Kamis, 13 Desember 2018

Kolosseum dan Dampak Revolusi Pemerintahan 4.0, Peluang serta Tantangan Bagi Pemerintahan

Muhadam Labolo

Pengantar Diskusi
            Ketika Walikota Vespasian mendirikan Kolosseum yang populer dan menjadi situs sejarah di Roma (80 M), tujuan utamanya tidak lain kecuali untuk mengontrol dinamika kekuatan politik dalam masyarakat serta upaya kanalisasi kekerasan dari ruang publik ke wahana yang lebih terbuka, transparan, kompetitif disertai punishmentdan reward. Para budak, pejuang primitif, kesatria hingga binatang buas bertarung memperlihatkan kekuatan yang sesungguhnya dihadapan penguasa dalam bentuk gladiatorial contest dan public spectacles.  Melalui media itu Domitianus hingga Titus dapat mengendalikan perasaan takut masyarakat menjadi kesetiaan, serta kekerasan menjadi alat untuk menukar peruntungan seseorang menjadi warga negara yang baik dan merdeka. Wahana tersebut menjadikan kota kecil Roma mampu mengawasi pergerakan masyarakat dari level terendah hingga puncak kekuasaan yang dengan sendirinya menciptakan stabilitas pemerintahan. Terlepas bahwa strategi demikian dianggap tindakan barbarian yang dilegalkan namun kondisi di abad 17 tentu berbeda dengan saat ini. Suka atau tidak, secara politik dan pemerintahan upaya menciptakan stabilitas bagi tumbuhnya ekonomi dan pencapaian kesejahteraan relatif dapat dicapai. Lalu, bagaimanakah pola pengawasan pemerintah dewasa ini guna menciptakan stabilitas pemerintahan bagi prasyaratnya tumbuhnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat?
 Kini, di abad 21, revolusi industri yang pesat berdampak luas ke berbagai sektor, termasuk sektor publik (pemerintahan). Sebagaimana dikatakan Klaus Schwab (The Fourth Industrial Revolution, 2017), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sejak tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin di abad 18 (mesin uap). Dampak bagi pemerintahan adalah munculnya cara kerja birokrasi yang ketat sebagaimana prinsip yang diadaptasi dari perkembangan industrial saat itu.  Generasi kedua ditandai lahirnya pembangkit listrik dan motor pembakaran yang memicu terciptanya pesawat telepon, mobil, pesawat terbang dll. Efeknya, transportasi dan komunikasi pemerintahan menjadi lebih mudah.  Generasi ketiga ditandai kemunculan teknologi digital dan internet. Disini pemerintah menjadi lebih efisien dalam mobilitas administrasi pemerintahan.  Sementara revolusi industri keempat diindikasikan oleh robotic automation, 3D printer, internet of things,dan data of things.Sebagian besar pelayanan pemerintahan kini mengalami revolusi sejak memasuki pintu bandara sebuah negara hingga penyelesaian administrasi kematian seorang warga negara.  Robotic automaticdi desain menjadi lebih soft untuk mengecek ancaman bahaya, pelayanan administrasi jarak jauh dapat dilakukan melalui internet hingga cukup menunggu di depan mesin printer untuk sehelai surat yang dibutuhkan. Sementara seluruh data dapat diperoleh dalam waktu seketika dengan cukup menggenggam sebuah android di tangan masing-masing. Persoalannya, bagaimanakah pemerintah mampu mengambil peluang dari perkembangan revolusi industri 4.0 menjadi peluang dan tantangan pemerintahan di pusat dan daerah? 

Kompetisi Kota dan Kebutuhan Teknologi Informasi
Kota-kota besar yang kini berkompetisi menjadi kota inspiratif dunia seperti Surabaya, Bandung, Jogjakarta dan DKI Jakarta secara langsung terhubung dan terbuka akibat dampak positif kemajuan teknologi informasi. Sederhananya, untuk menilai sebuah kota indah atau tidak kita tidak perlu harus datang ketempat tersebut. Melalui teknologi informasi kita dapat menilai Kota Surabaya yang terhubung dan terinfomasikan langsung dari berbagai titik.  Dibidang pelayanan pemerintahan, Kota Bandung misalnya mampu menerapkan lebih dari 200 aplikasi yang menjadikan kota itu mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Media informasi dengan data of thingstampaknya tidak saja dapat menjadi alat kontrol pemerintah, juga masyarakat sekaligus mampu menggantikan berbagai instrument pelayanan dimasa lalu. Untuk mengontrol pelayanan masyarakat dari level desa, kelurahan, kecamatan hingga pusat, pemerintah cukup mengembangkan data terpusat. Pelayanan kependudukan seperti e-KTP misalnya akan menjadi lebih mudah jika pemerintah memiliki data yang lengkap.  Penggunaan data tunggal (single identification number)akan memudahkan proses pelayanan dan memudahkan pemerintah mengontrol berbagai tindak kejahatan dan kekerasan dalam masyarakat.  Mesti disadari bahwa penggunaan teknologi informasi dewasa ini pada dasarnya telah menggantikan peran kolosseum, dimana pemerintah dengan sendirinya mampu mengontrol dinamika dalam masyarakat, mulai dari segi pelayanan dasar hingga upaya mengendalikan kejahatan fisual dan non fisual (dunia maya).  Efek negatif yang bahkan masih bersifat lunak namun dapat memicu kekerasan secara konkrit dapat diantisipasi sejak awal.  Bentuk-bentuk ujaran kebencian kepada sesama dan pemerintah (hate speech) termasuk ejekan dan umpatan yang menimbulkan tekanan psikis (body shaming) dapat segera dikendalikan sebelum memicu kekerasan massif antar individu, kelompok dan bahkan munculnya pembangkangan sipil.  Fenomena arab spiring tempo hari yang menimbulkan konflik meluas di Timur Tengah dipicu oleh peredaran informasi yang bersifat provokatif.  Demikian pula revolusi kecil di asia seperti Thailand dan Malaysia beberapa waktu lalu. Semua itu menunjukkan bahwa teknologi informasi saat ini telah menggantikan fungsi kolosseum dimana pemerintah dapat berperan lebih jauh dalam mengawasi tertib sosial serta mengendalikan kekerasan dalam masyarakat.  Lebih dari itu tentu saja pemerintah dapat menjadikan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana bagi penciptaan ketertiban dan kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan bernegara. 

