Minggu, 12 Februari 2017

Melemahnya Subkultur Sosial, Respon Ilmu Pemerintahan Terhadap Krisis Negara

Oleh. Dr. Muhadam Labolo[2]

          Makalah pendek Dr. Riant Nugroho (Senin,13 Feb, 2017) yang menjadi autokritik ilmu administrasi negara dalam scentific traffic berjudul krisis ilmu administrasi negara tampaknya memiliki alasan yang sama ketika ilmu pemerintahan mengalami kebangunan pasca runtuhnya orde baru (1998). Perjalanan teoritik pemerintahan sebagai ilmu (science) memperoleh setidaknya dua alasan kuat pada waktu itu, yaitu ilmu pemerintahan klasik yang bergerak dari negeri Belanda hingga mendarat di ruang akademik Indonesia bukanlah ilmu yang semata bernuansa politik, administrasi maupun hukum (Ndraha, 2001). Kesimpulan itu setidaknya dapat dilihat lewat catatan Van Poeltje (1955) yang mendeskripsikan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari upaya untuk mencapai kebahagiaan seluas-luasnya, baik jasmani maupun rohani tanpa merugikan orang banyak. Memang bila ditelaah lebih jauh batasan ini dapat saja membuka perdebatan yang panjang, misalnya dalam perspektif politik dapat dianggap bagian dari pemahaman filsafat politik (upaya mencapai kebahagiaan bersama dan seluas-luasnya, lihat Aristoteles tentang commons good).  Demikian pula batasan tentang tanpa merugikan orang banyak dapat dilihat dari kacamata politik sebagaimana defenisi yang jamak dikemukakan David Easton soal penggunaan kekuasaan yang sedikit banyak bersifat paksa oleh pemerintah yang sah. Batasan ini suka atau tidak, juga dapat merangsang pemikiran dari perspektif ilmu hukum oleh karena penggunaan kekuasaan oleh pemerintah adalah produk dari suatu institusi hukum seperti organ pemerintah (lihat Hans Kelsen misalnya).  Belum lagi kalau kita bicara soal bagaimana realisasi terhadap upaya mencapai kebahagian itu sendiri yang dapat dimaknai secara luas maupun sempit sebagaimana aktivitas pelayanan publik seperti ilmu administrasi negara.  Alasan kedua bahwasanya paradigma pemerintahan yang selama ini dipelajari diberbagai ruang perkuliahan umum, lebih-lebih lembaga pemerintahan adalah paradigma melayani pejabat sebagai atasan, suatu pengetahuan teknis Pangrehpraja yang lama tertanam secara historis dalam sum-sum tulang paling dalam seorang pembelajar diruang pendidikan tinggi pemerintahan. Praktis pemerintahan menjadi ilmu melayani atasan, ilmu para pejabat, ilmu para birokrat tulen yang ketat hirarkhi dalam birokrasi klasik dan modern.  Kondisi ini pada kenyataannya melanggengkan relasi feodalisme dimasa lalu (patron-client) sekaligus mengukuhkan sistem politik otoriter dimasa orde baru.
Pasca runtuhnya orde baru dengan berbagai simbolnya, ilmu pemerintahan mengalami pergeseran signifikan dimana ia mencapai pelepasan atau mungkin metamorfosa yang relatif senyap dari bayang-bayang ilmu hukum, politik, bahkan ilmu administrasi negara (Ndraha dlm Kybernorlogi, jilid 1 & 2, 2001).  Sekalipun demikian, pengaruh ilmu politik barat pada perkembangan selanjutnya terlalu kuat mempengaruhi pemerintahan Indonesia sehingga pemerintahan hanya menjadi satu bagian dari studi dari ilmu politik (FISIPOL) sebagaimana terlihat diberbagai universitas umumnya di Indonesia. Oleh sebab gejala pemerintahan itu pada awalnya hanya berkutat pada soal-soal pelayanan publik teknis diruang birokrasi negara, maka patut disadari pula mengapa ilmu pemerintahan pada masa lalu dianggap padanan dari ilmu administrasi negara. Ini dapat dilihat dimana fakultas ilmu-ilmu sosial dan politik menaungi sejumlah jurusan seperti politik, administrasi negara, sosiologi dan untuk beberapa diantaranya membuka jurusan pemerintahan. Diberbagai universitas umum seperti UGM, Unpadj, Undip, Unhas maupun Unlam, program studi pemerintahan berderajat sarjana (S1). Studi pemerintahan di universitas umum semacam itu tentu saja berinduk pada ilmu politik dan ilmu administrasi negara.  Lebih tua dari itu, pemerintahan bahkan pernah menjadi bagian dari studi ilmu hukum.  Gambaran singkat itu tentu saja sedikit berbeda dengan pengajaran pemerintahan di IIP dan STPDN (kini IPDN). Di IPDN, pemerintahan dipelajari melalui dua level, yaitu derajat diploma dan derajat sarjana. Yang pertama sebagai manifestasi dari pemerintahan sebagai suatu terapan (sains terapan, SSTP), yang kedua pemerintahan sebagai ilmu murni yang mencoba melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik dan administrasi (strata1).  Pada tingkat selanjutnya dikembangkan pasca sarjana ilmu pemerintahan.
          Sebagai sebuah sains, ilmu pemerintahan dikontruksi dalam tiga nilai utama sebagai kerangka pikir dasar, yaitu subkultur ekonomi (SKE), subkultur kekuasaan (SKK) dan subkultur sosial (SKS).  Pengembangan nilai ekonomi sebagai sumber daya sebuah negara dikelola dengan prinsip membeli seuntung mungkin, menjual semurah mungkin dan mengelola sehemat mungkin. Ketika holdingisasi yang dijalankan pemerintah dewasa ini lewat PP Nomor 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas kita cermati dengan baik, tampaknya separuh lebih sumber daya negara bergerak liar ketangan swasta sebagai pemegang modal. Negara tampak merugi bukan untung dihadapan para pemegang modal, sementara sumber daya tersebut menjadi mahal ditangan rakyat, bahkan yang lebih menyedihkan ketika kendali keseluruhan sumber daya kehilangan jaminan bagi pasokan masa depan generasi selanjutnya (lihat sumber daya kelautan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, energi, pertanian, teknologi, industri, komunikasi dll). Pertanyaan pentingnya tampak selaras dengan kegelisahan ilmu administrasi negara, dimanakah peran negara (baca;pemerintah) dan kepada siapakah sumber