Minggu, 06 Mei 2018

Defisit Guru dan Kebisuan Pemerintah



Oleh. Muhadam Labolo

Ditengah menipisnya jumlah ASN akibat moratorium rekrutmen selama lebih kurang lima tahun, kini ramai pemerintah daerah mengajukan alokasi guru dengan alasan daerah telah membangun banyak sarana pendidikan dasar dan menengah namun distribusi guru dianggap kurang merata lagi paceklik. Sebenarnya bila kita selidik lebih jauh, disparitas guru di daerah lebih disebabkan hilangnya orientasi menjadi guru yang sesungguhnya, kecuali sebagai profesi yang merasa "dihormati" dalam masyarakat yaitu status pegawai negeri sipil. Hilangnya spirit moral yang tinggi mengubah guru bersikap pragmatis dalam menata masa depannya. Faktanya, kendatipun ditunjang insentif guru di wilayah terpencil, sebagian besar guru tetap saja tak betah berlama-lama ditempat tugas. Rendahnya sarana dan prasarana membuat guru rindu berkumpul dengan keluarganya. Idealisme guru jauh dari apa yang menjadi semangat Robert John Meehan, bahwa kami mengajar bukan untuk menjadi kaya, tetapi kami mengajar untuk memperkaya orang lain.
Guru jaman now kehilangan misinya sebagai pembebas anak didik dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Sebagian besar guru juga telah dipinggirkan oleh kemajuan teknologi pembelajaran yang tumbuh di era industri 4.0.  Guru kini menumpuk di kota, apalagi dengan berbagai tawaran untuk pindah ke ruang struktural birokrasi yang kaya anggaran. Anehnya pemerintah membisu untuk melarang dan memberi konsekuensi terhadap guru yang meninggalkan kelas hanya karena ingin menjadi kepala satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah. Jelas sudah bahwa defisit guru terjadi akibat migrasi besar-besaran dari ruang fungsional ke struktural birokrasi yang menggiurkan. Sejak itu guru yang tadinya akrab dengan papan tulis, mistar, kapur, mata ajar, presensi, kalender akademik, slide dan bahan ajar tiba-tiba menjadi penguasa daerah seperti Pamongpraja, kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor. Kelas yang tadinya riang-gembira kini menjadi kelam dan sunyi. Siswa kehilangan ilmu dan pengetahuan. Siswa juga kehilangan panutan, pun dalam jangka panjang terancam kehilangan masa depan. Pantas saja Jepang mengagungkan guru kendatipun negara tersebut dalam kondisi porak-poranda usai dilanda bom atom. Guru dicari, bukan tentara, apalagi pekerja birokrasi selevel kepala dinas. Di negara ini guru dibutuhkan bukan untuk mengajar tapi untuk melengkapi jabatan struktural dengan syarat kepangkatan yang memadai. Parahnya, asosiasi guru di tingkat lokal tak jarang dipaksa secara politik berafiliasi dengan pasangan incumbent jika tak ingin terlempar jauh menjadi pengawas atau penjaga sekolah di pulau terpencil. Malangnya Kemenpan dan Kemendiknas sebagai pengendali kebijakan seakan tak berkutik. Daerah dengan alasan otonomi berbuat semau-maunya. Pemerintah provinsi sebagai wakil pusat dengan kewenangan melarang mereka yang tak memiliki basis kompetensi pemerintahan juga mengalami disfungsi.
Disisi lain para guru itu merasa hingga beruban pun tak akan ada masa depan kecuali menjadi kepala sekolah, itupun hanya untuk satu posisi diantara ribuan guru. Jenjang kepangkatan fungsional guru yang awalnya berlari kencang akhirnya berhenti di batas golongan IV/b. Bagi seorang guru, tanpa karya ilmiah, tanpa posisi, ditambah perasaan jenuh bertahun-tahun mengajar matematika yang tak pernah berubah sejak jaman Aristoteles bahwa dua ditambah satu pasti sama dengan tiga, maka tidak ada cara lain untuk keluar dari keterkungkungan hidup itu kecuali loncat ke ruang struktural yang lebih menjanjikan. Setidaknya pangkat naik, golongan naik, status naik, gaji naik, dan mungkin juga jumlah istri naik. Akhirnya dengan sedkit pesimis kita mesti berkata di bulan pendidikan ini, selamat jalan kelas dan selamat jalan siswa. Rasanya, pesan guru teladan bangsa Kihajar Dewantara yang populer dengan buku "Als ik eens Netherlander was" (Andai Aku Seorang Belanda, 1913) telah bergeser jauh, sebab bila semua tempat Ia ingin jadikan sekolah dan semua orang ingin Ia jadikan guru, maka hari ini tampak bahwa semua tempat bisa berubah sewaktu-waktu menjadi mal, dan semua guru bahkan dengan mudah bisa berubah menjadi camat. Lalu, siapakah yang akan melahirkan camat, bupati, gubernur, menteri dan presiden di kelak hari? Coba tanya Guru Umar Bakri...


