Jumat, 04 November 2016

Membumikan Nilai Kepemimpinan Bahari Dalam Birokrasi Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo[2]

Pengantar Kuliah
          Rasanya terlalu cepat bagi saya untuk mewakili beberapa sesepuh yang telah mangkat dan masih hidup di perguruan tinggi tempat saya bekerja agar hadir ditempat ini guna menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait topik diatas. Panitia hanya memberi waktu lebih seminggu bagi saya untuk menyiapkan paper pendek dihadapan bapak ibu sekalian. Terlepas dari itu saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan Universitas Maritim Raja Ali Haji dan segenap civitas akademika khususnya di jurusan ilmu pemerintahan atas kesempatan dalam momentum yang baik ini guna memperbincangkan satu isu yang kadang statis di level akademik dan bersifat propaganda di level politik, bergantung diruang mana dan oleh siapa isu bahari akan diperbincangkan. Jika ia didiskusikan dalam ruang akademik semacam ini tentu laksana membicarakan sejarah yang terkesan statis, atau paling tidak meninggalkan sedikit banyak catatan dalam bingkai sejarah. Apabila isu semacam ini dipercakapkan dalam arena politik yang lebih dinamis, ia tidak saja bersifat propaganda namun pada tingkat yang lebih serius dapat menjadi kenyataan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mengingat realitas kebahariaan berpotensi besar sekaligus menjadi ciri dan kekuatan bangsa Indonesia. Semua itu tentu saja bergantung pada kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang bersifat universal maupun berciri lokal sebagaimana sejarah kepemimpinan bahari di Indonesia.
Dengan alokasi waktu yang singkat itu, saya coba untuk memperbincangkan topik diatas dengan menarik sejumlah nilai kepemimpinan bahari kedalam kepemimpinan pemerintahan khususnya birokrasi pemerintahan di Indonesia. Kepemimpinan bahari itu akan dilihat dari perspektif sejarah, nilai dan konsep yang membentuknya serta relevansinya dimasa lampau, kini dan akan datang.  Catatan dimasa lampau tentu hanya bersifat sepintas untuk menyingkat rekaman historis kita agar tak mudah melupakan budaya dan kebudayaan bangsa.  Beberapa konsep akan dilihat pula dari sedikit catatan teoritik birokrasi Weberian. Sementara dalam konteks kekinian (relevansi yuridis) kita akan melihat proses seleksi kepemimpinan pemerintahan dalam ruang birokrasi yang kini trend menggunakan istilah lelang jabatan atau seleksi terbuka (open biding). Pada akhir makalah ini sebagai aspek pragmatisnya yang mungkin dapat men-drive kearah revolusi seleksi kepemimpinan pemerintahan tanpa meninggalkan begitu saja nilai (value) kebaharian sebagai ciri kebudayaan bangsa. Dengan bercermin pada negara di wilayah Asia seperti Jepang, China dan Korea Selatan, tampaknya mereka berhasil berdamai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi lewat revolusi diberbagai sektor pelayanan namun tanpa meninggalkan begitu saja semangat Samurai, Sun Tzu maupun filosofi Ginseng.
          Sebelum saya masuk lebih jauh pada pokok soal itu saya ingin mengingatkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun terakhir sejak 1995, tidak ada satupun seminar berskala nasional bertajuk Kepemimpinan Bahari, kecuali apa yang pernah digagas oleh  Prof. Taliduhu Ndraha dan Prof. Ryaas Rasyid di Institut Ilmu Pemerintahan. Kompilasi atas hasil seminar saat itu dapat dibaca utuh lewat buku berjudul Kepemimpinan Bahari, edisi pertama, 2011, Penerbit Ghalia Jakarta. Menurut saya, seminar tersebut merupakan seminar terbaik yang pernah terselenggara tidak saja jika dilihat dari aspek kualitas makalah, narasumber dan interaksi pesertanya, demikian pula steering commite yang mampu menghasilkan laporan seminar selengkap itu. Seminar itu memang berskala nasional namun bervisi international (baca makalah Emil Salim, Anhar Gonggong, Nazaruddin Syamsuddin, Budhisantoso, Mattulada, Purnama Natakusuma, Parsudi Suparlan, Yogie SM, TB. Silalahi, Paulus Wirutomo, Andre Hardjana, R.Z Leirissa, Baharuddin Lopa, Emmanuel Subangun, Afan Gaffar, Wahyono SK, Rokhmin Dahuri, Adi Sumardiman, Kuntoro dan Tommy H Purwaka). Seminar dewasa ini banyak yang berskala international namun terkesan bervisi lokal dan berjangkauan pendek. Tanpa persiapan matang, seminar dapat muncul sewaktu-waktu tergantung siapa pimpronya serta untuk kepentingan pragmatis tertentu. Dapat di prediksi tak ada hasil signifikan yang dapat dipakai sebagai rujukan ilmiah jangka panjang kecuali selesai dengan kompetisi sertifikat berlabel international untuk percepatan kenaikan jabatan secara fungsional.

