Perspektif Pemerintahan

Oleh. Dr. Muhadam Labolo Siklus pembuahan pemimpin baru saja berlalu dan diikuti lebih kurang 185 juta penduduk Indonesia. Untuk melahirkan 560 kursi di parlemen kita menyediakan 15 partai politik sebagai induk petelur. Kepada mereka kita berharap mampu menetaskan calon legislatif yang rajin mengartikulasikan kepentingan masyarakat tak terkecuali. Seleksi ketat pasca masa inkubasi lima tahun setidaknya cukup memberi jarak dan waktu bagi lahirnya anggota legislatif bermutu. Harapan ideal semacam itu bukan tanpa alasan, sebab problem yang dihadapi bangsa ini bukan semata derasnya aliran Kali Ciliwung, namun lebih dari itu menyangkut Nation and Character Building . Pokok soal yang menjulang tinggi itu merupakan gagasan historis Bung Karno yang kini dititipkan pada Bung Jokowi sebagai maskot partai pemenang pemilu tahun ini. Kini gagasan lampau itu diramu kembali oleh Jokowi dalam bentuk Jamu Gendong bernama Revolusi Mental (Kompas, Mei, 2014) . Intinya adalah kemandirian, kemandiria

Oleh. Dr. Muhadam Labolo   Pendahuluan         Desentralisasi asimetrik merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi simetrik. [2] Dalam kasus Indonesia, pengecualian pengaturan desentralisasi adalah wujud dari pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan khusus dan istimewa sebagaimana amanah konstitusi pasal 18B ayat (1). Secara historis-normatif , satuan-satuan khusus dan istimewa tersebut diakui dan dihormati berdasarkan pertimbangan tertentu seperti sejarah, politik, administrasi, ekonomi dan sosial budaya. Faktor-faktor semacam itu seringkali tidak berdiri sendiri, namun terkait satu sama lain sehingga membentuk keunikan dan pertimbangan dalam penentuan daerah khusus. Faktor sejarah menempatkan daerah seperti Jogjakarta dan Jakarta sebagai gravitasi politik, administrasi, ekonomi dan sosial budaya secara kumulatif. Jakarta sendiri secara faktual mewakili hampir semua faktor diatas, dimana secara politik merupakan sentral dinamika politik, secara administr