Sabtu, 07 Januari 2017

Relasi DPRD Dengan Pemerintah Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Oleh. Muhadam Labolo

          Pasca revisi UU 32/2004 menjadi UU 23/014 Tentang Pemerintahan Daerah, eksistensi DPRD menjadi lebih terang benderang sekalipun pada sisi lain tetap mengandung misteri. Kejelasan eksistensi DPRD tersebut setidaknya terlihat dalam pasal 2 UU No. 23/2014 dimana kedudukan DPRD adalah pejabat daerah. Selama ini satu-satunya entitas yang tidak jelas jenis kelaminnya adalah DPRD, apakah pejabat negara atau pejabat daerah. Konsekuensi sebagai pejabat daerah inilah yang menjadi dasar mengapa diperlukan revisi terhadap PP 24/2007 dan turunan revisinya (37 dan 21/2008) Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan.  Sayangnya hingga memasuki awal tahun 2017 sejak janji Presiden SBY dan Jokowi, peraturan tersebut tak kunjung selesai disesuaikan. Lamanya penyesuaian tersebut mengakibatkan DPRD sulit untuk diperlakukan sebagai pejabat daerah dibanding Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selama ini statusnya jelas sebagai Pejabat Negara.  Persoalan yang selalu muncul adalah apakah perlakuan terhadap DPRD setaraf dengan pejabat eselon tertentu di level pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ataukah perlakuan terhadap DPRD hanya pada soal keprotokoleran dan keuangan semata.  Pada soal protokoler misalnya, apakah perlakuan terhadap DPRD sama persis dengan pejabat daerah sekelas pimpinan tinggi pratama, madya atau utama.  Atau, karena UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN tak mengenal istilah eselonisasi sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, apakah perlakuan terhadap DPRD setaraf dengan eselon dua atau eselon satu di level provinsi.  Dalam konteks keuangan bagi pimpinan dan anggota DPRD, apakah standar gaji dan tunjangan sama juga dengan pejabat daerah yang disetarakan dengan itu (eselon atau pejabat tinggi tertentu).  Masalahnya, bila kedudukan DPRD disamakan dengan pejabat pemerintah daerah, maka perhitungan gaji pokok DPRD semestinya tidak lagi didasarkan pada gaji pokok kepala daerah sebagai pejabat negara, tetapi didasarkan pada gaji pokok pejabat pemerintah daerah. Jika hal itu disepakati maka kemungkinan gaji pokok DPRD jauh lebih tinggi dibanding standar gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hingga saat ini juga belum mengalami perubahan. Apabila PP terbaru menjawab semua itu maka Pemda segera menyesuaikan penganggaran yang sesuai bagi aktivitas DPRD di tahun 2017.
          Jika kita bandingkan dengan UU 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah, posisi DPRD seakan terlepas dari pemerintah daerah.  Pada UU ini kekuasaan Pemda mengalami pergeseran ke DPRD (legislative strong). Pada UU 32/2014 kedua entitas tersebut tampak mencari keseimbangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  Terlepas dari itu, pertanyaan umum yang sering dilontarkan adalah bagaimanakah relasi DPRD dengan pemerintah daerah pasca revisi undang-undang pemerintahan daerah? Marilah kita lihat dinamika fungsi awal DPRD yaitu legislasi, keuangan dan pengawasan.  Sejak putusan MK terhadap sejumlah pasal pada UU 27/2009 DPRD dinilai bukan Badan Legislatif sebagaimana DPR. Konsekuensi atas putusan itu maka fungsi legislasi DPRD dalam UU tersebut dicabut. Kedudukan dan fungsi DPRD selanjutnya diatur lebih jelas lewat UU No.23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  Oleh karena DPRD bukan badan legislatif maka DPRD tidak menjalankan fungsi legislasi (membuat undang-undang) tetapi melakukan fungsi lain yang setaraf dengan itu yaitu membentuk peraturan daerah. Implikasinya alat kelengkapan DPRD berubah dari Badan Legislasi (Baleg) menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Jadi DPRD dalam hal ini bukanlah pembuat undang-undang yang bersifat nasional sebagaimana DPR yang diatur dalam konstitusi namun sebagai pembentuk peraturan daerah yang bersifat lokalistik dan berpedoman pada undang-undang yang lebih tinggi. Tentang ketentuan teknis soal itu dapat dilihat pada Permendagri No.80/2016 sebagai pengganti Permendagri No.1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Lalu sejauhmanakah fungsi DPRD dalam hal keuangan daerah. Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 terhadap sejumlah pasal pada UU No.27/2009 Tentang MD3 dan UU Keuangan Negara, tampaknya pemerintah membatasi kewenangan DPR dalam pembahasan anggaran hingga satuan tiga (fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja).  Terlepas bahwa putusan MK tersebut hanya ditujukan pada DPR, namun Surat Edaran Sekretaris Kabinet di masa SBY No. SE-8/Seskab/VI/2014 tgl. 11 Juni 2014 dan SE Mendagri No.902/3224/SJ tgl. 24 Juni 2014 point 1 huruf (a) menyebutkan bahwa persetujuan DPR/DPRD terhadap APBN/APBD tidak mencakup pada pembahasan hingga unit organisasi, fungsi dan program atau satuan tiga. Artinya putusan MK terhadap DPR dianggap mutatis mutandis terhadap fungsi DPRD dalam hal keuangan di daerah. Konsekuensi lebih jauh atas surat edaran tersebut berarti fungsi DPRD dalam hal keuangan dibatasi hingga ke aspek jenis belanja yang bersifat operasional. Dalam hal ini DPRD lebih pada aspek pembahasan strategi kebijakan dan cenderung dipaksa menyetujui perencanaan teknis operasional yang di desain pemerintah daerah dalam bentuk program dan kegiatan rutin.

Dalam konteks fungsi pengawasan DPRD tampak pula bahwa sebagai konsekuensi atas posisi DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain kepala daerah maka sulit bagi DPRD melaksanakan fungsi pengawasan yang sesungguhnya karena berada dalam satu kamar penyelenggaraan pemerintahan daerah (fused model). Ditengah lemahnya fungsi pengawasan DPRD, konstruksi bikameral ditingkat lokal semacam itu relatif menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah karena pertanggungjawaban kebijakan secara umum berada ditangan kedua institusi.  Lalu bagaimana relevansinya dengan perangkat daerah dibawahnya? Didalam UU No.23/2014 dan PP No.18/2016 Tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.  Memaknai batasan ini maka seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD. Dapat dipahami bahwa batasan ini muncul disebabkan DPRD maupun kepala daerah berada dalam satu kamar dimana masing-masing adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  Dampak lebih jauh terhadap batasan ini tentu saja dapat menyeret keikutsertaan DPRD dalam menentukan tidak saja struktur organisasi perangkat daerah, demikian pula komposisi personil yang layak atau tidak menjadi unsur pembantu keduanya.  Tentu saja hal ini dapat memicu potensi konflik baru antara DPRD dan Kepala Daerah.  Mungkin strategi yang tepat dalam menjaga harmoni kedepan adalah perlunya suatu desain perda inisiatif tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga keterlibatan DPRD dan Kepala Daerah dalam menentukan para pembantunya dapat dikomunikasikan bersama selain syarat lain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ASN dan Pemda.  Dalam hal fungsi pembentukan peraturan daerah perlunya di desain perda inisiatif tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Dilingkungan Pemerintah Daerah sehingga semua usul inisiatif DPRD maupun Pemda dapat dibahas dan disetujui bersama. Hal ini untuk mencegah terciptanya masalah pembatalan/sabotase pembahasan dari salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk upaya mengantisipasi hasil evaluasi ranperda oleh entitas pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pemerintah).  Dalam banyak kasus pasca evaluasi ditingkat yang lebih tinggi mendorong terjadinya konflik laten antara DPRD dan Kepala Daerah akibat raibnya sejumlah program dan kegiatan dengan alasan yang tidak jelas.  Masing-masing bertahan dengan argumentasi yang tak memiliki dasar apakah perlu duduk kembali antara Banggar dan TAPD ataukah cukup direvisi oleh pemerintah daerah.  Bila hasil evaluasi bersifat perbaikan redaksional mungkin tak perlu melibatkan DPRD, namun bagaimana jika berkaitan dengan representasi DPRD di sejumlah dapil yang selama ini telah diperjuangkan dengan sungguh-sungguh? Perda inisiatif semacam itu menurut hemat saya dapat sekaligus mengatur sejauhmana keterlibatan DPRD dalam hal penggunaan fungsi keuangan khususnya pembicaraan pada skala satuan tiga yaitu program, kegiatan dan jenis belanja.