Masa Depan Pemerintahan dan Strategi Inovasi
Kedepan, apabila pelayanan dalam bentuk barang dan jasa dapat tersistem dengan baik, maka birokrasi pemerintah akan menjadi semacam gudang penyimpanan barang dan jasa (storage) untuk didistribusikan ke masyarakat. Ibarat kita memesan makanan melalui go-food, sehelai surat keterangan kelakuan baik di Kecamatan X misalnya, dapat sampai kerumah dalam hitungan menit setelah seseorang memesan ke admin di kecamatan. Go-jek dapat mengantarkan langsung, atau bahkan si pelanggan cukup mem-print out dirumahnya. Bahkan bila terkoneksi dengan unit lain seperti bank maka seseorang cukup datang ke bank yang diinginkan tanpa mesti membawa surat keterangan pengantar untuk mencairkan uangnya. Ini akan menghemat waktu dan kertas yang kini mengalami ancaman akibat penyusutan sumber daya alam dan perubahan iklim (climate change). Pemerintah bahkan telah melahirkan sistem pelayanan melalui penggunaan basis teknologi informasi (Inpres 3/2003, PP 82/2012, UU 12/2012). Pada akhirnya, dampak negatif bagi pemerintah (birokrasi) adalah kemungkinan hilangnya sejumlah jabatan administrator kecuali sedikit orang yang mengatur dan mengendalikan lalu lintas administrasi dibidang pemerintahan.  Pemerintahan secara fisual kemungkinan akan menyusut, berganti dengan kolosseum maya sebagaimana tampak dewasa ini. Kondisi ini di sebut Rhenal Kasali sebagai gejala disruption (2016), dimana ada sekitar 2 milyar manusia yang akan kehilangan pekerjaan sebagai akibat otot berganti robot. Tetapi mesti diakui pula akan tercipta lapangan kerja baru sebagai dampak dari perkembangan teknologi informasi yang ditandai oleh robotic. Bagi pemerintah sendiri, semakin tinggi akses dan adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi informasi, maka semakin sedikit peran pemerintah yang mesti dimainkan. Namun pada saat yang sama pemerintah perlu menyiapkan diri untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam mengawasi dan mengendalikan kenyataan itu, mulai dari pelayanan hingga penciptaan kesejahteraan masyarakat.  Tanpa menyadari hal itu maka kecepatan infrastruktur masyarakat boleh jadi justru akan mengontrol aktivitas pemerintah melalui teknologi informasi yang semakin sulit dikendalikan.  Perlu diingat bahwa salah satu sumber kekuasaan itu adalah kemampuan mengendalikan informasi. Oleh sebab itu strategi inovasi pemerintahan kedepan setidaknya berkaitan dengan inovasi sistem, struktural dan kapasitasi sumber daya aparatur.  Inovasi sistem berkaitan dengan penyiapan berbagai aturan sebagai fondasi bagi bergeraknya pemerintahan. Inovasi structural berhubungan dengan upaya memperpendek jalur birokrasi agar menjadi efisien dan efektif saat pelayanan. Sedangkan inovasi kapasitasi berkorelasi dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur khususnya dalam bidang teknologi informasi untuk menghadapi tantangan dan peluang revolusi industri dimasa mendatang. 


[1]Disampaikan bagi Pemda Kabupaten Lampung Timur di IPDN Jatinangor, Senin, 3 Desember 2018.
[2]Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.

Kekuatan Revolusi Industri Dalam Pengembangan dan Pengelolaan Pemerintahan yang Bermutu dan Berintegritas


 Pengantar
            Diluar ucapan terima kasih atas posisi saya sebagai salah satu panelis dalam undangan ini, jujur saja saya agak kesulitan menghubungkan dua variabel besar dalam topik seminar yang diajukan oleh panitia IPDN Makassar kali ini. Sebabnya, kekuatan revolusi industri baik generasi pertama maupun generasi terkini (4.0), tetap saja dalam benak saya adalah dampak dari seperangkat teknologi dalam sebuah sistem informasi yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak terhadap kinerja manusia sebagai penggunanya.[3]Sementara pemerintahan yang bermutu dan tentu saja berintegritas itu adalah sejumlah nilai ideal yang sepatutnya dimiliki oleh aktor pemerintahan. Dengan pemahaman sederhana itu maka saya mencoba membangun korelasi bahwa sistem yang dikonstruksi oleh seperangkat teknologi sebagai dampak dari kekuatan revolusi industri itu pada akhirnya akan memaksa para pelaku pemerintahan untuk menjadi lebih baik, berkinerja dan mungkin saja berintegritas. Menjadi lebih baik bermakna bahwa para pelaku pemerintahan tersebut memiliki integritas sebagai satu karakter yang mengandung nilai seperti komitmen yang tinggi, bertanggungjawab, dapat dipercaya, jujur, setia, konsisten, disiplin dan berkualitas.  Sejauh ini nilai-nilai tersebut faktanya hanya tumbuh dan berkembang dari sejarah pembentukan karakter seseorang sejak kecil dilingkungan masing-masing (keluarga, institusi pendidikan dan contoh tauladan dalam kepemimpinan pemerintahan).[4]Disatu sisi lahirnya revolusi industri dengan segala bentuk indikasinya mampukah menggantikan pola pendidikan karakter seseorang dilingkungannya masing-masing? Bila ia, maka penting barangkali kita mengajukan sebuah hipotesis jamak yaitu sistem yang baik akan memaksa orang buruk menjadi baik, sedangkan sistem yang buruk akan memaksa orang baik menjadi buruk. Lalu bagaimanakah sistem yang baik itu mesti diciptakan? Apakah ia dengan sendirinya akan membentuk karakter para pemimpin pemerintahan dengan sendirinya? Inilah sedikit pertanyaan pokok yang dapat kita diskusikan dalam seminar nasional kali ini,