Kamis, 26 April 2018

Kritik dan Revisi Terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah



Lebih dua tahun melewati masa tenggang waktu berlakunya Undang-Undang No.23/2014 Tentang Pemerintahan daerah (Okt, 2016), persoalan visi pemerintahan daerah kian tak jelas arahnya. Alih-alih menyelesaikan masalah yang menjadi salah satu tujuan revisi undang-undang tersebut, pemerintahan daerah semakin terkungkung dalam ketidakberdayaan menjalankan otonomi daerah yang menjadi spirit desentralisasi sejak awal. Tiga alasan utama revisi Undang-Undang 32/2004 yang awalnya sarat dengan kandungan dan semangat otonomi daerah sbagai big-bang dan rentang panjang dari Undang-Undang 22/1999, yaitu pertama, banyaknya pasal yang bertentangan dengan amanah konstitusi sehingga diperlukan revisi terbatas agar kebijakan tersebut tetap sinkron. Kedua, diperlukan pemisahan pengaturan yang lebih independen atas rezim pemilukada dan desa dari rezim pemerintahan daerah. Ketiga, perlunya efisiensi agar pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi untuk kepentingan publik. Bergerak dari setidaknya tiga tujuan tersebut kita membayangkan bahwa undang-undang pemerintahan daerah akan semakin simpel dalam hal pengaturan tentang inti urusan pemerintahan daerah itu sendiri, yaitu terdistribusinya urusan pemerintahan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sayangnya, Undang-Undang 23/2014 itu semakin luas mengatur bahkan yang idealnya tidak menjadi urusan rezim tersebut. Dua tujuan diatas mungkn dengan mudah terjawab yaitu penyesuaian sejumlah pasal yang dianulir oleh MK serta pemisahan pengaturan pemilukada dan desa. Namun tujuan ketiga yang berimplikasi langsung pada pengelolaan pemerintahan daerah tampaknya jauh panggang dari api. Dengan menggunakan empat prinsip utama dlm Undang-Undang 23/2014 yaitu eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan strategis nasional, implementasi atas undang-undang pemerintahan daerah ini justru membunuh dirinya sendiri (suciade). Prinsip tersebut tidak saja ditabrak namun seperti terlempar jauh dari pondasi yang selayaknya menjadi sandaran pokok. Pertama, eksternalitas. Dampak suatu urusan kini menjadi dilema bagi bupati/walikota. Melimpahnya urusan kab/kota ke provinsi dengan tesis jamak dan pragmatis bhw "provinsi punya uang banyak tapi tak punya kerjaan" kini  justru menciptakan implikasi negatif yang mengkuatirkan. Salah satu contoh daerah yang dirugikan misalnya,  Kabupaten Sarmi Provinsi Papua yang merasa gelisah dan tak dapat berbuat banyak akibat tekanan publik dan KPK dimana pembalakan hutan yang kini menjadi salah satu urusan provinsi meninggalkan problem kerusakan hutan (deforestasi), hancurnya infrastruktur (jalan), migrasi flora dan fauna, hilangnya pekerjaan masyarakat lokal, serta menipisnya kebutuhan kayu domestik karena di ekspor ke luar negeri. Itu baru satu contoh keluhan dari satu urusan dan pada satu daerah. Kedua, prinsip akuntabilitas, dimana satu urusan yang lebih dekat dengan level pemerintah tertentu menjadi tanggungjawabnya. Sulit menerapkan jika urusan yang selayaknya dikelola di depan mata justru menjadi urusan dan tanggungjawab pemerintah provinsi. Bisa dibayangkan bila visi dan misi seorang kandidat kepala daerah yang ingin mewujudkan pengelolaan pendidikan menengah (SMU dan SMK) diwilayahnya secara berkualitas terganjal hanya karena bukan menjadi kewenangannya. Padahal urusan itu nyata-nyata berada di depan mata (menjauhi prinsip nyata dan bertanggungjawab). Belum lagi jika