Rabu, 04 Januari 2017

Renegosiasi Kembali Keadilan Energi Bagi Masyarakat Banggai

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tampak berjalan normal ditengah sesaknya ketidakadilan.  Normal, karena praktis tidak ada satupun kendala yang dihadapi oleh para pemilik modal di LNG Senoro maupun pertambangan lain yang dikelola pertamina.  BUMN plat merah dan swasta sebagai penyokong utama pertambangan berkelas atas di kampung halaman saya itu praktis menikmati limpahan rezeki dengan omset lebih kurang 42 Milyar perhari, bukan perminggu, perbulan, apalagi pertahun (Sutomo,2016). Dari manakah angka asumsi 42 Milyar/hari itu? Dengan menggunakan perhitungan kasar maka 415mmscfd x 1.000mmbtu/mmscfd x USD 7,5 permmbtu x Rp. 13.500 per USD diperoleh angka fantastis tersebut. Dengan omset energi sebesar itu semestinya penduduk di Kabupaten Banggai yang hanya terdiri dari 323.872 orang (Wikipedia, 2017) tak perlu membayar listrik apalagi menanak nasi pakai kompor dan gas eceran.  Disinilah ketidakdilan berjalan damai dengan kenormalan.  Kita mesti berterima kasih kepada nenek moyang masyarakat Banggai, sebab limpahan energi yang dikandung oleh perut bumi Banggai adalah hasil dari perasan fosil nenek moyang dan kini berubah dalam berbagai bentuk setelah disuling lewat teknologi modern. Hasilnya dapat berbentuk minyak tanah, spertus, premium, pertamax, biosolar, pertalite, dex, avtur, gas dan sebagainya.  Dengan ragam energi semacam itu maka penghasil di hulu hingga penjaja di hilir dapat dibayangkan nilai pertambahan kekayaannya.  Lalu tuntutan moral apa yang perlu saya sampaikan dalam tulisan ini ? Tentu saja seberapa besar kontribusi energi Donggi Senoro tersebut bagi kemaslahatan masyarakat Banggai yang secara absolut berhak atas tetesan keringat nenek moyangnya. Sebab membandingkan dengan pengelolaan energi di Aceh, Papua dan Kaltim, tampaknya masyarakat disana sudah lebih dulu memperoleh tetesan dari perasan tulang-belulang nenek moyangnya dibanding masyarakat Banggai yang dianggap sepi ing pamrih rame ing gawe.  Limpahan energi itu faktanya hanya mengalir kencang ke saluran Mitsubishi, Medco dan PLN. Masyarakat Banggai tetap saja mensubsidi sendiri gas dan lampu listrik di siang dan malam hari.
Di Aceh, pengelolaan Gas Arun memberi banyak konsesi bagi Pemda dan masyarakatnya apakah dalam bentuk subsidi langsung maupun subsidi tak langsung. Di Papua, keuntungan pengelolaan energi mengalir deras lewat dana otonomi khusus yang kini menetes hingga ke tenggorokan masyarakat Papua di pelosok desa pedalaman. Di Kaltim, kelebihan energi menetes normal kerumah tangga masing-masing. Sisanya dimanfaatkan dalam bentuk pengelolaan Pupuk Kaltim yang terkenal di seantero nusantara. Pemda melalui BUMDnya tampak berjaya dan tak kehilangan muka didepan kaum kapitalis yang menyedot habis kekayaan energi masyarakat awam.  Dalam kasus Senoro, alokasi gas domestik tampaknya tak dinikmati dengan nyaman oleh BUMD Pemkab Banggai, lebih-lebih konsesi bagi masyarakat Banggai secara luas.  Kendatipun  relasinya dengan pertambangan semacam itu dijamin seratus persen oleh UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, BUMD Pemkab Banggai tampak hidup tak mau mati tak hendak setelah menderita gagal panen sejak penyertaan modal APBD beberapa tahun lalu yang mengalami masalah hukum. Jika mereka diberi kesempatan dan suntikan modal yang sama dari sumber-sumber pertambangan diatas tentu saja nasibnya akan lebih baik sebagimana BUMD di Provinsi Kalimantan Timur.  Sekiranya itu terjadi bukan mustahil BUMD Kab Banggai dapat membangun pembangkit tenaga listrik tenaga gas tanpa harus menderita listrik padam seminggu sekali sebagaimana jamak dirasakan akhir-akhir ini.  Sayangnya PLN tampaknya mengubah sepihak RUPTL dan menutup kesempatan BUMD dan swasta untuk lebih berperan dalam hal ini.
          Dari sisi keseimbangan sumber daya, dapat kita bandingkan kontribusi dan efek LNG Senoro dan Pertamina di Kabupaten Banggai. Dengan asumsi terdapat sekurang-kurangnya 15.000 serapan tenaga kerja di wilayah potensial tersebut dengan gaji 5-10 juta rupiah, faktanya serapan tenaga kerja domestik sangat rendah dan berada di level buruh kasar.  Kita mungkin akan kesulitan menemukan seorang presiden direktur atau komisaris maupun job bergengsi sederajat itu kecuali buruh kasar yang notabene berasal dari masyarakat Banggai. Komposisi pengelola sumber energi di perusahaan pertambangan baik di pusat maupun di daerah terdiri dari kelompok kapitalis terdidik dan berpengalaman baik swasta maupun unsur pemerintah pusat.  Malangnya kita tak menemukan satupun putra asli daerah yang berasal dari kelompok swasta maupun pemerintah duduk bermartabat untuk turut mengontrol mobilitas harta karun nenek moyang masyarakat Banggai. Supervisor dan manager keatas didominasi oleh tenaga kerja import Korea dan Jepang.  Komposisi yang jauh dari representasi keadilan tersebut juga beresiko dimana sulit bagi kita untuk mengontrol dampak negatif yang ditimbulkan dalam kurun waktu 10-20 tahun kedepan, apakah semakin baik atau hanya meninggalkan hamparan kering yang rusak bagi isi perut generasi mendatang.  Parahnya, keempat perusahaan raksasa itu (Pertamina, Medco, Mitsubishi dan Panca Amara Utama) tak sedikitpun membuka diri untuk jujur pada masyarakat Banggai tentang sejauhmana kontribusi CSR dan peta pemberdayaan masyarakat disekeliling sumber energi tersebut. CSR keempat perusahaan itu kedengaran jatuh pada sejumlah lembaga non government diluar kampung halaman. Dengan alasan pemberdayaan desa mandiri masyarakat Banggai tampaknya tak lebih dari sekedar objek yang dibungkus melalui proposal ilmiah sehingga terkesan rasional. Tidakkah dengan hati nurani yang tulus keempat pengebor minyak dan gas dikampung saya itu membagi posisi untuk putra asli daerah untuk bagian humas dan CSR agar tampak lebih seimbang?  Menurut saya, jika Pemda dan DPRD sendiri sudah tak bersemangat lagi sebagai representasi masyarakat Banggai dalam mengartikulasikan kekayaan yang terampas dan menganggap bahwa bagi hasil yang telah ditentukan selama ini telah sesuai amanah UU, tentu saja itu sebuah kepandiran  dan kebohongan luar biasa. Sebuah kebohongan yang sama ketika masyarakat Aceh dan Papua dikelabui bertahun-tahun lamanya hingga mereka memperoleh keadilan tanpa letih masuk-keluar hutan mengangkat senjata dengan nama GAM dan OPM.  Akankah saya dan kawan-kawan di Jakarta yang terdidik sebagai putra asli Banggai mesti dipaksa masuk hutan dulu hanya untuk memperjuangkan keadilan yang dirampas oleh komprador asing dan aseng hari-hari ini? Bagi saya dan kawan-kawan ini hanya soal waktu, dimana mereka yang paham akan makna keadilan akan gelisah dan turun kelapangan.  Belajar dari itu, bagi Pemda sendiri tak perlu mengulang kelalaian yang sama dengan rezim sebelumnya dimana terdapat sejumlah energi tak terbarukan menunggu didepan mata dan siap digagahi oleh penambang kelas kakap.  Dalam banyak hal kita tak pernah merasa tersinggung dan marah ketika energi di sedot didepan mata lalu masyarakat hanyalah penonton dan satpam dihalaman rumahnya sendiri. Mengutip firman Allah Swt, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka” (QS.13:11).