daya itu mesti dialokasikan? Jika negara menjadi objek materi utama yang sama untuk ilmu politik, hukum dan administrasi, maka ilmu pemerintahan kini mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar negara dalam kerangka pikirnya yaitu sumber daya ekonomi (swasta), sumber daya kekuasaan (pemerintah) dan sumber daya sosial (masyarakat). Apabila peran pemerintah sebagai satu-satunya unsur paling konkrit diantara unsur-unsur negara semakin menyusut, ataupun dalam kasus diatas mengalami distorsi ketingkat yang paling dangkal (keterbatasan peran), maka realitas sumber daya ekonomi dengan mudah berpindah kesemua pihak pemegang modal termasuk pada sejumlah pengontrol modal di negara lain (lihat aktivitas negara-negara di Asia Timur seperti China, Korea dan Jepang yang menjadi pengontrol modal di Asia Tenggara dan negara lain pada umumnya). Pada titik tertentu prinsip pemegang modal yang memberlakukan persaingan (competitivness) sebagai hukum besi pasar bebas (laises fair) pada akhirnya berpotensi menciptakan gejala yang paling dikuatirkan yaitu seleksi alam (natural selection), struggle for life, survival of the fittest, conflic dan ketidakadilan (lawless). Dalam situasi semacam itu tentu saja diperlukan peran pemerintah yang tak dapat dikecilkan maknanya. Melebarnya potensi kearah terciptanya ketidakadilan dan ketidakdamaian tentu saja membutuhkan intervensi dalam bentuk aturan (rules). Guna menegakkan aturan itu kita membutuhkan seperangkat kekuasaan yang dapat dipergunakan seperlunya hingga terciptanya suatu ketertiban umum (social order).  Menurut ilmu politik agar kekuasaan tak mudah menjadi bias maka alokasi kekuasaan yang bersifat sah itu haruslah dibatasi.  Menurut ilmu hukum pembatasan kekuasaan dilakukan melalui undang-undang sehingga kekuasaan tak menjadi liar sebagaimana kecemasan Hobbes, Locke dan Mostesqueue.
          Upaya menetralisir keadaan dengan penciptaan keadilan dan kedamaian oleh subkultur kekuasaan setidaknya berpijak pada prinsip berkuasa semudah mungkin, menggunakan kekuasaan se-efektif mungkin dan mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin. Mengamati mekanisme sistem politik dilevel pusat maupun (lebih lagi politik lokal seperti pemilukada), sirkulasi kekuasaan setiap periode berlangsung tak begitu mudah selain mahal (high cost).  Kekuasaan tampaknya tak efektif menyebarkan benih-benih kesejahteraan dimana terlalu banyak program yang tak menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Kartu-kartu gratis kini berganti dengan kenaikan diberbagai sektor ekonomi seperti pajak, BBM, listrik, STNK dan BPKB.  Kekuasaan lebih efektif sebagai ancaman melalui kontrol media sosial daripada upaya melindungi warga negara yang kritis dimuka umum. Negara cenderung bergerak dari demokrasi ke otoritarianisme (Huntington, Gerungan, 2016).  Kekuasaan tampak pula kurang dipertanggungjawabkan secara formal.  Penggunaan dana diluar APBN dan APBD seperti CSR untuk mengelola pemerintahan di wilayah DKI Jakarta adalah contoh nyata dimana pemerintahan kehilangan tanggungjawab formalnya.  Dalam kasus kembalinya petahana sebagai Gubernur DKI Jakarta tanpa mengindahkan pasal 83 ayat 1 UU Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga merupakan fakta dimana kekuasaan jauh dari akuntabilitas formal. Masalah demikian dalam waktu relatif pendek dapat menciptakan perilaku deuternement de pouvoir, abuse of power, collution, corruption, nepotisme, penindasan dan pembohongan (public of lie).
          Potret diatas idealnya membutuhkan upaya untuk mencegah dan mengurangi kekuasaan yang liar dan incontitutional. Parahnya, subkultur ekonomi (pemegang modal) kini bersetubuh terang-terangan dengan subkultur kekuasaan (pemerintah). Semakin bisu masyarakat dalam merespon gejala diatas semakin terperosok pula subkultur sosial dihadapan kedua subkultur yang terus memperkuat posisinya.  Jika ilmu administrasi sebagaimana saran Riant Nugroho membutuhkan semacam kolaborasi pemerintahan, maka dalam perspektif ilmu pemerintahan diperlukan upaya mencegah dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan lewat kontrol sosial (social control), baik manusia sebagai objek, sovereign maupun sebagai consumer.  Kontrol sosial setidaknya dilakukan pertama, membangun kepedulian, kesadaran, keberanian dan spirit heroism.  Meredupnya peran civil society dan mahasiswa sebagai kelas menengah melalui jatah ekonomi diberbagai perusahaan pemerintah plat merah (BUMN) mengindikasikan lemahnya kepedulian, kesadaran, keberanian dan heroisme masyarakat terhadap ekses kolaborasi subkultur ekonomi dan kekuasaan (lihat seruduk sekelompok mahasiswa dirumah mantan Presiden SBY).  Kedua, perlunya memperkuat budaya konsumeristik, dimana setiap warga negara memahami apa yang semestinya yang menjadi hak, bagaimana memenuhinya, serta bagaimana menghentikan pelayanan pemerintah yang buruk, sebab pada dasarnya masyarakat berhak memperoleh pelayanan pemerintahan yang baik (Rasyid, 1999).  Ketiga, diperlukan collective action sebagai upaya mengimbangi kecendrungan membesarnya subkultur kekuasaan serta kemampuan mengembalikan tatanan hukum dan sosial pada tempatnya.  Tanpa itu, dalam rentang tertentu dapat memicu terciptanya civil disobedience, civil distrust, anarkhi, terrorisme, perang saudara dan pada titik ekstremitas, revolusi. Untuk mencegah bayangan kelam semacam itu ketiga subkultur selayaknya berkembang selaras, seimbang, serasi dan sinergik.  Dalam konteks itulah kita memerlukan pembangunan masyarakat Indonesia, dan bukan sekedar pembangunan fisik, sebagai upaya memperkuat dan menyeimbangkan kedudukannya yang paling lemah diantara ketiga subkultur dimaksud.