Kekuatan Revolusi Industri
            Tak banyak orang sadar bahwa kekuatan revolusi industri saat ini telah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat luas, terlebih sektor pemerintahan. Pola pelayanan kini menjadi lebih pendek, cepat, dekat, murah dan mudah. Pengaruh kecepatan revolusi industri di ruang publik tampaknya mendahului perubahan pada sektor pelayanan pemerintahan. Sebagai contoh, ketika pemerintah dalam keadaan bingung, pelayanan transportasi publik mengalami kemajuan pesat seperti munculnya go-jekdan go-car. Ditangan setiap orang semua bentuk layanan kini menjadi lebih cepat dan mudah. Melalui perangkat teknologi informasi seseorang dapat melakukan aktivitas tanpa batas. Dunia menjadi sangat sempit, dimana relasi antar warganet menjadi lebih dekat dan ramai walau faktanya sepi dalam kenyataan. 
Sebagaimana dikatakan Klaus Schwab (The Fourth Industrial Revolution, 2017),perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sejak tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin di abad 18 (mesin uap). Dampak bagi pemerintahan adalah munculnya cara kerja birokrasi yang ketat sebagaimana prinsip yang diadaptasi dari perkembangan industrial saat itu.  Generasi kedua ditandai lahirnya pembangkit listrik dan motor pembakaran yang memicu terciptanya pesawat telepon, mobil, pesawat terbang dll. Efeknya, transportasi dan komunikasi pemerintahan menjadi lebih lancar.  Generasi ketiga ditandai kemunculan teknologi digital dan internet. Disini pemerintah menjadi lebih efisien dalam mobilitas administrasi pemerintahan.  Sementara revolusi industri keempat diindikasikan oleh robotic automation, 3D printer, internet of things,dan data of things.Sebagian besar pelayanan pemerintahan kini mengalami revolusi sejak memasuki pintu bandara sebuah negara hingga penyelesaian administrasi kematian seorang warga negara.  Robotic automaticdi desain menjadi lebih soft untuk mengecek ancaman bahaya, sedangkan pelayanan administrasi jarak jauh dapat dilakukan melalui internet hingga cukup menunggu di depan mesin printer untuk sehelai surat yang dibutuhkan. Kekuatan revolusi industri kini menjadi peluang dan tantangan bagi aktor pemerintahan untuk mengendalikan tertib sosial dan meningkatkan pelayanan secara maksimal. Pengendalian dan pengawasan tertib sosial menjadi lebih mudah, relasi pemerintah dan masyarakat menjadi tidak hanya setaraf, juga dapat langsung tercipta chek and recheck. Inilah prinsip, konstruksi dan model good governanceyang jauh sebelumnya dicita-citakan. Sistem dengan sendirinya mendorong terwujudnya prinsip-prinsip dimaksud termasuk aktor pemerintahan untuk menjadi baik (lebih berintegritas). Sistem tampaknya akan memaksa mereka yang hanya pandai membuat janji menjadi realitas yang tak terhindarkan sebagai dampak dari bekerjanya revolusi industri 4.0. Mereka yang masih bekerja dengan model klasik, instingtif, naluriah, dan buisnis us usualkemungkinan akan dengan mudah kehilangan integritas sebagai pemimpin pemerintahan.