Jumat, 04 November 2016

Membumikan Nilai Kepemimpinan Bahari Dalam Birokrasi Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo[2]

Pengantar Kuliah
          Rasanya terlalu cepat bagi saya untuk mewakili beberapa sesepuh yang telah mangkat dan masih hidup di perguruan tinggi tempat saya bekerja agar hadir ditempat ini guna menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait topik diatas. Panitia hanya memberi waktu lebih seminggu bagi saya untuk menyiapkan paper pendek dihadapan bapak ibu sekalian. Terlepas dari itu saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan Universitas Maritim Raja Ali Haji dan segenap civitas akademika khususnya di jurusan ilmu pemerintahan atas kesempatan dalam momentum yang baik ini guna memperbincangkan satu isu yang kadang statis di level akademik dan bersifat propaganda di level politik, bergantung diruang mana dan oleh siapa isu bahari akan diperbincangkan. Jika ia didiskusikan dalam ruang akademik semacam ini tentu laksana membicarakan sejarah yang terkesan statis, atau paling tidak meninggalkan sedikit banyak catatan dalam bingkai sejarah. Apabila isu semacam ini dipercakapkan dalam arena politik yang lebih dinamis, ia tidak saja bersifat propaganda namun pada tingkat yang lebih serius dapat menjadi kenyataan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mengingat realitas kebahariaan berpotensi besar sekaligus menjadi ciri dan kekuatan bangsa Indonesia. Semua itu tentu saja bergantung pada kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang bersifat universal maupun berciri lokal sebagaimana sejarah kepemimpinan bahari di Indonesia.
Dengan alokasi waktu yang singkat itu, saya coba untuk memperbincangkan topik diatas dengan menarik sejumlah nilai kepemimpinan bahari kedalam kepemimpinan pemerintahan khususnya birokrasi pemerintahan di Indonesia. Kepemimpinan bahari itu akan dilihat dari perspektif sejarah, nilai dan konsep yang membentuknya serta relevansinya dimasa lampau, kini dan akan datang.  Catatan dimasa lampau tentu hanya bersifat sepintas untuk menyingkat rekaman historis kita agar tak mudah melupakan budaya dan kebudayaan bangsa.  Beberapa konsep akan dilihat pula dari sedikit catatan teoritik birokrasi Weberian. Sementara dalam konteks kekinian (relevansi yuridis) kita akan melihat proses seleksi kepemimpinan pemerintahan dalam ruang birokrasi yang kini trend menggunakan istilah lelang jabatan atau seleksi terbuka (open biding). Pada akhir makalah ini sebagai aspek pragmatisnya yang mungkin dapat men-drive kearah revolusi seleksi kepemimpinan pemerintahan tanpa meninggalkan begitu saja nilai (value) kebaharian sebagai ciri kebudayaan bangsa. Dengan bercermin pada negara di wilayah Asia seperti Jepang, China dan Korea Selatan, tampaknya mereka berhasil berdamai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi lewat revolusi diberbagai sektor pelayanan namun tanpa meninggalkan begitu saja semangat Samurai, Sun Tzu maupun filosofi Ginseng.
          Sebelum saya masuk lebih jauh pada pokok soal itu saya ingin mengingatkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun terakhir sejak 1995, tidak ada satupun seminar berskala nasional bertajuk Kepemimpinan Bahari, kecuali apa yang pernah digagas oleh  Prof. Taliduhu Ndraha dan Prof. Ryaas Rasyid di Institut Ilmu Pemerintahan. Kompilasi atas hasil seminar saat itu dapat dibaca utuh lewat buku berjudul Kepemimpinan Bahari, edisi pertama, 2011, Penerbit Ghalia Jakarta. Menurut saya, seminar tersebut merupakan seminar terbaik yang pernah terselenggara tidak saja jika dilihat dari aspek kualitas makalah, narasumber dan interaksi pesertanya, demikian pula steering commite yang mampu menghasilkan laporan seminar selengkap itu. Seminar itu memang berskala nasional namun bervisi international (baca makalah Emil Salim, Anhar Gonggong, Nazaruddin Syamsuddin, Budhisantoso, Mattulada, Purnama Natakusuma, Parsudi Suparlan, Yogie SM, TB. Silalahi, Paulus Wirutomo, Andre Hardjana, R.Z Leirissa, Baharuddin Lopa, Emmanuel Subangun, Afan Gaffar, Wahyono SK, Rokhmin Dahuri, Adi Sumardiman, Kuntoro dan Tommy H Purwaka). Seminar dewasa ini banyak yang berskala international namun terkesan bervisi lokal dan berjangkauan pendek. Tanpa persiapan matang, seminar dapat muncul sewaktu-waktu tergantung siapa pimpronya serta untuk kepentingan pragmatis tertentu. Dapat di prediksi tak ada hasil signifikan yang dapat dipakai sebagai rujukan ilmiah jangka panjang kecuali selesai dengan kompetisi sertifikat berlabel international untuk percepatan kenaikan jabatan secara fungsional.