Perspektif Sejarah dan Nilai
          Dalam perspektif sejarah, kepemimpinan bahari lahir sebagai manifestasi dari keseluruhan gejala yang terintegrasi dalam kesatuan laut yang luas.  Kita menyebut bahari untuk mewakili keseluruhan jagad dimaksud, bukan saja menyangkut lautnya, demikian pula aktivitas kehidupan diatas dan dibawah permukaan laut termasuk sifat-sifat yang melekat didalamnya. Relief sejarah itu biasanya tercipta dari lekuk geografi suatu wilayah hingga membentuk perilaku manusianya.  Secara geografi Indonesia berada dalam genangan lautan luas. Laut menghubungkan, mengintegrasikan, menjadi jembatan, membentuk identitas, sumber mata pencaharian dan kekayaan bangsa. Dalam konteks itu lautan berfungsi kompleks sehingga perilaku manusia dan kepemimpinannya pun tak lepas dari sifat-sifat hydro-geografik tersebut.  Dalam masa kejayaan yang boleh disebut seperti Sriwijaya dan Gowa yang bertumpu pada kekuatan laut, pola kepemimpinan yang sejalan dengan karakter alam itu relatif berhasil menjaga keutuhan nusantara dan batas-batas kekuasaannya baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya.
Dalam dalam perkembangan selanjutnya, kebudayaan masyarakat Indonesia terbentuk diatas sedimentasi animisme, dinamisme, Hinduisme, Budhisme, Islamisme hingga beragam kepercayaan di wilayah Nusantara. Asimilasi yang terus berkesinambungan pada akhirnya membentuk ciri yang membedakannya. Salah satu ciri tersebut adalah terbentuknya budaya yang kuat dan kompetitif yaitu budaya bahari (Ndraha, 1995). Budaya bahari memiliki karakteristik yang membedakannya dengan budaya darat (pedalaman). Karakteristik budaya bahari setidaknya dicirikan oleh persatuan, kesatuan serta musyawarah (Leirissa, 1995).  Kedua ciri itu merupakan refleksi dari dinamika dan aktivitas antara laut sebagai satu kesatuan serta kepemimpinan dalam pelayaran.  Pada sebaliknya, budaya darat selama ini cenderung menempatkan relasi kemanusiaan dalam hubungan ketat vertical-hirarkhis.  Kondisi ini menyebabkan suatu hubungan yang tak sejajar sehingga entitas yang menjadi sub-ordinat sulit mengekpresikan kehendak dalam makna kreatif dan mandiri, kecuali ketergantungan dalam ikatan patron-client. Selama dekade orde baru, orientasi budaya darat yang sedemikian kuat melalui simbol pohon beringin menciptakan suatu pola pemerintahan sentralistik-otoriter. Kegagalan pada cara penyelenggaraan pemerintahan yang menciptakan ketergantungan sedemikian itu mendorong kita mencari dan menemukan kembali ciri yang menjadi kebudayaan bangsa selama ribuan tahun lalu yaitu budaya bahari. 
Laut dalam perspektif kaum yang hidup dipedalaman adalah pemisah, pemecah-belah, bukan penghubung atau pengikat atas keberagaman yang menjadi realitas bangsa.  Lebih jauh laut dianggap sebagai halaman belakang, bukan halaman depan yang mestinya dirawat dengan baik.[3] Dampaknya laut hanyalah tempat pembuangan sampah, bukan sebagai kekayaan dan sumber daya sebagaimana diperlakukan oleh bangsa-bangsa maju lainnya. Jepang dan Korea yang memiliki lautan tak seluas Indonesia justru memiliki produktivitas dari hasil tangkapan di laut lebih bamyak dibanding Indonesia dengan gugusan 13.667 (Nontji,1987), dua pertiga yang luasnya 5.176.800 km persegi belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif. Berdasarkan UU 17 Tahun 1985, seluas lebih kurang 2,7 juta km persegi adalah lautan yang berada diantara dua samudra dan dua benua. 
Apabila laut kita anggap sebagai alam semesta, kapal adalah negara, maka isinya adalah segenap kemajemukan budaya yang memiliki potensi beraneka ragam.  Keragaman tersebut tentu saja mendorong kompetisi yang memungkinkan kemajuan dengan kadar yang berbeda-beda. Pada kesadaran atas realitas keragaman itu, dan untuk mengelola perbedaan guna mencapai kemajuan yang berimbang diatas prinsip keadilan bersama maka dibutuhkan pola manajemen yang ideal.  Pola manajemen itu setidaknya mampu merangsang partisipasi aktif guna mendorong setiap warganya mampu mengekspresikan keunikan sebagai satu potensi unggulan serta memberi ruang yang cukup (otonomi) bagi tumbuhnya kreatifitas dan kemandirian. Bila inti manajemen itu adalah kepemimpinan, maka kepemimpinan yang berciri bahari itu menurut Wahyono dan Mattulada (Amanna Gappa, 1979) setidaknya memiliki nilai ;
1.     Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, seorang nahkoda (pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat terhadap setiap permasalahan dan tantangan alam yang dihadapinya;
2.     Memiliki tujuan dan haluan yang lelas. Seorang nahkoda melayarkan kapalnya untuk tujuan dan dengan haluan yang jelas;
3.     Melihat ke depan dan menarik pelayaran dari masa lalu. Seorang nahkkoda selalu melihat kedepan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi di laut;
4.     Selalu waspada, berani, dan bertanggung jawab. Seorang nahkoda harus senantiasa siap menghadapi perubahan cuaca dan lingkungan laut secara tiba-tiba;
5.     Bersikap dan berpikir luwes;
6.     Bepikir menyeluruh;
7.     Mengutamakan keselamatan kapal dan anak buahnya;
8.     Mengayomi anak buah dan keluarganya;
9.     Persaudaraan sesama pelaut.

Bila kesembilan nilai diatas merupakan syarat utama bagi kepemimpinan yang dapat dimainkan pada aspek politik pemerintahan, maka dari aspek tipelogi kepemimpinan bahari dapat menjadi modal dalam pengembangan aspek sosial ekonomi. Tipelogi kepemimpinan transactional umumnya dipraktekkan oleh para eksekutif manajemen, sedangkan kepemimpinan transformational adalah para pembawa aspirasi masyarakat. Kekuatan para pemimpin transactional terletak pada kemampuan organisasi dan manajemen, sedangkan pemimpin transformational terletak dalam kemampuannya dalam pembinaan idealisme dan mewujudkan perubahan sosial.  Kedua tipe kepemimpinan tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan kemajuan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat agar terus meningkat kualitasnya. Keduanya bergantung pada konteks dimana kepemimpinan tersebut dipraktekkan.

Relevansi Birokrasi
Menurut Natakusumah (2011:106), karakteristik model organisasi Weber selama ini kurang mampu menjawab problem yang dihadapi realitas birokrasi di Indonesia. Sebab itu perlu pengembangan organisasi birokrasi yang sesuai dengan budaya bahari seperti bersifat flat, otonomi luas, inovasi tinggi, tanggap, ad-hoc, berbasis teknologi, perlakuan yang adil, bernilai, serta memiliki kontrol pada proses dan output. Gagasan itu tampak mengalami konkritisasi pada lebih 10 tahun kemudian pasca runtuhnya orde baru. Birokrasi kini membutuhkan efisiensi karena itu diperlukan reformasi agar lebih flat alias langsing. Daerah juga memerlukan otonomi luas agar tercipta inovasi, kreasi dan kemandirian. Pada aspek kepemimpinan dibutuhkan daya tanggap sebagaimana dipraktekkan sehari-hari oleh Jokowi, Risma, Nurdin Abdullah dan Ridwan Kamil. Pasca reformasi lebih dari 100 lembaga baru dibentuk bersifat ad-hoc termasuk Satuan Tugas Mafia Migas tempo hari. Pada contoh lain misalnya, Walikota Bandung menginginkan agar semua sudut Paris van Java terkoneksi wifi sebagai upaya mewujudkan Kota Berbasis Teknologi Informasi. Keadilan kini menjadi trend yang tak sekedar dicari namun diburu oleh siapa saja. KPK memperoleh ekpektasi tertinggi atas keinginan mewujudkan keadilan dimaksud. Seorang Rektor, Wakil Rektor maupun Guru Besar akan sama kedudukannya dengan warga negara biasa jika tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum. Semua pelayanan mesti bernilai bukan sekedar outputnya, demikian pula proses dan manfaat layanan itu sendiri (outcomes, benefit dan impact). Kita boleh menerima aneka rupa kartu dengan maksud mempercepat akses layanan pendidikan dan kesehatan namun harus pula dipastikan bahwa semua layanan dalam kartu-kartu tersebut benar-benar sakti mandraguna ketika berada di klinik Puskesmas hingga ruang belajar. Bagian terakhir dari kecendrungan masalah birokrasi dewasa ini adalah hilangnya kontrol internal yang membuat birokrasi menjadi bulan-bulanan para penegak hukum. Budaya birokrasi yang suka merawat masalah agar memperoleh keuntungan jangka panjang membuat momentum dan energi bangsa hilang percuma.