Pemerintahan Berintegritas dan Pengaruhnya
Seperti apakah pemerintahan yang berintegritas itu dan apa pengaruhnya? Integritas sendiri mengandung banyak pengertian yang luas dan beragam.  Singkatnya, integritas adalah kesatuan antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam agama dikenal pula konsepsi Iman yang bermakna pula kesatuan antara niat/pikiran, perkataan dan perbuatan. Artinya, integritas adalah manifestasi dari konsepsi iman.  Pemimpin yang memiliki integritas berarti pemimpin yang beriman, sebab Ia mampu memperlihatkan kesesuaian antara pikiran, ucapan dan perbuatan di depan masyarakat. Dimensi pentingnya adalah konsistensi. Integritasdicerminkan oleh perilaku dan tindakan konsisten yang dilakukan seseorang tak peduli dalam situasi seperti apa yang dihadapi. Dalam situasi apapun, baik maupun buruk, pemimpin berintegritasakan selalu mempraktekkan nilai-nilai yang diyakini.  Pemimpin berintegritastak mengenal aji mumpung. Ketika memperoleh jabatan basah bukan berarti korupsi (lihat biografi Moh. Hatta, Soedirman, Hoegoeng dan Baharuddin Lopa misalnya). Ketika nilai-nilai kejujuran dan etika dipegang erat, maka tak peduli bagaimana posisinya, basah maupun kering, seseorang tak akan melakukan korupsi. Sebuah statment pendiri negara bagian Pennisilvania mengatakan what is wrong is wrong, even if everyone is doing it. Right is still right, even if no one else is doing it(William Penn).
Persoalannya, seberapa besar pengaruh integritas dalam pemerintahan itu? Sebagaimana diulas oleh Samuel T Gunawan dalam makalah tentang integritas (2015)[5], konon di Tiongkok kuno orang menginginkan rasa damai dari kelompok Barbar Utara, itu sebabnya mereka membangun tembok besar. Tembok itu begitu tinggi sehingga mereka sangat yakin tidak seorangpun yang dapat memanjatnya dan sangat tebal sehingga tidak mungkin hancur walaupun didobrak. Sejak tembok itu dibangun dalam seratus tahun pertama, setidaknya Tiongkok telah diserang tiga kali oleh musuh-musuhnya, namun tidak ada satu pun yang berhasil masuk karena temboknya yang tinggi, tebal dan kuat. Suatu ketika, musuh menyuap penjaga pintu gerbang perbatasan itu. Apa yang terjadi kemudian? Musuh berhasil masuk. Tampaknya, orang Tiongkok berhasil membangun tembok batu yang kuat dan dapat diandalkan, tetapi gagal membangun integritas bagi generasi berikutnya. Seandainya penjaga pintu gerbang tembok itu memiliki integritas yang tinggi, Ia tidak akan menerima uang suap yang tidak hanya menghancurkan dirinya juga orang lain. Betapa sering kita meremehkan dan memandang sebelah mata terhadap arti penting sebuah integritas. Padahal, walaupun ada pengorbanan dan harga yang harus dibayar demi sebuah integritas, akan lebih banyak risiko dan akibat fatal yang terjadi jika harus mengorbankan integritas. Bila kita tidak memperhatikan sikap dan tindakan, kenikmatan sesaat seringkali berujung pada akibat buruk yang berkepanjangan. Meningkatnya kasus korupsi di level pemerintah daerah setidaknya menunjukkan terjadinya penurunan nilai integritas kepemimpinan pemerintahan dewasa ini. 
Suatu penelitian menyatakan bahwa perbedaan antara negara berkembang (miskin) dan negara maju (kaya) tidak tergantung pada usia negara itu. Contohnya negara India dan Mesir yang usianya lebih dari 2000 tahun tetapi mereka tetap terbelakang (miskin).  Di sisi lain Negara seperti Singapura, Kanada, Australia dan New Zealand, negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun, saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia, dan penduduknya tidak lagi miskin.  Ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara juga tidak menjamin negara itu menjadi kaya atau miskin. Jepang mempunyai area yang sangat terbatas, di mana daratannya delapan puluh persen berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor dua di dunia. Jepang laksana suatu negara “industri terapung” yang besar sekali, mengimpor bahan baku dari semua negara di dunia dan mengekspor barang jadi. Swiss tidak mempunyai perkebunan coklat tetapi sebagai segara pembuat coklat terbaik di dunia. Negara Swiss sangat kecil, hanya sebelas persen daratannya yang bisa ditanami. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik (Nestle adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia). Bank-bank di Swiss juga saat ini menjadi bank yang sangat disukai di dunia. Angka korupsi di New Zealand dan Swiss termasuk lima besar dengan indeks terkecil.[6]
Para eksekutif dari negara maju yang berkomunikasi dengan temannya dari negara terbelakang akan sependapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kecerdasan. Para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju dan kaya di Eropa. Ras atau warna kulit juga bukan faktor penting. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah pada sikap atau perilaku masyarakatnya, yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Berdasarkan analisis atas perilaku masyarakat di negara maju, ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-harinya mengikuti dan mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan yang salah satu dari prinsip dasar itu adalah integritas diri.  Pertama,integritas berarti komitmen dan loyalitas. Apakah komitmen itu? Komitmen adalah suatu janji pada diri sendiri ataupun orang lain yang tercermin dalam tindakan-tindakan seseorang. Seseorang yang berkomitmen adalah mereka yang dapat menepati sebuah janji dan mempertahankan janji itu sampai akhir, walau pun harus berkorban. Banyak orang gagal dalam komitmen. Faktor pemicu mulai dari keyakinan yang goyah, gaya hidup yang tidak benar, pengaruh lingkungan, hingga ketidakmampuan mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Gagal dalam komitmen menunjukkan lemahnya integritas diri.Kedua,integritas berarti tanggung jawab. Tanggung jawab adalah tanda dari kedewasaan pribadi. Orang yang berani mengambil tanggung jawab adalah mereka yang bersedia mengambil risiko, memperbaiki keadaan, dan melakukan kewajiban dengan kemampuan yang terbaik. Peluang menuju sukses terbuka bagi mereka. Sementara itu, orang yang melarikan diri dari tanggung jawab merasa seperti sedang melepaskan diri dari sebuah beban (padahal tidak demikian). Semakin kita lari dari tanggung jawab, semakin kita kehilangan tujuan dan makna hidup. Kita akan semakin merosot, merasa tidak berarti dan akhirnya menjadi pecundang (penghasut).  Ketiga,integritas berarti dapat dipercaya, jujur dan setia. Kehidupan kita akan menjadi dipercaya, apabila perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita; tentunya dalam hal ini yang kita pandang baik atau positif. Sebuah peribahasa mengatakan “kemarau setahun akan dihancurkan oleh hujan sehari”, yang artinya segala kebaikan kita akan runtuh dengan satu kali saja kita berbuat jahat.  Keempat, integritas berarti konsisten.Konsisten berarti tetap pada pendirian. Orang yang konsisten adalah orang yang tegas pada keputusan dan pendiriannya tidak goyah. Konsisten bukan berarti sikap yang keras atau kaku. Orang yang konsisten dalam keputusan dan tindakan adalah orang yang memilih sikap untuk melakukan apa yang benar dengan tidak bimbang, karena keputusan yang diambil berdasarkan fakta yang akurat, tujuan yang jelas, dan pertimbangan yang bijak. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah konsistensi dimulai dari penguasaan diri dan sikap disiplin.Kelima,berintegritas berarti menguasai dan mendisiplin diri. Banyak orang keliru menggambarkan sikap disiplin sehingga menyamakan disiplin dengan bekerja keras tanpa istirahat. Padahal sikap disiplin berarti melakukan yang seharusnya dilakukan, bukan sekedar hal yang ingin dilakukan. Disiplin mencerminkan sikap pengendalian diri, suatu sikap hidup yang teratur dan seimbang.Keenam,berintegritas berarti berkualitas. Kualitas hidup seseorang itu sangat penting. Kualitas menentukan kuantitas. Bila kita berkualitas maka hidup kita tidak akan diremehkan. Kitab suci menuliskan dengan gamblang tentang kehidupan para tokoh Alkitab, ada yang gagal ada yang berhasil. Integritas hidup berkualitas adalah kehidupan yang membiarkan orang luar menilai diri kita. Pada saat menyenangkan ataupun pada saat tidak menyenangkan.
Didalam bukunya You and Your Family, Dr. Tim La Haye memberikan diagram silsilah dua orang yang hidup pada abad 18. Yang pertama adalah Max Jukes, seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral. Yang kedua adalah Dr. Jonathan Edwards, seorang pendeta yang saleh dan pengkhotbah kebangunan rohani. Jonathan Edwards ini menikah dengan seorang wanita yang mempunyai iman dan filsafat hidup yang baik. Melalui silsilah kedua orang ini ditemukan bahwa dari Max Jukes terdapat 1.026 keturunan: 300 orang mati muda, 100 orang dipenjara, 190 orang pelacur, 100 orang peminum berat. Dari Dr. Edwards terdapat 729 keturunan: 300 orang pengkhotbah, 65 orang profesor di universitas, 13 orang penulis, 3 orang pejabat pemerintah, dan 1 orang wakil presiden Amerika. Dari diagram tersebut kita bisa melihat bahwa kebiasaan, keputusan dan nilai-nilai dari generasi terdahulu sangat mempengaruhi kehidupan generasi berikutnya.Para Pahlawansenantiasa menjadi contoh teladan dalam perbuatan, perkataan dan tindakan. Keteladanan ini adalah syarat paling penting bagi dalam kehidupan, apalagi menjadi seorang pemimpin dalam pemerintahan dewasa ini.   Kata “teladan” ini dalam bahasa Yunani adalah “tufos”yang berarti “model, gambar, ideal, atau pola”. Menurut pengertian ini mestinya setiap orang beragama harus menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan. Menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan inilah yang sekarang ini kita sebut sebagai “integritas”, karena pada dasarnya integritas adalah “satunya kata dengan perbuatan”.