seorang kepala daerah ingin mewujudkan kawasan pariwisata yang kompetitif, boleh jadi kandas hanya karena regulasi teknis pembentukan organisasi pemerintahan daerah seperti PP 18/2017 jelas-jelas membatasi lewat ukuran kuantitatif. Faktanya, di sejumlah besar daerah seperti Maluku Tenggara terjadi gejala obesitas organisasi pemerintah daerah. SKPD semacam dinas tenaga kerja dan badan balitbang tampak seperti onggokan parasit yang menyedot anggaran dan energi birokrat menjadi sia-sia. Ketiga, prinsip efisiensi. Implikasi atas kegagalan prinsip kedua pada dasarnya selain melahirkan pembengkakan pada struktur OPD kabupaten/kota, secara masif juga membebani pembentukan struktur baru di level provinsi. Logika waras seharusnya menggambarkan bhw ketika urusan di kab/kota menguap ke provinsi maka OPD di kab/kota mengecil dan OPD di provinsi membesar. Artinya terjadi efisiensi di kab/kota dan inefisiensi di provinsi. Faktanya benar-benar diluar akal sehat, OPD di kab/kota maupun provinsi bersamaan mengalami obesitas dan inefisiensi di luar prediksi desainer kebijakan. Provinsi yang katanya "punya uang banyak tanpa pekerjaan yang jelas" kini mengalami defisit dan segara mencari alternatif baru sebagai sumber pembiayaan bagi beban urusan yang melimpah ruah dari kab/kota. Prinsip terakhir adalah strategis nasional. Prinsip ini ibarat blanko kosong sebab tak ada satupun pemaknaan yang jernih dalam kebijakan tersebut sehingga pemerintahan daerah mengalami gagal paham mana yang mesti disentuh dan mana yang tak boleh disentuh dengan alasan kebijakan strategis nasional. Kondisi tersebut menjadi alasan pembenaran bagi apapun yang diinginkan pusat di daerah terkait kepentingan tertentu melalui pasal strategis nasional. Malangnya, ketika urusan KTP didefenisikan sebagai urusan dalam lingkup kebijakan strategis nasional itu, maka seluruh organisasi dan perangkat daerahnya mulai dari eselon terendah hingga kepala dinasnya wajib mendapat persetujuan dan rekomendasi pusat. Padahal jelas organisasi dan aparatnya sesuai undang-undang pemerintahan daerah telah menjadi kewenangan dan pembinaan pemerintah daerah. Bahkan sejumlah pengaturan lex spesialis seprti Undang-Undang ASN dikesampingkan hanya untuk melaksanakan satu pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan daerah yang bersifat generalis seperti kompetensi pemerintahan. Konsekuensi dari semua itu adalah ancaman melalui sistem pengendalian keuangan yang sengaja di desain sedemikian rupa. Kesimpulan dari catatan kritis ini adalah pertama, bahwa Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah gagal menjawab tujuannya melalui prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya. Kedua,  menguatkan kembali apa yang disampaikan saksi ahli Prof. Ryaas Rasyid di MK, undang-undang ini semakin menjauhi esensi, makna, historisitas serta tujuan desentralisasi itu sendiri, atau praktis dapat dikatakan terjadi amputasi besar-besaran atas otonomi daerah yang terlihat dari gejala resentralisasi. Ketiga, undang-undang ini tampak kehilangan semangat politik hukum desentralisasi. Yang tampak adalah semangat administrasi namun kontradiktif dengan prinsip-prinsipnya sendiri. Keempat, pentingnya merevisi Undang-Undang 23/2014 untuk mengembalikan semangat politik otonomi daerah. Tanpa itu nasib pemerintahan daerah akan semakin terpuruk dan berdampak luas termasuk munculnya rasa frustasi dan ketidakpuasan. Akhirnya, dalam jangka panjang dapat memicu pembangkangan akibat penumpukan kekecewaan daerah pada pemerintah.