Relevansi Yuridis dan Realitasnya
Bila kita amati sistem rekrutmen birokrasi dewasa ini melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN tampak bahwa mekanisme lelang jabatan (open biding) disebagian besar daerah yang masih kuat beradaptasi dengan aspek-aspek kultural dalam kepemimpinan pemerintahannya mengalami persoalan yang cukup kompleks. Realitas ini tentu saja dapat mengancam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dimana kepemimpinan pemerintahan tak cukup didukung oleh birokrasi yang handal dan solid.  Mereka yang terpilih hanya sekumpulan birokrat yang lolos lelang terbuka namun minus profesionalitas, kredibilitas, loyalitas dan dedikasi yang diharapkan oleh kepemimpinan pemerintahan di daerah.  Sekalipun sejumlah variabel terakhir itu yang justru menjadi tujuan, namun faktanya pola rekrutmen yang bersifat terbuka semacam itu menghambat tumbuh-kembangnya birokrat yang telah lama berkarier secara hirarkhi, terdidik dan berpengalaman panjang pada bidang dan ruang internal birokrasi.  Bila mereka yang berkarir lama di sebuah kapal sebagai kelasi I tentu saja berharap suatu saat dapat duduk sebagai kelasi II hingga Nakhoda. Pada ruang birokrasi pemerintahan demikian pula, mereka yang berada dijalur vertikal dari eselon IV tentu berharap akan sampai pada tujuan akhir di level eselon I.  Dalam proses semacam itu maknanya sistem rekrutmen dapat dianggap adaptif, rasional, dan lebih efektif. Namun bila mereka yang berada di jalur tersebut justru terpental oleh birokrat dengan latar belakang yang berbeda dan dengan standar yang tak sepesifik mengarahkan pegawai kebidang yang dimaksud, maka kecendrungan yang terpilih bukanlah mereka yang paling profesional namun mereka yang secara politik “paling dekat” dan “paling dikenal.” Tentu saja penerapan lelang jabatan pada semua level dan wilayah seakan menutup mata terhadap eksistensi nilai-nilai lokal (seperti kebaharian) sebagai dampak neo-liberalisme dihampir semua sektor. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya dan Jawa Barat mungkin saja pola rekrutmen birokrat dengan mekanisme lelang jabatan tidaklah menjadi satu kendala disebabkan tingkat pendidikan dan pendapatan yang cukup. Sebaliknya diwilayah Indonesia Timur yang memiliki karakteristik khas, serta tingkat pendidikan dan pendapatan dibawah rata-rata tentu saja pola rekrutmen menjadi lebih emosional dan diskretif, dimana pengangkatan birokrat yang loyal, berdedikasi, serta dipandang cakap bergantung pada penilaian pimpinan dalam satu jalur struktur yang lurus dari bawah keatas. Hal ini dimaksudkan agar stabilitas kepemimpinan pemerintahan berjalan efektif dibawah dukungan birokrasi yang kuat dan profesional. Dibeberapa daerah yang telah melakukan lelang jabatan tampak bahwa kinerja birokrat yang terpilih dari proses semacam itu tak menunjukkan satu perbedaan signifikan dibanding sebelumnya.  Kenyataan menunjukkan bahwa birokrat hanya berpuas diri sebagai hasil proses open biding, merasa tak bisa diganti kecuali dengan alasan krusial, serta dengan sendirinya memperoleh fasilitas yang cukup memadai. Fakta atas kesadaran semacam itu tidaklah mendongkel kinerja birokrasi kecuali memanjakan birokrasi dalam jangka panjang.  Mungkin yang lebih relevan adalah kepemimpinan pemerintahan yang kuatlah menentukan kinerja birokrasi itu sendiri sebagaimana ditunjukkan melalui Indeks Governance Indonesia pada tahun 2014-2015.

Penutup
Nilai-nilai kepemimpinan bahari berciri universal sejogjanya dapat diterapkan secara umum pada ruang birokrasi yang lebih tinggi, misalnya pemerintah nasional ataupun wilayah-wilayah dengan karakteristik masyarakatnya lebih majemuk, rasional dan modern (perkotaan). Dalam wilayah-wilayah semacam itu pola lelang jabatan (open biding) mungkin relatif adaptif. Sebaliknya, daerah-daerah otonom di wilayah Indonesia Timur atau lebih spesifik di wilayah yang 50-70 persen adalah laut sebagai entitas utama, penghubung, pengikat, sumber mata pencaharian dan kekayaannya patut kiranya mempertimbangkan pola rekrutmen kepemimpinan dalam birokrasi yang sesuai dengan kebutuhannya agar mampu mendukung kepemimpinan pemerintahan yang efektif.
Salah satu cara mengadaptasi sejumlah nilai penting dalam kepemimpinan bahari adalah memisahkan antara nilai lokal dan nilai universal yang dikandungnya. Beberapa nilai kepemimpinan bahari sejogjanya dapat diadaptasi menjadi nilai kepemimpinan setempat lewat spirit otonomi daerah (Indegenious Local). Pada sisi lain nilai kepemimpinan bahari yang bersifat universal dapat diadaptasi menjadi bagian dari pembangunan nilai-nilai kepemimpinan nasional. Hal ini sekaligus upaya melengkapi kajian terhadap nilai-nilai kepemimpinan Asta Bhrata yang sejauh ini tak mengalami banyak perubahan serta berorientasi teritorial (daratan). Nilai kepemimpinan bahari mencakup seluruh gejala yang dapat ditangkap dalam ruang bahari yang sedemikian luas.  Gejala tersebut dapat berupa pergerakan alamnya, manusianya, objeknya hingga sifat-sifatnya. Jika Astha Bhrata menangkap gejala alam semesta sebagai refleksi kepemimpinan nasional, maka semua gejala kebaharian adalah nilai dan simbol dalam mengkonstruksi kepemimpinan bahari. Laut dan perahu misalnya dapat dianggap sebagai simbol pemersatu. Nilai-nilai itu ada yang bersifat lokalitas dan ada pula yang bersifat universal. Nilai-nilai dalam sistem hukum laut ammanagappa pada kebaharian Bugis-Makassar adalah refleksi dari nilai-nilai lokal yang dapat dikembangkan menurut kebutuhan asimetrik. Stratifikasi jabatan seperti Kelasi Satu, Kelasi Dua, Juru Mudi hingga Nakhoda merupakan refleksi atas struktur birokrasi bahari yang dapat dipelajari guna menjawab kekuatiran Gifford & Elisabeth Pinchot  dalam The End of Bureaucracy And The Rise of The Intelligent Organization.


Pustaka;

Leirissa, 2011. Masyarakat Bahari Dalam Perspektif Sejarah, Ghalia, Jakarta
Mattulada, H.A, 2011. Laut: Sumber Budaya Bahari Nusantara, Ghalia, Jakarta
Natakusumah, Purnaman, 2011. Budaya Bahari dan Proses Persatuan dan Pelestarian Kesatuan Bangsa, Ghalia, Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu, 1995. Pengantar Prosiding Kepemimpinan Bahari, IIP Press, Jakarta
Sjamsuddin, Nazaruddin, 2011. Nilai Bahari dan Integrasi Nasional, Ghalia, Jakarta
Wahyono, 1979.  Beberapa Pikiran tentang Kekuatan Clan Pertahanan di Laut, Surya Indah, Jakarta.




[1] Makalah disampaikan dalam kuliah umum di Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji, Riau, 3 November 2016.
[2] Deputi Otonomi Khusus Pada Pusat Kajian Desentralisasi IPDN.
[3] Hal yang sama pula ketika kita selama ini menganggap daerah-daerah perbatasan sebagai dapur, bukan sebagai beranda depan tempat menerima tamu istimewa.  Akibatnya, kita salah urus dan salah kelola wilayah perbatasan disepanjang Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumatera hingga Papua.