Tantangan Kultural dan Pendidikan di Asia
Kebanyakan budaya orang asia mengukur kesuksesan dengan banyaknya materi yang dimiliki (rumah, mobil, uang dan harta benda). Namun passion(rasa cinta) pada sesuatu kurang dihargai. Akibatnya, bidang krestivitas kalah populer oleh profesi dokter, lawyerdan sejenisnya yang dianggap lebih cepat menghasilkan kekayaan.  Bagi orang Asia, banyaknya kekayaan yang dimiliki lebih dihargai daripada cara memperoleh kekayaan tersebut. Tak heran, bahwa faktanya lebih banyak orang menyukai cerita, novel, sinetron atau film yg bertema orang miskin menjadi kaya mendadak karna beruntung menemukan harta karun. Tidak heran mengapa korupsi ditolerir sebagai sesuatu yang wajar.  Bagi orang Asia, pendidikan identik dengan hafalan berbasis “kunci jawaban” bukan pada pengertian.  Ujian nasional, tes masuk PT dll semua berbasis hafalan bukan diarahkan untuk memahami kapan dan bagaimana menggunakan rumus-rumus tersebut.   Karena berbasis hafalan, murid-murid sekolah di Asia dijejali sebanyak mungkin pelajaran.  Mereka dididik menjadi “jack of all trades, but master of none” (tahu sedikit sedikit tentang banyak hal, tetapi tidak menguasai apapun). Karena berbasis hafalan, banyak pelajar Asia juara dalam olimpiade Fisika dan Matematika. Tapi hampir tidak pernah ada orang Asia yang menang Nobel atau hadiah international berbasis inovasi dan kreativitas. Orang Asia takut salah dan takut kalah. Akibatnya sifat eksploratif sebagai upaya memenuhi rasa penasaran dan keberanian untuk mengambil resiko kurang dihargai.  Bagi kebanyakan orang Asia, bertanya berarti bodoh, makanya rasa penasaran tidak mendapat tempat dalam proses pendidikan di sekolah.  Karena takut salah dan takut dianggap bodoh, di sekolah atau dalam seminar atau workshop, peserta jarang mau bertanya tetapi setelah sesi berakhir, peserta mengerumuni guru/narasumber untuk minta penjelasan tambahan.


Kesimpulan
Sekalipun kekuatan revolusi industri sedemikian besar mampu menghasilkan outputyang mudah dan cepat, namun penting bagi kita untuk tetap memperhatikan proses, manfaat dan dampak lebih jauh dari produk yang dihasilkan. Generasi milenial sebagai pencetus revolusi industri mungkin tidak pernah berpikir bahwa generasi Z sebagai user dari produk teknologi yang dihasilkan akan digunakan sebagai apa? Disini pentingnya etika, moral dan agama sebagai fondasi dalam menghadapi dampak revolusi industri.  Bagi pemerintah, kemampuan mengadaptasi produk dari revolusi industri dalam bidang pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat setidaknya memaksa perubahan kultur pada aktor pemerintahan. Sistem akan memaksa pemerintah buruk menjadi lebih baik (bermutu dan berintegritas). Sebaliknya, sistem yang buruk akan memaksa pemerintah yang baik sekalipun menjadi buruk (kehilangan mutu dan integritas). Pendek kata, integritas pemerintah dapat di guideoleh sistem sebagaimana kita hidup di negara sekecil Singapura.  Ada banyak pemimpin pemerintahan yang memiliki integritas, namun sedikit yang mampu mempengaruhi bawahan dan masyarakatnya.  Dengan memanfaatkan kekuatan revolusi industri hari-hari ini kita yakin pemerintahan yang bermutu dan berintegritas itu akan terbentuk dengan sendirinya.  



[1]Disampaikan dalam Seminar Nasional di IPDN Makassar tgl 13 Desember 2018.
[2]Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
[3]Lihat Klaus Schwab dalam The Fourth Industrial Revolution, 2017.
[4]Van Poeltje dalam Pengantar Ilmu Pemerintahan mengatakan bahwa ketaatan masyarakat pada pemerintahan ditentukan oleh tiga aspek penting yaitu lingkungan domestik, formal, dan tauladan pemimpin dalam lingkungan pemerintahan, lihat hal, 34-37, 1955, diterjemahkan oleh Mang Ray, IIP, 1999, Jakarta.
[5]Tanpa mengurangi substansi, kutipan selanjutnya berasal dari makalah Samuel T Gunawan tentang Integritas yang diakses tahun 2016.
[6]Lihat juga Global Economy Journal2010, oleh Scheherazade S. Rehman dan Hossein Askari dalam How Islamic are Islamic Countries?Jurnal ini menempatkan Selandia Baru di posisi pertama dari 208 negara paling Islami sebagaimana juga diulas kembali oleh Prof. Komaruddin Hidayat, UIN Syarif Hidayatullah, dengan topik Negara Manakah Paling Islami di Dunia dengan menggunakan dua variabel yaitu hablummninallah dan hablumminannas.