Referensi;

Easton, David, 1965. Political Analysis and A Systems Analysis of Political Life, USA
Labolo, Muhadam, 2016. Memahami Ilmu Pemerintahan, Rajawali Press, Jakarta
Nugroho, Riant, 2017. Kirisis Administrasi Negara, Makalah. IPDN, Jakarta
Ndraha, Taliziduhu, 2001. Kybernologi I & 2 (Ilmu Pemerintahan Baru), Rineka Cipta, Jakarta
Poeltje, Van, 1955. Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan, Terj. IIP Press, Jakarta
Roffiq, Muhammad, 2017. Holdingisasi BUMN. Makalah, IPDN, Jakarta






         



[1] Sumbangan makalah dalam diskusi scentific traffic, Senin 13 Februari 2014 di IPDN Cilandak.
[2] Deputi Otsus Pada Pusat Kajian Desentralisasi IPDN, Ketua Pusat Kajian Strategik Pemerintahan, dan Ketua MPC Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang IPDN.

Senin, 23 Januari 2017

Kesenjangan Jarak Antara Pemerintah dan Masyarakat


Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Sejak kasus Q.S Al-Maidah ayat (51) dipencarkan oleh salah satu pasangan calon kepala daerah di Ibukota Jakarta, relasi antara negara dengan masyarakat mengalami dinamika yang cenderung membelah jarak dalam tekanan dan tensi psikologi yang cukup mencemaskan. Ditengah kecurigaan yang meningkat secara vertikal, relasi antar kelompok masyarakat berbasis agama, etnik, ras hingga golongan pun mengalami ketegangan yang lebih terasa lewat media sosial. Entah berapa kubik potret atas realitas sungguhan maupun berita penuh muatan hoax diproduk dari berbagai sumber pada ujungnya secara laten menumbuhkan bau kebencian, kekesalan bahkan bibit kesumat direlung hati pemegang medsos. Sekalipun setiap hari pula berseliweran informasi penuh motivasi, tips hidup sehat, hingga warning spiritualitas pada kita, namun tetap saja gempuran informasi tuna kebhinekaan itu mengecilkan semangat untuk terus hidup bersama. Saya tidak akan masuk kesana, tulisan singkat ini hanya akan memotret kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat dari perspektif sistem secara sederhana.
Dalam imaji teoritik, negara pada dasarnya hanyalah sebuah konsep yang abstrak. Negara tersusun rapi atas sejumlah unsur seperti eksistensi pemerintahnya, batas teritorial administrasinya, mobilitas penduduknya, serta tak ketinggalan pengakuan dejure dan defacto dari kolektivitas negara di dunia. Diantara keempat unsur itu eksistensi pemerintahlah yang paling konkrit merepresentasikan suatu negara. Praktis pemerintah pula yang bertugas mengklaim batas-batas teritorial sebuah negara, menentukan keabsahan seseorang sebagai warga negara dalam jarak perlindungannya, serta meyakinkan lingkungan pergaulan dunia untuk mengakui esksistensinya baik secara politik maupun hukum.  Sebagai personifikasi negara, pemerintah diproduk oleh masyarakatnya. Semakin berkualitas masyarakat dalam suatu negara semakin mungkin terpilih pemerintah yang ideal. Demikianlah mengapa wajah setiap pemimpin dianggap cukup merepresentasikan keinginan masyarakatnya sekalipun dalam banyak kasus sebaliknya. Untuk menghasilkan pemerintah yang berkualitas itu tentu saja masyarakat membutuhkan seperangkat mekanisme yang ideal pula agar proses selection maupun election itu benar-benar tidak saja mampu menjamin lahirnya suatu output berupa komposisi pemerintahan yang bermutu, juga memberi dampak positif bagi tercapainya kemakmuran serta kesejahteraan materil maupun non material (outcome, benefit dan impact). Realitasnya, kesejahteraan sebagai tujuan kolektif masyarakat itu tak selalu sejalan dengan tujuan ideal yang disepakati dalam kontrak politik pada setiap periode sebagaimana tergambar dalam konstitusi lengkap dengan turunannya. Kualitas masyarakat dalam memilih pemerintahnya terlihat jelas lewat semua tahapan seleksi diatas. Pada sejumlah pengalaman tampak bahwa tahapan input hanya dipadati oleh sekumpulan elit bernama partai politik. Partai politik sejogjanya dibentuk sebagai media penyaring mewakili masyarakat agar terpilih sosok pemerintah yang ideal.  Oleh sebab pengurus partai politik adalah kumpulan orang yang tak berurat, apalagi berakar di jantung hati masyarakatnya, maka proses menentukan bakal calon pemimpin hanyalah ritual formalistik dimana masyarakat hanya dapat mengintip dibilik bambu atau menjengket kaki agar sedikit terlihat ditengah lingkaran pesta demokrasi nan ramai.  Pada tahapan proses lain lagi, mekanisme demokrasi di desain ibarat mesin canggih yang dihadapkan pada sekumpulan masyarakat dengan kualitas pendidikan dan pendapatan berada di stadium memprihatinkan. Dengan mengambil ukuran kecerdasan dan ketebalan kocek warga di ibu kota, mekanisme demokrasi disodorkan ibarat menu empat sehat lima sempurna.  Akibatnya dapat dibayangkan, ditengah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terdistribusi merata diluar ibukota mereka bergerak memilih pemimpin bukan dibawah kendali akal sehat, namun lebih didorong oleh semangat nomer piro wani piro (NPWP). Partisipasi politik tampak selain menurun juga semu dalam pandangan mata.
Dari dua tahapan itu maka terpilihlah pemerintah sebagai output-nya.  Keluaran tersebut secara faktual harus diterima secara hukum meskipun hakekatnya berjarak lebar dari sumbernya (masyarakat).  Maka ibarat cermin, pemimpin terpilih itu tak sepenuhnya sama persis dengan wajah publik. Wajah pemimpin itu penuh kepura-puraan, penuh bedak, penuh gincu, penuh lipstick bahkan dibalut topeng sehingga keindahan rupa pada cermin tak serupawan dalam realitas di dunia blusukan. Pada konteks semacam itu tanpa sadar cermin seringkali menjadi sasaran kemarahan. Semakin panik pemimpin melihat wajahnya yang buram penuh bopeng, semakin banyak cara yang digunakan untuk meng-ampelas wajah agar terlihat sempurna termasuk berbohong pada masyarakatnya. Berbohong sekali mungkin dapat dimaafkan, namun kebohongan berulangkali dapat mengubah kepercayaan menjadi resistensi.  Pemerintah yang terlalu sering berbohong dapat menimbulkan dua penyakit utama, yaitu meningkatkan antibody menjadi satu karakter buruk yang sulit diubah menjadi pemerintah pembohong. Penyakit kedua adalah munculnya gejala antibody pada masyarakat hingga menjadi masyarakat apatis. 
Pemerintah tanpa legitimasi sulit memberi manfaat bagi masyarakatnya (outcome). Kalaupun ada, sebesar-besarnya manfaat itu hanya untuk kepentingan segelintir orang yang berada dibelakangnya, bukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Manfaat pemerintah tidak dirasakan oleh orang banyak. Pemerintah seakan jauh dari kehadiran sebagaimana prinsip filosofistiknya hadir dimana saja (omni presence). Kehadiran pemerintah biasanya bersifat formalistik dan transaksional.  Formalistik biasanya ditandai oleh sejumlah aktivitas seremonial baku yang jauh dari sentuhan ke titik-didih yang dikehendaki masyarakat. Transaksional ditandai oleh gelondongan bantuan sosial dan hibah yang kadang habis dikonsumsi lalu hilang tanpa bekas. Pengalaman menunjukkan bahwa bantuan sosial hanyalah upaya menurunkan tensi ketegangan masyarakat sesaat seperti menurunkan suhu panas badan dengan bodrex atau mengganjal perut dengan makanan instant.  Sepulang dari kerumunan semacam itu seluruh persoalan yang telah dilepas dimuka umum tak kunjung datang jawabannya, bahkan bantuan sosial hanya bertahan seminggu. Yang tersisa hanya sepotong photo selfi antara pemimpin dan masyarakatnya. Inilah tahapan yang meninggalkan jarak lebih lebar antara pemerintah dan masyarakatnya dalam kehidupan maya tanpa terhubung secara berkelanjutan.
Lalu apa keuntungan (benefit) kesejahteraan yang lahir dari pemerintahan semacam itu? Tentu saja bukan kesejahteraan materil dan non materil namun kemelaratan yang nyata. Pemerintah yang berjarak sedemikian jauh dari masyarakatnya sudah barang tentu sulit menangkap cita-cita rakyatnya apalagi merespon dengan cepat. Ditengah keterasingan akibat jarak semacam itu pemerintah bukannya memberi banyak keuntungan bagi masyarakatnya, justru masyarakat menjadi satu-satunya objek pajak paling menjanjikan guna menutupi semua kebangkrutan yang dialami. Akhirnya, dampak (impact) paling mungkin yang dapat dibayangkan adalah sikap resistensi akut dan perilaku apatisme politik yang dapat membahayakan masa depan sebuah negara. Kesejahteraan yang bertambah mendorong kepercayaan. Kepercayaan mendorong elektabilitas sebagai bentuk dukungan. Sebaliknya, kemakmuran yang gagal mendorong resistensi. Sifat resistensi menciptakan daya tolak bagi elektabilitas pemerintah pada periode berikutnya.  Inilah gambaran betapa jarak antara pemerintah dan masyarakat dalam siklus kebijakan publik mengalami kesenjangan yang semakin lebar.