Minggu, 09 Oktober 2016

Mencegah Limpahan Potensi Janda di Indonesia

Oleh. Muhadam Labolo

          Dalam empat edisi berturut-turut, tanggal 3 sampai 6 Oktober 2016, Koran Republika menurunkan headline dengan tema seputar meningkatnya angka perceraian. Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung menyebutkan angka perceraian di setiap daerah meningkat tajam. Hingga tahun 2015, produk gugat-cerai di Cilacap berpotensi melahirkan 5.950 janda dari tahun sebelumnya yang mencapai sebanyak 5.884 kasus perceraian. Rata-rata penggugat-cerai berusia antara 24-35 tahun. Di Cimahi, sebuah daerah dekat Kota Bandung yang maju, sejak 2014 sampai 2015 berpotensi memproduk kurang lebih 6.000 sampai 7.000 janda baru. Di Depok, kota dekat pinggiran Jakarta yang relatif makmur sejak 2014 hingga 2015 berpotensi melahirkan 3.400 sampai 3.800 janda pertahun. Di Palembang, pengadilan agama rata-rata mampu mencipta 85 janda baru setiap hari. Data Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu rupanya tak berselisih jauh, angka perceraian yang berpotensi melahirkan janda baru meningkat hingga 5.425 kasus pada tahun 2015. Selain Indramayu yang menempati rangking pertama dari tingginya kasus perceraian, Kabupaten Malang Jawa Timur berada diperingkat kedua dengan potensi terciptanya janda baru sebanyak 7.156 pertahun. Di Medan, angka perkara perceraian juga meningkat dari 10.429 kasus pada tahun 2014 menjadi 10.834 kasus pada tahun 2015. Dua daerah lain sebagai pemuncak angka perceraian adalah Banyuwangi dan Surabaya. Lonjakan angka perceraian yang berpotensi melahirkan ribuan edisi janda baru tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti hilangnya komitmen bersama sehingga tak bisa akur lagi, ditinggalkan salah satu pasangan tanpa alasan yang jelas, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bertemu dengan pasangan pemabuk dan penjudi, pisah karena alasan poligami dan cacat badan, dihukum penjara, kasus perzinahan, murtad dan sejumlah faktor lain. Secara historis, angka perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif. Hal itu dapat ditilik dari hasil penelitian Mark Cammack, guru besar dari Southwestern School of Law-Los Angeles, USA. Berdasarkan temuan Mark Cammack, pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu. Tampak terjadi kenaikan dibanding tahun 2008 yang berada dalam kisaran 200 ribu kasus. Ironisnya, 70% perceraian diajukan oleh pihak isteri atau cerai gugat. Data 2010 dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, yaitu dari 2 juta orang nikah setiap tahun se-Indonesia, ada 285.184 perkara yang berakhir dengan percerain per tahun se-Indonesia. Tren perceraian di Indonesia meningkat dari tahun ketahun. Dari 2 juta pernikahan setiap tahun, ada 200 ribuan yang bercerai. Masalah ekonomi (suami tidak bisa menafkahi) adalah penyebab pertama perceraian, kemudian ketidak-harmonisan pribadi dan perselingkuhan. Ironisnya, 70 % yang menggugat cerai adalah Isteri (Pandjaitan dlm Kompasiana, diakses Minggu, 9 Okt 2016).
          Menurut sosiologi pemerintahan, keluarga pada dasarnya adalah akar-akar pemerintahan (Mc Iver, 1952, The Web of Government). Dalam pandangan Iver bahwa institusi pertama yang bertanggungjawab terhadap masa depan sebuah pemerintahan adalah unit terkecil dari pemerintahan itu sendiri yaitu keluarga. Unit terkecil itu menjadi basis utama sekaligus media perkembangbiakan hingga membentuk jaring laba-laba yang paling kompleks sebagaimana halnya negara. Pandangan itu seturut dengan perspektif sosiologi agama, dimana keluarga merupakan sarana pendidikan pertama dan yang utama sebelum seseorang berinteraksi dengan lingkungan yang lebih kompleks.  Dengan demikian tidaklah keliru jika fokus dan lokus intervensi pertama yang mesti dibenahi pemerintah adalah institusi keluarga, sebelum kita berangkat kelevel yang lebih luas. Problematik keluarga sebagai miniatur mikro negara tak jauh dari dua persoalan fundamental utama yaitu minimnya nilai dan materi.  Pertama, fundamental nilai berkaitan dengan seperangkat keyakinan yang tertanam sejak seseorang tumbuh dalam lingkungan keluarga. Keyakinan tersebut biasanya ditumbuh-kembangkan melalui pendidikan agama dan umum. Semakin banyak terpatri nilai-nilai dasar yang diajarkan agama seperti perasaan tanggungjawab, kepedulian, tolong-menolong, toleransi, saling-menghargai dan saling menyayangi, semakin lekat dan baik pula daya tahan seseorang ketika berhadapan dengan kenyataan dalam lingkungan keluarga baru yang mereka bentuk. Menahan diri dari keinginan mengumbar hawa nafsu lewat puasa misalnya adalah satu jalan keluar dari nilai yang berhasil ditanamkan sehingga kehendak menikah diusia dini dapat dibatasi dengan sendirinya. Hidup sederhana sebagai refleksi dari perasaan syukur serta saling menjaga komitmen sebagai produk dari kejujuran dan tanggungjawab dapat mencegah keinginan seseorang untuk hidup berlebihan serta perilaku selingkuh yang kini menjadi kecendrungan dimana-mana.  Dalam hubungan diatas, semakin kuat pondasi nilai yang tertanam pada seseorang sejak awal, semakin kecil pula peluang seseorang untuk melakukan gugat-cerai karena terdapat konsekuensi spiritual seperti sorga-neraka, halal-haram, sunnah-makruh, maupun dosa dan pahala. Kedua, minimnya dukungan materi menjadi satu penyebab kuat munculnya perceraian.  Bicara ekonomi tentu bicara soal pendapatan, bicara soal pendapatan tentu saja bicara soal pekerjaan. Dan bicara soal pekerjaan artinya kita bicara soal apakah seseorang memiliki kemampuan yang layak agar dapat memperoleh pekerjaan sebagaimana yang lain. Persoalan pertama sekalipun negara tak dapat melepaskan diri untuk turut bertanggungjawab atas dekadensi moral suatu bangsa, namun setidaknya intervensi kebijakan pada setiap keluarga lewat berbagai program di Tingkat Pendidikan Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi dapat mendorong terbentuknya pribadi yang bertanggungjawab. Intinya, negara berkewajiban men-supporting dan memfasilitasi setiap institusi keluarga untuk melakukan tanggungjawab pertama dan utama yaitu menanamkan fundamen nilai dari sisi agama.  