Minggu, 06 Mei 2018

Defisit Guru dan Kebisuan Pemerintah



Oleh. Muhadam Labolo

Ditengah menipisnya jumlah ASN akibat moratorium rekrutmen selama lebih kurang lima tahun, kini ramai pemerintah daerah mengajukan alokasi guru dengan alasan daerah telah membangun banyak sarana pendidikan dasar dan menengah namun distribusi guru dianggap kurang merata lagi paceklik. Sebenarnya bila kita selidik lebih jauh, disparitas guru di daerah lebih disebabkan hilangnya orientasi menjadi guru yang sesungguhnya, kecuali sebagai profesi yang merasa "dihormati" dalam masyarakat yaitu status pegawai negeri sipil. Hilangnya spirit moral yang tinggi mengubah guru bersikap pragmatis dalam menata masa depannya. Faktanya, kendatipun ditunjang insentif guru di wilayah terpencil, sebagian besar guru tetap saja tak betah berlama-lama ditempat tugas. Rendahnya sarana dan prasarana membuat guru rindu berkumpul dengan keluarganya. Idealisme guru jauh dari apa yang menjadi semangat Robert John Meehan, bahwa kami mengajar bukan untuk menjadi kaya, tetapi kami mengajar untuk memperkaya orang lain.
Guru jaman now kehilangan misinya sebagai pembebas anak didik dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Sebagian besar guru juga telah dipinggirkan oleh kemajuan teknologi pembelajaran yang tumbuh di era industri 4.0.  Guru kini menumpuk di kota, apalagi dengan berbagai tawaran untuk pindah ke ruang struktural birokrasi yang kaya anggaran. Anehnya pemerintah membisu untuk melarang dan memberi konsekuensi terhadap guru yang meninggalkan kelas hanya karena ingin menjadi kepala satuan kerja dilingkungan pemerintah daerah. Jelas sudah bahwa defisit guru terjadi akibat migrasi besar-besaran dari ruang fungsional ke struktural birokrasi yang menggiurkan. Sejak itu guru yang tadinya akrab dengan papan tulis, mistar, kapur, mata ajar, presensi, kalender akademik, slide dan bahan ajar tiba-tiba menjadi penguasa daerah seperti Pamongpraja, kepala dinas, kepala badan dan kepala kantor. Kelas yang tadinya riang-gembira kini menjadi kelam dan sunyi. Siswa kehilangan ilmu dan pengetahuan. Siswa juga kehilangan panutan, pun dalam jangka panjang terancam kehilangan masa depan. Pantas saja Jepang mengagungkan guru kendatipun negara tersebut dalam kondisi porak-poranda usai dilanda bom atom. Guru dicari, bukan tentara, apalagi pekerja birokrasi selevel kepala dinas. Di negara ini guru dibutuhkan bukan untuk mengajar tapi untuk melengkapi jabatan struktural dengan syarat kepangkatan yang memadai. Parahnya, asosiasi guru di tingkat lokal tak jarang dipaksa secara politik berafiliasi dengan pasangan incumbent jika tak ingin terlempar jauh menjadi pengawas atau penjaga sekolah di pulau terpencil. Malangnya Kemenpan dan Kemendiknas sebagai pengendali kebijakan seakan tak berkutik. Daerah dengan alasan otonomi berbuat semau-maunya. Pemerintah provinsi sebagai wakil pusat dengan kewenangan melarang mereka yang tak memiliki basis kompetensi pemerintahan juga mengalami disfungsi.
Disisi lain para guru itu merasa hingga beruban pun tak akan ada masa depan kecuali menjadi kepala sekolah, itupun hanya untuk satu posisi diantara ribuan guru. Jenjang kepangkatan fungsional guru yang awalnya berlari kencang akhirnya berhenti di batas golongan IV/b. Bagi seorang guru, tanpa karya ilmiah, tanpa posisi, ditambah perasaan jenuh bertahun-tahun mengajar matematika yang tak pernah berubah sejak jaman Aristoteles bahwa dua ditambah satu pasti sama dengan tiga, maka tidak ada cara lain untuk keluar dari keterkungkungan hidup itu kecuali loncat ke ruang struktural yang lebih menjanjikan. Setidaknya pangkat naik, golongan naik, status naik, gaji naik, dan mungkin juga jumlah istri naik. Akhirnya dengan sedkit pesimis kita mesti berkata di bulan pendidikan ini, selamat jalan kelas dan selamat jalan siswa. Rasanya, pesan guru teladan bangsa Kihajar Dewantara yang populer dengan buku "Als ik eens Netherlander was" (Andai Aku Seorang Belanda, 1913) telah bergeser jauh, sebab bila semua tempat Ia ingin jadikan sekolah dan semua orang ingin Ia jadikan guru, maka hari ini tampak bahwa semua tempat bisa berubah sewaktu-waktu menjadi mal, dan semua guru bahkan dengan mudah bisa berubah menjadi camat. Lalu, siapakah yang akan melahirkan camat, bupati, gubernur, menteri dan presiden di kelak hari? Coba tanya Guru Umar Bakri...