Senin, 12 Februari 2018

Memetakan Potensi & Manajemen Logistik


Oleh. Muhadam Labolo

          Meningkatnya gejala kekurangan pangan dibeberapa daerah termasuk Indonesia pada umumnya serasa mengganggu perasaan nasionalisme kita sebagai anak bangsa.  Kekurangan beras pada kelas tertentu mendorong import dari Pakistan, India, China, Thailand dan Vietnam. Data BPS menunjukkan bahwa kebutuhan beras tahun 2017 setidaknya sebanyak 2000 ton dengan nilai sebesar US$ 1,08 juta. Ironisnya, surplus beras dalam negeri akibat kelaikan iklim dalam tahun tersebut telah membunuh rasa optimisme petani dan pemerintah daerah atas kesediaan logistik yang relatif cukup untuk menyuplai daerah-daerah yang dianggap mengalami kekurangan beras dan gagal panen.  Daerah-daerah surplus beras itu justru berada di wilayah potensial seperti Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat.  Para kepala daerah di wilayah tersebut dengan percaya diri bahkan menjanjikan upaya untuk mendistribusikan surplus beras tadi ke wilayah yang membutuhkan di seluruh tanah air. Ini dapat dilihat dari semangat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (Syahrul Yasin Limpo & Muhammad Zainal Majdi) dalam beberapa kesempatan pidato bahkan dihadapan Presiden Jokowi.  Malangnya import Jagung juga dilakukan untuk menutupi kekurangan pangan sebagai makanan pokok kedua.  Pada tahun 2018 Indonesia pun mengimport garam sebanyak 3,7 juta ton yang dilakukan secara bertahap dari India. Lalu apa relevansi impor dan ketersediaan logistik diberbagai daerah? Saya sengaja mengemukakan dua pemandangan kontras diatas dengan kasus memprihatinkan di Kabupaten Asmat akibat gizi buruk yang telah menewaskan 61 jiwa dalam 4 bulan terakhir. Persoalan tersebut tentu saja mengganggu akal sehat kita sebagai bangsa dengan sumber daya yang maha luas bila dibandingkan dengan negara disekitar kita.
          Asmat hanyalah salah satu kabupaten yang mengalami masalah gizi buruk di Indonesia. Menurut data Kementrian Kesehatan RI, sejak tahun 2016 setidaknya terdapat 16 provinsi dengan proporsi balita gizi buruk.  Tertinggi diantaranya adalah NTT, Papua Barat dan Papua.  Kabupaten Asmat adalah salah kabupaten di Provinsi Papua dengan kepadatan populasi sebanyak 76.577  jiwa.  Artinya, rata-rata kepadatan sebanyak 2,58 jiwa/km2 dengan luas wilayah 29.658 km2, terdiri dari 21 kecamatan dan 139 kampung.  Kabupaten ini terkenal dengan Suku Asmat yang dinilai memiliki kebudayaan lebih maju dibanding suku lain di wilayah Papua.  Selain artefak ukiran manusia, perahu, dan alam, Suku Asmat dikenal memiliki solidaritas yang tinggi dalam hubungan sosial.  Sayangnya, realitas alam yang kaya serta kebudayaan yang unggul tak sepenuhnya menopang tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang sebagian besar bertumpu pada ladang pertanian. Daerah landai dekat pesisir sungai memiliki sungai-sungai besar yang tidak saja digunakan oleh masyarakat setempat juga dihuni oleh Buaya.  Beberapa kubangan besar tak jauh dari sungai sengaja dibuat sebagai tempat mandi anak kecil agar aman dari ancaman binatang buas.  Rumah dan jalan didesain berada diatas ketinggian lebih semeter hingga tampak seperti berjalan diatas jembatan panjang. Hal ini selain aman dari sergapan binatang juga lebih aman dari genangan air.  Sekalipun tampak lebat oleh hutan perawan namun tanah di wilayah Asmat bukanlah tanah yang subur untuk jenis tanaman yang jamak tumbuh didaerah lain.  Beberapa narasumber lokal mengatakan bahwa tanah di wilayah tersebut mengandung potensi gas dan sumber minyak berkualitas tinggi.  Dapat dimaklumi mengapa penduduk sekitar kesulitan memperoleh sumber air bersih untuk konsumsi sehari-hari.
