pre-revieuw (pra-control, Lihat juga ketentuan pasal 242 dan 243 UU 23/2014.  Sebagai perbandingan pengaturan soal ini dapat dilihat misalnya dalam kasus pengawasan otonomi di Jepang. Pada tanggal 15 Oktober 2015 Perdana Menteri Jepang pernah melakukan judicial revieuw terhadap Gubernur Okinawa ke Mahkamah Agung karena menolak relokasi kawasan pangkalan militer Amerika Serikat.

Guna mempercepat pembatalan perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan di tingkat MA, disarankan pula agar perlunya merevisi Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2012 dimana ketentuan tentang putusan MA yang menguji peraturan dibawah undang-undang (termasuk perda sesuai putusan MK) setelah diputuskan memiliki masa waktu hingga 90 hari lamanya jika tidak dicabut oleh lembaga pembuatnya. Jikalau ketentuan ini masih diberlakukan maka dapat dibayangkan kedepan nasib perda kabupaten/kota yang meskipun telah dibatalkan oleh MA masih tetap berlaku hingga 90 hari kedepan sepanjang belum dicabut oleh Pemda atau DPRD sebagai pembentuk perda.  Hal ini tentu saja dapat memberikan peluang bagi Pemda dan atau DPRD sebagai lembaga politik untuk tetap menjalankan perda yang telah dibatalkan oleh MA.  Saran praktisnya sebaiknya Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2012 tersebut diubah/direvisi dengan frasa bahwa semua putusan MA dalam hal pengujian atas perda atau keputusan sederajat dengan itu yang bertentangan dengan undang-undang dengan serta-merta berlaku pada saat dibacakannya putusan oleh MA sebagaimana konsekuensi putusan MK dalam hal pengujian undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.  Dengan demikian, kedepan semua perda yang telah di judicial revieuw dan telah dibatalkan oleh MA dengan serta merta tidak dapat lagi dijadikan rujukan atau batal demi hukum.  Hal ini bermaksud mendorong Pemda dan DPRD Kabupaten/Kota segera melakukan perubahan/revisi atau mengganti perda yang telah dibatalkan oleh MA. 

Minggu, 12 Februari 2017

Melemahnya Subkultur Sosial, Respon Ilmu Pemerintahan Terhadap Krisis Negara

Oleh. Dr. Muhadam Labolo[2]