Kamis, 26 April 2018

Kritik dan Revisi Terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah



Lebih dua tahun melewati masa tenggang waktu berlakunya Undang-Undang No.23/2014 Tentang Pemerintahan daerah (Okt, 2016), persoalan visi pemerintahan daerah kian tak jelas arahnya. Alih-alih menyelesaikan masalah yang menjadi salah satu tujuan revisi undang-undang tersebut, pemerintahan daerah semakin terkungkung dalam ketidakberdayaan menjalankan otonomi daerah yang menjadi spirit desentralisasi sejak awal. Tiga alasan utama revisi Undang-Undang 32/2004 yang awalnya sarat dengan kandungan dan semangat otonomi daerah sbagai big-bang dan rentang panjang dari Undang-Undang 22/1999, yaitu pertama, banyaknya pasal yang bertentangan dengan amanah konstitusi sehingga diperlukan revisi terbatas agar kebijakan tersebut tetap sinkron. Kedua, diperlukan pemisahan pengaturan yang lebih independen atas rezim pemilukada dan desa dari rezim pemerintahan daerah. Ketiga, perlunya efisiensi agar pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi untuk kepentingan publik. Bergerak dari setidaknya tiga tujuan tersebut kita membayangkan bahwa undang-undang pemerintahan daerah akan semakin simpel dalam hal pengaturan tentang inti urusan pemerintahan daerah itu sendiri, yaitu terdistribusinya urusan pemerintahan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Sayangnya, Undang-Undang 23/2014 itu semakin luas mengatur bahkan yang idealnya tidak menjadi urusan rezim tersebut. Dua tujuan diatas mungkn dengan mudah terjawab yaitu penyesuaian sejumlah pasal yang dianulir oleh MK serta pemisahan pengaturan pemilukada dan desa. Namun tujuan ketiga yang berimplikasi langsung pada pengelolaan pemerintahan daerah tampaknya jauh panggang dari api. Dengan menggunakan empat prinsip utama dlm Undang-Undang 23/2014 yaitu eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dan strategis nasional, implementasi atas undang-undang pemerintahan daerah ini justru membunuh dirinya sendiri (suciade). Prinsip tersebut tidak saja ditabrak namun seperti terlempar jauh dari pondasi yang selayaknya menjadi sandaran pokok. Pertama, eksternalitas. Dampak suatu urusan kini menjadi dilema bagi bupati/walikota. Melimpahnya urusan kab/kota ke provinsi dengan tesis jamak dan pragmatis bhw "provinsi punya uang banyak tapi tak punya kerjaan" kini  justru menciptakan implikasi negatif yang mengkuatirkan. Salah satu contoh daerah yang dirugikan misalnya,  Kabupaten Sarmi Provinsi Papua yang merasa gelisah dan tak dapat berbuat banyak akibat tekanan publik dan KPK dimana pembalakan hutan yang kini menjadi salah satu urusan provinsi meninggalkan problem kerusakan hutan (deforestasi), hancurnya infrastruktur (jalan), migrasi flora dan fauna, hilangnya pekerjaan masyarakat lokal, serta menipisnya kebutuhan kayu domestik karena di ekspor ke luar negeri. Itu baru satu contoh keluhan dari satu urusan dan pada satu daerah. Kedua, prinsip akuntabilitas, dimana satu urusan yang lebih dekat dengan level pemerintah tertentu menjadi tanggungjawabnya. Sulit menerapkan jika urusan yang selayaknya dikelola di depan mata justru menjadi urusan dan tanggungjawab pemerintah provinsi. Bisa dibayangkan bila visi dan misi seorang kandidat kepala daerah yang ingin mewujudkan pengelolaan pendidikan menengah (SMU dan SMK) diwilayahnya secara berkualitas terganjal hanya karena bukan menjadi kewenangannya. Padahal urusan itu nyata-nyata berada di depan mata (menjauhi prinsip nyata dan bertanggungjawab). Belum lagi jika seorang kepala daerah ingin mewujudkan kawasan pariwisata yang kompetitif, boleh jadi kandas hanya karena regulasi teknis pembentukan organisasi pemerintahan daerah seperti PP 18/2017 jelas-jelas membatasi lewat ukuran kuantitatif. Faktanya, di sejumlah besar daerah seperti Maluku Tenggara terjadi gejala obesitas organisasi pemerintah daerah. SKPD semacam dinas tenaga kerja dan badan balitbang tampak seperti onggokan parasit yang menyedot anggaran dan energi birokrat menjadi sia-sia. Ketiga, prinsip efisiensi. Implikasi atas kegagalan prinsip kedua pada dasarnya selain melahirkan pembengkakan pada struktur OPD kabupaten/kota, secara masif juga membebani pembentukan struktur baru di level provinsi. Logika waras seharusnya menggambarkan bhw ketika urusan di kab/kota menguap ke provinsi maka OPD di kab/kota mengecil dan OPD di provinsi membesar. Artinya terjadi efisiensi di kab/kota dan inefisiensi di provinsi. Faktanya benar-benar diluar akal sehat, OPD di kab/kota maupun provinsi bersamaan mengalami obesitas dan inefisiensi di luar prediksi desainer kebijakan. Provinsi yang katanya "punya uang banyak tanpa pekerjaan yang jelas" kini mengalami defisit dan segara mencari alternatif baru sebagai sumber pembiayaan bagi beban urusan yang melimpah ruah dari kab/kota. Prinsip terakhir adalah strategis nasional. Prinsip ini ibarat blanko kosong sebab tak ada satupun pemaknaan yang jernih dalam kebijakan tersebut sehingga pemerintahan daerah mengalami gagal paham mana yang mesti disentuh dan mana yang tak boleh disentuh dengan alasan kebijakan strategis nasional. Kondisi tersebut menjadi alasan pembenaran bagi apapun yang diinginkan pusat di daerah terkait kepentingan tertentu melalui pasal strategis nasional. Malangnya, ketika urusan KTP didefenisikan sebagai urusan dalam lingkup kebijakan strategis nasional itu, maka seluruh organisasi dan perangkat daerahnya mulai dari eselon terendah hingga kepala dinasnya wajib mendapat persetujuan dan rekomendasi pusat. Padahal jelas organisasi dan aparatnya sesuai undang-undang pemerintahan daerah telah menjadi kewenangan dan pembinaan pemerintah daerah. Bahkan sejumlah pengaturan lex spesialis seprti Undang-Undang ASN dikesampingkan hanya untuk melaksanakan satu pasal dalam Undang-Undang Pemerintahan daerah yang bersifat generalis seperti kompetensi pemerintahan. Konsekuensi dari semua itu adalah ancaman melalui sistem pengendalian keuangan yang sengaja di desain sedemikian rupa. Kesimpulan dari catatan kritis ini adalah pertama, bahwa Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah gagal menjawab tujuannya melalui prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukannya. Kedua,  menguatkan kembali apa yang disampaikan saksi ahli Prof. Ryaas Rasyid di MK, undang-undang ini semakin menjauhi esensi, makna, historisitas serta tujuan desentralisasi itu sendiri, atau praktis dapat dikatakan terjadi amputasi besar-besaran atas otonomi daerah yang terlihat dari gejala resentralisasi. Ketiga, undang-undang ini tampak kehilangan semangat politik hukum desentralisasi. Yang tampak adalah semangat administrasi namun kontradiktif dengan prinsip-prinsipnya sendiri. Keempat, pentingnya merevisi Undang-Undang 23/2014 untuk mengembalikan semangat politik otonomi daerah. Tanpa itu nasib pemerintahan daerah akan semakin terpuruk dan berdampak luas termasuk munculnya rasa frustasi dan ketidakpuasan. Akhirnya, dalam jangka panjang dapat memicu pembangkangan akibat penumpukan kekecewaan daerah pada pemerintah.