Sabtu, 07 Januari 2017

Relasi DPRD Dengan Pemerintah Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Oleh. Muhadam Labolo

          Pasca revisi UU 32/2004 menjadi UU 23/014 Tentang Pemerintahan Daerah, eksistensi DPRD menjadi lebih terang benderang sekalipun pada sisi lain tetap mengandung misteri. Kejelasan eksistensi DPRD tersebut setidaknya terlihat dalam pasal 2 UU No. 23/2014 dimana kedudukan DPRD adalah pejabat daerah. Selama ini satu-satunya entitas yang tidak jelas jenis kelaminnya adalah DPRD, apakah pejabat negara atau pejabat daerah. Konsekuensi sebagai pejabat daerah inilah yang menjadi dasar mengapa diperlukan revisi terhadap PP 24/2007 dan turunan revisinya (37 dan 21/2008) Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan.  Sayangnya hingga memasuki awal tahun 2017 sejak janji Presiden SBY dan Jokowi, peraturan tersebut tak kunjung selesai disesuaikan. Lamanya penyesuaian tersebut mengakibatkan DPRD sulit untuk diperlakukan sebagai pejabat daerah dibanding Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selama ini statusnya jelas sebagai Pejabat Negara.  Persoalan yang selalu muncul adalah apakah perlakuan terhadap DPRD setaraf dengan pejabat eselon tertentu di level pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ataukah perlakuan terhadap DPRD hanya pada soal keprotokoleran dan keuangan semata.  Pada soal protokoler misalnya, apakah perlakuan terhadap DPRD sama persis dengan pejabat daerah sekelas pimpinan tinggi pratama, madya atau utama.  Atau, karena UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN tak mengenal istilah eselonisasi sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, apakah perlakuan terhadap DPRD setaraf dengan eselon dua atau eselon satu di level provinsi.  Dalam konteks keuangan bagi pimpinan dan anggota DPRD, apakah standar gaji dan tunjangan sama juga dengan pejabat daerah yang disetarakan dengan itu (eselon atau pejabat tinggi tertentu).  Masalahnya, bila kedudukan DPRD disamakan dengan pejabat pemerintah daerah, maka perhitungan gaji pokok DPRD semestinya tidak lagi didasarkan pada gaji pokok kepala daerah sebagai pejabat negara, tetapi didasarkan pada gaji pokok pejabat pemerintah daerah. Jika hal itu disepakati maka kemungkinan gaji pokok DPRD jauh lebih tinggi dibanding standar gaji pokok kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hingga saat ini juga belum mengalami perubahan. Apabila PP terbaru menjawab semua itu maka Pemda segera menyesuaikan penganggaran yang sesuai bagi aktivitas DPRD di tahun 2017.
          Jika kita bandingkan dengan UU 22/1999 Tentang Pemerintahan Daerah, posisi DPRD seakan terlepas dari pemerintah daerah.  Pada UU ini kekuasaan Pemda mengalami pergeseran ke DPRD (legislative strong). Pada UU 32/2014 kedua entitas tersebut tampak mencari keseimbangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  Terlepas dari itu, pertanyaan umum yang sering dilontarkan adalah bagaimanakah relasi DPRD dengan pemerintah daerah pasca revisi undang-undang pemerintahan daerah? Marilah kita lihat dinamika fungsi awal DPRD yaitu legislasi, keuangan dan pengawasan.  Sejak putusan MK terhadap sejumlah pasal pada UU 27/2009 DPRD dinilai bukan Badan Legislatif sebagaimana DPR. Konsekuensi atas putusan itu maka fungsi legislasi DPRD dalam UU tersebut dicabut. Kedudukan dan fungsi DPRD selanjutnya diatur lebih jelas lewat UU No.23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  Oleh karena DPRD bukan badan legislatif maka DPRD tidak menjalankan fungsi legislasi (membuat undang-undang) tetapi melakukan fungsi lain yang setaraf dengan itu yaitu membentuk peraturan daerah. Implikasinya alat kelengkapan DPRD berubah dari Badan Legislasi (Baleg) menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Jadi DPRD dalam hal ini bukanlah pembuat undang-undang yang bersifat nasional sebagaimana DPR yang diatur dalam konstitusi namun sebagai pembentuk peraturan daerah yang bersifat lokalistik dan berpedoman pada undang-undang yang lebih tinggi. Tentang ketentuan teknis soal itu dapat dilihat pada Permendagri No.80/2016 sebagai pengganti Permendagri No.1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Lalu sejauhmanakah fungsi DPRD dalam hal keuangan daerah. Putusan MK No. 35/PUU-XI/2013 terhadap sejumlah pasal pada UU No.27/2009 Tentang MD3 dan UU Keuangan Negara, tampaknya pemerintah membatasi kewenangan DPR dalam pembahasan anggaran hingga satuan tiga (fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja).  Terlepas bahwa putusan MK tersebut hanya ditujukan pada DPR, namun Surat Edaran Sekretaris Kabinet di masa SBY No. SE-8/Seskab/VI/2014 tgl. 11 Juni 2014 dan SE Mendagri No.902/3224/SJ tgl. 24 Juni 2014 point 1 huruf (a) menyebutkan bahwa persetujuan DPR/DPRD terhadap APBN/APBD tidak mencakup pada pembahasan hingga unit organisasi, fungsi dan program atau satuan tiga. Artinya putusan MK terhadap DPR dianggap mutatis mutandis terhadap fungsi DPRD dalam hal keuangan di daerah. Konsekuensi lebih jauh atas surat edaran tersebut berarti fungsi DPRD dalam hal keuangan dibatasi hingga ke aspek jenis belanja yang bersifat operasional. Dalam hal ini DPRD lebih pada aspek pembahasan strategi kebijakan dan cenderung dipaksa menyetujui perencanaan teknis operasional yang di desain pemerintah daerah dalam bentuk program dan kegiatan rutin.

Dalam konteks fungsi pengawasan DPRD tampak pula bahwa sebagai konsekuensi atas posisi DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah selain kepala daerah maka sulit bagi DPRD melaksanakan fungsi pengawasan yang sesungguhnya karena berada dalam satu kamar penyelenggaraan pemerintahan daerah (fused model). Ditengah lemahnya fungsi pengawasan DPRD, konstruksi bikameral ditingkat lokal semacam itu relatif menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah karena pertanggungjawaban kebijakan secara umum berada ditangan kedua institusi.  Lalu bagaimana relevansinya dengan perangkat daerah dibawahnya? Didalam UU No.23/2014 dan PP No.18/2016 Tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.  Memaknai batasan ini maka seluruh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD. Dapat dipahami bahwa batasan ini muncul disebabkan DPRD maupun kepala daerah berada dalam satu kamar dimana masing-masing adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah.  Dampak lebih jauh terhadap batasan ini tentu saja dapat menyeret keikutsertaan DPRD dalam menentukan tidak saja struktur organisasi perangkat daerah, demikian pula komposisi personil yang layak atau tidak menjadi unsur pembantu keduanya.  Tentu saja hal ini dapat memicu potensi konflik baru antara DPRD dan Kepala Daerah.  Mungkin strategi yang tepat dalam menjaga harmoni kedepan adalah perlunya suatu desain perda inisiatif tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah sehingga keterlibatan DPRD dan Kepala Daerah dalam menentukan para pembantunya dapat dikomunikasikan bersama selain syarat lain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ASN dan Pemda.  Dalam hal fungsi pembentukan peraturan daerah perlunya di desain perda inisiatif tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Dilingkungan Pemerintah Daerah sehingga semua usul inisiatif DPRD maupun Pemda dapat dibahas dan disetujui bersama. Hal ini untuk mencegah terciptanya masalah pembatalan/sabotase pembahasan dari salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, termasuk upaya mengantisipasi hasil evaluasi ranperda oleh entitas pemerintah yang lebih tinggi (provinsi dan pemerintah).  Dalam banyak kasus pasca evaluasi ditingkat yang lebih tinggi mendorong terjadinya konflik laten antara DPRD dan Kepala Daerah akibat raibnya sejumlah program dan kegiatan dengan alasan yang tidak jelas.  Masing-masing bertahan dengan argumentasi yang tak memiliki dasar apakah perlu duduk kembali antara Banggar dan TAPD ataukah cukup direvisi oleh pemerintah daerah.  Bila hasil evaluasi bersifat perbaikan redaksional mungkin tak perlu melibatkan DPRD, namun bagaimana jika berkaitan dengan representasi DPRD di sejumlah dapil yang selama ini telah diperjuangkan dengan sungguh-sungguh? Perda inisiatif semacam itu menurut hemat saya dapat sekaligus mengatur sejauhmana keterlibatan DPRD dalam hal penggunaan fungsi keuangan khususnya pembicaraan pada skala satuan tiga yaitu program, kegiatan dan jenis belanja.

