Dari Realitas Politik Pemerintahan Ke Ingatan Kybernology

Oleh. Muhadam Labolo

          Munculnya kepemimpinan pemerintahan yang berupaya menjaga jarak dengan daya magnet politik seperti membangunkan kembali spirit ilmu pemerintahan dalam perspektif kybernologi.  Penting disadari bahwa menguatnya dukungan grass root (akar rumput) terhadap fenomena kepemimpinan pemerintahan Jokowi, Ahok, Risma dan Ridwan Kamil merupakan sinyalemen bahwa pemerintahan yang lebih adaptable kedepan adalah pemerintahan yang lebih kualitatif dan steril dari bayangan politik. Dua kata terakhir akan menjadi indikasi kuat pentingnya menghangatkan kembali ilmu pemerintahan yang padam pasca perginya desainer Kybernologi Taliziduhu Ndraha. Tekanan pada aspek lebih kualitatif bermakna bahwa perilaku ‘blusukan’ yang dilakukan oleh keempat pemimpin itu dengan style masing-masing tidak saja menyentuh nurani masyarakat luas, namun mampu menyerap berbagai persoalan mendasar secara face to face sekaligus mampu menyiapkan formula yang tepat untuk menjawab berbagai persoalan pemerintahan yang menganga di depan mata. Ketika salah satu pasar tradisional Solo membutuhkan tempat yang layak, Jokowi misalnya menjawab dengan pasar yang lebih manusiawi. Demikian pula ketika masyarakat miskin di wilayah perkotaan Jakarta membutuhkan pengurangan beban pendidikan dan kesehatan, maka Kartu Pintar dan Kartu Sehat adalah jawabannya. Ahok meneruskan formula yang tersisa dengan fokus pencegahan banjir dan pengurangan macet yang menjadi masalah utama masyarakat Jakarta. Risma memperlihatkan respon tegas ketika mengubah wajah pasar birahi Dolly menjadi ruang yang lebih agamis. Sedangkan Ridwan Kamil mampu memberi jawaban atas kesemrawutan Kota Bandung yang lebih tertata dan bermartabat. Kini bandingkan dengan ratusan kepala daerah lain yang hanya menunggu laporan bawahan di atas meja sebagai sampling atas berbagai masalah di tingkat bawah. Pendekatan kuantitatif semacam itu jelas tak pernah menyentuh perasaan terdalam masyarakat, apalagi sampai menjawab persoalan esensial yang dibutuhkan. Akibatnya dapat diduga, formulasi perencanaan yang disiapkan untuk menjawab persoalan di level terbawah hanyalah kumpulan program dan kegiatan yang didasarkan pada kemauan bawahan dengan sedikit banyak membumbuinya lewat sampel “atas nama rakyat”. Faktanya, birokrasi dan sekelompok kapitalislah yang paling diuntungkan. Pemimpin memang terus berganti, bahkan semakin demokratis katanya, namun nasib rakyat tetap saja tak berubah.

Kepada mahasiswa pasca sarjana S2 dan S3 perlu diingatkan bahwa realitas hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tak bisa semata-mata dilihat dari aspek kuantitatif sebagaimana jamak muncul dalam judul tesis dan disertasi, pengaruh x terhadap y. Itulah mengapa hasil penelitian pasca sarjana di IPDN tak mampu menjawab problem pemerintahan yang sesungguhnya, bahkan tak dapat dijadikan rujukan dalam jangka panjang. Dapat ditebak, semua kesimpulan dalam bentuk angka hanyalah sampel diatas permukaan yang di collecting sedemikian rupa untuk menggugurkan kewajiban agar lulus secepat mungkin, sehingga tak mampu memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan ilmu pemerintahan di IPDN. Hilangnya kemampuan mahasiswa melakukan penelitian kualitatif (blusukan) membuat mereka tumpul ketika menjawab problem pemerintahan baik secara teoritik, konseptual, normatif bahkan empirikal. Pemikiran ini setidaknya sejalan dengan pendekatan ontological Ndraha, dimana kemandirian suatu disiplin ilmu selain ditandai oleh adanya metodologi ilmu yang bersangkutan juga ditandai dengan kemampuan denominatifnya. Pada tahap itu metodologi ilmu pemerintahan digunakan oleh ilmu-ilmu lain sebagaimana Ilmu Pemerintahan menggunakan metodologi ilmu-ilmu lain. Dalam konteks itu ilmu pemerintahan diharapkan memegang posisi kompetitif diantara disiplin lain karena didukung oleh metodologi kualitatif yang kuat (Kybernologi, Jilid 1, 2003:16).  Dalam perspektif epistemologis, desain kualitatif akan mencari sebab munculnya masalah pemerintahan sekaligus dengan sendirinya menyiapkan seperangkat formula aksiologisnya. Pendekatan kualitatif akan mendekatkan peneliti pada masalah yang sesungguhnya, bahkan pada taraf tertentu dapat menimbulkan impresi (kesan mendalam) baik pada peneliti maupun pembaca karya ilmiahnya. Itulah mengapa 90% buku di perpustakaan merupakan produk penelitian kualitatif dengan berbagai pendekatan. Jikalau sebaliknya (kuantitatif), penelitian ini lebih memburu presisi (ketepatan), padahal dalam kenyataannya angka-angka tersebut tak pernah merepresentasikan realitas masalah yang sesungguhnya. Dalam berbagai kasus dimana pemerintah mengumumkan angka-angka pencapaian statistik atas pertumbuhan ekonomi makro, pada saat yang sama ditingkat realitas mikro justru menunjukkan jawaban sebaliknya, kesenjangan yang kian lebar, bahkan nol koma kosong. Akhirnya, kesimpulan dan saran para peneliti kebanyakan menjadi tak berguna, sebab peneliti gagal menjawab kegunaan penelitian itu sendiri, yaitu pengembangan teoritik dan faedah praksis internal dan eksternal institusi.