Kegagalan penanaman kualitas nilai sejak usia dini dapat mengancam fondasi kedisiplinan kolektif suatu bangsa bahkan dalam jangka panjang bukan mustahil mampu meruntuhkan integritas suatu Negara. Lihatlah bagaimana kejatuhan negara-negara besar dimasa lalu seperti Romawi, Persia, Andalusia dan Mongolia. Sementara persoalan kedua tentu saja menjadi tanggungjawab mutlak pemerintah, yaitu menciptakan lapangan kerja yang layak sehingga setiap individu dalam suatu negara mampu menjamin masa depan keluarganya masing-masing. Dalam hal ini pemerintah perlu menyegerakan proses pendidikan sehingga setiap warga negara mampu memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan.  Pemerintah sebagai personifikasi konkrit negara bahkan berhak mengendalikan angka kelahiran bila diasumsikan terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya dan jumlah penduduk. Dibutuhkan intervensi bila laju pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur dibanding laju sumber daya yang direpresentasikan oleh kecepatan deret hitung (Malthus,1766-1843). China berupaya merelaksasi angka kelahiran dengan memaksa satu anak cukup untuk tinggal di Kota Hongkong (One Child Family Planning). Indonesia sukses menekan angka pertumbuhan bayi hingga 70 jiwa sepanjang pemerintahan orde baru sehingga tercipta bonus demografi dewasa ini. Sementara pada belahan dunia lain, ketika terjadi surplus sumber daya, sementara angka kelahiran berjalan lambat, terjadi pula problem dalam berbagai bidang termasuk perlambatan pembangunan bangsa. Jumlah penduduk tentu saja menjadi satu potensi besar pada satu negara bila dilihat dari perspektif politik, ekonomi dan sosial budaya. Kekuatiran tersebut mendorong Jepang misalnya yang mengintervensi pertumbuhan penduduk melalui kebijakan subsidi pria yang ingin menikah, bahkan bila memiliki anak lebih dari satu. Jepang mengalami gejala work-cholic sehingga terjadi perlambatan kelahiran ditengah pencapaian angka kesejahteraan yang relatif tinggi. Rusia mendesain kebijakan pro-poligami. Dari sisi pertahanan dan keamanan, tampaknya Jepang dan Rusia mulai menyadari bahwa rendahnya populasi penduduk dapat mengancam keselamatan negara dalam ukuran dan skala ideal. Sejalan dengan itu, Iran dan Brunei Darussalam memproduk pula kebijakan yang sama dengan ancaman bagi istri yang melarang poligami berupa denda dan hukuman badan. Iran mengalami perlambatan angka kelahiran akibat perang dan krisis panjang. Sementara Brunei sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang kaya akan sumber minyak ditengah upaya menjalankan sistem pemerintahan monarchi absolut berbau teokrasi Islam. Bagaimana Indonesia? Menyadari potensi peningkatan status janda setiap tahun sebagaimana data diatas, tidaklah berlebihan bila pemerintah melakukan terobosan melalui intervensi kebijakan yang lebh serius. Barangkali tidak berlebihan pula bila suatu saat pemerintah berani mendesain kebijakan yang membolehkan poligami dengan persyaratan yang lebih ketat. Kalau dalam sejarah Nabawiyah Muhammad Saw banyak menikahi janda akibat ditinggal suami yang tewas di medan perang, apakah tidak sebaiknya dengan syarat seperti itu seorang pria yang berkemampuan (keadilan dan ekonomi) dapat diberi kesempatan yang sama. Tentu berbagai alasan dapat dikemukakan lewat kajian akademik dan fiqih yang jelas sanad dan perawinya. Tidaklah tepat jika hanya karena satu ayat yang merisaukan pikiran kita lalu membenci satu agama. Didalam Islam misalnya dibutuhkan kepatuhan untuk menerima perintah agama, apakah itu soal poligami atau soal memilih pemimpin yang seiman. Semua tentu membutuhkan persyaratan yang ketat, bukan semau-maunya saja. Konteks penerapan dan penggunaannya bergantung kebijakan, syarat, kemampuan dan pilihan seseorang. Dalam sisi sejarah dua pemimpin besar, Soekarno boleh saja anti poligami, Hatta malah sebaliknya, namun dalam kenyataannya hingga Hatta wafat Ia tetap konsisten pada satu pilihan. Bagi saya, ini soal pilihan bukan paksaan. Ini soal niat baik dan tulus bukan maksud jahat. Ini soal ajaran agama bukan soal logika semata. Ini soal antisipasi dampak sosial bukan soal syahwat semata. Ini soal kepedulian, bukan soal kemewahan. Ini soal perlindungan anak yang ditinggalkan bukan sekedar memperbanyak keturunan. Ini soal kejujuran masyarakat bukan soal membuka aib perselingkuhan yang dipendam rapi selama ini. Ini soal pengaturan pengendalian dan kebijakan bukan soal pembiaran.  Ini soal empati bukan soal belas kasihan. Ini soal ketangguhan keluarga untuk menjamin pertumbuhan keluarga telantar bukan soal adopsi. Ini soal perhatian masyarakat bukan ego individu. Ini soal penjaminan mutu keluarga bukan soal perbudakan. Dan tentu saja ini soal masa depan bangsa, bukan soal kepentingan individu. Ditengah upaya pemerintah menumbuhkan kesadaran nilai dalam lingkungan keluarga, pemerintah selayaknya tak berpangku tangan melihat limpahan janda baru yang terus meningkat akibat kegagalan pembangunan ekonomi yang kurang merata. Jika alasan gugat-cerai sedemikian melambung, bukankah pada tingkat praktikal pemerintah juga dianggap gagal mencegah kekerasan dalam rumah tangga, gagal membentuk pribadi yang anti mabuk, anti judi, anti perselingkuhan, anti kriminal, anti kawin paksa, anti ketidak-akuran, bahkan gagal mencegah pemurtadan dimana-mana. Dalam ketidakberadayaan pemerintah itulah solusi jangka panjang ini disampaikan.