Rabu, 04 Januari 2017

Renegosiasi Kembali Keadilan Energi Bagi Masyarakat Banggai

Oleh. Dr. Muhadam Labolo

          Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah tampak berjalan normal ditengah sesaknya ketidakadilan.  Normal, karena praktis tidak ada satupun kendala yang dihadapi oleh para pemilik modal di LNG Senoro maupun pertambangan lain yang dikelola pertamina.  BUMN plat merah dan swasta sebagai penyokong utama pertambangan berkelas atas di kampung halaman saya itu praktis menikmati limpahan rezeki dengan omset lebih kurang 42 Milyar perhari, bukan perminggu, perbulan, apalagi pertahun (Sutomo,2016). Dari manakah angka asumsi 42 Milyar/hari itu? Dengan menggunakan perhitungan kasar maka 415mmscfd x 1.000mmbtu/mmscfd x USD 7,5 permmbtu x Rp. 13.500 per USD diperoleh angka fantastis tersebut. Dengan omset energi sebesar itu semestinya penduduk di Kabupaten Banggai yang hanya terdiri dari 323.872 orang (Wikipedia, 2017) tak perlu membayar listrik apalagi menanak nasi pakai kompor dan gas eceran.  Disinilah ketidakdilan berjalan damai dengan kenormalan.  Kita mesti berterima kasih kepada nenek moyang masyarakat Banggai, sebab limpahan energi yang dikandung oleh perut bumi Banggai adalah hasil dari perasan fosil nenek moyang dan kini berubah dalam berbagai bentuk setelah disuling lewat teknologi modern. Hasilnya dapat berbentuk minyak tanah, spertus, premium, pertamax, biosolar, pertalite, dex, avtur, gas dan sebagainya.  Dengan ragam energi semacam itu maka penghasil di hulu hingga penjaja di hilir dapat dibayangkan nilai pertambahan kekayaannya.  Lalu tuntutan moral apa yang perlu saya sampaikan dalam tulisan ini ? Tentu saja seberapa besar kontribusi energi Donggi Senoro tersebut bagi kemaslahatan masyarakat Banggai yang secara absolut berhak atas tetesan keringat nenek moyangnya. Sebab membandingkan dengan pengelolaan energi di Aceh, Papua dan Kaltim, tampaknya masyarakat disana sudah lebih dulu memperoleh tetesan dari perasan tulang-belulang nenek moyangnya dibanding masyarakat Banggai yang dianggap sepi ing pamrih rame ing gawe.  Limpahan energi itu faktanya hanya mengalir kencang ke saluran Mitsubishi, Medco dan PLN. Masyarakat Banggai tetap saja mensubsidi sendiri gas dan lampu listrik di siang dan malam hari.
Di Aceh, pengelolaan Gas Arun memberi banyak konsesi bagi Pemda dan masyarakatnya apakah dalam bentuk subsidi langsung maupun subsidi tak langsung. Di Papua, keuntungan pengelolaan energi mengalir deras lewat dana otonomi khusus yang kini menetes hingga ke tenggorokan masyarakat Papua di pelosok desa pedalaman. Di Kaltim, kelebihan energi menetes normal kerumah tangga masing-masing. Sisanya dimanfaatkan dalam bentuk pengelolaan Pupuk Kaltim yang terkenal di seantero nusantara. Pemda melalui BUMDnya tampak berjaya dan tak kehilangan muka didepan kaum kapitalis yang menyedot habis kekayaan energi masyarakat awam.  Dalam kasus Senoro, alokasi gas domestik tampaknya tak dinikmati dengan nyaman oleh BUMD Pemkab Banggai, lebih-lebih konsesi bagi masyarakat Banggai secara luas.  Kendatipun  relasinya dengan pertambangan semacam itu dijamin seratus persen oleh UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, BUMD Pemkab Banggai tampak hidup tak mau mati tak hendak setelah menderita gagal panen sejak penyertaan modal APBD beberapa tahun lalu yang mengalami masalah hukum. Jika mereka diberi kesempatan dan suntikan modal yang sama dari sumber-sumber pertambangan diatas tentu saja nasibnya akan lebih baik sebagimana BUMD di Provinsi Kalimantan Timur.  Sekiranya itu terjadi bukan mustahil BUMD Kab Banggai dapat membangun pembangkit tenaga listrik tenaga gas tanpa harus menderita listrik padam seminggu sekali sebagaimana jamak dirasakan akhir-akhir ini.  Sayangnya PLN tampaknya mengubah sepihak RUPTL dan menutup kesempatan BUMD dan swasta untuk lebih berperan dalam hal ini.
          Dari sisi keseimbangan sumber daya, dapat kita bandingkan kontribusi dan efek LNG Senoro dan Pertamina di Kabupaten Banggai. Dengan asumsi terdapat sekurang-kurangnya 15.000 serapan tenaga kerja di wilayah potensial tersebut dengan gaji 5-10 juta rupiah, faktanya serapan tenaga kerja domestik sangat rendah dan berada di level buruh kasar.  Kita mungkin akan kesulitan menemukan seorang presiden direktur atau komisaris maupun job bergengsi sederajat itu kecuali buruh kasar yang notabene berasal dari masyarakat Banggai. Komposisi pengelola sumber energi di perusahaan pertambangan baik di pusat maupun di daerah terdiri dari kelompok kapitalis terdidik dan berpengalaman baik swasta maupun unsur pemerintah pusat.  Malangnya kita tak menemukan satupun putra asli daerah yang berasal dari kelompok swasta maupun pemerintah duduk bermartabat untuk turut mengontrol mobilitas harta karun nenek moyang masyarakat Banggai. Supervisor dan manager keatas didominasi oleh tenaga kerja import Korea dan Jepang.  Komposisi yang jauh dari representasi keadilan tersebut juga beresiko dimana sulit bagi kita untuk mengontrol dampak negatif yang ditimbulkan dalam kurun waktu 10-20 tahun kedepan, apakah semakin baik atau hanya meninggalkan hamparan kering yang rusak bagi isi perut generasi mendatang.  Parahnya, keempat perusahaan raksasa itu (Pertamina, Medco, Mitsubishi dan Panca Amara Utama) tak sedikitpun membuka diri untuk jujur pada masyarakat Banggai tentang sejauhmana kontribusi CSR dan peta pemberdayaan masyarakat disekeliling sumber energi tersebut. CSR keempat perusahaan itu kedengaran jatuh pada sejumlah lembaga non government diluar kampung halaman. Dengan alasan pemberdayaan desa mandiri masyarakat Banggai tampaknya tak lebih dari sekedar objek yang dibungkus melalui proposal ilmiah sehingga terkesan rasional. Tidakkah dengan hati nurani yang tulus keempat pengebor minyak dan gas dikampung saya itu membagi posisi untuk putra asli daerah untuk bagian humas dan CSR agar tampak lebih seimbang?  Menurut saya, jika Pemda dan DPRD sendiri sudah tak bersemangat lagi sebagai representasi masyarakat Banggai dalam mengartikulasikan kekayaan yang terampas dan menganggap bahwa bagi hasil yang telah ditentukan selama ini telah sesuai amanah UU, tentu saja itu sebuah kepandiran  dan kebohongan luar biasa. Sebuah kebohongan yang sama ketika masyarakat Aceh dan Papua dikelabui bertahun-tahun lamanya hingga mereka memperoleh keadilan tanpa letih masuk-keluar hutan mengangkat senjata dengan nama GAM dan OPM.  Akankah saya dan kawan-kawan di Jakarta yang terdidik sebagai putra asli Banggai mesti dipaksa masuk hutan dulu hanya untuk memperjuangkan keadilan yang dirampas oleh komprador asing dan aseng hari-hari ini? Bagi saya dan kawan-kawan ini hanya soal waktu, dimana mereka yang paham akan makna keadilan akan gelisah dan turun kelapangan.  Belajar dari itu, bagi Pemda sendiri tak perlu mengulang kelalaian yang sama dengan rezim sebelumnya dimana terdapat sejumlah energi tak terbarukan menunggu didepan mata dan siap digagahi oleh penambang kelas kakap.  Dalam banyak hal kita tak pernah merasa tersinggung dan marah ketika energi di sedot didepan mata lalu masyarakat hanyalah penonton dan satpam dihalaman rumahnya sendiri. Mengutip firman Allah Swt, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka” (QS.13:11).