Perspektif Sejarah dan Nilai
          Dalam perspektif sejarah, kepemimpinan bahari lahir sebagai manifestasi dari keseluruhan gejala yang terintegrasi dalam kesatuan laut yang luas.  Kita menyebut bahari untuk mewakili keseluruhan jagad dimaksud, bukan saja menyangkut lautnya, demikian pula aktivitas kehidupan diatas dan dibawah permukaan laut termasuk sifat-sifat yang melekat didalamnya. Relief sejarah itu biasanya tercipta dari lekuk geografi suatu wilayah hingga membentuk perilaku manusianya.  Secara geografi Indonesia berada dalam genangan lautan luas. Laut menghubungkan, mengintegrasikan, menjadi jembatan, membentuk identitas, sumber mata pencaharian dan kekayaan bangsa. Dalam konteks itu lautan berfungsi kompleks sehingga perilaku manusia dan kepemimpinannya pun tak lepas dari sifat-sifat hydro-geografik tersebut.  Dalam masa kejayaan yang boleh disebut seperti Sriwijaya dan Gowa yang bertumpu pada kekuatan laut, pola kepemimpinan yang sejalan dengan karakter alam itu relatif berhasil menjaga keutuhan nusantara dan batas-batas kekuasaannya baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya.
Dalam dalam perkembangan selanjutnya, kebudayaan masyarakat Indonesia terbentuk diatas sedimentasi animisme, dinamisme, Hinduisme, Budhisme, Islamisme hingga beragam kepercayaan di wilayah Nusantara. Asimilasi yang terus berkesinambungan pada akhirnya membentuk ciri yang membedakannya. Salah satu ciri tersebut adalah terbentuknya budaya yang kuat dan kompetitif yaitu budaya bahari (Ndraha, 1995). Budaya bahari memiliki karakteristik yang membedakannya dengan budaya darat (pedalaman). Karakteristik budaya bahari setidaknya dicirikan oleh persatuan, kesatuan serta musyawarah (Leirissa, 1995).  Kedua ciri itu merupakan refleksi dari dinamika dan aktivitas antara laut sebagai satu kesatuan serta kepemimpinan dalam pelayaran.  Pada sebaliknya, budaya darat selama ini cenderung menempatkan relasi kemanusiaan dalam hubungan ketat vertical-hirarkhis.  Kondisi ini menyebabkan suatu hubungan yang tak sejajar sehingga entitas yang menjadi sub-ordinat sulit mengekpresikan kehendak dalam makna kreatif dan mandiri, kecuali ketergantungan dalam ikatan patron-client. Selama dekade orde baru, orientasi budaya darat yang sedemikian kuat melalui simbol pohon beringin menciptakan suatu pola pemerintahan sentralistik-otoriter. Kegagalan pada cara penyelenggaraan pemerintahan yang menciptakan ketergantungan sedemikian itu mendorong kita mencari dan menemukan kembali ciri yang menjadi kebudayaan bangsa selama ribuan tahun lalu yaitu budaya bahari. 
Laut dalam perspektif kaum yang hidup dipedalaman adalah pemisah, pemecah-belah, bukan penghubung atau pengikat atas keberagaman yang menjadi realitas bangsa.  Lebih jauh laut dianggap sebagai halaman belakang, bukan halaman depan yang mestinya dirawat dengan baik.[3] Dampaknya laut hanyalah tempat pembuangan sampah, bukan sebagai kekayaan dan sumber daya sebagaimana diperlakukan oleh bangsa-bangsa maju lainnya. Jepang dan Korea yang memiliki lautan tak seluas Indonesia justru memiliki produktivitas dari hasil tangkapan di laut lebih bamyak dibanding Indonesia dengan gugusan 13.667 (Nontji,1987), dua pertiga yang luasnya 5.176.800 km persegi belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif. Berdasarkan UU 17 Tahun 1985, seluas lebih kurang 2,7 juta km persegi adalah lautan yang berada diantara dua samudra dan dua benua. 
Apabila laut kita anggap sebagai alam semesta, kapal adalah negara, maka isinya adalah segenap kemajemukan budaya yang memiliki potensi beraneka ragam.  Keragaman tersebut tentu saja mendorong kompetisi yang memungkinkan kemajuan dengan kadar yang berbeda-beda. Pada kesadaran atas realitas keragaman itu, dan untuk mengelola perbedaan guna mencapai kemajuan yang berimbang diatas prinsip keadilan bersama maka dibutuhkan pola manajemen yang ideal.  Pola manajemen itu setidaknya mampu merangsang partisipasi aktif guna mendorong setiap warganya mampu mengekspresikan keunikan sebagai satu potensi unggulan serta memberi ruang yang cukup (otonomi) bagi tumbuhnya kreatifitas dan kemandirian. Bila inti manajemen itu adalah kepemimpinan, maka kepemimpinan yang berciri bahari itu menurut Wahyono dan Mattulada (Amanna Gappa, 1979) setidaknya memiliki nilai ;
1.     Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, seorang nahkoda (pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat terhadap setiap permasalahan dan tantangan alam yang dihadapinya;
2.     Memiliki tujuan dan haluan yang lelas. Seorang nahkoda melayarkan kapalnya untuk tujuan dan dengan haluan yang jelas;
3.     Melihat ke depan dan menarik pelayaran dari masa lalu. Seorang nahkkoda selalu melihat kedepan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi di laut;
4.     Selalu waspada, berani, dan bertanggung jawab. Seorang nahkoda harus senantiasa siap menghadapi perubahan cuaca dan lingkungan laut secara tiba-tiba;
5.     Bersikap dan berpikir luwes;
6.     Bepikir menyeluruh;
7.     Mengutamakan keselamatan kapal dan anak buahnya;
8.     Mengayomi anak buah dan keluarganya;
9.     Persaudaraan sesama pelaut.

Bila kesembilan nilai diatas merupakan syarat utama bagi kepemimpinan yang dapat dimainkan pada aspek politik pemerintahan, maka dari aspek tipelogi kepemimpinan bahari dapat menjadi modal dalam pengembangan aspek sosial ekonomi. Tipelogi kepemimpinan transactional umumnya dipraktekkan oleh para eksekutif manajemen, sedangkan kepemimpinan transformational adalah para pembawa aspirasi masyarakat. Kekuatan para pemimpin transactional terletak pada kemampuan organisasi dan manajemen, sedangkan pemimpin transformational terletak dalam kemampuannya dalam pembinaan idealisme dan mewujudkan perubahan sosial.  Kedua tipe kepemimpinan tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan kemajuan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat agar terus meningkat kualitasnya. Keduanya bergantung pada konteks dimana kepemimpinan tersebut dipraktekkan.

Relevansi Birokrasi
Menurut Natakusumah (2011:106), karakteristik model organisasi Weber selama ini kurang mampu menjawab problem yang dihadapi realitas birokrasi di Indonesia. Sebab itu perlu pengembangan organisasi birokrasi yang sesuai dengan budaya bahari seperti bersifat flat, otonomi luas, inovasi tinggi, tanggap, ad-hoc, berbasis teknologi, perlakuan yang adil, bernilai, serta memiliki kontrol pada proses dan output. Gagasan itu tampak mengalami konkritisasi pada lebih 10 tahun kemudian pasca runtuhnya orde baru. Birokrasi kini membutuhkan efisiensi karena itu diperlukan reformasi agar lebih flat alias langsing. Daerah juga memerlukan otonomi luas agar tercipta inovasi, kreasi dan kemandirian. Pada aspek kepemimpinan dibutuhkan daya tanggap sebagaimana dipraktekkan sehari-hari oleh Jokowi, Risma, Nurdin Abdullah dan Ridwan Kamil. Pasca reformasi lebih dari 100 lembaga baru dibentuk bersifat ad-hoc termasuk Satuan Tugas Mafia Migas tempo hari. Pada contoh lain misalnya, Walikota Bandung menginginkan agar semua sudut Paris van Java terkoneksi wifi sebagai upaya mewujudkan Kota Berbasis Teknologi Informasi. Keadilan kini menjadi trend yang tak sekedar dicari namun diburu oleh siapa saja. KPK memperoleh ekpektasi tertinggi atas keinginan mewujudkan keadilan dimaksud. Seorang Rektor, Wakil Rektor maupun Guru Besar akan sama kedudukannya dengan warga negara biasa jika tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum. Semua pelayanan mesti bernilai bukan sekedar outputnya, demikian pula proses dan manfaat layanan itu sendiri (outcomes, benefit dan impact). Kita boleh menerima aneka rupa kartu dengan maksud mempercepat akses layanan pendidikan dan kesehatan namun harus pula dipastikan bahwa semua layanan dalam kartu-kartu tersebut benar-benar sakti mandraguna ketika berada di klinik Puskesmas hingga ruang belajar. Bagian terakhir dari kecendrungan masalah birokrasi dewasa ini adalah hilangnya kontrol internal yang membuat birokrasi menjadi bulan-bulanan para penegak hukum. Budaya birokrasi yang suka merawat masalah agar memperoleh keuntungan jangka panjang membuat momentum dan energi bangsa hilang percuma.