Rabu, 05 Oktober 2016

Dilema Kebodohan dan Kebahagiaan


Oleh. Muhadam Labolo

Menurut survei organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD), Indonesia merupakan negara dengan peringkat paling bawah pada hampir semua jenis kompetensi untuk bekerja dan berkarya sebagai anggota masyarakat.  Kecakapan orang Indonesia dalam hal membaca, berhitung, maupun pemecahan masalah berada sangat rendah dihampir semua kategori umur.  Lebih dari separuh responden Indonesia mendapatkan skor kurang dari level 1 (kategori pencapaian paling bawah) dalam hal kemampuan literasi. Dengan kata lain, Indonesia adalah negara dengan rasio orang dewasa berkemampuan membaca terburuk dari 34 negara OECD dan mitra OECD yang disurvei tahun 2016. Orang dewasa pada level kurang dari 1 menurut definisi OECD hanya mampu membaca teks singkat tentang topik yang sudah akrab untuk menemukan satu bagian  informasi spesifik. Untuk menyelesaikan tugas itu hanya membutuhkan pengetahuan kosakata dasar dimana pembaca tidak perlu memahami struktur kalimat atau paragraf. Meskipun Jakarta tak mewakili wajah Indonesia secara keseluruhan, namun ketimpangan Jakarta dan daerah lain sangat tajam dalam berbagai indikator kualitas pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta 78,99,  sedangkan rata-rata nasional 69,55.  Daerah dengan IPM terendah adalah Papua, hanya 57,25 (BPS, 2016). Perhitungan kemiskinan multidimensi juga menunjukkan hanya sekitar seperdelapan dari penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi di Jakarta dibandingkan hampir tiga perempat penduduk Papua dan dua pertiga penduduk NTT. 
Hasil survei tersebut tentu saja dapat menimbulkan perasaan pesimisme, bahkan dalam nada sarkasme sejumlah orang menyimpulkan bahwa siswa Indonesia itu terkesan bodoh namun bahagia. Bagi saya, peluang menjadi bahagia itu jauh lebih sulit dibanding mengubah nasib seorang siswa dari bodoh menjadi pintar.  Mengutip optimisme fisikawan Johanes Surya (2013), sesungguhnya tidak ada siswa yang bodoh kecuali belum bertemu dengan guru yang baik. Apalagi makna kecerdasan dewasa ini tidaklah semata-mata diletakkan pada aspek intelektual. Kecerdasan kini meluas menjadi kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual (ESQ) sebagaimana dikembangkan bertahun-tahun lalu oleh motivator Indonesia Ary Ginanjar. Mereka yang kelihatan kurang cerdas secara IQ, terkadang lebih cerdas pada aspek emosional maupun spiritual.  Seorang siswa yang kurang bagus nilainya barangkali lebih tinggi budi pekertinya sebagai refleksi dari kecerdasan spiritual dan emosional. Mereka yang mungkin tak cerdas dari aspek intelektual terkadang memiliki prestasi dibidang lain seperti petinju hebat Mike Tyson, pesepak bola populer Lionel Messi, penyanyi Psy Gangnam Style atau aktor film seperti Mel Gibson dan Nicolas Cage.  Dalam praktek, kecerdasan intelektual menghasilkan karya seperti buku, rumusan atau formula tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia.  Kecerdasan emosional diperlukan dalam model kepemimpinan yang lebih stabil seperti Nurdin Abdullah Bupati Bantaeng. Sedangkan kecerdasan spiritual diperlukan untuk mengendalikan kecepatan dan kemajuan kecerdasan intelektual dan emosional agar manusia tak mudah menjadi angkuh dan kehilangan rasa syukur.  
Secara umum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam cenderung menyukai aktivitas keagamaan sekalipun mungkin baru bersifat asesoris dan ritualistik. Aktivitas keagamaan dipercaya dapat meningkatkan kabahagiaan batiniah,  sekalipun tak semua penganut beragama memperoleh kebahagiaan dimaksud. Sementara atribut keagamaan tampak menjamur secara kolektif yang menunjukkan adanya kesadaran beragama secara formalistik diantara sedikit penganut beragama yang benar-benar berorientasi pada pencapaian substansi. Output dari nilai keagamaan secara substantif adalah terbentuknya manusia yang lebih sabar, penyayang, pengasih, penolong, suka berkorban bahkan gigih mempertahankan kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Ini adalah contoh dari sedikit kecerdasan spiritual dan emosional. Sejauh ini nilai-nilai seperti itu ditengah-tengah masyarakat terasa kosong, bahkan raib dalam kubangan materialisme duniawi.  Kekuatiran banyak keluarga terhadap punahnya nilai-nilai kebaikan sebagai modal dalam kehidupan bersama dalam jangka panjang menjadi ancaman bagi integrasi berbangsa, bernegara dan berpemerintahan.  Modal sosial tak membutuhkan banyak kecerdasan intelektual, ia justru membutuhkan nilai kualitatif seperti kejujuran, kesabaran, kepedulian, kasih sayang, tepo seliro dan semangat gotong royong (kerjasama).  Berapa banyak orang pintar berakhir di buih, sementara semua lowongan kerja membutuhkan orang jujur, disiplin, loyal, dan penuh dedikasi.  Semakin banyak orang bahagia karena hidup dengan perasaan syukur barangkali kualitas IPM kita secara kualitatif dapat mendongkrak kualitas hidup yang lebih lama, panjang umur, serta jauh dari ketidaktenangan hidup. Dinegara-negara dengan tingkat literasi tinggi, tingkat kebahagiaan justru sebaliknya. Tingkat pelanggaran moral meningkat kemungkinan peningkatan ilmu dan pengetahuan tak diimbangi dengan peningkatan iman dan taqwa sebagaimana visi manusia cerdas Indonesia BJ. Habibie.  Kepedulian yang tinggi terhadap orang lain biasanya lahir karena relasi emosional yang kuat. Hal itu biasanya didorong oleh keyakinan seseorang pada agamanya. Agama mengajarkan banyak hal tentang bagaimana mencapai kebahagiaan di dunia dan di akherat.  Mungkin hal itu berhubungan dengan pertanyaan tentang mengapa Indonesia misalnya tergolong menjadi salah satu negara paling dermawan di dunia dibanding Amerika Serikat.  
Negara-negara dengan tingkat literasi tinggi kemungkinan melahirkan manusia yang cerdas. Kecerdasan yang lazim dikenali lewat aktivitas intelektualitas biasanya melahirkan pemikiran kritis dan rasional. Pertimbangan-pertimbangan rasional seringkali menjauhkan manusia dari perasaan peduli, toleran, kooperatif, maupun rasa sosial yang tinggi kecuali terdapat pamrih sebagai alasan rasional. Disinilah mengapa kecerdasan intelektual mesti selalu diimbangi oleh kecerdasan emosional dan spiritual agar sedapat mungkin kelemahan dari salah satu kecerdasan tadi dapat diminimalisasi. Dalam lingkungan birokrasi pemerintahan misalnya, kepala daerah seringkali memilih mereka yang lebih tinggi disiplin, loyalitas dan dedikasinya dibanding pegawai yang sekedar mengandalkan kecerdasan intelektual. Kriteria itu dianggap lebih memberikan jaminan dalam menjaga stabilitas pemerintahan dibanding memelihara individu intelek tanpa mentalitas yang kuat sehingga dapat meningkatkan banyak resiko. Rasionalitas dapat juga dikalahkan oleh orientasi terhadap kebahagiaan yang instant.  Mereka yang tampak cerdas dalam balutan gelar profesor dan doktor misalnya dapat kehilangan rasionalitas ketika dihadapkan pada pilihan mencari kebahagiaan lewat jalan pintas, lihat saja kasus Kanjeng Dimas Taat Pribadi yang dapat menggandakan uang untuk menciptakan kebahagiaan semu pada sejumlah orang.  Sebaliknya, kebahagiaan justru sulit diterangkan oleh akal sehat. Mereka yang tinggal digubuk, kolong jembatan, tepi pantai, pedalaman hutan atau di udik, terkadang lebih nyenyak tidur dan tenang hidupnya dibanding mereka yang bergelimang harta benda dan tinggal di kota. Kebahagiaan rupanya tak hanya milik kaum elit, rupanya bisa pula mampir dikelompok alit.  Rupa-rupanya kebahagiaan tak menggubris siapa yang paling kaya dan atau paling tinggi pangkat, gelar dan jabatannya.  Kebahagiaan dapat bertengger dimana saja, baik pada orang pintar maupun orang bodoh.  Oleh karena kebahagiaan lebih netral dan memberi dampak kuat bagi kehidupan manusia dalam jangka panjang, maka baik orang kaya maupun orang bodoh sama-sama memburu jejak kebahagiaan itu. Keduanya memburu dengan ragam kecerdasan yang dimiliki, apakah lewat kecerdasan intelektual, emosional maupun kecerdasan spiritual.