          Persoalannya, bagaimanakah pola manajemen logistik bangsa ini sehingga pola distribusi pangan dapat lebih efektif dan efisien guna menjawab masalah internal dan eksternal yang dihadapi dewasa ini? Bila kita mencoba mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan setiap daerah di Indonesia tentu saja kita dapat mengenali karakteristiknya masing-masing.  Wilayah Sumatera dan Jawa merupakan basis bagi penyediaan logistik pangan terbesar seperti beras, buah-buahan dan sayur-mayur.  Sementara Kalimantan adalah daerah penghasil selain kayu juga sumber daya mineral seperti batubara, minyak dan gas. Sepanjang wilayah Sulawesi adalah dataran subur penghasil beras dan sumber daya laut.  Sementara Maluku dan sekitarnya secara historis adalah penghasil rempah yang masyur.  Demikian pula wilayah Nusa Tenggara, Bali dan sekitarnya adalah pulau-pulau yang memiliki potensi pengembangan hewan ternak selain memiliki daya tarik tersendiri. Di jaman Majapahit pusat pengembangan kota diletakkan pada karateristik wilayah masing-masing. Misalnya saja pusat ibukota berada di Mojokerto terpisah dengan pusat keamanan (Mataram), perdagangan (Tumasek) dan pengembangan sumber daya lainnya. Pengembangan wilayah strategis semacam itu dimaksudkan untuk mengembangkan pola distribusi logistik yang lebih efisien. Dengan mengenali karakteristik pengembangan potensi wilayah akan memudahkan distribusi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu daerah akibat kekurangan logistik atau kegagalan penyediaan logistik disebabkan perubahan iklim di suatu daerah. Pola barter dimasa lalu dimaksudkan untuk menjawab persoalan dan menutup kekurangan setiap daerah tanpa harus bergantung pada impor logistik. Penguatan urusan pilihan sebagaimana diamanahkan dalam UU No.23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan bagi setiap daerah untuk menetapkan wilayah tertentu sebagai pengembangan basis unggulan.  Demikian pula pengembangan kawasan khusus dan atau kawasan ekonomi khusus pada dasarnya di desain untuk mendorong terciptanya kawasan tertentu sebagai kantong logistik yang menghubungkan potensi dan karakteristik setiap daerah.  Sementara pembangunan infrastruktur berupa tol laut adalah wujud dari upaya merealisasikan visi Nawacita guna mewujudkan logistik nasional.   Dengan peta logistik nasional semacam itu, maka apa yang terjadi di hari-hari ini berupa kemalangan sebagian anak bangsa akibat gizi buruk dapat dengan mudah diatasi. Penanganan kasus-kasus seperti itu tentu saja mudah diselesaikan hanya dengan memindahkan logistik di suatu daerah melalui infrastruktur yang tersedia tanpa harus menunggu lama dari luar negeri.  Selain itu, penyediaan logistik lewat pemetaan semacam itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dengan alasan saling membutuhkan.  Kemampuan menyediakan logistik secara nasional pada akhirnya menunjukkan secara nyata kemandirian dan kekuatan domestik dihadapan bangsa-bangsa lain.  Inilah nasionalisme yang sesungguhnya, sebuah nasionalisme yang tumbuh dari kesadaran kolektif atas kebutuhan pangan sebagai kebutuhan bersama.  Dalam konteks itu kita hanya membutuhkan sebuah kepemimpinan kuat yang didasarkan atas kesadaran politik, ekonomi dan sosial budaya bagi masa depan anak bangsa.  Inilah inti dari kemandirian yang sejauh ini menjadi jargon utama pemerintah, yaitu kemandirian di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Kuncinya jelas, bagaimana memetakan potensi dan karakteristik setiap wilayah melalui manajemen logistik yang efektif dan efisien.