          Makalah pendek Dr. Riant Nugroho (Senin,13 Feb, 2017) yang menjadi autokritik ilmu administrasi negara dalam scentific traffic berjudul krisis ilmu administrasi negara tampaknya memiliki alasan yang sama ketika ilmu pemerintahan mengalami kebangunan pasca runtuhnya orde baru (1998). Perjalanan teoritik pemerintahan sebagai ilmu (science) memperoleh setidaknya dua alasan kuat pada waktu itu, yaitu ilmu pemerintahan klasik yang bergerak dari negeri Belanda hingga mendarat di ruang akademik Indonesia bukanlah ilmu yang semata bernuansa politik, administrasi maupun hukum (Ndraha, 2001). Kesimpulan itu setidaknya dapat dilihat lewat catatan Van Poeltje (1955) yang mendeskripsikan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari upaya untuk mencapai kebahagiaan seluas-luasnya, baik jasmani maupun rohani tanpa merugikan orang banyak. Memang bila ditelaah lebih jauh batasan ini dapat saja membuka perdebatan yang panjang, misalnya dalam perspektif politik dapat dianggap bagian dari pemahaman filsafat politik (upaya mencapai kebahagiaan bersama dan seluas-luasnya, lihat Aristoteles tentang commons good).  Demikian pula batasan tentang tanpa merugikan orang banyak dapat dilihat dari kacamata politik sebagaimana defenisi yang jamak dikemukakan David Easton soal penggunaan kekuasaan yang sedikit banyak bersifat paksa oleh pemerintah yang sah. Batasan ini suka atau tidak, juga dapat merangsang pemikiran dari perspektif ilmu hukum oleh karena penggunaan kekuasaan oleh pemerintah adalah produk dari suatu institusi hukum seperti organ pemerintah (lihat Hans Kelsen misalnya).  Belum lagi kalau kita bicara soal bagaimana realisasi terhadap upaya mencapai kebahagian itu sendiri yang dapat dimaknai secara luas maupun sempit sebagaimana aktivitas pelayanan publik seperti ilmu administrasi negara.  Alasan kedua bahwasanya paradigma pemerintahan yang selama ini dipelajari diberbagai ruang perkuliahan umum, lebih-lebih lembaga pemerintahan adalah paradigma melayani pejabat sebagai atasan, suatu pengetahuan teknis Pangrehpraja yang lama tertanam secara historis dalam sum-sum tulang paling dalam seorang pembelajar diruang pendidikan tinggi pemerintahan. Praktis pemerintahan menjadi ilmu melayani atasan, ilmu para pejabat, ilmu para birokrat tulen yang ketat hirarkhi dalam birokrasi klasik dan modern.  Kondisi ini pada kenyataannya melanggengkan relasi feodalisme dimasa lalu (patron-client) sekaligus mengukuhkan sistem politik otoriter dimasa orde baru.
Pasca runtuhnya orde baru dengan berbagai simbolnya, ilmu pemerintahan mengalami pergeseran signifikan dimana ia mencapai pelepasan atau mungkin metamorfosa yang relatif senyap dari bayang-bayang ilmu hukum, politik, bahkan ilmu administrasi negara (Ndraha dlm Kybernorlogi, jilid 1 & 2, 2001).  Sekalipun demikian, pengaruh ilmu politik barat pada perkembangan selanjutnya terlalu kuat mempengaruhi pemerintahan Indonesia sehingga pemerintahan hanya menjadi satu bagian dari studi dari ilmu politik (FISIPOL) sebagaimana terlihat diberbagai universitas umumnya di Indonesia. Oleh sebab gejala pemerintahan itu pada awalnya hanya berkutat pada soal-soal pelayanan publik teknis diruang birokrasi negara, maka patut disadari pula mengapa ilmu pemerintahan pada masa lalu dianggap padanan dari ilmu administrasi negara. Ini dapat dilihat dimana fakultas ilmu-ilmu sosial dan politik menaungi sejumlah jurusan seperti politik, administrasi negara, sosiologi dan untuk beberapa diantaranya membuka jurusan pemerintahan. Diberbagai universitas umum seperti UGM, Unpadj, Undip, Unhas maupun Unlam, program studi pemerintahan berderajat sarjana (S1). Studi pemerintahan di universitas umum semacam itu tentu saja berinduk pada ilmu politik dan ilmu administrasi negara.  Lebih tua dari itu, pemerintahan bahkan pernah menjadi bagian dari studi ilmu hukum.  Gambaran singkat itu tentu saja sedikit berbeda dengan pengajaran pemerintahan di IIP dan STPDN (kini IPDN). Di IPDN, pemerintahan dipelajari melalui dua level, yaitu derajat diploma dan derajat sarjana. Yang pertama sebagai manifestasi dari pemerintahan sebagai suatu terapan (sains terapan, SSTP), yang kedua pemerintahan sebagai ilmu murni yang mencoba melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik dan administrasi (strata1).  Pada tingkat selanjutnya dikembangkan pasca sarjana ilmu pemerintahan.