Jumat, 16 September 2016

Urgensi Kepemimpinan Pamongpraja Dalam Kerangka Otonomi Daerah


Oleh. Dr. Muhadam Labolo
                
Dinamika otonomi daerah dipahami sebagai relaksasi atas upaya menciptakan tujuan ideal kebijakan desentralisasi, yaitu secara administratif meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan secara politik menciptakan sirkulasi kepemimpinan lokal yang akseptabel (Rasyid & Syaukani, 1999).  Sayangnya, dari dua tujuan ideal tersebut masyarakat lupa pada kualitas pelayanan yang menjadi harapan pokoknya, sementara sebagian besar elit lokal tersita energinya pada kompetisi kekuasaan berjangka pendek. Dalam kealpaan akut seperti itu masyarakat tak memperoleh apa-apa kecuali slogan kampanye yang hampa setelah berlalu beberapa saat. Disisi lain kaum elit lokal kembali pada tugas rutin selanjutnya, yaitu pengumpulan modal bagi rotasi kekuasaan lima tahunan. Jangan heran bila banyak tercipta pola kepemimpinan Wiro Sableng 212, dua tahun pertama mengembalikan modal, setahun berbakti pada masyarakat, dan dua tahun terakhir mengumpulkan kembali modal untuk pertarungan selanjutnya. Dibeberapa daerah seperti Solo, Jakarta, Bantaeng, Surabaya dan Bandung, imaji masyarakat dan pemimpinnya tak segera lupa terhadap semua komitmen yang dipertaruhkan.  Kepemimpinan lokal seperti itu ternyata menciptakan efek yang luas bagi sebagian besar kepala daerah untuk konsisten terhadap kepentingan rakyat sekaligus tujuan ideal otonomi daerah, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.  Efek lebih jauh tentu saja berujung pada peningkatan kepercayaan (trust) sehingga kepemimpinan lokal pada akhirnya tak membutuhkan banyak energi untuk memenangkan pemilihan di lima tahun berikutnya. Dengan demikian tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan terciptanya kepemimpinan yang akseptabel dapat mencapai tujuan dalam sekali raihan dayung.
Munculnya kepemimpinan pemerintahan yang berorientasi kuat pada kepentingan masyarakat seakan menyadarkan kita pada akar historis kepemimpinan lokal yang khas yaitu kepemimpinan Pamongpraja. Kepemimpinan Pamongpraja adalah kepemimpinan yang berfokus pada kepentingan kaum alit (rakyat jelata) sekalipun secara historis lahir dari pola kepemimpinan kaum elit (kaum bangsawan). Kini, keajegan pola kepemimpinan Pamongpraja tidak saja memperoleh pengakuan secara de fakto, namun dalam sistem pemerintahan daerah juga memperoleh pengakuan secara de jure (lihat UU Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah).  Kesepaduan pengakuan tersebut kiranya menciptakan modal bagi efektivitas kepemimpinan pemerintahan dari level pusat hingga organ pemerintahan terendah setingkat Camat. Patut disadari bahwa menguatnya dukungan akar rumput (grass root) terhadap fenomena kepemimpinan pemerintahan bertipe Pamongpraja seperti Jokowi, Ahok, Risma, Ganjar Pranowo, Nurdin Abdullah dan Ridwan Kamil merupakan sinyalemen bahwa kepemimpinan pemerintahan yang lebih adaptable kedepan adalah kepemimpinan pemerintahan yang lebih kualitatif dan berjarak ideal dari intervensi politik.  Terlepas dari aspek kepentingan politik praktis, namun tekanan pada aspek kualitatif bermakna bahwa perilaku ‘blusukan’ yang dilakukan oleh pemimpin dengan style masing-masing tidak saja menyentuh nurani masyarakat luas, namun mampu menyerap berbagai persoalan mendasar (face to face) sekaligus mampu menyiapkan formula jangka pendek untuk menjawab ragam persoalan pemerintahan yang menganga lebar didepan mata. Pemerintahan yang baik memang tak cukup dengan hanya memungut persoalan di atas permukaan (day to day), tentu saja pada tingkat selanjutnya perlu diletakkan dalam kerangka visi jangka panjang (vision, memandang sejauh mungkin kedepan). Ketika salah satu pasar tradisional di Solo membutuhkan tempat yang layak, Jokowi misalnya menjawab dengan pasar yang lebih manusiawi. Demikian pula ketika masyarakat miskin di wilayah perkotaan Jakarta membutuhkan pengurangan beban pendidikan dan kesehatan, resep Kartu Pintar dan Kartu Sehat adalah jawabannya. Ahok meneruskan formula yang tersisa lewat fokus pencegahan banjir dan pengurangan macet yang menjadi masalah utama masyarakat Jakarta (sekali lagi terlepas dari persoalan politik praktis yang kini meningkat tajam memasuki area Pemilukada). Risma memperlihatkan respon tegas ketika mengubah wajah Pasar Birahi Dolly menjadi ruang yang lebih agamis.  Nurdin menyiapkan ambulance keliling guna memastikan tidak ada satupun warga Bantaeng yang mengeluh karena persoalan keterbatasan akses kesehatan. Sementara Ridwan Kamil mampu memberi jawaban atas kesemrawutan Kota Bandung yang lebih tertata, bermartabat dan cerdas (smart city). Fenomena tersebut dapat dibandingkan dengan ratusan kepala daerah yang hanya menunggu laporan bawahan di atas meja sebagai sampling terhadap berbagai masalah di tingkat bawah. Pendekatan kuantitatif semacam itu jelas tak akan pernah menyentuh perasaan terdalam masyarakat, apalagi sampai menjawab persoalan esensial yang dikeluhkan. Akibatnya dapat diduga, formulasi perencanaan yang disiapkan untuk menjawab persoalan di level terbawah hanyalah kumpulan program dan kegiatan yang didasarkan pada kemauan bawahan, tentu dengan sedikit banyak membumbuinya lewat stempel “atas nama rakyat”.  Faktanya, birokrasi dan sekelompok kapitalis lokal yang paling banyak diuntungkan dan bukan masyarakat itu sendiri. 
Realitas dinamika kepemimpinan pemerintahan lokal diatas tampak merefleksikan sejumlah nilai dalam kepemimpinan Pamongpraja sebagaimana dikemukakan Ndraha (2009) yaitu; pertama, kepemimpinan pemerintahan lokal membutuhkan nilai vooruit zien (visioner),  suatu kemampuan dalam kepemimpinan pemerintahan yang dapat melihat sejauh mungkin kedepan. Nilai demikian penting untuk mengurangi beban politik transaksional jangka pendek. Pembangunan daerah yang hanya bersifat “bagi-bagi jatah APBD” setiap tahun seharusnya lama ditinggalkan agar strategi pembangunan daerah kedepan lebih berdaya-jangkau sepuluh hingga dua puluh tahun kedepan. Melalui strategi semacam itu kita dapat membayangkan Provinsi Sulawesi Tengah dalam 20 tahun kedepan apakah setaraf kualitas sumber daya manusia, infrastruktur maupun pembangunan kota dengan daerah maju lainnya seperti Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan atau Sumatera Utara.  