Selasa, 19 Desember 2017

Merawat Masa Depan Indonesia Melalui Pendekatan Budaya


         Meluasnya berbagai isu budaya lokal di Indonesia kini mulai memasuki tahapan yang cukup mencemaskan. Kecemasan dimaksud pada level tertentu antara lain munculnya isu memperjuangkan identitas lokal secara sempit baik pada sistem kepercayaan, simbol bahasa, sistem ekonomi, sistem sosial, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dalam sistem kepercayaan kini lahir kehendak untuk menerapkan satu idiologi agama tertentu sebagai pondasi tunggal bernegara (FPI & HTI). Bahasa sebagai simbol komunikasi yang mempersatukan (ke-ika-an) dari realitas perbedaan (ke-bhineka-an) mengalami disfungsi akibat tercemar oleh ujaran kebencian (hate speech). Sistem ekonomi ingin diubah kedalam sistem ekonomi nihil riba dan mampu menjamin keadilan bagi semua orang.[1] Sistem sosial kini diarahkan pada upaya penguatan identitas lokal melalui sistem politik seperti putra asli daerah sebagai syarat utama, pemaksaan bendera lokal, penguasaan tanah atas nama hak ulayat, kebijakan diskriminatif berdasarkan kepentingan adat, gagasan afirmasi atas dasar eklusivisme, serta keinginan untuk membentuk sistem pemerintahan lokal sekalipun bersifat simbolik atas dasar argumentasi sejarah.[2] Perkembangan ilmu pengetahuan lewat kemajuan teknologi juga telah berimbas pada menurunnya etika dan moralitas bersosialisasi sebagai identitas bangsa. Kesantunan berbangsa kini mulai melemah, kesopanan berganti dengan pola basa-basi yang terasa garing. Pada unsur terakhir dari kebudayaan itu sendiri adalah hilangnya kebanggaan atas seni dan budaya bangsa akibat meluapnya infiltrasi budaya asing lewat 3 F, film, food and fashion.[3]
         Masalah di atas sejauh ini diselesaikan melalui berbagai pendekatan khususnya politik dan ekonomi sebagai dua variabel yang lebih dominan. Bentuknya melalui berbagai perubahan kebijakan politik seperti lahirnya kebijakan desentralisasi baik simetrik maupun asimetrik.  Sementara pola perubahan kebijakan dibidang ekonomi lebih dititikberatkan pada pembagian alokasi sumber daya yang cenderung menguntungkan daerah dalam periode tertentu. Sayangnya, kedua pendekatan tersebut tetap saja dinilai kurang mampu membangun kohesivitas berbangsa dan bernegara, dimana tuntutan daerah yang semakin tinggi dengan mengedepankan isu lokalitas budaya sebagai argumentasi klasik yang coba diperbaharui dan diulang-ulang. Papua misalnya mencoba membangun isu Ras Melanesia, demikian pula kecenderungan daerah-daerah lain yang secara laten mengangkat isu budaya sebagai daya tawar baru dalam membangun komitmen bersama pemerintah pusat.  Tulisan singkat selanjutnya akan menganalisis pendekatan budaya melalui strategi ASOCA (ability, strength, opportunities, culture dan agility), serta pilihan kebijakan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dalam upaya menguatkan dan merawat ke-Indonesiaan dimasa mendatang.
      Ketika Belanda frustasi menghadapi perang Sumatera yang menghabiskan ratusan gulden, pendekatan keamanan (security approach) melalui peran militer dianggap gagal meredam perlawanan masyarakat dikawasan tersebut. Pilihan kebijakan kemudian diubah melalui pendekatan sosiologi-antropologi. Strategi ini sekalipun membutuhkan waktu yang relatif lama namun dipandang efektif dalam menurunkan tensi perlawanan lokal akibat tumbuhnya semangat primordial agama dan etnik. Dalam laporan empat bab oleh antropolog Prof. Snouck Hurgronje, rekomendasi pentingnya sebagai hasil analisis budaya dilapangan menjelaskan bagaimana semangat  kohesivitas tersebut dapat diintegrasikan dan dileraikan untuk kepentingan Pemerintah Belanda. Kuncinya terletak pada simbol kepercayaan adat dan agama sebagai bagian dari kebudayaan yang khas dalam masyarakat. Rekomendasi tersebut dianggap efektif dalam meredakan perang Sumatera khususnya Aceh pada periode selanjutnya.[4]
Dalam kaitan itu, upaya untuk mengendalikan dan meredam masalah-masalah diatas sejauh ini telah dilakukan pemerintah melalui berbagai pendekatan baik prosperity approach maupun security approach. Harus diakui bahwa kedua pendekatan tersebut sebagai refleksi dari pendekatan politik dan ekonomi relatif berhasil dalam jangka pendek, namun sulit untuk jangka panjang. Alternatif lain adalah pola pendekatan budaya.  Sejauh ini kita memahami bahwa budaya dan kebudayaan nasional sebagai identitas bangsa adalah puncak-puncak tertinggi dari akumulasi budaya lokal. Puncak fundamental dari nilai budaya Indonesia itu adalah Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi landasan idiil. Pancasila sebagai akumulasi nilai-nilai menjadi sumber dari segala sumber hukum guna mendesain kebijakan.  Dalam relasi itu Pancasila menjadi tonggak penting bagi pengembangan nilai ASOCA (Ability, Strength, Opportunities, Culture dan Agility). Strategi ini digunakan untuk mendorong lahirnya kebudayaan bangsa yang maju dan kompetitif.