Relevansi Yuridis dan Realitasnya
Bila kita amati sistem rekrutmen birokrasi dewasa ini melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN tampak bahwa mekanisme lelang jabatan (open biding) disebagian besar daerah yang masih kuat beradaptasi dengan aspek-aspek kultural dalam kepemimpinan pemerintahannya mengalami persoalan yang cukup kompleks. Realitas ini tentu saja dapat mengancam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dimana kepemimpinan pemerintahan tak cukup didukung oleh birokrasi yang handal dan solid.  Mereka yang terpilih hanya sekumpulan birokrat yang lolos lelang terbuka namun minus profesionalitas, kredibilitas, loyalitas dan dedikasi yang diharapkan oleh kepemimpinan pemerintahan di daerah.  Sekalipun sejumlah variabel terakhir itu yang justru menjadi tujuan, namun faktanya pola rekrutmen yang bersifat terbuka semacam itu menghambat tumbuh-kembangnya birokrat yang telah lama berkarier secara hirarkhi, terdidik dan berpengalaman panjang pada bidang dan ruang internal birokrasi.  Bila mereka yang berkarir lama di sebuah kapal sebagai kelasi I tentu saja berharap suatu saat dapat duduk sebagai kelasi II hingga Nakhoda. Pada ruang birokrasi pemerintahan demikian pula, mereka yang berada dijalur vertikal dari eselon IV tentu berharap akan sampai pada tujuan akhir di level eselon I.  Dalam proses semacam itu maknanya sistem rekrutmen dapat dianggap adaptif, rasional, dan lebih efektif. Namun bila mereka yang berada di jalur tersebut justru terpental oleh birokrat dengan latar belakang yang berbeda dan dengan standar yang tak sepesifik mengarahkan pegawai kebidang yang dimaksud, maka kecendrungan yang terpilih bukanlah mereka yang paling profesional namun mereka yang secara politik “paling dekat” dan “paling dikenal.” Tentu saja penerapan lelang jabatan pada semua level dan wilayah seakan menutup mata terhadap eksistensi nilai-nilai lokal (seperti kebaharian) sebagai dampak neo-liberalisme dihampir semua sektor. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya dan Jawa Barat mungkin saja pola rekrutmen birokrat dengan mekanisme lelang jabatan tidaklah menjadi satu kendala disebabkan tingkat pendidikan dan pendapatan yang cukup. Sebaliknya diwilayah Indonesia Timur yang memiliki karakteristik khas, serta tingkat pendidikan dan pendapatan dibawah rata-rata tentu saja pola rekrutmen menjadi lebih emosional dan diskretif, dimana pengangkatan birokrat yang loyal, berdedikasi, serta dipandang cakap bergantung pada penilaian pimpinan dalam satu jalur struktur yang lurus dari bawah keatas. Hal ini dimaksudkan agar stabilitas kepemimpinan pemerintahan berjalan efektif dibawah dukungan birokrasi yang kuat dan profesional. Dibeberapa daerah yang telah melakukan lelang jabatan tampak bahwa kinerja birokrat yang terpilih dari proses semacam itu tak menunjukkan satu perbedaan signifikan dibanding sebelumnya.  Kenyataan menunjukkan bahwa birokrat hanya berpuas diri sebagai hasil proses open biding, merasa tak bisa diganti kecuali dengan alasan krusial, serta dengan sendirinya memperoleh fasilitas yang cukup memadai. Fakta atas kesadaran semacam itu tidaklah mendongkel kinerja birokrasi kecuali memanjakan birokrasi dalam jangka panjang.  Mungkin yang lebih relevan adalah kepemimpinan pemerintahan yang kuatlah menentukan kinerja birokrasi itu sendiri sebagaimana ditunjukkan melalui Indeks Governance Indonesia pada tahun 2014-2015.

Penutup
Nilai-nilai kepemimpinan bahari berciri universal sejogjanya dapat diterapkan secara umum pada ruang birokrasi yang lebih tinggi, misalnya pemerintah nasional ataupun wilayah-wilayah dengan karakteristik masyarakatnya lebih majemuk, rasional dan modern (perkotaan). Dalam wilayah-wilayah semacam itu pola lelang jabatan (open biding) mungkin relatif adaptif. Sebaliknya, daerah-daerah otonom di wilayah Indonesia Timur atau lebih spesifik di wilayah yang 50-70 persen adalah laut sebagai entitas utama, penghubung, pengikat, sumber mata pencaharian dan kekayaannya patut kiranya mempertimbangkan pola rekrutmen kepemimpinan dalam birokrasi yang sesuai dengan kebutuhannya agar mampu mendukung kepemimpinan pemerintahan yang efektif.
Salah satu cara mengadaptasi sejumlah nilai penting dalam kepemimpinan bahari adalah memisahkan antara nilai lokal dan nilai universal yang dikandungnya. Beberapa nilai kepemimpinan bahari sejogjanya dapat diadaptasi menjadi nilai kepemimpinan setempat lewat spirit otonomi daerah (Indegenious Local). Pada sisi lain nilai kepemimpinan bahari yang bersifat universal dapat diadaptasi menjadi bagian dari pembangunan nilai-nilai kepemimpinan nasional. Hal ini sekaligus upaya melengkapi kajian terhadap nilai-nilai kepemimpinan Asta Bhrata yang sejauh ini tak mengalami banyak perubahan serta berorientasi teritorial (daratan). Nilai kepemimpinan bahari mencakup seluruh gejala yang dapat ditangkap dalam ruang bahari yang sedemikian luas.  Gejala tersebut dapat berupa pergerakan alamnya, manusianya, objeknya hingga sifat-sifatnya. Jika Astha Bhrata menangkap gejala alam semesta sebagai refleksi kepemimpinan nasional, maka semua gejala kebaharian adalah nilai dan simbol dalam mengkonstruksi kepemimpinan bahari. Laut dan perahu misalnya dapat dianggap sebagai simbol pemersatu. Nilai-nilai itu ada yang bersifat lokalitas dan ada pula yang bersifat universal. Nilai-nilai dalam sistem hukum laut ammanagappa pada kebaharian Bugis-Makassar adalah refleksi dari nilai-nilai lokal yang dapat dikembangkan menurut kebutuhan asimetrik. Stratifikasi jabatan seperti Kelasi Satu, Kelasi Dua, Juru Mudi hingga Nakhoda merupakan refleksi atas struktur birokrasi bahari yang dapat dipelajari guna menjawab kekuatiran Gifford & Elisabeth Pinchot  dalam The End of Bureaucracy And The Rise of The Intelligent Organization.