Apabila kepemimpinan pemerintahan memiliki visi dalam jangkauan semacam itu, kita dengan mudah dapat mengendalikan angka kelahiran, angka kemiskinan, angka buta huruf, serta angka kematian dan kesehatan yang kini meletakkan rangking Provinsi Sultra dilevel terendah. Kedua, kepemimpinan pemerintahan selayaknya memiliki nilai conducting, yaitu kemampuan membangun kinerja bersama melalui perilaku aktor yang berbeda-beda. Dalam bahasa jamak kita sering menyebut istilah coordinating, yaitu upaya membangun kinerja masing-masing melalui kesepakatan bersama yang berbeda. Lemahnya koordinasi selama ini mengakibatkan daerah kehilangan pemandu dalam mengendalikan gerakan sentrifugal pada setiap sektor yang berjalan menurut ego masing-masing. Dampak berikutnya adalah kepemimpinan sulit mencapai visi dan misi yang telah ditegaskan, oleh sebab pergerakan setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang semakin menjauh dari komitmen bersama. Semua tampak bergerak menurut insting masing-masing sehingga pemerintah daerah kehilangan arah dalam pencapaian tujuan otonomi daerah.  Ketiga,  nilai peace making, yaitu suatu kemampuan membangun kerukunan dan kebersamaan pada realitas masyarakat yang berbeda. Sosok kepemimpinan pemerintahan yang cenderung menjadi sumber masalah lewat berbagai statement tak terkontrol dapat memicu tumbuhnya bibit konflik dimana-mana.  Kondisi ini tentu saja dapat menjadi batu ganjalan dalam mendorong persatuan sebagai modal utama pembangunan masyarakat. Kepemimpinan pemerintahan seharusnya menjadi faktor determinan bagi tercapainya cohesivitas social dan bukan dis-integrasi social sebagaimana terlihat diberbagai daerah. Seorang Pamongpraja sejak awal ditasbihkan tidak saja menjadi pemimpin, demikian pula bertindak sebagai hakim pendamai dalam masyarakat, bukan provokator terhadap berbagai isu. Keempat, kepemimpinan pemerintahan membutuhkan nilai residue-caring, yaitu suatu kemampuan mengelola sampah, sisa, yang beda, yang salah dan yang terbuang. Kemampuan ini adalah salah satu nilai unik dimana sebagian besar kepemimpinan pemerintahan dewasa ini lebih tertarik dan cenderung mengambil tanggungjawab pada urusan-urusan basah, berdampak ekonomis langsung serta secara pragmatis memberi keuntungan finansial. Menyusutnya nilai residu-caring pada akhirnya menciptakan sosok kepemimpinan kapitalis yang rajin melokalisir masyarakat keruang-ruang tak berperikemanusiaan untuk kepentingan diri dan kelompok tertentu. Faktanya dengan alasan untuk kepentingan ruang terbuka hijau, taman, pasar modern, hingga ruang publik, pemerintah daerah seringkali meminggirkan rakyat ketepian jalan. Pemerintah daerah terkadang takut berdiri dibelakang masyarakat yang sering berada dalam posisi dirugikan, terisolasi, terbuang dan tak terpedulikan.  Kelima, kepemimpinan pemerintahan selayaknya mengadaptasi nilai turbulence-serving, yaitu kemampuan mengelola ledakan yang dianggap mendadak atau di luar kemampuan (force majeure). Tanpa kemampuan ini, kepemimpinan lokal akan selalu menemui persoalan logistik.  Dalam banyak kasus, ironisnya sejumlah daerah yang mengalami kelaparan justru merupakan daerah yang memiliki sumberdaya memadai. Kelemahan manajemen logistik selama ini mengakibatkan pola perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan distribusi ditingkat daerah mengalami persoalan serius. Harus diakui bahwa kegagalan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemalangan masyarakat pada sejumlah kasus adalah bukti hilangnya nilai kepemimpinan turbulence-serving. Pemda selalu kelihatan tertinggal dibelakang, krisis dan gugup menghadapi setiap masalah (nerveus), bahkan kehilangan kreativitas serta kemandirian sebagai variabel utama keberhasilan otonomi daerah. Keenam, kepemimpinan lokal membutuhkan nilai fries ermessen, yaitu suatu keberanian bertindak untuk kemudian mempertanggungjawabkannya secepat kepemimpinan merespon. Ini penting disebabkan terlalu banyak masalah yang tak pernah berhenti dihadapi.  Membutuhkan regulasi pusat terkadang mesti menunggu bertahun-tahun ditengah kesibukan daerah menjawab persoalan yang dihadapi. Dalam konteks itu kepemimpinan lokal membutuhkan diskresi untuk melancarkan arus penyelenggaraan pemerintahan, mencegah stagnasi pemerintahan serta menutupi kealpaan regulasi akibat kekosongan, duplikasi dan multi-tafsir. Ketujuh, kepemimpinan pemerintahan lokal membutuhkan kemampuan generalist and specialist function, yaitu suatu kemampuan untuk mengetahui sedikit tentang banyak hal, dan mengetahui banyak hal tentang sesuatu yang sedikit (knowing less and less about more and more, and more and more about less and less). Ini penting disebabkan menumpuknya persoalan yang dihadapi membutuhkan pengetahuan yang cukup sebelum disimpulkan dalam bentuk kebijakan.  Pada level top manager dibutuhkan pengetahuan general, sementara ditingkat pelaksana dibutuhkan penerjemahan yang lebih detail.  Dalam perspektif kepemimpinan, semakin abstrak semakin pemimpin, semakin teknis semakin kuli (Madjid, 1999).  Pada kenyataannya birokrasi di daerah sulit menerjemahkan ide dan gagasan pemimpinnya sehingga janji kepala daerah terkesan jauh panggang dari api. Kedelapan, kepemimpinan lokal membutuhkan spirit omnipresence (hadir dimana-mana). Bertalian dengan itu salah satu agenda Nawacita Presiden Jokowi adalah bagaimana menghadirkan kepemimpinan yang mampu menyentuh batas desa paling ujung hingga wilayah hutan belantara yang tak berpenghuni guna memastikan kehadiran pemimpin untuk melindungi tidak saja warganya, juga lingkungan dari berbagai ancaman dan kerusakan.  Mesti diakui bahwa sebagian warga di Provinsi Sulteng dalam 3 tahun terakhir ini justru terdesak keluar mencari pekerjaan di wilayah Papua dan Maluku, sementara ketersediaan lapangan kerja dan hutan justru dimasuki oleh pekerja asing (China). Kesembilan, kepemimpinan lokal membutuhkan responsibility, yaitu kemampuan menjawab dengan jelas dan jujur, menanggung resiko secara pribadi menurut etika otonom. Kemampuan ini dibutuhkan agar kepala daerah tidak lamban dan samar-samar dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi. Kecepatan merespon setiap masalah setidaknya menggambarkan derajat kinerja seorang pemimpin. Kesepuluh, kepemimpinan lokal membutuhkan cara berpikir magnanimous-thinking, yaitu kemampuan berpikir besar dan kuat menerobos zaman untuk membuat sejarah. Kepemimpinan lokal yang hanya menghabiskan waktu pada projek-projek instan hanya akan diingat setahun hingga lima tahun.  Sementara pemimpin lokal yang mampu membuat tatanan sejarah melalui projek-projek berdaya jangkau lama akan diingat sepanjang masa. Lihatlah Soekarno, Soeharto, Le Kwan Yeuw atau Mahathir Muhammad, mereka sulit dilupakan dalam lintasan sejarah Asia Tenggara.  Akhirnya,  kepemimpinan lokal membutuhkan suatu sikap distinguished statesmanship, yaitu sikap kenegarawan-utamaan, dimana seorang pemimpin selama memangku masa jabatan publik, selayaknya mampu berdiri di atas semua kepentingan dan jauh dari sikap keberpihakan (impartial) guna menciptakan keadilan sebagai salah satu orientasi utama kepemimpinan. Dengan semua nilai kepemimpinan Pamongpraja diatas, kiranya penyelenggaraan otonomi daerah dapat bergerak melaju dipundak seorang pemimpin lokal yang benar-benar terpilih secara demokratis.