Jumat, 04 November 2016

Membumikan Nilai Kepemimpinan Bahari Dalam Birokrasi Pemerintahan

Oleh. Muhadam Labolo[2]

Pengantar Kuliah
          Rasanya terlalu cepat bagi saya untuk mewakili beberapa sesepuh yang telah mangkat dan masih hidup di perguruan tinggi tempat saya bekerja agar hadir ditempat ini guna menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait topik diatas. Panitia hanya memberi waktu lebih seminggu bagi saya untuk menyiapkan paper pendek dihadapan bapak ibu sekalian. Terlepas dari itu saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan Universitas Maritim Raja Ali Haji dan segenap civitas akademika khususnya di jurusan ilmu pemerintahan atas kesempatan dalam momentum yang baik ini guna memperbincangkan satu isu yang kadang statis di level akademik dan bersifat propaganda di level politik, bergantung diruang mana dan oleh siapa isu bahari akan diperbincangkan. Jika ia didiskusikan dalam ruang akademik semacam ini tentu laksana membicarakan sejarah yang terkesan statis, atau paling tidak meninggalkan sedikit banyak catatan dalam bingkai sejarah. Apabila isu semacam ini dipercakapkan dalam arena politik yang lebih dinamis, ia tidak saja bersifat propaganda namun pada tingkat yang lebih serius dapat menjadi kenyataan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, mengingat realitas kebahariaan berpotensi besar sekaligus menjadi ciri dan kekuatan bangsa Indonesia. Semua itu tentu saja bergantung pada kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang bersifat universal maupun berciri lokal sebagaimana sejarah kepemimpinan bahari di Indonesia.
Dengan alokasi waktu yang singkat itu, saya coba untuk memperbincangkan topik diatas dengan menarik sejumlah nilai kepemimpinan bahari kedalam kepemimpinan pemerintahan khususnya birokrasi pemerintahan di Indonesia. Kepemimpinan bahari itu akan dilihat dari perspektif sejarah, nilai dan konsep yang membentuknya serta relevansinya dimasa lampau, kini dan akan datang.  Catatan dimasa lampau tentu hanya bersifat sepintas untuk menyingkat rekaman historis kita agar tak mudah melupakan budaya dan kebudayaan bangsa.  Beberapa konsep akan dilihat pula dari sedikit catatan teoritik birokrasi Weberian. Sementara dalam konteks kekinian (relevansi yuridis) kita akan melihat proses seleksi kepemimpinan pemerintahan dalam ruang birokrasi yang kini trend menggunakan istilah lelang jabatan atau seleksi terbuka (open biding). Pada akhir makalah ini sebagai aspek pragmatisnya yang mungkin dapat men-drive kearah revolusi seleksi kepemimpinan pemerintahan tanpa meninggalkan begitu saja nilai (value) kebaharian sebagai ciri kebudayaan bangsa. Dengan bercermin pada negara di wilayah Asia seperti Jepang, China dan Korea Selatan, tampaknya mereka berhasil berdamai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi lewat revolusi diberbagai sektor pelayanan namun tanpa meninggalkan begitu saja semangat Samurai, Sun Tzu maupun filosofi Ginseng.
          Sebelum saya masuk lebih jauh pada pokok soal itu saya ingin mengingatkan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun terakhir sejak 1995, tidak ada satupun seminar berskala nasional bertajuk Kepemimpinan Bahari, kecuali apa yang pernah digagas oleh  Prof. Taliduhu Ndraha dan Prof. Ryaas Rasyid di Institut Ilmu Pemerintahan. Kompilasi atas hasil seminar saat itu dapat dibaca utuh lewat buku berjudul Kepemimpinan Bahari, edisi pertama, 2011, Penerbit Ghalia Jakarta. Menurut saya, seminar tersebut merupakan seminar terbaik yang pernah terselenggara tidak saja jika dilihat dari aspek kualitas makalah, narasumber dan interaksi pesertanya, demikian pula steering commite yang mampu menghasilkan laporan seminar selengkap itu. Seminar itu memang berskala nasional namun bervisi international (baca makalah Emil Salim, Anhar Gonggong, Nazaruddin Syamsuddin, Budhisantoso, Mattulada, Purnama Natakusuma, Parsudi Suparlan, Yogie SM, TB. Silalahi, Paulus Wirutomo, Andre Hardjana, R.Z Leirissa, Baharuddin Lopa, Emmanuel Subangun, Afan Gaffar, Wahyono SK, Rokhmin Dahuri, Adi Sumardiman, Kuntoro dan Tommy H Purwaka). Seminar dewasa ini banyak yang berskala international namun terkesan bervisi lokal dan berjangkauan pendek. Tanpa persiapan matang, seminar dapat muncul sewaktu-waktu tergantung siapa pimpronya serta untuk kepentingan pragmatis tertentu. Dapat di prediksi tak ada hasil signifikan yang dapat dipakai sebagai rujukan ilmiah jangka panjang kecuali selesai dengan kompetisi sertifikat berlabel international untuk percepatan kenaikan jabatan secara fungsional.