Senin, 12 Februari 2018

Memetakan Potensi & Manajemen Logistik


Oleh. Muhadam Labolo

          Meningkatnya gejala kekurangan pangan dibeberapa daerah termasuk Indonesia pada umumnya serasa mengganggu perasaan nasionalisme kita sebagai anak bangsa.  Kekurangan beras pada kelas tertentu mendorong import dari Pakistan, India, China, Thailand dan Vietnam. Data BPS menunjukkan bahwa kebutuhan beras tahun 2017 setidaknya sebanyak 2000 ton dengan nilai sebesar US$ 1,08 juta. Ironisnya, surplus beras dalam negeri akibat kelaikan iklim dalam tahun tersebut telah membunuh rasa optimisme petani dan pemerintah daerah atas kesediaan logistik yang relatif cukup untuk menyuplai daerah-daerah yang dianggap mengalami kekurangan beras dan gagal panen.  Daerah-daerah surplus beras itu justru berada di wilayah potensial seperti Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat.  Para kepala daerah di wilayah tersebut dengan percaya diri bahkan menjanjikan upaya untuk mendistribusikan surplus beras tadi ke wilayah yang membutuhkan di seluruh tanah air. Ini dapat dilihat dari semangat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (Syahrul Yasin Limpo & Muhammad Zainal Majdi) dalam beberapa kesempatan pidato bahkan dihadapan Presiden Jokowi.  Malangnya import Jagung juga dilakukan untuk menutupi kekurangan pangan sebagai makanan pokok kedua.  Pada tahun 2018 Indonesia pun mengimport garam sebanyak 3,7 juta ton yang dilakukan secara bertahap dari India. Lalu apa relevansi impor dan ketersediaan logistik diberbagai daerah? Saya sengaja mengemukakan dua pemandangan kontras diatas dengan kasus memprihatinkan di Kabupaten Asmat akibat gizi buruk yang telah menewaskan 61 jiwa dalam 4 bulan terakhir. Persoalan tersebut tentu saja mengganggu akal sehat kita sebagai bangsa dengan sumber daya yang maha luas bila dibandingkan dengan negara disekitar kita.
          Asmat hanyalah salah satu kabupaten yang mengalami masalah gizi buruk di Indonesia. Menurut data Kementrian Kesehatan RI, sejak tahun 2016 setidaknya terdapat 16 provinsi dengan proporsi balita gizi buruk.  Tertinggi diantaranya adalah NTT, Papua Barat dan Papua.  Kabupaten Asmat adalah salah kabupaten di Provinsi Papua dengan kepadatan populasi sebanyak 76.577  jiwa.  Artinya, rata-rata kepadatan sebanyak 2,58 jiwa/km2 dengan luas wilayah 29.658 km2, terdiri dari 21 kecamatan dan 139 kampung.  Kabupaten ini terkenal dengan Suku Asmat yang dinilai memiliki kebudayaan lebih maju dibanding suku lain di wilayah Papua.  Selain artefak ukiran manusia, perahu, dan alam, Suku Asmat dikenal memiliki solidaritas yang tinggi dalam hubungan sosial.  Sayangnya, realitas alam yang kaya serta kebudayaan yang unggul tak sepenuhnya menopang tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang sebagian besar bertumpu pada ladang pertanian. Daerah landai dekat pesisir sungai memiliki sungai-sungai besar yang tidak saja digunakan oleh masyarakat setempat juga dihuni oleh Buaya.  Beberapa kubangan besar tak jauh dari sungai sengaja dibuat sebagai tempat mandi anak kecil agar aman dari ancaman binatang buas.  Rumah dan jalan didesain berada diatas ketinggian lebih semeter hingga tampak seperti berjalan diatas jembatan panjang. Hal ini selain aman dari sergapan binatang juga lebih aman dari genangan air.  Sekalipun tampak lebat oleh hutan perawan namun tanah di wilayah Asmat bukanlah tanah yang subur untuk jenis tanaman yang jamak tumbuh didaerah lain.  Beberapa narasumber lokal mengatakan bahwa tanah di wilayah tersebut mengandung potensi gas dan sumber minyak berkualitas tinggi.  Dapat dimaklumi mengapa penduduk sekitar kesulitan memperoleh sumber air bersih untuk konsumsi sehari-hari.
          Persoalannya, bagaimanakah pola manajemen logistik bangsa ini sehingga pola distribusi pangan dapat lebih efektif dan efisien guna menjawab masalah internal dan eksternal yang dihadapi dewasa ini? Bila kita mencoba mengidentifikasi dan menganalisis kemampuan setiap daerah di Indonesia tentu saja kita dapat mengenali karakteristiknya masing-masing.  Wilayah Sumatera dan Jawa merupakan basis bagi penyediaan logistik pangan terbesar seperti beras, buah-buahan dan sayur-mayur.  Sementara Kalimantan adalah daerah penghasil selain kayu juga sumber daya mineral seperti batubara, minyak dan gas. Sepanjang wilayah Sulawesi adalah dataran subur penghasil beras dan sumber daya laut.  Sementara Maluku dan sekitarnya secara historis adalah penghasil rempah yang masyur.  Demikian pula wilayah Nusa Tenggara, Bali dan sekitarnya adalah pulau-pulau yang memiliki potensi pengembangan hewan ternak selain memiliki daya tarik tersendiri. Di jaman Majapahit pusat pengembangan kota diletakkan pada karateristik wilayah masing-masing. Misalnya saja pusat ibukota berada di Mojokerto terpisah dengan pusat keamanan (Mataram), perdagangan (Tumasek) dan pengembangan sumber daya lainnya. Pengembangan wilayah strategis semacam itu dimaksudkan untuk mengembangkan pola distribusi logistik yang lebih efisien. Dengan mengenali karakteristik pengembangan potensi wilayah akan memudahkan distribusi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu daerah akibat kekurangan logistik atau kegagalan penyediaan logistik disebabkan perubahan iklim di suatu daerah. Pola barter dimasa lalu dimaksudkan untuk menjawab persoalan dan menutup kekurangan setiap daerah tanpa harus bergantung pada impor logistik. Penguatan urusan pilihan sebagaimana diamanahkan dalam UU No.23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan bagi setiap daerah untuk menetapkan wilayah tertentu sebagai pengembangan basis unggulan.  Demikian pula pengembangan kawasan khusus dan atau kawasan ekonomi khusus pada dasarnya di desain untuk mendorong terciptanya kawasan tertentu sebagai kantong logistik yang menghubungkan potensi dan karakteristik setiap daerah.  Sementara pembangunan infrastruktur berupa tol laut adalah wujud dari upaya merealisasikan visi Nawacita guna mewujudkan logistik nasional.   Dengan peta logistik nasional semacam itu, maka apa yang terjadi di hari-hari ini berupa kemalangan sebagian anak bangsa akibat gizi buruk dapat dengan mudah diatasi. Penanganan kasus-kasus seperti itu tentu saja mudah diselesaikan hanya dengan memindahkan logistik di suatu daerah melalui infrastruktur yang tersedia tanpa harus menunggu lama dari luar negeri.  Selain itu, penyediaan logistik lewat pemetaan semacam itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap daerah dengan alasan saling membutuhkan.  Kemampuan menyediakan logistik secara nasional pada akhirnya menunjukkan secara nyata kemandirian dan kekuatan domestik dihadapan bangsa-bangsa lain.  Inilah nasionalisme yang sesungguhnya, sebuah nasionalisme yang tumbuh dari kesadaran kolektif atas kebutuhan pangan sebagai kebutuhan bersama.  Dalam konteks itu kita hanya membutuhkan sebuah kepemimpinan kuat yang didasarkan atas kesadaran politik, ekonomi dan sosial budaya bagi masa depan anak bangsa.  Inilah inti dari kemandirian yang sejauh ini menjadi jargon utama pemerintah, yaitu kemandirian di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Kuncinya jelas, bagaimana memetakan potensi dan karakteristik setiap wilayah melalui manajemen logistik yang efektif dan efisien.