[5] Pertama, ability, kemampuan bangsa hendaknya bertumpu pada pada kekuatan diri sendiri. Kemajuan Sriwijaya dan Majapahit dimasa lalu adalah bukti adanya kemampuan masyarakatnya yang bertumpu pada dirinya sendiri. Jepang, Korea, India dan China adalah contoh negara-negara yang kini bertumbuh dan berkembang diatas kemampuan diri sendiri sekalipun mesti dimulai dengan mencontoh pada negara-negara maju. Pengaruh eksternal (globalisasi) dan tuntutan domestik mendorong setiap negara untuk membangun kekuatan sendiri agar jauh dari ketergantungan pada negara lain. Dari aspek geopolitik misalnya, terbentuknya terusan Kra di Thailand sekalipun akan mempengaruhi perekonomian di kawasan Asia Tenggara, namun kemampuan menggeliatkan ekonomi dalam negeri melalui pembangunan infrastruktur termasuk tol laut dapat mengantisipasi masalah yang dihadapi dimasa mendatang. Kelangkaan sumber daya dapat mendorong budaya migrasi, migrasi akan mendorong mobilitas manusia kesumber-sumber ekonomi vital. Hal ini dapat menciptakan sumber alternatif baru bagi jaminan kehidupan generasi selanjutnya. Kedua, strength, adalah suatu nilai budaya untuk pantang menyerah dalam kondisi apapun. Masyarakat NTT adalah contoh dimana kemampuan individunya mampu menaklukkan kondisi geografis sehingga dapat hidup dan bersinergi dengan alam.  Dengan APBD dibawah 1 triliun perkabupaten/kota mereka dapat membangun dengan baik dibanding misalnya daerah dengan APBD diatas 1 triliun. Kondisi alam adalah tantangan sekaligus sumber daya yang menopang kehidupan manusia. Nilai ini penting dikembangkan sebagaimana alam Jepang yang hanya kurang lebih 20% dapat ditumbuhi pertanian namun keunggulan manusianya justru mampu menempatkan negara tersebut sebagai raksasa ekonomi kedua di dunia.  Ketiga, opportunities, yaitu kemampuan bangsa dalam meraih peluang yang tersedia. Kini banyak diaspora Indonesia yang tersebar diseluruh dunia baik sebagai peneliti, seniman, artis, dosen, dan sebagainya. Mereka pada dasarnya adalah warga negara yang mampu mengejar peluang ditengah kebutuhan dunia dewasa ini. Dalam masyarakat Indonesia, suku Minang, Batak, Bugis dan Tana Toraja adalah contoh manusia perantau yang selalu melihat peluang dimanapun mereka berada. Mereka mudah ditemukan didalam dan luar negeri serta bergerak dibidang ekonomi dan jasa. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah membuka  peluang dan tantangan yang luar biasa dalam kompetisi antar sesama anak bangsa. Keempat, culture, yaitu kemampuan masyarakat dalam mengadaptasi budayanya (collere, culture) agar kompatibel dengan kebutuhan dewasa ini tanpa kehilangan jati dirinya. Ditengah dampak globalisasi yang semakin universal dan mendorong kearah terwujudnya world class government, kita masih dapat melihat orang India dengan pakaian sarinya, Jepang dengan kimononya, atau orang Korea dengan Kimchinya. Artinya, kebudayaan dalam arti luas baik menyangkut idiologi, perilaku maupun artefak dapat menjadi modal bagi kekuatan bangsa. Kemampuan menyusun seperangkat budaya dalam bentuk gagasan, tindakan hingga karya nyata dapat memicu kemajuan bangsa. Disadari bahwa bangsa Indonesia memiliki gagasan idiologi yang kaya dan tersimpan rapi dalam bentuk mitos, hikayat, dongeng, legenda, atau foklor.  Tantangan kedepan yang paling kompetitif berkaitan dengan masalah performance budaya yang tampil dalam bentuk sosok manusia yang sportif, bijaksana, spiritualistik dan seniman. Kelima, agility, bahwa budaya manusia Indonesia tidak hanya berhenti pada aspek kecerdasan semata, namun diperlukan kemampuan menganalisis yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah yang sulit (complicated) menjadi lebih sederhana (simple). Terlalu banyak teori tanpa praktek yang nyata menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari unsur kebudayaan terasa lamban (menara gading). Sama halnya terlalu banyak kebijakan yang indah ketika didesain, namun berubah menjadi keputusan-keputusan yang buruk akibat kegagalan implementator menerjemahkan kebijakan dimaksud. Disinilah pentingnya menyiapkan sumber daya aparatur (Pamongpraja) yang tidak saja memadai dalam hal intelektualitas, namun kaya akan kemampuan mengaplikasikan sebaik dan seindah kebijakan itu sendiri.
         Berdasarkan peta masalah dan analisis diatas terdapat sejumlah solusi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek diperlukan program dan kegiatan kebudayaan yang bersifat membangun nilai-nilai kemandirian, pantang menyerah, kemampuan mengambil peluang, penanaman kearifan lokal, serta kemampuan memecahkan masalah secara praktis dilapangan. Bentuknya dapat berupa pendidikan short time yang bersifat terapan seperti kewarganegaraan, bela negara, kewirausahaan, pemahaman kearifan lokal sebagai identitas, serta pengambilan keputusan yang efektif. Demikian pula peningkatan aktivitas kebudayaan seperti hari ulang tahun daerah, ekpose wisata, karnaval, dan diskusi kebudayaan. Dalam jangka panjang diperlukan kajian kebudayaan sebagai alat pemersatu seperti kajian atas isu Melanesia guna memperluas cakupan maknanya menjadi tidak saja ras Papua, juga Maluku, Maluku Utara, Ternate, Tidore dan NTT. Dengan demikian intervensi kebijakan kedepan tidak saja mampu menurunkan ambisi satu daerah untuk memisahkan diri, namun menambah perlakuan afirmasi bagi daerah-daerah baru yang tercakup pada kawasan Melanesia.