Pustaka;

Leirissa, 2011. Masyarakat Bahari Dalam Perspektif Sejarah, Ghalia, Jakarta
Mattulada, H.A, 2011. Laut: Sumber Budaya Bahari Nusantara, Ghalia, Jakarta
Natakusumah, Purnaman, 2011. Budaya Bahari dan Proses Persatuan dan Pelestarian Kesatuan Bangsa, Ghalia, Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu, 1995. Pengantar Prosiding Kepemimpinan Bahari, IIP Press, Jakarta
Sjamsuddin, Nazaruddin, 2011. Nilai Bahari dan Integrasi Nasional, Ghalia, Jakarta
Wahyono, 1979.  Beberapa Pikiran tentang Kekuatan Clan Pertahanan di Laut, Surya Indah, Jakarta.




[1] Makalah disampaikan dalam kuliah umum di Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji, Riau, 3 November 2016.
[2] Deputi Otonomi Khusus Pada Pusat Kajian Desentralisasi IPDN.
[3] Hal yang sama pula ketika kita selama ini menganggap daerah-daerah perbatasan sebagai dapur, bukan sebagai beranda depan tempat menerima tamu istimewa.  Akibatnya, kita salah urus dan salah kelola wilayah perbatasan disepanjang Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumatera hingga Papua.

Minggu, 09 Oktober 2016

Mencegah Limpahan Potensi Janda di Indonesia

Oleh. Muhadam Labolo

          Dalam empat edisi berturut-turut, tanggal 3 sampai 6 Oktober 2016, Koran Republika menurunkan headline dengan tema seputar meningkatnya angka perceraian. Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung menyebutkan angka perceraian di setiap daerah meningkat tajam. Hingga tahun 2015, produk gugat-cerai di Cilacap berpotensi melahirkan 5.950 janda dari tahun sebelumnya yang mencapai sebanyak 5.884 kasus perceraian. Rata-rata penggugat-cerai berusia antara 24-35 tahun. Di Cimahi, sebuah daerah dekat Kota Bandung yang maju, sejak 2014 sampai 2015 berpotensi memproduk kurang lebih 6.000 sampai 7.000 janda baru. Di Depok, kota dekat pinggiran Jakarta yang relatif makmur sejak 2014 hingga 2015 berpotensi melahirkan 3.400 sampai 3.800 janda pertahun. Di Palembang, pengadilan agama rata-rata mampu mencipta 85 janda baru setiap hari. Data Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu rupanya tak berselisih jauh, angka perceraian yang berpotensi melahirkan janda baru meningkat hingga 5.425 kasus pada tahun 2015. Selain Indramayu yang menempati rangking pertama dari tingginya kasus perceraian, Kabupaten Malang Jawa Timur berada diperingkat kedua dengan potensi terciptanya janda baru sebanyak 7.156 pertahun. Di Medan, angka perkara perceraian juga meningkat dari 10.429 kasus pada tahun 2014 menjadi 10.834 kasus pada tahun 2015. Dua daerah lain sebagai pemuncak angka perceraian adalah Banyuwangi dan Surabaya. Lonjakan angka perceraian yang berpotensi melahirkan ribuan edisi janda baru tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti hilangnya komitmen bersama sehingga tak bisa akur lagi, ditinggalkan salah satu pasangan tanpa alasan yang jelas, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bertemu dengan pasangan pemabuk dan penjudi, pisah karena alasan poligami dan cacat badan, dihukum penjara, kasus perzinahan, murtad dan sejumlah faktor lain. Secara historis, angka perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif. Hal itu dapat ditilik dari hasil penelitian Mark Cammack, guru besar dari Southwestern School of Law-Los Angeles, USA. Berdasarkan temuan Mark Cammack, pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu. Tampak terjadi kenaikan dibanding tahun 2008 yang berada dalam kisaran 200 ribu kasus. Ironisnya, 70% perceraian diajukan oleh pihak isteri atau cerai gugat. Data 2010 dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, yaitu dari 2 juta orang nikah setiap tahun se-Indonesia, ada 285.184 perkara yang berakhir dengan percerain per tahun se-Indonesia. Tren perceraian di Indonesia meningkat dari tahun ketahun. Dari 2 juta pernikahan setiap tahun, ada 200 ribuan yang bercerai. Masalah ekonomi (suami tidak bisa menafkahi) adalah penyebab pertama perceraian, kemudian ketidak-harmonisan pribadi dan perselingkuhan. Ironisnya, 70 % yang menggugat cerai adalah Isteri (Pandjaitan dlm Kompasiana, diakses Minggu, 9 Okt 2016).
          Menurut sosiologi pemerintahan, keluarga pada dasarnya adalah akar-akar pemerintahan (Mc Iver, 1952, The Web of Government). Dalam pandangan Iver bahwa institusi pertama yang bertanggungjawab terhadap masa depan sebuah pemerintahan adalah unit terkecil dari pemerintahan itu sendiri yaitu keluarga. Unit terkecil itu menjadi basis utama sekaligus media perkembangbiakan hingga membentuk jaring laba-laba yang paling kompleks sebagaimana halnya negara. Pandangan itu seturut dengan perspektif sosiologi agama, dimana keluarga merupakan sarana pendidikan pertama dan yang utama sebelum seseorang berinteraksi dengan lingkungan yang lebih kompleks.  Dengan demikian tidaklah keliru jika fokus dan lokus intervensi pertama yang mesti dibenahi pemerintah adalah institusi keluarga, sebelum kita berangkat kelevel yang lebih luas. Problematik keluarga sebagai miniatur mikro negara tak jauh dari dua persoalan fundamental utama yaitu minimnya nilai dan materi.  Pertama, fundamental nilai berkaitan dengan seperangkat keyakinan yang tertanam sejak seseorang tumbuh dalam lingkungan keluarga. Keyakinan tersebut biasanya ditumbuh-kembangkan melalui pendidikan agama dan umum. Semakin banyak terpatri nilai-nilai dasar yang diajarkan agama seperti perasaan tanggungjawab, kepedulian, tolong-menolong, toleransi, saling-menghargai dan saling menyayangi, semakin lekat dan baik pula daya tahan seseorang ketika berhadapan dengan kenyataan dalam lingkungan keluarga baru yang mereka bentuk. Menahan diri dari keinginan mengumbar hawa nafsu lewat puasa misalnya adalah satu jalan keluar dari nilai yang berhasil ditanamkan sehingga kehendak menikah diusia dini dapat dibatasi dengan sendirinya. Hidup sederhana sebagai refleksi dari perasaan syukur serta saling menjaga komitmen sebagai produk dari kejujuran dan tanggungjawab dapat mencegah keinginan seseorang untuk hidup berlebihan serta perilaku selingkuh yang kini menjadi kecendrungan dimana-mana.  Dalam hubungan diatas, semakin kuat pondasi nilai yang tertanam pada seseorang sejak awal, semakin kecil pula peluang seseorang untuk melakukan gugat-cerai karena terdapat konsekuensi spiritual seperti sorga-neraka, halal-haram, sunnah-makruh, maupun dosa dan pahala. Kedua, minimnya dukungan materi menjadi satu penyebab kuat munculnya perceraian.  