          Sebagai sebuah sains, ilmu pemerintahan dikontruksi dalam tiga nilai utama sebagai kerangka pikir dasar, yaitu subkultur ekonomi (SKE), subkultur kekuasaan (SKK) dan subkultur sosial (SKS).  Pengembangan nilai ekonomi sebagai sumber daya sebuah negara dikelola dengan prinsip membeli seuntung mungkin, menjual semurah mungkin dan mengelola sehemat mungkin. Ketika holdingisasi yang dijalankan pemerintah dewasa ini lewat PP Nomor 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas kita cermati dengan baik, tampaknya separuh lebih sumber daya negara bergerak liar ketangan swasta sebagai pemegang modal. Negara tampak merugi bukan untung dihadapan para pemegang modal, sementara sumber daya tersebut menjadi mahal ditangan rakyat, bahkan yang lebih menyedihkan ketika kendali keseluruhan sumber daya kehilangan jaminan bagi pasokan masa depan generasi selanjutnya (lihat sumber daya kelautan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, energi, pertanian, teknologi, industri, komunikasi dll). Pertanyaan pentingnya tampak selaras dengan kegelisahan ilmu administrasi negara, dimanakah peran negara (baca;pemerintah) dan kepada siapakah sumber daya itu mesti dialokasikan? Jika negara menjadi objek materi utama yang sama untuk ilmu politik, hukum dan administrasi, maka ilmu pemerintahan kini mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar negara dalam kerangka pikirnya yaitu sumber daya ekonomi (swasta), sumber daya kekuasaan (pemerintah) dan sumber daya sosial (masyarakat). Apabila peran pemerintah sebagai satu-satunya unsur paling konkrit diantara unsur-unsur negara semakin menyusut, ataupun dalam kasus diatas mengalami distorsi ketingkat yang paling dangkal (keterbatasan peran), maka realitas sumber daya ekonomi dengan mudah berpindah kesemua pihak pemegang modal termasuk pada sejumlah pengontrol modal di negara lain (lihat aktivitas negara-negara di Asia Timur seperti China, Korea dan Jepang yang menjadi pengontrol modal di Asia Tenggara dan negara lain pada umumnya). Pada titik tertentu prinsip pemegang modal yang memberlakukan persaingan (competitivness) sebagai hukum besi pasar bebas (laises fair) pada akhirnya berpotensi menciptakan gejala yang paling dikuatirkan yaitu seleksi alam (natural selection), struggle for life, survival of the fittest, conflic dan ketidakadilan (lawless). Dalam situasi semacam itu tentu saja diperlukan peran pemerintah yang tak dapat dikecilkan maknanya. Melebarnya potensi kearah terciptanya ketidakadilan dan ketidakdamaian tentu saja membutuhkan intervensi dalam bentuk aturan (rules). Guna menegakkan aturan itu kita membutuhkan seperangkat kekuasaan yang dapat dipergunakan seperlunya hingga terciptanya suatu ketertiban umum (social order).  Menurut ilmu politik agar kekuasaan tak mudah menjadi bias maka alokasi kekuasaan yang bersifat sah itu haruslah dibatasi.  Menurut ilmu hukum pembatasan kekuasaan dilakukan melalui undang-undang sehingga kekuasaan tak menjadi liar sebagaimana kecemasan Hobbes, Locke dan Mostesqueue.
          Upaya menetralisir keadaan dengan penciptaan keadilan dan kedamaian oleh subkultur kekuasaan setidaknya berpijak pada prinsip berkuasa semudah mungkin, menggunakan kekuasaan se-efektif mungkin dan mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin. Mengamati mekanisme sistem politik dilevel pusat maupun (lebih lagi politik lokal seperti pemilukada), sirkulasi kekuasaan setiap periode berlangsung tak begitu mudah selain mahal (high cost).  Kekuasaan tampaknya tak efektif menyebarkan benih-benih kesejahteraan dimana terlalu banyak program yang tak menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Kartu-kartu gratis kini berganti dengan kenaikan diberbagai sektor ekonomi seperti pajak, BBM, listrik, STNK dan BPKB.  