Daftar Referensi;

Geertz, Clifort, Agama Jawa, Komunitas Bambu, Jakarta, 2015.
Koentjaraninggrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1971.
………………….,A Preliminary Description of the Javanese Kinship System, Yale University, Southeast Asia Studies, 1957.
Labolo, Muhadam, 2017, Desentralisasi Asimetrik di Indonesia, IPDN, paper.
Suradinata, Ermaya, Analisis Kepemimpinan, Strategi Pengambilan Keputusan, Sumedang, Alqaprint, Jatinangor, 2013.

UU No.10 tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan
(Dinitriwardani.blog, 2017)






[1] Sejak lahirnya UU No.10 tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan telah mendorong lahirnya industri perbankan syariah terbanyak didunia. Setidaknya terdapat 33 bank, 46 lembaga asuransi dan 17 fund yang menganut sistem syariah (Dinitriwardani.blog, 2017)
[2] Lihat keinginan sejumlah daerah seperti Ternate, Tidore, Riau, Solo, Kaltim, Sulsel yang pernah mengajukan proposal baru sebagai daerah asimetrik. Untuk kajian ini lihat misalnya Labolo, Desentralisasi Asimetrik di Indonesia, IPDN, paper, 2017.
[3] Untuk melihat 7 unsur budaya lebih lanjut lihat Koentjaraninggrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1971. Bandingkan pula pada buku A Preliminary Description of the Javanese Kinship System, Yale University, Southeast Asia Studies, 1957.
[4] Bandingkan catatan Clifford James Geertz dalam memahami masyarakat Jawa melalui pembagian kelas antara kelas priyayi, santri dan abangan (Agama Jawa, Komunitas Bambu, Jakarta, 2015).
[5] Suradinata, Ermaya, Analisis Kepemimpinan, Strategi Pengambilan Keputusan, Sumedang, Alqaprint, Jatinangor, 2013.