Dalam konteks bayangan politik sebagaimana dikedepankan diatas, tampak bahwa Jokowi memberi persyaratan agar semua anggota kabinet harus melepaskan diri dari jabatan sebagai ketua dan pengurus partai politik. Jokowi memang bukan kader elit partai, sama halnya dengan Risma yang berasal dari kalangan birokrat di Surabaya. Ahok rasanya gerah berada dalam kubangan partai politik yang terus menjadi beban bagi masa depan kepemimpinannya. Ridwal Kamil keluar partai dan menyeruak dari kumpulan masyarakat independen. Gejala ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan pemerintahan lebih diminati jika ia mampu menjaga jarak sejauh mungkin, bahkan steril dari kooptasi politik. Sekalipun mesti disadari bahwa sulit, atau bahkan tak mungkin memutuskan pengaruh politik begitu saja. Terlepas dari itu, juga diisyaratkan bahwa gejala kepemimpinan pemerintahan semacam itu semakin meyakinkan kita bahwa pemerintahan yang akseptabel jika ia memperoleh legitimasi kuat dari rakyat secara langsung, bukan semata-mata atas dukungan partai politik atau pilihan elit tertentu. Gambaran itu menunjukkan semakin pentingnya menumbuhkan dan mengembangkan ilmu pemerintahan yang khas, menjauhi bayang-bayang ilmu politik yang seringkali menimbulkan kegaduhan dalam birokrasi pemerintahan (politisasi birokrasi). Dalam konteks itu pula, jelas bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu sebenarnya lebih memperoleh peluang dan kedudukan yang strategis untuk lepas dari tekanan ilmu politik. Publik tampak lebih berpihak pada pemerintahan yang lebih berkemampuan manajerial praktis, serta steril dari kesan inflitrasi politik praktis. Dominasi politik dalam kepemimpinan pemerintahan sejauh ini membuat para pembelajar ilmu pemerintahan (kybernolog) tak berdaya mempraktekkan ilmu pemerintahan di ruang birokrasi yang sesak oleh pergulatan dan intrik politik. Akhirnya mereka turut menjadi bagian dari dinamika politik (tim sukses), sekaligus melarutkan ilmu pemerintahan dan menggantinya dengan keahlian politik praktis. Disinilah kemenangan sementara pragmatisme ilmu politik. Melepaskan diri dari keterikatan bayang-banyang politik memang tak mungkin, namun kepemimpinan pemerintahan yang memperlihatkan kemauan masyarakat yang sesungguhnya lewat paradigma pemerintahan yang melayani adalah jawaban yang mendasari perlunya penguatan ilmu pemerintahan yang mandiri seperti kybernologi. Jika peluang ini pergi begitu saja, dalam arti hilangnya peran ilmu pemerintahan dalam merespon fenomena pemerintahan dewasa ini, maka ilmu politik tetap saja menjadi jalan keluar (way out) sekalipun tak akan pernah memuaskan dalam penyelesaian problem pemerintahan. Atau, jalan tengah yang tetap dipilih adalah melakukan pola hibridisasi (eklektik), yaitu proses penimbunan berbagai pengetahuan menjadi satu adonan dalam bingkai ilmu-ilmu pemerintahan. Konsekuensinya, pilihan dilematis seperti itu menjadikan cakupan ilmu pemerintahan mungkin semakin distingtif, atau bahkan kehilangan makna dan pudar di suatu ketika.