Bicara ekonomi tentu bicara soal pendapatan, bicara soal pendapatan tentu saja bicara soal pekerjaan. Dan bicara soal pekerjaan artinya kita bicara soal apakah seseorang memiliki kemampuan yang layak agar dapat memperoleh pekerjaan sebagaimana yang lain. Persoalan pertama sekalipun negara tak dapat melepaskan diri untuk turut bertanggungjawab atas dekadensi moral suatu bangsa, namun setidaknya intervensi kebijakan pada setiap keluarga lewat berbagai program di Tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi dapat mendorong terbentuknya pribadi yang bertanggungjawab. Intinya, negara berkewajiban men-supporting dan memfasilitasi setiap institusi keluarga untuk melakukan tanggungjawab pertama dan utama yaitu menanamkan fundamen nilai dari sisi agama.  Kegagalan penanaman kualitas nilai sejak usia dini dapat mengancam fondasi kedisiplinan kolektif suatu bangsa bahkan dalam jangka panjang bukan mustahil mampu meruntuhkan integritas suatu Negara. Lihatlah bagaimana kejatuhan negara-negara besar dimasa lalu seperti Romawi, Persia, Andalusia dan Mongolia. Sementara persoalan kedua tentu saja menjadi tanggungjawab mutlak pemerintah, yaitu menciptakan lapangan kerja yang layak sehingga setiap individu dalam suatu negara mampu menjamin masa depan keluarganya masing-masing. Dalam hal ini pemerintah perlu menyegerakan proses pendidikan sehingga setiap warga negara mampu memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan.  Pemerintah sebagai personifikasi konkrit negara bahkan berhak mengendalikan angka kelahiran bila diasumsikan terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya dan jumlah penduduk. Dibutuhkan intervensi bila laju pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur dibanding laju sumber daya yang direpresentasikan oleh kecepatan deret hitung (Malthus,1766-1843). China berupaya merelaksasi angka kelahiran dengan memaksa satu anak cukup untuk tinggal di Kota Hongkong (One Child Family Planning). Indonesia sukses menekan angka pertumbuhan bayi hingga 70 jiwa sepanjang pemerintahan orde baru sehingga tercipta bonus demografi dewasa ini. Sementara pada belahan dunia lain, ketika terjadi surplus sumber daya, sementara angka kelahiran berjalan lambat, terjadi pula problem dalam berbagai bidang termasuk perlambatan pembangunan bangsa. Jumlah penduduk tentu saja menjadi satu potensi besar pada satu negara bila dilihat dari perspektif politik, ekonomi dan sosial budaya. Kekuatiran tersebut mendorong Jepang misalnya yang mengintervensi pertumbuhan penduduk melalui kebijakan subsidi pria yang ingin menikah, bahkan bila memiliki anak lebih dari satu. Jepang mengalami gejala work-cholic sehingga terjadi perlambatan kelahiran ditengah pencapaian angka kesejahteraan yang relatif tinggi. Rusia mendesain kebijakan pro-poligami. Dari sisi pertahanan dan keamanan, tampaknya Jepang dan Rusia mulai menyadari bahwa rendahnya populasi penduduk dapat mengancam keselamatan negara dalam ukuran dan skala ideal. Sejalan dengan itu, Iran dan Brunei Darussalam memproduk pula kebijakan yang sama dengan ancaman bagi istri yang melarang poligami berupa denda dan hukuman badan. Iran mengalami perlambatan angka kelahiran akibat perang dan krisis panjang. Sementara Brunei sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang kaya akan sumber minyak ditengah upaya menjalankan sistem pemerintahan monarchi absolut berbau teokrasi Islam. Bagaimana Indonesia? Menyadari potensi peningkatan status janda setiap tahun sebagaimana data diatas, tidaklah berlebihan bila pemerintah melakukan terobosan melalui intervensi kebijakan yang lebh serius. Barangkali tidak berlebihan pula bila suatu saat pemerintah berani mendesain kebijakan yang membolehkan poligami dengan persyaratan yang lebih ketat. Kalau dalam sejarah Nabawiyah Muhammad Saw banyak menikahi janda akibat ditinggal suami yang tewas di medan perang, apakah tidak sebaiknya dengan syarat seperti itu seorang pria yang berkemampuan (keadilan dan ekonomi) dapat diberi kesempatan yang sama. Tentu berbagai alasan dapat dikemukakan lewat kajian akademik dan fiqih yang jelas sanad dan perawinya. Tidaklah tepat jika hanya karena satu ayat yang merisaukan pikiran kita lalu membenci satu agama. Didalam Islam misalnya dibutuhkan kepatuhan untuk menerima perintah agama, apakah itu soal poligami atau soal memilih pemimpin yang seiman. Semua tentu membutuhkan persyaratan yang ketat, bukan semau-maunya saja. Konteks penerapan dan penggunaannya bergantung kebijakan, syarat, kemampuan dan pilihan seseorang. Dalam sisi sejarah dua pemimpin besar, Soekarno boleh saja anti poligami, Hatta malah sebaliknya, namun dalam kenyataannya hingga Hatta wafat Ia tetap konsisten pada satu pilihan. Bagi saya, ini soal pilihan bukan paksaan. Ini soal niat baik dan tulus bukan maksud jahat. Ini soal ajaran agama bukan soal logika semata. Ini soal antisipasi dampak sosial bukan soal syahwat semata. Ini soal kepedulian, bukan soal kemewahan. Ini soal perlindungan anak yang ditinggalkan bukan sekedar memperbanyak keturunan. Ini soal kejujuran masyarakat bukan soal membuka aib perselingkuhan yang dipendam rapi selama ini. Ini soal pengaturan pengendalian dan kebijakan bukan soal pembiaran.  Ini soal empati bukan soal belas kasihan. Ini soal ketangguhan keluarga untuk menjamin pertumbuhan keluarga telantar bukan soal adopsi. Ini soal perhatian masyarakat bukan ego individu. Ini soal penjaminan mutu keluarga bukan soal perbudakan. Dan tentu saja ini soal masa depan bangsa, bukan soal kepentingan individu. Ditengah upaya pemerintah menumbuhkan kesadaran nilai dalam lingkungan keluarga, pemerintah selayaknya tak berpangku tangan melihat limpahan janda baru yang terus meningkat akibat kegagalan pembangunan ekonomi yang kurang merata. Jika alasan gugat-cerai sedemikian melambung, bukankah pada tingkat praktikal pemerintah juga dianggap gagal mencegah kekerasan dalam rumah tangga, gagal membentuk pribadi yang anti mabuk, anti judi, anti perselingkuhan, anti kriminal, anti kawin paksa, anti ketidak-akuran, bahkan gagal mencegah pemurtadan dimana-mana. Dalam ketidakberadayaan pemerintah itulah solusi jangka panjang ini disampaikan.