Perspektif Sejarah dan Nilai
          Dalam perspektif sejarah, kepemimpinan bahari lahir sebagai manifestasi dari keseluruhan gejala yang terintegrasi dalam kesatuan laut yang luas.  Kita menyebut bahari untuk mewakili keseluruhan jagad dimaksud, bukan saja menyangkut lautnya, demikian pula aktivitas kehidupan diatas dan dibawah permukaan laut termasuk sifat-sifat yang melekat didalamnya. Relief sejarah itu biasanya tercipta dari lekuk geografi suatu wilayah hingga membentuk perilaku manusianya.  Secara geografi Indonesia berada dalam genangan lautan luas. Laut menghubungkan, mengintegrasikan, menjadi jembatan, membentuk identitas, sumber mata pencaharian dan kekayaan bangsa. Dalam konteks itu lautan berfungsi kompleks sehingga perilaku manusia dan kepemimpinannya pun tak lepas dari sifat-sifat hydro-geografik tersebut.  Dalam masa kejayaan yang boleh disebut seperti Sriwijaya dan Gowa yang bertumpu pada kekuatan laut, pola kepemimpinan yang sejalan dengan karakter alam itu relatif berhasil menjaga keutuhan nusantara dan batas-batas kekuasaannya baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya.
Dalam dalam perkembangan selanjutnya, kebudayaan masyarakat Indonesia terbentuk diatas sedimentasi animisme, dinamisme, Hinduisme, Budhisme, Islamisme hingga beragam kepercayaan di wilayah Nusantara. Asimilasi yang terus berkesinambungan pada akhirnya membentuk ciri yang membedakannya. Salah satu ciri tersebut adalah terbentuknya budaya yang kuat dan kompetitif yaitu budaya bahari (Ndraha, 1995). Budaya bahari memiliki karakteristik yang membedakannya dengan budaya darat (pedalaman). Karakteristik budaya bahari setidaknya dicirikan oleh persatuan, kesatuan serta musyawarah (Leirissa, 1995).  Kedua ciri itu merupakan refleksi dari dinamika dan aktivitas antara laut sebagai satu kesatuan serta kepemimpinan dalam pelayaran.  Pada sebaliknya, budaya darat selama ini cenderung menempatkan relasi kemanusiaan dalam hubungan ketat vertical-hirarkhis.  Kondisi ini menyebabkan suatu hubungan yang tak sejajar sehingga entitas yang menjadi sub-ordinat sulit mengekpresikan kehendak dalam makna kreatif dan mandiri, kecuali ketergantungan dalam ikatan patron-client. Selama dekade orde baru, orientasi budaya darat yang sedemikian kuat melalui simbol pohon beringin menciptakan suatu pola pemerintahan sentralistik-otoriter. Kegagalan pada cara penyelenggaraan pemerintahan yang menciptakan ketergantungan sedemikian itu mendorong kita mencari dan menemukan kembali ciri yang menjadi kebudayaan bangsa selama ribuan tahun lalu yaitu budaya bahari. 
Laut dalam perspektif kaum yang hidup dipedalaman adalah pemisah, pemecah-belah, bukan penghubung atau pengikat atas keberagaman yang menjadi realitas bangsa.  Lebih jauh laut dianggap sebagai halaman belakang, bukan halaman depan yang mestinya dirawat dengan baik.[3] Dampaknya laut hanyalah tempat pembuangan sampah, bukan sebagai kekayaan dan sumber daya sebagaimana diperlakukan oleh bangsa-bangsa maju lainnya. Jepang dan Korea yang memiliki lautan tak seluas Indonesia justru memiliki produktivitas dari hasil tangkapan di laut lebih bamyak dibanding Indonesia dengan gugusan 13.667 (Nontji,1987), dua pertiga yang luasnya 5.176.800 km persegi belum termasuk Zona Ekonomi Eksklusif. Berdasarkan UU 17 Tahun 1985, seluas lebih kurang 2,7 juta km persegi adalah lautan yang berada diantara dua samudra dan dua benua. 
Apabila laut kita anggap sebagai alam semesta, kapal adalah negara, maka isinya adalah segenap kemajemukan budaya yang memiliki potensi beraneka ragam.  Keragaman tersebut tentu saja mendorong kompetisi yang memungkinkan kemajuan dengan kadar yang berbeda-beda. Pada kesadaran atas realitas keragaman itu, dan untuk mengelola perbedaan guna mencapai kemajuan yang berimbang diatas prinsip keadilan bersama maka dibutuhkan pola manajemen yang ideal.  Pola manajemen itu setidaknya mampu merangsang partisipasi aktif guna mendorong setiap warganya mampu mengekspresikan keunikan sebagai satu potensi unggulan serta memberi ruang yang cukup (otonomi) bagi tumbuhnya kreatifitas dan kemandirian. Bila inti manajemen itu adalah kepemimpinan, maka kepemimpinan yang berciri bahari itu menurut Wahyono dan Mattulada (Amanna Gappa, 1979) setidaknya memiliki nilai ;
1.     Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, seorang nahkoda (pemimpin harus dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat terhadap setiap permasalahan dan tantangan alam yang dihadapinya;
2.     Memiliki tujuan dan haluan yang lelas. Seorang nahkoda melayarkan kapalnya untuk tujuan dan dengan haluan yang jelas;
3.     Melihat ke depan dan menarik pelayaran dari masa lalu. Seorang nahkkoda selalu melihat kedepan mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat terjadi di laut;
4.     Selalu waspada, berani, dan bertanggung jawab. Seorang nahkoda harus senantiasa siap menghadapi perubahan cuaca dan lingkungan laut secara tiba-tiba;
5.     Bersikap dan berpikir luwes;
6.     Bepikir menyeluruh;
7.     Mengutamakan keselamatan kapal dan anak buahnya;
8.     Mengayomi anak buah dan keluarganya;
9.     Persaudaraan sesama pelaut.

Bila kesembilan nilai diatas merupakan syarat utama bagi kepemimpinan yang dapat dimainkan pada aspek politik pemerintahan, maka dari aspek tipelogi kepemimpinan bahari dapat menjadi modal dalam pengembangan aspek sosial ekonomi. Tipelogi kepemimpinan transactional umumnya dipraktekkan oleh para eksekutif manajemen, sedangkan kepemimpinan transformational adalah para pembawa aspirasi masyarakat. Kekuatan para pemimpin transactional terletak pada kemampuan organisasi dan manajemen, sedangkan pemimpin transformational terletak dalam kemampuannya dalam pembinaan idealisme dan mewujudkan perubahan sosial.  Kedua tipe kepemimpinan tersebut dibutuhkan untuk mewujudkan kemajuan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat agar terus meningkat kualitasnya. Keduanya bergantung pada konteks dimana kepemimpinan tersebut dipraktekkan.

Relevansi Birokrasi
Menurut Natakusumah (2011:106), karakteristik model organisasi Weber selama ini kurang mampu menjawab problem yang dihadapi realitas birokrasi di Indonesia. Sebab itu perlu pengembangan organisasi birokrasi yang sesuai dengan budaya bahari seperti bersifat flat, otonomi luas, inovasi tinggi, tanggap, ad-hoc, berbasis teknologi, perlakuan yang adil, bernilai, serta memiliki kontrol pada proses dan output. Gagasan itu tampak mengalami konkritisasi pada lebih 10 tahun kemudian pasca runtuhnya orde baru. Birokrasi kini membutuhkan efisiensi karena itu diperlukan reformasi agar lebih flat alias langsing. Daerah juga memerlukan otonomi luas agar tercipta inovasi, kreasi dan kemandirian. Pada aspek kepemimpinan dibutuhkan daya tanggap sebagaimana dipraktekkan sehari-hari oleh Jokowi, Risma, Nurdin Abdullah dan Ridwan Kamil. Pasca reformasi lebih dari 100 lembaga baru dibentuk bersifat ad-hoc termasuk Satuan Tugas Mafia Migas tempo hari. Pada contoh lain misalnya, Walikota Bandung menginginkan agar semua sudut Paris van Java terkoneksi wifi sebagai upaya mewujudkan Kota Berbasis Teknologi Informasi. Keadilan kini menjadi trend yang tak sekedar dicari namun diburu oleh siapa saja. KPK memperoleh ekpektasi tertinggi atas keinginan mewujudkan keadilan dimaksud. Seorang Rektor, Wakil Rektor maupun Guru Besar akan sama kedudukannya dengan warga negara biasa jika tertangkap tangan melakukan pelanggaran hukum. Semua pelayanan mesti bernilai bukan sekedar outputnya, demikian pula proses dan manfaat layanan itu sendiri (outcomes, benefit dan impact). Kita boleh menerima aneka rupa kartu dengan maksud mempercepat akses layanan pendidikan dan kesehatan namun harus pula dipastikan bahwa semua layanan dalam kartu-kartu tersebut benar-benar sakti mandraguna ketika berada di klinik Puskesmas hingga ruang belajar. Bagian terakhir dari kecendrungan masalah birokrasi dewasa ini adalah hilangnya kontrol internal yang membuat birokrasi menjadi bulan-bulanan para penegak hukum. Budaya birokrasi yang suka merawat masalah agar memperoleh keuntungan jangka panjang membuat momentum dan energi bangsa hilang percuma.