Kekuasaan lebih efektif sebagai ancaman melalui kontrol media sosial daripada upaya melindungi warga negara yang kritis dimuka umum. Negara cenderung bergerak dari demokrasi ke otoritarianisme (Huntington, Gerungan, 2016).  Kekuasaan tampak pula kurang dipertanggungjawabkan secara formal.  Penggunaan dana diluar APBN dan APBD seperti CSR untuk mengelola pemerintahan di wilayah DKI Jakarta adalah contoh nyata dimana pemerintahan kehilangan tanggungjawab formalnya.  Dalam kasus kembalinya petahana sebagai Gubernur DKI Jakarta tanpa mengindahkan pasal 83 ayat 1 UU Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga merupakan fakta dimana kekuasaan jauh dari akuntabilitas formal. Masalah demikian dalam waktu relatif pendek dapat menciptakan perilaku deuternement de pouvoir, abuse of power, collution, corruption, nepotisme, penindasan dan pembohongan (public of lie).
          Potret diatas idealnya membutuhkan upaya untuk mencegah dan mengurangi kekuasaan yang liar dan inconstitutional. Parahnya, subkultur ekonomi (pemegang modal) kini bersetubuh terang-terangan dengan subkultur kekuasaan (pemerintah). Semakin bisu masyarakat dalam merespon gejala diatas semakin terperosok pula subkultur sosial dihadapan kedua subkultur yang terus memperkuat posisinya.  Jika ilmu administrasi sebagaimana saran Riant Nugroho membutuhkan semacam kolaborasi pemerintahan, maka dalam perspektif ilmu pemerintahan diperlukan upaya mencegah dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan lewat kontrol sosial (social control), baik manusia sebagai objek, sovereign maupun sebagai consumer.  Kontrol sosial setidaknya dilakukan pertama, membangun kepedulian, kesadaran, keberanian dan spirit heroism.  Meredupnya peran civil society dan mahasiswa sebagai kelas menengah melalui jatah ekonomi diberbagai perusahaan pemerintah plat merah (BUMN) mengindikasikan lenyapnya kepedulian, kesadaran, keberanian dan heroisme masyarakat terhadap ekses kolaborasi subkultur ekonomi dan kekuasaan (lihat seruduk sekelompok mahasiswa dirumah mantan Presiden SBY).  Kedua, perlunya memperkuat budaya konsumeristik, dimana setiap warga negara memahami apa yang semestinya yang menjadi hak, bagaimana memenuhinya, serta bagaimana menghentikan pelayanan pemerintah yang buruk, sebab pada dasarnya masyarakat berhak memperoleh pelayanan pemerintahan yang baik (Rasyid, 1999).  Ketiga, diperlukan collective action sebagai upaya mengimbangi kecendrungan membesarnya subkultur kekuasaan serta kemampuan mengembalikan tatanan hukum dan sosial pada tempatnya.  Tanpa itu, dalam rentang tertentu dapat memicu terciptanya civil disobedience, civil distrust, anarkhi, terrorisme, perang saudara dan pada titik ekstremitas, revolusi. Untuk mencegah bayangan kelam semacam itu ketiga subkultur selayaknya berkembang selaras, seimbang, serasi dan sinergik.  Dalam konteks itulah kita memerlukan pembangunan masyarakat Indonesia dan bukan sekedar pembangunan fisik sebagai upaya memperkuat dan menyeimbangkan kedudukannya yang paling lemah diantara ketiga subkultur dimaksud.


Referensi;

Easton, David, 1965. Political Analysis and A Systems Analysis of Political Life, USA
Labolo, Muhadam, 2016. Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Press, Jakarta
Nugroho, Riant, 2017. Kirisis Administrasi Negara, Makalah. IPDN, Jakarta
Ndraha, Taliziduhu, 2001. Kybernologi I & 2 (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta
Poeltje, Van, 1955. Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan, Terj. IIP Press, Jakarta
Roffiq, Muhammad, 2017. Holdingisasi BUMN. Makalah, IPDN, Jakarta






         




[1] Sumbangan makalah dalam diskusi scentific traffic, Senin 13 Februari 2014 di IPDN Cilandak.
[2] Deputi Otsus Pada Pusat Kajian Desentralisasi IPDN, Ketua Pusat Kajian Strategik Pemerintahan, dan Ketua MPC Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang IPDN.