Perspektif Pemerintahan

Petitie Kecil Buat Alumnus IPDN Makassar Oleh. Dr. Muhadam Labolo Entah darimana saya mesti memulai titipan pesan dan kesan buat segenap alumnus pertama Angkatan 19 IPDN Regional Makassar dalam buku kenangan ini. Saya bukan tak ingat dengan seluruh rangkaian peristiwa saat berjumpa dengan mereka, tapi saya kebingungan bagaimana membagi ingatan yang terkesan padat rasa, sesak makna, penuh kenangan, serta tak mudah dilupakan pada sehelai sambutan pendek yang dibatasi oleh Rahmat Maidiyanto, koordinator penyusunan buku kenangan angkatan 19 IPDN Regional Makassar. Saya yakin, awal persentuhan saya dengan Praja Angkatan 19 Regional Makassar pada tahun 2010 bukan sekedar de jure sebagai Asisten Direktur Bidang Kemahasiswaan. Lebih dari itu saya merasa seperti dikirim Tuhan untuk menyelesaikan sedikit tantangan yang dihadapi oleh 198 Praja dalam keragamanan etnik, agama dan karakter.   Berbekal sedikit pengalaman sebagai birokrat plus alumni p

Oleh. Dr. Muhadam Labolo           Dalam perspektif publik, berbagai indikasi yang menunjukkan kinerja pemerintahan secara umum meningkat, tetap atau bahkan menurun dapat ditanggapi lewat berbagai perilaku. Bagi kaum cerdik pandai, capaian kinerja pemerintahan jamak dilihat dari sisi positif dan negatif. Kalau positif dianggap wajar sebab itulah fungsi dan tugas pemerintah. Mirisnya jika kinerja pemerintah mengalami degradasi pada periode tertentu. Bahkan mereka yang lantang meneriakkan perbaikan disana-sini mendapat ruang apresiasi publik dalam bentuk award di berbagai kesempatan. Untuk kelompok pegawai yang notabene adalah mesin birokrasi biasanya tak begitu acuh dengan opini yang diputuskan badan pemeriksa keuangan, apakah wajar tanpa catatan maupun disclaimer .   Mungkin yang tak wajar jika gaji dan tunjangan mereka lupa dibayar, ini baru kurang ajar. Di tingkat lokal, implikasi dari seluruh kekurangajaran tadi jelas dibebankan kepada

Oleh. Dr. Muhadam Labolo           Sebagai salah satu narasumber dalam berbagai workshop tentang wawasan kebangsaan, dinamika demokrasi lokal dan politik pemerintahan, saya merasa perlu mempercakapkan kembali soal krisis negarawan dan gejala korupsi di tengah hari jadi Pancasila sebagai groundslaag berbangsa dan bernegara. Dibeberapa tempat digelar diskusi yang bertajuk merindukan seorang negarawan, sebagian lagi mengutip dan menjadikannya sebagai pengantar pidato. Sayangnya, perkara besar soal krisis negarawan tadi lahir dari pemikiran sejumlah civil society , bukan tumbuh dari kesadaran pemerintah. Gambaran demikian wajar saja, sebab tak ada pasien yang tau pasti apa jenis penyakitnya meskipun ia mungkin merasa kurang sehat kecuali selesai di diagnosa dokter. Itulah salah satu sebab mengapa saya berupaya hadir dalam berbagai undangan seminar berbau politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya, jawabannya hanya satu, untuk mengetahui pasti a