Rabu, 05 Oktober 2016

Dilema Kebodohan dan Kebahagiaan


Oleh. Muhadam Labolo

Menurut survei organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD), Indonesia merupakan negara dengan peringkat paling bawah pada hampir semua jenis kompetensi untuk bekerja dan berkarya sebagai anggota masyarakat.  Kecakapan orang Indonesia dalam hal membaca, berhitung, maupun pemecahan masalah berada sangat rendah dihampir semua kategori umur.  Lebih dari separuh responden Indonesia mendapatkan skor kurang dari level 1 (kategori pencapaian paling bawah) dalam hal kemampuan literasi. Dengan kata lain, Indonesia adalah negara dengan rasio orang dewasa berkemampuan membaca terburuk dari 34 negara OECD dan mitra OECD yang disurvei tahun 2016. Orang dewasa pada level kurang dari 1 menurut definisi OECD hanya mampu membaca teks singkat tentang topik yang sudah akrab untuk menemukan satu bagian  informasi spesifik. Untuk menyelesaikan tugas itu hanya membutuhkan pengetahuan kosakata dasar dimana pembaca tidak perlu memahami struktur kalimat atau paragraf. Meskipun Jakarta tak mewakili wajah Indonesia secara keseluruhan, namun ketimpangan Jakarta dan daerah lain sangat tajam dalam berbagai indikator kualitas pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta 78,99,  sedangkan rata-rata nasional 69,55.  Daerah dengan IPM terendah adalah Papua, hanya 57,25 (BPS, 2016). Perhitungan kemiskinan multidimensi juga menunjukkan hanya sekitar seperdelapan dari penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi di Jakarta dibandingkan hampir tiga perempat penduduk Papua dan dua pertiga penduduk NTT. 
Hasil survei tersebut tentu saja dapat menimbulkan perasaan pesimisme, bahkan dalam nada sarkasme sejumlah orang menyimpulkan bahwa siswa Indonesia itu terkesan bodoh namun bahagia. Bagi saya, peluang menjadi bahagia itu jauh lebih sulit dibanding mengubah nasib seorang siswa dari bodoh menjadi pintar.  Mengutip optimisme fisikawan Johanes Surya (2013), sesungguhnya tidak ada siswa yang bodoh kecuali belum bertemu dengan guru yang baik. Apalagi makna kecerdasan dewasa ini tidaklah semata-mata diletakkan pada aspek intelektual. Kecerdasan kini meluas menjadi kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual (ESQ) sebagaimana dikembangkan bertahun-tahun lalu oleh motivator Indonesia Ary Ginanjar. Mereka yang kelihatan kurang cerdas secara IQ, terkadang lebih cerdas pada aspek emosional maupun spiritual.  Seorang siswa yang kurang bagus nilainya barangkali lebih tinggi budi pekertinya sebagai refleksi dari kecerdasan spiritual dan emosional. Mereka yang mungkin tak cerdas dari aspek intelektual terkadang memiliki prestasi dibidang lain seperti petinju hebat Mike Tyson, pesepak bola populer Lionel Messi, penyanyi Psy Gangnam Style atau aktor film seperti Mel Gibson dan Nicolas Cage.  Dalam praktek, kecerdasan intelektual menghasilkan karya seperti buku, rumusan atau formula tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia.  Kecerdasan emosional diperlukan dalam model kepemimpinan yang lebih stabil seperti Nurdin Abdullah Bupati Bantaeng. Sedangkan kecerdasan spiritual diperlukan untuk mengendalikan kecepatan dan kemajuan kecerdasan intelektual dan emosional agar manusia tak mudah menjadi angkuh dan kehilangan rasa syukur.  
Secara umum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam cenderung menyukai aktivitas keagamaan sekalipun mungkin baru bersifat asesoris dan ritualistik. Aktivitas keagamaan dipercaya dapat meningkatkan kabahagiaan batiniah,  sekalipun tak semua penganut beragama memperoleh kebahagiaan dimaksud. Sementara atribut keagamaan tampak menjamur secara kolektif yang menunjukkan adanya kesadaran beragama secara formalistik diantara sedikit penganut beragama yang benar-benar berorientasi pada pencapaian substansi. Output dari nilai keagamaan secara substantif adalah terbentuknya manusia yang lebih sabar, penyayang, pengasih, penolong, suka berkorban bahkan gigih mempertahankan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Ini adalah contoh dari sedikit kecerdasan spiritual dan emosional. Sejauh ini nilai-nilai seperti itu ditengah-tengah masyarakat terasa kosong, bahkan raib dalam kubangan materialisme duniawi.  Kekuatiran banyak keluarga terhadap punahnya nilai-nilai kebaikan sebagai modal dalam kehidupan bersama dalam jangka panjang menjadi ancaman bagi integrasi berbangsa, bernegara dan berpemerintahan.  Modal sosial tak membutuhkan banyak kecerdasan intelektual, ia justru membutuhkan nilai kualitatif seperti kejujuran, kesabaran, kepedulian, kasih sayang, tepo seliro dan semangat gotong royong (kerjasama).  Berapa banyak orang pintar berakhir di buih, sementara semua lowongan kerja membutuhkan orang jujur, disiplin, loyal, dan penuh dedikasi.  Semakin banyak orang bahagia karena hidup dengan perasaan syukur barangkali kualitas IPM kita secara kualitatif dapat mendongkrak kualitas hidup yang lebih lama, panjang umur, serta jauh dari ketidaktenangan hidup. Dinegara-negara dengan tingkat literasi tinggi, tingkat kebahagiaan justru sebaliknya. Tingkat pelanggaran moral meningkat kemungkinan peningkatan ilmu dan pengetahuan tak diimbangi dengan peningkatan iman dan taqwa sebagaimana visi manusia cerdas Indonesia BJ. Habibie.  Kepedulian yang tinggi terhadap orang lain biasanya lahir karena relasi emosional yang kuat. Hal itu biasanya didorong oleh keyakinan seseorang pada agamanya. Agama mengajarkan banyak hal tentang bagaimana mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat.  Mungkin hal itu berhubungan dengan pertanyaan tentang mengapa Indonesia misalnya tergolong menjadi salah satu negara paling dermawan di dunia dibanding Amerika Serikat.  
Negara-negara dengan tingkat literasi tinggi kemungkinan melahirkan manusia yang cerdas. Kecerdasan yang lazim dikenali lewat aktivitas intelektualitas biasanya melahirkan pemikiran kritis dan rasional. Pertimbangan-pertimbangan rasional seringkali menjauhkan manusia dari perasaan peduli, toleran, kooperatif, maupun rasa sosial yang tinggi kecuali terdapat pamrih sebagai alasan rasional. Disinilah mengapa kecerdasan intelektual mesti selalu diimbangi oleh kecerdasan emosional dan spiritual agar sedapat mungkin kelemahan dari salah satu kecerdasan tadi dapat diminimalisasi. Dalam lingkungan birokrasi pemerintahan misalnya, kepala daerah seringkali memilih mereka yang lebih tinggi disiplin, loyalitas dan dedikasinya dibanding pegawai yang sekedar mengandalkan kecerdasan intelektual. Kriteria itu dianggap lebih memberikan jaminan dalam menjaga stabilitas pemerintahan dibanding memelihara individu intelek tanpa mentalitas yang kuat sehingga dapat meningkatkan banyak resiko. Rasionalitas dapat juga dikalahkan oleh orientasi terhadap kebahagiaan yang instant.  Mereka yang tampak cerdas dalam balutan gelar profesor dan doktor misalnya dapat kehilangan rasionalitas ketika dihadapkan pada pilihan mencari kebahagiaan lewat jalan pintas, lihat saja kasus Kanjeng Dimas Taat Pribadi yang dapat menggandakan uang untuk menciptakan kebahagiaan semu pada sejumlah orang.  Sebaliknya, kebahagiaan justru sulit diterangkan oleh akal sehat. Mereka yang tinggal digubuk, kolong jembatan, tepi pantai, pedalaman hutan atau di udik, terkadang lebih nyenyak tidur dan tenang hidupnya dibanding mereka yang bergelimang harta benda dan tinggal di kota. Kebahagiaan rupanya tak hanya milik kaum elit, rupanya bisa pula mampir dikelompok alit.  Rupa-rupanya kebahagiaan tak menggubris siapa yang paling kaya dan atau paling tinggi pangkat, gelar dan jabatannya.  Kebahagiaan dapat bertengger dimana saja, baik pada orang pintar maupun orang bodoh.  Oleh karena kebahagiaan lebih netral dan memberi dampak kuat bagi kehidupan manusia dalam jangka panjang, maka baik orang kaya maupun orang bodoh sama-sama memburu jejak kebahagiaan itu. Keduanya memburu dengan ragam kecerdasan yang dimiliki, apakah lewat kecerdasan intelektual, emosional maupun kecerdasan spiritual.