Relevansi Yuridis dan Realitasnya
Bila kita amati sistem rekrutmen birokrasi dewasa ini melalui UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN tampak bahwa mekanisme lelang jabatan (open biding) disebagian besar daerah yang masih kuat beradaptasi dengan aspek-aspek kultural dalam kepemimpinan pemerintahannya mengalami persoalan yang cukup kompleks. Realitas ini tentu saja dapat mengancam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dimana kepemimpinan pemerintahan tak cukup didukung oleh birokrasi yang handal dan solid.  Mereka yang terpilih hanya sekumpulan birokrat yang lolos lelang terbuka namun minus profesionalitas, kredibilitas, loyalitas dan dedikasi yang diharapkan oleh kepemimpinan pemerintahan di daerah.  Sekalipun sejumlah variabel terakhir itu yang justru menjadi tujuan, namun faktanya pola rekrutmen yang bersifat terbuka semacam itu menghambat tumbuh-kembangnya birokrat yang telah lama berkarier secara hirarkhi, terdidik dan berpengalaman panjang pada bidang dan ruang internal birokrasi.  Bila mereka yang berkarir lama di sebuah kapal sebagai kelasi I tentu saja berharap suatu saat dapat duduk sebagai kelasi II hingga Nakhoda. Pada ruang birokrasi pemerintahan demikian pula, mereka yang berada dijalur vertikal dari eselon IV tentu berharap akan sampai pada tujuan akhir di level eselon I.  Dalam proses semacam itu maknanya sistem rekrutmen dapat dianggap adaptif, rasional, dan lebih efektif. Namun bila mereka yang berada di jalur tersebut justru terpental oleh birokrat dengan latar belakang yang berbeda dan dengan standar yang tak sepesifik mengarahkan pegawai kebidang yang dimaksud, maka kecendrungan yang terpilih bukanlah mereka yang paling profesional namun mereka yang secara politik “paling dekat” dan “paling dikenal.” Tentu saja penerapan lelang jabatan pada semua level dan wilayah seakan menutup mata terhadap eksistensi nilai-nilai lokal (seperti kebaharian) sebagai dampak neo-liberalisme dihampir semua sektor. Di wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya dan Jawa Barat mungkin saja pola rekrutmen birokrat dengan mekanisme lelang jabatan tidaklah menjadi satu kendala disebabkan tingkat pendidikan dan pendapatan yang cukup. Sebaliknya diwilayah Indonesia Timur yang memiliki karakteristik khas, serta tingkat pendidikan dan pendapatan dibawah rata-rata tentu saja pola rekrutmen menjadi lebih emosional dan diskretif, dimana pengangkatan birokrat yang loyal, berdedikasi, serta dipandang cakap bergantung pada penilaian pimpinan dalam satu jalur struktur yang lurus dari bawah keatas. Hal ini dimaksudkan agar stabilitas kepemimpinan pemerintahan berjalan efektif dibawah dukungan birokrasi yang kuat dan profesional. Dibeberapa daerah yang telah melakukan lelang jabatan tampak bahwa kinerja birokrat yang terpilih dari proses semacam itu tak menunjukkan satu perbedaan signifikan dibanding sebelumnya.  Kenyataan menunjukkan bahwa birokrat hanya berpuas diri sebagai hasil proses open biding, merasa tak bisa diganti kecuali dengan alasan krusial, serta dengan sendirinya memperoleh fasilitas yang cukup memadai. Fakta atas kesadaran semacam itu tidaklah mendongkel kinerja birokrasi kecuali memanjakan birokrasi dalam jangka panjang.  Mungkin yang lebih relevan adalah kepemimpinan pemerintahan yang kuatlah menentukan kinerja birokrasi itu sendiri sebagaimana ditunjukkan melalui Indeks Governance Indonesia pada tahun 2014-2015.

Penutup
Nilai-nilai kepemimpinan bahari berciri universal sejogjanya dapat diterapkan secara umum pada ruang birokrasi yang lebih tinggi, misalnya pemerintah nasional ataupun wilayah-wilayah dengan karakteristik masyarakatnya lebih majemuk, rasional dan modern (perkotaan). Dalam wilayah-wilayah semacam itu pola lelang jabatan (open biding) mungkin relatif adaptif. Sebaliknya, daerah-daerah otonom di wilayah Indonesia Timur atau lebih spesifik di wilayah yang 50-70 persen adalah laut sebagai entitas utama, penghubung, pengikat, sumber mata pencaharian dan kekayaannya patut kiranya mempertimbangkan pola rekrutmen kepemimpinan dalam birokrasi yang sesuai dengan kebutuhannya agar mampu mendukung kepemimpinan pemerintahan yang efektif.
Salah satu cara mengadaptasi sejumlah nilai penting dalam kepemimpinan bahari adalah memisahkan antara nilai lokal dan nilai universal yang dikandungnya. Beberapa nilai kepemimpinan bahari sejogjanya dapat diadaptasi menjadi nilai kepemimpinan setempat lewat spirit otonomi daerah (Indegenious Local). Pada sisi lain nilai kepemimpinan bahari yang bersifat universal dapat diadaptasi menjadi bagian dari pembangunan nilai-nilai kepemimpinan nasional. Hal ini sekaligus upaya melengkapi kajian terhadap nilai-nilai kepemimpinan Asta Bhrata yang sejauh ini tak mengalami banyak perubahan serta berorientasi teritorial (daratan). Nilai kepemimpinan bahari mencakup seluruh gejala yang dapat ditangkap dalam ruang bahari yang sedemikian luas.  Gejala tersebut dapat berupa pergerakan alamnya, manusianya, objeknya hingga sifat-sifatnya. Jika Astha Bhrata menangkap gejala alam semesta sebagai refleksi kepemimpinan nasional, maka semua gejala kebaharian adalah nilai dan simbol dalam mengkonstruksi kepemimpinan bahari. Laut dan perahu misalnya dapat dianggap sebagai simbol pemersatu. Nilai-nilai itu ada yang bersifat lokalitas dan ada pula yang bersifat universal. Nilai-nilai dalam sistem hukum laut ammanagappa pada kebaharian Bugis-Makassar adalah refleksi dari nilai-nilai lokal yang dapat dikembangkan menurut kebutuhan asimetrik. Stratifikasi jabatan seperti Kelasi Satu, Kelasi Dua, Juru Mudi hingga Nakhoda merupakan refleksi atas struktur birokrasi bahari yang dapat dipelajari guna menjawab kekuatiran Gifford & Elisabeth Pinchot  dalam The End of Bureaucracy And The Rise of The Intelligent Organization.


Pustaka;

Leirissa, 2011. Masyarakat Bahari Dalam Perspektif Sejarah, Ghalia, Jakarta
Mattulada, H.A, 2011. Laut: Sumber Budaya Bahari Nusantara, Ghalia, Jakarta
Natakusumah, Purnaman, 2011. Budaya Bahari dan Proses Persatuan dan Pelestarian Kesatuan Bangsa, Ghalia, Jakarta.
Ndraha, Taliziduhu, 1995. Pengantar Prosiding Kepemimpinan Bahari, IIP Press, Jakarta
Sjamsuddin, Nazaruddin, 2011. Nilai Bahari dan Integrasi Nasional, Ghalia, Jakarta
Wahyono, 1979.  Beberapa Pikiran tentang Kekuatan Clan Pertahanan di Laut, Surya Indah, Jakarta.




[1] Makalah disampaikan dalam kuliah umum di Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji, Riau, 3 November 2016.
[2] Deputi Otonomi Khusus Pada Pusat Kajian Desentralisasi IPDN.
[3] Hal yang sama pula ketika kita selama ini menganggap daerah-daerah perbatasan sebagai dapur, bukan sebagai beranda depan tempat menerima tamu istimewa.  Akibatnya, kita salah urus dan salah kelola wilayah perbatasan disepanjang Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumatera hingga Papua.